Xcloud.id

partai: Golkar

  • Prabowo Tambah Kuota Magang Bergaji UMP, Kuota 80.000 Dibuka November

    Prabowo Tambah Kuota Magang Bergaji UMP, Kuota 80.000 Dibuka November

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menambahkan kuota program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduates untuk 80.000 peserta pada November 2025 sebagai salah satu program stimulus ekonomi akhir tahun.

    Hal itu diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (17/10/2025). Sebelumnya, program magang untuk kuota gelombang pertama sebanyak 20.000 peserta sudah dibuka dan mulai bekerja pada 20 Oktober 2025 atau minggu depan.

    “Kemudian bulan depan dibuka kembali, ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten dan kota,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat.

    Selain mendapatkan iuran bulanan yang diberikan pemerintah, peserta magang nantinya mendapatkan JKP dan JKN yang tidak dipotong dari iuran bulanan.

    “Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate, di dunia baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor,” terang Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut terdapat 1.666 perusahaan mendaftarkan dan menyiapkan posisi peserta magang. Adapun jumlah posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya mencapai 156.159 orang.

    Kemudian, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) di luar program reguler yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos), serta penambahan kuota program magang untuk lulusan perguruan tinggi. Nilainya mencapai Rp30 triliun.

    “Program tersebut terkait bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden meminta menambahkan bantuan langsung tunai yang akan diberikan bulan Oktober, November, Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat,” terangnya.

    Adapun BLT yang akan disalurkan pada kuartal IV/2025 lebih tinggi dari BLT sebelumnya yang menjangkau sekitar 140 juta orang, dengan asumsi satu KPM mencakup ayah, ibu dan dua anak.

    “Desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program kelurga harapan dan bantuan sembako,” tuturnya.

    Adapun penyalurannya akan dilakukan mulai minggu depan melalui himbara untuk 18,3 juta KPM, sedangkan untuk 17,2 juta KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero).

  • Usai Jalani Operasi Katarak, Eks Wali Kota Kupang Jonas Salean Akhirnya Ditahan Kejati NTT

    Usai Jalani Operasi Katarak, Eks Wali Kota Kupang Jonas Salean Akhirnya Ditahan Kejati NTT

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) terkait dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang di Jalan Veteran, Kota Kupang.

    Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 5,9 miliar. Jonas diduga terlibat manipulasi sertifikat hak milik (SHM) dan kasus pengalihan aset tanah ini yang mulai diselidiki sejak 2020.

    Politisi senior dari Golkar ini telah menjalani sembilan kali pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Oktober 2025.

    Ia disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Wakajati NTT, Prihatin mengatakan Jonas kini ditahan Rutan Kupang selama 20 hari ke depan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administratif. Penahanan ini dilakukan sesuai prosedur usai ia ditetapkan sebagai tersangka untuk mencegah hal tak diinginkan.

    “Proses hukum berjalan sesuai prosedur, dan penahanan ini untuk memperlancar penyidikan lebih lanjut,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).

     

  • Fraksi Golkar Usulkan Pansus Evaluasi Kinerja BUMD ke Pimpinan DPRD Jatim

    Fraksi Golkar Usulkan Pansus Evaluasi Kinerja BUMD ke Pimpinan DPRD Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika mengusulkan terbentuknya Pansus Evaluasi Kinerja BUMD ke pimpinan DPRD Jatim.

    “Kami telah mengusulkan pansus evaluasi kinerja BUMD. Usulan itu telah disampaikan saat Pandangan Umum Fraksi Golkar pada Paripurna R-APBD 2026,” kaya Yudha kepada beritajatim.com, Jumat (17/10/2025).

    Yudha yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim mendorong BUMD Jawa Timur untuk menaikkan PAD Jatim.

    “Tahun 2025, setoran PAD dari sektor BUMD ditarget Rp470 miliar. Tahun depan ditarget Rp480 miliar. Jangan kalah dengan kontribusi BUMD di Jawa Tengah. Jawa Timur harusnya juga sanggup meningkatkan PAD melalui BUMD. Provinsi Jateng dengan komposisi BUMD yang hampir sama dengan Jatim saja sudah Rp700 miliar, setoran PAD-nya dari BUMD,” ujar Yudha.

    Dia memberikan contoh BUMD PT PWU Jatim. PWU dinilai memiliki aset yang banyak, tetapi ada anak usahanya (PT Kasa Husada Wira Jatim) yang masih kesulitan membayar gaji karyawannya sudah hampir 2 tahun.

    Selain itu, pihaknya juga berkomentar terkait besaran anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Jawa Timur, yang berkurang Rp2,815 triliun menjadi Rp8,8 triliun di tahun 2026 mendatang.

    Yang artinya TKD untuk Provinsi Jatim berkurang 24,21 persen dibanding TKD Provinsi Jatim 2025 sebesar Rp11,4 trilliun.

    “Belum ada orang yang memikirkan terobosan atau inovatif untuk mengatasi pemotongan dana TKD itu. Fraksi Golkar mengajak pemprov untuk meminta kepada pusat memberikan cukai baru, Cukai SKM3. Ini bisa menambah PAD Jawa Timur. Kami hitung bagi hasil cukai dari pemerintah pusat bisa naik mencapai Rp 1,5 triliun,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Ini Pesan Bamsoet untuk Wisudawan Sarjana Universitas Perwira Purbalingga

    Ini Pesan Bamsoet untuk Wisudawan Sarjana Universitas Perwira Purbalingga

    Jakarta –

    Ketua Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan tantangan lulusan perguruan tinggi masa kini tidak hanya sebatas mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru melalui inovasi dan kewirausahaan.

    Menurutnya, penting bagi perguruan tinggi untuk mampu melahirkan generasi tangguh yang mampu menggerakkan ekonomi lokal dan nasional. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara kampus, dunia usaha, dan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan.

    “Perguruan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi kawah candradimuka pembentuk karakter, etos kerja, dan jiwa pengabdian bagi bangsa. Karenanya, mahasiswa perlu dibekali keterampilan digital, kemampuan riset terapan, dan etos kerja yang tinggi agar mampu bersaing, sekaligus menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Wisuda Sarjana ke-3 Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) secara daring di Jakarta, Kamis (16/10).

    Bamsoet menjelaskan visi UNPERBA sebagai Entrepreneur University sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian ekonomi nasional berbasis produksi dan inovasi dalam negeri. Dalam arah kebijakan nasional, Prabowo menekankan pentingnya membangun manusia yang unggul, disiplin, dan produktif sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045.

    “Laporan Rektor UNPERBA yang menyebut lebih dari 50% wisudawan tahun ini telah memiliki usaha mandiri dengan omzet bervariasi, bahkan sebagian sudah bekerja sebelum lulus, patut diapresiasi penuh. Ini bukti nyata bahwa semangat ‘create job, not seek job’ sudah tumbuh kuat di kampus ini,” jelas Ketua DPR RI ke-20 tersebut.

    Bamsoet memaparkan visi besar Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai jika setiap daerah memiliki pusat pendidikan tinggi yang produktif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Perguruan tinggi harus menjadi simpul antara ilmu pengetahuan, riset, dan ekonomi rakyat.

    “Ke depan, arah pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto memberi ruang besar bagi penguatan ekonomi daerah, industrialisasi berbasis sumber daya lokal, dan peningkatan SDM unggul. Perguruan tinggi harus mampu mengambil peran nyata dalam agenda besar ini,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

    Model serupa bisa diadaptasi oleh UNPERBA dengan pendekatan lokal. Fokus pada inovasi produk pertanian, makanan olahan, kriya, dan ekonomi kreatif yang menjadi kekuatan khas daerah.

    “Kampus harus menjadi rumah inovasi yang membuka jalan bagi mahasiswa untuk bereksperimen, membangun usaha, dan menghidupkan perekonomian daerah. Penting bagi pemerintah daerah dan dunia usaha menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

  • Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74 Hari Ini, Jelang 1 Tahun jadi Presiden

    Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74 Hari Ini, Jelang 1 Tahun jadi Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini, 17 Oktober 2025, Presiden Prabowo tepat menginjak usia 74 tahun.

    Ayahnya bernama Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952.

    Sedangkan Ibunya bernama Dora Marie Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soemitro. 

    Prabowo adalah politikus, pengusaha, dan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 2024 untuk masa periode 2024—2029.

    Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26 di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dari tahun 2019 hingga 2024.

    Prabowo Subianto juga seorang pengusaha setelah pensiun dari militer.

    Putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini sempat menetap di Amman, Yordania. Prabowo praktis tak pernah muncul di depan publik. 

    Dilansir dari laman resmi Gerindra, nama mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus ini kembali mencuat, menyusul keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Golkar.

    Kemudian dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kongres V Petani 5 Desember 2004 di Jakarta, dia terpilih menjadi Ketua Umum HKTI periode 2004-2009 menggantikan Siswono Yudo Husodo dengan memperoleh 309 suara, mengalahkan Sekjen HKTI Agusdin Pulungan, yang hanya meraih 15 suara dan satu abstein dari total 325 suara.

    Diakui, keikutsertaannya dalam konvensi Partai Golkar bukan dilatarbelakangi oleh hasrat, apalagi ambisi untuk berkuasa. Seperti sering diucapkan, bahkan sejak masih aktif dalam dinas militer, dirinya telah bersumpah hendak mengisi hidupnya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

    ”Kalau bukan karena dorongan teman-teman dan panggilan nurani untuk ikut memulihkan negara dari kondisi keterpurukan, ingin rasanya saya tetap mengabdi di jalur bisnis. Saya ingin jadi petani,” ucap Prabowo.

    Sejak didirikannya pada 2008, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dirinya sempat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009 dan calon presiden pada Pilpres 2014 serta Pilpres 2019.

    Kursus/Pelatihan:

    ○ Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (1974)
    ○ Kursus Para Komando (1975)
    ○ Jump Master (1977)
    ○ Kursus Perwira Penyelidik (1977)
    ○ Free Fall (1981)
    ○ Counter Terorist Course Gsg-9 Germany (1981)
    ○ Special Forces Officer Course, Ft. Benning U.S.A. (1981)

    Jabatan:
    ○ Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998)
    ○ Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998)
    ○ Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998)

    Jabatan Sekarang:
    ○ Ketua Umum HKTI periode 2010-2015
    ○ Ketua Umum HKTI periode 2008-2013
    ○ Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2007-2011
    ○ Komisaris Perusahaan Migas Karazanbasmunai di Kazakhstan
    ○ Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agung (Perusahaan Produksi Minyak Kelapa Sawit), Jakarta, Indonesia
    ○ Presiden Dan Ceo PT Nusantara Energy (Migas, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan Dan Pulp) Jakarta, Indonesia
    ○ Presiden Dan Ceo PT Jaladri Nusantara (Perusahaan Perikanan) Jakarta, Indonesia

  • Golkar: Satu tahun Prabowo memimpin beri dampak positif bagi rakyat

    Golkar: Satu tahun Prabowo memimpin beri dampak positif bagi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun memimpin Indonesia memberikan banyak dampak positif bagi rakyat.

    “Setidaknya ada lima catatan positif Golkar jelang satu tahun pemerintahan Prabowo,” kata Idrus dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Catatan positif pertama, Idrus mengatakan adanya pendekatan ideologis berdasarkan empat pilar utama, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Oleh karena itu, kata dia, pidato pertama yang disampaikan oleh Prabowo setelah terpilih sebagai presiden ketika itu langsung memberikan suatu penyadaran bahwa Indonesia ibarat rumah besar bersama yang harus dirawat.

    Kedua, Prabowo dinilai melakukan pendekatan akademik dan intelektual untuk memberikan solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Idrus menuturkan Presiden memberikan kesetaraan sesuai dengan fakta.

    “Ada keadilan yang kita kedepankan, ada kesetaraan. Yang paling penting lagi, yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah fakta yang dikedepankan pendekatan sosiologis, jadi kebijakan diambil berdasarkan pada fakta,” tutur dia.

    Ia menambahkan catatan keempat, yakni
    Golkar menilai Prabowo selalu cepat tanggap dalam merespons permasalahan yang ada di masyarakat dan menjalankan kebijakan dengan baik.

    Kelima, sambung dia, kepemimpinan Prabowo berorientasi pada rakyat dan turut mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Ia juga mengapresiasi Prabowo yang selalu tegas menghadapi korupsi di Indonesia.

    “Nah, ini lah kepimpinan Pak Prabowo orientasi kerakyatan itu ada tiga hal, bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat, dan bagaimana memberikan harapan masa depan yang lebih baik kepada rakyat,” ungkap Idrus menambahkan.

    Sebelumnya, hasil survei Index Politica mencatat sebanyak 83,5 persen masyarakat yang disurvei puas atas kinerja pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam setahun terakhir.

    “Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Fadhly menjelaskan, sebanyak 90,8 persen responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan Prabowo melalui pemberitaan media massa dan media sosial.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Dukung Pembentukan Dirjen Pesantren Buntut Tragedi Al Khoziny

    DPR Dukung Pembentukan Dirjen Pesantren Buntut Tragedi Al Khoziny

    JAKARTA – Tragedi robohnya salah satu bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, menjadi momentum bagi DPR RI untuk mendorong perombakan kelembagaan di Kementerian Agama (Kemenag). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengusulkan agar Direktorat Pesantren di bawah Kemenag ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) khusus untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan.

    Singgih menilai pembentukan lembaga baru ini sangat mendesak mengingat besarnya jumlah dan peran historis pesantren di Indonesia.

    “Di Indonesia ada sekitar 5 juta santri dan lebih dari 42 ribu pondok pesantren aktif. Jika menjadi Ditjen, lembaga ini akan lebih berdaya dalam melindungi, membina, dan memajukan pesantren,” ujar Singgih kepada wartawan, Kamis (16/10).

    Tragedi di Sidoarjo, menurut Singgih, adalah peringatan keras akan kerentanan tata kelola dan infrastruktur pesantren. Peningkatan kualitas, standar bangunan, dan pengawasan teknis adalah keharusan agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “Pesantren memiliki akar sejarah yang kuat dan menjadi benteng pembentukan karakter bangsa. Negara harus hadir memberi dukungan nyata,” katanya.

    Ditjen Pesantren: Solusi Pemerataan dan Transparansi Dana

    Legislator Golkar dari Dapil Jawa Tengah V itu menilai, keberadaan Ditjen Pesantren akan memberikan posisi yang lebih setara bagi lembaga pendidikan Islam itu dalam struktur Kemenag. Hal ini memungkinkan program bantuan, pelatihan, serta audit teknis bangunan dapat tersalurkan dengan lebih efektif dan transparan.

    “Kalau ada Ditjen khusus, setiap pesantren bisa mendapat akses langsung ke tenaga ahli, inspeksi bangunan, hingga dana perbaikan yang transparan dan tepat sasaran,” bebernya.

    Singgih juga menyoroti adanya ketimpangan penyaluran dana untuk pesantren, terutama dari Dana Abadi Pesantren yang dikelola bersama LPDP. Menurutnya, dana tersebut selama ini lebih banyak difokuskan pada beasiswa, sementara alokasi untuk pembangunan fisik dan rehabilitasi masih sangat kecil.

    Ia mengungkapkan bahwa imbal hasil Dana Abadi Pendidikan dan Pesantren pada 2023 mencapai Rp9,3 triliun, namun hanya sekitar Rp250 miliar yang disalurkan ke pesantren.

    “Padahal idealnya, Rp900 miliar perlu dialokasikan untuk 5 juta santri agar manfaatnya lebih luas, tidak hanya untuk beasiswa, tetapi juga pembangunan dan pemeliharaan fasilitas,” ujarnya.

    Dorong Kualitas SDM Pesantren

    Selain aspek kelembagaan dan pendanaan, Singgih menilai penguatan SDM pesantren juga sangat mendesak. Ia mengingatkan bahwa pesantren adalah wajah asli pendidikan Islam Indonesia, tetapi perhatian pemerintah terhadapnya masih belum seimbang.

    “Masih banyak pesantren yang dikelola secara swadaya dengan fasilitas terbatas, teknologi minim, dan guru yang belum tersertifikasi. Data Balitbang Kemenag mencatat lebih dari 60 persen guru di pesantren belum bergelar sarjana,” jelasnya.

    Singgih menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah memberikan dasar hukum bagi negara untuk mendukung pesantren. Pembentukan Ditjen khusus, menurutnya, tidak akan menambah beban Kemenag, apalagi urusan haji kini sudah ditangani Kementerian Haji, namun justru akan membuat pembinaan pesantren lebih fokus dan efektif.

  • Luhut Usulkan Family Office RI Adopsi Hukum Hong Kong dan Singapura

    Luhut Usulkan Family Office RI Adopsi Hukum Hong Kong dan Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedang mendorong agar Indonesia menerapkan sistem hukum common law agar bisa membuat pusat keuangan di dalam negeri alias family office. 

    Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia menganut sistem hukum civil law. Negara-negara yang banyak menerapkan family office seperti Singapura dan Hong Kong banyak menerapkan common law.

    Luhut mengeklaim wacana pembuatan family office di Indonesia sudah direspons positif oleh sejumlah konglomerat dunia. Namun, syarat agar mereka masuk ke family office dan menanamkan uangnya di Indonesia apabila Indonesia menerapkan common law. 

    “Karena orang-orang kaya, ya, saya enggak bisa sebut nama-namanya, ya, itu semua bilang once kalian jadi [family office] kami masuk, tetapi kamu harus pastikan common law. Makanya saya katakan tadi kita koordinasi dengan Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Agung mengatakan itu dimungkinkan sekali, dan itu bisa enggak melanggar aturan,” jelas Luhut usai memberikan keynote speech pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Dalam pemaparannya, Luhut mengaku usulannya untuk membentuk family office dilatarbelakangi oleh perlunya menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut menegaskan bahwa family office yang diusulkan olehnya itu tidak akan menggunakan APBN. Dia menyebut konsep menjadikan Indonesia pusat keuangan dunia diharapkan bisa mendorong para orang kaya di dalam maupun luar negeri menaruh uangnya di Indonesia dengan iming-iming surga pajak. 

    “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh uangnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, kemudian setelah di dalam dia baru kena tax karena dia investasi di banyak project di Indonesia,” terang Luhut. 

    Luhut menyampaikan bahwa penerapan common law di Indonesia merupakan syarat kepastian hukum yang diminta oleh pihak yang telah menyatakan minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Untuk itu, politisi senior Partai Golkar itu pun menyebut tengah menyusun studi apabila Indonesia bisa menerapkan sistem hukum seperti di Singapura maupun Hong Kong. 

    “Kami buat joint study bicara dengan Menteri Investasi, Mahkamah Agung, common law bisa enggak diterapkan. Karena apa? Orang asing bikin family office banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali di Abu Dhabi. Tetapi mereka juga ingin, di Singapura proyeknya kurang. Di Indonesia proyeknya banyak. Kenapa enggak kita tarik kemari?,” ungkapnya.

    Dia menjabat 10 tahun di kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan dengan investor global, Ray Dalio.

  • Menkum Pastikan Tak Ada Dualisme Soksi, Misbakhun Ketum Sah

    Menkum Pastikan Tak Ada Dualisme Soksi, Misbakhun Ketum Sah

    Jakarta –

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan tak ada dualisme Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi), organisasi pendiri Partai Golkar. Kepemimpinan Soksi yang sah dipastikan di bawah kepemimpinan Muhammad Misbakhun.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Kementerian Hukum kepada Soksi di bawah kepemimpinan saya. Hal ini sejalan dengan keputusan Partai Golkar yang juga menegaskan bahwa Soksi hanya ada satu,” kata Misbakhun kepada wartawan, Kamis (15/10/2025).

    Misbakhun bersama pengurus Soksi seperti Sekretaris Jenderal Puteri Komarudin, Ketua Harian Tubagus Iman Ariyadi, hingga Ketua Dewan Pembina Ahmadi Noor Supit, diterima Menkum Supratman dalam pertemuan yang berlangsung di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). Misbakhun juga mengaku sudah berupaya merangkul pihak yang tak terima dengan kepemimpinan Soksi di bawahnya.

    “Sesuai arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, kami juga telah berupaya untuk terus merangkul kubu yang berseberangan agar konsolidasi Soksi semakin kuat di seluruh Indonesia,” ujar anggota DPR RI itu.

    Sementara itu, Menteri Supratman menyatakan sistem administrasi dan pelayanan hukum Kemenkum dirancang agar tak ada lagi potensi konflik atau dualisme dalam pengesahan organisasi. Supratman menambahkan, keputusan yang telah diterbitkan Kemenkum bersifat final.

    “Berkas yang sudah masuk ke Kementerian Hukum dan telah diterbitkan keputusannya bersifat final,” ujarnya.

    Politikus Gerindra itu mengungkit Soksi sebagai organisasi kemasyarakatan memang bersifat mandiri namun tetap terikat dengan Golkar. Kemenkum pun mengikuti keputusan yang disahkan Golkar.

    (gbr/rfs)

  • Atalia Praratya Sowan ke Ketua PCNU Bandung, Dukung Anggaran Pesantren

    Atalia Praratya Sowan ke Ketua PCNU Bandung, Dukung Anggaran Pesantren

    Jakarta –

    Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Atalia Praratya sowan ke Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandung KH Ahmad Haedar usi rumahnya didemo oleh sejumlah pihak. Dalam kesempatan itu, Atalia mendukung pentingnya penguatan pendanaan pesantren melalui alokasi 20% anggaran pendidikan nasional.

    “Pesantren tidak hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat dan benteng moral bangsa. Karena itu, sudah sepatutnya pesantren mendapatkan perhatian dan dukungan yang proporsional dari pemerintah,” kata Atalia dilansir Antara, Kamis (16/10/2025).

    Menurut dia, keberpihakan terhadap pesantren tidak hanya urusan sektor pendidikan, tetapi juga menyangkut penguatan karakter kebangsaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengembangan sumber daya manusia unggul berbasis nilai-nilai Islam dan Pancasila. Menurut Atalia, pesantren adalah bagian dari jantung peradaban bangsa.

    “Dari pesantren-lah lahir ulama, pemimpin, dan tokoh-tokoh yang menjaga moralitas publik. Kita ingin memastikan pesantren tidak tertinggal dalam arus modernisasi, tetapi justru menjadi pusat inovasi dan kemajuan yang berlandaskan nilai keislaman,” katanya.

    Melalui silaturahmi itu, Atalia berharap terbangun jembatan komunikasi yang kokoh antara wakil rakyat, ulama, dan masyarakat pesantren, agar setiap kebijakan di bidang pendidikan dan sosial berpihak pada kepentingan umat.

    “Silaturahmi seperti ini tidak hanya soal bertemu, tetapi juga membangun kepercayaan, menyatukan visi, dan memperkuat kolaborasi untuk Indonesia yang lebih berkarakter dan berkeadaban,” katanya.

    KH Ahmad Haedar menyambut baik silaturahmi tersebut dan mengapresiasi perhatian yang konsisten dari Atalia terhadap dunia pesantren. Ia pun menyebut Atalia bukan orang baru di kalangan pesantren.

    “Kalau dilihat sejarahnya, Ibu Atalia sangat concern dan perhatian dengan pesantren, sejak beliau menjadi ibu wali kota dan ibu gubernur. Apresiasi dan perhatian beliau sangat luar biasa dalam kerja sama dengan pondok pesantren,” kata Ahmad.

    “Bahkan pada 2023, beliau telah memberikan sumbangsih dalam memperjuangkan KH. Abdul Chalim yang merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama asal Majalengka, Jawa Barat, sebagai pahlawan nasional dan alhamdulillah sudah dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Itu artinya salah satu sikap kecintaan beliau kepada kiai,” sambungnya.

    Sementara itu, sehubungan dengan informasi yang beredar belakangan ini terkait pernyataan Atalia tentang pesantren, Ketua PCNU Kota Bandung, Ahmad Haedar, meminta umat tidak mudah terpengaruh dengan hoaks. Ahmad Haedar menyarankan masyarakat untuk melakukan tabayun terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran berita tersebut.

    “Sebagai tokoh agama, kita harus bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam merespons sebuah informasi, serta betul-betul bisa mengantisipasi berita berita yang tendensius dan tidak jelas kebenarannya,” katanya.

    Sejumlah santri sebelumnya menggeruduk rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung. Mereka protes atas ucapan Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, yang meminta pemerintah mengkaji ulang terkait pembangunan ulang Ponpe Al Khoziny Sidoarjo menggunakan APBN.

    Para santri tiba di depan rumah Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit sekitar pukul 15.25 WIB, Selasa (14/10), dengan menggunakan mobil dan long march menuju rumah mantan Gubernur Jabar tersebut. Massa aksi juga membawa spanduk dan poster tuntutan.

    “Pernyataannya sensitif bagi pesantren dan para santri. Sejarah peradaban bangsa Indonesia merupakan peradaban yang dijalankan pesantren,” teriak orator di lokasi, seperti dilansir detikJabar.

    Koordinator Forum Santri Nusantara Bandung Raya, Riki Ramdan Fadila, mengatakan aksi yang digelar hari ini merupakan bentuk solidaritas terhadap Pesantren Al-Khoziny, yang kini sedang dipertaruhkan secara legalitasnya oleh negara.

    “Ini dimulai dari satu respons dari legislatif yang punya pandangan atau membentuk satu opini terhadap pesantren di tengah masyarakat dengan mengatakan bahwa kemudian mungkin telah terjadi pelanggaran berat di tubuh Pesantren Al-Khoziny. Hal ini yang kemudian membuat satu pandangan buruk atau menciptakan satu pandangan buruk di masyarakat terhadap citra dari pesantren se-Indonesia,” kata Riki kepada awak media, Selasa (14/10).

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/imk)