partai: Golkar

LSI Denny JA: Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 31 Oktober 2024

LSI Denny JA: Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemilih lima partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak kompak mendukung paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada DKI Jakarta.
Hal itu tecermin dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024).
“Pasangan Pramono–Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih
PKS
,
Golkar
, PKB,
NasDem
, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-
LSI Denny JA
Sunarto Ciptoharjono.
PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
Sebanyak 7,8 persen lainnya memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Adapun 31,4 persen memilih tidak menjawab.
Demikian pula yang terjadi pada akar rumput
KIM Plus
lainnya, yakni Golkar, PKB,
Nasdem
, dan Demokrat.
Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
Lantas, partai politik mana yang akar rumputnya mendominasi memilih Ridwan-Suswono?
“Pemilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono didominasi oleh masyarakat yang memilih Gerindra, PAN, PSI, Perindo, Gelora, dan Garuda,” ujar Sunarto.
Temuan ini pun membuat elektabilitas paslon 1 dan 3 bersaing ketat. LSI Denny JA mendapati, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono sebesar 37,4 persen.
Sementara,
elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno
sebesar 37,1 persen.
Adapun elektabilitas Dharma Pongrekun-Kun Wardana masih terpaut jauh di bawah keduanya, yakni 4 persen.
“Sebanyak 21,5 persen responden belum menentukan pilihan,” ujar Sunarto.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan 16-22 Oktober 2024 dengan melibatkan 800 responden yang merupakan seluruh warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Penarikan datanya sendiri menggunakan cara multistage random sampling. Dari 800 responden,
margin of error
-nya adalah 3,5 persen di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.
Pengambilan datanya dilakukan secara tatap muka dengan responden, menggunakan instrumen kuesioner.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 07:43
Ridwan Kamil Diserang "Black Campaign" Megapolitan 31 Oktober 2024

Ridwan Kamil Diserang “Black Campaign”
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Baliho yang menampilkan foto calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengenakan jersey klub
Persib
dengan tulisan “Ayo
Persija
Juara!” mencuri perhatian publik dan memicu kontroversi.
Foto baliho ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram @bobotoh_rudet pada Senin (28/10/2024) hingga menjadi sorotan karena isi dan konteksnya yang dianggap provokatif.
Baliho tersebut menunjukkan Ridwan Kamil mengenakan jersey biru khas Persib, lengkap dengan ikat kepala khas Jawa Barat berwarna senada.
Namun, tulisan yang menyemangati klub rival,
Persija Jakarta
, jelas bertujuan untuk menyudutkan Ridwan Kamil dalam konteks persaingan politik di Ibu Kota.
Bagaimana tidak, Persija dan Persib adalah rival dalam sepak bola. Rivalitas antara kedua klub ini dikenal sebagai El Clasico versi Indonesia.
Tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, melalui juru bicaranya, Dave Laksono, mengklaim bahwa baliho ini merupakan bagian dari
black campaign
atau kampanye hitam yang bertujuan menciptakan keruh dalam pilkada.
“Ini sepertinya ada upaya black campaign dari pihak-pihak yang hanya ingin menciptakan kekeruhan dalam pilkada ini,” ujar Dave saat dihubungi
Kompas.com
pada Selasa (29/10/2024).
Meski terdapat logo dan slogan khas Ridwan Kamil-Suswono, baliho itu dianggap tidak resmi dan bukan dipasang oleh tim sukses RIDO.
“Pasti bukan (dari tim internal),” kata Dave.
Dave menduga ada pihak tertentu yang ingin merusak situasi damai Pilkada Jakarta demi kepentingan mereka sendiri.
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini tidak menyebutkan secara spesifik pihak mana yang dimaksud.
“Mereka berupaya menghancurkan situasi damai hanya demi mencapai keinginan pribadi saja,” katanya.
Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, juga menanggapi baliho tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan baliho itu bukan dipasang oleh pendukungnya.
“Oh, kalau itu pasti bukan pendukung saya. Pasti bukan pendukung saya, wong saya politiknya riang gembira, malah mau diserang,” kata Pramono di Jakarta Timur, Rabu.
Politikus senior dari PDI Perjuangan ini tidak tahu menahu mengenai baliho itu. Ia baru mengetahui adanya baliho tersebut setelah diinformasikan oleh timnya.
“Saya tidak tahu, benar-benar jujur saya tidak tahu. Dan ketika ada teman yang memberi tahu,” kata Pramono.
Pramono pun memilih untuk tidak terlibat dalam isu ini. Ia lebih memilih untuk fokus pada kampanyenya yang riang gembira.
“Saya juga enggak mau tahu, karena memang saya fokus dengan apa yang saya lakukan sendiri,” kata Pramono.
Di tengah polemik ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai baliho tersebut sebagai bentuk satire politik yang wajar dalam demokrasi.
“Saya melihatnya sebagai satire politik yang lumrah, yang tidak perlu disikapi berlebihan sebagai kampanye hitam. Beda jauh dengan kampanye hitam yang berisi fitnah. Beda juga dengan politik kotor yang memprovokasi dengan isu SARA,” kata Zaki.
Satire itu lebih sebagai ekspresi kritik atau sindiran yang justru menunjukkan bahwa demokrasi berjalan baik.
Selain itu, satire semacam ini bisa dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam konteks politik.
Bahkan, tak jarang satire juga menggunakan humor atau sindiran untuk menyoroti rivalitas dalam pemilu.
“Sindiran yang disampaikan kira-kira, ‘sepuluh tahun satu hati bersama bobotoh, demi pilkada pindah ke lain hati (Jakmania)’,” kata Zaki.
Meski demikian, polemik baliho ini mencerminkan ketegangan dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
Meskipun ditanggapi beragam, fenomena ini menunjukkan politik di Jakarta sangat dinamis dan penuh strategi meski terkadang menyentuh ranah provokatif.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 06:59
Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Rabu, 30 Oktober 2024 – 20:45 WIB

Elshinta.com – Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menjalani debat perdana yang mengusung tema tentang tata kelola pemerintahan.

Pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hadir dalam debat yang digelar di Semarang, Rabu malam, dengan atasan masing-masing berwarna hijau dan merah. Sementara pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen hadir dengan atasan berwarna biru.

Tema lengkap yang diusung pada debat pertama Pilkada Jateng adalah “Tata Kelola Pemerintahan: Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Menuju Jawa Tengah dengan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel”

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan debat publik merupakan salah satu tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

“Manfaatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, visi misi, serta program untuk menarik 28,4 juta pemilih di Jawa Tengah,” katanya.

Kepada masyarakat, ia mempersilakan untuk menyimak debat pasangan calon agar mendapat referensi sehingga diberi kemantapan dalam menentukan pilihan.

Sementara di ruang debat, jumlah pendukung dibatasi maksimal 75 orang untuk masing-masing pasangan calon. Selain itu, para pendukung pasangan calon dilarang membawa atribut, selain yang melekat di badan.

Pertanyaan yang disampaikan dalam debat kali ini disusun oleh enam panelis yang berasal sejumlah perguruan tinggi, yakni Undip Semarang, Unnes, Unsoed Purwokerto, serta UIN Semarang dan Kudus.

Pilkada Jateng 2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan dengan total suara sah hasil Pemilu 2024 sebanyak 5,2 juta suara dan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang diusung gabungan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan PSI, dengan total suara sah 13,7 juta suara.

Sumber : Antara

31/10/2024 04:13
Tim Pemenangan RIDO ungkap RK bakal temui Presiden Prabowo

Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Pilkada DKI Jakarta 2024

Tim Pemenangan RIDO ungkap RK bakal temui Presiden Prabowo
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Senin, 28 Oktober 2024 – 21:44 WIB

Elshinta.com – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil akan menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara. Hal itu diungkapkan Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Basri Baco di DPD Golkar DKI Jakarta, Senin (28/10).

“Saya dapat informasi tadi dari Bang RK katanya beliau dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan Pak Presiden Prabowo untuk makan siang dan atau berdiskusi,” ujar Baco.

Hal itu dikatakan Baco di sela acara konsolidasi 800 Ketua Partai KIM Plus Tingkat Kecamatan. Turut hadir Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil untuk memberi pengarahan kepada para relawan dan simpatisan RIDO.

Meski demikian, Baco tak menjelaskan detail topik yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo dan RK. Kata Baco, RK sangat menyambut baik rencana pertemuan itu, dan berharap bisa menghasilkan diskusi yang baik untuk menghadapi Pilkada Jakarta 2024.

“Kita dengar bahwa kita tahu bersama bahwa kan yang mengendorse Pak Ridwan Kamil pertama kali itu kan partai Gerindra yang, Ketua Umumnya itu adalah Pak Prabowo atau Presiden terpilih hari ini,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Golkar ini berharap, koordinasi itu bisa menjadi bukti bahwa RK memiliki kedekatan dan hubungan yang sangat baik dengan Presiden Prabowo. Dia berharap, pertemuan nanti bisa mematahkan paradigma bahwa, Prabowo mendukung Cagub DKI Jakarta Pramono Anung, yang sempat menemui Prabowo di rumahnya di Kartanegara, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

“Ya senang sekali dengarnya melihat beberapa macam isu yang beredar bahwa pihak sana (paslon Pramono-Rano) malah lebih mendekat kepada Pak Presiden. Itu saja yang kami bisa sampaikan,” imbuhnya.

Dalam momen itu, Baco juga mengancam bakal mempidanakan pihak yang nekat merusak atau menurunkan alat peraga kampanye (APK) di masa kampanye ini. Sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pelaku bisa dikenakan sanksi penjara selama dua tahun serta denda paling banyak Rp 24 juta.

Baco mengaku, telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyikapi adanya perusakan APK RIDO. Dia menegaskan, telah mendapat keluhan itu dari RK di Markas Tim Pemenangan RIDO, di DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat.

“Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa merusak APK itu pidana. Jadi kalau kami dapati, yang pasti kami akan laporkan itu sesuai dengan aturan, laporannya tentunya ke Bawaslu,” tegasnya.

Baco mengaku, sempat mengelus dada soal adanya APK RIDO yang dirusak atau dicopot orang tak dikenal. Meski tak menjelaskan lokasi APK itu, tapi Baco memerintahkan kepada relawan RIDO agar tak membalasnya dengan merusak APK kandidat lain.

“Kami tidak akan membalas dengan merusak APK orang lain, cuma kami juga tidak mau menyerah. Kalau mereka rusak ya kami InsyaAllah pasang lagi,” jelasnya.

Menurut dia, sekitar 800 Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Tingkat Kecamatan yang mendukung pasangan RIDO Pilkada akan pasang badan. Mereka bakal kembali memasang APK yang rusak atau copot dengan yang baru.

“Kalau mereka copot atau hilang InsyaAllah tim di seluruh kelurahan dari 16 partai ini akan siap merazia dan memperbaiki dan InsyaAllah kami bisa produksi dan pasang lagi sampai Pemilu, biar yang nyopotinnya bosan,” ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Tidak hanya Ketua Partai KIM Plus Tingkat Kecamatan, Baco juga berencana membentuk konsolidasi tingkat kota. Harapannya, seluruh ceruk suara yang potensial bisa dirangkul untuk memilih RIDO.

“Har ini kurang lebih 800 orang yang hadir ketua-ketua di kecamatan, nanti kami akan bikin lagi di tingkat kota/kabupaten masing-masing yang akan menghadirkan para Ketua Kelurahan dan Koordinator RW,” jelasnya.

Sementara itu Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil telah menyiapkan puluhan ribu APK untuk dipasang di beberapa ruas jalan di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mengimbangi banyaknya APK kandidat lain di Pilkada Jakarta 2024.

“Jadi kita itu sebetulnya banyak pak, cuma banyak yang dijahili juga. Tapi kita nggak boleh menyerah, setuju?,” ujar Ridwan Kamil di hadapan ratusan Ketua Partai KIM Plus Kecamatan.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu meminta kepada relawan dan simpatisan yang hadir agar tidak pantang menyerah. Jika APK dicopot, mereka bisa memasangnya kembali tanpa harus membalas perbuatan itu kepada kandidat lain.

“Maju terus pantang mundur, kalau dicopot kita pasang lagi, dicopot, pasang lagi dan seterusnya, karena Allah selalu bersama orang-orang yang pemberani,” jelas RK.

Selain itu, RK juga menekankan tingkat pemilih di klaster pensiunan dan lansia harus dipertebal. Dia meminta agar para relawan, simpatisan dan mesin partai partai lainnya untuk rajin melakukan serangan darat secara door to door.

“Kita semua di golongan InsyaAllah unggul, tapi di golongan lansia, golongan pensiunan itu masih kurang tebalnya. Jadi sampaikan program-program yang berhubungan dengan kebutuhan mereka,” imbuhnya.

Jika hal itu bisa dikondisikan oleh seluruh Pimpinan Partai tingkat Kecamatan, RK yakin akan menjadi penguat bagi kemenangan RIDO. Dia juga berpesan kepada para ketua partai untuk siap terjun langsung ke masyarakat usai menghadiri acara tersebut.

“Kepada Ibu-ibu tentu sekolah gratis dari sekolah swasta dan negeri, itu juga program unggulan kita, tolong disampaikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sumber : Radio Elshinta

30/10/2024 22:03
Dugaan Mobilisasi Kades di Jateng, DPR: Jika Ada Pelanggaran, Adukan!

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi perihal mobilisasi kepala desa atau kades di Jawa Tengah yang berkumpul di salah satu hotel mewah dan diduga untuk pemenangan salah satu pasangan calon di Pilkada Jateng 2024.

Dia menilai mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada regulasi atau aturannya, sehingga kini tinggal ditegakkan saja aturan tersebut.

“Jadi kalau ada pihak atau salah satu kompetitor yang merasa bahwa ada kompetitor lain yang melakukan dianggap pelanggaran, ya diadukan saja. Kan kita ada Bawaslu, ada Gakkumdu,” pungkasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Politikus Golkar ini turut mengimbau agar Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bersikap independen dan objektif jika menangani suatu pelanggaran yang terjadi.

“Saya mengimbau bahwa Bawaslu harus betul-betul imparsial, independen, objektif. Nah kalau memang ditemukan pelanggaran, ya dikash sanksi saja hukuman, karena sudah cukup lengkap kok,” tuturnya.

Tak hanya itu, dia juga memandang bahwa keterlibatan dan peran masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak 2024 sangat penting.

“Jadi ya masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga dia bisa jadi wasit, dia bisa membantu Bawaslu, bisa membantu penyelenggara pemilu, Gakkumdu,” katanya.

Jika nantinya memang masyarakat menemukan hal-hal yang tidak adil, lanjut Doli, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengaduan.

Dilansir dari Antara, sebelumnya pada Jumat 25 Oktober, Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa yang sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Mereka diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

Adapun, para kepala desa itu mengaku bagian sari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Mereka mempunyai slogan “Satu Komando Bersama Sampai Akhir”.

Sementara itu, pada Senin 28 Oktober, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya sedang mendalami dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Kami lagi menunggu informasi dari Bawaslu Kota Semarang. Apakah ini termasuk dugaan tindak pemilihan, ataupun pelanggaran netralitas, ataupun bukan pelanggaran,” katanya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, dikutip dari Antara pada Rabu (30/10/2024).

30/10/2024 19:05
Ikut Arahan Prabowo, Kementerian ATR/BPN Bakal Pesan 11 Unit Mobil Maung

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya akan memesan 11 mobil Maung buatan PT Pindad (Persero).

Pemesanan ini dilakukan untuk menyusul arahan dan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto agar para menteri di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas mereka.

“Ini sudah dikomunikasikan [ke Pindad], mereka lagi produksi [mobil maung] dari Pindadnya. Eselon I itu kita ada sembilan, tambah menteri sama wamen mungkin sebelas,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Adapun mengenai jenisnya, Nusron mengatakan tidak mungkin pihaknya akan membeli atau menggunakan mobil maung tipe MV3 Garuda Limousine yang anti peluru atau yang digunakan oleh Presiden RI.

Lebih lanjut, Politikus Golkar ini memandang penggunaan mobil maung sebagai mobil dinas menteri adalah hal yang positif.

“Senang saja, malah bagus. Sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri, kita pasti senang,” ujarnya.

Nusron juga menjabarkan bahwa arahan dari Prabowo adalah semua pejabat negara menggunakan kendaraan ataupun produk-produk dalam negeri.

“Saya pikir ini bagus, dan kami merespons bagus. Siapa lagi kalau bukan kita yang memproduksi dalam negeri,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bahwa pemerintah bakal membeli Maung untuk keperluan mobil dinas menteri dan pejabat eselon I di Kabinet Merah Putih.

“Ya jadi dong [pakai Maung], semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri. Ya kita beli, kita berinvestasi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Prasetyo menekankan bahwa alasan Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan Maung adalah untuk mengedepankan pemakaian produk-produk buatan Negeri.

30/10/2024 17:48
Etik-Sapto Terima Rekomendasi dari DPP Partai Gerindra

Sukoharjo, Gatra.com – Pasangan bakal calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup), Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo, telah mengantongi surat tugas atau rekomendasi dari DPP Partai Gerindra. Penyerahan rekomendasi Partai Gerindra dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa malam (16/7/2024).

Rekomendasi itu diserahkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, kepada pasangan Etik-Sapto. Turut mendampingi Ketua DPC Partai Gerindra Sukoharjo, Titik Suprapti.

Setelah menerima rekomendasi, Etik-Sapto menyempatkan diri untuk berfoto bersama jajaran struktural DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Partai Gerindra menjadi parpol kali pertama yang menerbitkan dan menyerahkan rekomendasi kepada pasangan Etik-Sapto.

Sementara itu, enam parpol lain yang mengusung kedua paslon masih menunggu rekomendasi dari pengurus partai di tingkat pusat.

“Insyaallah sesuai yang disepakati oleh teman-teman pengusung dan pendukung Etik-Sapto,” ucap bakal cawabup sekaligus Sekretaris DPC Partai Gerindra Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo.

Sapto menyebut rekomendasi Partai Gerindra menjadi modal utama sebagai syarat untuk mendaftar sebagai bakal cabup-cawabup pada akhir Agustus mendatang sembari menunggu rekomendasi dari enam parpol lainnya.

Tujuh parpol yang memiliki kursi di parlemen berkomitmen bersama untuk membangun Sukoharjo yang lebih makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Ketujuh parpol yang mengusung dan mendukung pasangan Etik-Sapto, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PKB, dan Partai NasDem.

“Mohon doanya, rekomendasi Partai Gerindra satu langkah maju untuk mewujudkan kolaborasi elemen di Sukoharjo. Maju bareng membangun Sukoharjo lima tahun mendatang,” ungkapnya.

Struktural ketujuh partai menyepakati kerja sama politik dalam mengarungi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo. Prosesi penandatanganan kerja sama politik dilakukan ketua dan sekretaris struktural masing-masing parpol di kantor DPC PDIP Sukoharjo di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari pada pekan lalu.

40

30/10/2024 17:38
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Prihatin Wakilnya Jadi Tersangka Suap Pengurusan Proyek Megapolitan 30 Oktober 2024

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Prihatin Wakilnya Jadi Tersangka Suap Pengurusan Proyek
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Ade Sukron prihatin atas ditetapkannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan proyek.
“Kami atas nama unsur pimpinan DPRD yang mewakili semua anggota DPRD Kabupaten Bekasi turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara kami,” ujar Ade dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).
Ade mengatakan, lembaganya sangat menghormati proses penegakan hukum terhadap Soleman yang tengah dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi.
Namun, kata Ade, pihaknya juga berpedoman pada asas praduga tak bersalah atau
presumption of innocence.
“Kami atas nama DPRD Kabupaten Bekasi sangat menghargai dan menghormati segala bentuk proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bekasi dengan juga memegang prinsip
presumption of innocence,
” jelas politikus Partai Golkar itu.
Dengan ditetapkannya Soleman sebagai tersangka, Ade memastikan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi yang bersifat kolektif kolegial akan tetap berjalan.
“Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” imbuh dia.
Ade pun berharap, Soleman diberikan ketabahan dalam menjalani proses hukum ini.
Diberitakan sebelumnya, Kejari Kabupaten Bekasi menangkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029, Soleman, dalam kasus dugaan suap pengurusan proyek pada Selasa (29/10/2024).
Setelah melalui proses pemeriksaan, Soleman ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti mobil Pajero dan BMW.
“Jaksa penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan penetapan tersangka terhadap SL (Soleman),” kata Kepala Kejari Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniyati kepada wartawan pada Selasa malam.
Dwi menjelaskan, kasus ini terjadi saat Soleman masih menjabat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi itu diduga menerima suap dalam bentuk dua mobil dari seorang kontraktor, RS, untuk memuluskan proses pengurusan 26 proyek yang berada di bawah kendalinya.
Adapun RS sudah lebih dulu ditahan dan tengah menunggu pelimpahan kasus ke pengadilan.
Dwi mengungkapkan, puluhan proyek tersebut dikerjakan oleh empat perusahaan berbeda, dengan nilai anggaran masing-masing proyek berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.
“Variasi. Kalau untuk proyek, rata-rata sekitar Rp 200 juta-Rp 300 juta,” ungkap Dwi.
Atas perbuatannya, Soleman dijerat dengan berbagai pasal, termasuk Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf a, Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf b, dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Saat ini, Soleman menjalani penahanan sementara selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Cikarang untuk kepentingan penyidikan.
“Jaksa penyidik selanjutnya melakukan penahanan selama 20 hari ke depan atas SL di Lapas Kelas IIA Cikarang untuk kepentingan penyidikan,” tambah Dwi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/10/2024 13:35
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bakal Miskinkan Mafia Tanah untuk Beri Efek Jera

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal memiskinkan mafia tanah untuk memberantas praktik tersebut.

Lebih lanjut, Politikus Golkar ini juga menjelaskan hal yang akan dilakukan agar mafia tanah mendapatkan efek jera, pihaknya akan melaksanakan rakor khusus dengan Kejaksaan Agung, Kapolri, dan PPATK.

“Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam raker dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Tak hanya itu, Nusron juga ingin dalam memberantas mafia tanah ini diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang, supaya ada efek jera.

“Kita sedang simulasi supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia. Karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya,” tegasnya.

Sementara itu, Nusron mengungkapkan terdapat tiga komponen yang membentuk praktik mafia tanah di Indonesia.

Nusron menjabarkan, praktik mafia tanah setidaknya terjadi akibat adanya dukungna dari konum dari oknum pejabat mulai dari kepala desa, oknum pengaca, oknum PPAT, oknum notaris, hingga persatuan makelar tanah, dan bisnis makelar dan perantara.

“Kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya melibatkan tiga komponen. Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor dua adalah pemborong tanah pasir berkepentingan. Yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung,” jelasnya dalam rapat.

30/10/2024 13:23
Menteri ATR Nusron Dorong Mafia Tanah Dimiskinkan dan Kena Pasal TPPU

Jakarta –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan menindak tegas mafia tanah. Nusron mendorong mafia tanah dimiskinkan dengan pasal berlapis supaya ada efek jera ke depannya.

Hal itu disampaikan Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Nusron menyebut ada tiga komponen yang biasanya melibatkan mafia tanah.

“Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bapak-bapak, sekalian tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah. Dan kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen,” ujar Nusron dalam rapat.

“Yang pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor dua adalah pemborong tanah pasti ambil kepentingan. Yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung. Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT, oknum notaris,” tambahnya.

Nusron mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri hingga PPATK untuk memberantas mafia tanah. Politikus Golkar ini menegaskan akan melakukan upaya pemiskinan mafia tanah.

“Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah,” ujar Nusron.

“Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni. Kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya tipikor ya kan tindak pidana korupsi. Tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,” sambungnya.

Nusron mengatakan sedang simulasi terkait hal itu. Nusron tak ingin pejabat pemerintahan di tingkat eksekutif dan legislatif menjadi orang yang zalim terhadap rakyat kecil.

(dwr/rfs)

30/10/2024 12:20