partai: Golkar

Forum Santri Tuntut Atalia Praratya Dipecat

GELORA.CO -Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman Anggota DPR Atalia Praratya di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Selasa 14 Oktober 2025.

Kedatangan mereka sebagai bentuk protes atas pernyataan Atalia yang dinilai menyinggung dunia pesantren terkait pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny dengan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aksi yang berlangsung singkat itu dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Massa tiba sekitar pukul 15.16 WIB, menyampaikan orasi serta tuntutan di depan rumah Atalia, lalu membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 15.40 WIB.

Koordinator FSN Bandung Raya, Riki Ramdan Fadilah mengatakan, pernyataan Atalia telah menimbulkan keresahan di kalangan santri. Menurutnya, pernyataan tersebut seolah menggiring opini negatif bahwa pesantren identik dengan pelanggaran hukum.

“Yang kami tolak adalah pandangan beliau yang seperti tidak sepakat penggunaan APBN untuk membangun kembali Ponpes Al Khoziny. Seolah-olah pesantren tidak pantas mendapat dukungan negara,” ujar Riki dikutip dari RMOLJabar.

Riki berpandangan ucapan Atalia telah membentuk persepsi buruk di tengah masyarakat tentang pesantren. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Kami meminta Bahlil Lahadalia memecat Ibu Atalia dari keanggotaan DPR RI. Ucapannya telah menimbulkan kegaduhan dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial serta konstitusi,” pungkas Riki.

15/10/2025 06:38
Golkar Bantah Isu Ahmad Doli Kurnia Masuk Bursa Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir Nasional 14 Oktober 2025

Golkar Bantah Isu Ahmad Doli Kurnia Masuk Bursa Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Golkar membantah kabar yang menyebut Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia masuk dalam bursa calon pengganti Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, hingga saat ini, partainya belum pernah mencari sosok pengganti posisi Adies yang dinonaktifkan sejak awal September 2025.
“Enggak, sekali lagi. Partai Golkar sampai pada hari ini belum pernah membicarakan itu,” ujar Idrus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut Idrus, kabar yang beredar di publik mengenai wacana pencalonan Doli tidak berdasar.
Dia menilai, sangat tidak etis jika partai sudah mendahului pembahasan resmi, sementara tindak lanjut soal penonaktifan Adies dari DPR masih berjalan.
“Karena memang ini kan proses masih jalan, ya sangat tidak etis, proses masih jalan sudah mendahului,” kata Idrus.
Idrus menekankan, Golkar menghormati setiap tahapan politik yang berlaku, termasuk mekanisme dan prosedur internal partai sebelum mengambil keputusan terkait posisi strategis di DPR.
“Di dalam proses politik itu ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam pelaksanaannya ada nilai, ada prosedur, ada mekanisme, dan semua itu harus kita hormati,” kata Idrus.
Dia memastikan bahwa hingga kini Golkar belum membicarakan rencana penggantian Adies dari parlemen.
Semua keputusan akan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di DPR dan kebijakan partai ke depan.
“Sampai pada hari ini kita belum pernah bicarakan itu. Saya punya keyakinan Ketua Umum akan menghargai proses itu, menghargai hak-hak anggota Partai Golkar, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang akan dilaksanakan di DPR,” ujar dia.
Saat ditanya apakah posisi Wakil Ketua DPR RI kemungkinan dikembalikan lagi kepada Adies Kadir, Idrus menegaskan bahwa semua hal itu belum dibahas.
“Kalau belum dibicarakan, ya belum. Belum kita bicarakan itu, karena biarlah berproses semua. Ada mekanisme yang harus kita hargai. Jangan kita mendahului mekanisme itu,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Adies Kadir dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sejak 1 September 2025.
Ia menjadi sorotan publik setelah menjelaskan rincian kenaikan tunjangan beras bagi anggota dewan yang mencapai Rp 12 juta per bulan.
Selain Adies, sejumlah anggota DPR dari fraksi lain juga dinonaktifkan oleh partainya karena berbagai kontroversi publik.
Mereka antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, serta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 19:32
Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda? Nasional 14 Oktober 2025

Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjawab kritik anggota DPR yang tidak setuju dengan penggunaan APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo yang roboh dan memakan korban jiwa.
“Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu-dua orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?” kata Cak Imin di kantornya, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Dia menegaskan bahwa Ponpes Al Khoziny layak mendapatkan bantuan dari APBN setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan santri beberapa waktu lalu.
Cak Imin mengatakan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi 1.900 santri yang masih harus melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
“Al Khoziny di Sidoarjo ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.
Cak Imin menegaskan bahwa bantuan APBN bukan soal dana semata, melainkan wujud kehadiran dan tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi anak-anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan.
“Yang paling penting bagi pemerintah adalah perlindungan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran negara. Soal anggaran itu hanya bagian kecil dari kewajiban,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski pemerintah tetap melakukan audit dan penelusuran terhadap potensi kelalaian dalam insiden tersebut, fokus utama tetap pada keberlanjutan pendidikan para santri.
“Kalau ada kesalahan atau kelalaian, itu proses lain. Tapi faktanya generasi kita sedang belajar dan harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara,” ujarnya.
Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar pesantren yang terdampak tidak hanya diaudit, tetapi juga dibantu untuk segera pulih.
“Makanya Presiden memerintahkan bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu karena tumbuh dari keswadayaan. Itu justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah,” katanya.
Menurutnya, pesantren di Indonesia tumbuh berkat gotong royong masyarakat dan bukan karena bantuan negara.
Karena itu, bantuan pemerintah melalui APBN dianggap penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tanpa meniadakan semangat kemandirian pesantren.
“Pesantren tumbuh karena inisiatif masyarakat. Tugas pemerintah adalah menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Karena itu APBN dibutuhkan agar tidak ada yang terabaikan,” tutur Cak Imin.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses administrasi bantuan masih berjalan, dan Presiden terus memantau percepatan pelaksanaannya.
“Sampai hari ini masih proses administrasi, ini memang butuh waktu. Bapak Presiden terus menanyakan sejauh mana pelaksanaannya supaya cepat,” ujarnya.
“Perlu dicatat, pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan pemerintah selama ini. Jadi kalau sekarang dibantu, itu karena benar-benar mendesak dan kemanusiaan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa bantuan pemerintah akan difokuskan kepada lembaga pendidikan yang paling membutuhkan.
“Anggaran negara juga bukannya berlebihan. Tapi yang kita pilih nanti adalah yang memang sangat memerlukan bantuan,” kata Dody.
“Fokusnya sekarang mengecek dulu kualitasnya seperti apa, kemudian kita akan melaporkan ke Pak Menko PM dan Menteri Agama,” ujarnya.
Ia juga meminta publik tidak hanya menyoroti kasus Ponpes Al Khoziny.
“Jadi jangan fokus ke Al Khoziny saja. Kita kerja cepat, sampling ke seluruh provinsi,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa proses administratif bantuan untuk pesantren tersebut sedang dikawal langsung oleh Sekretariat Negara.
“Saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung berapa yang diperlukan. Mensesneg mengawal langsung proses administrasinya. Sudah sedang proses,” kata Nasaruddin.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.
Politikus Golkar itu mengingatkan bahwa rencana kebijakan tersebut perlu diputuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, hal ini belum menjadi keputusan final ya, dan saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati,” ujar Atalia saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).
Senada, Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Ponpes Al Khoziny dengan APBN perlu dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
“Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 17:48
Pemerintah Diminta Kawal Perjanjian Damai, Pastikan Hak Palestina Terpenuhi Nasional 14 Oktober 2025

Pemerintah Diminta Kawal Perjanjian Damai, Pastikan Hak Palestina Terpenuhi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah terus aktif berdiplomasi dan mengawal perjanjian damai di Timur Tengah guna memastikan hak-hak Palestina terpenuhi.
Pernyataan ini disampaikan Dave saat dimintai tanggapan terkait kekhawatiran hak-hak Palestina tidak terpenuhi, mengingat selama dua tahun terakhir Israel kerap melanggar perjanjian gencatan senjata.
“Tanpa pengawalan yang konsisten dan transparan, upaya perdamaian berisiko tercederai oleh provokasi maupun agenda politik sepihak yang dapat memicu eskalasi ulang,” kata Dave saat dihubungi
Kompas.com
, Selasa (14/10/2025).
Menurut Dave, pengawasan masyarakat internasional dan komitmen bersama semua pihak sangat penting untuk menjaga proses gencatan senjata tetap terjaga dengan baik.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah Indonesia untuk terus memastikan perdamaian antara Palestina dan Israel berkelanjutan, inklusif, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Pemerintah harus berperan aktif melalui jalur diplomasi maupun forum multilateral.
Dave juga mengingatkan pentingnya tindakan nyata di lapangan meski ada pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait berakhirnya perang di Gaza dan harapan stabilitas kawasan.
“Harapan ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan, penghentian total aksi militer, pembebasan sandera, serta dimulainya proses rekonstruksi dan pemulihan kemanusiaan secara menyeluruh,” ujar Dave.
Politikus Partai Golkar ini memastikan, Komisi I DPR RI sebagai mitra dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan siap memberikan dukungan politik dan diplomatik kepada pemerintah.
Komisi I DPR mendukung kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza di Mesir sebagai wujud komitmen Indonesia dalam diplomasi kawasan dan panggung dunia.
“Kehadiran Presiden membawa harapan besar, tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai figur strategis yang memiliki kredibilitas dan kapasitas komunikasi lintas negara,” tutur Dave.
Sebelumnya, para pemimpin negara di dunia berkumpul di Mesir untuk menandatangani perjanjian damai di Gaza.
Pertemuan itu dipimpin Presiden AS Donald Trump dan sejumlah negara yang menjadi mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Turkiye.
Sementara perjanjian disepakati, Israel dan Hamas sama-sama melepaskan sandera.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 08:22
Pemerintah Evaluasi Kebijakan Wajib Parkir DHE 100%, Turuti Kemauan Trump?

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Kendati tidak disebut secara spesifik, sulit untuk tidak mengaitkan evaluasi DHE itu dengan sorotan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump pernah mempersoalkan kebijakan DHE saat menjatuhkan tarif 32% kepada Indonesia.

Adapun keputusan untuk mengevaluasi wajib DHE disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10/2025) malam.

Airlangga mengaku pengusaha tidak ada menyampaikan keluhan berarti dari kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% itu. Hanya saja, permasalahan ada di dalam sistem.

“DHE kendalanya bukan dari pengusaha, kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah disrupsi tersebut karena permasalahan di sistem perbankan atau serapan penempatan dana pengusaha yang belum optimal, Airlangga tidak mau memberi keterangan lebih lanjut. Dia meminta setiap pihak bersabar karena akan ada keterangan lebih lanjut.

“Nanti kita evaluasi dan disampaikan,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam rapat kabinet kemarin malam mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan DHE SDA yang telah berlaku sejak Maret 2025.

“Tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Menurutnya, laporan sementara menunjukkan sebagian besar eksportir telah mematuhi ketentuan untuk menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Kendati demikian, pemerintah menilai hasil implementasi kebijakan tersebut belum sesuai harapan.

Prasetyo mengatakan ada sejumlah kendala dan celah yang memungkinkan aliran devisa ke luar negeri belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, Prabowo meminta jajaran terkait untuk segera melakukan kajian lanjutan.

“Masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata dia.

Sorotan Pemerintahan Trump?

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang mewajibkan pengusaha di sektor sumber daya alam (SDA) untuk memarkir devisa hasil ekspor alias DHE di dalam negeri.

Tidak hanya disorot, kebijakan DHE Presiden Prabowo Subianto itu kemudian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif kepada produk Indonesia sebesar 32%.

“Mulai tahun ini, [Indonesia] mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih,” demikian dikutip dari laman resmi Gedung Putih, Jumat (4/4/2025).

Trump mengkategorikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari hambatan tarif moneter dan tarif non-moneter untuk mengatur arus perdagangan baik itu ekspor dan impor.

“Presiden Trump melawan keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini.”

Neraca Dagang RI Vs AS
Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar. Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023

13/10/2025 21:33
Golkar Usul Ponpes Dapat Alokasi Dana Pendidikan dari APBN agar Tak Berjuang Sendiri Nasional 13 Oktober 2025

Golkar Usul Ponpes Dapat Alokasi Dana Pendidikan dari APBN agar Tak Berjuang Sendiri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Fraksi Partai Golkar mendorong agar lembaga pendidikan pondok pesantren (ponpes) turut mendapatkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR M Sarmuji menyebutkan, skema tersebut hendaknya diatur dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Fraksi Partai Golkar mendukung penuh agar pendidikan keagamaan seperti pesantren masuk dalam revisi UU Sisdiknas. Ini penting supaya pondok pesantren juga mendapatkan hak pendanaan dari APBN sebesar 20 persen, sama seperti lembaga pendidikan lainnya,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Minggu (12/10/2025).
Sarmuji menegaskan, pondok pesantren adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan moral bangsa.
Sementara, sampai saat ini masih banyak pesantren yang masih bertahan dengan dana swadaya masyarakat dan sumbangan sukarela.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa ponpes tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian.
“Jangan biarkan pesantren berjuang sendirian. Negara harus hadir secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya dengan bantuan insidental,” ucapnya.
Lalu, Sarmuji mengungkit insiden robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurut dia, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa perhatian negara terhadap pesantren harus bersifat struktural, bukan sekadar karitatif.
“Pondok Al Khoziny sempat mendapatkan bantuan dari APBN. Itu bukti bahwa ketika negara hadir, pesantren bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Tapi yang lebih penting, kita perlu memastikan agar lembaga pendidikan agama berbasis swadaya masyarakat ini mendapatkan dukungan anggaran secara kontinyu ke depan,” kata Sarmuji.
Sarmuji menyampaikan, jika pesantren dimasukkan secara eksplisit dalam revisi UU Sisdiknas, maka keberlanjutan pendanaannya akan terjamin dan tidak bergantung pada kebijakan tahunan.
Dengan demikian, pesantren bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidiknya, tanpa kehilangan jati diri kemandirian yang menjadi ciri khas.
“Negara tidak boleh hanya mengakui peran pesantren secara moral, tetapi juga harus menegaskannya secara fiskal,” kata dia.
Sementara itu, Sarmuji menekankan Golkar akan memperjuangkan rumusan revisi UU Sisdiknas yang baru benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh bentuk satuan pendidikan di Indonesia, baik formal, nonformal, maupun berbasis keagamaan.
“Pesantren bukan pelengkap pendidikan nasional, melainkan fondasi moral bangsa. Maka hak mereka atas dana pendidikan dari APBN adalah bentuk penghormatan negara terhadap kontribusi besar pesantren dalam sejarah pendidikan Indonesia,” ujar Sarmuji.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 06:15
8 Surya Darmadi Mau Hibahkan Aset Rp 10 Triliun, Legislator: Salah Maknai soal Hibah Nasional

Surya Darmadi Mau Hibahkan Aset Rp 10 Triliun, Legislator: Salah Maknai soal Hibah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan, kawasan hutan adalah kekayaan negara sehingga tidak dikenal istilah hibah.
Hal ini disampaikan Misbakhun menanggapi pernyataan dari terpidana kasus korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi yang ingin menghibahkan aset senilai Rp 10 triliun berupa kebun sawit dan pabriknya ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
“Hutan itu adalah kekayaan negara yang dikuasai oleh negara berdasarkan konstitusi. Jadi, tidak bisa dihibahkan oleh siapa pun,” ujar Misbakhun saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).
Misbakhun menilai, pihak Surya Darmadi telah salah memaknai kata hibah. Sebab, hutan yang disinggung itu bukan milik perseorangan, tapi milik negara.
Apalagi, hutan yang telah menjadi kebun sawit itu dinilai telah dialihfungsikan secara tidak sah.
“Hutan yang sejatinya milik negara, tapi sudah dialihfungsikan secara tidak sah dan melalui proses prosedur yang benar kemudian mau dihibahkan. Jelas itu salah memaknai hibah,” tegas politikus Partai Golkar ini.
Misbakhun menegaskan, proses hibah hanya bisa dilakukan kepada negara, bukan spesifik ke pihak tertentu.
“Tidak bisa pemberi hibah menentukan akan diberikan kepada pihak tertentu seperti Danantara karena Danantara adalah bagian dari negara,” katanya.
Namun, dia mengingatkan bahwa status aset juga harus diperjelas sebelum hibah dilakukan.
“Kita harus hati-hati sekali. Status asetnya harus
clear and clean
dari aspek kasus hukum dan aspek legalitas lainnya,” ujar Misbakhun.
Atas hal-hal tersebut, Misbakhun menilai bahwa hibah yang disinggung Surya Darmadi tidak tepat.
“Surya Darmadi hanya memiliki hak guna usaha atas perkebunan. Jadi, kalau yang mau dihibahkan itu tanah yang sedang bermasalah dengan alih fungsi hutan maka itu sebenarnya masih bukan aset milik pribadi Surya Darmadi yang mau dihibahkan,” katanya menegaskan.
Sebelumnya diberitakan, Surya Darmadi berniat menghibahkan aset senilai Rp 10 triliun berupa kebun sawit dan pabriknya di Kalimantan Barat ke Danantara.
Pernyataan hibah itu disampaikan melalui tim kuasa hukum Surya Darmadi dengan menyerahkan dokumen kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam persidangan pada Jumat, 10 Oktober 2025.
“Baik ya, jadi untuk surat yang sudah sampaikan terdakwa melalui penasihat hukum sudah kami terima,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah.
Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Surya Darmadi, Handika Honggowongso, mengatakan kliennya menyerahkan dana kebun sawit dan pabrik itu untuk membantu pemerintah.
Diketahui, Surya Darmadi dihukum 16 tahun penjara dalam kasus korupsi penyerobotan lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.
Surya Darmadi sempat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menghukumnya 16 tahun bui.
Namun, permohonan itu ditolak majelis PK pada Mahkamah Agung.
Kini, Surya Darmadi masih menjalani proses hukum sebagai pemilik tujuh perusahaan di bawah PT Duta Palma Group yang menjadi terdakwa korporasi.
Karena mendekam di Nusakambangan, Surya Darmadi mengikuti sidang secara
online
.
Sampai saat ini, Kejaksaan Agung telah menyita uang dan aset Surya Darmadi senilai triliunan rupiah.
Sementara itu, MA dalam putusan kasasi, mengurangi nominal uang pengganti yang harus dibayarkan Surya Darmadi dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dari Rp 41,989 triliun menjadi Rp 2,2 triliun.
Hal ini sebagaimana putusan yang diketuk Ketua Majelis Kasasi Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana pada 14 September 2023.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 21:54
Arif Fathoni: Medsos Jadi Jembatan Akuntabilitas Politik antara Wakil Rakyat dan Masyarakat

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memandang media sosial sebagai jembatan akuntabilitas politik antara wakil rakyat dan masyarakat. Dia menggunakan ruang digital untuk membangun komunikasi dua arah yang jujur, terbuka, dan mendidik.

“Saya ingin menjadikan media sosial yang saya miliki sebagai jembatan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat Surabaya,” Arif Fathoni, Minggu (12/10/2025).

Politisi Partai Golkar ini menyebut, setiap suara rakyat yang dititipkan kepada dirinya dan partainya harus dipertanggungjawabkan melalui kerja politik yang riil. Menurut dia, tanggung jawab itu diwujudkan lewat fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

“Setiap suara yang dititipkan kepada saya dan Partai Golkar harus bisa kami pertanggungjawabkan melalui kerja politik di pemerintahan, baik lewat fungsi pengawasan, anggaran, maupun legislasi,” sambungnya.

Mas Toni, sapaan akrabnya, menilai media sosial dan media massa sama pentingnya dalam menjembatani komunikasi publik. Keduanya dapat menjadi sarana masyarakat mengetahui kinerja wakilnya di parlemen secara langsung.

“Media sosial juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dengan pelayan rakyatnya. Di sana kita bisa berdialog, berdebat, sekaligus belajar bersama,” lanjut mantan jurnalis ini.

Dia juga mengaku senang menjawab langsung pesan, kritik, bahkan cacian yang datang melalui akun pribadinya. Baginya, kritik dan pujian memiliki makna yang sama sebagai bentuk umpan balik dari masyarakat.

“Saya termasuk pribadi yang senang menjawab langsung baik cacian maupun pujian. Karena bagi politisi, keduanya punya nilai yang sama yakni umpan balik dari masyarakat,” ujar Toni.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni saat menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Universitas Bhayangkara Surabaya, Selasa (16/9/2025).

Bagi Mas Toni, komunikasi yang humanis di media sosial adalah bagian dari pendidikan politik digital yang sehat. Dia berharap politisi bisa ikut menjaga ruang digital agar tetap menjadi tempat dialog, bukan arena pertengkaran dan kebencian.

“Kita semua punya tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik melalui interaksi dua arah. Jangan biarkan media sosial menjadi jembatan disharmonisasi antar elemen bangsa,” tegasnya.

Melalui konsistensinya menjawab komentar, berbagi refleksi hidup, hingga merespons isu sosial dengan nada santun, Mas Toni berupaya menghadirkan wajah politik yang hangat dan manusiawi di dunia digital.

“Semoga ini bisa menginspirasi politisi lain untuk tidak hanya hadir di media sosial, tetapi juga benar-benar hadir bagi rakyatnya,” pungkas dia.[asg/aje]

12/10/2025 13:28
Berkebun, Jalan Ali Mufthi Belajar Makna Kesabaran

Surabaya (beritajatim.com) – Kesibukan politik di Senayan dan padatnya agenda partai di Jawa Timur tak membuat Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi, kehilangan ruang untuk menekuni hobinya: berkebun. Di sela jadwal yang padat, ia tetap menyempatkan diri menengok kebun buah-buahannya yang kini mulai berbuah.

Di lahan hijau miliknya tumbuh berbagai tanaman tropis seperti cempedak dan alpukat. Dengan wajah penuh semangat, Ali menelusuri satu per satu pohon yang ia tanam dan rawat sendiri.

“Alhamdulillah, sudah mulai berbuah. Nanti kalau sudah matang, kita nikmati bareng-bareng,” ujarnya dalam unggahan di media sosial yang disambut hangat oleh warganet.

Unggahan yang dibagikan melalui akun Facebook pribadinya itu langsung menyita perhatian publik. Dalam waktu singkat, postingan tersebut dibanjiri komentar positif yang menyoroti sisi humanis dari sosok Ketua DPD Golkar Jatim itu.

Salah satunya datang dari akun @Masrul Harianto yang menulis, “Panggah mantab, suasana kebun yang tenang dan asri mampu memberikan efek relaksasi yang efektif, apalagi pas panen. Hem… bisa mendadak nyidam haha.”

Respons positif tersebut menunjukkan bagaimana publik melihat sisi lain dari seorang politisi yang selama ini identik dengan urusan rapat dan kebijakan. Di kebunnya, Ali Mufthi tampil apa adanya — menikmati udara segar, aroma tanah basah, dan makna sederhana dari proses menanam.

“Kalau politik itu dunia pikiran dan strategi, berkebun adalah ruang hati,” ujarnya.

Bagi Ali, berkebun bukan sekadar pelarian dari rutinitas, melainkan cermin kehidupan. Ia memaknai setiap daun yang tumbuh dan buah yang matang sebagai pelajaran tentang kesabaran, keberlanjutan, dan kerja keras. Seperti halnya dalam politik, ia percaya bahwa apa yang ditanam dengan niat baik dan dirawat dengan sungguh-sungguh akan berbuah kebaikan bagi banyak orang.

“Di tengah kerasnya dinamika politik, kebun menjadi ruang untuk kembali belajar bahwa, memimpin bukan hanya soal berbicara dan memutuskan, tetapi juga menanam, menunggu, dan menjaga kehidupan agar terus tumbuh,” pungkasnya. [beq]

12/10/2025 11:55
Agar BLT Tepat Sasaran, Prabowo Minta 1 Keluarga Punya 1 Rekening

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta agar setiap keluarga minimal mempunyai satu rekening bank. Dengan demikian, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bisa lebih tepat sasaran.

Permintaan itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Jumat (10/10/2025).

“Bapak Presiden selaku ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif mengharapkan dan mengarahkan percepatan kepemilikan rekening bagi setiap keluarga Indonesia, sehingga seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran,” ungkap Airlangga.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, hasil survei menunjukkan inklusi keuangan sudah mencapai 92,74%. Hanya saja, sambungnya, literasi keuangan masih 66,64% sehingga masih celah yang cukup tinggi yaitu sekitar 26,1%.

Airlangga pun menegaskan bahwa tugas semua kementerian/lembaga terkait untuk memperkecil celah tersebut. Dia mendorong kerja sama dan sinergi yang lebih kuat antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan TPAKD.

“Kita berharap kalau bisa 98% [keluarga] dicapai 2027,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Dia meyakini TPAKD bisa terus melakukan edukasi keuangan lebih massif karena bisa menjangkau 16,9 juta peserta pada tahun lalu.

Tak hanya itu, dia mengungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong program satu rekening satu pelajar. Menurutnya, capaian program tersebut sudah mencapai 87,75% atau 58,32 juta rekening.

10/10/2025 21:26