partai: Golkar

  • Ketua Komisi XI Misbakhun: Pelemahan Rupiah Murni Masalah Tenikal Pasar, Respons Kebijakan Ekonomi AS

    Ketua Komisi XI Misbakhun: Pelemahan Rupiah Murni Masalah Tenikal Pasar, Respons Kebijakan Ekonomi AS

    Ketua Komisi XI Misbakhun: Pelemahan Rupiah Murni Masalah Tenikal Pasar, Respons Kebijakan Ekonomi AS
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai
    Golkar
    Mukhamad
    Misbakhun
    menyoroti penyebab pelemahan
    rupiah
    dalam beberapa hari terakhir.
    Menurutnya, penyebab utama dari pelemahan rupiah saat ini terjadi murni karena
    kebijakan fiskal
    .
    “Kebijakan moneter yang selama ini diambil dan dalam bulan ini karena inflasi di Amerika Serikat (AS) juga mengalami penurunan kepercayaan pasar usai terpilihnya Donald Trump,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/12/2024).
    Misbakhun menilai, hal tersebut memberikan sentimen negatif yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ke arah pelemahan.
    Dia mengatakan itu untuk menanggapi anggapan bahwa sentimen pasar menurun akibat kasus dugaan korupsi di penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (
    BI
    ).
    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menggeledah kantor pusat BI, Senin (16/12/2024), dari malam hingga subuh.
    “Tidak ada hubungan penggeledahan BI oleh KPK dengan melemahnya rupiah terhadap
    dollar AS
    yang saat ini sedang berjalan,” ujarnya.
    Misbakhun mengimbau, BI untuk berkonsentrasi penuh melakukan langkah-langkah kebijakan operasi moneter yang konstruktif untuk membuat nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dollar AS.
    “Jadi, apa yang terjadi saat ini dengan pelemahan rupiah murni karena masalah teknis, tidak ada kaitannya dengan penggeledahan KPK di BI. Penggeledahan adalah proses hukum yang harus dihormati atas kasus yang sedang didalami KPK,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diskusi Interaktif AMPi Talks, Sarmuji Tekankan Pentingnya Peran Kader Muda

    Diskusi Interaktif AMPi Talks, Sarmuji Tekankan Pentingnya Peran Kader Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam upaya mempererat hubungan antara kader muda dan kepemimpinan Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPi) menggelar acara bertajuk AMPi Talks Q&A dengan tema “Kenal Lebih Dekat dengan Sekjen DPP Partai Golkar.”

    Acara ini berlangsung di Gedung DPP Partai Golkar dengan menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, sebagai pembicara utama. Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif, membangun antusiasme di kalangan peserta.

    Pada kegiatan ini menghadirkan 4 panelis muda seperti, Andi Hendra, Jerry Sambuaga, Rizky Maulana, dan Sekar Tandjung. Panelis ini menghadirkan beragam perspektif segar terkait dinamika kepartaian dan peran Partai Golkar di masa depan.

    Sarmuji membuka diskusi dengan menjelaskan visi dan misi kepemimpinannya sebagai Sekjen, menyoroti pentingnya keterlibatan kader muda dalam membangun partai yang modern dan relevan.

    “Kader muda adalah energi utama Partai Golkar. Forum seperti ini adalah wadah untuk mendengarkan aspirasi, memperkuat koneksi, dan mewujudkan Golkar yang progresif,” ungkap Sarmuji dengan penuh semangat.

    Berbagai isu strategis menjadi bahan diskusi, mulai dari penguatan kaderisasi di tingkat akar rumput, digitalisasi politik, hingga tantangan generasi muda dalam menyongsong Pemilu 2024.

    Sarmuji juga menekankan pentingnya Golkar beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

    Ratusan kader muda dari berbagai daerah hadir dengan penuh antusias. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan.

  • Legislator Golkar Ini Ingatkan Kewajiban Dewan Memudahkan Birokrasi untuk Kebutuhan Warga – Halaman all

    Legislator Golkar Ini Ingatkan Kewajiban Dewan Memudahkan Birokrasi untuk Kebutuhan Warga – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas, dengan menyalurkan alat bantu kesehatan kepada mereka yang membutuhkan di wilayah Pancoran dan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    Teranyar bantuan diserahkan di RW 08 Kelurahan Pengadegan, Pancoran oleh Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira didampingi Dinas Sosial Pemprov DKI dan Sudinsos Jaksel. 

    Farah menjelaskan, penyerahan bantuan ini merupakan bentuk tindak lanjut dirinya dan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI dalam rapat paripurna agenda penyampaian pandangan umum tentang prioritas layanan kesehatan, di Gedung DPRD DKI, Senin 11 November 2024 lalu.

    “Sebagai catatan juga, kami melihat Dinsos juga memerlukan dukungan supaya lebih mudah dan lebih cepat mengidentifikasi warga yang memerlukan. Serta dengan adanya dorongan dari para anggota Dewan bisa mempercepat proses birokrasi untuk bisa mendapatkan bantuan ABF tersebut,” kata Farah dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

    Adapun alat bantu fisik (ABF) yang telah diserahkan meliputi 3 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 1 kursi roda anak, dan 1 tongkat berjalan. 

    Farah berharap alat bantu kesehatan ini dapat meningkatkan mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup bagi para penerimanya. 

    Hal ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu upaya dalam membuka kesempatan dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas dan warga yang memiliki penyakit saraf sehingga susah atau tidak bisa berjalan.

    Terlebih kata Farah, anggota Dewan juga punya kewajiban untuk turun langsung ke masyarakat, serta berperan sebagai pendorong proses birokrasi agar tidak berbelit sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat dibantu sesegera mungkin.

    “Penyerahan ABF yang disediakan oleh Dinsos DKI dan Sudin Sosial Kota Jakarta Selatan, merupakan sebuah kewajiban bagi kami anggota Dewan untuk bisa mengakses, mensosialisasikan dan mengidentifikasi warga yang betul – betul memerlukan, sehingga selama pengajuan, kami pun menggandeng unsur masyarakat, baik dari tim dan relawan kami juga RW dan RT setempat yang mengetahui kondisi warga yang memerlukan ABF tersebut,” ucapnya.

  • Teka-teki Sekoci Politik Jokowi Usai Lengser jadi Presiden dan Dipecat PDIP

    Teka-teki Sekoci Politik Jokowi Usai Lengser jadi Presiden dan Dipecat PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah resmi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI dan dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), langkah politik yang akan diambil Joko Widodo (Jokowi) selanjutnya masih jadi pertanyaaan. 

    Sebagaimana diketahui, terdapat Partai atau organisasi yang memang dekat dengan sosok mantan Presiden tersebut. Contohnya, Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep kini memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Pengangkatan Kaesang sendiri sebagai Ketum menggeser Giring Ganesha yang saat ini ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pembina PSI. Dia membantah partai melakukan suksesi dadakan terkait posisi ketum. 

    “Sejak video saya yang keluar beberapa waktu lalu, sudah saya katakan, ‘Sudah saatnya mengembalikan partai ini ke pemilik sebenarnya.’ Saat itu saya sudah sampaikan rekomendasi ke partai, bahwa anak muda itu adalah Mas Kaesang Pangarep,” jelas Giring dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023). 

    Terlebih, Relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo menyatakan siap untuk membentuk sebuah partai politik usai sosok dukungannya itu dipecat oleh PDIP. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko. 

    “Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko

    Adapun, ia juga menuturkan bahwa pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapapun yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. 

    Banyak Partai Buka Pintu 

    Di lain sisi, sejumlah partai politik mengaku siap untuk membuka pintu. Contohnya, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia mengaku terbuka apabila Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke badan partainya.

    “Kami terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif,” ujarnya. 

    Bahkan, sebelumnya juga sempat beredar dugaan bahwa Jokowi akan menjadi Dewan Pembina Golkar. Hal ini sempat ditepis Bahlil, dan bahkan kala pengumuman susunan nama Dewan Pembina Golkar pada November 2024 lalu, nama Jokowi juga tidak disebut. 

    Selain itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku membuka lebar pintu bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) apabila ingin bergabung ke partainya.

    “Gerindra terbuka, tetapi kami tidak bisa maksa,” ujar Prabowo. 

    Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya akan menyambut dengan gembira jika Jokowi bergabung dengan partainya. 

    “Jika beliau kemudian ternyata memberikan kesempatan bagi PAN untuk menjadi tempat berlabuhnya beliau, tentu kita akan menggelar karpet biru pada beliau dan akan menyambut karier beliau dengan gembira di Partai Amanat Nasional,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Selasa (10/12/2024) malam. 

    Eddy melanjutkan, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PAN sejak dahulu. 

  • Politikus Golkar Dukung Wacana Pengampunan Koruptor dengan Tiga Syarat – Halaman all

    Politikus Golkar Dukung Wacana Pengampunan Koruptor dengan Tiga Syarat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertobat dengan syarat mengembalikan uang negara. 

    Namun, Tandra menekankan bahwa langkah tersebut harus diikuti sejumlah prasyarat ketat agar tidak menimbulkan efek negatif.

    “Menurut saya ini adalah suatu tindakan yang berani. Saya sependapat bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu dengan beberapa syarat,” kata Tandra, saat dihubungi pada Kamis (19/12/2024).

    Dia menyebutkan beberapa syarat utama yang harus dipenuhi dalam kebijakan ini. Pertama, prioritas harus diberikan pada kepentingan negara. 

    Tandra menilai, pengembalian uang negara harus maksimal agar dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang tengah dicanangkan pemerintah.

    “Karena sekarang kan kita lagi membutuhkan uang untuk pembangunan, apalagi dengan asta citanya presiden kita, belum lagi ada program makan bergizi gratis dan sebagainya yang tentu membutuhkan banyak dana,” ujarnya.

    Kedua, Tandra menyoroti pentingnya memperbaiki sistem penegakan hukum di bidang korupsi. 

    Menurutnya, meskipun banyak upaya telah dilakukan, praktik korupsi justru semakin marak dan pengembalian kerugian negara sering kali tidak tercapai.

    “Sampai sekarang korupsi semakim marak, dan kerugian keuangan itu malah tidak tercapai. Nah makanya itu di depan saya setuju dengan beberapa syarat dan kondisi,” ungkap Tandra.

    Syarat terakhir, Tandra menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penerapan kebijakan ini. 

    Dia mengingatkan bahwa pengampunan harus dilakukan satu kali saja, disertai dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan tegas di masa depan.

    “Artinya gini satu kali memberikan pengampunan, setelah itu penegakan hukum harus transparan, terbuka, tak boleh lagi ada korupsi. Kalau itu tak terjadi, maka percuma. Sekarang ketahuan dia balikin, setelah itu korupsi lagi, malah jauh lebih besar,” ucap Tandra.

    Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024). 

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya, mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo pun membuka kesempatan bagi koruptor untuk mengembalikan uang hasil tindak pidana secara diam-diam kepada negara.

    “Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya enggak ketahuan, mengembalikan lho ya. Tetapi kembalikan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Eks Danjen Kopassus itu menegur para pengemplang pajak yang tidak membayarkan kewajibannya. Padahal, mereka semua selama ini memakai fasilitas negara.

    “Hei kalian yang sudah menerima fasilitas dari negara, bayarlah kewajiban mu. Asal kau bayar kewajiban mu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak ungkit-ungkit yang dulu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo pun mengultimatum bagi siapapun yang masih bandel melawan hukum setelah peringatan tersebut. Dia tidak akan segan untuk menginstruksikan aparat untuk menangkap mereka.

    “Kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa negara dan rakyat ayo, kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat RI. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya,” imbuhnya.

  • Ali Armunanto: Selama Ini Kita Ditipu Elite dengan Pilkada Langsung

    Ali Armunanto: Selama Ini Kita Ditipu Elite dengan Pilkada Langsung

    Hanya saja, diungkapkan Ali, itu merupakan opsi politik elite yang diframing seakan-akan demokratis dengan pemilihan langsung.

    “Jadi tidak ada opsi di masyarakat.Kita lihat siapa sih calon yang muncul dari keinginan rakyat? Di Makassar tidak ada yang muncul dari keinginan rakyat,” imbuhnya.

    Ia melihat bahwa semua calon yang maju selama proses Pilkada muncul dari kepentingan politik elite.

    “Di Sulsel juga begitu. Jadi Pilkada langsung itu adalah seperti praktek money laundryng. Uang kejahatan yang dicuci dalam praktek demokratis supaya kesannya bersih dan legal,” terangnya.

    “Tapi praktek-praktek pencalonan itu semuanya ilegal. Semuanya melalui proses yang kita telusuri, anti demokratis,” sambung dia.

    Ali bilang, jika publik diperhadapkan dengan wacana seperti itu, maka sudah seharusnya memberikan respons yang baik.

    “Ini adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya selama ini kita ditipu para elite, Partai Politik dengan Pilkada langsung,” kuncinya.

    Sebelumnya diketahui, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

    Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.

  • Legislator Golkar DPRD DKI Salurkan 7 Alat Bantu Fisik untuk Warga Jaksel

    Legislator Golkar DPRD DKI Salurkan 7 Alat Bantu Fisik untuk Warga Jaksel

    loading…

    Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, telah menyalurkan 7 Alat Bantu Fisik (ABF) kepada sejumlah warga di Jakarta Selatan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Farah Savira, telah menyalurkan 7 Alat Bantu Fisik (ABF) kepada sejumlah warga di Jakarta Selatan. Alat bantu tersebut berupa 3 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 1 kursi roda anak, dan 1 tongkat walker.

    Farah Savira yang merupakan legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Jakarta Selatan, ini melaksanakan penyerahan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas di wilayah Pancoran dan Jagakarsa. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam membuka kesempatan dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas dan warga yang memiliki penyakit saraf sehingga susah atau tidak bisa berjalan.

    Penyerahan alat bantu kesehatan ini digelar atas kerja sama antara Srikandi Partai Golkar Jakarta Selatan ini dengan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diselenggarakan terakhir pada Selasa, 17 Desember 2024, di rumah warga yang memerlukan, di RW 08, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

    Penyaluran bantuan ABF dilakukan oleh Farah Savira didampingi oleh unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta jajaran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

    Penyerahan bantuan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Farah Savira dan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna beberapa waktu lalu tentang prioritas untuk peningkatan layanan kesehatan.

    Menurut Farah Savira, penyerahan ABF dari Dinas Sosial DKI dan Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Selatan, ini sekaligus bentuk kewajiban anggota Dewan dalam melakukan akses langsung ke wilayah guna mengidentifikasi serta mensosialisasikanya ke warga.

    “Penyerahan ABF yang disediakan oleh Dinsos DKI dan Sudin Sosial Kota Jakarta Selatan, merupakan sebuah kewajiban bagi kami anggota Dewan untuk bisa mengakses, mensosialisasikan dan mengidentifikasi warga yang betul betul memerlukan, sehingga selama pengajuan, kami pun menggandeng unsur masyarakat, baik dari tim dan relawan kami juga RW dan RT setempat yang mengetahui kondisi warga yang memerlukan ABF tersebut,” Jelas Farah Savira, Kamis (19/12/24).

    Sebagai mitra, tentunya anggota Dewan juga berperan sebagai pendorong proses birokrasi, dengan adanya upaya kolaboratif dengan Dinas juga Suku Dinas Sosial untuk mempermudah sekaligus mempercepat proses pengidentifikasian ke warga.

  • Dukung Pilkada Lewat DPRD, Bayu Golkar: Hemat Biaya

    Dukung Pilkada Lewat DPRD, Bayu Golkar: Hemat Biaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Politisi muda Partai Golkar Jawa Timur, Bayu Airlangga, memberikan dukungan penuh terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Ia menyebut usulan ini sebagai langkah maju untuk menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas kepala daerah yang terpilih.

    Menurut Bayu, usulan Presiden Prabowo yang juga didukung Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini.

    “Pemilihan melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk mengurangi biaya politik yang tinggi tanpa mengabaikan prinsip konstitusional,” ujarnya di Surabaya, Kamis (19/12/2024).

    Ia menambahkan, pembahasan terkait mekanisme Pilkada melalui DPRD dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Paket Politik yang mencakup pemilu, pilkada, dan partai politik. RUU ini diharapkan menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025.

    Bayu menjelaskan, bahwa efisiensi dalam konteks ini bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga memastikan proses politik berjalan lebih efektif.

    “Biaya besar dalam Pilkada langsung sering menjadi beban bagi calon kepala daerah. Dengan pemilihan lewat DPRD, kita bisa meminimalkan itu sambil tetap menjaga kualitas pemimpin yang terpilih,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa usulan ini tetap berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak akan mengurangi semangat demokrasi jika dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

    Gagasan ini tentu memunculkan beragam pendapat di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai Pilkada langsung memberikan ruang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya.

    Namun, di sisi lain, biaya politik yang tinggi sering kali menimbulkan masalah baru, seperti korupsi atau praktik politik uang.

    Bayu percaya bahwa usulan ini bisa menjadi bahan diskusi yang konstruktif di tingkat nasional. “Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masa depan demokrasi Indonesia,” tutupnya.

    Dengan wacana ini, langkah reformasi politik tampaknya akan menjadi salah satu fokus penting dalam pemerintahan mendatang.  [tok/aje]

  • Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

    Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah dipastikan kalah di Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar 2024. Meski berstatus sebagai calon petahana, nyatanya Mak Rini sapaan akrab Rini Syarifah harus menerima kenyataan bahwa dirinya kalah dari Rijanto-Beky.

    Dari hasil hitung rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar diketahui bahwa pasangan Rijanto-Beky resmi memperoleh 504.655 suara. Unggul jauh dari petahana yakni Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    Tentu dengan hasil tersebut Mak Rini harus lengser dari kursi Bupati Blitar. Kondisi itu tentu cukup menyakitkan, bukan hanya untuk Mak Rini semata namun juga bagi partai pengusung yakni PKB, Golkar, Gerindra hingga Demokrat.

    Khusus PKB, hasil Pilbup Blitar ini jadi pukulan telak. Pasalnya Mak Rini juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

    Usai kekalahan ini pun, tak sedikit yang bertanya apakah Rini Syarifah bakal digantikan dari posisinya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar. Terkait hal itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar pun angkat bicara.

    “Kalau urusan diganti itu adalah kewenangan DPP,” ungkap M. Rifa’i, Sekretaris PKB Kabupaten Blitar, Kamis (19/12/2024).

    Rifa’i menjelaskan bahwa saat ini seluruh kader PKB Kabupaten Blitar masih solid dan menghendaki kepemimpinan Mak Rini. Meskipun kalah di Pilbup Blitar 2024 lalu, para kader masih setia mendukung Mak Rini menjabat sebagai Ketua DPC.

    “Kalau DPC PKB masih tetap solid. Iya tetap menghendaki Mak Rini sebagai ketua, kan pengurusan DPC PKB ini sampai tahun 2026 ya sudah tetap. Jadi ketua mandataris adalah Mak Rini,” tegasnya.

    Mak Rini sendiri menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar sejak tahun 2021 lalu. Kepemimpinan Mak Rini di PKB Kabupaten Blitar baru akan habis pada tahun 2026 mendatang.

    Menurut Rifa’i, meski kalah di Pilbup Blitar namun tidak ada permasalahan di internal PKB. Sehingga semua kader masih cukup solid untuk mendukung Rini Syarifah melanjutkan kepemimpinannya di PKB hingga usai masa jabatan.

    “Kita tidak ada masalah, itukan persoalan kader kita yang ada di legislatif, sama aja dengan kader kita ada yang gagal di Pileg kan ya tidak mungkin harus kita evaluasi dan tidak percaya. Berarti semua evaluasi itu kewenangan dari DPP,” tandasnya.

    Patut dinanti bagaimana nasib Mak Rini di PKB. Usai politikus perempuan tersebut tumbang oleh rivalnya Rijanto-Beky. Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi menilai posisi Mak Rini masih cukup aman di internal PKB, meski dirinya harus kalah di Pilbup lalu.

    “Saya rasa masih cukup aman, lain cerita jika Mak Rini digoyang dari akar atau gres rood PKB sendiri,” ungkap Iqbal.

    Menurut Iqbal, posisi Mak Rini bisa saja berubah menjadi tidak aman ketika ada desakan dari internal PKB dan kader. Namun jika tidak ada, maka posisi Mak Rini bakal tetap aman hingga akhir masa jabatan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

    “Kalau soal kalah itu tidak akan berdampak untuk jabatan ketua DPC nya,” tegasnya.(owi/ted)

  • Lemhannas gandeng MUI kerja sama bidang penguatan wawasan kebangsaan

    Lemhannas gandeng MUI kerja sama bidang penguatan wawasan kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam peningkatan wawasan kebangsaan.

    Kerja sama ini ditandatangani oleh Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (17/12).

    Dalam siaran pers yang diterima Kamis, dijelaskan tujuan dari kerja sama ini yakni untuk meningkatkan kesadaran pentingnya wawasan kebangsaan di kalangan anak muda, perempuan, terutama di kalangan keluarga MUI.

    Tidak hanya itu, Ace yang juga politisi Partai Golkar itu mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan berintegritas di antara ke dua lembaga demi memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa.

    “Bagaimana memberdayakan masyarakat luas guna mewujudkan Astacita khususnya peningkatan pemahaman ideologi Pancasila,” lanjut Ace.

    Dalam siaran pers yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI sekaligus Eks Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin berharap MUI dapat mengemban tanggung jawab dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

    “Mengingatkan semua bahwa tanggung jawab MUI begitu besar, sebagai wadah para ulama, ulama adalah pewaris nabi, tanggung jawabnya para pewaris nabi,” kata Ma’ruf Amin.

    Untuk diketahui, penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan para peserta Mukernas IV MUI termasuk beberapa Menteri Kabinet Merah Putih antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Mochamad Irfan Yusuf.

    Kemudian Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, dan Ketua Baznas RI Prof Noor Achmad.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024