partai: Golkar

  • Simak, Profil Cagub dan Cawagub Pilkada 2024 Sulawesi Tenggara

    Simak, Profil Cagub dan Cawagub Pilkada 2024 Sulawesi Tenggara

    Liputan6.com, Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah resmi menentukan nomor urut kandidat paslon Pilgub Sultra 2024 dengan cara pengundian pada Senin (23/9/2024) lalu.

    Sebagai informasi, dalam Pilgub Sultra 2024 terdapat empat pasangan calon yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Diketahui pasangan calon nomor urut pertama adalah pasangan Ruksamin dan Lm. Sjafei Kahar.

    Kemudian paslon nomor urut kedua adalah Andi Sumangerukka bersama Hugua dan paslon nomor urut ketiga adalah Lukman Abunawas bersama La Ode Ida. Sementara itu, paslon nomor urut keempat adalah Tina Nur Alam dan LM. Ihsan Taufik Ridwan.

    Melansir dari situs resmi KPU keempat paslon tersebut juga diusung oleh sejumlah partai politik. Misalnya paslon nomor urut pertama Ruksamin-Sjafei Kahar diusung oleh dua partai yaitu Partai Gelora Indonesia dan PBB.

    Pasangan calon nomor urut kedua Andi Sumangerukka-Hugua diusung oleh empat partai politik yaitu PAN, Hanura, PPP, dan Gerindra. Adapun paslon nomor urut ketiga didukung lima partai yaitu PDI Perjuangan, Perindo, Demokrat, PKB, dan Partai Buruh.

    Sementara pasangan calon nomor urut keempat yaitu Tina Nur Alam dan Lm. Ihsan Taufik Ridwan diusung oleh lima partai politik di antaranya adalah Partai Ummat, PSI, NasDem, PKS, dan Golkar.

  • Mengintip Profil Paslon Pilgub Sulawesi Selatan 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Mengintip Profil Paslon Pilgub Sulawesi Selatan 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Profil Andi Sudirman Sulaiman

    Andi Sudirman Sulaiman merupakan seorang pria kelahiran 25 September 1983 di Bakunge. Pria berusia 41 tahun itu telah dikenal oleh publik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2022-2023.

    Andi sebelumnya merupakan Wakil Gubernur dan menjabat sebagai Gubernur untuk menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi. Dia juga diketahui sebagai adik dari Menteri Pertanian dua periode, Amran Sulaiman.

    Melansir dari Antara, karier politik Andi dimulai pada tahun 2018 sebagai Wakil Gubernur Sulsel. Kemudian ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel sehingga menjadikannya sebagai Gubernur termuda di Indonesia.

    Riwayat Pendidikan

    SD Inpres 10/73 Mappesangka (1989-1995).
    SLTP Negeri 1 Lappariaja (1995-1998)
    SMU Negeri 1 Watampone (1998-2001).
    S1 – Universitas Hasanuddin (2001-2005).

    Riwayat Organisasi

    1. IKA Universitas Hasanuddin sebagai Dewas (2022-2026).

    2. KONI Sulawesi Selatan sebagai Dewan Pembina (2022-2026).

    3. MES Sulawesi Selatan sebagai Ketua Umum (2019-2022).

    4. BKPRMI sebagai Dewan Penasehat (2021-2023).

    5. SMAN 1 Watampone sebagai Ketua OSIS dan Pramuka (1999-2000).

    Profil Fatmawati Rusdi

    Fatmawati Rusdi merupakan seorang perempuan kelahiran 9 Mei 1980 di Pare-Pare. Sosoknya dikenal sebagai Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024 untuk mendampingi Danny Pomanto.

    Saat ini Fatmawati diusung sebagai calon Wakil Gubernur oleh sejumlah parpol yang terdiri dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yaitu Partai Gerindra, NasDem, Golkar, PAN, PKS, Hanura, PSI, Demokrat, dan Partai Gelora.

    Sebelum berkarier dalam dunia politik, Fatmawati sempat bekerja secara profesional di sebuah sektor jasa pengiriman yaitu PT Banyumas Jawa Mandiri dan pernah menjabat sebagai Direktur.

    Perempuan berusia 44 tahun itu juga dikenal sebagai istri dari Rusdi Masse Mappasessu yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi NasDem periode 2019-2024 dan menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulsel.

    Riwayat Pendidikan

    SDN 4 Benteng Kab. Sidenreng Rappang (1986-1992).
    SMPN 1 Rappang Kab. Sidenreng Rappang (1992-1995).
    SMAN 1 Rappang Kab. Sidenreng Rappang (1995-1998).
    S1 – Universitas Jayabaya Jakarta (2010-2012).
    S2 – Universitas Jayabaya Jakarta (2015-2018).

    Riwayat Organisasi

    1. Tim Penggerak PKK Kab. Sidrap sebagai Ketua (2008-2018).

    2. Dharma Wanita Persatuan Kab. Sidrap sebagai Pembina (2008-2018).

    3. DPP Partai NasDem sebagai Wakil Bendahara (2009-2024).

    4. Kwartir Cabang Pramuka Kota Makassar sebagai Ketua (2021-2024).

    5. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Makassar sebagai Ketua (2021-2024).

    6. Indonesian National Shipowners Association (INSA) sebagai Wakil Ketua Umum (2023-2028).

  • Guruh Dwi Prasetyo Resmi Jadi Anggota DPRD Kota Probolinggo Gantikan Fernanda Zulkarnain

    Guruh Dwi Prasetyo Resmi Jadi Anggota DPRD Kota Probolinggo Gantikan Fernanda Zulkarnain

    Probolinggo (beritajatim.com) – Dalam sebuah rapat paripurna yang digelar pada Senin (25/11/2024), Guruh Dwi Prasetyo resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo menggantikan Fernanda Zulkarnain. Pelantikan ini dilakukan setelah Fernanda memutuskan untuk maju sebagai calon Wali Kota Probolinggo.

    Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, memimpin langsung prosesi pengucapan sumpah jabatan bagi Guruh. Pelantikan ini dilakukan sesuai dengan peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

    Guruh Dwi Prasetyo yang berasal dari Partai Golkar akan mengisi sisa masa jabatan Fernanda Zulkarnain hingga tahun 2029. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

    “Dengan dilantiknya Pak Guruh, maka kursi DPRD Kota Probolinggo dari Partai Golkar kembali terisi,” ujar Dwi Laksmi.

    Dwi Laksmi berharap Guruh dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. Ia juga meminta kepada seluruh anggota DPRD untuk bersinergi dalam membangun Kota Probolinggo.

    “Kami berharap Pak Guruh dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Kota Probolinggo,” tambahnya.

    Proses pelantikan berlangsung dengan lancar dan khidmat. Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Guruh kemudian menandatangani berita acara pelantikan.

    Dengan dilantiknya Guruh, diharapkan komposisi anggota DPRD Kota Probolinggo menjadi lebih lengkap dan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjalankan roda pemerintahan. (ada/ian)

  • Hari ke-2 Masa Tenang, Simpatisan dan Relawan RIDO Gelar Doa Bersama Pilkada Damai

    Hari ke-2 Masa Tenang, Simpatisan dan Relawan RIDO Gelar Doa Bersama Pilkada Damai

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG – Di hari kedua masa tenang kampanye, Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menggelar Doa Bersama Pilkada Damai 2024 di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

    Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco mengatakan, kegiatan ini digelar dengan tujuan agar masa tenang Pilkada 2024 bisa diisi dengan hal-hal positif.

    “Intinya kami mau masa tenang ini diisi dengan gal positif, tapi tidak melanggar ketentuan, sehingga kami daripada pasang billboard mendingan kumpul baca tahlil, baca tahmid bersama kader dan pendukung sambil berdoa sulaya kampanye aman, damai, Insyaallah,” ucapnya, Senin (25/11/2024).

    Basri Baco menyebut, kurang lebih ada 1.000 orang kader dan relawan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengikuti acara doa bersama ini.

    Wakil Ketua DPD Golkar Jakarta, Ashraf Ali menambahkan? Dia bersama ini juga sebagai bentuk rasa syukur lantaran tahapan kampanye telah berjalan dengan baik dan lancar.

    “Tahapan kampanye sudah dilakukan, bisa dilewati tanpa satu aksiden apapun yang dapat membuat situasi tidak kondusif, itu kita syukuri,” ujarnya.

    “Sebagai bagian daripada tim Paslon RIDO ya kita merasa bersyukur, untuk itu kita di malam hari tenang ini, ya kita bermunajat kepada Allah SWT,” sambungnya.

    Ia pun berharap, pemimpin yang terpilih di Pilkada Jakarta 2024 merupakan sosok yang pandai dan dapat mengemban amanah yang diberikan rakyat dengan baik dan bijaksana.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • RIDO Janjikan Bonus Besar bagi Warga yang Temukan Praktik Serangan Fajar Jelang Pencoblosan

    RIDO Janjikan Bonus Besar bagi Warga yang Temukan Praktik Serangan Fajar Jelang Pencoblosan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG – Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Ahmad Riza Patria menjanjikan bakal memberikan bonus kepada siapa saja warga yang menemukan dan melaporkan praktik politik uang atau serangan fajar lainnya jelang pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 pada 23 November mendatang.

    “Kami akan memberikan apresiasi kepada siapa saja warga yang bisa memberikan informasi, memergoki, dan menangkap oknum-oknum yang melakukan money politic maupun memberikan sembako yang mencederai proses demokrasi kita,” ucapnya di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

    Meski demikian, Ariza tak menjelaskan lebih detail perihal bonus atau apresiasi yang akan diberikan pihaknya itu.

    “Bentuknya nanti akan disampaikan, prinsipnya mendapatkan apresiasi yang tinggi sekali dan baik sekali,” ujarnya.

    Politikus senior Gerindra ini bilang, sayembara ini dibuat untuk mengantisipasi praktik-praktik kecurangan jelang pencoblosan.

    Ariza pun menyebut masa tenang Pilkada 2024 ini sebagai masa paling rawan.

    “Mudah-mudahan demokrasi kita terjaga, jangan sampai perencanaan-perencanaan yang memang merusak demokrasi dengan uang haram dan sembako haram merusak demokrasi yang ada di Jakarta,” tuturnya.

    Ia pun berharap, Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung sesuai dengan prinsip langsung, jujur, dan adil.

    Sehingga sosok pemimpin yang terpilih nanti benar-benar tepat untuk memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan.

    “Insyallah terpilih pemimpin yang cerdas, yang amanah, dan dapat dipercaya,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • KPU Pastikan Rohidin Mersyah Ikut Pilgub Bengkulu Dari Bui

    KPU Pastikan Rohidin Mersyah Ikut Pilgub Bengkulu Dari Bui

    GELORA.CO -Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, calon gubernur petahana Bengkulu, Rohidin Mersyah yang ditetapkan tersangka dan ditahan karena tersangkut kasus pemerasan dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih tetap menjadi peserta pemilihan gubernur (Pilgub) Bengkulu 2024.

    Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Iffa Rosita, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL menanggapi soal status pencalonan Rohidin MErsyah akibat penetapan tersangka dan penahahan dalma kasus pemerasan dan gratifikasi, pada Senin, 25 November 2024.

    “Sampai saat ini masih sebagai peserta,” ujar Iffa.

    Dia menjelaskan, berdasarkan UU 10/2016 tentang Pilkada tidak diatur sanksi pembatalan bagi peserta pemilihan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana.

    Justru yang ada di UU Pilkada, ditegaskan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI itu, adalah terkait dengan sanksi bagi peserta pemilihan yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

    “Sampai nanti ada putusan pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan terpidana sesuai UU 10/2016,” demikian Iffa menambahkan.

    Di Pilgub Bengkulu, terdapat dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi. Yaitu, Rohidin Mersyah selaku petahana berpasangan dengan Meriani sebagai pasangan calon nomor urut 2.

    Sedangkan pasangan calon lainnya yang ditetapkan KPU mendapat nomor urut 1, adalah Helmi Hasan dan Mian.

    Helmi-Mian didukung mayoritas partai politik, antara lain PDIP, PAN, Gelora, Demokrat, PKB dan Gerindra.

    Sedangkan, Rohidin-Meriani diusung 4 partai yaitu Hanura, PKS, Golkar, dan PPP.

    Rohidin ditetapkan sebagai tersangka karena memeras kepala-kepala dinas di Pemerintahan Provinsi Bengkulu, untuk supaya mendapat uang untuk kebutuhan kampanyenya.

  • Drama Pengejaran Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Selama 3 Jam, Diduga OTT KPK Bocor

    Drama Pengejaran Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Selama 3 Jam, Diduga OTT KPK Bocor

    TRIBUNJATENG.COM – Perjuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ternyata tidak mudah.

    Hal itu lantaran Rohidin Mersyah mencoba kabur sehingga petugas KPK harus melakukan pengejaran selama 3 jam.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur mengungkapkan mengejar Rohidin Mersyah ke Bengkulu Utara, arah Padang selama 3 jam.

    Asep Guntur mengungkapkan hal tersebut menjawab pertanyaan jurnalis saat konferensi pers kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemda Bengkulu pada Minggu (24/11/2024) malam.

    Salah satu jurnalis yang hadir saat konferensi pers menanyakan detail penangkapan Rohidin Mersyah, apakah dilakukan saat kampanye.

    “Apakah diamankan saat kampanye? Tidak. Kenapa? Karena kalau saat kampanye, pasti banyak massa, kita juga berhitung,” kata Asep.

    Menurut Asep, tim KPK saat itu sudah berencana menangkap Rohidin Mersyah pada Sabtu (23/11/2024) petang.

    “Sepertinya itu pulang kampanye, itu sudah sore. Sampai ke suatu tempat, kita tunggu di tempat itu,” jelasnya.

    Namun, katanya, rombongan Rohidin Mersyah sepertinya telah menyadari kehadiran tim KPK.

    “Mungkin rekan-rekan kami yang ada di tempat itu sudah terdeteksi. Akhirnya (Rohidin) keluar melalui jalan pintu yang lain,” lanjutnya.

    “Dan kami baru tahu, setelah beberapa kilometer.”

    Setelah menyadari Gubernur Rohidin Mersyah sudah jauh menuju Bengkulu Utara arah Padang, tim KPK kemudian mengejarnya.

    “Sehingga kita kejar. Lari ke Bengkulu Utara, arah Padang,” ujarnya.

    “Jadi selama 3 jam itu, saling kejar.”

    “Depan ini menggunakan fortuner warna hitam.”

    “Tapi akhirnya bisa kita hentikan.”

    Pemerasan dan Gratifikasi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka korupsi pemerasan dan gratifikasi.

    Hal itu diungkapkan pimpinan KPK Alexander Marwata saat konferensi kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Daerah Bengkulu pada Minggu (24/11/2024) malam.

    “Berdasarkan kecupukan alat bukti, kami sepakat, untuk menaikan perkara ini ke tahap penyidikan,” kata Alex.

    Alex mengatakan, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ditangkap terkait dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi.

    “(Kasus ini) terkait adanya mobilisasi, terkait akan ikut sertanya tersangka petahana Gubernur mengikuti pilkada nanti,” kata Alex.

    Alex mengatakan, penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bukan sesuatu yang mendadak.

    Pihak KPK juga sepertinya menepsi tudingan bahwa penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bertendensi politik.

    “Dari rangkaian penyelidikan, perkara ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei,” ujarnya.

    “Jadi sudah lama sebetulnya, bukan tiba-tiba.”

    Selanjutnya, katanya, KPK mendapatkan informasi dugaan penerimaan sejumlah uang pada Jumat (22/11/2024) sehingga KPK langsung turun ke Bengkulu.

    “Bahwa KPK mendapatkan informasi, pada Jumat, 22 November 2024, terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EV alias AC selaku ajudan Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, yang dimaksudkan untuk RM selaku Gubernur Bengkulu,” jelas Alex.

    Daftar Pejabat OTT KPK

    Setelah menerima informasi masyarakat tersebut, selanjutnya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, KPK bergerak ke Bengkulu. 

    Selanjutnya pada tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 07.00 tim mengamankan beberapa pihak.

    Sejumlah pejabat Bengkulu yang diamankan yakni:

    1. SR (Syarifudin), selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 07.00

    2. SF (Syafriandi), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 07.30

    3. SD (Saidirman), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu Selatan sekitar pukul 08.30

    4. FEP (Ferry Ernest Parera), Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 08.30

    5. IF (Isnan Fajri), Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 16.00

    6. TS (Tejo Suroso), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 19.30

    7. RM (Rohidin Mersyah), Gubernur Bengkulu di Serangai, Bengkulu Utara sekitar pukul 20.30

    8. EV (Evriansyah) alias AC (Anca), Adc Gubernur Bengkulu di Bandara Fatmawati Bengkulu

    KPK Sita Uang Rp 7 Miliar

    Dalam OTT KPK di Bengkulu tersebut, KPK juga menyita sejumlah uang total sekitar RP 7 miliar dalam mata uang Rupiah dollar Amerika dan dollar Singapura.

    Rinciannya yakni:

    a. Catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah Rp 32,5 juta (Rp32.550.000) pada mobil SD.

    b. Catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah Rp120 juta (Rp120.000.000) pada rumah FEP.

    c. Uang tunai sejumlah Rp370 juta (Rp370.000.000) pada mobil RM.

    d. Catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah total sekitar Rp6,5 miliar dalam mata uang Rupiah, Dollar Amerika (USD), dan Dollar Singapura (SGD) pada rumah dan mobil EV.

    Menurut KPK, uang tersebut akan digunakan kepentingan pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Bengkulu 2024.

    KPK Periksa Rohidin Mersyah

    Calon Gubernur Bengkulu petahana, Rohidin Mersyah ikut diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polresta Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024) malam.

    Mobil yang membawa Rohidin tiba di Polresta Bengkulu sekitar pukul 23.15 WIB, dan langsung naik ke aula Mako Polresta Bengkulu.

    Namun sayangnya kedatangan Rohidin tidak sempat diliput oleh wartawan karena adanya pengalihan dari beberapa mobil lainnya.

    Kedatangan Rohidin Mersyah ke Polresta Bengkulu tersebut dibenarkan oleh Kapopresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata.

    “Iya memang benar pak Rohidin yang terakhir masuk kita tunggu perkembangan lebih lanjut ya,” ungkap Deddy.

    Untuk sementara, status Rohidin dalam memenuhi panggilan KPK pada Sabtu (23/11/2024) malam adalah untuk memenuhi pemeriksaan saja.

    Polresta Bengkulu, lanjut Deddy, juga sudah melakukan pengamanan khusus di Mako Polresta selama adanya kegiatan KPK tersebut.

    Sedangkan untuk pemeriksaan lokasi-lokasi lainnya sampai saat ini masih belum ada permintaan dari KPK kepada Polresta Bengkulu.

    “Tidak ada, hanya di Mako ini saja,” kata Deddy.

    Malam ini kuasa hukum dari Rohidin juga sudah datang ke Polresta Bengkulu, namun belum diperkenankan untuk masuk.

    Kedatangan kuasa hukum Rohidin Mersyah tersebut adalah dalam rangka untuk memantau dipanggilnya Rohidin ke Polresta Bengkulu oleh KPK.

    “Kami ke sini nggak ada perintah siapa-siapa, karena kita ini tim hukumnya Rohidin,” kata Kuasa Hukum Rohidin Mersyah Aizan Dahlan.

    Pungutan ke Pegawai untuk Pendanaan Pilkada

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK di Bengkulu terkait pungutan ke pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    “(OTT Bengkuu terkait) pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya. Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi Kompas, Minggu (24/11/2024).

    Seperti diketahui, sejumlah pejabat di Bengkulu terjaring OTT KPK pada Sabtu (23/11/2024) malam.

    Sejumlah pejabat di Bengkulu tersebut terjaring OTT KPK dalam sebuah pertemuan yang diduga merupakan pertemuan konsolidasi untuk pendanaan pilkada di Bengkulu.

    Tidak lama setelah OTT tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pun ikut diperiksa KPK di Mapolresta Bengkulu.

    Gubernur Rohidin Mersyah kemudian dibawa ke KPK Bengkulu pada Minggu (24/11/2024) pagi.

    Rohidin diterbangkan ke Jakarta dengan penerbangan pertama Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu.

    Dalam OTT tersebut, KPK telah menyita sejumlah uang tunai. 

    Kemudian Alex juga mengatakan, ada 7 orang yang diamankan dalam OTT tersebut. 

    Ia mengatakan, KPK akan memaparkan rangkaian OTT pada Minggu (24/11/2024) petang.

    Sumber-sumber mengungkapkan bahwa operasi ini menargetkan pejabat di Pemerintah Provinsi Bengkulu, meskipun identitas mereka dan alasan penangkapan masih belum diungkapkan secara resmi. 

    Berita tentang penangkapan ini mulai beredar pada pukul 11.30 WIB melalui media sosial, yang menyebutkan bahwa sejumlah pejabat tersebut dibawa ke Mapolresta Bengkulu.

    Setelah diterbangkan ke Jakarta, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, jadi yang pertama tiba di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, pada Minggu (24/11/2024).

    Berdasarkan pantauan Kompas.com, Rohidin tiba pukul 14.32 WIB dengan mobil hitam, mengenakan pakaian serba hitam, topi putih dan masker.

    Rohidin masuk ke Gedung KPK tanpa mengenakan borgol atau rompi tahanan.

    Rohidin Pakai Baju Polantas

    Sebelumnya, beredar video diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebelum dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan baju polantas.

    Rohidin Mersyah sepertinya sempat pulang dulu ke rumah dan kembali lagi ke Polresta Bengkulu dengan membawa koper.

    Saat tiba di Polresta Bengkulu pada Minggu (24/11/2024) pagi, Rohidin Mersyah terpantau menggunakan mobil Fortuner.

    Saat turun dari mobil Fortuner itulah, Rohidin Mersyah terlihat mengenakan baju polantas lengkap.

    Selain mengenakan seragam polantas lengkap, Rohidin Mersyah juga mengenakan masker.

    Di belakangnya, seorang pria terlihat membawa koper mengikuti langkah Rohidin Mersyah.

    Gelagat tak biasa Gubernur Rohidin Mersyah tersebut agaknya merupakan upaya untuk menghindari kerumunan massa di depan Polresta Bengkulu.

    Kerumunan massa tersebut terdiri dari sejumlah pendukung Rohidin Mersyah dan juga awak media.

    Seperti diketahui, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada Sabtu (23/11/2024) malam.

    Pemeriksaan tersebut terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejumlah pejabat di Bengkulu dalam sejumlah pertemuan penting.

    KPK juga dikabarkan mengamankan sejumlah uang tunai dari OTT tersebut.

    Siasat Keluar dari Kantor Polisi

    Sedianya  Rohidin Mersyah menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu dari  Mapolresta Bengkulu.

    Namun mendapat kendala saat hendak keluar dari kantor polisi.

    Hal itu karena banyaknya simpatisan Rohidin yang menunggu di depan Mapolresta Bengkulu, membuat upaya pemindahan pejabat-pejabat tersendat. 

    Akibatnya Rohidin Mersyah diduga terpaksa ‘menyamar’ jadi polisi.

    Dia harus mengenakan rompi Polantas yang dikawal oleh sejumlah petugas.

    Tak lama setelah itu, keluar beberapa mobil dinas Polresta Bengkulu.

    Salah satunya, adalah mobil Inafis yang diduga kuat dutumpangi oleh Rohidin Mersyah.

    Dari informasi yang dihimpun, Rohidin Mersyah dan pejabat yang ditangkap KPK lainnya akan dibawa ke Jakarta melalui Bandara Fatmawati Soekarno.

    Para pejabat tersebut akan dibawa ke Jakarta dengan pesawat lion air hari ini. 

    Akibatnya Rohidin Mersyah diduga terpaksa ‘menyamar’ jadi polisi.

    Dia harus mengenakan rompi Polantas yang dikawal oleh sejumlah petugas.

    Tak lama setelah itu, keluar beberapa mobil dinas Polresta Bengkulu.

    Salah satunya, adalah mobil Inafis yang diduga kuat dutumpangi oleh Rohidin Mersyah.

    Dari informasi yang dihimpun, Rohidin Mersyah dan pejabat yang ditangkap KPK lainnya akan dibawa ke Jakarta melalui Bandara Fatmawati Soekarno.

    Para pejabat tersebut akan dibawa ke Jakarta dengan pesawat lion air hari ini. 

    Hal tersebut menurut massa tentu sangat merugikan calon gubernur petahana dan menimbulkan kecurigaan mereka terhadap KPK.

    “Sampai sekarang kita tidak mengetahui dan tidak mendapatkan keterangan dari KPK, soal kasusnya apa, barang buktinya apa, dan seperti apa,” kata salah satu koordinator aksi.

    Kedatangan mereka juga sempat ditemui langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata, yang langsung menghampiri massa.

    Dari sana mereka meminta izin kepada Polresta Bengkulu untuk menunggu Rohidin keluar dari dalam gedung Polresta Bengkulu.

    Keinginan massa tersebut juga telah disetujui oleh Kapolresta dan massa sudah diperbolehkan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu.

    “Teman-teman yang masih mau di sini kita persilahkan untuk kita sama-sama menunggu keterangan yang diberikan oleh pihak KPK,” kata Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata.

    Pada Pilkada 2024, Rohidin Mersyah kembali mencalonkan menjadi Gubernur Bengkulu berpasangan dengan calon Wakil Gubernur Meriani sebagai paslon nomor urut 2.

    Rohidin adalah politisi Golkar menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Bengkulu sejak 2017. (*)

     

  • 20.868 APK Pilkada 2024 di Jakarta Timur Sudah Diturunkan

    20.868 APK Pilkada 2024 di Jakarta Timur Sudah Diturunkan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur telah menertibkan 20.868 alat peraga kampanye (APK) tiga Paslon di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Kasatpol PP Kota Jakarta Timur, Budhy Novian mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi penertiban APK Pilkada Jakarta 2024 Sejak Minggu (24/11) hingga Senin (25/11/2024).

    “Hingga pukul 14.45 WIB hari ini total jumlah APK yang diturunkan di wilayah Jakarta Timur sejumlah 20.868 lembar APK,” kata Budhy saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

    Rinciannya yakni spanduk 6.813 lembar, baliho 1.199 lembar, umbul-umbul 206 lembar, bendera 369 lembar, pamflet atau stiker ada 8.318 lembar, poster 1.508 dan lainnya sebanyak 2.455 lembar.

    Tiga APK yang hari ini terakhir diturunkan berupa billboard di Jalan Jatinegara Timur seberang Terminal Kampung Melayu, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, dan Kecamatan Kramat Jati.

    “Di Jalan Jatinegara Timur billboard berukuran 12×6 meter persegi. Di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati ukuran 10×4 meter persegi. Di Jalan Bona, Penggilingan ukuran 2×4 meter persegi,” ujarnya.

    Budhy menuturkan ketiga APK billboard tersebut baru hari ini diturunkan karena pada Minggu (24/11) sebelumnya mobil tangga Sudin Gulkarmat Jakarta Timur sedang digunakan.

    Sehingga baru hari ini penertiban APK billboard dapat dilakukan petugas gabungan dari Satpol PP,  Sudin Gulkarmat, Sudin Bina Marga, Sudin Perhubungan, TNI-Polri, Bawaslu, KPU.

    “Penertiban APK hari ini sudah final dan hasil penyisiran personil di lapangan, sudah tidak ditemukan APK lagi. Karena masa tenang menyambut Pilgub DKI memang selama tiga hari,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 November 2024

    Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh Megapolitan 25 November 2024

    Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta seluruh warga Depok menjaga perdamaian selama masa
    Pilkada 2024
    , bukan hanya pada hari pencoblosan, tetapi hingga hari pelantikan.
    Hal ini disampaikan Idris saat menghadiri deklarasi damai Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok di Hotel Bumi Wiyata, Senin (25/11/2024).
    “Karena belum ada sejarahnya selama pilkada, sebuah situasi (di Depok) yang menuju kericuhan dan kerusuhan,” ungkap Idris.
    Adapun acara deklarasi damai ini dihadiri oleh calon wakil wali kota Depok nomor urut 1 Ririn Farabi A Rafiq. Hadir pula pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
    Sementara calon wali kota nomor urut 1 pasangan Ririn Farabi, Imam Budi Hartono, tidak hadir di lokasi.
    Dalam acara ini, hadir pula Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana, lalu Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna, Ketua KPU Depok Willi Sumarlin, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok Fathul Arif.
    Acara ini diawali dengan pembacaan isi deklarasi bersama. Terdapat empat poin komitmen yang tertuang dalam deklarasi damai tersebut. 
    Idris memimpin pembacaan deklarasi tersebut, yang kemudian diikuti seluruh tamu lainnya.
    “Kami berkomitmen menyukseskan Pilkada tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” bunyi deklarasi poin kedua.
    “Kami berkomitmen, mewujudkan situasi yang kondusif, aman, damai, dan sejuk,” isi deklarasi poin ketiga.
    Usai deklarasi, seluruh tamu yang hadir diminta membubuhkan tanda tangan di papan putih sebagai simbolisasi sepakat mengawal jalannya pesta demokrasi ini.
    Sebagaimana diketahui, ada dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berlaga pada
    Pilkada Kota Depok
    2024.
    Paslon nomor urut 1 yaitu Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq. Keduanya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar).
    Pasangan calon nomor urut 2 yakni Supian Suri-Chandra Rahmansyah. Paslon ini diusung Koalisi Perubahan Depok Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, PDI-P, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, PAN, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Ummat, Partai Buruh, dan PSI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 572 TPS di Jakarta Rawan Banjir Saat Pilkada Jakarta, KPU DKI Sudah Libatkan BPBD

    572 TPS di Jakarta Rawan Banjir Saat Pilkada Jakarta, KPU DKI Sudah Libatkan BPBD

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – KPU DKI Jakarta mencatat, ada 772 tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir saat pencoblosan atau pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 pada, Rabu (27/11/2024).

    Sebab, pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 bertepatan dengan musim hujan.

    Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Divisi Data dan Informasi, Fahmi Zikrillah mengatakan, pendataan tersebut dihimpun dari KPU tingkat kota di wilayah Jakarta.

    “Ya, kami sudah mendata ya dari seluruh KPU kabupaten kota se-DKI Jakarta ada sebanyak 572 TPS yang berpotensi rawan banjir,” kata Fahmi di kantor KPU DKI Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Namun, Fahmi menyebut pihaknya belum merinci secara detail titik-titik TPS yang biasa terdampak banjir.

    Kendati begitu, KPU DKI Jakarta memastikan, telah bekerja sama dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS yang berisiko banjir, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta.

    Upaya tersebut dilakukan sebab berkaca ketika Pemilu 2024, sebagian TPS di Jakarta terendam banjir akibat hujan deras.

    “Koordinasi langsung dengan para KPPS-nya tadi sebanyak 572 TPS tersebut, juga sudah kami sampaikan kepada BPBD untuk dilakukan mitigasi mitigasi itu,” ujar Fahmi.

    Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menyatakan, pihaknya menyiapkan lokasi lebih aman agar tidak terdampak banjir saat hari pencoblosan lusa.

    “TPS (tempat pemungutan suara) relokasi kalau nanti banjir dan tentu kita akan siapkan, termasuk penggunaan misalnya sekolah,” ucap Dody.

    Menurutnya, lokasi tersebut menjadi opsi yang tepat dalam menyukseskan tahapan Pilkada Jakarta 2024. “Sekolah bisa jadi alternatif penggunaan TPS kalau terjadi banjir,” kata Dody.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya