Xcloud.id

partai: Golkar

  • RUU Tax Amnesty Jilid III, Komisi XI DPR Sebut Tak Revisi Aturan Lama Nasional 19 November 2024

    RUU Tax Amnesty Jilid III, Komisi XI DPR Sebut Tak Revisi Aturan Lama Nasional 19 November 2024

    RUU Tax Amnesty Jilid III, Komisi XI DPR Sebut Tak Revisi Aturan Lama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    Komisi XI DPR
    RI
    Mukhamad Misbakhun
    mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) tidak akan merevisi undang-undang yang telah ada sebelumnya.
    RUU ini telah dimasukkan ke dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas pada 2025.
    “Jadi, kalau menurut saya, jika ada tax amnesty berikutnya, itu adalah jilid tiga,” kata Misbakhun usai acara diskusi Fraksi Partai Golkar bertajuk “Mencari Cara Ekonomi Tumbuh Tinggi” di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (19/11/2024).
    Misbakhun menjelaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah akan merumuskan kembali
    RUU Tax Amnesty
    jilid III ini.
    “Ya kita konsepkan kembali seperti apa? Pemerintah punya konsep seperti apa? Didiskusikan dengan DPR seperti apa? Nanti akan menjadi keputusan inisiatif siapa? Nah ini kan tinggal kita bicarakan,” ujarnya.
    Ia juga menekankan bahwa RUU Tax Amnesty tidak akan merevisi undang-undang sebelumnya.
    Menurutnya, beleid Tax Amnesty jilid I dan jilid II adalah dua aturan yang tidak saling berkaitan.
    “Jadi,
    one of regulation
    . Undang-undang Tax Amnesty pertama sudah tertutup. Pengampunan sukarela juga sudah tutup,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Misbakhun mengungkapkan bahwa RUU Tax Amnesty awalnya merupakan usulan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, bukan dari Komisi XI.
    Namun demikian, Komisi XI kemudian mengambil alih RUU tersebut untuk menjadi usulannya, mengingat urusan
    tax amnesty
    berkaitan dengan mitra kerja mereka, yaitu Kementerian Keuangan.
    “Nah itulah kemudian saya rapatkan internal dengan persetujuan semua anggota Komisi XI. Diputuskan bahwa Komisi XI untuk prolegnas prioritas meminta kepada Badan Legislasi melalui surat untuk dijadikan prolegnas prioritas yang diusulkan oleh Komisi XI,” ungkap Misbakhun.
    Diketahui, RUU Tax Amnesty telah resmi masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas 2025, yang dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia.
    Hal ini ditetapkan dalam rapat pembahasan mengenai daftar prolegnas prioritas 2025 dan prolegnas jangka menengah 2025-2029 yang berlangsung pada Senin (18/11/2024) sore.
    “(RUU Tax Amnesty) jadi masuk tadi,” ujar Doli kepada wartawan.
    Dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung hari ini juga ditetapkan bahwa RUU Tax Amnesty akan dibahas tahun depan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR: PPN 12 Persen Masih Wacana, Bakal Dibahas Sepulang Prabowo ke Indonesia

    DPR: PPN 12 Persen Masih Wacana, Bakal Dibahas Sepulang Prabowo ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR bidang ekonomi Adies Kadir menegaskan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, masih sebatas wacana. Kebijakan tersebut akan dibahas dan diputuskan Presiden Prabowo Subianto setelah pulang ke Indonesia dari rangkaian kunjungan ke luar negeri.

    “Jadi, kita tunggu saja pak presiden kembali. Jangan berandai-andai. Tidak usah kita berkonotasi yang nanti ada kenaikan begini, begitu. Pasti menteri keuangan pun kalau mengusulkan ke Pak Presiden ada dasar-dasarnya,” ujarnya di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Adies memastikan Presiden Prabowo akan memihak pada kepentingan masyarakat. Apalagi, kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

    “Kita lihat yang pasti kan Pak Presiden dalam menjalankan pemerintah selama 5 tahun intinya kan selalu tidak akan menyusahkan rakyatnya gitu kan. Seperti itu,” kata wakil ketua umum Partai Golkar tersebut.

    Adies mengimbau publik agar menunggu keputusan pasti dari Presiden Prabowo. Menurut dia, bakal ada pembahasan dengan DPR jika sudah diputuskan oleh Prabowo.

    “Kita tunggu saja, belum (ada keputusan resmi). Tentunya kalau ada begitu kan, ada pembahasan juga dengan DPR. Kita tunggu sajalah,” imbuh dia.

    Adies menjelaskan, jika nanti PPN mengalami kenaikan, pasti memiliki pertimbangan dan bakal dihitung dan dikalkulasi secara matang sehingga tidak merugikan rakyat.

    “Jadi, kalau pun ada kenaikan pasti akan diatur sebagaimana mestinya. Namun, ini kan belum, masih menunggu presiden. Jadi kita tunggu saja seperti apa nanti,” pungkas Adies.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan kesiapan implementasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

    “Kami sudah membahas bersama bapak/ibu sekalian, lalu sudah ada undang-undangnya. Kita perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tetapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri Mulyani.

  • Didukung Jokowi, Golkar Jakarta Sesumbar Sebut RIDO Menang 57 Persen

    Didukung Jokowi, Golkar Jakarta Sesumbar Sebut RIDO Menang 57 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pencoblosan di pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari lagi. Termasuk di dalamnya pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta yang diikuti tiga kontestan.

    Menjelang pemungutan suara yang sudah di depan mata itu, optimisme para pendukung calon semakin meningkat. Begitu juga dengan Partai Golkar yang mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Wakil Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ashraf Ali bahkan mengaku bahwa hitungan internal Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sudah menyatakan bahwa pasangan nomor urut 1 itu menang Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Menurut hitungannya, RIDO akan menang dengan angka mencapai 57 persen.

    “Ya insya Allah di atas 50 persen, saya memprediksi 57 persen ya itungan kita,” ujarnya kepada wartawan usai memberikan arahan dalam Bimtek kepada saksi-saksi di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, dilansir jawapos, Selasa (19/11).

    Hitungan angka 57 persen itu, kata Ashraf, dapat diketahui berdasarkan ribuan saksi luar yang sejak kemarin sudah turun ke lapangan mengkampanyekan pasangan RIDO.

    Ia menerangkan, total ada 30.000 saksi yang dibentuk dari 15 partai. Saksi luar yang dibentuk sejumlah TPS 14.944 orang sedangkan sisanya saksi dalam yang nantinya akan menjaga TPS.

    “Nah (saksi luar) itu juga meyakinkan sekali lagi kepada warga untuk kiranya bisa memilih RIDO sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan argumentasi yang sudah dibekali kepada mereka bahwa RIDO lah yang tepat karena punya pengalaman punya kemampuan track record secara akhlak, baik dan sebagainya,” tutur Ashraf.

  • KPK Tepis Kabar Tetapkan Tersangka Baru Kasus E-KTP: Belum Ada Tambahan

    KPK Tepis Kabar Tetapkan Tersangka Baru Kasus E-KTP: Belum Ada Tambahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis kabar soal penetapan tersangka baru dalam kasus pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Kabar itu sebelumnya sempat disampaikan anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa seusai diperiksa dalam kasus tersebut.

    “Informasi yang kami dapatkan sampai saat ini untuk tersangka e-KTP masih dua orang yang sedang berjalan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Dua tersangka yang dimaksud, yakni Paulus Tannos (PT) dan Miryam S Haryani (MSH). Paulus saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan tengah dicari keberadaannya.

    “Masih perkara yang lama dengan inisial PT dan MSH baru dua itu. Belum ada tambahan lagi,” tutur Tessa.

    Diketahui, tim penyidik KPK telah memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Selasa (19/11/2024). Dia dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP.

    Seusai pemeriksaan, Agun mengaku diperiksa KPK terkait kasus e-KTP. Dia menyebut diperiksa untuk tersangka dalam kasus tersebut.

    “Hari ini saya menerima panggilan seperti biasa kasus yang 15 tahun yang lalu, KTP elektronik untuk tersangka baru,” kata Agun seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Agun enggan membeberkan soal identitas tersangka tersebut. Dia hanya menyebut, pemeriksaannya kali ini untuk dua tersangka kasus e-KTP.

    “Yang terkait saya, saya hanya diminta keterangan untuk dua tersangka baru,” ungkapnya.

  • KPK Gali Keterangan Agun Gunandjar untuk 2 Tersangka Baru Kasus E-KTP

    KPK Gali Keterangan Agun Gunandjar untuk 2 Tersangka Baru Kasus E-KTP

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Selasa (19/11/2024). Dia dimintai keterangan untuk dua tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP.

    Seusai pemeriksaan, Agun mengaku diperiksa KPK terkait kasus e-KTP. Dia menyebut diperiksa untuk tersangka dalam kasus tersebut.

    “Hari ini saya menerima panggilan seperti biasa kasus yang 15 tahun yang lalu, KTP elektronik untuk tersangka baru,” kata Agun seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Agun enggan membeberkan soal identitas tersangka tersebut. Dia hanya menyebut, pemeriksaannya kali ini untuk dua tersangka kasus e-KTP.

    “Yang terkait saya, saya hanya diminta keterangan untuk dua tersangka baru,” ungkapnya.

    Sementara itu, dari pihak KPK menyampaikan pemeriksaan terhadap Agun dalam kasus e-KTP untuk tersangka berinisial PT dan MSH. Dari informasi yang dihimpun mereka, yakni Dirut PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos (PT) dan mantan anggota DPR Miryam S Haryani (MSH). Paulus diketahui masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan dicari keberadaannya.

    Miryam diketahui sudah menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK terkait kasus e-KTP, Selasa (13/8/2024). Berdasarkan pantauan, Miryam terlihat keluar meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta sekitar pukul 16.50 WIB. Awak media yang meliput mencoba menanyakan terkait materi pemeriksaan kali ini.

    Hanya saja, Miryam bungkam kepada awak media. Dia memilih langsung meninggalkan lokasi.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan pemeriksaan Miryam untuk mendalami pengetahuannya soal pengadaan e-KTP. Miryam dinilai memiliki informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengusut kasus tersebut.

    “Hari ini yang bersangkutan diperiksa dan didalami terkait pengetahuan yang bersangkutan seputar pengadaan e-KTP,” ujarnya.

  • 3 Diperiksa KPK, Anggota DPR Sebut Ada 2 Tersangka Baru Kasus E-KTP Nasional

    3 Diperiksa KPK, Anggota DPR Sebut Ada 2 Tersangka Baru Kasus E-KTP Nasional

    Diperiksa KPK, Anggota DPR Sebut Ada 2 Tersangka Baru Kasus E-KTP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota DPR RI
    Agun Gunandjar
    Sudarsa mengatakan, ada 2 tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau
    e-KTP
    .
    Hal tersebut diungkapkan Agun usai memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
    “Hari ini saya menerima panggilan seperti biasa kasus 15 tahun yang lalu, KTP Elektronik untuk tersangka baru. Saya kan hanya diminta keterangan untuk 2 tersangka baru (kasus korupsi e-KTP),” kata Agun saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa.
    Agun enggan mengungkapkan identitas dua tersangka tersebut. Ia mengatakan, KPK yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan identitas dua tersangka tersebut.
    “Pokoknya ada tersangka baru. Sudah masuk proses penyidikan. Kalau sudah masuk penyidikan tanya Jubir (KPK),” ujar politikus Partai Golkar itu.
    Agun mengatakan, pemeriksaan yang dijalaninya cukup singkat lantaran penyidik hanya meminta konfirmasi.
    “Singkat saja pemeriksaan kasus yang dulu karena kasusnya sama 15 tahun yang lalu saya masih hafal,” ucap dia.
    Kasus
    E-KTP
    sudah bergulir sejak lama dan telah menjerat sejumlah pihak sebagai tersangka, salah satunya adalah mantan Ketua DPR
    Setya Novanto
    .
    Praktik korupsi dalam proyek e-KTP diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bamsoet Ingatkan Ego Sektoral Bisa Akibatkan Industri Manufaktur Mati Suri

    Bamsoet Ingatkan Ego Sektoral Bisa Akibatkan Industri Manufaktur Mati Suri

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengingatkan ego sektoral yang mengemuka sekarang ini ibarat perangkap yang bisa menyebabkan industri manufaktur dalam negeri mati suri dan tidak mampu menyerap angkatan kerja. Ia meminta masalah ini segera diakhiri oleh para menteri ekonomi di Kabinet Merah Putih. Dibutuhkan kebijakan industrial yang lebih komprehensif untuk memberi ruang bagi sektor industri dalam negeri untuk terus bertumbuh dan berkemampuan menyerap angkatan kerja.

    “Contoh kasus paling mencolok tentang ego sektoral adalah kebijakan tata-niaga atau ekspor-impor yang nyata-nyata berlawanan dengan kehendak memperkuat kontribusi industri dalam negeri bagi pertumbuhan ekonomi. Impor produk manufaktur yang tidak terkendali menyebabkan produktivitas industri manufaktur dalam negeri turun ke titik terendah. PT Sritex, PT Sepatu Bata, dan puluhan perusahaan industri manufaktur lainnya yang sudah berhenti berproduksi adalah contoh kasus atau korban dari perilaku ego sektoral institusi pemerintah,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (19/11/24).

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, rancangan kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per Januari 2025 pun layak dilihat sebagai contoh kasus lain tentang perilaku ego sektoral. Sudah pasti niatnya adalah menaikkan penerimaan negara dari pajak, namun eksesnya cukup menakutkan. Harga barang dan jasa otomatis naik di tengah kecenderungan melemahnya daya beli masyarakat. Apabila daya beli masyarakat terus dibuat lemah, target menaikkan penerimaan negara dari PPN rasanya sulit diwujudkan.

    “Selain itu, sektor industri dalam negeri pun akan menerima ekses dari melemahnya konsumsi publik yang sudah terkonfirmasi oleh data tentang deflasi beberapa bulan terakhir ini. Bahkan, dengan naiknya PPN menjadi 12 persen, sumbangan konsumsi masyarakat atau rumah tangga bagi pertumbuhan ekonomi pun akan melemah sebagai konsekuensi logis dari melemahnya daya beli orang kebanyakan,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 Bidang Hukum & Keamanan ini menguraikan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja per Februari 2024 sebanyak 149,38 juta. Jumlah tersebut mencerminkan kekuatan konsumsi masyarakat. Sayangnya, sebagian dari jumlah ini sudah tidak bekerja lagi karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “PHK banyak terjadi di sektor manufaktur. Sebelumnya, dilaporkan bahwa sektor manufaktur Indonesia menyerap 18,82 juta tenaga kerja. Faktanya cukup memprihatinkan karena sudah puluhan ribu pekerja di sektor ini di-PHK, karena pabrik tempat mereka bekerja berhenti berproduksi,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

  • Politisi Golkar puji Prabowo pelajari makan bergizi gratis di Brasil

    Politisi Golkar puji Prabowo pelajari makan bergizi gratis di Brasil

    Surabaya (ANTARA) – Politisi muda Partai Golkar, Bayu Airlangga memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengirim tim ke Brasil untuk mempelajari program makan bergizi gratis bagi anak-anak.

    Bayu di Surabaya, Selasa menyebut inisiatif tersebut sebagai langkah brilian yang akan membawa dampak nyata dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.

    “Ini bukan sekadar program, tapi solusi nyata untuk generasi masa depan. Presiden Prabowo paham bahwa mengatasi kelaparan dan gizi buruk adalah fondasi utama membangun bangsa yang kuat,” ujar Bayu.

    Bayu melihat keputusan untuk belajar dari Brasil, yang sukses menjalankan program serupa, sebagai bukti bahwa pemerintah serius menangani isu gizi dan kesejahteraan anak.

    Menurutnya, program ini tidak hanya relevan tetapi juga sejalan dengan tema besar G20 tahun 2024 yakni memerangi kemiskinan dan kelaparan.

    “Brasil telah menunjukkan bagaimana program makan bergizi gratis bisa berjalan efektif. Belajar dari yang terbaik adalah langkah cerdas, brilian, dan saya yakin ini akan membawa perubahan signifikan di Indonesia,” kata Bayu.

    Bayu menekankan bahwa masalah gizi buruk di Indonesia tak bisa dianggap sepele. Menurutnya, program ini akan langsung menyasar akar permasalahan, yakni kemiskinan dan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi.

    “Ketika anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, itu bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal masa depan. Anak-anak yang sehat adalah aset bangsa,” ujar Bayu.

    Ia juga mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang menyoroti pentingnya negara mampu memberi makan rakyatnya sendiri.

    “Pesan beliau sangat jelas, kemajuan ekonomi tidak ada artinya jika rakyatnya masih kelaparan. Ini adalah refleksi dari kepemimpinan yang peka terhadap kebutuhan rakyat,” tambahnya.

    Sebagai politisi muda yang peduli pada isu pembangunan manusia, Bayu memastikan Partai Golkar siap mendukung penuh program strategis ini. Ia berharap, tim yang dikirim ke Brasil dapat segera membawa pulang pembelajaran yang bisa diterapkan di Indonesia.

    “Kami di Golkar selalu mendukung kebijakan yang pro-rakyat. Program makan bergizi ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.

    Bayu optimistis, program makan bergizi gratis ini akan menjadi game-changer dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mengurai Alasan Erwan Pilih Berkampanye Bareng Adhitia Dibanding Paslon Lain di Cimahi

    Mengurai Alasan Erwan Pilih Berkampanye Bareng Adhitia Dibanding Paslon Lain di Cimahi

    JABAR EKSPRES – Kebersamaan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan dan Calon Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira dalam setiap kampanye di Kota Cimahi, banyak menibulkan pertanyaan.

    Pasalnya, diketahu jika Erwan diusung menjadi Calon Wakil Gubernur Jabar oleh Partai Golkar yang diketahui mengusung pasangan Dikdik S. Nugrahawan-Bagja Setiawan sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.

    Kebersamaan keduanya tidak hanya sebatas berkampanye di lapangan, bahkan saat berkampanye di media sosial pun, Erwan dan Adhitia tampak bersama dan saling memberikan dukungan satu sama lain.

    Terbaru atau pada Kamis, 14 November 2024, tampak Erwan dan Adhitia sama-sama hadir di Lapangan Gunung Bohong Kota Cimahi, membuka Kompetisi Sepak Bola Usia Dini, memperebutkan tiket kompetisi ke Thailand. Setelah sebelumnya mereka juga melakukan live Tik-Tok, dan blusukan ke Pasar Antri bersama.

    Baca Juga: Kolaborasi Digital Adhitia Yudisthira dan Erwan Setiawan di TikTok, Perkuat Dukungan Menuju Pilkada

    Menanggapi kebersamaan Erwan dan Adhitia dalam setiap kampanye di Kota Cimahi, Analis Politik Instrat Henry Baskoro menduga, jika langkah Erwan kemungkinan besar adalah hasil dari perhitungan politik yang matang.

    Menurut Henry, dengan luas wilayah dan kompleksitas politik di Jawa Barat, maka calon gubernur dan wakil gubernur perlu mengambil langkah strategis untuk menjaga dan memperlebar keunggulan, termasuk dengan memutuskan kepala daerah mana yang bisa memberikan dampak positif dalam mendongkrak popularitas.

    ”Saya rasa, Erwan memanfaatkan data elektoral untuk melihat di mana kolaborasi yang paling menguntungkan di antara kandidat (Paslon Pilkada Cimahi) yang ada,” ungkapnya, kepada wartawan, baru-baru ini.

    Henry menilai, kolaborasi Erwan-Adhitia didorong oleh manfaat elektoral yang diharapkan dapat diperoleh ketiaka bergandengan dengan pasangan Ngatiyana- Adhitia. Yang diketahui jika pasangan ini telah menggaet dukungan signifikan di kalangan pemilih Cimahi.

    Baca Juga: Golkar Akui, Adhitia Yudisthira Tokoh Muda yang Mumpuni Bawa Cimahi Lebih Maju

    ”Dengan begitu, langkah Erwan ini adalah strategi berbasis data yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatannya di kota-kota kunci di Jawa Barat, termasuk Cimahi, demi menjaga dan memperlebar keunggulannya di Pilgub Jabar,” terangnya.

  • Pengamat Baca Ada Rivalitas dengan Megawati di Balik Dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil di Jakarta

    Pengamat Baca Ada Rivalitas dengan Megawati di Balik Dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil di Jakarta

    TRIBUNJAKARTACOM – Presiden ke-7 RI, Jokowi sampai terbang ke Jakarta untuk mendukung Cagub nomor 1, Ridwan Kamil.

    Eks Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu rela turun gunung mengampanyekan paslon nomor 1 itu demi mengalahkan pesaing terkuat, paslon jagoan PDIP, Pramono Anung-Rano Karno.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, membaca alasan di balik dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta itu.

    Menurut Jamil, sapaan karibnya, Jokowi ogah paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kalah dari Pram-Rano yang didukung PDIP.

    Hal itu menegaskan rivalitas Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang sudah menjadi rahasia umum.

    “Jadi, pertemuan Jokowi dengan RK tampaknya membahas cara mendongkrak elektabilitas RK-Suswomo agar kembali unggul atas Pramono Anung-Rano Karno.  Indikasi itu terlihat jelas dengan ikutnya relawan Jokowi dalam pertemuan tersebut,” kata Jamil, Senin (18/11/2024).

    “Hal itu memperkuat dugaan adanya rivalitas Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri,” lanjutnya.

    Terlebih, peluang paslon PDIP menang memang terlihat di Jakarta dan Jawa Tengah.

    Berbeda halnya dengan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana paslon yang diusung KIM Plus relatif aman. Elektabilitas paslon yang diusung KIM Plus jauh meninggalkan elektabilitas paslon yang diusung PDIP.

    “Jadi, bagi Jokowi Jatim dan Sumut sudah relatif aman. Karena itu, Jokowi akan konsentrasi mengamankan paslon KIM Plus di Jakarta dan Jateng agar tetap unggul melawan paslon PDIP.”

    “Kiranya itulah pertimbangan Jokowi menemui RK. Jokowi ingin memastikan RK menang di Jakarta,” paparnya.

    Namun, Jamil menyebut ambisi Jokowi itu tampaknya tak mudah.

    Sebab, Pramono-Rano sudah mendapat dukungan dari  relawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    “Dukungan anak abah dan Ahoker berpeluang besar akan semakin mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano,” kata dia.

    Karenanya, Jamil menyebut kehadiran Jokowi di Jakarta tidak serta merta dapat mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.

    Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya berasal pemilih rasional.

    “Bagi kelompok pemilih ini Jokowi bukanlah siapa-siapa. Mereka tak akan berubah pilihan hanya kedatangan Jokowi ke Jakarta.

    Karena itu, sulit bagi Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas RK disisa waktu yang sudah singkat. Kehadiran Jokowi ke Jakarta justru dapat mempermalukan dirinya bila nantinya RK kalah dalam Pilkada Jakarta,” ujar Jamil.

    Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi tengah mempertaruhkan reputasinya dengan cawe-cawe di Jakarta.

    “Reputasinya akan turun ke titik nadir bila nantinya RK kalah. Pertaruhan yang sangat luas biasa bukan,” ujarnya.

    Jokowi Dukung Ridwan Kamil

    Sebelumnya dieritakan, Jokowi bertemu dengan Ridwan Kamil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Jokowi terang-terangan mengutarakan dukungannya untuk Ridawan Kamil bisa memimpin Jakarta.

    “Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekan jehak. Saya ulangi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak,” tuturnya.

    Jokowi bilang, Ridwan Kamil punya rekam jejak baik sebagai Wali Kota Bandung dan dalam skala lebih luas, politikus Golkar ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Selain itu, Ridwan Kamil juga dinilai menguasai keilmuan yang relevan untuk memimpin kawasan perkotaan seperti Jakarta.

    Sebab, Ridwan Kamil yang akrab Kang Emil itu lulusan Teknik Arsitektur ITB dan meraih gelar master di bidang urban design dari Berkeley.

    “Dalam urban design, ada ilmu perencanaan kota, landscape kota, dan sebagainya. Artinya, secara rekam jejak ada, secara ilmu ada. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?,” kata Jokowi.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini pun mengajak para relawan dan simpatisan pasangan RIDO untuk bergerak mengkampanyekan pasangan nomor urut 1 ini.

    Pasalnya, masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 kurang dari seminggu lagi atau hanya sampai 23 November mendatang.

    “Jika kita bergerak bersama dengan semangat yang benar, Insyaallah Jakarta bisa seperti Pilpres dulu, bayangkan, kita hanya akan mendapat 51 persen, tapi ternyata hasilnya 58,5 persen,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya