Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
PILKADA
Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasangan
Pramono-Rano
memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.
Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.
Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDI-P itu terjadi setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?
Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK.
Dengan gugatan itu tentu saja diharapkan MK membuka peluang
Pilkada Jakarta
2024 tidak selesai satu putaran. Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan Ridwan Kamil-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama.
Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.
Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto
, menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang.
Namun, Ridwan Kamil-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017. Mengapa?
Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (
Kompas.com
, 13/12/2024).
Menurut hemat saya, masukan Presiden Prabowo sangat masuk akal dari sudut kepentingannya. Tentu saja kepentingan politik nasional, kepentingan Prabowo sebagai presiden.
Kemenangan Pramono-Rano adalah fakta politik, meski lawannya juga punya fakta untuk menggugatnya. Namun, apakah ada jaminan gugatan itu dikabulkan MK? Tentu saja, tidak.
Bila gugatan Ridwan Kamil-Suswono diteruskan, sudah pasti mengundang kegaduhan politik. Sementara itu, kemenangannya tak bisa dipastikan.
Karena itu, bagi Prabowo, menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 tak menguntungkan secara politik. Baginya, mengendalikan KIM Plus sebagai pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono sendiri, jauh lebih mudah daripada mengambil risiko kegaduhan politik akibat gugatan tersebut.
Kegaduhan politik inilah yang dihindari Prabowo sebagai presiden. Kegaduhan politik itu sangat tidak menguntungkan Prabowo, karena tentu saja akan berbenturan dengan PDI-P sebagai pengusung pasangan Pranomo-Rano.
Masuk akal bila Prabowo menghindarinya. Meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI-P masih menjadi partai terbesar di Senayan.
PDI-P memiliki kursi sebanyak 110. Disusul Golkar dengan 102 kursi, lalu berturut-turut Gerindra (86 kursi), Nasdem (69 kursi), PKB (68 kursi), PKS (53 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi).
Dengan kekuatan 110 kursi DPR, goyangan politik PDI-P masih menggetarkan.
Sehari-hari, Prabowo sebagai presiden masih berkantor di Jakarta. Menurut hemat saya, ia merasa nyaman dan aman bila Jakarta dipimpin oleh Pramono-Rano yang merepresentasikan PDI-P.
Bagaimanapun Jakarta adalah bagian penting dan strategis dalam percaturan politik nasional. Jakarta adalah episentrum politik nasional.
Perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2024 menyisakan “bara api” yang potensial mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja “bara api” itu menjadi beban Prabowo selaku presiden.
Ia pasti akan berupaya memadamkan, setidaknya meredupkan. Dengan harapan tak mengganggu pemerintahannya.
“Bara api” yang saya maksudkan adalah relasi politik Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Hingga kini hubungan keduanya masih belum mencair. Isu pertemuan kedua tak kunjung nyata.
Prabowo tentu saja sangat berkepentingan terhadap Megawati dan PDI-P. Berkali-kali ia sampaikan bahwa pemerintahannya akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan.
Namun, hingga Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah-Putih, tak satu pun jabatan pembantu presiden itu diduduki kader PDI-P.
Di luar beredar tafsir bahwa Budi Gunawan, yang dipercaya presiden sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, merepresentasikan PDI-P.
Budi Gunawan selama ini memang dipandang sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Megawati. Namun, tentu saja pandangan seperti itu dibantah PDI-P, mengingat Budi Gunawan bukan kader partai asuhan Megawati.
Melihat latar belakang permasalahannya, sangat bisa dipahami bila tak mudah mencari titik temu kedua tokoh, Prabowo dan Megawati.
Modal dasarnya ada. Kedua tokoh sangat mencintai bangsanya, rakyatnya. Prabowo dan Megawati sangat mengedepankan persatuan-kesatuan.
Megawati pernah kecewa berat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi tak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Megawati tak ingin ada goncangan pada pemerintahan Jokowi yang ujungnya hanya akan merugikan rakyat.
Maka, Megawati meminta menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja sebagaimana mestinya.
Kedua tokoh juga pernah merajut “perkawinan” politik saat Pilpres 2009. Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.
Meski kalah, tapi “perkawinan” politik itu berarti ada kecocokan pandangan politik untuk Indonesia ke depan.
Modal itu, saya kira, mendasari semangat Prabowo untuk terus mencari jalan pertemuan dengan Megawati. Demikian pula Megawati. Bukan sekadar pertemuan sekonyong-konyong yang terkesan pragmatis, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, siapa cepat akan dapat.
Prabowo tentu saja paham Megawati. Ia memang berkepentingan mengajak PDI-P berperan dalam pemerintahannya, tapi tentu saja tak sembarangan mengajak berperan.
Megawati bukan tokoh yang mendasarkan tindakannya pada kalkulasi pragmatis, melainkan tokoh yang mempertimbangkan secara serius nilai-nilai substantif.
Kedua tokoh memang belum bertemu secara fisik dan formal, tapi langkah-langkah politiknya terjaga, tak saling menegasi, dan memberi jalan bagi keduanya untuk lebih memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bukan menguras energi hanya untuk kegaduhan politik.
Buktinya, di antaranya, saat pemilihan ketua DPR, tak ada kegaduhan politik, tak ada manuver yang menghalangi Puan Maharani, kader PDI-P yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Ia terpilih kembali sebagai ketua DPR periode 2024-2029 secara aklamasi.
Hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR 2014-2019. Ruang sidang DPR saat itu tegang, karena manuver menghalangi hak konstitusi partai pemenang pemilu.
Saat itu, meski memenangi Pemilu 2014, PDI-P kehilangan kursi pimpinan DPR. Tragis sekali, bukan hanya kursi ketua DPR yang melayang, tapi juga wakil ketua.
Sidang memilih paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih: Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
Karena itu, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR 2024-2029 dengan mulus, menurut hemat saya, berkontribusi signifikan bagi relasi positif antara Prabowo dan Megawati.
Selanjutnya, Megawati membalasnya saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Ia memang tidak menghadiri secara langsung dengan alasan kesehatan.
Namun, Megawati memerintahkan seluruh anggota DPR dari PDI-P untuk hadir dan memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.
Meski proses politik yang dilewati presiden-wakil presiden terpilih menyisakan kontroversi dan secara khusus melukai Megawati Soekarnoputri.
Megawati juga mengutus secara khusus Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
“Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani,” ujar Basarah di kompleks parlemen pada hari pelantikan (
Kompas.com
, 20/10/2024).
Melihat latar belakang, kepentingan dan semangat Prabowo dan Megawati, menurut hemat saya, kemenangan Pramono-Rano yang diusung PDI-P tanpa diikuti kegaduhan politik merupakan momentum strategis secara politis.
Terpilihnya Pramono-Rano dapat menjadi jembatan komunikasi yang produktif antara Megawati yang merepresentasikan PDI-P dan Presiden Prabowo. Saya yakin manfaatnya jauh lebih banyak bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali warga Jakarta.
Harapan itu juga tumbuh dari profil Pramono Anung yang merangkul, bersahabat. Ia bukan politikus kemarin sore.
Pramono dikenal sebagai politikus yang mampu bekerja secara profesional, sangat memahami fatsun politik dan psikologi politik.
Pramono juga dekat dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Prabowo. Boleh dikatakan tak ada kendala bagi Prabowo bila gubernur Jakarta sebagai episentrum politik dipegang Pramono yang kader PDI-P dan orang kepercayaan Megawati.
Pilkada Jakarta 2024 sungguh “happy ending”. Pramono-Rano menang, Prabowo pun senang. Kemenangan untuk Indonesia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: Golkar
-
/data/photo/2024/12/14/675d9dd781271.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang")
Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
-
Pengamat Sebut Ketua Umum Baru PPP Harus Branding Ulang Partai Kakbah – Halaman all
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai PPP harus membranding atau mentransfromasikan ulang partainya untuk kembali lagi ke kancah politik nasional dan lolos parlemen di Pemili 2029.
Hal itu dikatakan Arifki di tengah dinamika PPP yang akan menentukan calon ketua umum mereka.
Menurutnya, ketua umum PPP yang baru nanti harus berusaha selama 5 tahun ke depan membangun ulang PPP.
“PPP ini kan dinilai partai orang tua bagi sebagian orang kan. Artinya masih ada usaha untuk membangun branding sebagai partai anak muda, tapi paling tidak dengan munculnya figur-figur yang lebih muda,” kata Arifki kepada Tribunnews, Sabtu (14/12/2024).
Dia mengatakan branding ulang tersebut bisa dilakukan mulai 2025 dan mentransformasikannya sebagaimana Golkar yang berhasil melakukan itu,
“PPP belum secepat Golkar sebagai sesama partai senior kan. Artinya ini yang penting juga untuk PPP selama 5 tahun ke depan untuk langsung gaspol di Januari 2025,” lanjut dia.
Pimpinan baru PPP, dikatakan Arifki, harus bisa memanfaatkan jaringan yang ada di daerah untuk melakukan itu, serta menerjemahkan ulang bagaimana segmentasi pemilih mereka yang kental dengan para pemilih dari segmen orangtua.
“Ini juga bagaimana PPP menerjemahkan pilihan-pilihan politik dia di level pemilih yang ada di milenial hingga gen Z, karena dari perspektif pemilih loyalis PPP itu kan lebih senior. Ya ada yang meninggal, ada yang juga lebih tua, ini kan juga makin berkurang terus. Sedangkan kebutuhan persaingan partai itu, apalagi sesama partai Islam itu saling menganibalisasi,” kata dia.
Namun, dia mengatakan rebranding tersebut tidak perlu sampai ke tataran yang sudah mengakar.
“Buman rebranding simbol, tapi rebranding bagaimana PPP melihat segmentasi pemilihnya, menjaga targeting pemilihnya, dan positioning politik dia di level pemilih,” kata dia.
Jika ini dilakukan oleh pemimpin PPP yang baru nanti, Arifki menilai akan sangat positif hasilnya bagi PPP.
Sebab, kecenderungan partai yang tidak lolos parlemen menurut Arifki, mereka kerap berama-lama untuk memanaskan mesin partai.
“Terlalu lama menunggu, karena partai-partai yang lolos itu kan walaupun dia enggak bekerja total, tapi dia kan punya anggota DPR RI. Makanya pilihan partai PPP mungkin partai yang lain, dia harus gaspol dari awal,” kata Arifki.
“Karena ke 2029 itu waktu yang pendek untuk lima tahun sebenarnya. Jadi jangan terlalu menyia-nyiakan waktu ya. Biasanya baru mulai 2028 ya itu terlalu pendek itu. Makanya harus mulai 2025 langsung,” tandasnya
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan sedikitnya ada 4 nama tokoh yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP jelang Muktamar pada 2025, mendatang.
Bahkan, kata Rommy, keempat nama tokoh itu tengah jadi pembicaraan hangat di kalangan internal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Hal itu disampaikan Rommy ketika ditanya soal nama-nama bursa calon Ketua Umum PPP usai menghadiri pembukaan Mukernas II PPP yang dihadiri para pimpinan DPW dari seluruh Indonesia di Ancol, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.
“Saya mendapat suara dari berbagai whatsapp group yang saya ikuti di internal Partai Persatuan Pembangunan, sekurang-kurangnya sudah muncul 4 nama,” kata Rommy.
Dia pun menyebut, keempat nama itu, dua berasal dari internal dan dua dari eksternal PPP.
Dari internal, Rommy mengatakan bahwa nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno.
Sedangkan, dua nama dari eksternal adalam orang-orang di lingkarangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.
-
Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024
JAKARTA – Partai NasDem segera membahas strategi menghadapi Pemilu 2024. Target mereka muluk, menang di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar lima tahun lagi dari sekarang.
Padahal, Pemilu 2019 baru beberapa selesai dilaksanakan. Pada Pemilu 2019, Partai NasDem berada di posisi ke lima dengan perolehan 12,6 juta suara atau 9,05 persen dari suara sah nasional.
Sementara posisi teratas adalah PDI Perjuangan dengan 27 juta suara atau 19,33 persen. Secara berurutan dari yang teratas, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, baru Partai NasDem.
Partai NasDem berkoalisi dengan 10 partai untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019. Koalisi ini melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Pada Pemilu ini, Jokowi-Ma’ruf jadi juara.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, strategi partainya menghadapi Pemilu 2024 ini akan dibahas di acara kongres, termasuk sistem dan model perekrutan calon presidennya. Kongres tersebut digelar sekaligus perayaan HUT kedelapan partai tersebut, pada 8-11 November di JiExpo Kemayoran.
“Mulai dari membangun koalisi, membentuk konvensi, atau model lain yang dipercaya memenuhi tiket pilpres terpenuhi atau syarat threshold terpenuhi.”
Pada kongres nanti, sejumlah kepala daerah diundang, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur NTT Victor Laiskodat.
Untuk Anies, dia diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah tempat pelaksanaan kongres dan pembina politik daerah. Apalagi, kata Johnny, Anies merupakan salah satu pendiri organisasi massa NasDem. Sehingga, kesempatan itu adalah hal yang wajar.
“Itu adalah bagian dari keluarga besar NasDem. Kami tidak akan mengingkari sejarah, riwayat, itu tercatat sebagai sejarah partai NasDem,” ucap Johnny.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menambahkan, sebelum menjalankan strategi Pemilu 2024, partai ini akan fokus pada pertarungan Pemilu Kepala Daerah 2020 yang dilakukan di 19 daerah, terdiri 16 kota dan 3 kabupaten. Mereka menargetkan kemenangan 50 persen. Jumlah ini 10 persen di bawah PDIP.
“Beberapa pilkada lalu kami mendapatkan hasil yang bagus dan saat ini adalah bagaimana mempertahankan itu dan kalau target sebanyak mungkinlah tapi minimal 50 persen.”
Selain itu, kongres ini juga membahas tentang jabatan kursi ketua umum. Saat ini, Partai NasDem dipimpin oleh Surya Paloh dan masa jabatannya akan habis.
Johnny mengatakan, akar rumput partai masih menginginkan Surya Paloh memimpin partai ini. Meski mendapatkan banyak dukungan, pemilihan ketua umum mesti melewati sesuai dengan AD/ART partai.
Meski akan dipimpin Surya Paloh lagi, Johnny membantah partai ini tak menjalankan regenerasi. Menurut dia, arti regenerasi dalam partai jangan hanya diartikan dengan tetap dipilihnya satu tokoh sebagai ketua umum. Sebab, dalam kongres ini, nantinya juga ada regenerasi dari seluruh pejabat partai.
“Kami akan menetapkan tidak hanya personel saja. Mekanisme dan tata cara di pengurus maupun rekrutmen politik eksekutif dan legislatif itu juga menjadi regenerasi bagi kami, bukan hanya ketua umum saja,” ujar Johnny.
-
Gagal Jadi Gubernur Jakarta, Golkar Buka Peluang RK Jadi Dewan Aglomerasi DKJ
ERA.id – Partai Golkar akan membahas masa depan Ridwan Kamil (RK) setelah gagal memenangkan Pilgub Jakarta 2024. Mantan gubernur Jawa Barat itu berpeluang mendapat jabatan lain.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengatakan, akan membahas hal tersebut bersama Ridwan Kamil. Sekaligus menanyakan alasan batal mengajukan gugatan sengketa Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita akan lebih memperjelas kenapa beliau tidak melakukan gugatan ke MK, dan kita akan membahas bagaimana memposisikan Kang Emil dalam sebagai apa ke depan, akan kita bahas bersama beliau,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Disinggung soal posisi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dia memberi sinyal, peluang Ridwan Kamil menduduki posisi tersebut terbuka.
Menurutnya, Ridwan Kamil memiliki kapasitas untuk menempati kursi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ.
“Tentu saja peluang, setiap peluang itu pasti ada. Karena Kang Emil juga punya kapasitas ya untuk bisa menduduki jabatan-jabatan publik dan menjadi pemimpin dari orkestrasi suatu daerah ataupun suatu departemen tertentu,” kata Sarmuji.
Namun saat ini Partai Golkar belum bertemu dengan Ridwan Kamil dan belum membahas adanya peluang tersebut.
“Ya nanti kita bicarakan berdua. Kalau dengan Kang Emil kita belum berjumpa,” ujar Sarmuji.
Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditunjuk langsung oleh presiden.
Diketahui, berdasarkan hasil keputusan rapat pleno rekapitulasi Pilgub Jakarta 2024 yang digelar KPU DKI Jakarta pada pekan lalu, telah menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno memperoleh suara terbanyak yaitu 50,7 persen.
“Pasangan Pramono Rano dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara (50,07 persen),” kata Ketua KPUD DKI Wahyu Dinata di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Minggu (8/12).
Adapun pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono mendapat suara sebesar 1.718.160 atau 39,40 persen.
Sementara pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53 persen.
-
/data/photo/2024/12/14/675d998fb2d5b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung")
Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung
Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPP PDI-P
Djarot Saiful Hidayat
menilai, tidak semua daerah di Indonesia siap melaksanakan pemilihan kepala daerah (
pilkada
) yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menurut Djarot, daerah-daerah yang memiliki indeks demokrasi rendah dapat memberlakukan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
DPRD
).
“Ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung, itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah. Misalnya begitu,” kata Djarot di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024) malam.
Djarot berpandangan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD dapat meminimalisasi praktik politik yang boros anggaran.
Ia juga menilai praktik intervensi dari aparat maupun partai politik terhadap masyarakat juga dapat ditekan apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Bagaimana bansos itu digelontorkan terus-menerus agar menguntungkan kandidat-kandidat tertentu. Bagaimana proses perhitungan suara dan sebagainya, kemarin terjadi misalkan di Papua sampai sekarang itu masih ada keributan,” kata dia.
Namun, Djarot menekankan, daerah-daerah dengan indeks demokrasi tinggi seperti DKI Jakarta semestinya dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Mantan gubernur Jakarta ini juga menegaskan, pemerintah maupun DPR RI perlu mengkaji secara mendalam, termasuk dampak rentetan jika sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diubah.
“Maka ini perlu kita evaluasi secara langsung termasuk bagi para penyelenggara dan pemberian sanksi diskualifikasi bagi mereka-mereka yang melanggar,” kata Djarot.
Ia menambahkan, PDI-P belum melakukan kajian mendalam terkait wacana untuk mengevaluasi sistem pilkada.
“Secara partai itu belum melakukan kajian secara mendalam, dan nanti kajian secara mendalamnya itu akan disampaikan melalui fraksi kita di DPR RI,” kata Djarot.
Diberitakan sebelumnya, Presiden
Prabowo Subianto
menilai sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal.
Ia menyebutkan, ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat
Pilkada
.
“Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” kata Prabowo dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.
“Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Ketua MPR Saja Akui Intoleransi Masih Jadi Perkara Besar Negeri Ini
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut keberadaan kelompok intoleran di Indonesia bukan isapan jempol semata. Hal ini dia sampaikan, setelah mendengarkan pemaparan dari SETARA Institute terkait kondisi kebebasan berkeyakinan atau beragama di Indonesia saat ini.
Menurut dia, bukan tak mungkin kelompok intoleran yang mengganggu kebebasan berkeyakinan di Indonesia juga membawa paham radikalisme. Tindakan intoleran tersebut, dianggap Bamsoet juga bisa mengancam kemajemukan yang ada di Indonesia.
“Hari ini bukan hanya kemajemukan kita yang terancam, tapi juga ancaman ideologis terhadap negara Pancasila menjadi nyata adanya,” kata Bamsoet dalam acara Seminar bertajuk ‘Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila’ di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, maraknya aksi intoleransi di Indonesia disebabkan karena ketidakmampuan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima perbedaan. Hal inilah yang lantas menyebabkan gejolak yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan.
Selain bicara soal intoleransi, Bamsoet juga menyinggung adanya fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme dalam beragama. “Jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.
“Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mensinyalir ASN yang proradikalisme, atau bersikap anti Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen,” tambah Bamsoet.
Selain ASN, dia juga menyebut adanya pemanfaatan TNI dan Polri untuk menyebarkan paham radikalisme. Sebab sejauh ini, dia menyebut ada empat persen anggota TNI dan Polri yang turut terpapar paham radikal.
Bamsoet kemudian mengatakan, ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari mereka yang terpapar paham radikal. Selain bersikap intoleran dan tak mau menghargai pendapat serta keyakinan, dia bilang, orang yang terpapar radikalisme biasanya menganggap orang lain salah dan merasa yang paling benar.
“Ciri ketiga adalah ekslusif membedakan diri dari umat Islam umumnya dan keempat cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan,” tegasnya.
Sehingga, sebagai salah satu pemimpin lembaga parlemen di Senayan, Bamsoet mengatakan MPR RI secara terus menerus akan mensosialisasikan nilai pancasila.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan terus meminta masyarakat untuk menjaga toleransi di tengah kehidupan mereka. Selain itu, Bamsoet juga menyinggung akan mengembalikan lagi kurikulum pelajaran dengan menitikberatkan nilai pancasila.
“Kita sedang mendorong pemerintah untuk menumbuhkan kembali kurikulum mata pelajaran nilai pancasila dari berbagai tingkatan, baik SD, SMP, SMA, bahkan di tingkat kuliah,” jelasnya.
Tugas pemerintah
Direktur Riset SETARA Institute, Halili menegaskan isu intoleransi di Indonesia harusnya menjadi persoalan serius bagi pemerintah dan harus ditangani secara komperhensif.
Dia menilai, harus ada tindakan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi 12 tahun belakangan, angka pelanggaran kebebasan berkeyakinan di Indonesia mencapai 2.400 peristiwa dengan 3.177 tindakan.
Adapun tindakan yang harus diambil adalah pemerintah harus merancang, mengagendakan, dan melakukan optimalisasi institusi pendidikan dengan membangun sistem pendidikan yang berbhineka, terbuka, toleran, serta berorientasi pada Pancasila dan UUD 1945.
“Kedua, pemerintah harus memposisikan aparatnya khususnya kepolisian dan pemerintah lokal sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan seluruh warga, dan pembelaan dasar,” ungkap Halili.
Selain dua hal itu, SETARA menilai pemerintah harus menjamin penegakan hukum yang tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mengoptimalkan edukasi serta sosialisasi dan literasi terkait toleransi untuk mencegah diskriminasi.
“Kelima, pemerintah memperkuat dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara antar kelompok serta keyakinan,” tutupnya.
-
Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol
ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menilai, keinginan Presiden Prabowo Subianto agar DPRD yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari keresahan seluruh partai politik. Hal itu tersirat dalam sambutanya saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.
“Pak Presiden diarahannya ini kan kalau sebenarnya bisa kita putuskan di forum ini, karena banyaknya ketua umum partai. Artinya, sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama, kerisauan bersama,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Golkar belum membahas kenginan Prabowo itu dengan partai lainnya. Namun dia meyakini semua partai politik berkeinginan agar sistem pilkada menjadi lebih efisien.
“Belum kita bicarakan, tapi rasa-rasanya pikirannya sama. Bahwa itu belum kita bicaran ya, baru diinisiasi oleh ketua umum Golkar,” ujarnya.
Meski begitu, Partai Golkar siap menjadi inisitor untuk merealisasikan keinginan kepala negara. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai kajian terkait sistem politik ke depan.
Menurutnya, perlu waktu untuk memfinalisasi kajian tersebut.
“Hari ini pun Golkar sudah memulai kajiannya, kita sudah memulai kahian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pilkada,” kata Sarmuji.
“Jadi mungkin butuh beberapa waktu kita menyusun argumentasi, butuh menyusun review, kesimpulannya seperti apa. Nanti kita tunggu hasil kajiannya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.
Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).
Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.
Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.
“Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.
Prabowo lantas berkelakar, idenya ini seharusnya bisa langsung disetujui. Sebab, banyak ketua umum partai politik yang hadir di HUT ke-60 Partai Golkar.
“Ini sebenarnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga,” ucapnya sembari tertawa.
-
Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia yang mengklaim dirinya sebagai salah satu pelopor gerakan reformasi pada tahun 1998.
Said Didu dengan tegas menyebut bahwa dirinya tidak pernah mendengar nama Bahlil dalam konteks pergerakan reformasi saat itu.
“Hahaha. Saya anggota DPR/MPR saat 1998. Saya ketemu dan kenal hampir semua aktivis 98. Saya tidak kenal dan tidak pernah dengar nama Bahlil,” ujar Said Didu, dikutip dari X (Twitter), Sabtu (14/12/2024).
Lebih lanjut, Said Didu menyindir kemungkinan lain terkait pernyataan Bahlil. “Atau mungkin sekarang sudah ganti nama dan operasi plastik,” tambahnya dengan nada sarkastik.
Pernyataan ini memancing perhatian publik, mengingat Said Didu merupakan sosok yang aktif di panggung politik dan pemerintahan saat era reformasi bergulir. Sebagai anggota DPR/MPR kala itu, Said Didu mengaku mengenal banyak tokoh yang menjadi bagian penting dalam gerakan reformasi.
Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebelumnya mengklaim memiliki kontribusi besar dalam perjuangan reformasi 1998. Namun, klaim tersebut tampaknya menjadi kontroversi, terutama di kalangan tokoh-tokoh yang aktif pada masa itu.
“Dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi,”pungkas Bahlil dalam sambutannya di acara puncak HUT ke 66 Partai Golkar. (Ikbal/Fajar)
-
Internal Golkar Tak Resiseten Soal Jokowi Jadi Kader
ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengungkapkan, internal partainya tak resisten terhadap isu bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke partai berlambang pohon beringin. Jokowi bisa menjadi kader tanpa penolakan.
“Kalau di internal Golkar, tidak ada resistensi ya,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Dia mengatakan, Golkar merupakan partai politik yang terbuka bagi siapa saja, termasuk Jokowi. Bagi partainya, yang dinilai adalah kesetian terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi syarat utama.
“Kita konsekuen sebagai partai yang terbuka, kita siap menerika siapapun yang masuk masuk ke Partai Golkar asal setia pada Pancasila, UUD 1945, dan mengikuti aturan partai,” kata Sarmuji.
“Dan Pak Jokowi tidak ada problem untuk bisa masuk ke Partai Golkar,” imbuhnya.
Soal ketidakhadiran Jokowi di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, dia tak mempermasalahkannya.
Dia meyakini, Jokowi memiliki acara lain yang lebih penting sehingga tak bisa memenuhi undangan partainya.
“Pak Jokowi kali punya hajat tersendiri, sesuatu yang susah ditinggalkan. Saya pikir, seandainya beliau tidak ada keperluan yang sangat khusus, tidak ada hajatan penting, beliau akan hadir,” kata Sarmuji.
Diketahui, Jokowi disebut tak memiliki rumah politik pasca tidak lagi diaukui sebagai bagain dari PDI Perjuangan. Meskipun dia mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.
Di sisi lain, ini bukan kali pertama muncul isu bahwa Jokowi beserta anak dan menantunya bakal menjadi kader Golkar. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam sejumlah kesempatan enggan menanggapi.
-
Prabowo Bilang Tak Boleh Caci Maki Lawan Politik, padahal Dulu Ngomong ‘Ndasmu Etik’
ERA.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut politik tak boleh diwarnai oleh kebencian lawan seperti menghardik maupun mencaci maki.
“Saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci. Di bidang politik, kita tidak boleh sampai membenci lawan, mencaci maki, maupun menghardik. Kembali kepada kepribadian kita, kembali kepribadian asli bangsa Indonesia dari seluruh suku,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki warisan nilai-nilai luhur seperti bermusyawarah dan berunding dalam menyelesaikan perbedaan.
“Tidak mungkin hubungan antara manusia, antara kelompok tidak mungkin tidak ada selisih, tidak mungkin tidak ada salah ucap, tidak mungkin tidak ada salah tindak, tidak mungkin tidak ada salah sangka, tidak mungkin,” ucap Prabowo.
Di kancah internasional, Presiden menyoroti ketegangan geopolitik yang tengah terjadi di antara negara-negara besar. Dalam situasi ini, Presiden bersyukur Indonesia menjadi negara nonblok dan menganut politik luar negeri bebas aktif.
Namun, diingatkan pula bahwa kewaspadaan tetap diperlukan agar bangsa Indonesia tidak mudah dipecah belah atau diadu domba.
“Kita tidak boleh terpancing, dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin. Pemimpin harus memberi contoh. Kita bersyukur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi saat ini,” kata Prabowo.
Kepala Negara menegaskan bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari proses yang sulit.
Presiden pun mengajak semua lapisan masyarakat, terutama para pemimpin, untuk tetap bersatu dan tidak membiarkan perbedaan pendapat menjadi alasan permusuhan.
“Tidak semua negara dan tidak semua kekuatan di dunia beriktikad baik. Untuk itu, kita harus waspada. Kita harus waspada dan kuncinya adalah kalau semua unsur pemimpin dari semua lapisan bisa rukun, bersatu tidak berarti kita tidak beda pendapat, tetapi ujungnya kita tidak boleh bermusuhan,” kata Presiden.
Ndasmu etik
Jauh sebelum itu, Prabowo sewaktu kampanye sempat berkata ‘ndasmu etik’ untuk merespons serangan Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024.
Saat itu, Anies bertanya kepada Prabowo bagaimana perasaan dia terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menetapkan beberapa hakim melanggar aturan etik saat memutuskan permohonan uji materi soal usia capres-cawapres.
Saat ucapannya viral, Prabowo bilang kalimat itu cuma candaan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di Jakarta.
“Itu kan di dalam di antara keluarga ya kan, tetapi biasa orang Indonesia cari-cari, mau dibesar-besarkan. Itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasalah bicara-bicara seperti itu,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kegiatan kampanyenya di Blitar, Jawa Timur, Minggu (17/12/2023).
“Enggak usah dibesar-besarkan,” kata Prabowo.