Xcloud.id

partai: Golkar

  • Ketua DPD Golkar Karanganyar Tinggalkan Kursi Caleg Terpilih

    Ketua DPD Golkar Karanganyar Tinggalkan Kursi Caleg Terpilih

    Karanganyar, Gatra.com- Ilyas Akbar Almadani, caleg terpilih Partai Golkar pada Pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar mengundurkan diri. Ia memilih melaksanakan tugas dari parpolnya untuk mencalonkan bupati daripada mengisi kursi anggota DPRD karanganyar periode 2024-2029.

    Pengunduran diri Ilyas sebagai caleg terpilih diunggahnya di story Whatsapp pada Rabu pagi (3/7). Surat bermaterai bertandatangan dirinya ditujukan ke Ketua DPD II Partai Golkar Karanganyar yang tak lain dirinya sendiri. Surat itu dikirim ke KPU Karanganyar agar ditindaklanjuti segera. Pengunduran dirinya sebagai calon terpilih anggota DPRD Karanganyar periode 2024-2029 merupakan syarat mendaftar calon bupati pada Pilkada di KPU.

    “Surat itu jelas. Saya diberi penugasan partai untuk maju Pilbup sebagai calon bupati. Untuk itu, saya mundur jadi calon anggota terpilih DPRD Karanganyar 2024-2029,” katanya, Rabu (3/7).

    Surat itu komponen KPU untuk mengurus pelantikan anggota DPRD terpilih ke Kemendagri.

    Ketua KPU Karanganyar, Daryono mengaku belum menerima surat dari Ilyas. Meski demikian, hal itu sah-sah saja diusulkan partai. Sebagaimana PDIP memundurkan tiga calon terpilih.

    Jika syarat undur diri ilyas memenuhi ketentuan, ia segera menggelar pleno perubahan SK calon terpilih. Kemudian nama-nama calon terpilih anggota DPRD periode 2024-2029 dikirim ke Kemendagri untuk proses pelantikan.

    Nama-nama itu sudah termasuk pengganti kursi DPRD yang ditinggalkan Ilyas. Sesuai aturan KPU, pengganti Ilyas adalah peraih suara terbanyak di bawahnya dalam dapil yang sama. Ilyas pada Pemilu 2024 meraup 9.321 suara. Dibawahnya sebanyak 4.964 diraup Hj Siti Komsiyah yang tak lain ibundanya sendiri.

    “Proses di Kemendagri untuk pelantikan sudah harus selesai sebelum anggota terpilih dilantik DPRD Karanganyar pada 28 Agustus 2024,” katanya.

    197

  • PKB Karanganyar Hengkang dari Koalisi Kebersamaan

    PKB Karanganyar Hengkang dari Koalisi Kebersamaan

    Karanganyar, Gatra.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hengkang dari Koalisi Kebersamaan Kabupaten Karanganyar yang dibentuknya bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi yang dibentuk untuk memenangkan Pilbup Karanganyar, Jateng ini dianggap stagnan serta tanpa progres.

    Padahal, PKB tak punya banyak waktu memasangkan kadernya di posisi calon wakil bupati ke parpol mitra koalisi menjelang pendaftaran di KPU.

    Sekretaris DPC PKB Karanganyar, Offi Hartanto, mengatakan, tak lagi mengharapkan hasil menggembirakan dari Koalisi Kebersamaan. Di koalisi ini, PKB tak menemukan pergerakan signifikan untuk mengusung calon bupati-wakil bupati.

    “Kurang dari dua bulan menuju pendaftaran calon kepala daerah ke KPU. Di Koalisi Kebersamaan, dua kader PKB yang maju pada Pilbup tak segera diusung,” kata Offi di DPRD Karanganyar, Rabu, (3/7).

    Khawatir PKB bakal ketinggalan jika terus-terusan berada di Koalisi Kebersamaan, maka parpol ini mengambil sikap tegasnya. Selain hengkang dari koalisi tiga parpol itu, PKB juga blak-blakan bergantung PDI Perjuangan.

    Pada masa penjaringan cabup cawabup di PDI Perjuangan, PKB menandatangani MoU dengan parpol berlambang banteng moncong putih itu untuk nge-gas berasama memenangkan pilbup. Asalkan, satu dari kader PKB dipasangkan dengan calon bupati dari PDI Perjuangan. Dua nama kader PKB yang disodorkan adalah Ketua DPC PKB Sulaiman Rosjid dan Pimpinan Dewan Syuro DPC PKB Toni Hatmoko.

    “Bersama PDI Perjuangan, PKB sudah jelas. Ada MoU yang kita teken bersama. Namun kalau di Koalisi Kebersamaan, enggak ada perkembangan sama sekali,” kata Offi.

    Ia mengatakan, hanya rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang diharapkannya membawa kader PKB memenangkan Pilbup. Ia menyudahi harapan yang sama di kubu Golkar yang notabene sudah memiliki format koalisi bersama Demokrat yang mengusung Ilyas Akbar Almadani (Ketua DPD II Golkar Karanganyar) bersanding dengan cawabup Tri Haryadi (Ketua DPC Demokrat Karanganyar).

    “Ilyas-Tri Haryadi sepertinya sudah enggak bisa diubah. Maka, Toni atau Sulaiman harus bisa maju jadi wakil mendampingi calon bupati dari PDIP,” katanya.

    Ketua Tim Penjaringan Cabup Cawabup PKB, Tiara Puspitasari, mengatakan, belum ada komitmen apapun yang disepakati di Koalisi Kebersamaan. Sehingga, PKB merasa tak perlu pamit secara administratif di koalisi itu.

    “Kita tinggalkan koalisi kebersamaan karena ingin tetap solid dengan PDI Perjuangan. Dulu kita ngikut ke koalisi kebersamaan agar kader kita, yakni Sulaiman Rosjid dan Toni Hatmoko diusung jadi calon. Eh malah enggak,” katanya.

    Ketua Dewan Syuro DPC PKB Karanganyar, Muh Irsyam, mengatakan, mendukung parpol manapun asalkan mampu mengusung Sulaiman Rosjid atau Toni Hatmoko di pencalonan kepala daerah.

    “Siapapun yang bawa (kader) PKB jadi wabup, akan saya bela,” singkatnya.

    151

  • PAN Sukoharjo Komitmen Bangun Koalisi dengan Golkar

    PAN Sukoharjo Komitmen Bangun Koalisi dengan Golkar

    Sukoharjo, Gatra.com – Struktural PAN Sukoharjo berkomitmen memegang kesepakatan untuk membangun koalisi dengan Partai Golkar. Seperti diketahui, mereka menyodorkan Wiwaha Aji Santosa sebagai bakal calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2024.

    Mendekati pendaftaran bakal cabup-cawabup, peta persaingan politik masih dinamis. Dinamika politik berpotensi terjadi menjelang masa pendaftaran bakal cabup-cawabup pada akhir Agustus.

    Namun hingga sekarang, belum ada koalisi partai yang secara resmi mengusung pasangan calon dalam pilkada. Hampir semua partai masih melakukan penjajakan hingga tingkat pusat.

    Sekretaris DPD PAN Sukoharjo, Narno Raharjo, mengatakan, tidak ada perubahan ihwal koalisi yang dibangun dengan Partai Golkar. Poros koalisi PAN-Golkar bisa mengusung pasangan calon lantaran telah mengantongi sembilan kursi di parlemen. Syarat minimal gabungan parpol bisa mengusung pasangan cabup-cawabup minimal sembilan kursi di legislatif.

    “Kami sepakat tetap berkoalisi dengan Partai Golkar dalam Pilkada Sukoharjo. Kami juga tetap mengajukan kader internal partai, yakni Wiwaha Aji Santosa. Bisa menjadi AD 1 atau AD 2,” katanya, Rabu, (3/7/2024).

    Menurut Narno, Wiwaha merupakan salah satu kader potensial PAN Sukoharjo yang memiliki rekam jejak dan segudang pengalaman. Wiwaha pernah maju sebagai calon wakil bupati (cawabup) dalam Pilkada Sukoharjo 2020.

    Bahkan dalam waktu dekat, Narno bakal berbicara empat mata dengan pengurus parpol lain untuk menawarkan figur Wiwaha.

    “Saya akan bersilaturahmi dengan pengurus PKB, dan Partai NasDem. Penjajakan politik sekaligus menawarkan figur Wiwaha kepada pengurus parpol lain,” ucap dia.

    Anggota DPRD Sukoharjo ini menyinggung soal peluang terbentuknya dua poros koalisi atau hanya satu poros koalisi yang melawan kotak kosong. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi selama dua bulan mendatang.

    “Jika mayoritas parpol yang memiliki kursi di parlemen merapat ke gerbong koalisi poros PDIP maka kemungkinan besar hanya satu pasangan calon sebagai kontestan pilkada. Ini seandainya saja, harapan kami tetap head to head atau dua poros koalisi,” terangnya.

    Sebelumnya, politikus PAN Sukoharjo, Wiwaha Aji Santosa mengatakan masih menunggu instruksi dari partai untuk menentukan apakah dirinya maju atau tidak sebagai bakal cabup-cawabup. Dia tak memungkiri struktural partai mendorong dirinya agar berjuang sebagai kontestas dalam Pilkada Sukoharjo.

    Namun demikian, Wiwaha tidak mempersoalkan jika dirinya urung maju sebagai cabup-cawabup.

    “Tidak maju sebagai pasangan calon bukan berarti kalah. Saya menginginkan agar calon pemimpin masa depan di Sukoharjo bisa merangkul rival politik maupun pendukungnya seusai hajatan pesta demokrasi,” tandasnya.

    556

  • [POPULER JABODETABEK] Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya | Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 1 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya | Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 1 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya | Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah berita di Jabodetabek mewarnai pemberitaan
    Kompas.com
    sepanjang Kamis (31/10/2024).
    Artikel mengenai Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 dari PDI Perjuangan,
    Pramono Anung
    , menerima kedatangan delapan anggota Koalisi Indonesia Maju Plus (
    KIM Plus
    ) paling ramai dibaca.
    Selanjutnya, artikel tentang polisi tangkap pembunuh wanita tanpa kepala di Muara Baru juga ramai dibaca oleh pembaca
    Kompas.com
    di kanal Megapolitan.
    Sementara itu, berita tentang Pramono-Rano dapat limpahan suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat turut menarik perhatian dan banyak dibaca.
    Ketiga berita di atas masuk dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:
    Pramono menerima kedatangan delapan anggota Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, tamu yang hadir, yakni Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Kedatangan tamu parpol itu dimulai sekitar pukul 07.34 WIB. Semua tamu hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Selama menunggu kedatangan Pramono Anung, mereka berkumpul di dekat garasi kediaman dan berbincang di bawah tenda.
    Kedelapan politisi tersebut mengenakan pakaian khas partai masing-masing, dengan Ahmad Faisal mengenakan baju merah meski tanpa logo PSI.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Polisi menangkap seorang pria berinisial FF terkait penemuan mayat wanita tanpa kepala berinisial SH (40) di Jalan Tuna, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
    FF ditangkap anggota Jatanras Polda Metro Jaya di kawasan Jakarta Utara, beberapa jam setelah jasad korban ditemukan.
    Adapun jasad korban pertama kali ditemukan terbungkus karung di dermaga kapal di belakang SPBU pada Selasa pukul 10.29 WIB.
    Petugas SPBU, Denni Zaelani (34), menyatakan bahwa mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang buruh kapal pencari ikan.
    “(Si buruh) mau bongkaran ikan, mau ngopi terus ngadem di sini melihat ke arah air, (dia lihat) ada buntalan mencurigakan di pinggir, terus lapor ke saya,” ujar Denni saat diwawancarai di lokasi, Selasa.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Pemilih lima partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak kompak mendukung paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada DKI Jakarta.
    Hal itu tecermin dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024).
    “Pasangan Pramono–Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan 1 November 2024

    Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan 1 November 2024

    Pramono Anung “Menggoyang” KIM Plus…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Soliditas partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 patut dipertanyakan.
    Sebab, tidak semua pihak yang berada di barisan
    KIM Plus
    sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebagian dari mereka justru memberikan dukungan untuk
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    .
    Bahkan, Pramono mengeklaim ada pimpinan partai politik (parpol) di KIM Plus yang mendukung pencalonannya sebagai gubernur Jakarta.
    Dukungan itu diberikan lantaran dirinya dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elite parpol di KIM Plus.
    “Ya, yang jelas saya tidak mau mencederai siapa pun. Semua tahu bahwa selama ini saya bisa berkomunikasi, bisa diterima siapa pun,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
    Kendati demikian, Pramono tidak pernah menyebutkan siapa ketua umum dan partai politik di KIM Plus yang mendukungnya dalam Pilkada Jakarta.
    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024), pemilih lima parpol di KIM Plus tidak kompak mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Pasangan Pramono-Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Hal yang sama juga terjadi pada akar rumput dari partai di KIM Plus lainnya, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Kesolidan KIM Plus kembali dipertanyakan usai delapan eks calon anggota legislatif (caleg) dari enam partai di KIM Plus mendatangi kediaman Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Kedelapan eks caleg itu adalah Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , delapan mantan caleg itu datang ke rumah Pramono sekitar pukul 07.34 WIB. Hampir semuanya hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Setelah itu kedelapan politisi itu masuk ke dalam rumah Pramono untuk melakukan pertemuan.
    Usai melakukan pertemuan, tujuh eks caleg dari partai di KIM Plus terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Pramono-Rano pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketujuh eks caleg itu adalah Muhammad Ishaq, Abdul Hakim, Ahmad Syukri, Okto Fudin, Nafiudin, Ahmad Faisal, dan Riko.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno),” kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Kamis.
    Syukri mengatakan, ia dan keenam eks caleg lainnya memberikan dukungan untuk Pramono-Rano tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
    “Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan,” ujar Syukri.
    Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan antara Pramono dengan eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus merupakan ujian soliditas bagi KIM Plus.
    “Pertemuan tersebut bisa menggoyahkan pemilih partai KIM Plus,” ungkap Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Arif berujar, pertemuan Pramono dengan politisi KIM Plus tentu memberi pesan ke publik bahwa dukungan KIM Plus tidak bulat ke Ridwan Kamil-Suswono.
    Apalagi, kata Arif, data beberapa survei menunjukkan Pramono-Rano mulai mengejar, bahkan menyalip Ridwan Kamil-Suswono.
    “Selain itu, dari data survei juga ternyata banyak pemilih parpol
    KIM plus
    justru tidak sedikit yang memilih Pramono-Rano,” jelas Arif.
    Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa KIM Plus harus melakukan konsolidasi berkait banyaknya kader maupun pemilih dari kubu mereka yang membelot.
    “(KIM Plus harus) mengonsolidasikan diri, bukan hanya di level elite, melainkan juga konsolidasi di tingkat
    grassroot
    (akar rumput),” tutur Arif.
    Ketua tim sukses (timses) Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan KIM Plus tetap solid meski tujuh politisi dari berbagai partai di KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano.
    “Partainya semua solid seperti malam ini, memberikan dukungan pada paslon RIDO, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi, tidak ada masalah,” kata Riza di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.
    Riza menganggap ketujuh politisi itu ingin mencari “pelabuhan” baru usai berpindah dukungan.
    Terlebih, mereka merupakan eks calon caleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 dengan perolehan suara yang sangat kecil.
    “Saya cek ada yang 192, ada yang 532 suara, sehingga memang masih jauh untuk dapat duduk di DPRD. Beberapa teman-teman kita ini mungkin ingin mencari tempat lain sehingga memberikan dukungan,” ujar Riza.
    Riza berujar, fenomena perpindahan dukungan sudah pernah terjadi di tubuh KIM Plus saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    “Ini juga terjadi kemarin di Pilpres juga, ada beberapa juga mantan caleg yang belum berhasil, atau yang belum mendapat kesempatan mungkin, memberikan dukungan pada pasangan lain. Jadi, biasa ya,” kata dia.
    “Dalam setiap Pilpres, setiap Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” pungkas dia.
    (Penulis: Irfan Kamil, I Putu Gede Rama Paramahamsa, Shinta Dwi Ayu | Editor: Icha Rastika, Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan 1 November 2024

    10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    Pramono Anung “Menggoyang” KIM Plus…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Soliditas partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 patut dipertanyakan.
    Sebab, tidak semua pihak yang berada di barisan
    KIM Plus
    sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebagian dari mereka justru memberikan dukungan untuk
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    .
    Bahkan, Pramono mengeklaim ada pimpinan partai politik (parpol) di KIM Plus yang mendukung pencalonannya sebagai gubernur Jakarta.
    Dukungan itu diberikan lantaran dirinya dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elite parpol di KIM Plus.
    “Ya, yang jelas saya tidak mau mencederai siapa pun. Semua tahu bahwa selama ini saya bisa berkomunikasi, bisa diterima siapa pun,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
    Kendati demikian, Pramono tidak pernah menyebutkan siapa ketua umum dan partai politik di KIM Plus yang mendukungnya dalam Pilkada Jakarta.
    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024), pemilih lima parpol di KIM Plus tidak kompak mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Pasangan Pramono-Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Hal yang sama juga terjadi pada akar rumput dari partai di KIM Plus lainnya, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Kesolidan KIM Plus kembali dipertanyakan usai delapan eks calon anggota legislatif (caleg) dari enam partai di KIM Plus mendatangi kediaman Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Kedelapan eks caleg itu adalah Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , delapan mantan caleg itu datang ke rumah Pramono sekitar pukul 07.34 WIB. Hampir semuanya hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Setelah itu kedelapan politisi itu masuk ke dalam rumah Pramono untuk melakukan pertemuan.
    Usai melakukan pertemuan, tujuh eks caleg dari partai di KIM Plus terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Pramono-Rano pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketujuh eks caleg itu adalah Muhammad Ishaq, Abdul Hakim, Ahmad Syukri, Okto Fudin, Nafiudin, Ahmad Faisal, dan Riko.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno),” kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Kamis.
    Syukri mengatakan, ia dan keenam eks caleg lainnya memberikan dukungan untuk Pramono-Rano tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
    “Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan,” ujar Syukri.
    Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan antara Pramono dengan eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus merupakan ujian soliditas bagi KIM Plus.
    “Pertemuan tersebut bisa menggoyahkan pemilih partai KIM Plus,” ungkap Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Arif berujar, pertemuan Pramono dengan politisi KIM Plus tentu memberi pesan ke publik bahwa dukungan KIM Plus tidak bulat ke Ridwan Kamil-Suswono.
    Apalagi, kata Arif, data beberapa survei menunjukkan Pramono-Rano mulai mengejar, bahkan menyalip Ridwan Kamil-Suswono.
    “Selain itu, dari data survei juga ternyata banyak pemilih parpol
    KIM plus
    justru tidak sedikit yang memilih Pramono-Rano,” jelas Arif.
    Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa KIM Plus harus melakukan konsolidasi berkait banyaknya kader maupun pemilih dari kubu mereka yang membelot.
    “(KIM Plus harus) mengonsolidasikan diri, bukan hanya di level elite, melainkan juga konsolidasi di tingkat
    grassroot
    (akar rumput),” tutur Arif.
    Ketua tim sukses (timses) Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan KIM Plus tetap solid meski tujuh politisi dari berbagai partai di KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano.
    “Partainya semua solid seperti malam ini, memberikan dukungan pada paslon RIDO, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi, tidak ada masalah,” kata Riza di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.
    Riza menganggap ketujuh politisi itu ingin mencari “pelabuhan” baru usai berpindah dukungan.
    Terlebih, mereka merupakan eks calon caleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 dengan perolehan suara yang sangat kecil.
    “Saya cek ada yang 192, ada yang 532 suara, sehingga memang masih jauh untuk dapat duduk di DPRD. Beberapa teman-teman kita ini mungkin ingin mencari tempat lain sehingga memberikan dukungan,” ujar Riza.
    Riza berujar, fenomena perpindahan dukungan sudah pernah terjadi di tubuh KIM Plus saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    “Ini juga terjadi kemarin di Pilpres juga, ada beberapa juga mantan caleg yang belum berhasil, atau yang belum mendapat kesempatan mungkin, memberikan dukungan pada pasangan lain. Jadi, biasa ya,” kata dia.
    “Dalam setiap Pilpres, setiap Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” pungkas dia.
    (Penulis: Irfan Kamil, I Putu Gede Rama Paramahamsa, Shinta Dwi Ayu | Editor: Icha Rastika, Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nusron Wahid Ungkap Ada 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa Izin Selama 8 Tahun – Page 3

    Nusron Wahid Ungkap Ada 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa Izin Selama 8 Tahun – Page 3

    Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan ada 6,4 juta hektare tanah ekuivalen dengan 13,8 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat tidak memiliki peta lahan. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa lahan.

    “Setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektare, yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang (tanah). Ada sertifikatnya, tapi enggak ada petanya. Nah ini memang berpotensi tumpang tindih,” kata Nusron Wahid di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/1/2024).

    Politikus Partai Golkar itu mengatakan hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu. Nusron berkomitmen untuk segera menyelesaikan.

    “Kalau toh enggak bisa menyelesaikan semua, minimal kan harus saya mengurangi. Tinggal 1 juta atau berapa. Supaya potensi konflik pada sengketa pada kemudian hari itu menurun. Kalau enggak selesai, kan konfliknya akan terus-menerus,” ucap Nusron.

    Menteri ATR/BPN menuturkan 6,4 juta hektare lahan itu tersebar merata di seluruh Indonesia. Dia berkata, tumpang tindih kepemilikan lahan dapat memicu konflik sengketa lahan.

    “Objeknya itu ada di mayoritas ada di 6,4 juta hektare ini. Setiap ada konflik itu saya lihat selalu, saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus menerus, maka kami datang,” tuturnya.

    Nusron mengeklaim telah melakukan upaya mengantisipasi terjadinya sengketa lahan dengan berkoordinasi dengan ke Kejaksaan Agung, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya.

    “Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah,” ucap Nusron.

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra

    Sumber: Merdeka.com

  • Pimpinan Baleg Usul Pencalonan Pilkades Pakai Partai Politik

    Pimpinan Baleg Usul Pencalonan Pilkades Pakai Partai Politik

    Jakarta –

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan pencalonan pemilihan kepala desa (Pilkades) memakai partai politik. Ia menyebut kompetisi Pilkades di Indonesia justru lebih sengit hingga tak jarang menimbulkan korban jiwa.

    “Pemilihan ini bukan hanya Pilpres, bukan anggota DPR doang dan kepala daerah, tapi kepala desa. Yang itu lebih dinamis, atau kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal Pak,” kata Doli dalam rapat Baleg, Kamis (31/10/2024).

    Doli menyebut persaingan di Pilkades lebih tinggi tingkat kerentanannya dibanding dengan Pilpres dan Pilkada. Menurutnya usulan itu mesti dipertimbangkan di tingkat lebih lanjut.

    “Kalau bicara tentang korban jiwa pemilihan dan korban jiwa, lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan Pileg, Pilkada, dan seterusnya. Jadi makanya kalau menurut saya ini juga harus masuk dalam pengaturan yang lebih detail, kemarin kita bicara tentang penyelenggara Pemilu kalau serentak nggak ada kerjanya lima tahun,” ucap Politikus Partai Golkar ini.

    Ia mengatakan partai politik juga harus berani menyasar ke tingkat desa. Ia menyebut saat ini seolah-olah ada anggapan jika Pilkades tak politis.

    “Nah termasuk kita juga harus berani Pak, nah ini atau ini, partai politik termasuk nanti bicara tentang RUU Parpol, harus bisa juga masuk ke tingkat desa,” tutur Doli.

    Ia menyebut usulan ini ada peluang dibahas ketika UU Partai Politik mulai didiskusikan. Menurutnya hal itu masih terus dipertimbangkan.

    “Nah pertanyaannya kenapa nggak sekaligus aja partai, ngapain pakai partai kambing, partai ini, ya partai yang udah ada aja. Nah, tapi nggak tahu itu kapan, tapi kita harus mulai berani bicara soal, membangun sistem politik harus sampai basis yang paling bawah,” ujar Doli.

    (dwr/isa)

  • 537 Perusahaan Sawit Nihil HGU, BPKP Hitung Potensi Denda

    537 Perusahaan Sawit Nihil HGU, BPKP Hitung Potensi Denda

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 537 perusahaan sawit tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 8 tahun. Mereka melakukan kegiatan penanaman di atas tanah negara tanpa izin. 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Undang-undang (UU) No.39/2014 tentang Perkebunan, pada Oktober 2016. 

    MK membatalkan pasal yang mengatur bahwa orang yang boleh berbudidaya menanam tanaman pekebunan, adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah. Aturan itu diubah dari ‘dan/atau’ menjadi ‘dan’. 

    “Karena ‘dan atau’ berubah menjadi ‘dan’ maka berarti setiap yang menanam kelapa sawit yang budidaya itu harus, satu punya IUP perkebunan, satu punya HGU. Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Nusron menyebut, 537 perusahaan sawit yang tidak memiliki HGU tersebut berada salam kurun waktu 8 tahun yakni 2017 hingga 2024. Mereka melakukan kegiatan penanaman sawit di atas tanah negara tanpa izin. 

    Dengan demikian, lanjut Nusron, ada potensi denda yang menunggu perusahaan-perusahaan sawit itu. Hal tersebut tengah dikoordinaisikan oleh Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama kerja dengan Jaksa Agung hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

    ATR/BPN, kata Nusron, berkoordinasi dengan Kejagung apabila kegiatan 537 perusahaan sawit itu tergolong melanggar hukum atau tidak. 

    Di sisi lain, pemerintah juga akan membahas apabila perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjut menanam sawit si atas tanah negara itu akan terganjar denda. 

    “Mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP. Targetnya sampai Desember ini harus selesai,” ujar politisi Partai Golkar itu. 

    Adapun pada keterangan sebelumnya, Rabu (30/10/2024), Nusron membuka potensi pencabutan HGU kepada perusahaan-perusahaan dimaksud hingga penyitaan, apabila tidak membayar denda. 

  • Soal Sanksi 7 Eks Caleg KIM Plus Pendukung Pramono-Rano, Timses RIDO Serahkan ke Masing-masing Parpol Megapolitan 31 Oktober 2024

    Soal Sanksi 7 Eks Caleg KIM Plus Pendukung Pramono-Rano, Timses RIDO Serahkan ke Masing-masing Parpol Megapolitan 31 Oktober 2024

    Soal Sanksi 7 Eks Caleg KIM Plus Pendukung Pramono-Rano, Timses RIDO Serahkan ke Masing-masing Parpol
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyerahkan kepada masing-masing parpol di KIM Plus untuk memberi sanksi terhadap tujuh eks calon legislatif (caleg) yang mendukung paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
    “Terkait sanksi, tentu setiap partai punya mekanisme dan cara masing-masing,” kata Ketua Timses RIDO, Ahmad Riza Patria, dalam jumpa pers di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Meski begitu, Riza memastikan bahwa setiap parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan disiplin terhadap ketentuan AD/ART dari masing-masing partai.
    “Setiap partai itu punya cara masing-masing untuk menyikapi apabila ada kader yang betul-betul tidak sejalan. Begitu ya,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Pramono Anung menerima kedatangan politisi dari partai anggota KIM Plus di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, Kamis pagi.
    Tamu yang hadir, yakni Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Mereka mendatangi rumah Pramono untuk menyampaikan dukungan politik.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Bang Doel,” kata Ahmad Syukri, eks caleg asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Cipete, Kamis (31/10/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.