Xcloud.id

partai: Golkar

  • Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Fajar.co.id, Jakarta — Partai Golkar telah mengumpulkan donasi sebanyak Rp3 miliar untuk membantu para korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa dana itu merupakan hasil gotong royong kader Partai Golkar untuk turun langsung membantu rakyat.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp3 miliar lebih untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” ujar Bahli di Jakarta, Rabu malam (10/12/2025).

    Sumbangan tersebut kini jadi perbincangan warganet di media sosial. Salah satunya dibahas pegiat media sosial bercentang biru di X, @BosPurwa.

    “Alhamdulillah.. Tapi just info kekayaan: Bahlil di atas 300 M, Agus Gumiwang sekitar 200 M, dan Bakrie group aset di atas 13 T, dan rerata politisi golkar kaya raya :), ” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (12/12/2025).

    Unggahan itu pun kini viral dan banyak dibagikan ulang dan dikomentari warganet.

    “sumbangan itu ke ikhlasan om…. mungkin ikhlasnya segitu…., ” tulis seorang warganet di kolom komentar.

    “Segede apa nanti banner yg ada foto bahlilnya…… Coba bagaimana kondisi psikologi korban banjir sumatra yg sudah kehilangan semuanya lalu harus disajikan foto bahlil tiap hari 🤮🤮,” sindir lainnya.

    “Donasi 10 milyar disindir sok paling Aceh,Kira2 Kalau 3 Milyar Disindir Apa.???, ” tanya warganet lainnya.

    Untuk diketahui, informasi terkait donasi Partai Golkar tersebut disampaikan Bahlil setelah menghadiri bimbingan teknis (bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 untuk membekali para legislator daerah dengan kemampuan mitigasi bencana.

  • Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    GELORA.CO – Inilah sosok Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar yang membantah kabar 80 ton bantuan untuk korban banjir di daerahnya hilang. 

    Bantahan Tagore Abubar diungkapkan menanggapi pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). 

    Sebelumnya, Mualem mengaku kecewa setelah mendapatkan kabar tentang hilangnya 80 ton bantuan di Bener Meriah. 

    Menurut Mualem, seyogyanya penyaluran logistik ke wilayah Bener Meriah-Aceh Tengah sudah berjalan maksimal. Namun, prosesnya tergantung di lapangan (daerah) apakah tepat sasaran atau tidak.

    “Saya dengar berita, berita burung, ada 80 ton (bantuan) hilang entah ke mana. Kita turunkan semua di Bener Meriah, banyak donatur-donatur yang menyumbangkan, tetapi ya seperti itu, tidak tepat kepada sasaran,” katanya saat konferensi pers di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (10/12/2025) malam.

    Mualem minta kepada pihak yang ada di Bener Meriah dan semua relawan yang ada di sana agar menyalurkan bantuan tepat sasaran.

    “Kita juga mohon kepada Bapak Tagore, Bupati Bener Meriah, supaya dengan seadil-adilnya membagi sembako,” ujarnya.

    Namun demikian, Mualem menyebut, dirinya akan memeriksa kembali soal kebenaran di balik kabar kehilangan tersebut.

    “Saya tidak tahu, kita cek dulu apa betul atau tidak. Yang baru dengar berita burung, tidak kita percaya kan. Nanti bersama-sama ini ada Pak Pangdam, ada Pak Polisi apakah betul atau tidak,” pungkasnya.

    Menanggapi hal itu, Tagore Abubakar mengaku tidak mengerti dengan kata tidak adil yang disampaikan Mualem. 

    Ia menegaskan dirinya memperlakukan masyarakat Bener Meriah setara dalam menyalurkan bantuan.

    “Saya tidak mengerti maksud ‘tidak adil’. Semua sama, masyarakat Bener Meriah, bahkan masyarakat di Karang Ampar Aceh Tengah juga saya bantu, pengungsi dari Aceh Tengah yang ada di Bener Meriah juga kita bantu, apalagi masyarakat Bener Meriah. Jadi sudah adil, apa yang tidak adil? Salah ngomong dia (Mualem) kali,” kata Tagore, dihubungi melalui telepon Whatsapp, Kamis (11/12/2025).

    Tagore mengaku sedang dalam perjalanan menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana hidrometeorologi ke kampung terpencil di daerah tersebut.

    Mengenai kabar bantuan hilang, Tagore membantahnya.

    “Dikatakan ada bantuan, seperti dari beliau (Mualem), dari Bu Gubernur, waktu kita cek gak ada kita terima. Hilang atau tidak kita tidak tahu, kita telusuri dulu,” sebut Tagore.

    Ia mengungkapkan, penelusuran bantuan yang tiba di daerah itu masih terus dilakukan, untuk memastikan keberadaan logistik bagi korban bencana yang masuk melalui Bandara Rembele.

    “Karena dari Menteri Transmigrasi juga, ada 20 ton beras, tetapi belum kita terima. Apakah di Bulog, atau di mana, belum kita terima, masih diselidiki. Kita belum sempat selidiki, kita masih terus ke lapangan untuk menyalurkan logistik,” ucap Tagore.

    Sosok Tagore Abubakar

    Tagore Abubakar merupakan politisi kelahiran Takengon, Aceh Tengah pada 20 April 1954.

    Tagore Abubakar sebelumnya sudah bergelut lama di bidang politik.

    Tagore Abubakar memulai pendidikan dasar di SD Negeri 1 Takengon.

    Lalu Tagore Abubakar melanjutkan sekolah menengah di SMP 1 Takengon dan SMA 1 Takengon.

    Kemudian Tagore Abubakar melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara lulus pada 1972.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Tagore Abubakar sempat menjadi Kepala UPP PJM Seulimum Aceh Besar pada 1975.

    Kemudian dirinya juga pernah menjabat sebagai kepala UPP ITR Blangkejeren pada 1986.

    Tagore Abubakar juga pernah menjabat sebagai koordinator OPSUS Gelora Pertanian BANPRES, Blangkejeren.

    Kemudian dirinya kembali ke Aceh Tengah dan menjabat sebagai Kasi Usaha Tani di Dinas Perkebunan Cabang V Aceh Tengah pada 1988.

    Lalu sebagai Sekretaris Korpri Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1988.

    Jabatan terakhir sebelum terjun ke dunia politik adalah sebagai Kepala Cabang V Dinas Perkebunan Takengon pada 1993.

    Bertahun-tahun Tagore Abubakar juga sempat menjabat sebagai Kepala Cabang Perkebunan hingga 1999.

    Kemudian sejak saat itu Tagore Abubakar memutuskan untuk terjun ke dunia politik.

    Karier politiknya pun cukup mentereng, buktinya pada 1999-2004 dirinya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Aceh Tengah.

    Lalu pada 2004-2007 Tagore Abubakar menjabat sebagai Ketua DPRD Bener Meriah.

    Kemudian pada 2007, Tagore Abubakar melebarkan sayap dengan menjadi Bupati Bener Meriah hingga 2012.

    Selepas jabatan tersebut, Tagore Abubakar melangkah ke tingkat nasional dengan menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil II Aceh periode 2014-2019.

    Sempat beberapa tahun vakum dari dunia politik, Tagore Abubakar kembali terpilih menjadi bupati Bener Meriah periode 2025-2030.

    Riwayat Organisasi

    Wakil Ketua GMNI Aceh Tengah (1975–1983)

    Wakil Ketua HKTI Aceh Tengah (1980–1983)

    Ketua KGAAT Aceh Tengah (1982–1983)

    Wakil Ketua DPD II KNPI (1989–1992)

    Ketua PPM (1993–1998)

    Wakil Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1993–1998)

    Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1998–2013)

    Ketua Perkemi Bener Meriah (2006–2011)

    Pembina Himabiah (2004–2008)

    Ketua KONI (periode tidak disebutkan)

    Ketua Dewan Adat Gayo (sampai sekarang)

    Diapresiasi Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga mendapat apresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan bencana di kabupatennya masing-masing.

    Presiden Prabowo sampai menelpon dua bupati itu saat rapat terbatas (ratas) dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

    “Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama ya,” ujar Prabowo kepada BUpati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah.

    Meski sambungan panggilan video beberapa kali tersendat, Prabowo kembali mengucapkan terima kasih serta berjanji akan berkunjung ke Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    “Saya datang, saya mau nengok kalian, saya mau lihat muka-muka kalian. Terima kasih,” ujar Prabowo.

    Baca juga: Ancaman Sanksi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang Umroh saat Bencana, Prabowo: Copot, Desersi Itu

    Sementara itu, Haili dalam panggilan video menyatakan akan menunggu kehadiran Prabowo di Aceh Tengah.

    “Kita kuat, Pak Presiden. Kita tunggu di Aceh Tengah, Pak,” kata Haili.

    Sikap Prabowo ini berbeda ketika menyinggung sosok bupati yang justru meninggalkan wilayahnya saat bencana terjadi. 

    Prabowo tidak langsung menyebut nama Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, namun ucapannya diduga ditujukan untuk Mirwan MS. 

    Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. 

    Dia kemudian menegaskan bahwa para bupati memang dipilih agar menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.

    “Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.

    Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.  

    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.

    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.

    Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.

    “Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.

    Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan.

    “Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” kata Presiden.

    Diberitakan sebelumnya, Mirwan memilih melaksanakan ibadah umroh, saat wilayahnya masih terendam banjir dan longsor.

    Hal ini diketahui dari foto-foto yang sempat dibagikan travel umrah yang memberangkatkannya itu pun viral di media sosial. 

    Dari foto-foto itu terlihat Mirwan MS umrah bersama istrinya Devina Fisah Mirwan. 

    Disebutkan Mirwan M.S berangkat umrah pada Selasa (2/12/2025) atau setelah wilayahnya diterjang banjir bandang.

  • Tak Relevan dan Tak Perlu

    Tak Relevan dan Tak Perlu

    JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira menyebut usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen tidak relevan apabila dimasukan dalam undang-undang. Pasalnya, usulan ini hanya kepentingan elite partai. 

    Andreas menilai, gagasan Bahlil tersebut tidak memiliki landasan dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia. Sebab menurutnya, koalisi permanen adalah kerja sama politik yang dibentuk oleh dua atau lebih partai untuk jangka waktu yang panjang, tidak hanya untuk satu pemilu atau satu isu tertentu.

    “Usulan ini lebih untuk kepentingan individual elite dan partainya untuk aman dalam posisi di kabinet pemerintahan,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis, 11 Desember. 

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menjelaskan, koalisi adalah konsep yang dikenal dalam sistem parlementer, di mana partai-partai bernegosiasi untuk membangun platform pemerintahan bersama sebelum membentuk pemerintahan mayoritas. 

    “Untuk sampai pada pembentukan koalisi, partai-partai bernegosiasi untuk membangun platform pemerintahan bersama,” jelas Andreas. 

    Sebaliknya, kata Andreas, dalam sistem presidensial, platform pemerintahan ditetapkan oleh presiden terpilih. “Partai pendukung presiden kalau mau ikut bekerja sama tergantung presiden, karena presiden punya hak prerogatif untuk memutuskan bekerja sama dengan siapa dan dengan partai mana,” katanya. 

    Karena kewenangan pembentukan kerja sama berada pada presiden, Andreas menegaskan, wacana koalisi permanen tidak seharusnya diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

    “Enggak relevan mengatur soal koalisi permanen dalam UU, karena itu hak prerogatif presiden. PDI Perjuangan justru menghormati hak prerogatif presiden dan sudah memutuskan sebagai partai penyeimbang,” tegas Legislator PDIP dari Dapil NTT itu. 

    Seperti diketahui, usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember.

    Dalam kesempatan itu, Bahlil mengatakan pemerintah butuh penguatan stabilitas.

    “Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen,” kata Bahlil, Jumat, 5 Desember. 

    Bahlil menegaskan bahwa ia tak ingin partai-partai yang ada di koalisi pemerintahan saat ini keluar-masuk. Menurutnya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid.

    “Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang di mana-mana hatiku senang,” kata Bahlil.

  • Anggota DPR Maruli Siahaan Sebut Masyarakat Tak Punya Hak Tuntut Penutupan PT TPL

    Anggota DPR Maruli Siahaan Sebut Masyarakat Tak Punya Hak Tuntut Penutupan PT TPL

    Anggota DPR Maruli Siahaan Sebut Masyarakat Tak Punya Hak Tuntut Penutupan PT TPL
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan mengatakan, masyarakat tidak mempunyai hak untuk meminta penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
    Hal tersebut disampaikan Maruli dalam rapat dengar pendapat (RDP) Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dan
    PT TPL
    , pada Rabu (26/11/2025).
    “Jadi tidak ada hak masyarakat mengatakan tutup TPL, ya itu tidak ada haknya. Adalah hukum yang berbicara, itu harus betul-betul kita patuhi,” ujar Maruli dalam siaran langsung di akun Youtube
    Komisi XIII DPR
    , dikutip (Kamis (11/12/2025).
    Politikus Partai Golkar itu menyebut, PT TPL telah memaparkan proses perizinan hingga tindakan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
    Namun, ia menyorot adanya unjuk rasa yang menuntut
    penutupan PT TPL
    yang seharusnya didorong dengan bukti yang kuat.
    “Yang bermasalah sekarang adalah unjuk rasa yang besar-besaran, bahkan mengatakan ‘tutup TPL, tutup TPL’. Ini juga sebenarnya ini suara masyarakat banyak, tapi kita harus bisa membuktikan fakta apa sebenarnya yang menutup TPL ini,” ujar Maruli.
    Maruli mengatakan, sampai saat ini belum ada putusan berkekuatan hukum atau inkrah yang menyatakan PT TPL merusak lingkungan dan melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
    “Bahkan laporan-laporan yang ditangani polisi adalah dari pihak TPL dan itu sudah juga mendapat hukuman. Nah ini, apakah TPL pernah dilaporkan oleh masyarakat mengenai kerusakan lingkungan? itu dulu,” ujar Maruli.
    “Kalau memang ada dan sejauh mana prosesnya. Karena apa? menutup pabrik yang sudah mempunyai izin pemerintah, mengeluarkan izin, tidak sembarangan ini untuk mengatakan tutup,” sambungnya menegaskan.
    Anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) I Sumatera Utara itu menduga, adanya pihak tertentu yang menunggai
    tuntutan penutupan PT TPL
    .
    “Saya terus terang saya adalah putra daerah, saya miris dengan keributan ini. Sepertinya ada pihak-pihak lain yang menunggangi ini. Ini perlu jadi catatan buat kita dari kementerian juga,” ujar Maruli.
    ANTARA FOTO/Yudi Manar Sejumlah masyarakat suku batak berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (10/11/2025). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar Gubernur Sumatera Utara menutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL) karena dianggap sudah merusak tanah suku batak di Kabupaten Toba.
    Pada Senin (10/11/2025), ribuan orang menuntut agar Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang beroperasi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
    Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, menegaskan bahwa mereka ingin memastikan Bobby menutup PT TPL.
    “Kita ingin memastikan Gubernur menutup TPL. Sampai gubernur datang menjumpai kita,” kata Rocky Pasaribu dari atas mobil komando, di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara.
    Ia menambahkan bahwa gerakan ini merupakan aksi kolektif dari warga yang telah menderita akibat intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan PT TPL.
    Massa aksi tidak hanya terdiri dari mahasiswa, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar Danau Toba dan warga Tapanuli Selatan.
    Terbaru pada Senin (24/11/2025), Bobby mengatakan akan menandatangani surat rekomendasi penutupan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) pada Senin (1/12/2025).
    Bobby menyampaikan hal itu seusai rapat dengan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, Ephorus HKPB, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, dan Masyarakat Adat di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).
    “Satu minggu ini. Tadi kita sepakat, jadi minggu depan biar bisa saya teken,” kata Bobby saat diwawancarai wartawan usai rapat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Partai Pengusung Saat Pilkada Buka Suara

    Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Partai Pengusung Saat Pilkada Buka Suara

    Liputan6.com, Jakarta – Penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/12/2025), mendapat sorotan dari dua partai besar di Lampung, yakni PDI Perjuangan dan Golkar.

    Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Lampung, Watoni Noerdin, menyatakan keprihatinan atas OTT yang menjerat Ardito. Ia menegaskan bahwa sejak awal PDIP mengusung Ardito ketika belum berstatus kader Golkar.

    “Waktu pengusungan, Ardito itu masih di PKB, namun PKB tidak mengusung dia. Akhirnya PDIP berdiri sendiri mengusungnya,” kata Watoni kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

    Meski di tengah jalan Ardito menyatakan diri sebagai kader Golkar, PDIP disebut tetap memegang tanggung jawab sebagai partai pengusung.

    Watoni pun menegaskan bahwa partainya tidak langsung menerima seseorang sebagai kader hanya karena telah terpilih sebagai kepala daerah.

    “Kami hanya memastikan bahwa visi dan misi yang dibawa sesuai agenda partai. Setelah dia memilih menjadi kader Golkar, ya berarti dia berada di bawah naungan Golkar,” jelasnya.

    Watoni turut mengingatkan Wakil Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri, yang merupakan kader PDIP, agar menjalankan pemerintahan sesuai garis partai.

    “Soal OTT ini, ya kami prihatin. Bagaimanapun, dia pernah kami anggap sebagai salah satu yang terbaik di Lampung Tengah,” tuturnya.

  • Bahlil Instruksikan Anggota DPRD F-Golkar Siapkan Mitigasi Bencana di Tiap Daerah

    Bahlil Instruksikan Anggota DPRD F-Golkar Siapkan Mitigasi Bencana di Tiap Daerah

    Jakarta –

    Partai Golkar menggelar bimbingan teknis (bimtek) anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berpesan kepada para kader agar merancang langkah-langkah mitigasi bencana di daerahnya.

    “Contoh, urusan bencana. Jadi, daerah-daerah ini mulai berpikir kalau ada langkah-langkah antisipatif, kalau kemudian itu terjadi, apa yang harus dilakukan,” ujar Bahlil usai bimtek tersebut di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Bahlil menekankan pentingnya pencegahan bagi bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia. Bahlil meminta kepada seluruh kader, khususnya di daerah untuk mengetahui langkah mitigasi bencana.

    “Jadi jangan sampai sudah hujan baru kita semua kelabakan. Jadi ini sebelum hujan kita siapkan payung. Karena ini kan sudah pengalaman nih, kita ingin daerah dan ini berpotensi untuk daerah mana saja. Tapi karena itu kita harus siap, ketika terjadi bencana, kita kader Golkar yang ada di parlemen maupun di eksekutif sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan,” ucapnya.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp 3 miliar lebih tambah, untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” katanya.

    (ial/fca)

  • Golkar Hormati Proses Hukum ke Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

    Golkar Hormati Proses Hukum ke Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal anggota partainya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, yang terjaring operasi tangan tangan atau OTT KPK. Bahlil menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

    “Yang pertama adalah saya belum dapat info. Yang kedua, kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah ya,” kata Bahlil di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Sekjen Partai Golkar Sarmuji membenarkan Ardito telah bergabung ke Golkar. Dia mengatakan Ardito merupakan anggota baru.

    “Ya sepertinya baru masuk, baru masuk belum mantap benar. Dulu dia nyalon di pilkada pakai partai lain. Terus ini baru saja kelihatan masuk beberapa saat lalu,” kata Sarmuji.

    Diketahui, KPK mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam OTT. Ardito telah tiba di KPK usai kena OTT.

    Selain Ardito, KPK juga mengamankan empat orang lainnya dalam OTT tersebut. Para pihak yang diamankan KPK dalam OTT ini berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

    (ial/haf)

  • 5 Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK Nasional

    5 Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK Nasional

    Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku setelah salah satu kadernya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
    Bahlil mengaku, dirinya belum menerima informasi secara lengkap terkait penangkapan Ardito malam ini.
    “Kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
    Diketahui, Ardito sudah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.17 WIB.
    Dia terlihat mengenakan topi, jaket hitam, dan membawa satu koper, berucap soal kondisi dirinya.
    Ketika tiba di KPK, Ardito sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media.
    Dia membantah kabur dari aparat KPK yang menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadapnya.
    “Di rumah saja (saat
    OTT KPK
    ),” kata Ardito di Gedung KPK, Rabu malam.
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa dalam operasi senyap itu, KPK menangkap
    Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
    .
    “Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
    Fitroh mengatakan, operasi senyap yang menjerat Ardito terkait dengan kasus suap proyek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Wacana Koalisi Permanen Golkar, Parpol Mulai Nyalakan Lampu Sen

    Imbas Wacana Koalisi Permanen Golkar, Parpol Mulai Nyalakan Lampu Sen

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai gagasan koalisi permanen yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berhasil memantik respons dari PDIP dan PKS.

    Menurut Arifki, reaksi cepat dua partai itu menunjukkan bahwa ide tersebut bukan sekadar wacana seremonial, melainkan sinyal politik yang mereka anggap penting untuk dicermati.

    Arifki mengamati bahwa posisi PDIP sejauh ini masih ambigu. Partai berlambang banteng itu tidak masuk kabinet, tetapi tetap menunjukkan dukungan politik dari luar. Sementara itu, PKS memiliki hubungan yang lebih dinamis dengan Prabowo Subianto.

    “PKS sebenarnya pernah berkoalisi dengan Prabowo, sebelum relasi itu retak ketika PKS mendukung Anies pada Pilpres 2024. Bisa mengusulkan satu menteri profesional ke Presiden terpilih sudah menjadi keuntungan tersendiri bagi PKS,” ujar Arifki lewat pesan teks, Rabu (10/12/2025).

    Lebih lanjut, dia juga menyoroti pernyataan Bahlil yang sempat menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait komentarnya soal banjir di Sumatra.

    Menurut Arifki, hal itu menandakan dinamika internal di antara kekuatan politik pendukung pemerintah tidak berjalan mulus. Sebagai mantan cawapres Anies, Cak Imin dinilai masih memiliki ruang elektoral yang kuat untuk menjangkau publik oposisi.

    “Jika wacana koalisi permanen benar-benar digulirkan, partai-partai pasti mulai menyalakan lampu sen politiknya. Parpol yang semestinya berperan sebagai oposisi selama ini justru cukup nyaman dengan gaya Prabowo yang merangkul semua pihak dan membuka ruang bagi berbagai segmen kekuasaan. Keputusan untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan sangat bergantung pada tawaran dan pilihan strategis masing-masing partai,” jelasnya.

    Arifki menilai gaya politik Prabowo yang akomodatif memang memperluas lingkar dukungan, tetapi sekaligus dapat melemahkan posisi tawar partai-partai pengusung awal.

    Alhasil, dia melihat bahwa dengan masuknya lebih banyak partai ke orbit kekuasaan Prabowo membuat pengaruh partai awal harus dibagi bersama aktor politik lainnya. Efeknya, lanskap politik menuju 2029 diprediksi akan semakin dinamis.

    Dia mengatakan bahwa wacana koalisi permanen kini menjadi titik baru yang berpotensi menggeser arah konfigurasi politik nasional, seiring partai-partai mulai menghitung ulang posisi dan peluang mereka di bawah gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung merangkul sebanyak mungkin kekuatan.

    “Kalau melihat arah politik jangka panjang, kemungkinan-kemungkinan bagi Prabowo menuju 2029 sangat terbuka. Bisa tetap bersama Gibran, bisa dengan AHY, atau bergeser ke tokoh lain seperti Puan. Bersama Dedi Mulyadi bukan hal baru, karena Prabowo–Sandi dulu sesama kader Gerindra. Jika pilihan itu tidak bertemu, bukan tidak mungkin figur seperti Seskab Teddy atau Menteri Keuangan Purbaya juga dipertimbangkan,” tandas Arifki.

  • DPRD Surabaya Usul Skema Hybrid Respons Gaduh Digitalisasi Parkir

    DPRD Surabaya Usul Skema Hybrid Respons Gaduh Digitalisasi Parkir

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, merespons polemik penerapan digitalisasi parkir di Kota Surabaya yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Dia menilai kebijakan tersebut perlu disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

    “Digitalisasi parkir itu tujuannya baik, tapi infrastrukturnya harus benar-benar siap, baik untuk juru parkir maupun pengguna parkir,” kata Achmad Nurdjayanto, Rabu (10/12/2025).

    Menurut dia, kesiapan alat menjadi faktor kunci dalam penerapan pembayaran parkir digital. Juru parkir perlu dibekali perangkat yang memadai, sementara masyarakat juga harus terbiasa menggunakan alat pembayaran nontunai.

    “Kesiapan ini bukan hanya alat di tangan jukir, tapi juga kesiapan masyarakat dalam melakukan pembayaran digital,” tutur politisi Golkar ini.

    Selain kesiapan teknis, Achmad menilai sosialisasi menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Setiap titik dan lokasi yang menerapkan pembayaran digital perlu diinformasikan secara luas kepada publik. “Titik dan spot yang menggunakan pembayaran digital harus disosialisasikan secara masif supaya masyarakat tidak kebingungan,” ucapnya.

    Achmad juga meminta kejelasan terkait konsekuensi bagi masyarakat yang belum memiliki alat pembayaran digital. Menurut dia, kebijakan publik harus memberi kepastian dan rasa adil bagi seluruh warga. “Perlu dijelaskan nanti bagaimana konsekuensinya jika pengguna parkir tidak memiliki alat pembayaran digital,” katanya.

    Sebagai langkah awal, DPRD Surabaya menyarankan penerapan pembayaran parkir dilakukan dengan skema hybrid. Mekanisme ini dinilainya lebih adaptif sebelum diterapkan secara menyeluruh. “Saran kami, pembayaran hybrid dulu, tunai dan nontunai berjalan bersamaan sebelum diterapkan secara masif,” ujar Achmad.

    Dia juga mengusulkan uji coba dilakukan di kawasan terbatas yang dinilai siap secara infrastruktur. Area pusat kota, pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan mal dipandang cocok untuk tahap awal. “Uji coba sebaiknya di kawasan tertentu terlebih dahulu agar bisa dievaluasi secara objektif,” katanya.

    Achmad menambahkan tujuan utama digitalisasi parkir adalah mengurangi kebocoran pendapatan daerah sekaligus memastikan kuantitas layanan parkir tercatat dengan baik. Untuk mendukung itu, teknologi verifikasi pembayaran dinilai perlu dipertimbangkan.

    “Sarana seperti tab sidik jari atau pengenalan wajah bisa dipertimbangkan sebagai bukti pengguna sudah membayar, baik tunai maupun cashless, supaya lebih mudah dan adaptif,” pungkasnya. [kun]