Xcloud.id

partai: Golkar

  • Profil Calon Wali Kota dan Wakil di Pilkada Tangerang Selatan, Siapa Bakal jadi Tangsel 1?

    Profil Calon Wali Kota dan Wakil di Pilkada Tangerang Selatan, Siapa Bakal jadi Tangsel 1?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan telah menetapkan dua pasangan calon yang akan berlaga dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel 2024.

    Kedua pasangan ini akan bertarung di Pilkada Tangsel pada 27 November 2024.

    Kedua paslon tersebut adalah Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, dan Ruhamaben-Shinta Wahyuni Chairuddin.

    Berikut profil lengkap dari calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali kota Tangsel

    1. Benyamin Davnie

    Drs. H. Benyamin Davnie lahir 1 September 1958 adalah Wali Kota Tangerang Selatan sejak 26 April 2021.

    Dia juga mantan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode mendampingi Wali Kota Airin Rachmi Diany yang menjabat sejak 20 April 2011 hingga 20 April 2021.

    Dilansir dari laman ICW, Benyamin Davnie, akrab disapa Bang Ben memulai karirnya dengan menjabat sebagai Staff Pelaksana dan Kasubag Kependudukan kabupaten Tangerang.

    Tahun 1988, Benyamin terpilih sebagai Camat Ciledug Kabupaten Tangerang. Lalu pada tahun 1991, dia menjadi Kepala Bagian Humas Kabupaten Tangerang, selanjutnya  pada tahun 1993 dan 1995, dia terpilih sebagai Camat untuk daerah Cisoka dan Tigaraksa.

    Sepanjang tahun 1998 – 2002, Benyamin Davnie menjabat Kabag Tata Pemerintahan Kab. Tangerang, Kabag. Bina Wilayah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Asisten Daerah Tata Pradja (ASDA 1), Kepala BAPEDA Kabupaten Tangerang.

    Sebelum menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, dia pernah mengikuti Pemilihan umum Gubernur Banten 2006 sebagai calon wakil gubernur namun kalah.

    Pendidikan

    SDN 6 Tangerang (1970)
    SMPN 6 Tangerang (1973)
    SMA Negeri 1 Tangerang (1976)
    S1 (sarjana) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Sumedang (1982)
    Karier
    Tenaga Kerja Sukarela Pemkab. Tangerang, tahun 1980
    Staf Pelaksana pada Pemkab.Tangerang, tahun 1983
    Kasubag Kependudukan Bagian Pemerintahan Kabupaten Tangerang, tahun 1986
    Camat Ciledug dan Cisoka Kabupaten Tangerang, tahun 1988
    Kepala Bagian Humas Kabupaten Tangerang, tahun 1991
    Camat Cisoka Kabupaten Tangerang, tahun 1993
    Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tahun 1995
    Kabag. Tata Pemerintahaan Kabupaten Tangerang, tahun 1998
    Kabag. Bina Wilayah Kabupaten Tangerang, tahun 1999
    Kabag. Organisasi Kabupaten Tangerang, tahun 2002
    Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, tahun 2003
    Asisten Daerah Tata Pradja (ASDA 1) Kabupaten Tangerang, tahun 2004
    Kepala BAPPEDA Kabupaten Tangerang, tahun 2005
    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, tahun 2011
    Walikota Tangerang Selatan, tahun 2021 – sekarang

    2. Pilar Saga Ichsan

    Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars. adalah politikus asal Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan sejak 26 April 2021.

    Dilansir dari laman resmi ICW, Pilar Saga Ichsan adalah seorang arsitek, pengusaha dan politisi Indonesia. Pilar aktif di Klub Sepak Bola Perserang, Karang Taruna Provinsi Banten, Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Banten. Selain itu, dia juga menjadi pimpinan di organisasi seperti di DPP Mahasiswa Pancasila sebagai Ketua Umum dan di DPP Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) sebagai Ketua Harian.

    Pilar Saga adalah bagian dari keluarga Ratu Atut di Banten. Dia merupakan anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Ratu Tatu adalah adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sekaligus kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan dua periode Airin. Dengan demikian, Pilar tak lain keponakan Ratu Atut dan Airin. 

    Pada pertarungan Pilkada Tangsel 2020 Pilar Saga maju sebagai calon Wakil Wali Kota Tangsel mendampingi Benyamin Davnie.

    Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan diusung oleh partai Golkar, dan tahun ini mereka kembali mencalonkan diri menjadi Cagub dan Cawagub.

    Profil

    Nama: H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars.
    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 14 Mei 1991

    Agama: Islam
    Alamat: Kota Tangerang Selatan, Banten

    Pendidikan Terakhir: S2
    Pekerjaan:

    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Periode 2021 – 2025

    RIWAYAT PENDIDIKAN

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS PARAHYANGAN FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR
    M.Ars
    2016
    2021

    2
    S1
    UNIVERSITAS PARAHYANGAN FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR
    S.T
    2008
    2013

    3
    SMA
    SMAN 3 BANDUNG
    –
    2005
    2008

    4
    SMP
    SMPN 5 BANDUNG
    –
    2002
    2005

    5
    SD
    SDN BANJARSAR 05 BANDUNG
    –
    1996
    2002

    RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
    MONASH COLLEGE MELBOURNE, AUSTRALIA
    2015
    2016

    RIWAYAT ORGANISASI

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    Australia – indonesia youth association
    Anggota
    2015
    2016

    2
    Osis LIV SMAN 3 Bandung
    Wakil Ketua Divisi III
    2006
    2007

    3
    Himpunan Mahasiswa Jurusan Arsitektur UNPAR
    Anggota Divisi Kesejahteraan
    2010
    2011

    4
    Klub Sepakbola PERSERANG Banten
    Ketua Umum
    2016
    2024

    5
    DPP Mahasiswa Pancasila
    Ketua Umum
    2016
    2024

    6
    PD Angkatan Muda Partai Golkar DPD Provinsi Banten
    Ketua
    2018
    2023

    7
    Angkatan Muda Partai Golkar DPD Provinsi Banten
    Ketua
    2018
    2023

    8
    FOSBBI Provinsi Banten
    Ketua
    2018
    2023

    9
    PSSI Asprov Banten
    Exco
    2020
    2023

    10
    Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Banten
    Anggota
    2017
    2024

    11
    Bandung Karate Klub Provinsi Banten
    Ketua Dewan Penasehat
    2019
    2024

    12
    Perhimpunan Pejelajah Alam Jamadagni Bandung
    Ketua MPA
    2019
    2024

    13
    Federasi Arum Jeram Indonesia Kota Serang
    Ketua
    2019
    2024

    14
    PERBAKIN Kota Serang
    Wakil Bendahara
    2017
    2021

  • Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov Banten memiliki dua calon gubernur dan cawagub untuk pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Kedua cagub itu yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, dan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.

    Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi diusung oleh PDIP, sedangkan Andra Soni dan Achmad Dimyati diusung oleh partai Golkar.

    Berikut profil pasangan cagub Banten tersebut

    1. Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.

    Dr. Hj. Airin Rachmi Diany., SH., MH. adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode dari tahun 2011-2021. Selama 10 tahun menjadi Wali Kota, Airin telah menorehkan banyak prestasi dan kemajuan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kini, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik di Provinsi Banten.

    Wanita kelahiran Banjar, 28 Agustus 1976 ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Semasa kuliah, Airin pernah menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung (1995) dan Mojang Provinsi Jawa Barat (1995). Kemudian, ia mengikuti pemilihan Puteri Indonesia 1996 dan berhasil meraih gelar Puteri Indonesia Favorit serta Puteri Indonesia Pariwisata

    Profil
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, Tanggal Lahir : Banjar, 28 Agustus 1976
    Agama : Islam
    Alamat : Kota Tangerang Selatan, Banten
    Pendidikan Terakhir : S3
    Pekerjaan : Wiraswasta

    PENDIDIKAN
    1. SMAN 20 Bandung (1991-1994)
    2. S1 Universitas Parahyangan Bandung (1994-1999), Gelar Sarjana Hukum
    3. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2000-2002), Spesialis Satu
    4. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2003-2005), Gelar Magister Hukum
    5. S3 Universitas Padjajaran Bandung, (2019-2023), Gelar Doktor

    Riwayat Organisasi
    1. Ketua Bidang Perempuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar (2019-2024)
    2. Ketua Partai Golkar Tangerang Selatan (2020-2025)
    3. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Banten (2024-2028)
    4. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (2016-2020)
    5. Ketua PMI Kota Tangerang Selatan (2009-2024)

    Dilansir dari antara, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Airin Rachmi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp304.791.666.069 atau setara Rp304 miliar. Sebagai calon kepala daerah, laporan tersebut disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2024.

    Harta kekayaan tersebut mencakup berbagai aset yang dimilikinya dan didominasi aset tanah serta bangunan dengan total senilai Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Serang, Bandung, Jakarta Barat, Padeglang, Jakarta Selatan, Tanggerang, dan lainnya.

    Tidak hanya aset properti, Airin juga memiliki transportasi dan mesin yang terdiri dari 19 unit mobil yang total nilai keseluruhan mencapai Rp3,5 miliar, harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, dan kas atau setara kas sekitar Rp3,2 miliar.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Airin Rachmi sesuai data LHKPN yang telah dilaporkan terhadap KPK.

    Tanah dan bangunan: Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar (128 properti)
    Alat transportasi dan mesin: Rp3.541.000.000 atau Rp3,5 miliar (19 unit transportasi)
    Harta bergerak lainnya: Rp900.000.000
    Surat berharga: Tidak ada laporan
    Kas dan setara kas: Rp3.263.000.000
    Harta lainnya: Tidak ada laporan
    Utang: Tidak ada laporan
    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp304.791.666.069

    2. Ade Sumardi

    Ade Sumardi merupakan cawagub yang mendampingi Airin. Dia lahir pada 27 Juli 1972. Dia menempuh pendidikan di Universitas Islam Nusantara.

    Sebelumnya Ade menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak, Banten selama dua periode berturut-turut yaitu pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Tidak hanya menjadi pejabat eksekutif, Ade juga memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif.

    Pada tahun 2009, Ade terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Kesuksesannya dalam legislatif tidak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Ade Sumardi juga terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten untuk periode 2024-2029.

    Ade juga memiliki peran yang signifikan di partai politik. Pada tahun 2019, dia dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten hingga saat ini.

    Dilansir dari antara, berbeda dengan pasangan politiknya, yakni Airin Rachmi yang memiliki harta kekayaan mencapai ratusan miliaran, terpantau Ade Sumardi hanya memiliki jumlah kekayaan sebesar Rp1,2 miliar.

    Berdasarkan data terakhir yang dirilis, jumlah kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset, seperti tanah dan bangunan yang berjumlah Rp430 juta.

    Lalu, terdapat alat transportasi dan mesin senilai Rp750 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp257 juta, dan kas atau setara kas senilai Rp72 juta.

    Dalam laporannya, Ade pun tercatat memiliki hutang yang ditanggung sebesar Rp216 juta. Oleh sebab itu, jumlah harta yang bernilai Rp1,5 menyusut menjadi Rp1,2 setelah dikurangi oleh jumlah hutang yang dimilikinya.

    Selengkapnya, berikut adalah rincian jumlah harta kekayaan Ade Sumardi sesuai data LHKPN yang disampaikan tanggal 28 Maret 2024.

    1. Tanah dan bangunan: Rp430.150.000

    Tanah seluas 4588 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp60.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 200 m2/135 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp50.000.000
    Tanah seluas 733 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp20.000.000
    Tanah seluas 2487 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp24.870.000
    Tanah seluas 2973 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp35.000.000
    Tanah seluas 6191 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp90.280.000
    Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp150.000.000

    2. Alat transportasi dan mesin: Rp750.000.000

    Mobil, Toyota Camry Sedan tahun 2007, hasil sendiri Rp70.000.000
    Mobil, Toyoya Minibus tahun 2012, hasil sendiri Rp180.000.000
    Mobil, Honda Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp200.000.000
    Mobil, Toyota JEEP tahun 2019, hasil sendiri Rp300.000.000

    3. Harta bergerak lainnya: Rp257.000.000

    4. Surat berharga: Tidak ada laporan

    5. Kas dan setara kas: Rp72.895.999

    6. Harta lainnya: Tidak ada laporan

    Jumlah harta: Rp1.510.045.999

    7. Hutang: Rp216.467.581

    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp1.293.578.418

  • Survei LSI Denny JA: Dadang-Ali Syakieb Unggul pada Pilkada Bandung Bandung 21 November 2024

    Survei LSI Denny JA: Dadang-Ali Syakieb Unggul pada Pilkada Bandung Bandung 21 November 2024

    Survei LSI Denny JA: Dadang-Ali Syakieb Unggul pada Pilkada Bandung
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) di Pilkada Kabupaten Bandung mencatat, elektabilitas pasangan calon nomor urut 2, Dadang Supriatna–
    Ali Syakieb
    mencapai 53,4 persen.
    Angka tersebut mengungguli elektabilitas paslon nomur urut 1,
    Sahrul Gunawan
    –Gun Gun Gunawan sebesar 44,6 persen.
    Peneliti senior LSI Network Deny JA, M Khotib mengatakan, survei dilakukan pada 5–10 November 2024. Menggunakan metodologi standar multistage random sampling melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden secara acak dengan margin of error plus minus 2,9 persen.
    Menurut Khotib, keunggulan Dadang Supriatna–Ali Syakieb juga terpotret dari pemilih yang berkategori militan (strong supporters). Sebesar 36,7 persen mengaku pilihannya sudah mantap kepada paslon nomor urut 2.
    Sementara, lanjut Khotib, pemilih militan yang mengaku mantap kepada Sahrul–Gun Gun 30,7 persen, turun dari sebelumnya 34,6 persen. Sebaliknya, strong supporters kepada Dadang- Ali Syakieb naik dari sebelumnya 33,9 persen ke 36,7 persen.
    “Data ini harus menjadi warning buat
    Sahrul-Gun Gun
    , karena punya trend turun, baik elektabilitas pasangan, maupun elektabilitas strong supportersnya,” ujar Khotib dalam rilisnya, Kamis (21/11/2024). 
    “Biasanya, calon yang punya trend turun ada kecendrungan turun lagi. Sementara, Pilkada tinggal kurang dari seminggu. Ini tidak mudah untuk rebound,” ungkapnya.
    Namun, Khotib menggingatkan, masih ada sekitar 32,6 persen publik di Kabupaten Bandung yang masuk dalam kategori soft supporters.
    Yaitu, gabungan pemilih yang sudah memilih tapi bisa berubah, dan mereka yang belum punya pilihan sama sekali.
    “Angka soft supporter sebesar 32,6 persen tersebut, biasanya sering kita sebut sebagai lahan tak bertuan. Mereka adalah pemilih cair yang masih bisa diperebutkan siapa saja. Inilah yang harus menjadi PR buat kedua paslon, siapa yang bisa mengambil pemilih cair yang paling banyak itulah pemenangnya,” ucap dia.
    Khotib juga menyampaikan sejumlah data penting yang menggambarkan keunggulan
    Dadang-Ali Syakieb
    .
    Salah satunya terlihat pada distribusi dukungan aneka segmen demografis, mulai dari gender, usia, tingkat pendidikan, penghasilan, profesi, pemilih ormas, pemilih partai. Termasuk, pemilih di setiap dapil dan kecamatan.
    Kecuali, kata Khotib, Sahrul–Gun Gun unggul di 4 kecamatan, yaitu Cileunyi, Soreang, Cimaung, dan Cangkuang.

    Selebihnya, dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, Dadang–Ali Syakieb unggul merata dan ada beberapa kecamatan yang keunggulannya tipis atau bersaing ketat.
    Sementara itu, pada segmen pemilih partai, dukungan sudah relatif solid kepada masing-masing paslon yang diusungnya.
    Misalnya, Dadang–Ali Syakieb yang didukung PKB, Gerindra, Nasdem, PDIP dan lainnya, pemilihnya sudah relatif solid.
    Begitu juga Sahrul–Gun Gun yang didukung Golkar dan PKS, pemilih kedua partai pengusung itu juga sudah solid ke calon yang didukungnya.
    “Kalau di segmen pemilih partai, data kita memperlihatkan soliditas pilihan kepada masing-masing kandidat yang didukungnya,” ujarnya.
    Khotib menegaskan, jika merujuk pada data survei terbaru LSI Denny JA ini, baik dari elektabiltias, strong supporters, dukungan aneka segmen demografis dan dapil serta kecamatan, maka potensi kemenangan lebih besar ada pada pasangan Dadang Supriatna – Ali Syakieb.
    Namun begitu, Khotib juga menyampaikan temuan data lain yang harus diwaspadai. Yaitu, masih tingginya angka kecendrungan mayoritas perilaku pemilih di Kabupaten Bandung terhadap money politic. Ada sekitar 50,4 persen publik yang menganggap money politic ini wajar.
    “Ini angka yang tidak kecil. Kalau perilaku pemilih yang berkategori seperti ini dimanfaatkan oleh kandidat dan timnya, pasti akan menjadi good news buat yang berkapital besar, dan badnews buat kandidat yang amunisinya pas-pas. Meskipun, jika itu dilakukan potensi risiko kena semprit Panwas cukup besar,” tegasnya.
    Survei LSI Denny JA
    juga memotret peta elektabilitas para calon gubernur di Kabupaten Bandung.
    Hasilnya, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul telak dengan 77,0 persen. Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie 9,6 persen, Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina 6,3 persen, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja 1,4 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

    Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Meskipun kenaikan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), DPR menilai pemerintah masih memiliki ruang hukum untuk menunda pemberlakuan PPN 12% tanpa perlu merevisi UU HPP.

    Penyebab utama DPR mendesak penundaan ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih tertekan. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, mengungkapkan pemerintah tidak perlu ragu untuk menunda bahkan menurunkan PPN 12%, karena dalam UU HPP sudah diatur mekanisme penentuan tarif PPN dalam kisaran 5% hingga 15%.

    “Tidak perlu revisi UU HPP, karena sudah ada mekanisme di dalam undang-undang,” kata Dolfie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ia menilai situasi ekonomi saat UU HPP disusun pada 2021 berbeda dengan keadaan ekonomi saat ini, yang tengah tertekan oleh inflasi dan daya beli masyarakat yang lesu.

    Senada dengan Dolfie, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan PPN 12%. Menurut Hanif, kebijakan ini dirasa membebani masyarakat, terutama dunia usaha dan UMKM, yang saat ini sedang berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi.

    “Ekonomi sedang lesu dan daya beli masyarakat terus tertekan. Tarif PPN ini akan dirasakan oleh semua orang, terutama kalangan UMKM dan masyarakat umum,” jelas Hanif.

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, juga menilai kebijakan tersebut kontraproduktif dengan kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama daya beli masyarakat, jika kenaikan PPN 12% tetap dilaksanakan.

    Beberapa anggota DPR lainnya, seperti Ahmad Najib Qodratullah dari Fraksi PAN, juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang kebijakan ini sebelum diputuskan. Ia menilai kebijakan kenaikan PPN tersebut bisa membebani masyarakat yang sudah menghadapi pelemahan ekonomi.

    Namun, Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengungkapkan keputusan terkait kenaikan PPN 12% sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Ia optimistis pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan terkait kebijakan ini.

    Selain itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan perubahan atau penundaan kebijakan PPN harus melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, mengingat kebijakan ini sudah diatur dalam UU HPP.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, mengimbau agar pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat terkait kenaikan PPN ini. Sosialisasi yang jelas penting agar masyarakat tidak salah paham tentang kebijakan tersebut, dan mengetahui sektor-sektor mana saja yang akan terkena dampak, serta sektor mana yang dikecualikan seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

    Kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari UU HPP yang disahkan pada 2021 dengan tujuan untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12% dapat menambah pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

  • Sering Digugat saat Blokir Situs Judi Online, Menkomdigi Siap Hadapi

    Sering Digugat saat Blokir Situs Judi Online, Menkomdigi Siap Hadapi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya siap menghadapi apabila mendapat gugatan dari masyarakat kala memblokir situs judi online.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut telah memblokir berbagai situs, aplikasi, hingga konten terkait judi online di berbagai platform.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan dalam aktivitas pemblokiran, pihaknya beberapa kali mendapatkan tuntutan dari pihak pemegang situs.

    “Kalau memang itu aduan dari masyarakat, kami akan tutup dan kami siap berhadapan jika digugat. Kami akan jelaskan kenapa situs-situs ini kita sinyalir terkait dengan giat judi online,” kata Meutya Hafid dalam konferensi pers capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Komdigi, Kamis (21/11/2024). 

    Meutya menambahkan, dalam periode 4 hingga 20 November 2024, sebanyak 104.819 konten perjudian terdeteksi di berbagai platform.

    Situs web dan alamat IP mendominasi dengan jumlah 92.940, diikuti oleh platform media sosial Meta (Facebook dan Instagram) yang mencatatkan 6.911 konten perjudian. 

    File sharing menjadi saluran berikutnya dengan 2.822 konten judi, sementara Google dan YouTube tercatat memiliki 1.308 konten sejenis.

    Platform X (sebelumnya Twitter) mencatatkan 691 konten, diikuti oleh Telegram dengan 99 konten, dan TikTok yang tercatat memiliki 48 konten perjudian.

    Tidak hanya itu, Meutya menuturkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Google dan Meta telah memblokir 8.000 kata sandi terkait judi online di Indonesia dalam periode 4 November-20 November 2024. 

    Adapun rinciannya adalah pemerintah sudah memblokir 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta.

    Politikus Partai Golkar ini menuturkan pemblokiran ini merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah guna memberantas judi online. Pasalnya pemerintah berniat untuk menghapus seluruh keyword terkait judi online di Indonesia.

    “Kami sudah bersurat ke Google. Kami juga sudah bersurat ke TikTok. Kami juga sudah bersurat ke Meta. Untuk bekerja sama menghapus keyword-keyword tersebut,” ujar Meutya.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyebut terdapat 8,8 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online. Angka tersebut termasuk 80 ribu anak di bawah umur yang melakukan praktik ilegal tersebut.

    Budi menambahkan, mayoritas pemain judi online adalah masyarakat yang berada di kalangan menengah ke bawah.

    Meski demikian, ada juga sekitar 97 ribu anggota TNI dan Polri yang bermain judi online. Pemerintah juga mencatat 1,8 juta pegawai swasta yang bermain judi online.

    Lebih lanjut, Budi pun menyampaikan bahwa pemerintah menemukan ada sekitar 80 ribu anak dibawah usia 10 tahun yang bermain judi online.

  • Pemerintah Minta Google hingga Meta Blokir Konten Judi Online – Page 3

    Pemerintah Minta Google hingga Meta Blokir Konten Judi Online – Page 3

    Mantan Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengungkapkan sebagai menteri yang memimpin Komdigi, dirinya akan lebih giat berkomunikasi dengan perusahaan teknologi, operator seluler, hingga penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir konten atau keyword terkait judi online di platform.

    “Nanti siang, kami tugaskan Dirjen Aptika untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari kami singkatnya itu,” kata dia.

    Tak hanya Google dan Meta, Meutya mengaku akan berkomunikasi dengan X alias Twitter untuk menangani konten terkait judi online di platform tersebut. Saat ini, dari 4-19 November 2024, konten judi online yang ditemui di X sebanyak 691 konten.

    Menteri yang merupakan politisi Partai Golkar ini curhat, ketika Komdigi menutup situs maupun aplikasi, kadang pihaknya berhadapan dengan tuntutan balik dari situs yang tak terima platformnya ditutup.

    “kami siap berhadapan jika digugat, kami akan menjelaskan kenapa situs-situs ini kami sinyalir terkait dengan kegiatan judi online,” kata Meutya Hafid.

  • Hasil Survei Pilkada Mahakam Ulu 2024: Nama Novita dan Mayang Bersaing Ketat

    Hasil Survei Pilkada Mahakam Ulu 2024: Nama Novita dan Mayang Bersaing Ketat

    Liputan6.com, Samarinda – Hasil survei terbaru Pilkada Mahakam Ulu 2024 mencatat nama Novita Bulan dan Owena Mayang bersaing ketat sebagai calon bupati. Kabupaten Mahakam Ulu sendiri adalah wilayah pedalaman paling ujung yang berada di ujung Sungai Mahakam Kalimantan Timur dan berbatasan dengan Negeri Jiran Malaysia.

    Hasil survei menunjukan Pilkada Mahakam Ulu menunjukan, Novita Bulan dan Owena Mayang Shari Belawan menempati posisi puncak dari hasil Lembaga Survei SeMART POLITICA yang dirilis, di ruang Mayestik Lantai 17, Hotel Aston Samarinda, Rabu (20/11/2024).

    Dijelaskan Direktur SeMART POLITICA, Gery Mohamad Iqbal kalau pihaknya menggunakan metodologi survei pengambilan sampel acak bertingkat, dengan total 440 respons dari 5 kecamatan dengan jumlah DPT seluruhnya, 27.869. Kemudian dari survei tersebut memiliki margin of eror sebesar 4,8%. Survei itu dilakukan pada 1-8 November 2024.

    “Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan instrumen kuesioner,” ucap Gery didampingi peneliti SeMART POLITICA, Eko Widoyono.

    Dari hasil survei yang dilakukan, SeMART POLITICA mencatat nama Novita Bulan meraih angka 40,3% sementara Owena Mayang Shari Belawan 36,3%, dan diposisi terakhir ada Yohanes Avun yang meraih 15,5% sebagai calon bupati Mahulu. Dari data tersebut, Novita dan Owena menjadi pemuncak yang dipastikan bersaing ketat, karena keduanya hanya berselisih tipis di angka 4%.

    Selain nama kandidat calon bupati, SeMART POLITICA juga mensurvei wakil calon bupati, yang mana nama Artya Fathra Marthin meraih 39,5%, Stanislus Liah 35,5%, Yohanes Juan Jenau 16,3%. Jika nama tersebut dipasangkan, maka Novita Bulan-Artya Fathra Marthin memuncaki hasil survei dengan rahian 42,0%. Sementara Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah meraih hasil 34,5%.

    Selain itu, survei SeMART POLITICA juga mencatat pasangan Novita Bulan-Artya Fahtra Marthin memiliki like tertinggi yang mencapai 84,5%. Sedangkan Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah mendapat like 77,3%.

    Meski demikian, pasangan Novita-Artya bisa saja tergeser dari posisi puncak karena hasil survei juga mencatat pengaruh besar politik uang.

    “Hasilnya, responden menjawab cukup berpengaruh (politik uang) dengan angka 46,5%,” ucap Gery.

    Dengan hasil survei politik uang, pilihan masyarakat tentu bisa sewaktu-waktu berubah karena hal tersebut. Karena responden mengaku kalau politik uang bisa cukup memengaruhi pilihan menentukan pasangan kepala daerah.

    Sebagai informasi, Pilkada Mahakam Ulu (Mahulu) 2024 diikuti sebanyak 3 pasangan calon (paslon).

    Nomor urut 1 pasangan Yohanes Avun dan Yohanes Juan Jenau yang diusung Partai Golkar dan PDI-Perjuangan.

    Nomor urut 2 didapat Novita Bulan–Artya Fathra Marthin diusung Partai Gerindra.

    Nomor urut 3 untuk Owena Mayang Shari–Stanislaus Liah yang diusung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Isu Politik Terkini: Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024 hingga SK Kepengurusan Partai Golkar

    Isu Politik Terkini: Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024 hingga SK Kepengurusan Partai Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini Beritasatu.com sepanjang Rabu (20/10/2024) diisi dengan beragam peristiwa, mulai dari apel siaga masa tenang Pilkada 2024 yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Bahlil Lahadalia menerima surat keputusan (SK) terkait kepengurusan Partai Golkar periode 2024 -2029.

    Berikut 5 isu politik terkini Beritasatu.com: 

    1. Wapres Pimpin Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024
    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin apel siaga masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

    Gibran berpesan agar para pengawas pemilu di Indonesia bisa menjaga amanat agar Pilkada Serentak 2024 bisa dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). 

    “Ini adalah pilkada terbesar yang pernah kita selenggarakan. Oleh sebab itu, kita harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak ini agar prosesnya berjalan baik dan lancar, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan aman, nyaman, luber, dan jurdil,” kata Wapres Gibran.

    2. Gibran Berikan Bantuan Penyelesaian kepada Pengadu ‘Lapor Mas Wapres’
    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan bantuan langsung pada 20 pengadu “Lapor Mas Wapres”.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, ada 400 lebih pengaduan yang disampaikan masyarakat dan akan dilakukan proses secara berkala.

    “Baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi rencananya 20 yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden dan kalau tidak salah ada dua atau tiga berhalangan hadir,” ujar Hasan di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/11/2024)

  • Ini alasan loyalis Anies, Geisz Chalifah tidak dukung RK-Suswono di PIlkada Jakarta

    Ini alasan loyalis Anies, Geisz Chalifah tidak dukung RK-Suswono di PIlkada Jakarta

    Sumber foto: http://surl.li/zeshuh/elshinta.com

    Ini alasan loyalis Anies, Geisz Chalifah tidak dukung RK-Suswono di PIlkada Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah mengatakan, pendukung Anies tidak mau mendukung Ridwan Kamil dan Suswono karena mereka menjadi bagian dari upaya menjegal Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024.

    “Anies kan Digagalkan dan kami marah tapi kami gak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah kami diam. Sekarang kondisinya kayak gini, kami mendukung Mas Pram dan Bang Doel. Kalau enggak terima dengan sikap dan pilihan kami ya silakan aja mereka (penjegal Anies) ngobrol sama tembok aja. Tidak usah kami layani,” kata Geisz Chalifah kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Menurut Geisz, sikap yang diambil pendukung Anies Baswedan adalah memberikan pelajaran bagi pihak-pihak yang merusak demokrasi. Juga terhadap mereka yang melakukan berbagai macam cara  secara langsung maupun tidak langsung menjegal Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta.

    “Dia (Ridwan Kamil) tidak akan maju di Jakarta kalau ada Anies Baswedan maju. Hal itu terungkap dalam pembicaraan di media secara langsung waktu wawancara di Inews TV. Juga pembicaraan di belakang layar dari teman-teman saya di partai politik mengatakan kalau Mas Anies maju maka RK nggak berani di Jakarta,” kata Geisz.

    Bahkan, kata Geisz, ketika Anies Baswedan menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta dan mulai kencang untuk dicalonkan kembali oleh parpol, saat itu Golkar mengembalikan Ridwan Kamil ke Jawa Barat (Jabar).

    “Hal itu sudah jelas. Jadi bila pada akhirnya RK maju di Jakarta maka secara langsung dia menjadi bagian dari bagian dari skenario penjegalan Anies,” kata Geisz.

    Menurut Geisz yang selama ini mengenal karakter Anies Baswedan, kalau saja Anies diposisikan seperti Ridwan Kamil maka dipastikan Anies akan menolak. Bukan justru mengambil itu untuk keuntungan pribadinya. Kalau Anies mengambil putusan hal seperti itu, maka orang di sekeliling Anies akan marah. “Kami akan bilang, tolak, ini enggak bener ini!” kata Geisz.

    Sebab, kata Geisz, Anies itu konsen terhadap demokrasi. “Kalau Anies adalah orang berburu jabatan maka dia akan terima tawaran maju jadi Cagub di Jawa Barat (Jabar) tapi faktanya dia tolak kok. Meskipun pada saat itu sudah kencang sekali permintaan dari PDIP tapi karena tidak ada panggilan dari rakyat Jabar, maka Anies tidak bersedia. Tapi sebaliknya Ridwan Kamil justru malah menikmati proses itu. Mereka baru kaget setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ternyata Situasi berubah. Rasain,” pungkas Geisz Chalifah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Waketum Golkar tegaskan Munas XI sesuai AD/ART terkait adanya gugatan

    Waketum Golkar tegaskan Munas XI sesuai AD/ART terkait adanya gugatan

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    Waketum Golkar tegaskan Munas XI sesuai AD/ART terkait adanya gugatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menegaskan  Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang menyetujui Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    “Munas sudah sesuai dengan AD/ART, dan kalau ada pihak-pihak yang ingin menggugat ya kami hadapi saja. Kami hadapi karena memang kami sudah melaksanakan semua sesuai dengan AD/ART,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

    Hal itu disampaikan untuk merespons gugatan yang dilayangkan terhadap SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait AD/ART Partai Golkar yang mengesahkan kepengurusan partai hasil Munas XI. Terkait gugatan tersebut, dia lantas membantah isu yang beredar bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengeluarkan putusan pembatalan SK Kemenkumhan soal AD/ART terkait kepengurusan partainya itu.

    “Jadi kalau ada yang bilang ini sudah selesai, itu sudah putus, itu tidak benar, itu berita hoaks atau berita bohong,” ucapnya.

    Dia menjelaskan bahwa sedianya gugatan terhadap Partai Golkar ada empat, yakni dua di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dua di PTUN Jakarta. Dia merinci bahwa satu gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah ditolak, namun kemudian masuk satu gugatan baru lainnya yang saat ini tengah berlangsung dan dalam tahap pemeriksaan hakim.

    “Kemudian di TUN (Tata Usaha Negara) itu yang satu (gugatan nomor) 424, dan (gugatan nomor) 389, yang 424 itu masih sidang pemeriksaan awal. Kemudian yang 389 baru masuk sidang pembacaan gugatan, sidang pembacaan gugatan besok (Rabu, 20 November),” katanya.

    Untuk itu, dia meluruskan kembali bahwa belum ada putusan yang membatalkan hasil Munas XI Partai Golkar.

    “Jadi tidak benar kalau ada berita-berita itu sudah ada putusan, yang benar itu gugatan mereka pernah diajukan, tetapi dikembalikan karena belum memenuhi unsur, belum lengkap. Jadi dilengkapi baru diajukan kembali. Nah, pengajuan yang kedua ini yang diterima. Jadi bukan gugatannya yang diterima, pengajuan yang diterima,” tuturnya.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham pun menyebut isu yang beredar bahwa PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan terkait pembatalan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil merupakan bentuk penggiringan opini.

    “Karena perkembangan terakhir ini banyak penggiringan opini. Penggiringan opini seakan-akan sudah ada keputusan padahal belum,” kata dia.

    Sebelumnya, Sabtu (16/11), Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut berita terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan hasil Munas Partai Golkar adalah hoaks.

    “Itu hoaks. Saya tidak perlu menanggapi yang hoaks ya,” kata Bahlil saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

    Sumber : Antara