Xcloud.id

partai: Golkar

  • Menko Airlangga Sebut Investor Asing Tak Minat Akuisisi Sritex

    Menko Airlangga Sebut Investor Asing Tak Minat Akuisisi Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa investor asing tidak berminat untuk mengakuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex yang sudah dinyatakan pailit.

    Airlangga menjelaskan, pemerintah akan bertemu dengan sejumlah calon investor asing yang berminat menanamkan modal ke industri tekstil di Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, investor asing tersebut bukan ingin mengakuisisi Sritex yang merupakan raksasa tekstil Indonesia.

    “Tidak ada. Mereka [investor asing] tidak minat untuk itu [akuisisi Sritex],” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengungkapkan, ada lima belas calon investor asing yang berminat tanamkan modal ke Indonesia. Pihak pemerintah dan calon investor asing tersebut akan bertemu pada Jumat (1/11/2024).

    Menurutnya, para calon investor tersebut ingin merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia. Airlangga mengatakan, perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat para investor asing tersebut harus mencari negara lain.

    “Mereka hanya melihat dua negara di Asean yaitu Vietnam dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik,” jelasnya.

    Airlangga merincikan, para investor asing tersebut ingin agar mendapatkan perlakuan yang sama seperti di Eropa dan Amerika Serikat terutama ihwal bea masuk. Dengan demikian, bea masuk yang rendah hanya bisa dicapai apabila perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA bisa segera ditandatangani.

    “Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangani IEU-CEPA karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia, di atas sekitar 16%, 10-20%,” tutupnya.

    Sebelumnya, Airlangga menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

    Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

    “Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

  • Pemerintah Rayu 15 Investor Asing Bangun Pabrik Tekstil di Indonesia

    Pemerintah Rayu 15 Investor Asing Bangun Pabrik Tekstil di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan merayu 15 investor asing untuk membangun pabrik tekstil di Indonesia. Pemerintah berencana bertemu dengan para investor asing itu pada Jumat (1/11/2024) esok.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tidak ingin industri padat karya terus terpuruk seperti yang terjadi belakangan. Apalagi, terbaru raksasa tekstil Indonesia yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit.

    “Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Mantan ketua umum Partai Golkar ini membantah para investor asing tersebut ingin mengakusisi Sritex. Menurutnya, para calon investor tersebut ingin merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia.

    Airlangga mengungkapkan perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat para investor asing tersebut harus mencari negara lain.

    “Mereka hanya melihat dua negara di Asean yaitu Vietnam dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik,” jelasnya.

    Hanya saja, para investor asing tersebut ingin agar mendapatkan perlakuan yang sama seperti di Eropa dan Amerika Serikat terutama ihwal bea masuk. Airlangga menyatakan bea masuk yang rendah hanya bisa dicapai apabila perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA bisa segera ditandatangani.

    “Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangani IEU-CEPA karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia, di atas, sekitar 16%, 10%-20%,” tutupnya.

    Sebelumnya, Airlangga menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

    Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

    “Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

  • Bahlil Lobi Freeport agar Penambahan Saham 10% Gratis, Kapan Rampung?

    Bahlil Lobi Freeport agar Penambahan Saham 10% Gratis, Kapan Rampung?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih melobi dan menjalin komunikasi dengan Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham Indonesia 10% pada PT Freeport Indonesia atau PTFI.

    Bahlil menambahkan Upaya komunikasi dengan Freeport-McMoran itu ditargetkan rampung awal 2025. Untuk diketahui, saat ini kepemilikan saham Indonesia pada PTFI sudah sebesar 51% atau menjadi pemegang saham mayoritas melalui Holding BUMN PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). 

    “[Penambahan saham] 10%, saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Saat ditanya lagi soal upaya yang dilakukan, Bahlil enggan mengungkap cara pemerintah dalam merayu Freeport-McMoran untuk bisa menambah saham MIND ID di PTFI. Namun, dia memastikan pihaknya melakukan lobi kepada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu. 

    “Ah itu kan lobinya, masa [saya] harus lapor ke [kamu],” ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu lalu memaparkan, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil finalisasi dengan pihak Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham 10% menjadi 61% itu. Upaya komunikasi yang dijalin sempat terhambat setelah terjadinya kebakaran di smelter asam sulfat di smelter PTFI, Gresik, Jawa Timur. 

    Bahlil menargetkan upaya komunikasi dengan Freeport itu bisa membuahkan hasil pada awal tahun depan. Namun, dia enggan memerinci kapan. 

    “InsyaAllah tahun depan, awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” pungkas mantan Menteri Investasi itu. 

    Di sisi lain, PTFI masih mempersiapkan proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Perpanjangan IUPK selepas 2041 itu menjadi salah satu bahan negosiasi untuk penambahan saham Indoensia di PTFI sebesar 10%, atau menjadi total 61%. 

    “Terkait dengan perpanjangan IUPK, saat ini masih dalam proses finalisasi,” kata VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati singkat kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

    Adapun, untuk bisa mendapatkan perpanjangan IUPK selepas 2041, induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi divestasi 10% sahamnya di PTFI dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

    Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

  • Politisi Senior Golkar Usulkan Masa Jabatan Presiden 7 Tahun

    Politisi Senior Golkar Usulkan Masa Jabatan Presiden 7 Tahun

    Kebumen, Gatra.com – Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam setuju apabila UUD 1945 diamandemen dan dikembalikan kepada UUD yang asli sesuai dengan pikiran-pikiran para pendiri bangsa, seperti halnya disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    Ridwan mengatakan, UUD 1945 harus dikembalikan seperti dulu. Namun khusus klausul masa jabatan presiden, tetap dua periode hanya saja, masa jabatannya diubah, dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Menurutnya, masa jabatan itu sudah sangat ideal bagi seorang presiden untuk memimpin negara.

    “Kenapa 7 tahun (masa jabatan presiden), karena 5 tahun itu tidak cukup. Jadi 7 tahun kali dua, 14 tahun itu waktu ideal bagi seorang presiden memimpin negara. Dengan penambahan masa jabatan itu, Presiden punya banyak waktu untuk menuntaskan program kerja yang sudah dicanangkan,” ujar Ridwan Hisjam dalam keterangan tertulisnya, Senin (08/07/2024).

    Menurutnya, jika masa jabatan kepala desa saja bisa ditambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun, maka sudah seharusnya jabatan presiden juga perlu diperpanjang. Terlebih, tugas dan program kerja yang dicanangkan presiden jauh lebih besar dari seorang kepala desa.

    “Usulan ini saya kira sangat logis, bahwa banyak program atau proyek strategis pemerintah yang belum selesai secara sempurna, ini karena waktu masa jabatan presiden masih sangat terbatas hanya 5 tahun, dan kalau terpilih kembali menjadi sepuluh tahun. Mestinya maksimal 14 tahun,” kata Ridwan Hisjam.

    Ia terus mendorong DPR segara melakukan amandemen mengembalikan UUD 1945 sesuai aslinya. Menurutnya, salah satu penyebab mengapa presiden kerap membuat versi-versi seperti yang disampaikan Megawati Soekarnoputri, yakni karena UUD 1945 yang terlalu banyak diamandemen.

    Anggota Komisi VII DPR RI ini pun sangat menghormati apa yang disampaikan Megawati. Bagaimanapun kata dia, Megawati adalah tokoh bangsa yang setiap pendapatnya harus dihormati.

    Ia sendiri merasa hormat dengan Megawati karena pernah diusung sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur oleh PDI Perjuangan pada Pilkada tahun 2008 lalu.

    “Saya kira begini ya..kalau Ibu Mega memberikan peringatan kepada kita semua saya kira benar. Bagaimanapun Beliau adalah guru bangsa, saya sendiri pernah diusung PDIP sebagai calon wakil Gubernur Jatim bersama Sucipto, beliau selalu memikirkan kemajuan bangsa kita,” tuturnya.

    Ridwan Hisjam menjelaskan, mengapa banyak versi-versi, karena UUD 1945 terlalu banyak diamandemen. Sejak reformasi, pasal-pasal dari UUD 1945 itu banyak yang diubah.

    “Hanya pembukaanya saja yang tidak diubah, sehingga karena aturan itu diubah, maka setiap presiden punya kebijakan yang terlihat berbeda dengan sebelumnya,” tambahnya.

    Dengan mengembalikan UUD 1945 ke yang asli, maka akan ada GBHN, MPR juga akan kembali sebagai Lembaga Tinggi Negara, bukan lagi Presiden, dimana kedaulatan tertinggi rakyat ada di MPR.

    Ridwan pun menyayangkan kedudukan MPR saat ini sama dengan DPR, karena itu wajar jika setiap presiden punya banyak versi-versi.

    “Kalau nggak mau banyak versi-versi ya harus dikembalikan UUD 1945 seperti yang dulu, murni sesuai aslinya. Saya sepakat apa yang disampaikan Bu Mega, kita harus kembali kepada UUD 45 yang dulu sesuai pikiran-pikiran para pendiri bangsa kita. UUD kita sekarang kan sekarang sudah sangat liberal, jauh dari budaya bangsa seperti gotong royong dan sebagainya,” tandasnya.

    46

  • Tanggapi Penetapan Tersangka Tom Lembong, Bahlil: Saya Sebagai Junior Prihatin

    Tanggapi Penetapan Tersangka Tom Lembong, Bahlil: Saya Sebagai Junior Prihatin

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku prihatin dengan kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong. 

    Untuk diketahui, keduanya sama-sama merupakan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Tom Lembong, sapaannya, menjabat sebagai Kepala BKPM sebelum digantikan Bahlil pada 2019. 

    Meski demikian, Bahlil mengaku tidak mengetahui sama sekali perkara hukum yang kini menjerat Tom di Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    “Saya sendiri enggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di [kementerian] perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Ketua Umum Partai Golkar itu lalu menilai bahwa seluruh pihak perlu memercayai aparatur negara, saat ditanya apabila kasus Tom ditengarai merupakan intervensi dari penguasa. 

    Apalagi, saat Pilpres 2024, Tom yang merupakan Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) kerao melontarkan kritik ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, yang kini resmi memimpin pemerintahan lima tahun ke depan. 

    “Lihat proses aja. Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM, jadi kami mendoakan yang terbaik,” ucap Bahlil. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku sedih mendengar penetapan Tom Lembong tersangka korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. 

    Mantan Mendag 2015-2016 itu merupakan figur penting dalam kampanye Cak Imin sebagai calon wakil presiden 2024, kendati kini dia memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo. 

    “Ya saya turut bersedih sebenarnya. Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Cak Imin hanya singkat merespons soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia pun tidak mengomentari lebih lanjut apabila ada dugaan kriminalisasi dalam perkara hukum yang menjerat Tom Lembong.

    “Saya enggak tahu [soal dugaan kriminalisasi],” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Untuk diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

  • Menteri Nusron: Selama Bisa Menghirup Udara, Mafia Tanah Selalu Ada

    Menteri Nusron: Selama Bisa Menghirup Udara, Mafia Tanah Selalu Ada

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut mitigasi dan penataan sistem menjadi yang utama dalam pemberantasan mafia tanah. Namun, dia menyebut praktik mafia tanah akan selalu ada. 

    Hal itu disampaikan oleh Nusron ketika dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Kendati sudah ada satgas khusus dari pemerintah untuk menangani mafia tanah, lanjutnya, tindak kejahatan itu akan selalu ada. Begitu pula, lanjutnya, seperti praktik korupsi. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan mafia tanah maupun korupsi akan terus ada. 

    “Selama kamu masih bisa menghirup udara itu selama itu pula masih ada mafia tanah, masih ada. Tinggal bagaimana kita mitigasi dan penataan sistem. Kayak tindak pidana korupsi ya kan selama masih ada matahari bersinar kemudian kamu menghirup udara pasti ada tindak pidana korupsi, tinggal bagaimana level korupsinya, kronis gitu kan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (31/10/2024). 

    Meski kejahatan mafia tanah selalu ada, Nusron menyebut kementeriannya bakal fokus membangun sistem yang lebih bagus untuk mengurangi praktik tersebut secara signifikan. 

    Pada kesempatan terpisah, politikus Partai Golkar itu bahkan menyinggung upaya untuk memiskinkan mafia tanah. Nusron menyebut pihaknya akan melaksanakan rakor khusus dengan Kejaksaan Agung, Kapolri, dan PPATK.

    “Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam raker dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

  • Dewan Komitmen Bakal Kontrol Program Calon Gubernur

    Dewan Komitmen Bakal Kontrol Program Calon Gubernur

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai pengusung paslon kepala daerah menegaskan siap menjadi garda terdepan untuk mengawal program para kandidat. Legislatornya juga sudah menegaskan hal itu.

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel Lukman Baco Kady mengaku, pihaknya tidak akan tinggal diam jika terjadi hal-hal menyimpang yang dilakukan kandidat jagoannya, Andalan Hati, jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

    Kata dia, peran fraksi tidak hanya untuk mendukung program Andalan Hati dalam pemerintahan, tetapi juga turut mengontrol dan memberi warning jika terjadi penyimpangan.

    ”Kami dari Fraksi Golkar menegaskan, tidak hanya akan mendukung dan mendorong program Andalan Hati. Tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengontrol kinerja pemerintahan,” ujarnya kepada FAJAR, Rabu, 30 Oktober.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tiga fungsi legislatif akan digunakan sepenuhnya dan semaksimal mungkin. Mulai dari membuat dan mengesahkan peraturan daerah, pengawasan, sampai dengan penganggaran yang tepat sasaran.

    “Tentu itu akan kami maksimalkan. Kalau Andalan Hati terpilih, kami pastikan kontrol itu akan berjalan. kami akan jeli melihat proses penganggaran program, kami awasi pelaksanaan dan evaluasi programnya, juga peraturan daerah yang benar-benar berpihak untuk masyarakat,” tegasnya.

    Sementara Wakil Ketua DPRD Sulsel dari PKB, Fauzi Andi Wawo juga menegaskan hal yang sama. Dia mengaku, jika nanti Danny-Azhar terpilih untuk memimpin Sulsel, maka apapun kondisinya, pihaknya tetap akan melakukan kontrol maksimal.

  • Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

    Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

    Jakarta –

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

    Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

    “Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat,” kata Pigai.

    Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun, dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.

    “Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat,” ujarnya.

    Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.

    “Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi NasDem, fraksi PKS. Saya lebih kenal fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi,” ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.

    (dwr/haf)

  • Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

    Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

    GELORA.CO – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ada kriteria spesifik bagi para penerima kebijakan tersebut.

    “Jadi jangan sampai diasumsikan penghapusan utang berlaku untuk seluruh pelaku UMKM atau pun petani-petani kita,” kata Maman saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

    Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan ini akan berlaku bagi pihak-pihak yang memang pernah dirugikan akibat keadaan force majeur seperti bencana maupun benar-benar tidak mampu. Menurutnya, nilai kredit hingga kriteria spesifiknya masih terus dibahas oleh pemerintah.

    “(Jumlah) detail saya kurang paham karena pas itu kan naik turun. Itu yang nanti akan disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

    Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

    Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

    Selain itu, sejumlah pihak perbankan juga telah memberikan respons terhadap rencana kebijakan ini. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. misalnya, berencana membentuk pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. “Membentuk CKPN yang cukup untuk kredit bermasalah di semua segmen termasuk debitur UMKM sesuai kebutuhan,” kata Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo kepada Tempo, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Kendati begitu, Okki mengatakan rencana pemerintah melakukan hapus tagih pinjaman UMKM petani dan nelayan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali sumber pendanaan dari bank. Terutama bagi debitur UMKM yang jatuh ke non performing loan (NPL) disebabkan oleh force majeure (bencana) atau terdampak Covid-19.

  • Warga Sampaikan Petisi Minta Golkar Pasangkan Topik-Sofyan

    Warga Sampaikan Petisi Minta Golkar Pasangkan Topik-Sofyan

    Asahan, Gatra – Sejumlah warga di Asahan, Sumatera Utara (Sumut), menyampaikan petisi ke DPD Partai Golkar Asahan yang berisi aspirasi politik masyarakat terhadap penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Petisi yang disebut sebagai petisi Tujuh itu diserahkan langsung kepada Ketua DPD. Partai Golkar Asahan, Efi Irwansyah Pane di kantor DPD Partai Golkar Asahan, Rabu, (10/7). Tim ini meminta kepada Partai Golkar untuk menetapkan calon wakil bupati Asahan yang memiliki jejak rekam kepedulian terhadap dunia pendidikan.

    “Bupati Asahan ke depan harus didampingi oleh wakil bupati Asahan yang punya kepedulian terhadap dunia pendidikan,” ujar Ketua Tim Tujuh, Melky Gunawan.

    Mereka beralasan persoalan pendidikan menjadi salah satu persoalan terpenting yang harus ditangani oleh pemerintah daerah ke depan. Melky menegaskan, pembangunan SDM Kabupaten Asahan harus dipacu.

    “Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan masih rendah, bahkan mirisnya di bawah kabupaten hasil pemekaran di Sumatera Utara,” ujar Melky.

    Berdasarkan data, tingkat IPM Asahan masih di bawah Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labura, Padang Lawas Utara (Paluta), dan Labuhan Batu Selatan (Labusel). Ini menunjukkan pembangunan pendidikan belum dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah. Padahal, program pembangunan pendidikan bergaris lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Dalam petisi yang disampaikan secara tertulis oleh tim Tujuh ini, mereka meminta Bakal Calon Bupati Asahan, Taufik ZA Siregar yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Asahan dipasangkan oleh Partai Golkar dengan Sofyan Marpaung, pensiunan PNS mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Asahan.

    Sofyan dipandang sosok yang pas untuk mendampingi Taufik ZA Siregar dalam Pilkada Asahan Tahun 2024, karena Sofyan memiliki jejak rekam terobosan-terobosan dalam dunia pendidikan.

    “Saat beliau menjabat sebagai Kadis Pendidikan, beliau banyak melakukan terobosan-terobosan. Di antaranya sebagai pelopor beasiswa bagi pelajar kuliah di Arizona University. Tucson, Arizona Amerika Serikat bekerja sama denqn Samporna Foundation, Pelopor Pusat Belajar Guru bekerja sama dengan Tanoto Findation, serta berbagai terobosan lainnya.

    Golkar Pastikan Aspirasi Diteruskan Ke DPP

    Ketua DPD Partai Golkar Asahan, Efi Irwansyah Pane, menyatakan akan segera meneruskan petisi tersebut ke Partai Golkar Provinsi dan DPP Partai Golkar di Jakarta.

    “Aspirasi politik saudara saya pastikan akan sampai ke Jakarta,” ujarnya.

    Efi Irwasnyah Pane juga akan segera menyampaikan aspirasi politik ini kepada Wakil Bupati Asahan, Taufik ZA Siregar, sebagai salah satu balon Bupati Asahan yang telah mendaftar di Partai Golkar. “Saya akan segera sampaikan aspirasi ini ke pak Topik,” katanya.

    Dia menegaskan, sangat menyambut baik aspirasi masyarakat yang disampaikan tersebut dan mengucapkan terima kasihnya kepada tim Tujuh ini atas kepercayaannya untuk menyampaikan aspirasi itu ke Partai Golkar.

    Efi menegaskan, meski Topik sebagai kader Partai Golkar namun sejauh ini Partai Golkar belum menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Golkar masih dalam tahapan-tahapan survei atas sejumlan nama yang telah mendaftar ke Partai Golkar.

    “Survei pertama telah selesai, sebentar lagi kita akan nemasuki survei kedua,”ujarnya.

    Menurutnya, momen pengajuan petisi ini sangat pas sehingga pada saat pelaksanaan survei kedua Sofyan Marpaung termasuk balon yang akan disurvei.

    Ketua Partai Golkar Asahan ini juga menyatakan sepakat atas penilaian tim Tujuh tersebut terhadap sosok Sofyan Marpaung.

    “Beliau sosok yang punya banyak ide dan terobosan-terobosan. Saya tahu sendiri tuh banyak terobosan-terobosan yang telah dilakukannya selama dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendudikan Pemkab Asahan,” kata Efi.

    Namun, dia menegaskan, soal keputusan siapa yang akan dipasangkan nanti dalam Pilkada Asahan Tahun 2024, antara siapa dengan siapa semuanya tergantung dari keputusan DPP Partai Golkar. 

    53