partai: Golkar

Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas Gerindra menyalip PKB.

“Terakhir kami melakukan survei pada awal tahun 2024 lalu, Gerindra berada di posisi ketiga, dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Dan tepat setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra di Jatim nomor satu menyalip PKB,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra di Jatim berada pada angka 16,5%. Kemudian PKB di angka 15,6%, PDIP 14,1%, Golkar 13,8%, Demokrat 12,5%, PKS 6,3%, NasDem 5,3%, PAN 4,1%, PSI 3,2%, PPP 1,4%. Kemudian ada 2,5% responden yang memilih di luar partai-partai tersebut. Sebanyak 4,7% responden tidak menjawab.

Baihaki membeberkan sejumlah faktor naiknya elektabilitas Gerindra sehingga menjadi raja di Jatim. Salah satunya kepuasan warga di Jatim terhadap kinerja Prabowo di angka 82,2% yang membawa dampak positif ke Gerindra.

“Coattail effect dari Prabowo terhadap Gerindra masih menjadi faktor utama. Hal ini linier atas kinerja Prabowo ke elektabilitas Gerindra, mirip di era Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Demokrat pada 2009 ataupun saat Joko Widodo memberi coattail effect ke PDI Perjuangan pada 2019,” jelasnya.

Lebih lanjut Baihaki menyebut kinerja legislator Gerindra di Jatim memuaskan. 80% responden menyebut tahu kiprah dan kinerja legislator Gerindra di Jatim baik itu level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Sebagai partai komando, DPD Gerindra Jatim juga sangat solid dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo di Bumi Majapahit. Ditambah dengan kolaborasi para legislator asal Jatim yang juga sangat masif turun ke masyarakat,” bebernya.

Lebih lanjut Baihaki juga menyebut Golkar dan Demokrat menjadi partai yang mengalami lonjakan. Salah satunya berkat program partai yang menyentuh ke masyarakat.

“Golkar masih cukup eksis dengan berbagai kegiatan dan programnya ke masyarakat. Selain itu popularitas Bahlil sebagai Ketum dan Menteri ESDM turut mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

Baihaki kemudian menyebut Partai Demokrat mengalami lonjakan cukup signifikan. Hal ini linier dengan kepuasan publik terhadap kinerja Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Kepuasan publik terhadap AHY juga memberi dampak positif kepada Demokrat di Jatim. Di mana pada Pileg 2024 lalu Demokrat menuai hasil kurang maksimal di Jatim,” jelasnya.

Selain itu, Baihaki menyebut kinerja Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jatim memberi coattail effect ke Demokrat. Popularitas Emil di Jatim mencapai 98% dan berdampak pada partai.

“Kesukaan warga kepada Emil mencapai 84 persen dan memberi dampak ke Demokrat. Selain itu, Demokrat saat ini cukup aktif membuat kegiatan yang melibatkan dan memberi dampak ke banyak masyarakat. Banyak kegiatan Demokrat masif menggerakan struktur di Jatim,” tambahnya.

Baihaki kemudian menyoroti anjloknya elektabilitas NasDem. Salah satunya akibat kader partai yang minim turun ke masyarakat.

“NasDem menjadi partai yang anjlok elektabilitasnya, selain kader yang kurang turun ke masyarakat, NasDem juga kehilangan kekuatan akibat gonjang-ganjing perpindahan kader partai ke PSI,” jelasnya.

“Sama halnya dengan PPP yang baru saja menyelesaikan konflik, namun elektabilitasnya semakin melorot karena dilanda berbagai isu negatif,” tandasnya.

Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (tok/but)

21/10/2025 20:32
Aliansi Masyarakat Jember Bersatu Tuntut DPRD Makzulkan Bupati dan Wabup

Jember (beritajatim.com) – Aliansi Masyarakat Jember Bersatu menuntut DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memakzulkan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto karena tidak akur hingga saat ini.

Ada lima butir tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB) saat bertemu dengan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Rusdan, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Intan Purnamasari, dan Candra Ary Fianto dari Fraksi PDI Perjuangan di gedung parlemen, Selasa (21/10/2025).

Pertama, DPRD Jember sebagai lembaga yang memiliki hak istimewa khususnya di struktur pemerintahan Kabupaten Jember, segera membuat rumusan langkah-langkah konkret sesuai dengan hak yang dimilikinya terkait penyelesaian disharmoni antara bupati dan wakil bupati.

Kedua, rumusan tersebut diserahkan secara resmi oleh DPRD Jember kepada pihak AMJB yang mengatasnamakan masyarakat Jember untuk mendukung langkah-langkah tersebut, dalam tempo selambat-lambatnya dua minggu setelah kesepakatan bersama AMJB dengan DPRD Jember ditandatangani.

Ketiga, DPRD Jember dalam menjalankan langkah-langkah konkret tersebut, mengkomunikasikan AMJB secara aktif.

Keempat, DPRD Jember mengevaluasi langkah-langkah yang telah dirumuskan dengan melibatkan AMJB dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat Jember seluas-luasnya.

Kelima, jika ternyata upaya penyelesaian disharmoni antara bupati dan wakil bupati Jember menemui kegagalan atau tidak menjadikan hubungan yang harmonis, maka AMJB dengan mengatasnamakan masyarakat menuntut DPRD Jember untuk bersama-sama memakzulkan atau menurunkan bupati dan wakil bupati sesuai regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lima butir pernyataan itu ditandatangani Halim, Rusdan, dan Intan. Sementara itu Candra Ary Fianto dari PDI Perjuangan menolak bertandatangan. “Bukan kewenangan DPRD ikut campur urusan eksekutif,” katanya.

Zulkifli, Ketua Umum Merah Putih Indonesia Raya Jember, mengatakan, seharusnya partai-partai bertanggung jawab karena kepemimpinan Fawait-Djoko adalah produk politik. “Seharusnya partai-partai memanggil mereka. Tidak pantas bupati dan wakil bupati bertengkar seperti itu. Di mana partai-partai itu?” katanya.

Fawait dan Djoko diusung tujuh partai parlemen DPRD Jember, yakni Gerindra, PKB, PKS, PAN, PPP, Golkar, dan Nasdem. Menurut Zulkifli, seharusnya partai-partai itu mencalonkan bupati dan wakil bupati sebanyak mungkin dan bukannya bersatu mendukung hanya satu calon bupati dan wakil bupati. “Rakyat ini enggak punya pilihan lain,” katanya.

Zulkifli mengancam melakukan unjuk rasa besar-besaran jika bupati dan wakil bupati tidak bisa berdamai. “Rakyat bergerak menurunkan mereka,” katanya.

Baginda Bagus, perwakilan pengunjuk rasa lainnya, mengatakan, konflik Bupati Fawait dan Wabup Djoko memalukan masyarakat Jember. “DPRD bersama masyarakat Jember harus ada tindakan tegas, tindakan nyata. Ini tidak bisa dibiarkan, karena kalau konflik disharmoni ini dibiarkan, jangan harap pemerintah Jember ini bisa melaksanakan roda pemerintahan secara baik,” katanya.

Baginda Bagus mengaku pendukung Fawait dan Djoko saat pilkada. “Saya berada di garda terdepan pas saat kemenangan kemarin. Saya cinta beliau, tapi saya lebih cinta Jember,” katanya.

Dwiagus Budianto, perwakilan pengunjuk rasa dari elemen buruh, meminta konflik bupati dan wakil bupati tidak ditutupi. “Seolah-olah enggak ada masalah. Faktanya semua rakyat tahu. Bahkan di gunung-gunung sana, tahu semua dan mempermalukan kita sebagai warga Jember,” katanya.

Menurut Dwiagus, konflik bupati dan wakil bupati membuat birokrasi serba salah. “Saya masuk ke ruang salah satu Kepala Dinas, saya lihat cuma ada gambar satu orang (pemimpin). Lah ini kan sudah enggak sehat pemerintahan kita. Pejabatnya bingung, opo maneh rakyatnya,” katanya.

“Ingat rakyat yang memberikan amanah kepada mereka. Kalau mereka tidak bisa menjalankan amanah rakyat, lebih baik mundur. Pilihannya adalah akur atau mundur,” seru Dwiagus. [wir]

21/10/2025 20:22
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Golkar: Jasanya Besar Nasional 21 Oktober 2025

Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Golkar: Jasanya Besar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto memiliki jasa yang besar, terlepas dari perdebatan yang berkembang di publik.
Menurut Sarmuji, perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan hal yang wajar, dan bahkan sehat bagi kehidupan demokrasi.
Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya meniadakan fakta sejarah tentang jasa besar Soeharto bagi bangsa Indonesia.
“Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra. Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini,” kata Sarmuji, kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).
Sarmuji menilai, generasi muda saat ini mungkin tidak dapat membayangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum Soeharto memimpin.
Dia menyebut, dulu, kondisi rakyat sebenarnya kesulitan pangan.
“Dari kisah orangtua kami dan catatan sejarah, kondisi saat itu sangat berat, banyak rakyat yang kesulitan memperoleh pangan,” ucap dia.
Setelah Soeharto memimpin, kata Sarmuji, dia membawa perubahan besar dalam waktu relatif singkat, terutama di bidang ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.
“Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan,” kata Sarmuji.
Sarmuji mengungkit Golkar yang sudah sejak lama menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Dia pun mengutip keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali pada 2016, yang secara resmi merekomendasikan hal tersebut, di mana mereka gagal mengusulkan Soeharto jadi Pahlawan Nasional.
Sarmuji berharap, usulan Kementerian Sosial kali ini dapat melanjutkan semangat tersebut, dan menempatkan Soeharto sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa yang patut diapresiasi secara objektif dan berimbang.
“Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarahnya. Pengakuan negara terhadap jasa Pak Harto bukan semata bentuk penghormatan, tetapi juga pelajaran bagi generasi penerus tentang arti kepemimpinan yang bekerja nyata,” imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas usulan 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk tokoh buruh Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Dilansir ANTARA, usulan ini diserahkan Gus Ipul kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Selasa (21/10/2025) siang.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/10/2025 20:20
Cemarkan Nama Baik Bahlil, Sejumlah Akun Medsos Diadukan ke Polisi

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah organisasi telah mengadukan dugaan pencemaran terhadap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke kepolisian.

Salah satu organisasi itu yakni DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Organisasi ini melaporkan 30 akun media sosial yang diduga telah mencemarkan nama baik Bahlil sekaligus dewan pembina AMPI ke Bareskrim Polri.

“Tadi kita sama tim cyber kurang lebih sekitar 30 an lebih [yang diadukan],” ujar Waketum DPP AMPI Steven Izaac Risakot di Bareskrim, dikutip Selasa (22/10/2025).

Dia menilai sejumlah akun di media sosial ini telah berlebihan dalam membuat konten terkait Bahlil. Salah satu akun itu yakni @kementerianbakuhantam. Akun media sosial ini dinilai AMPI telah diduga melakukan pencemaran, melakukan ujaran kebencian dan hoaks.

“Biar efek jera lah kepada akun akun tersebut yang mana tidak bisa dibenarkan. Menyampaikan sesuatu hal di media itu harus secara yang lebih objektif dan bijak,” tutur Steven.

Di lain sisi, sayap Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) juga telah mengadukan sejumlah akun media sosial yang dinilai telah menghina Bahlil ke Polda Metro Jaya.

Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta menyatakan bahwa dirinya telah berkonsultasi dan menyerahkan bukti awal kepada penyidik Subdit Siber Polda Metro Jaya atas aduannya itu.

Adapun, akun-akun media sosial ini diadukan karena dinilai telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang ITE serta Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik

“Kedatangan kami hari ini, untuk melaporkan beberapa akun media sosial yang secara terstruktur dan masif belakangan ini menyerang pribadi, marwah, dan martabat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia,” kata Sedek Bahta di Polda Metro Jaya, Senin (20/10/2025).

21/10/2025 17:07
Gegara Unggah dan Repost Konten Meme Bahlil, 30 Akun Medsos Dilaporkan: Dituding Hina Ketum Golkar

GELORA.CO – Sejumlah anggota Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) melaporkan akun-akun media sosial yang diduga menghina Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Steven Izaac Risakotta, mengatakan laporan tersebut disampaikan melalui pengaduan masyarakat atau dumas terkait pencemaran nama baik.

Efek Jera bagi Pemilik Akun Pengunggah dan Repost Konten Meme Bahlil

“Kami melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik,” ujar Steven di Gedung Bareskrim Polri, Senin, 20 Oktober 2025.

Ia berharap laporan ini memberi efek jera bagi pemilik akun yang menghina Bahlil sebagai pembina AMPI. “Menyampaikan sesuatu di media sosial harus objektif dan bijak,” tegasnya.

Jumlah Akun yang Dilaporkan

Sekitar 30 akun diadukan, termasuk Instagram @kementeriankegelapan dan @kementerian_kurangajar.

Steven menyatakan pihaknya masih memantau kemungkinan akun lain yang turut menyebarkan konten serupa.

Tak hanya AMPI, organisasi sayap Partai Golkar lainnya, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), juga melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya.

Wakil Ketua Umum AMPG, Sedek Bahta, menjelaskan maksud kedatangan mereka adalah untuk menindaklanjuti serangan yang menyerang pribadi, marwah, dan martabat Bahlil.

Sedek menyebut terdapat lima hingga tujuh akun yang secara masif menyebarkan konten negatif tentang Bahlil. Jumlah ini berpotensi bertambah karena pihaknya masih menelusuri akun lain yang memuat konten meme Bahlil.

Langkah kedua organisasi sayap Partai Golkar ini menunjukkan upaya menjaga nama baik pimpinan partai sekaligus memberi peringatan agar pengguna media sosial lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan opini atau kritik secara bijak dan sesuai hukum yang berlaku.***

20/10/2025 21:14
Kantor DPD Golkar Sidoarjo Dijadikan Rumah Aspirasi Rakyat

Sidoarjo (beritajatim.com) – Dalam momentum bersejarah di HUT ke 61, DPD Partai Golkar Sidoarjo membuat gebrakan baru, yakni meresmikan kantornya di Jl. Ahmad Yani sebagai “Rumah Aspirasi Rakyat”, Senin (20/10/2025).

Peresmian Rumah Aspirasi Rakyat dan tasyakuran HUT ke-61 tahun Golkar ini dikemas dalam suasana sederhana namun penuh makna. Lantunan sholawat dan doa bersama menciptakan atmosfer khidmat di tengah semangat kebersamaan para pengurus.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi dan sejumlah anggota Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo. Yaitu M. Nizar, Warih Andono, Wahyu Lumaksono, Adiel Muhammad Kanantha, dan Muhammad Dian Felani. Mereka bersama-sama mendukung langkah DPD Golkar menjadikan kantor partai sebagai tempat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adam Rusydi, bersama jajaran pengurus, tampak larut dalam rasa syukur atas perjalanan panjang Partai Golkar yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah politik Indonesia.

Tidak ada kemewahan atau seremoni berlebihan. Hanya potong tumpeng dan doa bersama yang menjadi simbol kesederhanaan dan kedekatan partai dengan rakyat. Para kader hadir dengan mengenakan busana warna kuning kebanggaan Partai Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi menegaskan bahwa konsep Rumah Aspirasi Rakyat bukan sekadar slogan atau jargon politik, tetapi akan diwujudkan dalam tindakan nyata.

Mas Adam menekankan bahwa kantor DPD Golkar akan menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan berbagai ide, gagasan, keluhan, hingga aspirasi pembangunan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

“Mulai hari ini, kami mendedikasikan kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo sebagai Rumah Aspirasi Rakyat. Kami ingin Golkar benar-benar menjadi rumah bersama, tempat masyarakat menyampaikan suara mereka tanpa batas,” ujar Adam Rusydi.

Ketua Komisi C DPRD Jatim itu menjelaskan, setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat akan dikawal secara serius oleh lima anggota Fraksi Golkar di DPRD Sidoarjo. Mekanisme penyampaian aspirasi juga dibuat lebih terbuka dan cepat.

Dari sekretariat partai, masyarakat bisa langsung melakukan video call atau komunikasi virtual dengan anggota dewan yang membidangi masalah sesuai daerah pemilihan (dapil) atau komisi terkait.

“Kita tidak ingin ada jarak antara rakyat dan wakilnya. Karena itu, kami buat sistem komunikasi langsung. Jadi kalau ada warga datang ke kantor membawa keluhan atau ide, bisa langsung berbicara dengan anggota dewan secara real time,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adam Rusydi menyampaikan bahwa di usia ke-61 tahun ini, Partai Golkar berkomitmen memperkuat peran politiknya sebagai partai yang hadir, bekerja, dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Dengan semangat “Menembus Batas”, pihaknya optimistis mampu memperluas pengaruh partai di tingkat akar rumput.

“Menembus batas bukan sekadar tema, tapi tekad kami untuk terus berinovasi, melayani, dan berjuang bersama rakyat. Kami ingin Golkar semakin kuat di hati masyarakat, khususnya di Sidoarjo,” ungkapnya.

Dia berharap, kehadiran Rumah Aspirasi Rakyat ini menjadi bukti nyata bahwa Partai Golkar bukan hanya hadir menjelang pemilu, tetapi senantiasa bekerja untuk kepentingan masyarakat sepanjang waktu.

Adam juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sidoarjo untuk tidak ragu datang ke kantor Golkar menyampaikan ide, keluhan, maupun solusi atas berbagai persoalan daerah.

“Kantor Golkar terbuka untuk siapa pun, bukan hanya kader. Ini rumah kita bersama, tempat menyalurkan semangat membangun Sidoarjo lebih baik,” pungkasnya. [isa/aje]

20/10/2025 20:42
HUT ke-61, Golkar Kota Kediri Gelar Doa dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan

Kediri (beritajatim.com) – Partai Golkar Kota Kediri memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 dengan menggelar doa bersama dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Kediri pada Senin sore (20/10/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Sudjono Teguh Widjaja, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, dan diikuti oleh anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Kediri, jajaran pengurus DPD, serta pengurus tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dalam kesempatan tersebut, Sudjono menyampaikan bahwa ziarah dan tabur bunga ini merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Indonesia.

“Kita selalu mengenang jasa-jasa arwah pahlawan nasional yang memerdekakan Indonesia. Termasuk Bapak Pembangunan kita yang juga dari TNI. Harapannya, generasi muda dapat mengingat perjuangan para pahlawan dan meneruskan semangat juang mereka agar Indonesia menjadi negara maju,” ujarnya.

Sudjono juga menambahkan, para pahlawan yang gugur pada era 1950-an ke bawah merupakan sosok-sosok yang berjuang gigih demi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, peringatan HUT Partai Golkar tahun ini diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai reflektif dan sosial tinggi.

Sebagai rangkaian HUT ke-61, Partai Golkar Kota Kediri juga akan menggelar tasyakuran di kantor DPD yang rencananya akan dihadiri oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Selain itu, pada 25 Oktober 2025, Golkar Kota Kediri akan meresmikan Kantor Aspirasi Golkar, yang berlokasi di Kantor DPD Partai Golkar Kota Kediri.

“Kantor ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai masukan terkait kebijakan pemerintah kota,” imbuh pengusaha mebel Kediri itu.

Tak hanya itu, Golkar Kota Kediri juga menyiapkan kegiatan sosial berupa pembagian 1.000 paket sembako kepada masyarakat, pengurus, serta kaum duafa, pada 31 Oktober 2025. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Kantor DPD serta di sejumlah kelurahan selama satu hingga dua hari.

“Kalau dulu memang ada penutupan berupa jalan santai, tapi tahun ini kami fokus pada kegiatan sosial. Karena melihat kondisi ekonomi nasional dan global yang sedang paceklik, kami memutuskan untuk menyalurkan bantuan sembako bagi anak yatim dan warga kurang mampu. Itu juga merupakan arahan langsung dari DPP Partai Golkar,” jelas Sudjono.

Ia menegaskan bahwa tema besar peringatan HUT ke-61 Partai Golkar tahun ini adalah “Karya Golkar, Karya untuk Indonesia”, yang diwujudkan melalui kegiatan doa bersama, tabur bunga, dan aksi sosial untuk masyarakat. Dengan semangat tersebut, Golkar berharap terus hadir sebagai partai yang mengabdi bagi rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. [nm/aje]

20/10/2025 20:25
Diisukan Terima Jatah, Bupati Tuban Ngaku Cuma Diminta Siapkan Lahan Dapur MBG

Liputan6.com, Tuban – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, menegaskan bahwa Pemkab Tuban tidak menerima jatah apa pun dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menepis isu yang beredar, dan menyebut bahwa peran pemerintah daerah hanya sebatas menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur dari program prioritas Presiden Prabowo tersebut.

“Kita hari ini diminta, salah satunya untuk mempersiapkan lahan yang akan ditempati MBG. Nggak ada namanya jatah-jatahan,” tegas Bupati Tuban, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, hingga saat ini Pemkab Tuban telah menyiapkan dua lokasi untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Dua lahan itu berada di wilayah Kecamatan Palang dan Compreng, Kecamatan Widang.

“Sementara ini masih dua tanah yang disiapkan pemerintah, berada di Palang dan Compreng Widang,” tegas Bupati Tuban dua periode itu.

Selain mempersiapkan lahan baru, Bupati Halindra juga menyoroti adanya evaluasi terhadap salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tambakboyo. Dimana, dapur tersebut diberi sanksi berupa penutupan sementara sebagai bagian dari evaluasi dan bentuk komitmen pemerintah dan Satgas untuk memastikan kualitas pelayanan program MBG bisa berjalan sesuai standar.

“SPPG Tambakboyo sudah diberi sanksi sementara sampai proses evaluasi selesai. Saat ini masih ditutup,” jelas Bupati Tuban.

Ketua DPD Partai Golkar tiga periode itu juga menilai, jika dalam pelaksanaan program tersebut ditemukan satu atau dua kekeliruan maupun kekurangan, hal itu masih bisa diperbaiki. Sebab, niat baik Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan gizi bagi masyarakat bukan hal yang mudah dan butuh kerjasama dari semua pihak.

“Kalau dicari celahnya satu per satu, nggak akan ada habisnya. Tapi sebagai masyarakat yang bersyukur, kita harus melihat sisi positifnya,” tambahnya.

20/10/2025 20:20
DPD Golkar Mojokerto Ziarah TMP dan Launching Rumah Aspirasi di HUT ke-61

Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Mojokerto menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Mojokerto, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan kepada para pahlawan bangsa sekaligus pengingat semangat perjuangan yang diwarisi kader Partai Golkar.

Usai ziarah, kegiatan dilanjutkan dengan launching Rumah Aspirasi DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto, yang diresmikan langsung oleh Ketua DPD Golkar Mojokerto, Winajat. Rumah Aspirasi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara partai dan masyarakat dalam menyalurkan gagasan, keluhan, maupun kebutuhan warga Mojokerto.

Ketua DPD Golkar Mojokerto, Winajat, mengatakan bahwa kegiatan tabur bunga menjadi momen refleksi perjuangan para pahlawan. “Ziarah ini menjadi bentuk penghormatan dan pengingat bagi kami untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat, sebagaimana semangat para pejuang kemerdekaan. Golkar lahir dan tumbuh dengan semangat pengabdian kepada bangsa,” ujarnya.

Winajat menambahkan, Rumah Aspirasi yang menempati gedung depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto di Jalan Jayanegara, Kecamatan Puri, menjadi salah satu program prioritas dalam momentum HUT ke-61. Selain berfungsi sebagai Rumah Aspirasi, gedung ini juga digunakan sebagai sarana serbaguna untuk kegiatan sosial dan publik.

Rumah Aspirasi DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto. [Foto : Misti/beritajatim.com]“Rumah Aspirasi ini akan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan keluhan, usulan, dan aspirasi secara langsung kepada partai. Kami ingin memperkuat fungsi partai sebagai penyambung lidah rakyat. Rumah Aspirasi ini merupakan bagian dari instruksi DPP Partai Golkar agar seluruh DPD di daerah memiliki wadah konkret yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan pelayanan publik,” kata Winajat.

Ketua Panitia HUT ke-61 Partai Golkar Kabupaten Mojokerto, Achmad Arif, menambahkan bahwa kegiatan ziarah dan launching Rumah Aspirasi merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT yang mengusung semangat kebangsaan dan sosial. Sebelumnya, Minggu (19/10/2025), digelar Khotmil Qur’an di Kantor DPD Golkar Mojokerto.

Tasyakuran dan doa bersama di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto. [Foto : Misti/beritajatim.com]“Selain mengenang jasa para pahlawan, Partai Golkar ingin menegaskan komitmen untuk semakin dekat dengan rakyat. Rumah Aspirasi ini bukan hanya simbol, tetapi bentuk nyata pengabdian kader dalam melayani masyarakat. Rumah Aspirasi ini akan dijadikan jembatan atau bagian komunikasi Partai Golkar dengan seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, menampung aspirasi dari masyarakat,” tegasnya.

Rangkaian peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Mojokerto akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Selain ziarah dan launching Rumah Aspirasi, DPD Golkar Mojokerto menyiapkan sejumlah kegiatan sosial dan budaya, seperti pasar murah pada 31 Oktober, pentas seni wayang dan campursari bersama Niken Salindri pada 9 November, serta Malam Puncak Munajat Golkar se-Indonesia pada Desember 2025. [tin/beq]

20/10/2025 16:23
Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI yang Ancam Gorok Leher Pekerja Trans7 Ternyata Komisaris PT Transjakarta

GELORA.CO – Cek profil sekilas Muhammad Ainul Yakin, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta.

Seperti diketahui, nama Muhammad Ainul Yakin belakangan ini tengah ramai jadi sorotan publik di berbagai platform.

Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi usai Ketua GP Ansor DKI Jakarta tersebut ancam gorok leher para pekerja Trans7.

Usut punya usut, Muhammad Ainul Yakin yang dinilai bertindak amoral ini ternyata menjabat sebagai Komisaris PT Transjakarta.

Sebagaimana dilansir Pojoksatu.id dari akun media sosial platform X milik @didah90 pada Senin (20/10/2025).

Dalam unggahannya, nama Yakin disebut-sebut masuk ke dalam jajaran dewan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.

“Ini pak Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta yg kebetulan jg Komisaris PT Transjakarta,” cuitnya.

“Sayang sekali salah satu pejabat publik melakukan ancaman pembunuhan didepan publik seperti ini,” lanjutnya.

Berdasarkan pantauan Pojoksatu.id, pernyataan akun tersebut terkait identitas Yakin ternyata dapat divalidasi.

Dikarenakan, melalui laman website Transjakarta, nama Ketua GP Ansor DKI Jakarta itu tercantum di dalamnya sebagai sosok komisaris.

Tidak hanya sekadar punya jabatan di BUMD DKI Jakarta, Yakin juga dituding punya posisi di Kabinet Merah Putih.

Yang mana, dirinya diduga kuat menjabat sebagai salah satu Staf Ahli Kementerian Agama (Kemenag).

Namun, lagi-lagi jabatannya tidak hanya terpaku di situ, Yakin ternyata juga dikenal sebagai kader Partai Golkar.

Berdasarkan informasi beredar, melalui fraksi tersebut, dirinya tampil dalam kontestasi politik pada Pileg 2024 silam.

Tidak heran, hal ini langsung menjadi sorotan publik usai dirinya berorasi melontarkan ancaman kekerasan.

Seperti diketahui, ancaman itu disampaikan Yakin lantaran tidak terima tokoh agama Nahdlatul Ulama (NU) dihina melalui siaran Trans7.

“Sahabat-sahabat mana Ansor, mana Banser. Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kyai, ulama, dan pondok pesantren,” terangnya.

“Apabila ada kyai, ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan,” lanjutnya.

“Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian,” lantangnya di hadapan kader GP Ansor dan Banser. ***

20/10/2025 14:24