Xcloud.id

partai: Golkar

  • Eks Wabup Madiun Hari Wuryanto Maju Cabup dalam Pilkada 2024 

    Eks Wabup Madiun Hari Wuryanto Maju Cabup dalam Pilkada 2024 

    Madiun (beritajatim.com) – Mantan Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto bakal maju calon Bupati Madiun dalam Pilkada 2024. Meski begitu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bakal menggandeng Partai Golongan Karya (Golkar) masih menyiapkan sejumlah nama untuk mendampingi pria yang lekat disapa Hariwur.

    Sekretaris DPC PKB Kabupaten Madiun Nuryanto mengatakan, sementara beberapa nama sudah ada dan masih dipertimbangkan bersama Ketua DPC PKB Muhtarom. “Sosok pendamping ini adalah sosok yang benar-benar bisa diterima dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Madiun,” ujar Nuryanto, Jumat (26/4/2024).

    Pihaknya melakukan pengamatan kepada seluruh potensi tokoh, yang ada di Kabupaten Madiun. “Terkait dengan pasangan, Pak Hariwur, mengikuti keputusan dari Mbah Tarom. Artinya apapun yang menjadi keputusan dari Pak Muhtarom siapa yang akan mendampingi dari Pak Hariwur, Insya Allah akan bisa menerima,” terang Nuryanto.

    Nuryanto mengungkapkan, Golkar bersama Hari Wuryanto, telah bersilaturahmi dengan PKB pada akhir bulan Ramadhan lalu. Dalam forum itu, Hari Wuryanto memohon doa restu, dan dukungan dari Muhtarom secara pribadi, maupun secara kelembagaan.

    “Kami melakukan komunikasi tersebut sudah tersampaikan secara tegas. Sehingga dari Pak Hariwur ini berkehendak berniat untuk maju sebagai Calon Bupati Madiun periode 2024-2029,” jelasnya.

    Hari Wuryanto telah pulang dari Jakarta, usai memenuhi panggilan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, pada awal April 2024 lalu.

    Hari Wuryanto diusung sebagai Bakal Calon Bupati Madiun, dikumpulkan bersama bakal calon kepala daerah, dan bakal calon wakil kepala daerah seluruh Indonesia.

    Hari Wur, mengungkapkan, hasil pertemuan tersebut terkait dengan pengarahan, sekaligus silaturahmi bersama jelang Pesta Demokrasi 2024 mendatang. “Hasil pertemuan mengenai pemberian rekom kepada masing masing bakal calon, yang memang memenuhi keinginan masyarakat,” ujar Hari Wuryanto.

    Dirinya menambahkan, pemberian rekom belum dilakukan lantaran masih melewati beberapa tahapan. Mulai dari survey secara personal maupun dengan pasangan. “DPP yang akan memberi keputusan. Harapannya yang penting sesuai dengan keinginan warga Kabupaten Madiun,” ucapnya.

    Hariwur berniat maju jadi calon bupati usai menerima banyak aspirasi atau masukan dari masyarakat. Ditambah lagi, lanjut dia, meningkatnya jumlah kursi DPRD Kabupaten Madiun yang didapat oleh partai Golkar. “Masyarakat ingin Kabupaten Madiun lebih maju dan lebih baik lagi. Komunikasi dengan beberapa partai sudah dilakukan, lewat DPC atau DPD,” tuturnya.

    “Soal wakil, saya serahkan kepada partai politik, yang penting sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Madiun,” tuntas Hari Wuryanto. [fiq/kun]

  • Vinanda Penuhi Undangan Partai Demokrat Ikuti Penjaringan Bacawalkot Kediri

    Vinanda Penuhi Undangan Partai Demokrat Ikuti Penjaringan Bacawalkot Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Langkah Vinanda Prameswati dalam maju Pilihan Wali Kota (Pilwali) Kediri tampaknya berjalan mulus. Setelah Partai Golkar, Ketua Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) itu dapat dipastikan memperoleh dukungan dari Partai Demokrat.

    Hari ini, lulusan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga itu memenuhi undangan DPC Partai Demokrat Kota Kediri untuk mengikuti penjaringan sebagai calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota Kediri 2024. Bersama tim, Vinanda menyerahkan berkas pendaftaran.

    Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri Ashari mengatakan, penjaringan ini hanya sebatas formalitas belaka sebagaimana petunjuk DPP Partai Demokrat tentang ketentuan Pilkada 2024. Tetapi, Partai Demokrat sudah hampir pasti bersama Mbak Vinanda di Pilwali Kediri 2024.

    “Mulai dari ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Bahkan, melalui perwakilan keluarga sudah bertemu langsung dengan Ketum Mas AHY. Sehingga hampir pasti Partai Demokrat Kota Kediri akan bersama Mbak Vinanda untuk Pilkada 2024,” tegas Ashari di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Kediri, pada Kamis (25/4/2024).

    Masih kata pria yang akrab disapa pak Raden ini, tahapan penjaringan sebagai pintu masuk bagi siapapun bakal calon. Mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat. Tetapi, dengan segala kapasitasnya, Mbak Vinanda sudah intens komunikasi dengan petinggi partai berlambang Bintang Mercy tersebut.

    “Yang saya sampaikan tadi. Mbak Vinanda dengan segala kapasitasnya sudah melambung tinggi sampai pimpinan kami di pusat. Sehingga mohon maaf, bukannya kami menutup diri dari lainnya. Kalau ada yang mendaftar ke Partai Demokrat, kelihatannya kesempatan bagi mereka sangat kecil,” tegas anggota DPRD Kota Kediri ini.

    Pilwali Kediri 2024, diakui penghobi motor trail ini, menjadi momentum yang sangat baik dan ditunggu-tunggu oleh Partai Demokrat yang berhadap adanya perubahan di Kota Kediri. Dia menilai ada semangat bersama untuk menjadikan Kota Kediri lebih maju.

    “Kami butuh sosok calon pemimpin atau calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan di bidang itu. Allah mempertemukan kami dengan Mbak Vinanda dengan keluarganya dan akhirnya berkomunikasi bertekad untuk bersama-sama 2024-2029 memimpin Kota Kediri,” tandasnya.

    Kehadiran Vinanda di Kantor DPC Partai Demokrat, akui Ashari bukan kali pertama ini saja. Sebelumnya, warga Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri itu juga datang bersama para Relawan Suket Teki Nusantara untuk bersilaturahmi.

    Jika Vinanda dapat dukungan Partai Demokrat dengan jumlah dua kursi DPRD Kota Kediri, maka dirinya sudah bisa memenuhi syarat untuk maju Bacawalkot Kediri. Sebab, Partai Golkar memiliki 5 kursi dan syarat bacalon maju dari jalur partai politik harus mengantongi sedikitnya 6 kursi dari partai pengusung.

    Di tempat yang sama Vinanda Prameswati menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan sekaligus dukungan dari Partai Demokrat. “Dukungan dan visi misi Partai Demokrat sangat bagus. Tentunya kita bisa bersama-sama mewujudkan Kediri maju,” tuturnya.

    Perlu untuk diketahui, malam sebelumnya Vinanda sowan ke rumah Ketua PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil. Dia minta doa dan restu kepada tokoh agama ternama yang akrab disapa Gus Ab itu untuk maju dalam Pilwali Kediri.

    Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Kediri itu, Vinanda adalah sosok orang Jawa yang ‘njawani’. Gus Ab menilai perempuan pegiat sosial tersebut memiliki karakter sebagai warga Kediri yang bisa membawa nama baik daerahnya.

    “Keinginan seseorang, siapapun itu, kalau ada usaha ikhtiar lahir dan batin. Semuanya saja, niat itu akan dikabulkan,” tutur Gus Ab memberi nasehat. [nm/ian]

  • Pilkada Pamekasan, Pasang Baliho Belum Tentu Dapat Rekom Parpol

    Pilkada Pamekasan, Pasang Baliho Belum Tentu Dapat Rekom Parpol

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah figur mulai ramai dan menjadi perbincangan publik untuk menjadi bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati Pamekasan. Khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Pamekasan, November 2024 mendatang.

    Bahkan dari beberapa figur juga tampak serius dengan memasang berbagai sarana sosialisasi, mulai dari promosi melalui jejaring media sosial (medsos) hingga sarana banner beragam ukuran yang dipajang di sejumlah ruas jalan di wilayah Pamekasan.

    Hanya saja upaya mereka tentunya harus dibarengi dengan rangkaian komunikasi, khususnya dengan partai politik (parpol) untuk mengusung mereka pada pelaksanaan pesta rakyat.

    Sebab mereka tidak mungkin dapat mencalonkan diri, baik sebagai bacabup maupun bacawabup tanpa dukungan parpol. Kecuali berangkat melalui jalur independen yang tentunya membutuhkan berbagai rangkaian persyaratan.

    Terlebih sejauh tidak ada satupun parpol di Pamekasan, mencukupi syarat minimal dukungan parpol pengusung, yakni 9 kursi legislatif. Hal itu berdasar rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024 di Pamekasan, perolehan kursi parpol terbanyak maksimal hanya 7 kursi.

    Dari beberapa parpol di Pamekasan, hanya terdapat 3 parpol yang mendapatkan masing-masing sebanyak 7 kursi legislatif, yakni Demokrat, PKB dan PPP.

    Sementara PBB mendapatkan sebanyak 6 kursi, PKS dan Nasdem masing-masing 4 kursi, Golkar 3 kursi, Gelora, Gerindra, dan PDI Perjuangan masing-masing 2 kursi, serta 1 kursi milik PAN.

    Kondisi tersebut tentunya mengharuskan parpol menjalin koalisi antar sesama parpol guna memenuhi syarat minimal dukungan parpol pengusung, yakni sebanyak 9 kursi.

    Sejauh ini masih terdapat dua parpol di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran untuk melakukan seleksi bacabup maupun bacawabup untuk Pilkada Serentak 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

    “Untuk saat ini, kami yakin semua parpol masih dalam tahap penjajakan sebelum memutuskan siapa yang akan diusung pada pilkada mendatang. Termasuk koalisi antar parpol juga demikian,” kata Nadi Mulyadi, Kamis (25/4/2024).

    Bahkan ia menilai jika figur yang sudah ambil start dan mulai mempromosikan diri dengan beragam atribut kampanye. “Jadi saat ini masih proses penjajakan, baik untuk figur yang mau diusung maupun progres koalisi antar parpol. Sebab banyaknya baliho justru belum tentu mendapatkan rekom partai,” jelasnya.

    “Namun yang pasti kalau PDI Perjuangan, tentu kami tetap tegak lurus dengan DPD (Jatim) dan DPP terkait siapa nantinya yang akan dapat rekomendasi baik sebagai Bacabup maupun Bacawabup,” pungkasnya. [pin/but]

  • 3 Pimpinan Parpol Akan Bertemu Bahas Pilgub Jatim, Khofifah-Achmad Fauzi?

    3 Pimpinan Parpol Akan Bertemu Bahas Pilgub Jatim, Khofifah-Achmad Fauzi?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wacana duet Khofifah Indar Parawansa-Achmad Fauzi Wongsojudo di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 kian mengemuka.

    Hal ini menyusul rencana digelarnya pertemuan antara ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah, Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad dan Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji. Pertemuan tersebut disinyalir untuk membahas peta politik Jawa Timur menyambut Pilgub 2024.

    Ketika ditanya kabar itu, Achmad Fauzi Wongsojudo mengaku belum mendengar desas-desus wacana tersebut. Apalagi soal rencana permuan tiga pimpinan partai PDIP, Gerindra dan Golkar.

    “Itu isu dari mana sumbernya? Stop dulu ya urusan Pilgub,” kata Fauzi sambil keheranan usai menghadiri acara kepemudaan di Surabaya, Rabu (24/4/2024) malam.

    Pri yang akrab disapa Cak Fauzi itu enggan menjawab spekulasi politik yang berkembang di Jatim tersebut.

    ‘”Mungkin teman-teman bisa tanya ke yang mau maju saja, jangan ke saya. Kok saya terus di tanyain,” canda bupati di ujung pulau Madura itu.

    Sekadar diketahui, hasil analisis direktur ARCI Baihaki Siraitj menyebutkan bahwa duet Khofifah-Cak Fauzi memang cukup realisitis dalam memimpin Jatim.

    Fauzi dinilai sebagai sosok teknokrat yang bisa membantu Khofifah untuk memajukan Jawa Timur.

    “Saya kira keduanya kalau bersanding menjadi pasangan yang saling melengkapi dalam memajukan Jawa Timur,” kata Baihaki Sirajt ketika dikonfirmasi beberapa waktu yanh lalu.

    Baihaki mengatakan, Fauzi memiliki modal sosial cukup kuat, yakni dukungan masyarakat Madura dan pesisir utara Jatim.

    Selain itu, Baihaki menilai Fauzi punya kinerja cemerlang karena berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi di Sumenep.

    “Saya kira modal yang dimiliki cukup melengkapi. Kalau duet Khofifah-Fauzi memimpin, Jatim akan semakin bergerak kencang,” tambahnya.

    Seperti diketahui, hasil survei ARCI menyatakan Achmad Fauzi Wongsojudo yang memiliki elektabilitas 8,1 persen. Pria yang akrab disapa Cak Fauzi ini lahir dan besar di Sumenep, Madura, pada 21 Mei 1979.

    Selain sebagai Cagub, Cak Fauzi juga berpotensi maju sebagai Cawagub Jatim. Data dari lembaga survey ARCI, pada survei terbaru pada maret 2024, elektabilitas Achmad Fauzi mencapai 19,2 persen.

    Sementara itu, berdasarkan hasil survei Top of Mind bakal calon Gubernur di Pilkada Jatim 2024 yang digelar lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), nama Khofifah Indar Parawansa elektabilitasnya mencapai 41,5 persen.

    Khofifah menjadi nama terkuat, khususnya dari segi top of mind masyarakat, elektabilitas, popularitas maupun kesukaan warga Jawa Timur. [tok/aje]

  • Parpol di Pamekasan Jalin Komunikasi Intens Penuhi Syarat Minimal Dukungan

    Parpol di Pamekasan Jalin Komunikasi Intens Penuhi Syarat Minimal Dukungan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah partai politik (parpol) di Pamekasan, mulai intens menjalin komunikasi antar sesama parpol, guna menghadapi Pilkada Serentak 2024 di wilayah setempat.

    Sebab sejauh ini, tidak satupun parpol di DPRD Pamekasan, yang memiliki batas minimal 9 kursi sebagai salah satu prasyarat untuk mengusung kandidat untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

    Bahkan untuk parpol pemenang Pemilu 2024 di Pamekasan, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya mampu merebut 7 kursi dari total 12 kursi pada pemilu sebelumnya.

    Sehingga mau tidak mau, mereka menjalin koalisi dengan parpol lain untuk memenuhi syarat minimal dukungan parpol pengusung pada pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar serentak pada November 2024 mendatang.

    “Saat ini tidak satupun parpol di Pamekasan, yang dapat mengusung calon sendiri untuk pelaksanaan Pilkada Pamekasan 2024 mendatang, termasuk Partai Demokrat,” kata Ketua Demokrat Pamekasan, Ismail, Rabu (24/4/2024).

    Kondisi tersebut juga membuat parpol yang dipimpinnya, harus intens menjalin komunikasi bersama parpol lain untuk mengusung kandidat. “Saat ini kita mendapatkan 7 kursi di legislatif berdasar hasil Pemilu 2024 lalu, atau kurang 2 kursi untuk memenuhi batas minimal dukungan,” ungkapnya.

    “Dari itu kami juga melakukan komunikasi intens dengan sejumlah parpol untuk persiapan koalisi pada pelaksanaan pilkada mendatang, dan sejauh ini sudah ada beberapa parpol yang sudah kita jajaki (untuk koalisi),” imbuhnya.

    Hanya saja pihaknya enggan menjelaskan parpol mana saja yang sudah diajak komunikasi untuk koalisi, terlebih saat ini pihaknya juga sudah mulai membuka pendaftaran bacabup maupun bacawabup yang akan berlangsung hingga 22 Mei 2024 mendatang.

    “Di samping itu, kita juga mulai membuka pendaftaran untuk tahap seleksi bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati yang akan kita usung pada pelaksanaan pilkada mendatang,” jelasnya.

    Sejauh ini baru dua parpol berbeda di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran bacabup maupun bacawabup menghadapi Pemilu 2024. Masing-masing PDI Perjuangan dan Demokrat Pamekasan.

    Sementara untuk perolehan kursi legislatif berdasar rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024 di Pamekasan, tiga parpol masing-masing mendapatkan 7 kursi terbanyak, yakni Demokrat, PKB, dan PPP.

    Disusul PBB sebanyak 6 kursi, PKS dan Nasdem masing-masing 4 kursi, Golkar 3 kursi, Gelora, Gerindra, dan PDI Perjuangan masing-masing 2 kursi, serta 1 kursi milik PAN. [pin/kun]

  • Usai Bebas, Rendra Kresna Ingin Lebih Bermanfaat Bagi Rakyat Malang

    Usai Bebas, Rendra Kresna Ingin Lebih Bermanfaat Bagi Rakyat Malang

    Malang (beritajatim.com) – Rendra Kresna (RK), Mantan Bupati Malang, menghirup udara bebas, Selasa (23/4/2024). Kanwil Kemenkumham Jatim membenarkan kabar pembebasan bersyarat salah satu warga binaannya di Lapas I Surabaya itu.

    Hak bersyarat itu diberikan setelah warga binaan yang terjerat kasus tindak pidana korupsi tersebut memenuhi persyaratan administratif yang ada.

    “Selama ini memang yang bersangkutan telah mengikuti program pembinaan baik kepribadian dan kemandirian di Lapas I Surabaya dengan baik,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, Selasa (23/4/2024).

    Heni menjelaskan bahwa RK telah menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang positif. Hal itu pula yang juga membuat RK selama ini juga mendapatkan berbagai remisi sebagai ganjaran atas perubahan yang ditunjukkan.

    Total remisi yang didapatkan pria 62 itu sejak ditahan pada 15 Oktober 2018 adalah 14 bulan 15 hari. “Yang bersangkutan juga membayar denda dari dua perkara yang ada sebesar Rp750 juta,” terang Heni.

    Karena mendapatkan pembebasan bersyarat, pria kelahiran Pamekasan itu tetap harus mengikuti pembimbingan pada Balai Pemasyarakatan. Lamanya sampai dengan masa ekspirasi bebas ditambah dengan setahun setelahnya.

    Pola pembimbingannya akan ditentukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang menangani. “Salah satu jenis pembimbinganya adalah wajib lapor setiap sepekan sekali, dan akan dievaluasi setiap saat oleh Bapas Malang untuk memastikan pembimbinganya berjalan efektif,” ucap Heni.

    Sementara itu, setibanya di kediamannya kawasan Pakis, Malang, Rendra langsung disambut putra sulungnya Kresna Dewanata Prosakh dengan pelukan hangat. Rendra mengaku bersyukur atas pembebasan bersyarat yang ia terima dari Kementerian Hukum dan HAM. “Bersyukur saya masih diberi kesempatan menjalani bebas bersyarat sesuai aturan yang ada,” kata Rendra.

    Sejumlah kerabat, tamu dan handai taulan yang mengenal baik mantan politisi Partai Golkar dan Partai NasDem itu hilir mudik menemuinya hingga malam hari ini.

    “Bersyukur hari ini saya bisa berkumpul dengan keluarga dan rekan rekan dan teman-teman sekalian. Setidaknya kita jagongan. Membicarakan sesuatu yang bermanfaat bagi wilayah Kabupaten Malang kedepannya,” ujar Rendra.

    Terkait pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Malang 2024 yang sudah diujung mata tahun ini, Rendra mengaku ingin menikmati waktu santai lebih dulu. Rendra juga menyerahkan urusan Pilkada pada pemain-pemainnya. “Saya santai santai dululah, saya menikmati dulu,” kata Rendra sambil tersenyum. [yog/suf]

  • DPRD Surabaya: Eri Cahyadi Peletak Dasar Pemerintahan Berbasis Kinerja

    DPRD Surabaya: Eri Cahyadi Peletak Dasar Pemerintahan Berbasis Kinerja

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya kembali dipercaya menjadi tuan rumah acara nasional, kali ini dalam rangka puncak perayaan otonomi daerah (Otoda) Nasional yang akan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Acara tersebut akan dilaksanakan pada Kamis depan.

    Dalam acara tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemerintahan terbaik se-Indonesia.

    Ketua Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya Arif Fathoni menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kota Surabaya untuk menggelar even-even pemerintahan nasional.

    Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Surabaya telah diakui sebagai kota yang harmonis dan kondusif, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Wali kota Surabaya Mas Eri Cahyadi membuat kerangka kebijakan yang membuat kota Surabaya tetap harmoni di balik keberagaman suku dan agama, inilah yang membuat Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan terhadap Kota Surabaya untuk menggelar event-event pemerintahan nasional di Surabaya,” ujar Arif Fathoni, Senin (22/4/2024).

    Toni sapaan karibnya menambahkan bahwa penghargaan yang akan diterima Eri Cahyadi merupakan kado hari raya Idul Fitri bagi seluruh masyarakat Surabaya.

    Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bukti kepiawaian kepemimpinan Eri Cahyadi yang telah membawa Surabaya menjadi kota yang lebih baik.

    “Penghargaan tersebut disamping untuk Mas Eri sendiri, juga apresiasi atas kolaborasi seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan Pemkot Surabaya,” paparnya.

    Meskipun periode jabatan Eri Cahyadi dan wakilnya hanya 3,5 tahun, dia menilai bahwa Eri Cahyadi telah meletakkan dasar pemerintahan yang berbasis pada sistem kerja baku yang menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Hal ini, menurutnya, telah membantu Pemkot Surabaya dalam mencapai berbagai target pembangunan.

    “Kita lihat, seluruh kebijakan saat ini berlangsung dimulai dari hulu ke hilir, tidak berjalan sendiri-sendiri, salah satunya adalah soal penanganan stunting seluruh OPD bekerja secara kolaboratif sehingga mampu menurunkan angka stunting di kota Surabaya,” jelasnya.

    Toni juga menjelaskan bahwa di awal masa jabatannya, Eri Cahyadi langsung bekerja keras menangani pandemi Covid-19 yang melanda Surabaya dan Indonesia.

    Hal ini menyebabkan APBD Surabaya dihabiskan untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga program kerja lain belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran.

    “Jadi efektif Wali kota Surabaya hanya bisa merealisasikan program dalam 2 tahun anggaran saja dalam 1 periode, namun dalam periode singkat tersebut sudah banyak program kerakyatan yang telah terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ketua Golkar Surabaya ini.

    “Salah satunya adalah hadirnya rumah sakit di Surabaya Timur yang akan beroperasi tahun ini, sehingga tidak ada lagi dikotomi layanan dasar kesehatan terhadap warga Surabaya,” tegas dia.

    Disisi lain, terkait dengan keluhan pekerja tenaga kontrak di kota Surabaya, dia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kemenpan RB memberikan teguran kepada Pemkot Surabaya agar melakukan rasionalisasi terhadap membengkaknya tenaga kontrak yang ada di kota Surabaya.

    Namun demikian, meskipun rekruitmen tersebut dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, Eri Cahyadi mengambil jalan tengah agar warga Surabaya tetap bisa bekerja meski ada penyesuaian aturan menteri keuangan soal hak yang diterima.

    “Kepala-kepala OPD mestinya bisa menjelaskan hal tersebut dilingkungan tenaga kontrak masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesimpulan oleh tenaga kontrak yang ada di Surabaya,” pungkasnya.

    Dia berharap penghargaan yang diraih Eri Cahyadi ini dapat menjadi motivasi bagi Pemkot Surabaya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. [asg/beq]

  • Diusulkan Jadi Cabup oleh PAN, Ketua Golkar Jember: Itu Refleksi Sikap

    Diusulkan Jadi Cabup oleh PAN, Ketua Golkar Jember: Itu Refleksi Sikap

    Jember (beritajatim.com) – Usulan dari Partai Amanat Nasional (PAN) agar Karimullah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi calon bupati dalam pemilihan kepala daerah tahun ini dianggap sebagai bagian dari hasil refleksi politik bersama.

    “Tidak apa-apa. Itu bagian dari sebuah refleksi sikap yang memang seluruhnya harus didiskusikan, dihitung, dan perlu ada kesamaan visi yang menurut saya lebih tajam dan tuntas,” kata Karimullah, Minggu (21/4/2024).

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Jember Abdus Salam mengusulkan Karimullah berpasangan dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Madini Farouq, saat pertemuan ketiganya di kediaman Madini, Kamis (18/4/2024) malam. Dalam kesempatan itu, mereka sepakat membentuk Koalisi Jember Bersatu sebagai kelanjutan dari Koalisi Indonesua Bersatu yang pernah terbentuk menjelang pemilihan presiden.

    Karimullah menilai usulan itu sangat baik. “Ada semangat untuk mendorong tokoh-tokoh dalam Koalisi Jember Bersatu untuk maju. Namanya dorongan dan itu baik, responsnya bagus. Tentu semua akan mempertimbangkan,” katanya.

    Karimullah justru menilai pembentukan Koalisi Jember Bersatu sangat penting. “Kenapa kami sepakat dengan Kekuatan Jember Bersatu? Karena persatuan dan kebersamaan menjadi salah satu solusi yang mendorong Jember lebih bagus. Kita tidak dalam posisi gagasan ingin menjatuhkan dan mengalahkan siapa, tapi konsep bersatu dan kebersamaan yang harus kita bangun,” katanya.

    “Dulu kan konsep Koalisi Indonesia Bersatu adalah koalisi gagasan, menyamakan persepsi dan seterusnya. Sekalipun orang-orangnya tidak di dalam kontestasi pemilihan presiden kemarin,” tambah Karimullah. [wir]

  • Ketua PPP Ingin Ketua PAN Memimpin Tim Sukses Koalisi Jember Bersatu

    Ketua PPP Ingin Ketua PAN Memimpin Tim Sukses Koalisi Jember Bersatu

    Jember (beritajatim.com) – Dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Madini Farouq meminta Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Jember Abdus Salam memimpin tim sukses.

    Permintaan ini dilontarkan Madini, setelah Salam menjodohkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Jember Karimullah Dahrujiadi dengan Madini dalam pemilihan kepala daerah setempat tahun ini, saat pertemuan tiga pimpinan partai di kediaman Madini, Kamis (18/4/2024) malam lalu. PAN, Golkar, dan PPP sudah bertekad untuk bersama dalam Koalisi Jember Bersatu.

    “Cak Salam sadar diri karena PAN hanya punya satu kursi di DPRD Jember. Maka dia merelakan jika antara Golkar dan PPP menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati,” kata Madini, menceritakan kembali situasi pertemuan kepada Beritajatim.com, Sabtu (20/4/2024).

    Usulan Salam ini langsung ditimpali Madini. “Ya sudah, kalau memang Golkar dan PPP menjadi calon bupati dan wakil bupati, maka sampeyan menjadi ketua tim sukses, karena sampeyan berpengalaman pernah menjadi calon bupati Jember pada 2020,” kata Madini kepada Salam saat itu.

    Menurut Madini, pengalaman Salam itu sangat berharga kendati kalah. “Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ketika dulu saat mencalonkan diri jadi bupati belum berhasil, ketika sampeyan menjadi tim sukses bisa berhasil menjadikan pasangan yang didukung terpilih,” katanya kepada Salam.

    Dimintai konfirmasi terpisah soal permintaan Madini itu, Salam merendah. “Saya akan mengikuti keputusan terbaik dari beliau-beliau,” katanya.

    Menurut Salam, pengalaman Karimullah dan Madini tak diragukan lagi dalam dunia politik. “Mudah-mudahan tahun ini kita bersama benar-benar bisa mengusung bupati dan calon bupati, baik dari internal partai maupun calon lain yang punya kelayakan untuk kita usung,” katanya.

    Salam justru mengaku belajar dati PPP yang berhasil mempertahankan lima kursi dan Golkar yang sukses menambah jumlah kursi dari dua menjadi enam di DPRD Jember. “Kami yang tadinya dua kursi menjadi satu kursi di DPRD Jember. Tapi kami tetap optimistis. Pertambahan suara dari 40 ribu menjadi hampir 70 ribu merupakan prestasi tim kami yang solid di bawah,” katanya.

    Salam juga mengaku belajar untuk berhasil sebagai tim sukses dari Madini yang pernah berhasil menyokong MZA Djalal menjadi bupati dua periode dan membantu pemenangan Hendy Siswanto pada 2020. “Kalau saya ikut saja. Tapi biar teman-teman yang menilai. Kalau saya belum waktunya menjadi ketua tim sukses pemenangan, saya akan mendorong dengan seluruh kekuatan dan potensi yang ada, kami fokuskan kepada calon yang akan diusung,” katanya.

    “Jadi siapapun yang menjadi ketua tim sukses, kami akan mengikuti keputusan Koalisi Jember Bersatu. Karena yang dikonkretkan pertama kali adalah kendarannya dulu. Jadi bukan sekadar omon-omon. Nanti kita omon-omon politik, tapi tidak ada keseriusan melinierkan dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan wilayah di Jatim, dan dewan pimpinan cabang, percuma juga,” kata Salam.

    Salam berharap Koalisi Jember Bersatu benar-benar memiliki kekuatan daya tawar yang jelas, jika benar-benar direstui dewan pimpinan pusat masing-masing partai.

    “Tugas kami semua adalah mengkomunikasikan ini ke pimpinan partai masing-masing. Mudah-mudahan ini obrolan kami bertiga pada Kamis malam itu, yang katanya Gus Mamak (sapaan akrab Madini, red) adalah malam Jumat legi, hasilnya juga manis. Yang penting jangan terlalu banyak janji manis, takutnya kencing manis,” katanya.

    Menurut Salam, Koalisi Jember Bersatu harus peka terhadap dinamika di Jember. “Harapannya Jember menjadi kota yang jembar (luas), sehingga masyarakatnya mendapatkan keberkahan,” katanya. [wir]

  • PAN Usulkan Ketua Golkar dan PPP Berpasangan dalam Pilkada Jember

    PAN Usulkan Ketua Golkar dan PPP Berpasangan dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Ada gagasan untuk menjodohkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Jember Karimullah Dahrujiadi dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember Madini Farouq dalam pemilihan kepala daerah setempat tahun ini.

    Gagasan ini dilontarkan Abdus Salam, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat pertemuan ketiga tokoh tersebut, di kediaman Madini, Kamis (18/4/2024) malam kemarin.

    Salam membenarkan adanya gagasan itu. “Kalau melihat dari komposisi, Haji Karim dan Gus Mamak (sapaan akrab Madini, red) ini kan senior kami yang sudah ideal untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati. Kami yang punya satu kursi di DPRD Jember siap mendukung dan mendorong beliau berdua, kalau memang nantinya terjadi kesepakatan koalisi,” katanya, Sabtu (20/4/2024).

    Selain faktor senioritas, Salam menilai, Karimullah dan Madini sama-sama berpengalaman di dunia politik dan pemerintahan. “Beliau berdua politisi kawakan dan banyak mengenyam asam-garam dunia politik. Paling tidak niat beliau berdua ingin membangun Jember dan berperan serta sebagai eksekutif, wajib kita dukung,” katanya.

    Selain menyinggung kemungkinan memunculkan pasangan Karimullah-Madini, tiga partai itu sepakat membentuk Koalisi Jember Bersatu. Koalisi ini berangkat dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sempat terbentuk di level nasional.

    “Persahabatan kami bertiga dirajut pada saat KIB. Saya dengan Gus Mamak juga dekat, karena setiap musim haji kami selalu bersama di Mekkah. Kedekatan kami dengan Haji Karim juga sudah lama, pada saat pencalonan saya menjadi bupati dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun 2020,” kata Salam.

    Jika PAN, PPP, Golkar benar-benar berkoalisi, maka dengan total 12 kursi di DPRD Jember, tahun ini mereka bisa mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati ke Komisi Pemilihan Umum. Syarat bagi partai atau gabungan partai mendaftarkan kandidat bupati dan wakil bupati adalah memiliki minimal 10 kursi di DPRD Jember.

    Namun Salam mengingatkan, gagasan itu harus dimatangkan di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing partai. “Sehingga ketika kita sepakat memutuskan siapa yang diusung, tidak jadi pepesan kosong di bawah,” katanya.

    “Siapapun calonnya, kami bertiga sepakat untuk mendukung, sesuai kriteria yang diinginkan koalisi ini. Tidak menutup kemungkinan, koalisi akan kami rajut dengan partai-partai lain. Kemarin Gus Mamak (Madini) sudah berkomunikasi dengan Nasdem dan PKS, atau pun nanti bisa dengan PKB, PDI Perjuangan, dan Gerindra,” kata Salam.

    Pertemuan di rumah Madini, Kamis malam itu, merupakan awal untuk menyamakan persepsi terhadap situasi politik di Jember. “Kami bertukar pikiran sambil membahas masa depan Jember, bagaimana kami bisa berperan dalam politik pilkada tahun ini,” kata Salam.

    Salam mengatakan, koalisi tersebut akan bisa berbuat lebih positif jika ditindaklanjuti dengan komunikasi yang lebih intensif ke dewan pimpinan pusat partai masing-masing. “Sehingga keinginan di bawah dan di pusat benar-benar terjalin, sehingga tidak kayak dagelan,” katanya.

    “Rata-rata dalam pertemuan politik di bawah, para ketua partai membuat agenda, lalu tidak dilanjutkan ke atas. Pada saat ada rekomendasi, tahu-tahu kami tidak dilibatkan saat memgambil keputusan rekomendasi,” jelas pengusaha perumahan ini. [wir]