Xcloud.id

partai: Golkar

  • Golkar Pastikan KIM Plus Tetap Solid dan Dukung RK-Suswono di Pilkada DKI

    Golkar Pastikan KIM Plus Tetap Solid dan Dukung RK-Suswono di Pilkada DKI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus masih konsisten dan kompak mendukung pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono di kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

    Tak hanya itu, Dave juga mengungkapkan bahwa Golkar dan partai-partai koalisi di KIM Plus tetap fokus dan bekerja optimal guna memenangkan pasangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) di Pilkada 27 November mendatang.

    Hal tersebut disampaikan oleh Dave ihwal ramainya kabar tujuh anggota parpol di KIM Plus yang berbalik arah mendukung pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno.

    “Ya kalau secara institusi partai tetap mendukung [Ridwan Kamil-Suswono]. Golkar dan juga partai-partai di KIM, terlepas dari tujuh orang itu tetap bekerja optimal untuk memenangkan RIDO di Pilkada ini,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

    Lebih lanjut, Politikus Golkar ini menyatakan tidak ada tanda-tanda KIM Plus berjalan masing-masing. KIM Plus tetap berjalan maksimal dalam mendukung RIDO di Pilkada Jakarta 2024.

    “Tidak ada tanda-tanda bahwa KIM Plus ini berjalan sendiri-sendiri, tidak [berjalan sendiri]. Semua KIM masih berjalan maksimal,” pungkasnya.

    Senada dengan Dave, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga mengungkapkan bahwa sampai sejauh ini di pihak KIM Plus sedang melakukan persiapan konsolidasi dan terus berkomunikasi untuk Pilkada mendatang.

    “Kita terus berkomunikasi supaya potensi yang besar menjadi kekuatan untuk 27 November yang akan datang,” ujarnya, pada Senin (4/11/2024).

    Sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bertemu dengan tujuh politikus dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

    Pertemuan berlangsung tertutup di kediaman Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024). 

    Adapun 7 politikus KIM Plus yang bertemu antara lain, Muhammad Ishaq (PPP), H.M Nafiudin (Partai NasDem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (Partai PPP), Riko (Partai PAN), Ahmad Syukri (PKB), Redim Okto Fudin ( PKB).

    Sementara itu, seluruh partai yang tergabung dalam KIM Plus mengklarifikasi bahwa dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil – Suswono (RIDO) tetap solid, walaupun ada kabar tersebut.

    “Makanya malam ini kami nyatakan, kami semua 16 partai solid, kompak, semakin baik, semakin kuat, semakin optimis, semakin yakin dengan program-program yang kami tawarkan kepada warga Jakarta dan mendapat respon yang baik,” jelas Ketua Tim Sukses RIDO Ahmad Riza Patria dalam konferensi pers di Rumah Pemenangan RIDO, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam (13/10/2024). 

  • Profil Abdul Faris Umlati, Batal Jadi Cagub Papua Barat Daya 2024, Terbukti Lakukan Pelanggaran

    Profil Abdul Faris Umlati, Batal Jadi Cagub Papua Barat Daya 2024, Terbukti Lakukan Pelanggaran

    GELORA.CO  – Abdul Faris Umlati (AFU) batal menjadi calon gubernur (cagub) Papua Barat Daya 2024.

    Pembatalan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Pilgub 2024.

    Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya tersebut mulai berlaku pada 4 November 2024.

    KPU Papua Barat Daya resmi membatalkan pencalonan AFU itu karena dia terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan 2024.

    Hal tersebut berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024.

    Dengan demikian, KPU Papua Barat Daya melakukan telaah hukum dan membatalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya nomor urut satu. 

    Abdul Faris Umlati diketahui berpasangan dengan Petrus Kasihiw sebagai Cagub-Cawagub Papua Barat Daya 2024.

    Sejauh ini, AFU dan pasangannya itu telah mengikuti berbagai tahapan pilkada hingga ikut debat publik dua kali.

    Lantas, seperti apakah profil dari Abdul Faris Umlati tersebut?

    Profil Abdul Faris Umlati 

    Abdul Faris Umlati merupakan Bupati Raja Ampat yang menjabat selama dua periode, yakni pada 2016-2021 dan 2021-2024.

    Pria kelahiran 12 Februari 1973 itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat selama dua periode, pada 2009-2014 dan 2014-2015.

    Saat ini, Abdul Faris Umlati diketahui sudah berkeluarga dengan Fauji Helga Br. Tampubolon sebagai istrinya.

    Mereka dikaruniai enam orang anak.

    Abdul Faris Umlati diketahui memiliki garis keturunan darah yang berasal dari sang ayah bernama H. Abbas Umlati yang berasal dari suku Ma’ya di Kampung Waigama, Pulau Misool. 

    Ia juga merupakan keturunan marga Umkabu (Raja Misool), dan juga seorang Sangaji dengan hak ulayat di Pulau Fatul dan Pulau Wamos Lalel bersama Pemangku Adat Mat Day. 

    Sedangkan ibunya bernama Nafisa Tamima Sanoy yang berasal dari Kampung Andey. Ia merupakan anggota marga besar Sonoy/Sanoy suku Moi Ma’ya yang merupakan marga dari Andey-Kabare di Distrik Waigeo Utara.

    Riwayat Pendidikan

    SD Inpres No. 5 Doom (1980-1986)

    SMP Negeri 5 Wosi Manokwari (1986-1989)

    SMA Negeri 2 Wosi Manokwari (1989-1992)

    Sarjana – STIE Yapis Jayapura (1992-1998)

    Riwayat Organisasi

    Pengurus Senat Mahasiswa STIE Yapis Jayapura (1994-1997)

    Anggota HMI Cabang Jayapura Komisariat Uniyap (1993-1997)

    Anggota Gapensi Jayapura (1995-1997)

    Anggota HIPMI Provinsi Papua (1997-2002)

    Bendahara Umum ICMI Papua Barat (2012-2017)

    Ketua HIPMI Kabupaten Raja Ampat (2014-2019)

    Riwayat Pekerjaan

    Wiraswasta Jasa Konstruksi dan Leveransir, PT. Kalanafat Putra (1999-2009)

    Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Raja Ampat (2009-2015)

    Bupati Raja Ampat (2016-2021)

    Bupati Raja Ampat (2021-sekarang)

    Perjalanan Karier Politik

    Dikutip dari TribunSorong.com, pada periode 2009-2015, Abdul Faris Umlati terpilih sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat.

    Kemudian, pada periode 2016-2021, Abdul Faris Umlati terpilih sebagai Bupati Raja Ampat.

    Pada Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2020, Abdul Faris Umlati juga mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Raja Ampat untuk periode 2021-2024.

    Dia maju bersama dengan Calon Wakil Bupati bernama Orideko I. Burdam, S.IP., M.M., M.Ec., Dev.

    Kemudian, pada Pilkada 2020, pasangan Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam diusung oleh Demokrat, PAN, Golkar, NasDem, PKS, Gerindra.

    Selain itu, ada juga enam partai pendukungnya, yakni partai PKB, PDIP, PSI, Garuda, dan PKPI.

    Pasangan tersebut maju sebagai calon tunggal (dengan nomor urut KANAN) dan melawan kotak kosong.

    Pasangan Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam pun unggul real count KPU di Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2020 dengan prosentase 66,6 persen (22.671 suara) per versi 14 Desember 2020 pukul 08:33:09.

  • 4 Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi Megapolitan

    4 Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi Megapolitan

    Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Litbang Kompas menggelar survei terkait elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada
    Pilkada DKI Jakarta
    2024.
    Hasilnya, elektabilitas cagub cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono bersaing ketat dengan cagub cawagub nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.  
    Sementara cagub cawagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana masih terpaut jauh di bawah keduanya.
    “Elektabilitas paslon Pramono Anung-Rano Karno bersaing ketat terhadap Ridwan Kamil-Suswono,” ujar peneliti
    Litbang Kompas
    , Bestian Nainggolan, Selasa (5/11/2024). 
    Berikut ini angka elektabilitas ketiga paslon cagub cawagub di Pilkada Jakarta:
    Meski angka
    elektabilitas Pramono-Rano
    berada di atas Ridwan Kamil-Suswono, tetapi belum bisa disebut unggul signifikan. Sebab, masih berada dalam rentang
    margin of error
    survei, yakni sebesar 3,46 persen.
    Berdasarkan angka elektabilitas itu, sebanyak 56 persen responden mengaku pasti akan pilihannya dan tidak akan mengubahnya lagi. Selain itu, ada 39 persen responden yang mengaku bahwa pilihannya masih bisa berubah.
    Bagi responden yang belum menentukan pilihan, sebanyak 36,5 persen di antaranya mengaku menunggu debat selesai. Diketahui, debat Pilkada Jakarta tersisa satu kali lagi, yakni tanggal 17 November 2024.
    Selain itu, sebanyak 19,3 persen responden mengaku, tidak ada cagub yang sesuai dengan keinginan. Sebanyak 11 persen mengaku, menunggu rekomendasi dari orang yang dipercaya.
    Ada pula faktor tidak percaya dengan cagub cawagub saat ini, yakni 7,2 persen dan belum mengetahui visi dan misinya, yakni 4,7 persen.
    Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini diketahui menggunakan metode wawancara tatap muka.
    Adapun, jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.
    Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.
     
    Pemilih ketiga paslon cagub cawagung itu dapat dibedah berdasarkan beberapa kategori. Pertama, dari asal partai politik.
    Pemilih Pramono-Rano paling banyak berasal dari PDI-P, yakni 66,4 persen.
    Pemilih yang berasal dari partai politik selain PDI-P juga cukup banyak yang mendukung Pramono-Rano, antara lain PKB 60,5 persen, Nasdem 45,5 persen, Demokrat 40,5 persen, Gerindra 37,2 persen, dan PKS 30,6 persen.
    Pemilih RK-Suswono paling banyak berasal dari Golkar, yakni 45,8 persen disusul Gerindra dengan 44,8 persen dan PKS sebesar 36,9 persen.
    “Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, dan Demokrat cenderung ke Pramono-Rano. Pemilih Gerindra, Golkar, dan PKS cenderung ke RK-Suswono,” lanjut Bestian.
    Adapun, pemilih Dharma-Kun relatif tersebar nyaris merata di pemilih yang terafiliasi dengan PDI-P, PKB, PKS, Demokrat, dan Gerindra.
    Kedua, berdasarkan kategori level pendidikan, pemilih dengan latar belakang pendidikan dasar mayoritas memilih Pramono-Rano dengan 43,6 persen. Sebanyak 36,2 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 19 persen memilih Dharma-Kun.
    Pemilih dengan latar belakang level pendidikan menengah mayoritas juga memilih Pramono Rano dengan 38,1 persen. Sebanyak 34 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 23,6 persen memilih Dharma-Kun.
    Sementara itu, pemilih dengan latar belakang level pendidikan tinggi terbelah relatif sama kuat ke tiga paslon. Rinciannya, RK-Suswono dipilih oleh 33,5 persen, Pramono-Rano dipilih oleh 30,6 persen, dan Dharma-Kun dipilih oleh 31,8 persen.
     
    Litbang Kompas
    juga menangkap siapa sosok yang paling memengaruhi pemilih di Pilkada Jakarta. Hasilnya, 49,7 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Prabowo Subianto paling memengaruhi pilihan di Pilkada Jakarta.
    Selain itu, sebanyak 46,6 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Joko Widodo juga paling memengaruhi pilihannya.
    Urutan ketiga dan keempat adalah cagub cawagub yang didukung Anies Baswedan dipilih 44,2 persen responden dan cagub cawagub yang didukung Basuki Tjahaja Purnama dipilih 39,9 persen responden.
    “Artinya, tokoh Jokowi dan Presiden Prabowo serta Anies Baswedan masih berpengaruh dalam menentukan pilihan warga Jakarta,” ujar Bestian.
    Meski, temuan lain dalam survei yang sama menunjukkan bahwa responden cukup independen dalam memilih.
    Ada pertanyaan, dalam menentukan cagub cawagub, siapakah pihak yang paling memengaruhi pilihan anda? Mayoritas responden atau 59,3 persen menjawab tidak ada.
    Hanya 20,5 persen responden yang menjawab keluargalah yang paling memengaruhi pilihan. Sisanya ada tokoh masyarakat dipilih 6 persen, dan teman kantor dan tetangga dipilih 5,8 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Edy Rahmayadi Ajak Warga Padangsidimpuan Pilih Pemimpin Seperti Nabi Muhammad Medan 4 November 2024

    Edy Rahmayadi Ajak Warga Padangsidimpuan Pilih Pemimpin Seperti Nabi Muhammad Medan 4 November 2024

    Edy Rahmayadi Ajak Warga Padangsidimpuan Pilih Pemimpin Seperti Nabi Muhammad
    Tim Redaksi
    PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2,
    Edy Rahmayadi
    , melanjutkan kampanye di Kota
    Padangsidimpuan
    , sebagai bagian kunjungannya di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Senin (4/11/2024).
    Dalam kegiatan tersebut, Edy menghadiri doa bersama untuk keselamatan pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia yang diadakan tim kampanye Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
    Mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini mengajak masyarakat Tabagsel untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat-sifat mulia seperti Nabi Muhammad SAW.
    “Pilihlah pemimpin yang
    siddiq
    (benar),
    tablig
    (menyampaikan), amanah (dapat dipercaya), dan
    fatanah
    (cerdas),” ungkap Edy saat diwawancarai.
    Edy optimistis meraih 70 persen suara di wilayah Tabagsel, mencakup Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), Padanglawas (Palas), dan Padanglawas Utara (Paluta).
    “Insyaallah, saya bisa 70 persen. Dan itu memang harapan kami, dan saya berusaha untuk bisa mendapatkan 70 persen,” tambahnya.
    Sebelumnya, Edy direncanakan melakukan kampanye selama empat hari di Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan dari 1 hingga 4 November 2024.
    Setelah itu, kampanye akan dilanjutkan ke Tapanuli Selatan (Tapsel) dan daerah lainnya.
    Dalam
    Pilkada Sumut 2024
    , Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala didukung sejumlah partai, termasuk PDIP, Partai Gelora, Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, dan Hanura.
    Mereka akan bersaing dengan pasangan Bobby Nasution-Surya, yang diusung oleh koalisi Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, PPP, dan PSI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan resmi ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi XII DPR. Dengan penetapan ini Putri berkomitmen mengawal dan mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Putri seusai penetapannya dalam rapat Komisi XII yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII DPR, gedung Nusantara 1, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

    Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

    “Sebagai pimpinan Komisi XII, saya juga berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tandas Putri.

    Sementara, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pimpinan Komisi XII DPR sudah ditetapkan dan sudah bisa mulai bekerja melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya. Komposisi pimpinan Komisi XII DPR adalah Bambang Patijaya dari Fraksi Golkar sebagai ketua Komisi XII dan didampingi empat wakil ketua, yakni Dony Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Sugeng Suparwoto (Nasdem), dan Putri Zulkifli Hasan (PAN).

    “Ya kan jadi komposisinya kan tadi dari Fraksi Golkar Pak Bambang Patijaya, kemudian dari PDIP Pak Dony Oekon, dari Gerindra Bambang Hariyadi, dari Nasdem Pak Sugeng Suparwoto, dari PAN Ibu Putri. Itu komposisinya sudah, dan mereka sudah mengajukan nama semua,” kata Adies.

    Adies mengatakan nama-nama pimpinan Komisi XII tidak perlu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Sebagaimana pimpinan komisi-komisi lain di DPR, tutur dia, nama-nama tersebut cukup disepakati dan ditetapkan di komisi masing-masing.

    “Hari ini sudah mulai jalan, mungkin besok sudah panggil-panggil mitra kerja,” pungkas Adies.

  • Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

    Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers rapat koordinasi skema subsidi tepat sasaran bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).

    Bahlil menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.  

    “Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” ucap Bahlil.

    Dia pun memastikan pengkajian laporan dari Pertamina, PLN, dan BPH Migas itu bisa rampung dalam satu pekan ke depan. Adapun, jika sudah rampung, Bahlil bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, 1 minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.

    Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

    Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.  

    Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

    Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

    “BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” katanya.

    Wacana mengubah skema penyaluran subsidi energi dilakukan agar tepat sasaran. Maklum, subsidi energi masih dinikmati oleh orang mampu alias tak berhak.

    Bahlil menyebut, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran. 

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas. 

    Dia mengatakan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya. 

    “Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi,” tutur Bahlil. 

  • Pengamat Nilai Ridwan Kamil Butuh Dukungan Prabowo dan Jokowi karena KIM Plus Tak Terlihat Solid Megapolitan 4 November 2024

    Pengamat Nilai Ridwan Kamil Butuh Dukungan Prabowo dan Jokowi karena KIM Plus Tak Terlihat Solid Megapolitan 4 November 2024

    Pengamat Nilai Ridwan Kamil Butuh Dukungan Prabowo dan Jokowi karena KIM Plus Tak Terlihat Solid
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai langkah calon gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    , bertemu dengan Presiden
    Prabowo
    Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) merupakan upaya untuk meminta dukungan kedua tokoh tersebut.
    Hal ini, kata Ujang, merupakan efek dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang dianggap tidak solid membantu memenangkan Ridwan Kamil dan
    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    “Kita tahu bahwa kondisi saat ini kelihatannya KIM Plus di Jakarta itu tidak kompak, tidak bersatu, tidak bersinergi (memenangkan Ridwan Kamil-Suswono), jalan masing-masing. Itu dibuktikan dengan ada banyak kader-kader partai KIM Plus, para caleg gagal yang mendukung Pramono-Rano,” kata Ujang kepada
    Kompas.com
    , Minggu (3/11/2024).
    “Itu kan menjadi sesuatu yang merugikan bagi Ridwan Kamil dan Suswono yang telah didukung dan diusung oleh KIM Plus,” lanjutnya.
    Menurut Ujang, dukungan dari banyaknya partai politik yang tergabung di KIM Plus bukan berarti bisa memastikan Ridwan Kamil memenangi
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ia beranggapan bahwa partai-partai politik di KIM Plus, selain Golkar dan PKS, tidak mendapatkan untung dari mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Kalau Ridwan Kamil menang juga partai-partai di KIM Plus tidak diuntungkan sama sekali juga. Jadi jalan masing-masing aja, akhirnya kan tidak kompak. Nah, itulah Ridwan Kamil merasa perlu bertemu dengan Prabowo dan Jokowi,” jelas Ujang.
    Ujang menyampaikan, dukungan koalisi besar di KIM Plus tadinya diharapkan bisa membuat Ridwan Kamil-Suswono menang mudah pada Pilkada Jakarta 2024.
    Namun, dukungan dari banyak partai justru tak membuat jalan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024 berjalan mulus.
    “Kenyataan dan fakta di lapangan ini kan pasangan Pramono-Rano terus menyusul, menyalip elektabilitasnya Ridwan Kamil-Suswono. Di saat yang sama elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono stagnan dan cenderung bisa tersusul, bisa juga punya potensi untuk bisa dikalahkan,” jelas Ujang.
    “Oleh karena itu, ya suka tidak suka, senang tidak senang, di tengah-tengah masa kampanye saat ini Ridwan Kamil butuh Prabowo, butuh dukungannya. Butuh Jokowi juga, butuh support-nya. Jadi peran Prabowo dan Jokowi menjadi penting bagi Ridwan Kamil di Jakarta,” imbuhnya.
    Diketahui, Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo untuk makan malam bersama di Rumah Makan Garuda di daerah Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024) malam.
    Sehari berselang, Jumat (1/11/2024), Ridwan Kamil langsung bertolak ke Solo, Jawa Tengah, untuk menemui Jokowi.
    Ridwan Kamil menegaskan, pertemuannya dengan Prabowo Jokowi merupakan bentuk dukungan dari kedua elite politik tersebut.
    Ia meminta publik tidak berspekulasi lain terkait pertemuan tersebut.
    “Udah itu aja, jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung,
    ngapain
    diterima, diberi waktu eksklusif.
    Ngapain
    diposting di IG-nya masing-masing,” ujar Ridwan Kamil kepada
    Kompas.com
    di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).
    Menurut Ridwan Kamil, kesediaan Prabowo dan Jokowi meluangkan waktu untuk bertemu dengannya, bahkan mempublikasikan momen pertemuan tersebut di media sosial menjadi bukti kedua tokoh itu mendukungnya pada Pilkada Jakarta 2024.
    “Saya kan diposting di IG-nya Pak Jokowi, diposting di IG-nya Pak Prabowo, itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Didu: Darah Sulawesi Terus Konsisten Tegakkan Kebenaran

    Said Didu: Darah Sulawesi Terus Konsisten Tegakkan Kebenaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengunggah kebersamaannya dengan Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Meutya Hafid serta Jurnalis Senior Najwa Shihab. 

    Said Didu menyebut dirinya dan Meutya serta Najwa merupakan putera-puteri dari Sulawesi yang akan terus berupaya menegakkan kebenaran di posisi manapun.

    “Darah Sulawesi (Bu Menteri @meutya_hafid dan Mba @NajwaShihab), kami berupaya terus konsisten tegakkan kebenaran – di posisi apapun,” kata Said Didu, dalam akun X, Senin, (4/11/2024). 

    Diketahui, Said Didu merupakan pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan. Di masa kabinet Kerja Jokowi, Said Didu menjadi Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada 2014. 

    Setelah Sudirman Said dicopot pada 2016, Said Didu pun mundur dan mulai terlihat kritis terhadap kebijakan penguasa.

    Lewat akun media sosialnya, Said Didu yang pakar dalam bidang energi ini makin tersohor sebagai pengritik pemerintah.

    Sementara itu, Meutya Hafid merupakan wanita kelahiran 3 Mei 1978 (umur 46) Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Seorang wartawati dan politikus Indonesia.

    Meutya Hafid merupakan wanita berdarah Bugis Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo, Soppeng dari sang ayah, Anwar Hafid. 

    Sebelumnya Meutya menjadi Anggota DPR-RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Seorang kader Partai Golongan Karya, ia mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara

    Adapun Najwa Shihab merupakan seorang pemeran dan wartawan Indonesia berdarah campuran Bugis dan Arab. Lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. 

  • Dewan Oligarki Sang Presiden

    Dewan Oligarki Sang Presiden

    GELORA.CO – PRESIDEN Prabowo Subianto adalah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ada 17 partai politik yang bergabung dalam koalisi ini. Ada yang bergabung sejak proses pencalonan, dan ada pula yang bergabung setelah Presiden 08 menang.

    Partai koalisi Prabowo terdiri dari partai parlemen dan nonparlemen. Yang parlemen meliputi 7 partai, antara lain Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan nonparlemen meliputi 10 partai, yaitu PPP, PSI, Perindo, PBB, Gelora, Garuda, Buruh, Berkarya, Prima, dan PA.

    Prabowo adalah pimpinan eksekutif yang menguasai 470 kursi dari 580 anggota parlemen di Senayan. Dia presiden powerfull yang memegang 81 persen lebih kekuatan politik saat ini.

    Apa saja bisa dilakukan oleh Prabowo sebagai episentrum kekuatan politik lima tahun ke depan. Namun begitu, ia merasa masih perlu menjaga hubungan baik dan memelihara hubungan dengan partai-partai pendukung. 

    Pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pada Jumat, 1 November 2024, di Istana Negara, harus dibaca dalam relasi kuasa.

    Apalagi Prabowo yang menginginkan pertemuan rutin antara para pimpinan partai setiap habis salat Jumat, sekadar makan siang dan bertukar pikiran. Di sinilah sebenarnya kendali negara berada di tangan pimpinan partai parlemen.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Abdul Muhaimin Iskandar, Ahmad Syaikhu, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Prabowo sendiri. Orang-orang tersebutlah yang sesungguhnya dewan oligarki politik Indonesia kontemporer.

    Para anggota Kabinet Merah Putih dan anggota DPR RI adalah wayang yang menjalankan arah keputusan partai dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Mereka tak cukup nyali melawan arah keputusan ketua umum, bila tidak, malah jabatannya menjadi taruhan.

    Pada dekade terakhir, sulit menjumpai anggota dewan yang berani melawan keputusan partai, semacam tokoh Sri Bintang Pamungkas, atau Matori Abdul Jalil, atau Effendy Choirie, Fahri Hamzah dan lain sebagainya.

    Dengan sistem suara terbanyak dan kewenangan partai yang kuat, anggota dewan itu rerata memilih berdamai dengan pimpinan partai, walau terkadang bertentangan dengan common sense dan kepentingan publik. Mereka pasti ditertibkan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara, para politisi yang terpilih menjadi anggota dewan, mayoritas pengusaha yang lazim berhitung untung rugi. Arus pragmatis telah menjadi arus utama yang melumpuhkan idealisme di lembaga perwakilan sekarang.

    Kondisi ini yang telah mendorong segelintir orang memegang kendali kekuasaan. Mereka adalah pimpinan partai yang punya agenda Jumatan dengan presiden. Mereka pulah yang menentukan hitam putihnya negeri ini.

    Taklah salah, bila perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi dikritik semakin oligarkis. Memang faktanya, kata Jimly Asshiddiqie, partai kian membiru dan dinasti politik kian berkuasa.

    Prabowo pasti tak terlalu merisaukan perkembangan demokrasi oligarki. Asal seseorang yang berkuasa atas izin rakyat melalui pemilu yang demokratis. Ia tak mempermasalahkan. Bahkan, ia tak mau cawe-cawe terhadap hasil Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.

    Sebagai presiden yang punya relasi kuasa dengan 7 presiden sebelumnya, Prabowo mengerti betul hakikat kekuasaan itu. Dan ia telah membuktikan di depan mahkamah sejarah memperoleh kekuasaan dengan halal.

    Jadi, adanya dewan oligarki memang dibutuhkan. Dalam istilah Pak Surya, dewan itu semacam forum konsultasi presiden dengan pimpinan partai koalisi. Ini bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan kekuatan politik yang ada dalam orkestrasi kepemimpinan demi mewujudkan simfoni kebangsaan.

    Kendati forum itu tak dilembagakan secara formal, sesungguhnya kekuasaannya mirip dengan konsep ahlul halli wal’aqdi dalam khazanah politik Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Atau serupa dewan Walisongo dalam pembentukan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Ataupun sejenis dengan konsep wilayatul faqih dalam Republik Islam Iran, dan seterusnya.

    Mereka para tokoh setengah dewa yang punya otoritas moral politik untuk menentukan pemimpin. Mereka adalah para tokoh nasional yang sangat dihormati oleh sang khalifah atau sultan atau presiden yang berkuasa.

    Barangtentu, bangsa ini menaruh harapan besar terhadap kearifan dan kebijakan para pemimpin partai di atas. Dan dari 7 pimpinan partai koalisi, Pak Suryalah yang paling tak punya beban politis dan psikologis sebagai tokoh yang bukan anak buah presiden dalam kabinet.

    Publik boleh berharap pada Ketum Nasdem ini untuk bicara terbuka dan apa adanya mengenai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Meski publik juga tetap harus mengkonsolidasi kekuatan masyarakat sipil dari ormas yang telah dilumpuhkan melalui konsesi tambang oleh pemerintah. Semoga!

  • Khofifah Buka Debat dengan Pamer Penghargaan, Luluk Bahas Jamban Surabaya 3 November 2024

    Khofifah Buka Debat dengan Pamer Penghargaan, Luluk Bahas Jamban Surabaya 3 November 2024

    Khofifah Buka Debat dengan Pamer Penghargaan, Luluk Bahas Jamban
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 2,
    Khofifah Indar Parawansa
    , membuka debat kedua
    Pilkada Jatim
    dengan memamerkan sejumlah
    penghargaan
    yang diraihnya selama lima tahun masa kepemimpinannya, Minggu (3/11/2024). 
    Penghargaan
    tersebut ditampilkan Khofifah saat pembawa acara memberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misinya.
    “Hampir dua hari sekali kami mendapatkan penghargaan, baik internasional, nasional, maupun regional. Total ada 738 penghargaan,” ungkap Khofifah.
    Ia juga memaparkan total investasi yang berhasil dihimpun hingga akhir 2023, mencapai Rp 145 triliun.
    “Ini capaian tertinggi nilai investasi selama kami memimpin. Angka ini juga merupakan capaian nilai investasi terbaik kedua setelah DKI Jakarta,” tambahnya.
    Khofifah menekankan pertumbuhan ekonomi Jatim yang terus berkembang secara inklusif, sehingga mampu membuka banyak lapangan kerja.
    Pernyataan Khofifah tersebut direspons calon gubernur nomor urut 1,
    Luluk Nur Hamidah
    , saat menyampaikan visi misinya.
    Luluk mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya, masih terdapat 2.158.000 keluarga di Jatim yang belum memiliki
    jamban
    yang sehat dan bersih.
    Ia juga mencatat bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Jatim berada di peringkat ke-21 dari seluruh provinsi di Indonesia.
    “Apalah arti penghargaan jika masih banyak rakyat Jatim yang hidup dalam kemiskinan. Jangan pernah berbangga atas banyaknya penghargaan yang diterima, sementara rakyat Jatim masih banyak yang miskin, urus KTP susah, urus BPJS susah, urus izin juga susah,” tegas Luluk.
    Debat kedua Pilkada Jatim ini digelar di Grand City Surabaya pada Minggu (3/11/2024) malam, dengan mengusung tema “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif”.
    Debat diikuti oleh tiga pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada Jatim.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, diusung oleh partai tunggal PKB.
    Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, didukung koalisi 15 partai politik, termasuk PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Perindo, PPP, dan PKS, serta PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Prima.
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.