Xcloud.id

partai: Golkar

  • Omon-omon Prabowo PPN 12% Cuma untuk Barang Mewah, Nyatanya…

    Omon-omon Prabowo PPN 12% Cuma untuk Barang Mewah, Nyatanya…

    Bisnis.com, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya untuk barang mewah berakhir jauh panggang dari api. Nyatanya, pernyataan Kepala Negara tersebut sekadar ‘omon-omon’ belaka.

    Pernyataan Prabowo yang dimaksud, yaitu ketika dia menyebut kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% di 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa berkategori mewah. Hal itu diungkakan langsung oleh Prabowo di Istana Merdeka, Jumat (6/12/2024).

    Keputusan ini, kata Prabowo, diambil usai menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja. 

    “PPN adalah undang-undang, ya kita akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Menurutnya, pemerintah harus membantu rakyat kecil. Bahkan pengecualian PPN kepada masyarakat kecil sudah diterapkan sejak 2023. Pun ingin mengerek tarif PPN, hal ini hanya untuk barang mewah saja. 

    “Kalaupun naik hanya untuk barang mewah,” tegasnya. 

    Dengan pengecualian ini, maka detail barang yang dikenakan bebas PPN 12% akan mengacu kepada kepada Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum.

    Sehari sebelumnya, DPR dalam rapat paripurna menyampaikan kepada pemerintah agar kebijakan tarif PPN lebih tinggi di 2025 itu tidak menyulitkan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

    Puan, yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), mengingatkan bahwa pemerintah berhak mengevaluasi kebijakan tarif PPN menjadi 12% pada 2025, mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak terlalu baik. 

    Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat dari Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021 lalu. 

    Kendati sudah menjadi amanat UU HPP, Puan berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi seluruh masyarakat sebelum memutuskan hal yang sangat krusial itu. 

    “Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang, pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi. Karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tidak menampik bahwa kebijakan tarif PPN 12% sudah menjadi amanat UU HPP. Sebelumnya, tarif PPN sudah lebih dulu naik ke 11% pada 2022. 

    Dasco menyampaikan bahwa perlu menunggu langkah dari pemerintah apabila akan langsung menaikkan tarif PPN di awal tahun depan. 

    “Harapan kita tadi sama-sama sudah dengar aspirasi dari anggota DPR bahwa kenaikan PPN 12% itu tidak menyulitkan rakyat,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah juga beberapa kali didapati menyampaikan bahwa tarif PPN 12% tidak berlaku untuk bahan pokok penting. Padahal, sedari dulu, bahan pokok penting memang selalu bebas PPN.

    Pengunjung beraktivitas di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (9/12/2024). Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2024 naik menjadi 125,19, menunjukkan keyakinan kondisi ekonomi masyarakat secara luas. JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

    PPN Tetap Naik 12% 

    Adapun selang sembilan hari pernyataan Prabowo di Istana, pemerintah secara resmi mengumumkan perincian PPN 12%, barang dan jasa yang kena tarif pajak baru, serta paket stimulus ekonomi pemerintah sejalan dengan naiknya tarif PPN.

    Dalam pemberitaan Bisnis, pemerintah menegaskan tarif PPN 12% tidak hanya akan dikenakan untuk barang/jasa yang bersifat mewah pada 1 Januari 2025. Barang-barang umum yang biasa konsumsi masyarakat, seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, hingga kosmetik nyatanya akan dikenakan PPN 12%.

    Sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025, pemerintah menggelontorkan beragam insentif kepada masyarakat. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan insentif fiskal tersebut dikeluarkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    Mantan ketua umum Partai Golkar itu menegaskan penerimaan perpajakan juga sangat diperlukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga PPN harus tetap naik.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan barang/jasa yang dibebaskan dari tarif PPN 12% diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2020.

    Selain itu, diputuskan ada tambahan tiga barang strategis yang tarif PPN-nya ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1% yaitu MinyakKita, tepung terigu, dan gula industri. Artinya, tiga barang tersebut kena PPN 11%.

    “Nah, di luar itu sebenarnya secara legalnya kan tetap kena PPN 12%. Artinya ada tambahan 1% dari yang ada sekarang, kan gitu,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Singkatnya, secara umum barang/jasa yang telah menjadi kebutuhan umum seperti pakaian, sepatu, kosmetik, jajanan, hingga layanan streaming online (Netflix, Spotify, dan sejenisnya) akan tetap kena PPN 12%

    Susi juga tidak menampik ada perluasan enam barang/jasa yang akan dikenakan PPN meski sebelumnya sudah dibebaskan. Barang/jasa tersebut dikenai PPN karena bersifat mewah.

    Barang/jasa yang dimaksud, yaitu beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan krustasea premium (king crab), jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (va).

    Sebelumnya, barang/jasa tersebut termasuk yang dibebaskan PPN karena masuk kategori bahan makan, listrik, dan jasa sektor pendidikan/kesehatan seperti yang diatur PP 49/2024 dan Perpres 59/2020.

    Susi menjelaskan Kementerian Keuangan sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang nantinya merincikan kriteria hingga kategori enam barang/jasa premium itu yang akan dikenakan PPN 12%.

    “Nanti masih harus menunggu teknis detilnya kan di PMK,” ujarnya.

    Berikut Barang/Jasa yang Bebas PPN

    Bahan makanan (daging, ikan, beras, cabai, gula pasir, telur ayam ras, dan bawang—kecuali yang bersifat premium yang nanti dirincikan dalam PMK);
    Jasa pendidikan;
    Jasa pelayanan kesehatan medis;
    Jasa pelayanan sosial;
    Jasa angkutan umum;
    Jasa keuangan;
    Jasa persewaan rumah susun dan umum.

    Berikut Daftar Barang Mewah Kena PPN 12%

    Beras premiumBuah-buahan premium;
    Daging premium (wagyu, daging kobe);
    Ikan mahal (salmon premium, tuna premium);
    Udang dan krustasea premium (king crab);
    PPN atas jasa pendidikan premium;
    PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium;
    Pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (va).

  • Isu Politik Terkini: Golkar Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader hingga Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Isu Politik Terkini: Golkar Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader hingga Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menyedot perhatian masyarakat. Sejumlah partai politik juga membuka pintu lebar apabila Jokowi ingin bergabung ke parai mereka menjadi kader. Salah satunya Partai Golkar. 

    Berita lainnya terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024. Sejumlah parpol juga sudah mulai mengkaji wacana tersebut.

    Berikut isu politik terkini di Beritasatu.com sepanjang Rabu (18/12/2024).

    Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader
    Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji mengatakan, partainya membuka pintu bagi Jokowi untuk menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu. 

    Menurut Sarmuji, keputusan berada di tangan Jokowi soal langkah politik ke depannya setelah dipecat oleh PDIP.

    “Kami menunggu saja. Kami tidak ingin dikesankan mendesak di saat beliau (Jokowi) sedang berpikir mendalam,” ujar Sarmuji.

    Demokrat Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan partainya akan mengkaji wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024.

    “Akan dikaji, didalami, tetapi semua tentu untuk kebaikan demokrasi di Indonesia,” ujar Teuku.

    Ia menambahkan Partai Demokrat akan melakukan komunikasi dengan partai-partai koalisi pemerintah dan mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

    Prabowo Lawatan ke Mesir, Gibran Jadi Plt Presiden
    Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 pada 17–19 Desember 2024. Prabowo menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pelaksana tugas atau plt presiden selama dirinya di luar negeri.

    Penunjukan Gibran untuk melaksanakan tugas sehari-hari presiden tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden. Keppres tersebut ditandatangani oleh Prabowo pada Senin (16/12/2024).

    Program Makan Bergizi Gratis Harus Bersih dari Korupsi
    Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan pemerintah harus menjamin program makan bergizi gratis bersih dari korupsi. Hal itu ditujukan agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

    “Yang saya khawatirkan dana itu (makan bergizi gratis) dikorupsi karena kita budayanya begitu. Kalau ada anggaran pemerintah diembat dahulu,” kata Agus.

    Agus memaparkan, potensi korupsi pada program pemerintah di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu mencapai angka 40%. Dia pun melihat ada potensi korupsi angka yang sama pada program makan bergizi gratis.

    Gibran Senasib dengan Ketua Umum Pemuda Katolik
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal pemecatan atau dikeluarkan dari PDI Perjuangan (PDIP) dalam acara pelantikan pengurus baru Pemuda Katolik di Jakarta, Selasa (17/12/2024) malam. Meski demikian, Gibran tidak menggunakan kata “dipecat”, tetapi “dikeluarkan” dari partai.

    “Selamat kepada ketua dan jajarannya yang baru saja dilantik malam ini. Jadi, sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai (PDIP),” kata Gibran.

    Demikian isu politik terkini tentang Jokowi yang ditawari menjadi kader Partai Golkar, hingga wacana kepala daerah dipilih DPRD. 

  • Teka-Teki Partai Baru untuk Jokowi

    Teka-Teki Partai Baru untuk Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI ke-7, Joko Widodo, telah dipecat PDIP. Jokowi telah dipecat PDIP berdasarkan Surat Keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024.

    Dalam surat keputusan, PDIP menjelaskan dua alasan mereka memecat Presiden RI ke-7, Joko Widodo, dari daftar kadernya.

    Pertama yakni lantaran Jokowi telah dianggap melanggar AD ART partai dengan tidak mendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 kemarin.

    Sementara alasan kedua, PDIP menyebut jika Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi MK yang disebut menjadi awal rusaknya sistem demkorasi, sistem hukum dan sistem moral-etika.

    Selain Jokowi, adapula Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution dan 27 kader PDIP lainnya yang juga dipecat partai berlogo banteng tersebut.

    Teka-teki partai baru untuk Jokowi

    Jokowi sendiri sudah angkat bicara soal pemecatan dirinya oleh PDIP ini. Mantan Wali Kota Solo tersebut mengaku tidak pada posisi untuk membela.

    “Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela, atau memberikan penilaian, karena sudah diputuskan. Nanti, nanti, nanti, waktu yang akan mengujinya,” ujarnya di Solo, Selasa 17 Desember 2024.

    Di sisi lain, teka-teki partai baru Jokowi pun mencuat. Saat ini, ada beberapa partai yang sudah menggelar karpet merah untuknya.

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia mengaku terbuka apabila Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke badan partainya.

    Kemudian, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga mengatakan telah membuka lebar pintu bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) apabila ingin bergabung ke partainya.

    Selain dua partai tersebut, adapula PAN yang juga membuka pintu.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengatakan partainya membuka pintu seluasnya hingga 1.000 persen bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga bergabung menjadi kader partainya.

    Di sisi lain, Jokowi sendiri belum buka suara tentang calon partai barunya. Bahkan ketika disinggung apakah akan membentuk partai baru atau tidak, Jokowi hanya mengatakan bahwa dirinya kini perorangan.

    “Sudah saya sampaikan, partai perorangan,” katanya kepada wartawan di Solo.

    Di sisi lain, relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo menyatakan siap untuk membentuk sebuah partai politik usai sosok dukungannya itu dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko mengatakan bahwa organisasinya siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 itu.

    “Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko dilansir dari Antara, Rabu (18/12/2024).

  • Warga Terluar Maluku Kini Bisa Beli Pertalite Rp10 Ribu

    Warga Terluar Maluku Kini Bisa Beli Pertalite Rp10 Ribu

    Ambon, CNN Indonesia —

    Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan sembilan penyalur bahan bakar minyak (BBM) satu harga klaster Maluku di Pertamina Wayame, Ambon, Maluku, Rabu (18/12).

    Bahlil mengatakan setelah peresmian BBM satu harga, berarti warga terluar di Provinsi Maluku mulai menikmati harga bahan bakar bersubsidi terutama untuk pertalite dan solar. Untuk harga pertalite Rp10 ribu per liter dan solar Rp6.800 per liter.

    “Jadi warga terluar Maluku, seperti Wetar dan lain-lain mulai beli Pertalite Rp10 ribu per liter dan Solar Rp6.800 per liter, harganya sama dengan Kota Ambon,”ujarnya usai meresmikan 9 penyalur BBM satu harga di kompleks Pertamina Wayame, Rabu (18/12).

    Ia mengatakan tidak ada lagi perbedaan harga BBM subsidi baik di kota maupun pedesaan karena semua diperlakukan sama. Untuk itu, ia meminta seluruh penjual BBM jenis pertalite dan solar di pedesaan untuk segera menyesuaikan harga sehingga tidak lagi memberatkan warga.

    “Jadi harga ini mulai diberlakukan untuk kota-kota maupun di daerah-daerah di Maluku,”ucapnya.

    Bahlil mengatakan BBM satu harga yang sudah diresmikan di Indonesia sudah mencapai 571 di 2024. Untuk di Maluku, kata dia ada 31 titik lokasi BBM satu harga yang diresmikan hari ini. Ia mengatakan Maluku salah satu provinsi yang menjadi prioritas terkait pasokan BBM karena Maluku tanah kelahirannya.

    “Bapak presiden tidak mau ada ketimpangan, baik presiden terdahulu maupun bapak presiden Prabowo berpandangan bahwa urusan rakyat untuk kita selesaikan bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”tuturnya.

    Oleh sebab itu, BPH Migas membuat program BBM satu harga sebagai bentuk dukungan terhadap program Prabowo. BBM satu harga, kata dia guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan ketersediaan BBM yang terjangkau.

    Ia mencontohkan, di Wamena 2007 harga BBM mencapai Rp25 ribu-Rp30 ribu per liter, bahkan ketika terjadi cuaca buruk karena pesawat tidak bisa bawa BBM harga BBM menembus angka Rp35 ribu per liter.

    “Sementara di Jawa yang ada sumber-sumber minyak waktu itu hanya Rp7.000 per liter, berapa puluh kali lipat coba dibayangkan,”imbuh dia.

    Ia lantas memuji warga yang tinggal di 3T di Maluku. Pasalnya, mereka terbilang cukup sabar meskipun terjadi kesulitan BBM ketimbang di daerah-daerah lain di Indonesia yang stok minyak banyak namun tingginya keributan.

    “Jadi dengan 31 titik lokasi BBM satu harga, maka BBM di kota yang notabene subsidi, itu akan sama dengan harga BBM sama dengan daerah-daerah terpencil di Maluku,” ungkapnya.

    Ketum Golkar ini menambahkan peresmian 31 titik lokasi BBM satu harga di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada Maluku dalam ketersediaan bahan bakar sehingga aktivitas ekonomi berjalan lancar.

    “Jadi hari ini saya datang selain resmikan BBM satu harga, saya juga memastikan Pertamina Wayame ini karena sebagai sentra distribusi minyak untuk kawasan timur, jadi kalau bermasalah GM Pertamina akan saya minta pertanggung jawabnya,”pungkasnya. 

    (sai/agt)

    [Gambas:Video CNN]

  • Adi Prayitno Tantang Jokowi Bikin Partai untuk Buktikan Lebih Kuat dari PDIP, Warganet: PSI Aja Gagal Masuk Senayan

    Adi Prayitno Tantang Jokowi Bikin Partai untuk Buktikan Lebih Kuat dari PDIP, Warganet: PSI Aja Gagal Masuk Senayan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti dipecatnya Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan PDIP.

    Menurutnya, ada perbedaan pandangan antara kader dan pengurus PDIP dengan para pendukung Jokowi. Hal itu disampaikan dalam cuitannya di media sosial X.

    “PDIP: Jokowi bukan siapa2 tanpa PDIP. Pendukung Jokowi: PDIP nyungsep tanpa Jokowi,” tulis Adi Prayitno melalui akun @Adiprayitno_20, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Dia kemudian menyampaikan tantangan kepada mantan presiden yang sering disebut Pakde itu dengan menghadirkan partai baru untuk membuktikan bahwa dirinya lebih kuat.

    “Sekarang keduanya resmi talak. Menarik kalau Pakde bikin partai baru untuk buktikan siapa lebih kuat. Kalau cuma ikut partai yang mapan, kesaktian Pakde tak terukur pasca tak sama PDIP,” tandasnya.

    Cuitan Adi Prayitno itu telah dilihat lebih dari 244 ribu pengguna aplikasi milik Elon Musk itu. Banyak warganet yang menyampaikan pandangannya di kolom komentar.

    “Jokowi Ketum Golkar gantikan bahlil Karena bahlil adalah ketum sementara Menunggu Jokowi … Begitu….. Ra kiranya,” balas warganet.

    “GAK PERLU DIUJI LAGI, PSI AJA GAGAL MASUK SENAYAN, PADAHAL DAH DIENDORS HABIS2AN SAMA JOKOWI, TAMBAH ANAKNYA LAGI JADI KETUM PSI. GAK NGARUH JUGA KAN. ITU ARTINYA, JOKOWI ITU MEMANG GAK PUNYA PENGARUH YG SIGNIFIKAN 🤣,” ulas lainnya.

    “Ini buktinya partai Jokowi sejak pemilu 2024 hanya dapat 2 persen. Inilah bukti pengaruh nya Joko. Gibran dan Kaesang hanya 2 persen . No debat,” ujar lainnya.

    Seperti diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat masa kampanye Pemilu 2024 menuliskan dukungan Joko Widodo dalam baliho kampanye yang terpasang di sejumlah wilayah di Indonesia  Baliho itu bertuliskan “Ikut Jokowi, Pilih PSI”

  • Eric Hermawan janji perjuangkan aspirasi pelaku UMKM Pamekasan

    Eric Hermawan janji perjuangkan aspirasi pelaku UMKM Pamekasan

    Aspirasi yang disampaikan teman-teman pelaku UMKM ini tentu saya perjuangan, baik tentang permintaan adanya pelatihan maupun akses modal

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Eric Hermawan berjanji akan memperjuangkan aspirasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait kendala yang mereka hadapi selama ini, terutama tentang modal usaha dan peningkatan kualitas produk hasil usaha mereka.

    “Aspirasi yang disampaikan teman-teman pelaku UMKM ini tentu saya perjuangan, baik tentang permintaan adanya pelatihan maupun akses modal,” katanya seusai acara serap aspirasi di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu.

    Serap aspirasi di masa reses anggota DPR RI di Kabupaten Pamekasan ini merupakan bagian dari kegiatan yang digelar di Pulau Madura. Sebelumnya, Eric juga mendengarkan aspirasi secara langsung pada masyarakat Sumenep dan Sampang.

    Menurut dia, aspirasi tentang pelatihan bagi pelaku UMKM juga disampaikan oleh warga Sumenep dan Sampang.

    “Intinya sama, yakni pada modal usaha, pelatihan dalam meningkatkan produk hasil usaha, serta pendampingan legalisasi usaha dan akses pasar,” katanya.

    Serap aspirasi anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar di Kabupaten Pamekasan, Rabu (18/12/2024) digelar di dua lokasi berbeda di Pamekasan.

    Selain melakukan serap aspirasi langsung kepada masyarakat, Eric Hermawan juga mengunjungi Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan Basri Yulianto.

    Kunjungan ke lokasi SIHT ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung kondisi terkini perkembangan pembangunan yang telah dilakukan Pemkab Pamekasan disamping untuk menyerap aspirasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pembangunan dan lahan.

    “Bagi saya konsep ini luar biasa, karena dengan pola produksi terpusat seperti ini, memiliki potensi untuk menekan biaya produksi dan sepertinya bisa juga dikembangkan ke jenis usaha lain, seperti garam,” kata Eric.

    SIHT yang terletak di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan ini dibangun di lahan seluas 2,5 hektare dengan nilai total anggaran mencapai Rp9 miliar lebih dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua DPRD DKI Bicara Plus Minus Wacana Prabowo Agar Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung Rakyat

    Ketua DPRD DKI Bicara Plus Minus Wacana Prabowo Agar Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung Rakyat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyebut ada plus minus dari wacana Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh DPRD.

    “Sebenarnya ada plus minusnya. Kemarin ketika pemilihan langsung, semua calon, walaupun partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih dan PKS diuntungkan banyak calon dari PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53.

    Itu plusnya, tentu ada minusnya juga. Semuanya ada plus minusnya,” kata Khoirudin saat dimintai tanggapannya usai bertemu Pramono Anung di salah satu hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

    Namun terkait keputusan PKS nantinya, Khoirudin menyebut saat ini di internal partainya masih mengkaji terkait wacana Prabowo tersebut.

    “Masih dikaji sih, kita dari PKS masih mengkaji. Tentu kasuistik ya karena memang di beberapa tempat PKS tidak dapat kursi.

    Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya. Nanti kita akan sampaikan secara resmi,” ujar Khoirudin.

    Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia yakni mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Prabowo Tidak Akan Usik Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan

    Prabowo Tidak Akan Usik Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan

    Jember (beritajatim.com) – Prabowo Subianto diperkirakan tidak akan mengusik Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDI Perjuangan pada 2025. Sejatinya relasi Prabowo dan Megawati baik-baik saja.

    Demikian pendapat Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (18/12/2024).

    “Bahkan di acara HUT Golkar pada 12 Desember 2024, Prabowo terbuka menegaskan bahwa dirinya mengimitasi gagasan kebangsaan Bung Karno dan merasa nyaman ada Puan Maharani,” kata Iqbal.

    Prabowo juga menyatakan penghargaan bila PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk mengawasi pemerintah dan menjadi penyeimbang. “Pesan komunikasi politik itu bermakna kuat, bahwa Prabowo tidak akan cawe-cawe mengusik kepemimpinan kembali Megawati dalam Kongres PDIP mendatang,” kata Iqbal.

    Padahal sejumlah kalangan memperkirakan Kongres PDI Perjuangan mendatang bakal berlangsung sengit dengan munculnya persaingan antarfaksi internal. “Pesan politik Prabowo itu bakal jadi modal buat PDI Perjuangan untuk tetap takzim mendaulat Megawati sebagai Ketua Umum,” kata Iqbal.

    Prabowo punya kepentingan untuk tidak mengganggu Megawati jika dilihat dari hasil pilkada. PDI Perjuangan mengklaim telah memenangi pilkada di 14 provinsi (38 persen) dan 247 kabupaten dan kota (48 persen). “Ini modal politik pemerintahan daerah yang kuat untuk bersinergi atau jadi energi posisi tawar politik transaksi dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Iqbal.

    Prabowo memahami hal ini. “Besarnya jumlah kemenangan pilkada 2024 yang diklaim PDIP itu berpotensi dikonsolidasi sebagai gerakan perlawanan kepala daerah yang masif atau malah akomodatif, terutama terkait kepentingan eksploitasi sumber daya ekonomi ekstraktif dari kepentingan pusat,” kata Iqbal.

    Sikap ini tentu saja tergantung pada kejelasan relasi PDI Perjuangan dan rezim Prabowo. “Bila tegas beroposisi, sangat mungkin kepala daerah terutama yang kader PDIP akan dikonsolidasikan untuk menjaga kedaulatan otonomi daerahnya atas kepentingan ekonomi ekstaktif pusat,” kata Iqbal.

    “Bila PDIP ke depan menyatakan ‘tidak akan mengganggu; kabinet Prabowo kendati berada di luar pemerintahan, mungkin konsolidasinya akan akomodatif dan permisif pada kepentingan eksploitasi pusat atas sumber daya ekonomi daerah,” kata Iqbal. [wir]

  • Sosok Uskup Emeritus Keuskupan Bogor Cosmas Michael Angkur Wafat di NTT, Pernah Jabat Ketua DPRD

    Sosok Uskup Emeritus Keuskupan Bogor Cosmas Michael Angkur Wafat di NTT, Pernah Jabat Ketua DPRD

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sosok Uskup Emeritus Keuskupan Bogor, Mgr. Cosmas Michael Angkur, OFM yang meninggal dunia pada hari ini Rabu (18/12/2024) sekira pukul 12.06 Wita.

    Mgr Cosmas Michael Angkur menghembuskan nafas terakhir di RS Siloam Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Uskup Michael Angkur pernah menjadi Ketua DPRD II Kabupaten Jayawijaya sekaligus menjabat sebagai Pembina Partai Golkar periode 1971-1977.

    Michael Angkur terpilih sebagai Uskup di Keuskupan Bogor pada 10 Juni 1994.

    Ia ditahbiskan menjadi Uskup Keuskupan Bogor oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Mgr Leo Soekoto SJ pada 23 Oktober 1994.

    Mgr. Cosmas Michael Angkur pensiun sebagai Uskup Bogor pada 21 November 2013 dan kepemimpinan Keuskupan Bogor dilanjutkan oleh Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM.

    Uskup Michael Angkur lahir pada 4 Januari 1937 di Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

    Beliau merupakan buah kasih dari pasangan Joseph Djadu dan Odilia Mamus.

    Pendidikan formalnya diawali dari SDK Lewur (1945–1948) dan masuk Sekolah Standard di Ranggu-Kolang, Manggarai (1948–1951). 

    Ia melanjutkan studi di Seminari Mataloko, Ngada, Flores tahun 1951-1960. 
    Setelah itu Michael Angkur masuk novisiat OFM di Cicurug, Jawa Barat pada tahun 1960.

    Pada 17 Juli 1967, ia ditahbiskan sebagai imam oleh Mgr. Nicolaus Geise OFM di Gereja Katedral Bogor.

    Mgr Cosmas Michael Angkur OFM sempat memimpin sejumlah organisasi diantaranya Provinsial Ordo OFM pada tahun 1983-1989, Ketua Majelis Antar Serikat Imam (MASI) dan Ketua Majelis Antar Serikat Religius Indonesia (MASRI)

    Selama ini Uskup Michael menjalani masa pensiunnya di sebuah rumah peristirahatan di Gorontalo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, hingga meninggal dunia pada 18 Desember 2024 dalam usia 87 tahun.

    Sekretaris Provinsi OFM Indonesia dalam keterangannya menyembut, kondisi kesehatan Uskup Michael menurun sehingga harus dibawa ke rumah sakit pada Selasa 17 Desember 2024 malam.

    Uskup Michael Angkur tutup usia pada Rabu 28 Desember sekitar pukul 12.06 Wita.

    Saat ini, Persaudaraan Fransiskan bersama Keuskupan Bogor masih melakukan koordinasi untuk penjadwalan Misa Requiem dan prosesi pemakaman. Informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

    Vikaris Episkopal (Vikep) Labuan Bajo Romo Rikardus Manggu, mengatakan jenazah Uskup Michael akan disemayamkan di Seminari St Yohanes Paulus II Labuan Bajo sebelum dimakamkan. 

    Sementara itu, kabar duka ini pun membuat Keuskupan Bogor merasa kehilangan.

    “Pasti (kehilangan). Ketika kami mendengar pemberitaan, kami merasa sedih, berduka, dan kehilangan. Khususnya saya pribadi,” kata Vikaris Episkopal Bidang Kemasyarakatan Keuskupan Bogor Romo Endro Susanto saat dijumpai TribunnewsBogor.com di Gereja Katedral.

    Kehilangan ini pun tidak terlepas dari sosok mendiang sendiri. Kata Romo Endro, sosok mendiang terkenal sangat sederhana.

    Selain itu juga sosoknya sangat rendah hati dan sangat mengayomi umat. 

    “Bahkan, masa kepimpinan beliau sangat memikirkan tentang gereja keuskupan bogor. Maka tidak bisa dipungkiri ketika kepimpinan beliau, perkembangb gereja di bawah keuskupan bogor berkembang pesat,” jelasnya.

    Sosok mendiang pun sangat menjadi teladan bagi Keuskupan Bogor.

    “Dan bahkan kemarin saya baru lihat video beliau itu cukup menarik. Dia selaku mantan Uskup tapi dia mau membersihkan ruangan doanya sendiri, ngepel sendiri juga,” ungkapnya.

    Keuskupan Bogor pun akan terus mengenang jasa mendiang.

    “Beliau adalah sosok yang sangat mengayomi, bapa yang sangat dekat dengan umat,” tandasnya.

    Meninggal Dunia

    skup Emeritus Keuskupan Bogor, Mgr. Cosmas Michael Angkur, OFM meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, Rabu 18 Desember 2024 sekitar pukul 12.06 Wita. Mendiang adalah Uskup Emeritus Keuskupan Bogor.

    “Baru saja meninggal di Rumah Sakit Siloam,” kata Vikaris Episkopal (Vikep) Labuan Bajo Romo Rikardus Manggu, dikonfirmasi Rabu siang.

    Romo Rikardus mengatakan jenazah Uskup Michael akan disemayamkan di Seminari St Yohanes Paulus II Labuan Bajo. (TribunJakarta/Pos Kupang)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Ketua DPRD DKI: Wacana kepala daerah dipilih DPRD punya plus minus

    Ketua DPRD DKI: Wacana kepala daerah dipilih DPRD punya plus minus

    DPRD wilayah DKI Jakarta sudah berpengalaman dalam kehidupan yang dinamis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Khoirudin menilai wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024 mempunyai nilai plus dan minus.

    Khoirudin menanggapi hal itu terkait Presiden Prabowo Subianto yang melontarkan wacana adanya pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

    Plus minus itu berkaca pada pemilihan umum (pemilu) lalu dimana partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih.

    Dalam artian, PKS mendapatkan sebanyak 12.781.353 suara atau 8,42 persen pada Pemilu legislatif (Pileg) 2024.

    Terlepas dari nantinya apakah wacana itu terlaksana atau tidak, dia menekankan bahwa DPRD wilayah DKI Jakarta sudah berpengalaman dalam kehidupan yang dinamis.

    Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita….,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024