partai: Golkar

Jadi Tersangka KPK, Rohidin Mersyah Tetap Yakin Menang di Pilgub Bengkulu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tetap percaya diri akan memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bengkulu 2024 meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi,

Keyakinan itu disampaikan langsung oleh Rohidin saat hendak digiring menuju Rutan KPK untuk menjalani penahanan, Senin dinihari, (25/11/2024).

“Saya percaya betul Ibu Meriani adalah wanita tangguh, wanita kuat, wanita hebat yang akan mampu mengkonsolidasi bahwa Romer Insya Allah pasti menang,” ujar Rohidin kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Rohidin juga menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum yang tengah berjalan. Baginya, ini hanyalah bagian dari dinamika politik yang harus dilalui.

“Bagi saya ini hal yang biasa dalam proses politik, dan saya sangat menghargai semua pihak. Maka dari itu, sekali lagi saya minta kepada seluruh pendukung Romer untuk tetap solid, tetap teguh dengan pendirian, rapatkan barisan di bawah. Pastikan 27 November yang akan datang kita akan jadi pemenang,” katanya penuh keyakinan.

Pasangan Rohidin Mersyah dan Meriani yang dikenal dengan akronim Romer, maju dalam Pilkada 2024 dengan dukungan dari empat partai politik, yaitu Golkar, PKS, Hanura, dan PPP. Dalam situasi sulit ini, Rohidin meminta pendukungnya untuk tetap bersatu demi memenangkan kontestasi politik tersebut.

Rohidin optimis bahwa strategi politiknya dan dukungan kuat dari Meriani mampu mengatasi tantangan, termasuk dampak kasus hukum yang membelitnya. Bagi Rohidin, perjuangan politik ini adalah ujian yang harus dihadapi dengan kekompakan dan tekad. (bs-zak/fajar)

25/11/2024 08:00
Profil Cagub-Cawagub Kalimantan Barat 2024: Ada Petahana Mantan Walikota, Mantan Kapolda dan Komisaris Bank

Bisnis.com, JAKARTA – Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024). Sejumlah pasangan calon (paslon) telah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di Pilkada Kalimantan Barat, terdapat 3 pasangan calon (paslon) yang siap bersaing menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Mereka yakni Sutarmidji-Didi Haryono, Ria Norsan-Krisantus, dan Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor.

Berikut profil lengkap masing-masing paslon cagub-cawagub yang bersaing di Pilkada Kalimantan Barat 2024:

1. Sutarmidji-Didi Haryono

Sutarmidji merupakan seorang akademisi dan mantan Wali Kota Pontianak dua periode. Dirinya juga dikenal sebagai petahana yang pernah menjabat Gubernur Kalbar untuk periode 2019-2024.

Sedangkan pasangannya, Didi Haryono, adalah mantan Kapolda Kalbar dan mantan Komisaris Bank Kalbar.

Karier politik Sutarmidji dimulai saat dirinya bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi anggota DPRD Kota Pontianak pada tahun 1999.

Pada 2003, ia maju menjadi Wakil Wali Kota Pontianak. Kemudian tahun 2008, Sutarmidji terpilih untuk menjabat sebagai Wali Kota Pontianak hingga tahun 2018 selama dua periode.

Kemudian pada tahun 2018, Sutarmidji maju menjadi Gubernur Kalimantan Barat hingga tahun 2023 dan kini kembali maju sebagai calon gubernur Kalimantan Barat tahun 2024.

Adapun Didi Haryono dikenal sebagai mantan Kapolda dan Komisaris Bank Kalbar. Berikut Riwayat kariernya, dilansir dari RRI:

Kapolsek di Lolowau Polres Nias Polda Sumut pada tahun 1987 – 1988
Kanit Reserse Intel Sekta Teladan Poltabes Medan tahun 1988 – 1989
Kapolsek Prapat Danau Toba Polda Sumut tahun 1989 – 1991
Kasat Serse Res Simalungun Polda Sumut tahun 1991 – 1992
Dir Intelkampol Mabes Polri tahun 1994 – 1995
Kanit Reserse VC Subdit Serse UM DIT Serse Polri tahun 1995 – 1996
Kasubbag Ops Setdit Samapta Polda Irja tahun 1996 kemudian pada tahun 1997 melanjutkan karirnya menjadi Parik III
ItdaOps Itpolda Irja hingga tahun 1998
Kasubbag Binmin Setdit IPP Polda Irian Jaya tahun 1998 – 2000
Kabag Wassendak Dit IPP Polda Irian Jaya tahun 2000 – 2001
Pamen Sespim Dediklat Polri pada tahun 2001 sebelum berpindah ke Kalbar dan mengambil jabatan sebagai Kabag Pamsan Dit
Intelpam Polda Kalbar tahun 2002 – 2003
Kabid Humas Polda Kalbar tahun 2003 – 2004
Kapolres Kapuas Hulu Polda Kalbar tahun 2004 – 2006
Kasubbag Tap Bag Rehab DIV Propam Polri tahun 2006 – 2007
Pamen SDE SDM Polri tahun 2007 – 2009
Kabid Standardisasi, Pusbinprof Div Propam Polri tahun 2009 – 2010
Kabagstandar Rowabprof Divpropam Polri tahun 2010 – 2011
Irwasda Polda Banten tahun 2011 – 2012
Analis Kebijakan Madya Bidang Jemen Ops Itwasum Polri tahun 2012 – 2014
Irwasda Polda Kalbar tahun 2014 – 2016
Wakapolda Kepulauan Riau tahun 2016 – 2017
Kapolda Kalimantan Barat tahun 2017 – 2020

Didi Haryono sempat menjabat sebagai komisaris utama Bank Kalbar pada tahun 2020-2024.

2. Ria Norsan-Krisantus

Ria Norsan memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha dan mantan Bupati Kabupaten Mempawah dua periode.

Ia juga menjadi petahana yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur periode 2019-2024.

Sedangkan Krisantus Kurniawan yang ditunjuk menjadi pasangannya, adalah mantan anggota DPR RI daerah pemilihan Kalbar II dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Sanggau dari PDI Perjuangan.

Ria Norsan lahir di Singkawang pada tanggal 17 Desember 1967 dan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018 hingga 2023.

Dirinya juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Gapensi Kalbar pada 2005-2009 serta Ketua DPRD Partai Golkar Provinsi Kalbar pada tahun 2017-2020.

Sementara itu, Krisantus Kurniawan merupakan putra daerah kelahiran di Sepauk, Sintang pada 3 Juni 1969.

25/11/2024 07:02
5 Profil dan Harta Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang Ditetapkan Tersangka KPK Terkait Pilkada Nasional

Profil dan Harta Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang Ditetapkan Tersangka KPK Terkait Pilkada
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) menetapkan Gubernur Bengkulu,
Rohidin Mersyah
sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“KPK selanjutnya menetapkan sebagai tersangka, yaitu RM (Rohidin Mersyah), Gubernur Bengkulu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Minggu (24/11/2024).
Penetapan Rohidin Mersyah sebagai tersangka diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah pejabat di Bengkulu pada Sabtu, 23 November 2024.
Saat itu, KPK mengatakan bahwa OTT ini berhubungan dengan pungutan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 7 miliar yang terdiri dari berbagai mata uang, baik Rupiah, dollar Amerika Serikat (AS), maupun dollar Singapura (SGD).
Lantas siapakah sosok Rohidin Mersyah dan bagaimana karier politiknya?
Pria kelahiran Manna, Bengkulu Selatan pada 9 Januari 1970 ini awalnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Peternakan Bengkulu Selatan sebagai Kepala Pos Kesehatan Hewan.
Dikutip dari
Kompas.id
, Rohidin lalu dipromosikan ke bagian Setda Bengkulu Selatan dan memegang jabatan Kepala Sub Bagian Program Kerja Bagian Pembangunan (2006–2007).
Kariernya terus meningkat, dan masih pada tahun 2007 ia diangkat sebagai Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Bengkulu Selatan. Menyusul kemudian menjabat sebagai Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Bappeda Bengkulu Selatan tahun 2009.
Hingga akhirnya, Rohidin terpilih menjadi Wakil Bupati Bengkulu Selatan untuk periode 2010-2015.
Setelah itu, Rohidin Mersyah mencoba peruntungan dengan maju sebagai calon wakil gubernur (cawagub) pada Pilkada Bengkulu 2015. Dia mendampingi Ridwan Mukti.
Maju sebagai cawagub, Rohidin melepas kariernya sebagai ASN. Dia pun bergabung dengan Partai Golkar.
Pasangan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah pun keluar sebagai pemenang Pilkada Bengkulu 2015. Keduanya dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode 2016-2021.
Namun, baru setahun menjabat, Rohidin Mersyah ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu. Sebab, Ridwan Mukti terjerat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh KPK.
Kemudian, pada 10 Desember 2018 Presiden Joko Widodo melantik Rohidin sebagai Gubernur Bengkulu untuk sisa masa jabatan 2016–2021.
Rohidin pun kembali memimpin Bengkulu setelah memenangkan Pilkada Bengkulu 2020. Kali ini, dia berpasangan dengan Rosjonsyah.
Pada 25 Februari 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode 2021–2024.
Sebelum tertangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Rohidin Mersyah maju kembali sebagai calon Gubernur (cagub) Bengkulu untuk kali kedua.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bengkulu ini berpasangan dengan Meriani pada Pilkada Bengkulu 2024.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 21 Maret 2024 untuk laporan periodik tahun 2023, Rohidin Mersyah memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 4.100.059.062.
Dikutip dari laman
elhkpn.kpk.go.id
, harta tersebut terdiri dari empat bidang tanah dan bangunan di Bengkulu dan satu bidang di Bengkulu Selatan yang semuanya tercatat sebagai hasil sendiri dengan nilai mencapai Rp 2.600.000.000.
Kemudian, tiga unit kendaraan bermotor dari hasil sendiri. Dengan rincian, dua unit sepeda motor Honda yang nilainya masing-masing Rp 70.000.000 dan Rp 9.000.000. Serta, satu unit mobil Toyota Harrier tahun 2010 senilai Rp 200.000.000.
Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp 265.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp 956.059.062.
Dalam LHKPN itu, Rohidin Mersyah tidak melaporkan kepemilikan utang.

Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/11/2024 06:45
Sekjen PDIP Sebut Pramono Anung-Rano Karno Akan Mencoblos Pilkada di Jakarta – Page 3

Hasto menyampaikan bahwa saat ini aparat penegak hukum berada di bawah kendali kekuasaan. Dia juga menyinggung kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Golkar.

“Karena memang seluruh aparat penegak hukum di bawah kendali kekuasaan. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketum Golkar Pak Airlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure Kejaksaan,” tutur Hasto.

Tak hanya itu, Hasto menuturkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik. Dia mengatakan bahwa beberapa kader PDIP yang mendapatkan tekanan.

“KPK juga digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan-kepentingan politik, kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, suami Airin, meskipun kita juga tau terhadap background kekuasaan, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDIP begitu banyak tekanan,” ujar dia.

25/11/2024 06:00
Intip, Daftar Profil Paslon Pilgub Jambi 2024 dan Riwayat Pendidikannya

Liputan6.com, Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah menetapkan sejumlah nama yang maju dalam Pilkada 2024. Diketahui dalam gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 terdapat dua pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi.

Pasangan calon Pilgub Jambi tersebut di antaranya adalah Romi-Sudirman dan Al Haris-Abdullah Sani. Adapun pihak KPU Jambi telah menetapkan nomor urut bagi kedua pasangan tersebut pada Senin (23/9/2024) lalu.

Melalui pemilihan nomor urut tersebut, paslon Romi Hariyanto dan Sudirman mendapatkan nomor urut pertama. Sementara, pasangan calon Al Haris dan Abdullah Sani mendapatkan nomor urut kedua.

“Dalam pemilihan nomor urut tadi kita semua sudah sama-sama melihatnya dan secara terbuka, dan masing-masing kandidat sudah mengambilnya dan sudah tercantum nomor urutnya,” kata Komisioner KPU Jambi, Fahrul Rozi.

Selain penentuan nomor urut kedua pasangan calon yaitu Romi-Sudirman memiliki yel-yel jargon “Merakyat”. Sedangkan paslon Al Haris-Abdullah Sani memiliki jargon “Jambi Mantap jilid II”.

Sementara itu melansir dari situs resmi KPU kedua paslon juga didukung oleh sejumlah partai politik. Pasangan Romi-Sudirman diusung oleh empat partai politik yaitu PSI, Partai Gelora Indonesia, PKN, hingga NasDem.

Kemudian pasangan Al Haris-Abdullah Sani diusung oleh 13 partai politik yaitu PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDI Perjuangan, Demokrat, Perindo, Partai Buruh, PBB dan, Partai Umat.

25/11/2024 05:00
Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok

Paslon nomor urut 1 mengenakan kaos bergambar Imam Budi Hartono-Ririn. (foto: ist)

Kampanye terakhir massa pendukung paslon Imam – Ririn nyaris bentrok dengan massa pendukung paslon Supian – Chandra

Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 23 November 2024 – 14:43 WIB

Elshinta.com – Depok-Kampanye Pilkada Serentak 2024 berakhir pada Sabtu 23 November 2024. Pada masa berakhir kampanye, seluruh paslon bertarung mengeluarkan seluruh kekuatan mereka.

Seperti pada kampanye akhir pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Jawa Barat, pada Pilkada 2024, massa Paslon nomor urut 1 mengenakan kaos bergambar Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafi mengular di jalan Margonda Raya menuju Lapangan Mahakam, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (23/11/2024).

Massa kampanye akhir paslon nomor 1 Imam- Ririn yang konvoi di jalan Margonda dengan tenang, tiba-tiba saja nyaris bentrok dengan massa yang mengenakan kaos nomor 2 massa paslon nomor 2 yang tengah melakukan flash mob.

Beruntung ada pihak kepolisian yang mengamankan hingga bentrok fisik massa paslon 1 Imam – Ririn, dan paslon 2 Supian dan Chandra dapat diatasi.

Antoni Subagyo, mantan Ketua DPC partai Gelora Pancoran Depok (2020-2023) yang kini sebagai fungsionaris di Partai Gerlora Pancoran Depok, mengatakan bahwa mass nomor 2 tengah melakukan flash mob.

“Jadi sebuah hal yang wajar, tiba-tiba bertemu dengan massa kampanye nomor 1 yang menuju lapangan mahakam. Alhamdulillah semuanya berjalan baik,” tutur Antoni menjelaskan massa nomor 2 yang bertemu dengan massa nomor 1.

Massa kampanye akbar Imam – Ririn, berlanjut menuju Lapangan Mahakam, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Sesampai di Lapangan Mahakam, rombongan paslon nomor 1 disambut massa di dalam Stadion Mahakam, Sukmajaya, Depok. Terlebih saat Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok nomor urut 1, Imam Budi Hartono – Ririn Farabi Arafiq datang menyapa.

Massa yang sebelumnya menepi langsung mengumpul ket engah. Massa ingin melihat Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2025-2030 dari dekat.

Ketua DPP Bidang Ormas dan Kepemudaan Partai Golkar, Fadh Arafiq menegaskan, berdasarkan informasi intelejennya massa Imam – Ririn mencapai 30.000 orang.

“Ini tanda-tanda kemenangan Imam – Ririn sudah di depan mata. Apalagi, Partai Golkar dan PKS terus kompak hingga saat ini. Kami sudah tidak ragu lagi dengan PKS. Kita harus menang, menang, menang dan lanjutkan,” tegas Fadh Arafiq saat berorasi di atas panggung di hadapan massa yang jumlahnya diperkirakan mencapai 30 ribu massa paslon nomor 1.

Dalam kampanye Akbar Imam – Ririn turut hadir semua ketua partai pendukung, PKS, Partai Golkar, PBB, PKN dan Partai Masyumi. Tak lupa juga hadir relawan dan komunitas ikut memadati Stadion Mahakam.

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq mempunyai visi dan misi Depok Berkarya, Sejahtera Untuk Semua.

“Untuk misi Imam Ririn ada lima poin untuk bangun Depok secara bareng-bareng,” kata Imam.

Imam menyebutkan lima poin misi pasangan calon nomor urut 1 yang pertama, meningkatkan karya pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang berkualitas, merata dan berkelanjutan.

Kedua, memantapkan tatakelola pemerintahan yang melayani, cekatan, profesional, dan berintegritas.

“Ketiga Imam Ririn membangun masyarakat yang berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan keluarga,” tutur Imam.

Lebih lanjut untuk misi keempat, mewujudkan masyarakat madani yang sehat, cerdas, dan bahagia.

Kemudian yang kelima, mengembangkan kawasan perkotaan yang aman, bersih, hijau, dan ramah lingkungan.

Selain itu juga pasangan Imam -Ririn juga akan melanjutkan program kepimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, yakni melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC).

“Kota Depok sudah mencapai UHC. Pencapaian ini, warga Depok khususnya, bisa berobat gratis dengan KTP, ” kata Imam.

Selanjutnya kata Imam, program satu keluarga satu sarjana. Lalu kartu Depok sejahtera atau KDS pun dilanjutkan karena banyak warga yang menginginkan program tersebut dilanjutkan di masa periode Imam – Ririn nanti.

“Lanjutkan KDS dan canangkan Kartu Yatim Sejahtera. Lanjutkan pembangunan sekolah negeri di Kota Depok baik, SMP negeri. Dan SMA negeri yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa,” sambung dr Ririn.

Kemudian dr.Ririn juga menyebut akan melaksanakan pembangunan Eco Park dan penataan kawasan heritage budaya di Kota Depok.

“Kami komitmen juga bangun jalan untuk terusan Jalan Juanda ke Kukusan, dan bangun jalan layang dan alternatif pelebaran Jalan Raya Sawangan,” tuturnya.

Selain itu, untuk perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia, Imam Ririn akan memberikan bantuan modal bagi perempuan kepala keluarga. (Dd)

Sumber : Sumber Lain

24/11/2024 23:32
Daftar Lengkap Calon Gubernur dan Wakilnya di 37 Provinsi, Nomor Urut dan Partai Pengusungnya

Bisnis.com, JAKARTA – 38 Provinsi di Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada 27 November mendatang untuk memilih gubernur dan wakilnya yang baru.

Masing-masing daerah memilih pasangan calon yang jumlahnya beragam. Ada yang dua paslon atau 3 paslon.

Berikut daftar lengkap nama calon gubernur dan wakilnya di 28 provinsi dalam pilkada 2024

Aceh

1. Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi (nomor urut 1) dengan partai pengusung PAN, Golkar, Nasdem, PAS Aceh, dan PDA

2. Muzakir Manaf dan Fadlulah (nomor urut 2) partai pengusung PDIP, Demokrat, PKB, PKS, PNA, Aceh, PPP, Gerindra

Sumatra Utara

1. Bobby Afif Nasution dan Surya (nomor urut 1) partai pengusung PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PPP dan Gerindra

2. Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (nomor urut 2) diusung oleh Partai Hanura, PDIP, Ummat, Partai Gelora dan Partai Buruh.

Sumatra Barat

1. Mahyeldi dan Vasko Ruseimy (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, Demokrat, PKS, PBB dan Gerindra

2. Epyardi Asda dan Ekos Albar (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PAN, Gelora, Nasdem, Golkar, dan Partai Buruh

Riau

1. Abdul Wahid dan Hariyanto (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Nasdem dan PKB

2. M Nasir dan Muhammad Wardan (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Gelora, Demokrat, PPP dan Gerindra

3. Syamsuar dan Mawardi Muhammad Soleh (nomor urut 3) diusung oleh partai PKS dan Golkar

Jambi

1. Romi Hariyanto dan Letjen. TNI (Purn.) Dr. Sudirman (nomor urut 1) diusung oleh partai PSI, Gelora, PKN, Nasdem

2. Al Aris dan Abdulla Sani (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PDIP, PPP, Demokrat, Nasdem, Partai Buruh, PBB dan partai Ummat.

Sumatra Selatan

1. Herman Deru dan Cik Ujang (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, Demokrat, Perindo dan PKS

2. Santana Putra dan Riezky Aprilia (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP

3. Mawardi Yahya dan Anita Noeringhati (nomor urut 3) diusung oleh partai Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PKN, partai Garuda dan Partai Gelora.

Bengkulu

1. Helmi Hasan dan Mian (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, PAN, Gelora, Demokrat Nasdem, PKB, Gerindra

2. Rohidin Mersyah dan Meriani (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, PKS, Golkar dan PPP

Lampung

1. Arinal Zunaidi dan Sutono (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

2. Mirhani Djausal dan Jihan Nurlaela (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Buruh, Golkar dan Gerindra

Kepulauan Bangka Belitung

1. Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Garuda, Nasdem, PKB, PBB dan Gerindra

2. Hidayat Arsani dan Hellyana (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PKS, Golkar dan PPP

Kepulauan Riau

1. Ansar Ahmad dan Nyangnyang Haris (nomor urut 1) diusung oleh partai Ummat, PAN, Perindo, Gelora, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, PPP, dan Gerindra

2. Muhammad Rudi dan Aunur Rofiq (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PSI dan Nasdem

DKI Jakarta

1. Ridwan Kamil dan Suswono (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKB, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, PKN, Garuda, PBB, PSI, dan Gelora

2. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (nomor urut 2) paslon perseorangan

3. Pramono Anung dan Rano Karno (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP dan Hanura

Jawa Barat

1. Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwinatarina (nomor urut 1) diusung oleh partai PKB

2. Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP

3. Ahmad Syaiku dan Ilham Akbar Habibie (nomor urut 3) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PPPP

Jawa Tengah

1. Andika Perkasa dan Hedrar Prihadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

2. Ahmad Lutfi dan Taj Yasin (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PPP dan Gerindra

Jawa Timur

1. Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim (nomor urut 1) diusung oleh partai PKB

2. Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, PKN, Partai Buruh, Garuda, PBB, PSi dan Gelora.

3. Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP dan Hanura

Banten

1. Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Gelora, PKN, Partai Buruh, Golkar, dan PBB

2. Andra Soni dan Achmad Dimyati (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Garuda, Nasdem, PKS, PKB, PPP, dan Gerindra

Bali

1. Made Muliawan dan Putu Agus (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, PSI, PKN, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra

2. Wayan Koster dan I Nyoman Giri (nomor urut 2) diusung oleh partai Ummat, PDIP, Perindo, Hanura, Gelora, PKB, partai Buruh dan PBB.

NTB

1. Siti Rohmi dan Musyafirin (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Perindo, dan PKB

2. Zulkieflymansyah dan Suhaili Fadil (nomor urut 2) diusung oleh partai Demokrat, Nasdem, PKS

3. Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, Hanura, PSI, Gelora, Garuda, Golkar, PPP, PBB dan Gerindra

NTT

1. Yohanis Fransiskus Lema dan Jane Natalia (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Hanura, Buruh, PBB

2. Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Gelora, Demokrat, PKN, dan Gerindra, Golkar, PPP

3. Simon Petrus dan Adrianus Garu (nomor urut 3) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PKB

Kalimantan Barat

1. Sutarmidji dan Didi Haryono (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra.

2. Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Hanura dan PPP

3. Muda Mahendrawan dan Jakius Sinyor (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, Gelora, PKN, PKB, Buruh, PKB

Kalimantan Tengah

1. Willy Midel dan Habib Ismail (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKB, PBB

2. Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Hanura, Demokrat dan PPP

3. Agustian Sabran dan Edy Pratowo (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PSI, PKS, PKN, dan Gerindra.

Kalimantan Selatan

1. Muhidin dan Hasnuryadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, dan PKS

2. Raudatul Janah dan Akhmad Rozanie (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Nasdem, PKB, Golkar dan Gerindra

Kalimantan Timur

1. Isran Noor dan Hadi Mulyadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Perindo, Hanura, Gelora dan Demokrat

2. Rudi Mas’ud dan Seno Aji (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PKN, Partai Buruh, Garuda, PBB, dan PSI

Kalimantan Utara

1. Sulaiman dan Adri Patton (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, dan PAN

2. Zainal Paliwang dan Ingkong Ala (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, Hanura, Golkar, Gerindra, PKN, Perindo, Partai Buruh, PBB, PSI, dan Gelora

3. Yensen dan Suratno (nomor urut 3) diusung oleh partai Demokrat, PKB, dan PPP

Sulawesi Utara

1. Yulius Selvanus dan Johannes Victor (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Nasdem, PKS, PKB, Golkar dan Gerindra

2. Elly Engelbert dan Hanny Joost (nomor urut 2) diusung oleh partai PKN, Demokrat, Buruh, PBB

3. Stefen Octavianus dan Alfret Denny (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP

Sulawesi Tengah

1. Ahmad Ali dan Abdul Karim (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Nasdem, PKB, Golkar, PPP, dan Gerindra

2. Anwar dan Renny Lamadjido (nomor urut 2) diusung oleh partai Demokrat, PKS, dan PBB

3. Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, PDIP, Hanura, dan partai Buruh

Sulawesi Selatan

1. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, PKB, dan PPP

2. Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, Hanura, PSI, Gelora, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra.

Sulawesi Tenggara

1. Ruksamin dan Syafei Kahar (nomor urut 1) diusung oleh partai Gelora dan PBB

2. Andi Sumangerukka dan Hugua (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra

3. Lukman Abunawas dan Laode Ida (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP, Perindo, Demokrat, PKB dan Partai Buruh

Gorontalo

1. Tony Uloli dan Marten Taha (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKS dan PKB

2. Nelson Pomalingo dan Muhammad Kris (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, Perindo, PSI, dan PPP

3. Hamzah Isa dan Abdurrahman Abubakar (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN dan PDIP

Sulawesi Barat

1. Andi Ibrahim Masdar dan Asnuddin (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, PKB, PPP

2. Muhammad Ali Baal dan Arwan M Aras (nomor urut 2) diusung oleh partai Golkar dan Gerindra

3. Suhardi Duka dan Salim Mengga (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, PSI, Gelora, Demokrat, Nasdem, PKS dan Partai Buruh

Maluku

1. Jeffry Rahawarin dan Mukti Keliobas (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PDIP dan Hanura

2. Murad Ismael dan Michael Wattimena (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Demokrat, PKS, PKB dan Golkar

3. Hendrik Lewerisa dan Abdullah Vanath (nomor urut 3) diusung oleh partai Perindo, PPP, dan Gerindra

Maluku Utara

1. Husain Alting dan Asrul Rasyid (nomor urut 1) diusung oleh partai Ummat, PDIP dan PKN

2. Aliong Mus dan Sharir Tahir (nomor urut 2) diusung oleh partai Perindo, Garuda, Golkar, PBB dan Gerindra

3. M Kasuba, dan Basri Salama (nomor urut 3) diusung oleh partai Hanura dan PKS

Papua

1. Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

2. Mathius Fakhiri dan Aryoko Alberto (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PKB, PAN, Hanura, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, Buruh, Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora

Papua

Papua Barat

1. Dominggus Mandacan dan Muhammad Lakotoni (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKS, Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDIP, Demokrat, Perindo, Buruh, Garuda, PBB, PSI, Gelora, dan Ummat.

Papua Selatan

1. Darius Geliwom dan Yusak Yaluwo (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, Gerindra, Demokrat, dan Golkar

2. Nikolaus Kondomo dan H Baidin Kurita (nomor urut 2) diusung oleh partai PKB, Buruh dan PBB

3. Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN dan Nasdem

Papua Tengah

1. Wempi Wetimpo dan Agustinus Anggabaik (nomor urut 1) diusung oleh partai Gelora, PKS dan Gerindra

2. Natalis Tabuni dan Titus Natkime (nomor urut 2) diusung oleh partai Ummat, PSI, Nasdem, dan Buruh

3. Meki Nawipa dan Deinas Geley (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PDIP, PKN, PPP dan PBB

Papua Pegunungan

1. John Tabo dan Ones Pahabol (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Gelora, Demokrat, PKB, Buruh, dan Golkar

2. Befa Yigibalom dan Natan Pahabol (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, PKN, Garuda, Nasdem, PKS, PBB dan Gerindra.

Papua Barat Daya

1. Abdul Faris dan Petrus Kasihiw (nomor urut 1) diusung oleh partai PSI, Demokrat, Nasdem, dan PKS

2. Gabriel Asem dan Lukman Wugaje (nomor urut 2) diusung oleh partai Perindo, Hanura, Gelora

3. Elisa Kambus dan Ahmad Nausraus (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PKB dan Gerindra.

24/11/2024 16:35
Masa Tenang Pilkada Jakarta, Alat Peraga Kampanye di Ruas Jalan Jakarta Utara Ditertibkan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN – Memasuki masa tenang kampanye Pilkada Jakarta 2024, petugas menertibkan alat peraga kampanye (APK) dari sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara.

Penertiban ini dilakukan petugas gabungan dari Pemerintah Kota Jakarta Utara, TNI-Polri, hingga organisasi masyarakat yang juga dipantau oleh petugas KPU dan Bawaslu Jakarta Utara.

Penertiban dilakukan di enam kecamatan di Jakarta Utara, mulai Sabtu (23/11/2024) hingga Minggu (24/11/2024) dinihari.

Di Kecamatan Pademangan, penertiban APK dilakukan di sejumlah ruas jalan raya, termasuk jalan protokol.

Beberapa titik yang disasar petugas antara lain ruas Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Mulia, hingga Jalan R. E. Martadinata.

Di tiga lokasi itu, terdapat banyak APK pasangan calon Pilkada Jakarta yang meliputi spanduk, poster, hingga umbul-umbul.

Camat Pademangan Didit Mulyadi mengatakan, penertiban APK ini menindaklanjuti arahan dari KPU dan Bawaslu terkait masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

“Memasuki masa tenang, kami menertibkan alat peraga kampanye dari sejumlah titik di Kecamatan Pademangan, karena masa tenang ini mulai tanggal 24 sampai 26 November 2024, sebelum nantinya hari pencoblosan pada 27 November 2024,” ucap Didit.

Didit menjelaskan, penertiban APK ini tak hanya menyasar ruas jalan raya.

Ia juga sudah memerintahkan para lurah di Kecamatan Pademangan untuk menertibkan alias mencopot APK dari jalan-jalan permukiman hingga gang-gang rumah warga.

“Para lurah juga sudah diarahkan untuk melakukan penertiban, berkoordinasi juga dengan para pengurus RW di Pademangan,” kata Didit.

3 Paslon

Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

24/11/2024 14:50
3 Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan Nasional

Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
Jusuf Kalla
atau karib disapa
JK
menceritakan saat
Mahfud MD
batal terpilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (
Jokowi
) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.
Menurut JK, Jokowi yang saat itu masih menjadi Presiden RI mendatanginya di kantor Wakil Presiden (Wapres) untuk berdikusi mengenai siapa sosok cawapres yang pas mendampinginya maju kembali pada
Pilpres 2019
.
Setelah berbincang selama hampir dua jam, JK menyebut nama
Mahfud
MD sebagai calon yang cocok dengan kriteria yang dicari Jokowi untuk mendampinginya maju kedua kalinya pada pilpres.
“(Jokowi bertanya) Jadi siapa ini. Saya bilang begini, jangan kita bicara orang, kita bicara kriteria dulu, bapak mau apa? (Dijawab Jokowi) Pertama tentu sebaiknya yang pintar. Saya kan perlu dukungan dari orang yang pnitar. Kedua sebaiknya orang NU (Nahdlatul Ulama). (Saya tanya) Apa lagi, (dijawab) baik pengalamannya dan tidak ada celah,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).
“Saya bilang, kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat, pintar, dia orang NU.

Kemudian, kariernya baik dan tidak ada celah,” ujarnya melanjutkan.
JK mengungkapkan, saat itu dirinya dan Jokowi berjabat tangan sebagai tanda bahwa keputusan sudah diambil yakni Mahfud MD yang akan menjadi cawapres.
Bahkan, JK mengatakan, dirinya dan Jokowi juga berpelukan setelah keputusan tersebut diambil.
“Itu sejarahnya kenapa tidak jadi padahal saya yakin diputusan-12putusan terakhir itu di kantor saya, pakai jabat tangan, pakai pelukan,” kata JK.

Namun, betapa terkejutnya Jusuf Kalla saat mendapat kabar bahwa bukan Mahfud MD yang akan diumumkan menjadi cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
JK menceritakan, dirinya diajak untuk ikut serta saat Jokowi mengumumkan cawapres. Tetapi, dia menolak dan lebih memilih menyaksikannya melalui televisi.
Kemudian, dia menghubungi salah seorang politikus yang dilihatnya di televisi untuk menanyakan perihal pengumuman tersebut yakni Abdul Kadir Karding.
Saat itulah JK terkejut karena Karding menyebut bahwa cawapres yang akan mendampingi Jokowi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin.
“Saya telelon, ‘Karding bagaimana kau sudah tahu siapa calon wapres’. (Dijawab) ‘Menurut bapak siapa?’ (Saya jawab) ‘ya Pak Mahfud’. (Kata Karding) Berubah Pak. ‘Hah kenapa berubah? Tadi kita jabat tangan dengan Pak Jokowi’,” ujar JK menirukan pembicaraannya dengan Karding saat itu.
“Jadi, dua jam itu bicara, setuju, dan Pak Mahfud saya kira sudah dikasih singnal juga kan. Rupanya ada beberapa partai atau beberapa orang, saya tidak tahu setelah itu, saya pikir sudah selesai toh Pak Mahfud jadi wapres, ya sudah. Eh ternyata Pak Kiai (Ma’ruf Amin),” katanya melanjutkan.
Setelah benar Ma’ruf Amin yang diumumkan sebagai cawapres, JK pun sempat berpandangan bahwa wapres dari Jokowi jika terpilih pada Pilpres 2019, bakal tidak lincah.
“Tetap NU, pintar juga, pintar dari sisi lain, bukan pemerintahan tapi sisi agama. Tetapi saya yakin nanti tidak lincah ini wapres ini membantu. Kita kan wapres tuh membantu mendampingi, kalau perlu juga menjaga jangan kena masalah,” ujarnya.
Usai menceritakan peristiwa itu, JK lantas menghibur hati Mahfud MD dengan mengatakan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan maju sebagai cawapres kembali.
“Saya bilang ke Pak Mahfud, tenang lah Pak Prabowo keempat kalinya baru masuk (jadi Presiden). (Mahfud) baru dua kali dan masih muda. Ya begitu sejarahnya,” kata JK.
Menanggapi cerita JK, Mahfud MD lantas menceritakan versinya. Menurut dia, Jokowi langsung memanggilnya untuk menghadap dan dijelaskan mengenai situasinya.
Tak hanya itu, Mahfud mengatakan, Jokowi tetap menginginkannya membantu di pemerintahan.
“Sesudah itu saya dipanggil Pak Jokowi. (Jokowi mengatakan) ‘bahwa Pak Mahfud tadi saya sudah memutuskan Pak Mahfud tapi menjelang keputusan itu partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai ya untuk memveto itu tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya waktu itu’, malam itu juga. Ya sudah saya anggap sudah selesai, ini politik,” kata Mahfud.
Dia juga mengatakan, JK adalah orang pertama yang menghubunginya saat nama Ma’ruf Amin yang ternyata diumumkan menjadi cawapres.
Sebagaimana diberitakan
Kompas.com
, Jokowi mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019, dalam konferensi pers pada Kamis, 9 Agustus 2018.
Pengumuman itu dilakukan usai Jokowi bertemu ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, Kamis.
“Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, keputusan ini telah ditandatangani oleh sembilan ketua umum dari partai politik pendukungnya.
Adapun tokoh partai politik yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Selain itu, ada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.
Sedangkan sembilan sekjen yang hadir, yakni Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.
Kemudian, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung, Sekjen PPP Asrul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2024 10:29
Profil 2 Calon Bupati Serang dan Wakilnya, Anak Ratu Atut Vs Istri Mendes PDT

Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kabupaten Serang telah menetapkan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2024 yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

Pasangan calon itu yakni Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golkar, dan Ratu Rahmatu Zakiyah-Najib Hamas Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerindra.

Berikut profil paslon bupati dan wakil bupati Serang

1. Andika Hazrumy

Andika Hazrumy merupakan wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Andika merupakan lulusan UPH angkatan 2005, Program Studi Hubungan Internasional.

Selama periode masa jabatan sebagai Wakil Gubernur, Andika menerima penghargaan Adhitya Karya Mahatva Yodha 2017 untuk kategori Kader Utama Terbaik.

Dia juga sering diundang untuk menjadi pembicara seminar di berbagai Universitas di Tangerang. Dalam kuliah umum di kampus Untirta Tangerang, Andika aktif mengajak anak muda untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Andika yang lahir 16 Desember 1985 pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI dari 2014 hingga 2016 mewakili daerah pemilihan Banten I dan Anggota DPD-RI dari 2009 hingga 2014.

Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, dia terpilih sebagai Anggota DPR-RI Dapil Pemilihan Banten I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).

Pada tanggal 24 Oktober 2016, Andika Hazrumy secara resmi mengundurkan diri sebagai Anggota DPR-RI untuk maju sebagai wakil gubernur pada Pemilu Kepala Daerah tingkat Provinsi Banten 2017.

Kakeknya adalah almarhum H. Tubagus Chasan Sochib adalah sesepuh Banten, pengusaha dan tokoh pembentukan Provinsi Banten. Ayahnya almarhum H. Hikmat Tomet adalah anggota DPR-RI daerah pemilihan Banten II dari Partai Golkar. Ibunya, Hj. Ratu Atut Chosiyah adalah Gubernur Banten kedua, yang merupakan gubernur perempuan pertama di Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

No
Jenjang pendidikan
Institusi pendidikan
Gelar
Tahun masuk
Tahun keluar

1
SD
SDN Merdeka Bandung
Data tidak ada
1992
1997

2
S3
Universitas Pasundan
Doktor
2019
2023

3
S2
Universitas Pasundan
M.Ap
2013
2015

4
S1
Universitas Pelita Harapan
S.Sos
2007
2011

5
SMA
SMAN 5 Bandung
Data tidak ada
2000
2003

6
SMP
SMPN 5 Bandung
Data tidak ada
1997
2000

RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

No
Nama kursus dan diklat
Lembaga penyelenggara
Tahun masuk
Tahun keluar

1
Diktat Karakterdes
DPD II Partai Golkar Kota Serang
2008
2008

2
Training of Trainer
DPD I Partai Golkar Provinsi Banten
2011
2011

3
Orientasi Fungsionaris
DPD I Partai Golkar Provinsi Banten
2012
2012

4
Orientasi Fungsionaris Pusat Partai Golkar angkatan VIII
DPP Partai Golkar
2012
2012

5
Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar Tingkat Pusat
DPP Partai Golkar
2014
2014

6
Pelatihan Taruna Siaga Bencana
Dinas Sosial Provinsi Banten
2008
2008

7
International Youth Conference
Kemenpora
2009
2009

8
Pembekalan Anggota DPD RI
UNDP – DPD RI
2009
2009

9
5th World Youth Congress Minister of education of Turkey and Peace Child International
Minister of education of Turkey and Peace Child International
2010
2010

10
Pelatihan Pemuda Kader Kewirausahaan Pemuda dan Fasilitas Akses Permodalan
Kemenpora
2013
2013

11
Pembekalan Anggota MPR RI Terpilih Periode 2014-2019
MPR-RI
2014
2014

12
Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar Tingkat Pusat
DPP Partai Golkar
2014
2014

13
Pelatihan dan Pemantapan Pemimpin Nasional Anggota DPR RI
LEMHANAS – RI
2014
2014

14
Outlook Penegakan Hukum dan Perbaikan Kinerja
Komisi III DPR-RI
2015
2015

2. Nanang Supriatna

Cabup Serang ini merupakan kelahiran Bandung 4 November 1966 dan terakhir menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tangerang.

RIWAYAT PENDIDIKAN

No
Jenjang pendidikan
Institusi pendidikan
Gelar
Tahun masuk
Tahun keluar

1
S2
SATYAGAMA JAKARTA
M.Si
2000
2002

2
S1
STIA MAULANA YUSUF BANTEN
S.Sos
1994
1998

3
D3
APDN BANDUNG
Data tidak ada
1986
1989

4
SMA
SMAN 10 Bandung
Data tidak ada
1983
1986

5
SMP
Santa Maria Kota Madya Bandung
Data tidak ada
1980
1983

6
SD
SD Negeri Ciujung
Data tidak ada
1974
1980

RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

No
Nama kursus dan diklat
Lembaga penyelenggara
Tahun masuk
Tahun keluar

1
DIKLATPM TK.III
–
2010
2010

RIWAYAT ORGANISASI

No
Nama organisasi
Jabatan
Tahun masuk
Tahun keluar

1
SDASA (Pecinta Alam)
Angota/Pengurus
1985
2024

2
Menwa Batalion XII APDN Bandung
Dankima
1987
1989

3
Perbakin
Anggota
2021
2024

RIWAYAT PENGHARGAAN

No
Nama penghargaan
Lembaga pemberi penghargaan
Tahun

1
Satyalancana Karya Satya XX
Presiden Republik Indonesia
2013

24/11/2024 08:59