Xcloud.id

partai: Golkar

  • DPR terus jaring aspirasi masyarakat soal perbaikan sistem politik

    DPR terus jaring aspirasi masyarakat soal perbaikan sistem politik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan Komisi II DPR RI terus menjaring aspirasi masyarakat selama masa reses terkait dengan usulan perbaikan sistem politik.

    Toha mengatakan pihaknya aktif turun ke masyarakat untuk mendengar masukan, kritik, saran, dan aspirasi masyarakat.

    “Di masa reses dan serap aspirasi, kami betul-betul menemui banyak lapisan masyarakat. Banyak aspirasi yang masuk,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Toha mengaku bahwa dia juga mendengar aspirasi masyarakat terkait usulan perbaikan sistem politik ke depan tersebut. Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat penting.

    “Suara masyarakat harus didengar. Mereka harus dilibatkan dalam perbaikan sistem politik mendatang,” ujar Toha.

    Selama masa reses, ia mengatakan aktif keliling untuk bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat, baik para petani, para guru, anak-anak muda, para tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya.

    Menurut dia, aspirasi masyarakat itu akan dibawa ke parlemen untuk menjadi bahan diskusi dalam menyusun konsep perbaikan sistem politik Indonesia ke depan.

    “Aspirasi masyarakat menjadi bahan kami dalam pembahasan perbaikan sistem politik kita,” ucapnya.

    Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam perbaikan politik, diantaranya pemilihan gubernur melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

    “Ini perlu dimulai, tetapi sebagai uji coba, untuk pemilihan bupati, wali kota dan wakilnya tetap dipilih rakyat secara langsung,” kata Toha dari Fraksi PKB DPR RI tersebut.

    Selama ini, Fraksi PKB DPR RI aktif menyuarakan pemilihan gubernur melalui DPRD. Sebab, pemilihan gubernur memakan biaya sangat besar. Selain itu, otonomi daerah sejatinya berada di tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi.

    Usulan PKB itu disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pada perayaan HUT Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12), Prabowo menyampaikan rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Selain itu, PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan presiden (Pilpres) dengan pemilihan legislatif (Pileg). Sebab, pileg kurang mendapat perhatian dari masyarakat ketika digelar bersamaan dengan pilpres.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Molor, DPRD Surabaya Desak Pengembang Tuntaskan Proyek JLLB

    Molor, DPRD Surabaya Desak Pengembang Tuntaskan Proyek JLLB

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, bersama Anggota Komisi C, Achmad Nurjayanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di perempatan depan Kecamatan Lakarsantri.

    Sidak tersebut dilakukan untuk melihat langsung molornya pembangunan Jalan Luar Lingkar Barat (JLLB), yang hingga kini belum terealisasi meski dijanjikan sejak 2021.

    Proyek JLLB sepanjang 3 kilometer tersebut menjadi tanggung jawab pengembang Bukit Mas. Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya sendiri, lanjut dia, telah memberikan berbagai kemudahan untuk mendukung proyek strategis tersebut, termasuk memindahkan kantor kecamatan dan kelurahan serta merobohkan bangunan lama. Namun, hingga saat ini, pengembang belum menunjukkan progres yang signifikan.

    “Kami ingin memastikan kapan pengembang, dalam hal ini Bukit Mas, segera melaksanakan pembangunan. Pemkot sudah berkorban banyak, kini giliran pengembang yang harus ikut berkontribusi,” tegas Arif Fathoni dalam sidak tersebut, Senin (16/12/2024).

    Menurutnya, JLLB merupakan solusi strategis untuk mengatasi kemacetan akut di Surabaya Barat, terutama akibat tingginya aktivitas kendaraan roda empat di wilayah tersebut. Kondisi kemacetan ini sangat dirasakan, termasuk dia sendiri.

    “Tadi perjalanan dari kantor DPRD ke Kecamatan Lakarsantri saja butuh waktu hampir dua jam. Ini sangat tidak efisien, mengingat kawasan ini sudah padat penduduk dan menjadi akses utama antara Surabaya dan Gresik,” tambahnya.

    Sebagai langkah tegas, DPRD Surabaya meminta agar pemerintah kota sementara menunda pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) Bukit Mas sampai ada progres.

    “Jangan sampai masyarakat memberi label 3L—lama lagi, lama lagi. Kami mendorong Pemkot untuk menunda permohonan IMB Bukit Mas sampai mereka menunjukkan progres signifikan,” lanjut politisi Golkar ini.

    Sementara itu, Achmad Nurjayanto, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pengembang untuk memberikan klarifikasi. Menurutnya, implementasi proyek ini sama sekali belum terlihat, meskipun konsepnya sudah dirancang dengan baik.

    “Kami ingin memastikan semua izin, termasuk penetapan lokasi dan MOU, diperbarui. Konsep JLLB sebenarnya sudah bagus, tapi implementasinya yang masih nol. Ini akan jadi fokus pembahasan kami di Komisi C,” ungkap Achmad.

    Sementara itu, Camat Lakarsantri, Yongky Kuspriyanto Wibowo, menyebutkan bahwa kendala utama terletak pada perpanjangan izin penetapan lokasi yang telah habis masa berlakunya. Selain itu, MOU antara Pemkot dan Bukit Mas juga memerlukan peninjauan ulang. Yongky menyampaikan bahwa proyek ini memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat jika terealisasi.

    “Kalau pembangunan ini terlaksana, dampaknya sangat positif, karena bisa mengurangi kemacetan parah yang kerap terjadi di kawasan kami. Banyak warga kami yang bekerja di pusat kota, tapi tinggal di kawasan barat. Jika JLLB selesai, waktu tempuh akan jauh lebih efisien,” jelas Yongky.

    DPRD Surabaya mengingatkan Bukit Mas agar segera menunaikan kewajibannya demi kepentingan masyarakat luas.

    “Pembangunan jalan baru ini akan mengurai sebagian besar kemacetan yang kini hanya bertumpu di beberapa titik. Jangan hanya menikmati pajak dan retribusi, tapi lupa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Toni. [asg/ian]

  • PDIP Pecat Jokowi, Bahlil Lahadalia Sebut Partai Golkar Terbuka Lebar

    PDIP Pecat Jokowi, Bahlil Lahadalia Sebut Partai Golkar Terbuka Lebar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar sangat terbuka jika mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dia menyebut, artainya terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung.

    Hal itu dikatakan Bahlil saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution ingin bergabung dengan partai beringin itu. Ketiganya diketahui baru saja dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    “Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai,” ucap Bahlil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    Menurut dia, dirinya akan memantau perkembangan lebih lanjut usai Jokowi, Gibran, dan Bobby usai dipecat. “Jadi, saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respons ya,” kata dia.

    Menteri ESDM itu menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi, Gibran dan Bobby jika ingin bergabung masuk ke Golkar. “Ya, semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada, termasuk Bapak Presiden Jokowi,” tuturnya.

    Sebelumnya, PDI Perjuangan resmi mengumumkan pemecatan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan parpol berlambang Banteng moncong putih.

    Pemecatan ini seperti tertuang dalam surat keputusan bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani Ketum dan Sekjen PDIP Megawati Soekarnoputri serta Hasto Kristiyanto tertanggal 4 Desember.

  • Jokowi Dipecat PDIP, Bahlil hingga AHY Buka Suara

    Jokowi Dipecat PDIP, Bahlil hingga AHY Buka Suara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya terbuka untuk semua orang. Hal itu ia sampaikan setelah PDIP memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    Bahlil mengatakan tak ada batasan untuk siapa pun bergabung dengan Golkar. Hal itu juga berlaku untuk Jokowi dan keluarga.

    “Golkar itu sangat inklusif, Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik, lewat partai,” kata Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12).

    Bahlil enggan berkomentar soal pemecatan Jokowi. Menurutnya, hal itu adalah urusan internal PDIP. Saat ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan Jokowi, Bahlil enggan menjawab gamblang. Dia justru berguyon kepada wartawan.

    “Ada deh,” ujarnya.

    “Ya setiap partai pasti punya keinginan untuk mengajak tokoh-tokoh yang potensial. Pak Jokowi kan mantan presiden, pasti punya simpati yang banyak orang, dukungan banyak orang. Ya kita lihatlah,” ucap Bahlil.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji meyakini Jokowi akan merenung untuk menentukan langkah politik dia selanjutnya.

    Pernyataan itu disampaikan Sarmuji merespons keputusan resmi DPP PDIP yang telah mengumumkan pemecatan Jokowi, Senin (16/12).

    “Saya pikir Pak Jokowi sekarang dalam tahap merenung untuk langkah beliau selanjutnya di politik. Kita tunggu saja langkah Pak Jokowi selanjutnya,” kata Sarmuji saat dihubungi, Senin (16/12).

    Menurut dia, banyak pilihan yang bisa diambil Jokowi saat ini, baik itu bergabung dengan partai politik maupun sebaliknya. Sarmuji mengatakan, jika toh akhirnya Jokowi bergabung dengan Golkar, pihaknya akan menerima dengan tangan terbuka. Begitu pula dengan Gibran.

    “Jika setelah mempertimbangkan segala hal Pak Jokowi masuk ke Golkar, sebagai partai terbuka, tidak ada halangan Bagi Golkar untuk menerima beliau dengan tangan terbuka,” kata Sarmuji.

    “Siapapun bisa bergabung ke partai Golkar asal setia kepada pancasila dan UUD 1945. Ini sebagai konsekuensi dari partai terbuka,” imbuhnya.

    Sarmuji menilai sikap resmi yang diambil PDIP untuk memecat Jokowi beserta putra dan menantunya bukan kejutan menjelang akhir tahun. Menurut dia, PDIP sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan status kadernya itu baik tersurat maupun tersirat.

    “Saya pikir ini bukan sebuah kejutan akhir tahun karena sudah berkali-kali disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit,” kata dia.

    AHY buka suara

    Terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga minim bicara soal pemecatan Jokowi. Dia pun enggan menjawab saat ditanya apakah Demokrat hendak menawarkan Jokowi bergabung.

    “Saya enggak mau berkomentar terlalu jauh ya. Kita jagalah situasi politik secara nasional,” ucap AHY.

    Sebelumnya, PDIP mengumumkan pemecatan Jokowi dan keluarga. Pemecatan itu tertuang dalam SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.

    “DPP partai akan mengumumkan SK pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun dalam siaran video yang diterima CNNIndonesia.com.

    (dhf/thr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bahlil Lahadalia soal Pemecatan Jokowi dan Gibran Oleh PDIP: Golkar Terbuka Bagi Semua – Page 3

    Bahlil Lahadalia soal Pemecatan Jokowi dan Gibran Oleh PDIP: Golkar Terbuka Bagi Semua – Page 3

    Komarudin kemudian membacakan surat keputusan atau SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Adapun surat keputusan saya baca sebagai berikut:

    1. Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan

    1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi di Indonesia Perjuangan

    3. Terhitung setelah dikeluarkan surat pemecatannya ini maka DPP di perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo

    4. ⁠DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres yang akan datang.

    5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditandatangani.

  • Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya untuk Pilkada Besar

    Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya untuk Pilkada Besar

    Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya untuk Pilkada Besar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) Jenderal (Purn)
    Tito Karnavian
    mengatakan dirinya sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah lebih baik dipilih DPRD saja agar efisien.
    Tito mengatakan, biaya pelaksanaan untuk pilkada sangatlah besar.
    “Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri lah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada,” ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024).
    Tito menjelaskan, pilkada juga bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah.
    Menurutnya, dengan
    kepala daerah dipilih DPRD
    , maka demokrasi yang diterapkan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan.
    “Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan. Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan,” jelasnya.
    “Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian,” sambung Tito.
    Sementara itu, Tito menyebut pemerintah akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
    “Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihannya.
    Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
    Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.
    Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?” tanya Prabowo disambut tawa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dipecat PDIP, Bahlil Siap Gelar ‘Karpet Kuning’ Golkar untuk Jokowi

    Dipecat PDIP, Bahlil Siap Gelar ‘Karpet Kuning’ Golkar untuk Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia mengaku terbuka apabila Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke badan partainya.

    Hal ini disampaikannya dalam menyikapi pemecatan Jokowi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada siang ini, Senin (16/12/2024).

    “Saya tahu Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan. Jadi saya pikir kamu lihat perkembangannya, dari apa yang menjadi respons kami ya,” ujarnya kepada wartawa di Kantor Presiden, Senin (16/12/2024).

    Dia melanjutkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu sangat inklusif. Sehingga, setiap pihak dapat menjadi bagian dari mereka.

    “Kami terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Bahlil melanjutkan kembali menyerahkan kepada Jokowi apabila berminat untuk masuk ke partai berelemen warna kuning itu.

    “Ya semua kami serahkan kepada bapak-bapak yang ada, termasuk bapak presiden Jokowi,” tandas Bahlil

    Diberitakan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. 

    Dalam sebuah video yang diterima oleh Bisnis pada Senin (16/12/2024), pengumuman tersebut disampaikan oleh oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun.

    “Untuk mengumumkan secara resmi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai Se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabumi Raka, dan saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” katanya. 

    Dia mengatakan perintah tersebut berasal langsung dari  Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Adapun, isi surat pemecatan tersebut dibacakan oleh Komarudin. Pemecatan Jokowi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan no. 1649/KPTS/DPP/XII/2024. 

    Surat tersebut diteken langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024. 

  • Nurdin Halid Minta DPP Evaluasi Taufan Pawe? IAS Dianggap Cocok Pimpin Golkar Sulsel

    Nurdin Halid Minta DPP Evaluasi Taufan Pawe? IAS Dianggap Cocok Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Politisi gaek Partai Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid menyoroti kinerja buruk DPD I Partai Golkar Sulsel pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Ia menegaskan pentingnya melakukan evaluasi terhadap hasil Pemilu dan Pilkada yang diraih Partai Golkar di Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinan partai di daerah.

    Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

    “Pencerminan kinerja partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terlihat jelas dari hasil Pemilu dan Pilkada serentak. DPP harus memberikan apresiasi kepada DPD yang berkinerja baik, namun juga harus berani mengevaluasi DPD yang hasilnya tidak sesuai harapan,” tegasnya.

    “Jika ada kekurangan, ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Golkar di Sulsel,” kata Nurdin Halid, belum lama ini.

    Ia menilai, Partai Golkar di Sulsel memiliki potensi besar untuk terus menjadi kekuatan utama dalam peta politik regional.

    Namun, keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai jika partai mampu merespons dinamika politik lokal dengan strategi yang tepat dan kepemimpinan yang solid.

    “Kami harus melihat ke dalam, mengidentifikasi apa yang kurang, dan memperbaikinya. Bukan hanya soal jumlah kursi atau kemenangan Pilkada, tetapi juga bagaimana Golkar mampu menjadi partai yang benar-benar hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

    Mantan ketua DPD Golkar Sulsel itu menyebutkan ada tiga kader potensial yang bisa memimpin partai berlambang pohon beringin rindang ini.

  • Pilkada Lewat DPR, Indonesia Disebut Berisiko Kembali ke Era Orde Baru

    Pilkada Lewat DPR, Indonesia Disebut Berisiko Kembali ke Era Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar politik, Eep Saefulloh Fatah, menyampaikan analisis kritis terkait awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wacana kontroversial pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPR.

    Eep memuji pidato pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024, yang menonjolkan citra seorang pemimpin tegas dan prorakyat.

    “Mengawali tahun kepemimpinannya, Prabowo membangun citra pemimpin tegas dan prorakyat pada pidato pelantikan,” ujar Eep dalam keterangannya di aplikasi X @EepSFatah, kemarin.

    Namun, ia mempertanyakan apakah gagasan tersebut akan benar-benar terwujud dalam kepemimpinan Prabowo.

    “Tapi, apakah ketegasan dan sikap prorakyat tersebut mampu terealisasi dlm kepemimpinannya? Atau itu semua hya retorika populis belaka?,” cetusnya.

    Eep bilang, sistem pilkada langsung telah menjadi salah satu tonggak penting demokrasi Indonesia.

    Jika wacana tersebut diwujudkan, Eep menilai potensi oligarki politik akan semakin kuat.

    “Kini kita diperhadapkan dengan wacana pilkada dipilih DPR, apakah kita akan kmbali ke zaman orde baru?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

  • Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno tak setuju dengan usulan calon kepala daerah dipilih DPRD. Adi menilai wacana itu sama saja mengebiri hak masyarakat untuk berpolitik.

    Adi lantas menyinggung masa ketika aturan pilkada langsung diubah menjadi dipilih DPRD pada 2014 silam. Meskipun wacana itu kembali dihembuskan elite politik pada pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo, sikap Adi tetap menolak keras.

    “Jelas saya menolak. Karena mengebiri hak politik rakyat. Di akhir-akhir masa SBY ada peraturan pillkada dipilih DPRD juga saya tolak. Waktu sejumlah elite di era Jokowi bicara pilkada oleh DPRD saya menolak keras,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    Dengan sistem itu, Adi menilai kepala daerah yang terpilih bukan sesuai selera rakyat, tapi selera elite. Selain itu, Adi meyakini politik uang tak akan sirna hanya karena kepala daerah dipilih DPRD.

    “Meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elite kunci,” jelasnya.

    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekom partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” sambungnya.

    “⁠Kalau biaya penyelenggaraan pilkada mahal, tinggal DPR dan pemerintah bikin aturan menekan biaya pilkada rendah. Mereka yang punya kewenangan. Kalau perlu penyelenggara pemilu adhoc saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali, yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali,” jelasnya.

    Adi memandang wacana tersebut hanya akan menguntungkan parpol pemenang pilpres. Ia juga meyakini wacana itu dapat memunculkan banyak calon boneka pada kontestasi pilkada mendatang.

    “Dikesankan seolah ada kompetisi tapi pemenangnya sudah dikondisikan. Sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang dan siapa yang jadi calon boneka. ⁠Elite tak lagi takut pada rakyat karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” tambahnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

    (taa/gbr)