Xcloud.id

partai: Golkar

  • Kemenag Tuban Ikuti Jamarah, Bahas Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2026

    Kemenag Tuban Ikuti Jamarah, Bahas Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2026

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban mengikuti kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah), program aspirasi dari anggota Komisi VIII DPR RI daerah pemilihan Tuban–Bojonegoro, Haeny Relawati Rini Widyastuti. Acara ini berlangsung di Aula Hotel Mustika Tuban dan dibuka oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Ahmad As’adul Anam, Minggu (2/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Haeny Relawati Rini Widyastuti dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kegiatan Jamarah ini merupakan program resmi yang menggunakan dana APBN.

    “Giat ini terselenggara menggunakan dana APBN, meskipun Kanwil Kemenag yang menjadi pihak pengundang,” terang Haeny.

    Kegiatan Jamarah Kemenag Tuban bersama Anggota DPR RI di Aula Hotel Mustika Tuban.

    Haeny juga memaparkan rencana pembangunan Kampung Haji yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Baitullah. Terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, ia menyebutkan bahwa total biaya per jemaah diperkirakan mencapai Rp 87.409.365. Namun, angka tersebut akan mendapat subsidi dari dana optimalisasi dan setoran awal sebesar Rp 25 juta, sehingga calon jemaah hanya perlu membayar sekitar Rp 33.215.558.

    “Selain itu, penyelenggaraan haji tahun 2026 insyaallah hanya akan menggunakan dua syarikat, berbeda dengan tahun 2025 yang memakai delapan syarikat,” tutur mantan Bupati Tuban tersebut.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, menyampaikan bahwa pada masa transisi menuju penyelenggaraan haji 2026, Kemenag kabupaten dan kota diminta Menteri Agama untuk memberikan dukungan maksimal. Ia pun mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah memiliki Perda dan Perbup terkait transportasi haji.

    “Kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang membantu all out dalam pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji,” ujar Umi Kulsum.

    Umi menambahkan, jumlah pendaftar haji di Kabupaten Tuban mengalami penurunan pascapandemi. Jika sebelum Covid-19 tercatat sekitar 4.000 pendaftar per tahun, kini menurun menjadi sekitar 3.000 jemaah per tahun, bahkan banyak yang membatalkan karena lamanya masa antre.

    Sebagai bentuk kesiapan, Kemenag Tuban tetap melaksanakan program manasik haji sepanjang tahun bagi calon jemaah cadangan agar lebih siap saat mendapatkan jadwal keberangkatan.

    “Kabupaten Tuban memiliki program manasik haji sepanjang tahun untuk mempersiapkan jemaah cadangan,” pungkasnya. [dya/but]

     

     

  • Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga Regional 2 November 2025

    Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga Regional 2 November 2025

    Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga
    Tim Redaksi
     
    KENDARI, KOMPAS.com –
    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan bahwa pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.
    Hal itu dikatakan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di salah satu hotel di Kendari, Minggu (2/11/2025).
    Menurut Bahlil, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.
    “Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” ungkap Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra.
    Wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.
    Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
    Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” kata Cak Imin dalam sambutan pada perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada bulan Juli lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

    Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

    Hasil paripurna DPRD Pati pada Jumat lalu merekomendasikan perbaikan kinerja kepada Sudewo.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Dekatkan Golkar dan Rakyat, SOKSI Bagikan Sembako ke Sopir Ojek di Jakarta

    Dekatkan Golkar dan Rakyat, SOKSI Bagikan Sembako ke Sopir Ojek di Jakarta

    Jakarta –

    Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar bakti sosial berupa pembagian ribuat paket sembako untuk para tukang ojek di Jakarta. Bakti sosial ini digelar untuk mendekatkan Partai Golkar dengan rakyat.

    “Ini dalam rangka selalu mendekatkan hati masyarakat dengan Golkar,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun kepada wartawan lewat pesannya, Minggu (2/11/2025).

    Ketua Komisi XI DPR itu menjelaskan SOKSI merupakan ormas yang mendirikan Partai Golkar. Misbakhun menegaskan, SOKSI pun selalu menjadi bagian dari partai yang memiliki doktrin Karya Kekaryaan tersebut.

    “Sebelum Partai Golkar ada, SOKSI ini lebih dulu ada,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu mengatakan SOKSI ingin selalu hadir di tengah rakyat. Bakti sosial menjadi salah satu cara untuk mewujudkan hal itu.

    Baksos untuk para pengemudi ojek itu dihadiri para pengurus Depinas SOKSI. Ketua Dewan Pakar SOKSI Bomer Pasaribu dan para koordinator wilayah (korwil) SOKSI dari berbagai daerah juga tampak hadir di acara tersebut.

    (maa/maa)

  • Fraksi Golkar Kritik RAPBD Sidoarjo 2026: Anggaran Pendidikan Turun Drastis, Banjir Masih Mengancam

    Fraksi Golkar Kritik RAPBD Sidoarjo 2026: Anggaran Pendidikan Turun Drastis, Banjir Masih Mengancam

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ketimpangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan pandangan umum (PU) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sidoarjo, di rapat paripurna, Sabtu (1/11/2025).

    Fraksi Golkar menilai arah kebijakan fiskal yang disusun pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan semangat efisiensi dan keberpihakan pada masyarakat.

    Dalam PU Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Wahyu Lumaksono, menyampaikan bahwa total belanja daerah dalam RAPBD 2026 mengalami penurunan signifikan, dari sebesar Rp 5,94 triliun pada 2025 menjadi Rp 5,13 triliun atau turun 13,7 persen. Kontraksi tersebut, menurut Fraksi Golkar, harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan prioritas pada kebutuhan dasar publik.

    “Kami mencatat ketimpangan struktural dalam komposisi belanja. Misalnya, anggaran untuk rapat koordinasi mencapai Rp 11 miliar, sementara untuk BLUD Air Limbah Domestik yang menyangkut layanan dasar masyarakat hanya Rp 1,1 miliar,” katanya.

    Pendidikan Merosot 37 Persen, Langgar Amanat Konstitusi
    Dalam bidang pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti penurunan anggaran yang sangat signifikan dari Rp 1,53 triliun pada 2025 menjadi Rp 954 miliar pada 2026 atau turun 37,7 persen. Akibatnya, porsi belanja pendidikan hanya mencapai 18,6 persen dari total APBD, di bawah amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menetapkan minimal 20 persen.

    “Penurunan ini merupakan kemunduran dalam pembangunan sumber daya manusia. Kami mendesak agar alokasi dikembalikan sesuai ketentuan konstitusional,” tandas Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo ini.

    Penanganan Banjir, Kesehatan, dan Lingkungan Jadi Sorotan
    Untuk bidang infrastruktur, Golkar menilai penanganan banjir belum menyentuh akar persoalan. Data BPBD 2024 menunjukkan 9.121 keluarga di enam kecamatan terdampak banjir, namun program pembangunan drainase sepanjang 20 kilometer senilai Rp 58 miliar dinilai belum cukup.

    Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo menyusun Grand Design penanganan banjir terpadu, berkoordinasi dengan BP DAS Brantas, dan menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) seperti diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

    Bidang kesehatan, penurunan alokasi juga terjadi di beberapa sektor kunci:
    Dinas Kesehatan turun 6,8 persen menjadi Rp 574,5 miliar. RSUD Sidoarjo Barat turun 17,2 persen menjadi Rp 95,6 miliar. Puskesmas turun 11,5 persen menjadi Rp 118,3 miliar. “Pemangkasan ini berpotensi menurunkan kualitas layanan dasar dan percepatan penanganan stunting,” tegas dia.

    Pendapatan Daerah Dinilai Kurang Realistis
    Fraksi Golkar juga menilai bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 pada sejumlah pos pajak justru lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Beberapa data menunjukkan anomali perencanaan, antara lain:

    Pajak Jasa Perhotelan realisasi 2024 sebesar Rp 24,06 miliar, tetapi target 2026 hanya Rp 20 miliar. Pajak Jasa Parkir realisasi 2024 sebesar Rp 12,84 miliar, target 2026 turun menjadi Rp 9,5 miliar.
    Pajak Air Tanah realisasi 2024 mencapai Rp 7,42 miliar, namun target 2026 hanya Rp 6,78 miliar. Sementara itu, total PAD yang diusulkan dalam RAPBD 2026 tercatat Rp 1,318 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2024 yang mencapai Rp 1,407 triliun.

    Target yang tidak konsisten ini menunjukkan lemahnya perencanaan pendapatan. Kami mendesak agar pemerintah daerah merevisi target PAD dengan basis kinerja dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang riil.

    “Di sektor retribusi, Fraksi Golkar mencatat hal serupa. Target retribusi pasar tahun 2026 ditetapkan Rp 16,93 miliar, padahal realisasi 2024 mencapai Rp 18,47 miliar. Sebaliknya, hanya retribusi jasa tertentu yang menunjukkan kenaikan signifikan, dari realisasi 2024 sebesar Rp 26,14 miliar menjadi target Rp 28,67 miliar pada 2026,” urai Wahyu Lumaksono.

    Komitmen untuk APBD yang Berkeadilan
    Wahyu Lumaksono menegaskan, jika Fraksi Golkar akan mengawal pembahasan RAPBD 2026 agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada rakyat.

    “Efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, tetapi mengalihkan sumber daya dari yang tidak produktif ke sektor strategis. Golkar berharap RAPBD 2026 menjadi instrumen keuangan daerah yang adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” tegasnya.

    Di kesempatan sama, snggota Fraksi Golkar lainnya, Muhammad Dian Felani menilai di Bidang lingkungan hidup juga mengalami kontraksi. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup berkurang 33,7 persen, dari Rp 127,3 miliar menjadi Rp 84,3 miliar. Padahal, data DLHK Jawa Timur menunjukkan Indeks Kualitas Udara (AQI) di Kecamatan Krian telah mencapai 167, atau kategori tidak sehat.

    “Fraksi meminta agar pemerintah segera memperkuat sistem pemantauan udara real-time, menyesuaikan target Indeks Kualitas Udara Daerah (IKUD) dengan standar nasional, serta mengadopsi skema insentif lingkungan bagi desa/kelurahan yang berkomitmen pada pengelolaan lingkungan hidup,” pinta mantan Ketya BPC HIPMI Kab. Sidoarjo ini. (isa/kun)

  • Digitalisasi Keanggotaan, Soksi Gandeng Komunitas Ojol

    Digitalisasi Keanggotaan, Soksi Gandeng Komunitas Ojol

    Jakarta: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar 5.0 kepada sejumlah perwakilan masyarakat yang telah bersedia menjadi anggota Partai Golkar. Penyerahan KTA tersebut menjadi bagian dari upaya digitalisasi keanggotaan partai sekaligus mempererat hubungan antara kader Golkar dengan masyarakat.

    “Ini (Soksi) dalam rangka selalu mendekatkan hati masyarakat dengan Golkar,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun, saat menggelar bakti sosial bersama para tukang ojek di Jakarta, Sabtu 1 November 2025.

    Kegiatan bertema ‘Soksi Berbagi’ itu digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar. Menurut Misbakhun, kegiatan sosial merupakan bentuk kedekatan Golkar dengan rakyat.

    Ketua Komisi XI DPR itu menjelaskan, Soksi merupakan ormas yang mendirikan Partai Golkar. Misbakhun menegaskan, Soksi selalu menjadi bagian dari partai yang memiliki doktrin Karya Kekaryaan tersebut.

    Misbakhun ingin masyarakat tahu bahwa Soksi adalah bagian dari Partai Golkar. “Sebelum Partai Golkar ada, SOKSI ini lebih dulu ada,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Soksi ingin ada di tengah rakyat. Bakti sosial menjadi salah satu cara untuk mewujudkan hal itu.

    “Kalau Golkar melakukan hal yang sama, masa ormas yang mendirikannya tidak melakukan upaya serupa untuk mendekatkan diri ke rakyat?,” kata Misbakhun.

    Baksos untuk para pengemudi ojek itu dihadiri para pengurus Depinas Soksi. Ketua Dewan Pakar Soksi Bomer Pasaribu dan para koordinator wilayah (korwil) Soksi dari berbagai daerah juga tampak hadir di acara tersebut.

    Setidaknya ada 1.600 paket sembako yang dibagikan dalam kegiatan di kantor Depinas SOKSI, Jalan Raya Pasar Minggu, Kalibata, Jakarta Selatan itu. Setiap paket sembako dikemas dalam tas merah bergambar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Jakarta: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar 5.0 kepada sejumlah perwakilan masyarakat yang telah bersedia menjadi anggota Partai Golkar. Penyerahan KTA tersebut menjadi bagian dari upaya digitalisasi keanggotaan partai sekaligus mempererat hubungan antara kader Golkar dengan masyarakat.
     
    “Ini (Soksi) dalam rangka selalu mendekatkan hati masyarakat dengan Golkar,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun, saat menggelar bakti sosial bersama para tukang ojek di Jakarta, Sabtu 1 November 2025.
     
    Kegiatan bertema ‘Soksi Berbagi’ itu digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar. Menurut Misbakhun, kegiatan sosial merupakan bentuk kedekatan Golkar dengan rakyat.

    Ketua Komisi XI DPR itu menjelaskan, Soksi merupakan ormas yang mendirikan Partai Golkar. Misbakhun menegaskan, Soksi selalu menjadi bagian dari partai yang memiliki doktrin Karya Kekaryaan tersebut.
     
    Misbakhun ingin masyarakat tahu bahwa Soksi adalah bagian dari Partai Golkar. “Sebelum Partai Golkar ada, SOKSI ini lebih dulu ada,” ujarnya.
     
    Oleh karena itu, Soksi ingin ada di tengah rakyat. Bakti sosial menjadi salah satu cara untuk mewujudkan hal itu.
     
    “Kalau Golkar melakukan hal yang sama, masa ormas yang mendirikannya tidak melakukan upaya serupa untuk mendekatkan diri ke rakyat?,” kata Misbakhun.
     
    Baksos untuk para pengemudi ojek itu dihadiri para pengurus Depinas Soksi. Ketua Dewan Pakar Soksi Bomer Pasaribu dan para koordinator wilayah (korwil) Soksi dari berbagai daerah juga tampak hadir di acara tersebut.
     
    Setidaknya ada 1.600 paket sembako yang dibagikan dalam kegiatan di kantor Depinas SOKSI, Jalan Raya Pasar Minggu, Kalibata, Jakarta Selatan itu. Setiap paket sembako dikemas dalam tas merah bergambar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok inisial J yang tampaknya sengaja dirahasiakan PSI untuk diumumkan tampaknya mulai terkuak.

    Meski banyak masyarakat sudah bisa menebak siapa inisial J itu, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi itu belum mau mengumumkannya.

    Mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan terkait temuannya perihal kesengajaan PSI tersebut yang disebutnya info A-1000.

    “Info A-1000: Kenapa Dewan Pembina PSI yg berinisial J belum diumumkan?” tulis Said Didu yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN.

    Dia mengaku mendapat info bahwa nama inisial J sengaja diulur agar bisa jadi pemberitaan heboh karena sosok tersebut akan jadi Dewan Pembina untuk enam partai dan dilantik bersamaan.

    “Infonya karena menunggu agar pelantikan J jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai sekaligus dilakukan bersamaan,” sambung Said Didu.

    Adapun keenam partai tersebut adalah 1) PSI, 2) Projo, 3) Golkar, 4) PAN, 5) PPP, dan 6) Nasdem (masih alot). “Parcok dan Termul dibalik layar aja,” tutup Said Didu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah menerima dua buah topi dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

    Ada satu topi itu bertuliskan huruf “J”, memicu spekulasi bahwa Jokowi adalah sosok yang dimaksud sebagai ketua Dewan Pembina PSI berinisial “J”.

    Momen itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram @rajaantoni pada Senin (27/10/2025). Dilihat dari video itu, Raja Juli dan Jokowi tampak duduk santai di sebuah meja sambil berbincang.

  • Anggota DPRD Sungai Penuh Jambi yang Maki Pekerja Bangunan jadi Tersangka Perusakan Pembatas Jalan Regional 1 November 2025

    Anggota DPRD Sungai Penuh Jambi yang Maki Pekerja Bangunan jadi Tersangka Perusakan Pembatas Jalan Regional 1 November 2025

    Anggota DPRD Sungai Penuh Jambi yang Maki Pekerja Bangunan jadi Tersangka Perusakan Pembatas Jalan
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com
     – Fahrudin, anggota DPRD Kota Sungai Penuh yang sebelumnya viral karena memaki pekerja bangunan di Pasar Beringin, kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan bollard atau pembatas jalan di depan Gedung Nasional Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
    Penetapan tersangka ini dilakukan pada Jumat (31/10/2025).
    Kasat Reskrim Polres Kerinci, AKP Very Prasetyawan, menjelaskan bahwa penetapan Fahrudin sebagai tersangka berkaitan dengan kasus perusakan bollard, yang berbeda dengan video viralnya yang memaki pekerja bangunan.
    “Beda kasus, tetapi orangnya sama,” ujar Very saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu (30/11/2025).
    Very menambahkan bahwa pihaknya telah memeriksa 14 orang saksi, melibatkan ahli hukum pidana, serta melakukan penyitaan 10 bollard dan satu unit mesin gerinda sebagai barang bukti.
    “Setelah dilakukan penyidikan, syarat penetapan tersangka Fahrudin terpenuhi dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tentang perusakan,” jelasnya.
    Dia menegaskan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
    Very juga menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil dan memeriksa Fahrudin untuk melengkapi berkas perkara serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk langkah selanjutnya.
    Sebelumnya, Fahrudin menjadi sorotan publik setelah videonya yang viral di media sosial, di mana ia terlihat memaki pekerja bangunan yang sedang melakukan renovasi di Pasar Beringin pada Minggu (19/10/2025).
    Dalam video tersebut, Fahrudin tampak berbincang dengan beberapa orang di sebuah gedung yang sudah rusak parah.
    Ketika mendengar suara gemuruh dari dalam gedung, ia tiba-tiba emosional dan menghampiri pekerja dengan makian.
    Dalam video itu, Fahrudin melontarkan berbagai makian, termasuk menyebut para pekerja dengan sebutan yang tidak pantas.
    “Woy, njeng,” teriaknya sembari mengarah ke dalam gedung.
    Ia kemudian melanjutkan makiannya dengan menyebut kata tak pantas.

    Akibat tindakan tersebut, Fahrudin dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh.
    Ketua Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Fikar Azami, mengungkapkan bahwa tindakan Fahrudin dinilai tidak beretika, terutama karena dilakukan terhadap masyarakat.
    “Kita tidak membenarkan hal tersebut dilakukan, karena sangat tidak beretika apalagi diucapkan oleh seorang wakil rakyat,” kata Fikar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (21/10/2025).
    Pencopotan Fahrudin dari jabatan Ketua Komisi II dilakukan setelah Partai Golkar mengeluarkan surat peringatan kedua, yang menyatakan bahwa ia melanggar kode etik dan peraturan organisasi.
    “Saya juga sudah menginstruksikan fraksi agar mencopot yang bersangkutan sebagai Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh. Dan sudah dilakukan per hari ini yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komisi II,” tegas Fikar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket. Sudewo lolos dari pemakzulan dewan.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya dilansir ANTARA, Jumat, 31 Oktober.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.

    Ali menerangkan dalam forum paripurna, Bupati Pati Sudewo juga telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan karena tugas DPRD untuk mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    Terkait kemungkinan munculnya reaksi publik atas keputusan DPRD, Ali meminta masyarakat Pati menerima hasil tersebut.

    “Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik kepada kami, khususnya PDI Perjuangan, kami siap menerimanya,” ujarnya.

    Sementara di luar gedung DPRD Pati berlangsung demo yang dihadiri ribuan massa yang menginginkan pemakzulan Bupati Sudewo.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Kemudian hari ini dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil hak angket oleh Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bandang Teguh Waluyo.

    Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan, Ketua DPRD Tegaskan Tak Ada Rekayasa

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan, Ketua DPRD Tegaskan Tak Ada Rekayasa

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket pada Jumat.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna, Jumat (31/10) memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya seperti dilansir Antara.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.