partai: Golkar

Rocky Gerung Soal AMPG Gunakan Delik Umum Laporkan Pengunggah Meme Bahlil: Konyol

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung mengritik sayap kiri partai Golkar, AMPG yang telah melapor akun medsos yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Dugaan hinaan itu melalui unggahan meme Menteri ESDM tersebut.

Menurutnya agak konyol jika soal reputasi buruk pejabat publik dijadikan alasan untuk menangkap mereka yang membuat meme.

“Apapun Bahlil di dalam panggung politik nasional bukan sosok yang menjadi idola atau diidealkan netizen. Tentu Bahlil menteri Prabowo, ketua Golkar, itu identitas yang melekat pada dia sebagai seorang tokoh,” kata Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya, dikutip Jumat, (24/10/2025).

“Ketokohan dia itu yang dipersoalkan, bukan Bahlilnya sebagai individu. Yang diledek netizen pelaku Bahlil sebagai pejabat publik,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sedek Bahta mengaku baru berkonsultasi soal unggahan meme Bahlil ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/10/2025).

Dia menegaskan bahwa pihaknya belum melaporkan sejumlah akun yang mengunggah konten meme Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu.

Kedatangannya di Polda berdasarkan surat tugas dari Ketua Umum AMPG, Said Aldi Al Idrus, bukan dari ketua umum Partai Golkar.

“Di dalam surat tugas itu, beliau (Said Aldi) memberikan kepada kami, tim hukum AMPG, untuk berkonsultasi dengan tim siber Polda Metro Jaya,” tutur Sedek Bahta.

Bukti yang dibawa antara lain konten-konten yang secara massif menyerang dan beberapa hal yang bisa masuk ke (tindak pidana) delik umum.

24/10/2025 06:41
Heboh Meme Bahli, GPA: Kritik Boleh, Menghina Jangan!

GELORA.CO – Sejumlah akun media sosial (medsos) yang diduga sebagai buzzer penyebar hoaks, ujaran kebencian, hingga meme provokatif terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyatakan dukungan terhadap langkah Polri untuk menindak tegas pembuat dan penyebar meme negatif yang menyerang pribadi Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, tindakan membuat meme yang menghina tokoh publik bukanlah bentuk kebebasan berekspresi, namun degredasi ruang publik yang harus dihentikan dengan penegakan hukum yang adil.

“Kami mendukung langkah Polda Metro Jaya untuk menegakkan hukum secara profesional terhadap siapa pun yang menghina atau mencemarkan nama baik tokoh bangsa, termasuk Pak Bahlil. Demokrasi bukan alasan untuk menghina. Kritik keras boleh menghina jangan” ujar Aminullah di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dia juga menekankan pentingnya menjaga etika publik dan tanggung jawab moral di ruang digital, terutama di tengah derasnya arus informasi dan media sosial. Menurutnya, generasi muda harus menjadi pelopor peradaban digital yang sehat.

“Perbedaan pendapat itu sehat. Tapi jika berubah menjadi penghinaan personal, itu bukan demokrasi, itu vandalisme digital. Pemuda sejati harus menjaga martabat bangsa, bukan memperkeruh suasana dengan kebencian,” tambahnya.

Dikatakannya, Bahlil Lahadalia merupakan sosok muda yang memberikan bukti membangun iklim investasi nasional yang berpihak pada rakyat.

“Kita butuh politik gagasan, bukan politik penghinaan. Energi bangsa jangan dikorbankan untuk hal-hal destruktif,” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pemuda Indonesia untuk menggunakan ruang digital secara beretika, produktif, dan bermartabat, serta mendukung langkah tegas aparat penegak hukum.

“Pemuda Al Washliyah akan selalu berdiri di garis depan menjaga moral publik dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial,” tandasnya.

23/10/2025 22:09
Agus Wahjudi Terpilih Aklamasi Pimpin DPD Partai Golkar Kota Mojokerto Periode 2025–2030

Mojokerto (beritajatim.com) – Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Mojokerto resmi menetapkan Agus Wahjudi Utomo sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto periode 2025–2030. Ia terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang memenuhi syarat dukungan.

Kegiatan Musda yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, pada Kamis (23/10/2025) itu dibuka langsung oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur, Ali Mufthi serta dihadiri sejumlah Ketua DPD Partai Golkar dari daerah sekitar. Diantaranya, Jombang, Nganjuk, Kediri, dan Tulungagung.

Ali Mufthi menyampaikan bahwa seluruh tahapan Musda telah berjalan sesuai mekanisme partai, mulai dari pra-Musda hingga proses pendaftaran calon ketua. Dari hasil verifikasi, hanya Agus Wahjudi Utomo yang mendaftar dan memenuhi ketentuan dukungan minimal 30 persen.

“Proses Musda ini sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Karena hanya ada satu calon yang memenuhi syarat dukungan, maka yang bersangkutan sah ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto terpilih,” ungkapnya, Kamis (23/10/2025).

Ali berharap kepemimpinan Agus Wahjudi mampu membawa semangat baru bagi kader Golkar di Kota Mojokerto. Ia juga menargetkan partai berlambang pohon beringin itu dapat mengembalikan kejayaan dengan perolehan lima kursi pada Pemilu mendatang.

Sementara itu, Agus Wahjudi Utomo menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan akan segera melakukan konsolidasi internal guna memperkuat struktur kepengurusan dan basis dukungan partai di tingkat bawah.

“Setelah terpilih, kami segera melakukan konsolidasi untuk pembentukan pengurus baru. Alhamdulillah, sudah ada lima kader Golkar yang kembali bergabung. Kami akan berjuang maksimal agar di setiap daerah pemilihan Golkar bisa memperoleh kursi,” katanya.

Agus juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan target yang diberikan oleh DPD Golkar Jawa Timur, yaitu merebut lima kursi DPRD Kota Mojokerto pada Pemilu mendatang. Dengan kerja sama dan soliditas pengurus, ia optimis target perolehan lima kursi di Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang bisa terwujud.
“Kami akan bekerja keras agar setiap Dapil bisa menyumbang kursi. Dengan kerja sama dan semangat gotong royong kader, saya yakin target itu bisa tercapai,” tegasnya. [tin/aje]

23/10/2025 21:36
Sekdakot Mojokerto: Tidak Ada Cerita Sukses dari Judi Online

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur menggelar Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Judi Online (Judol) se-Jawa Timur secara serentak. Kegiatan bertajuk ‘Digital Sehat Tanpa Judol’ juga diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

Pemkot Mojokerto melalui Diskominfo menghadirkan tiga narasumber yakni Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Gaguk Tri Prasetyo, KBO Reskrim Polres Mojokerto Iptu Yuda Yulianto dan Kasubsi A Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto Satria Faza Andromeda. Acara digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

Dalam sambungan zoom, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid mengapresiasi inisiatif Pemprov Jatim dalam menekan angka judol dan pinjol ini. “Kegiatan ini menunjukkan kepedulian dan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat Jatim, terutama generasi muda, dari ancaman judol yang kian marak,” ungkapnya, Kamis (23/10/2025).

Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Judol se-Jawa Timur yang digelar Diskominfo Kota Mojokerto. [Foto: Misti/beritajatim.com]Ia pun menekankan bahwa pencegahan judol dan pinjol hanya akan berhasil jika dilakukan bersama-sama atau kolaborasi pentahelix. Politis Partai Golkar ini mengimbau untuk tetap berhati-hati terhadap segala tawaran yang menjanjikan keuntungan instan. Menurutnya, judol bukan peluang, tapi jebakan.

Sementara itu, Sekdakot Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo dalam sambutannya, menyoroti bagaimana era digital membawa tantangan besar, salah satunya kemudahan akses terhadap situs judi online. “Era digital saat ini punya dua sisi. Ada manfaat, tapi juga risiko besar, salah satunya maraknya judi online,” katanya.

Maka dibutuhkan komitmen bersama bukan hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat. Ia menegaskan, tidak ada cerita sukses dari perjudian online karena semuanya sudah diprogram. Justru banyak yang berujung depresi, cerai, terlilit utang, bahkan sampai melakukan tindakan kriminal.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital RI, sejak 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025 tercatat lebih dari 1,3 juta konten judi online telah ditangani. Angka itu disebut sebagai tanda betapa seriusnya ancaman judi online di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut merupakan ancaman sosial yang nyata.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Judi online hanya bisa diberantas kalau tidak ada yang tergiur untuk bermain, mari mulai dari diri kita. Mari kita mulai dari diri sendiri, jangan membuka situs judi online, jangan ikut bermain, dan ajak anak-anak kita menjauhinya. Sampaikan bahaya ini kepada orang-orang di sekitar kita,” pesannya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan serentak anti judi online di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Tujuannya, membangun kesadaran publik akan bahaya judi online yang kini mengancam berbagai lapisan masyarakat mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga ketahanan keluarga.

Sejak Oktober 2024 hingga April 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia telah menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian online dan 127 ribu konten promosi terkait. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menunjukkan lonjakan signifikan jumlah pelaku judol.

Dari 3,7 juta orang pada 2023 menjadi 8,8 juta orang pada 2024. Diantaranya, jutaan pelaku juga tercatat memiliki keterkaitan dengan pinjaman online ilegal. [tin/but]

23/10/2025 18:25
HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga membagikan paket sembako di beberapa kabupaten dalam rangkaian kegiatan resesnya di daerah pemilihannya, yakni Sumatera Utara (Sumut) III.

Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa kegiatan itu digelar dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sekaligus mendengarkan ragam keluhan dan aspirasi.

“Sesuai arahan Ketua Umum kami, Pak Bahlil Lahadalia, momentum HUT Golkar ke-61 ini kita manfaatkan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk program politik, tetapi juga melalui aksi nyata seperti berbagi sembako dan bantuan alat pertanian,” kata Lamhot dalam siaran pers tersebut.

Lamhot melanjutkan kegiatan itu dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di halaman SMA Tunas Karya, Kabupaten Labuhan Batu.

Tercatat, ada 200 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan itu. Lamhot mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga mampu untuk terus bertahan hidup.

“Bantuan ini memang tidak besar, tapi kami berharap dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunthe, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Lamhot Sinaga ke daerah pemilihan.

Ia menyebut kegiatan itu menjadi bukti nyata perhatian Lamhot Sinaga dan DPP Partai Golkar terhadap masyarakat di daerahnya.

“Pak Lamhot selalu menunjukkan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata. Ini contoh yang patut diikuti oleh seluruh kader Golkar di daerah,” kata Andi Suhaimi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/10/2025 18:02
Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

Jember (beritajatim.com) – Desakan pemakzulan terhadap Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto dengan alasan ketidakakuran dalam pemerintahan ditampik Moch. Sholeh, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Saya kira sulit. Tidak bisa bupati dan wakil bupati dimakzulkan gara-gara tidak harmonis. Tidak ada dasar hukumnya,” kata Sholeh, Kamis (23/10/2025).

Desakan pemakzulan ini berasal dari Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB). Puluhan orang pegiatnya menemui Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (21/10/2025), untuk menyuarakan hal tersebut.

AMJB meminta DPRD Jember memfasilitasi rekonsiliasi Bupati Fawait dan Wabup Djoko. Jika ternyata upaya penyelesaian tersebut gagal, mereka menuntut DPRD Jember untuk bersama-sama memakzulkan atau menurunkan bupati dan wakil bupati sesuai regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sholeh menyadari, jika ketidakakuran ini dibiarkan berlarut larut, maka rakyat Jember akan menjadi korban. “Di samping itu kita sangat malu kepada daerah lain dengan kondisi semacam ini,” katanya.

Namun Sholeh menyarankan kepada masyarakat Jember untuk tidak ikut campur dalam ketidakakuran itu. “Biarkan saja. Biarkan bupatinya begitu, wakil bupatinya begitu, karena ini bagian dari dinamika politik dan masyarakat biar tahu bagaimana kondisi Jember sebenarnya,” katanya.

“Lebih baik kita tonton, asyik, sambil menikmati kopi pahit. Dinamika ini sangat menarik. Bupatinya begitu, wakil bupatinya juga begitu,” kata Sholeh.

Menurut Sholeh, disharmoni ini sepenuhnya tanggung jawab partai dan tim pemenangan saat pemilihan kepala daerah. “Partai harus rapat membentuk tim penyelesaian dan melakukan assessment persoalan yang sebenarnya,” katanya.

Ada tujuh partai parlemen di DPRD Jember yang mengusung pasangan Fawait-Djoko saat pilkada, yakni Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Golkar.

Namun Sholeh mengingatkan kepada birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember agar tak ikut larut dalam konflik tersebut. “Birokrasi harus tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, dan yang paling penting harus bersikap bijak dan netral,” katanya.

“Birokrat jangan berlaku pilih kasih, karena baik bupati maupun wakilnya merupakan bagian dari pimpinan birokrasi. Ingat jabatan bupati dan wakilnya hanya lima tahun. Sementara jabatan birokrasi lebih panjang. Jadi berperilakulah secara bijak dan netral,” kata Sholeh. [wir]

23/10/2025 12:31
Kantor DPD Golkar Tulungagung Dibuka Paksa, Plt Ketua: Kami Hanya Jalankan Tugas dari DPD Jatim

Tulungagung (beritajatim.com) -Sejumlah pengurus baru DPD Golkar Tulungagung membuka paksa gembok pagar kantor. Mereka memotong gembok dan rantai dengan menggunakan gerinda.

Sebelumnya pintu pagar disegel oleh sejumlah kader Partai Golkar sebagai bentuk kekecewaan terhadap penonaktifan pengurus yang dilakukan oleh DPD Golkar Jatim. Tak hanya dinonaktifkan, DPD Golkar Jatim juga telah menunjuk Plt untuk memastikan kepengurusan partai tetap berjalan.

Plt Ketua DPD Golkar Tulungagung, Aan Ainur Rofik mengatakan kedatangan mereka ke kantor DPD Golkar ini untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi terkait keputusan penunjukan Plt yang dilakukan DPD Jatim.

Mereka mengundang kader partai, anggota fraksi hingga pengurus kecamatan untuk hadir. Namun saat hendak masuk ke area kantor, pintu pagar digembok dan dipasang rantai sehingga terpaksa membuka dengan gerinda.

“Agenda hari ini kita akan melakukan sosialisasi kepada seluruh kader, anggota fraksi hingga pengurus kecamatan,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Saat disinggung mengenai tidak adanya komunikasi dengan pengurus, Aan membantah hal tersebut. SK penunjukkan Plt telah dikeluarkan sejak 18 Oktober. Aan sendiri berinisiatif menghubungi Ketua DPD Golkar Asmungi Zaini melalui WA.

Namun pertemuan tersebut urung terlaksana dikarenakan Asmungi sedang berada di luar kota. Aan juga sudah mengirim SK tersebut melalui WA dan mohon pertimbangan.

“Tapi hingga saat ini WA tidak dibalas, jadi kami sebenarnya sudah berusaha melakukan komunikasi terkait penunjukkan Plt ini,” ungkapnya.

Aan menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi penunjukan Plt oleh DPD Jawa Timur. Diantaranya tidak ada komunikasi secara intensif terkait persiaapan pelaksanaan Musda.

Sesuai peraturan seharusnya Musda digelar maksimal 6 bulan usai Musda DPD Jatim. Pelaksanaan Musda Jatim sendiri sudah digelar pada bulan Mei lalu. Seharusnya Musda DPD Golkar Tulungagung maksimal berlangsung bulan ini.

“Namun tidak ada progres komunikasi yang dilakukan oleh pengurus sehingga DPD Jatim memutuskan penunjukkan Plt,” jelasnya.

Selain itu terdapat pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh seluruh ketua DPD Golkar. Dalam pakta integritas tersebut mereka sepakat jika dalam Pileg 2024 jumlah kursi DPRD berkurang Ketua DPD harus mengundurkan diri.

Perolehan kursi Golkar di Tulungagung pada Pileg lalu berkurang satu suara. Pada Pileg 2019 mereka mendapat 6 kursi sedangkan di 2024 hanya memperoleh 5 kursi.

“Seharusnya jika mengacu kepada pakta integritas Ketua DPD harus mundur, tapi ini tidak,” terangnya.

Lebih lanjut Aan mengatakan tugas Plt ini adalah mengantar DPD Golkar Tulungagung hingga pelaksanaan Musda. Aan membantah adanya isu terkait pengambil alihan jabatan. Mereka hanya diminta segera menggelar Musda. Rencananya Musda akan digelar pada 28 Oktber mendatang.

“Untuk itu kita perlu melakukan sosialisasi juga terkait pelaksanaan Musda, mengingat waktu yang sudah sangat mepet,” pungkasnya. [nm/ian]

23/10/2025 09:07
Sekjen Golkar Bicara Soeharto, ‘Bapak Pembangunan’ yang Dianggap Layak Jadi Pahlawan Nasional – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Empat puluh nama masuk daftar usulan pahlawan nasional tahun ini. Namun, ada satu nama yang langsung jadi bahan perbincangan, ialah nama Presiden ke-2 RI Soeharto.

Namanya dinilai telah memenuhi syarat, dan berkas usulan itu sudah diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf ke Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Selasa 21 Oktober 2025. Sejak saat itu, ruang publik kembali riuh.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, salah satunya yang bersuara keras menolak usulan tersebut. Bahkan, dipandang ini sebagai akhir dari reformasi jika gelar pahlawan nasional itu diberikan.

Namun, berbeda halnya oleh Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji. Soeharto dipandangnya layak menyandang gelar pahalawan nasional, karena terbukti sejarah. Salah satunya dikenal sebagai bapak pembangunan.

“Pak Harto juga begitu, sampai saat ini orang masih terngiang-ngiang Pak Harto sebagai bapak pembangunan,” kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurut dia, di era pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami swasembada pangan. Bahkan, terjadi transformasi teknologi yang dianggap membuat bangga masyarakat kala itu.

“Kita mengalami swasembada panggan di jaman Pak Harto, teknologinya juga begitu, kita waktu itu bangga sekali dengan kemampuan dirgantara kita, itu semua karena jasa-jasa Pak Harto,” kata dia.

22/10/2025 21:45
Bahlil Hadiahi 4 Ibu Pengemudi Ojek Online Umroh Nasional 22 Oktober 2025

Bahlil Hadiahi 4 Ibu Pengemudi Ojek Online Umroh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan hadiah kepada empat ibu pengemudi ojek
online
(ojol) untuk berangkat umrah ke Mekkah, Arab Saudi.
Hadiah ini diberikan Bahlil saat sambutan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, yang digelar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Awalnya, Bahlil mengajak sejumlah ibu pengemudi ojol yang telah menjanda naik ke atas panggung.
“Ibu tinggal di mana? Suami sudah meninggal?” tanya Bahlil.
“Meninggal,” jawab mereka.
Setelahnya, ia bertanya apakah mereka ingin berangkat umrah.
Empat ibu yang ada di sebelah Bahlil pun langsung mengiyakan.
“Oke, DPP Partai Golkar memberikan bantuan untuk umrah ya,” lanjut Bahlil.
Beberapa ibu terlihat bahagia saat mendengar hadiah umrah tersebut.
“Jadi, doakan, doakan bagi suaminya yang sudah mendahului kita, didoakan agar diberikan tempat yang paling mulia,” ujar Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga memberikan hadiah kepada satu ibu pengendara ojol yang nonmuslim.
Bahlil lantas menyuruh kadernya, Abraham Srijadja, mengatur kunjungan rohani untuk ibu yang nonmuslim.
“Nanti Abraham, mana Abraham? (Abraham Srijadja) Yang untuk Kristen, kau yang urus. Untuk umrah di Vatikan atau di Yerusalem ya. Oke, ya ibu ya,” kata Bahlil.
Dari atas panggung, beberapa ibu pun mengucapkan terima kasih sambil menangis.
Kemudian, mereka juga sempat memeluk Bahlil.
“Jangan lupa ya, hati kita Golkar ya,” ujar Bahlil lagi.
Dalam rangkaian HUT ke-61 ini, Golkar juga membagikan sembako dan menggelar pasar dengan harga murah di berbagai wilayah Indonesia.
Bahlil menyebut, ini wujud komitmen Golkar untuk membantu dan menjalin hubungan yang makin erat dengan masyarakat Indonesia.
Menurut Bahlil, Golkar sejak awal didirikan selalu bersama-sama pemerintah memperjuangkan yang terbaik untuk rakyat.
“Ini adalah sebagai bentuk komitmen, Golkar selalu respons terhadap kondisi-kondisi kekinian, dari apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang,” ucap Bahlil.
“Kita tahu, dalam kondisi bangsa yang seperti ini, kita butuh kekompakkan, kita butuh kerja keras, kita butuh bergandengan tangan untuk saling membantu,” sambung dia lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/10/2025 20:24
Golkar Nilai Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional 22 Oktober 2025

Golkar Nilai Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah Layak Dapat Gelar Pahlawan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Golkar menilai Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) layak untuk masuk kategori pahlawan nasional.
Tak hanya mereka, aktivis buruh, Marsinah, juga dinilai Golkar layak menjadi pahlawan nasional.
“Dari sekian nama itu mungkin yang paling populer yang saat ini lagi hangat jadi pembicaraan adalah Gus Dur, Pak Harto, dan Marsinah, ya menurut saya ketiga-tiganya layak untuk mendapatkan gelar pahlawan dari sisi masing-masing ya,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji di kantor partainya di Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025).
Sarmuji menjelaskan, Marsinah berjasa karena di masa lalu sudah memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) serta hak buruh.
“Marsinah mungkin bisa dikasih gelar pahlawan karena faktor beliau memperjuangkan hak-hak buruh, lalu hak asasi manusia,” ucap Sarmuji.
Kemudian, Soeharto juga sangat berjasa pada masanya dalam hal pembangunan bangsa. Bahkan hingga kini, Soeharto juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan.
“Sampai saat ini orang masih terngiang-ngiang Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan, karena memang pembangunan di zaman Pak Harto sangat transformatif ya, dari yang semula kita sangat miskin kekurangan pangan, inflasi 650 persen, menjadi jauh lebih baik pendidikannya, jauh lebih berkembang, pangan tercukupi,” jelasnya.
Di era Soeharto, kata Sarmuji, Indonesia juga mengalami swasembada pangan.
“Bahkan kita mengalami swasembada pangan di zaman Pak Harto, teknologinya juga begitu, kita waktu itu bangga sekali dengan kemampuan dirgantara kita, itu semua karena jasa-jasa Pak Harto,” ucapnya lagi.
Lebih lanjut, Sarmuji menilai semua nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional memiliki sisi positif dan negatifnya.
“Terlepas dari plus minusnya, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kekurangan, semua yang saat ini punya gelar pahlawan nasional juga memiliki kelemahan dan kekurangan,” ucapnya.
“Tetapi mereka semua adalah orang yang sangat berjasa bagi Republik Indonesia, baik dalam perjuangan memperjuangkan kemerdekaan, maupun perjuangan mengisi kemerdekaan,” imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, ada 40 nama tokoh yang diusulkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk mendapat gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pada Selasa (21/10/2025).
Usulan nama yang diserahkan Gus Ipul kepada Fadli Zon yang menjadi Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) akan dibawa ke Sidang Penentuan.
Gus Ipul belum merinci siapa saja 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/10/2025 19:49