Xcloud.id

partai: Golkar

  • Golkar Apresiasi Prabowo Berani Lontarkan Ide Koruptor Tobat dan Kembalikan Uang Negara

    Golkar Apresiasi Prabowo Berani Lontarkan Ide Koruptor Tobat dan Kembalikan Uang Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berani melontarkan ide memberi pengampunan kepada para koruptor dengan syarat mengembalikan uang negara yang dicuri. Menurut Soedeson, Prabowo mengambil langkah yang mungkin dikritik oleh banyak pihak, tetapi tujuannya mulia, yakni kepentingan bangsa dan negara.

    “Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu tindakan yang berani. Idenya Presiden Pak Prabowo itu menarik dan berani. Ini original, orang yang berani, dia tak takut dikritik masyarakat, tak takut dianggap macam-macam,” ujar Soedeson kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

    Soedeson mengatakan dirinya mendukung apa yang disampaikan Prabowo soal koruptor bertobat dan mengembalikan uang negara. Hanya saja, dia mengajukan tiga syarat agar ide Prabowo tersebut bisa diimplementasikan dan berdampak positif bagi kepentingan negara. 

    “Pertama, kita harus menaruh kepentingan negara di atas kepentingan yang lain. Yang saya maksudkan itu adalah bahwa tujuan dari pengampunan dan pengembalian itu harus sebesar-besarnya bermanfaat bagi kepentingan negara,” tandas dia.

    Menurut Soedeson, pengembalian uang negara harus maksimal karena saat ini Indonesia lagi membutuhkan uang untuk pembangunan khususnya juga menjalankan program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Syarat kedua, menurutnya adalah penegakan hukum korupsi yang serius sehingga bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yakni mencegah orang berbuat korupsi lagi dan mampu mengembalikan uang negara.

    “Syarat terakhir adalah ini benar-benar ide besar presiden, ini harus ditangkap oleh semua pihak untuk berbenah. Artinya gini satu kali memberikan pengampunan, setelah itu penegakan hukum harus transparan, terbuka, tak boleh lagi ada korupsi. Kalau itu tak terjadi, maka percuma. Sekarang ketahuan, dia balikin, setelah itu korupsi lagi, malah jauh lebih besar,” pungkas Soedeson.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menindak tegas hukum para pelaku korupsi. Hanya saja, Prabowo bakal memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat.

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” ujar Prabowo dalam acara pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

    Prabowo mengingatkan, kepada para koruptor untuk segera mengembalikan uang negara yang dicuri. Dikatakannya, apabila dikembalikan, ada kemungkinan pemerintah akan memaafkan. “Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tetapi kembalikan dong uang negara,” pungkas Prabowo.

  • Resmi Dilantik, JK Tegaskan Dualisme PMI Telah Berakhir

    Resmi Dilantik, JK Tegaskan Dualisme PMI Telah Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) memastikan dualisme kepengurusan organisasi telah berakhir. 

    Sekadar informasi, JK sempat berseteru dengan politkus Golkar lainnya, Agung Laksono, gara-gara rebutan kursi Ketua Umum PMI. JK bahkan melaporkan Agung ke polisi.

    Adapun soal berakhirnya dualisme di tubuh PMI itu ditegaskan JK dalam Pelantikan Pengurus PMI Pusat Masa Bakti 2024-2029, yang digelar di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024). 

    “Kita telah selesaikan, karena tidak mungkin ada dua PMI di Indonesia ini dan karena itulah maka saya baru saja menerima surat keputusan dari Menteri Hukum RI dalam hal kepengurusan ini,” tutur JK. 

    Adapun, JK membacakan inti pokok keputusan tersebut yang berbunyi bahwa Kementerian Hukum RK menerima dan mengakui AD/ART  serta susunan kepengurusan Palang Merah Indonesia dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-22, yang menunjuk bahwa Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum. 

    “Dan selanjutnya akan dicatat dalam sistem administrasi kebadan hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan, terima kasih, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas,” ucap JK membaca keputusan tersebut. 

    JK menuturkan bahwa surat tersebut ia terima langsung pada Jumat pagi hari ini (18/20). Dengan ini, dikatakan bahwa persoalan yang terjadi di PMI sudah selesai. 

    “Jadi persoalannya sudah selesai, tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada yang disebut ada PMI tandingan, karena pertandingan sudah berakhir, semuanya sudah berakhir,” terangnya.

    Ia kemudian memberi nasihat kepada pihak yang berseberangan darinya, agar dapat berusaha di bidang sosial. Hal ini diperbolehkan selama tidak memakai nama PMI. 

    “Atau organisasi apa, kumpulan apa, kumpulan pendonor, silakan, tapi tidak menjadi pengurus PMI Indonesia versi siapapun. Karena kita cuma satu versi, versi yang yang diakui oleh negara, yang sesuai dengan UUD,” pungkas JK. 

  • Politikus Golkar Dukung Wacana Koruptor Diberi Kesempatan Bertobat dengan Syarat

    Politikus Golkar Dukung Wacana Koruptor Diberi Kesempatan Bertobat dengan Syarat

    Politikus Golkar Dukung Wacana Koruptor Diberi Kesempatan Bertobat dengan Syarat
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar,
    Soedeson Tandra
    mendukung pernyataan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    yang akan memberikan kesempatan bagi
    koruptor
    untuk bertobat.
    Menurut Tandra, hal ini merupakan tindakan yang berani.
    Namun, hal itu harus dilakukan dengan beberapa syarat.
    “Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu tindakan yang berani. Saya sependapat bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu dengan beberapa syarat,” kata Tandra saat dikonfirmasi, Jumat (20/12/2024).
    Syarat pertama, kata Tandra, kepentingan negara harus diutamakan daripada kepentingan lain.
    Menurutnya, tujuan dari pengampunan dan pengembalian itu harus sebesar-besarnya bermanfaat bagi kepentingan negara.
    “Artinya
    pengembalian uang
    -uang itu harus maksimal karena sekarang kan kita lagi membutuhkan uang untuk pembangunan, apalagi dengan asta citanya presiden kita, belum lagi ada program makan siang gratis dan sebagainya yang tentu membutuhkan banyak dana,” ujarnya.
    Tandra mengatakan, tujuan penegakan hukum di bidang korupsi adalah untuk mencegah korupsi bertambah dan memaksimalkan pengembalian keuangan negara.
    Sayangnya, Tandra menilai hingga kini penegakan hukum terhadap korupsi tidak memberi efek jera maupun memaksimalkan kerugian keuangan negara.
    “Sampai sekarang korupsi semakin marak, dan kerugian keuangan itu malah tidak tercapai. Nah, makanya itu di depan saya setuju dengan beberapa syarat dan kondisi,” ucapnya lagi.
    Syarat lainnya, pelaku korupsi tidak boleh mengulangi lagi perbuatannya jika sudah mendapat pengampunan.
    “Kalau itu tak terjadi, maka percuma. Sekarang ketahuan dia balikin, setelah itu korupsi lagi, malah jauh lebih besar,” ucapnya.
    Politikus Partai Golkar ini meminta ide besar Presiden RI tersebut ditangkap oleh semua pihak untuk berbenah.
    Tandra menyebut, ide Presiden RI Prabowo itu menarik dan berani.
    “Ini original, orang yang berani, dia tak takut dikritik masyarakat, tak takut dianggap macam-macam,” ucapnya.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.
    Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).
    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” ujar Prabowo dalam YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).
    Prabowo mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor untuk mengembalikan hasil curiannya.
    Dia menyebutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam supaya tidak ketahuan.
    “Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Praktek Kotor Pilkada Langsung Dibongkar, Rakyat Hanya Jadi ‘Pencuci’?

    Praktek Kotor Pilkada Langsung Dibongkar, Rakyat Hanya Jadi ‘Pencuci’?

    Jika melihat lebih dalam, kata Ali, mulai dari proses pencalonan sebenarnya telah berlaku praktek-praktek kotor di hampir semua Partai.

    “Pencalonan itu sangat kotor, saya sempat ikut beberapa pencalonan, tiba-tiba (oknum Ketua Partai) bilang, kita akhiri saja ininya, yang penting siapa berani bayar satu kursi Rp1 miliar,” ungkapnya.

    “Itu yang tidak diketahui publik, dan di tempat lain juga begitu. Di provinsi satu kursi Rp5 miliar. Di kabupaten/kota, satu kursi Rp1 miliar. Dan, itu sudah menjadi rahasia publik juga,” tambahnya.

    Ali bilang, tidak ada proses demokrasi pada Pilkada langsung sebab dalam proses yang kotor itu rakyat diharuskan mencucinya.

    “Mending langsung dipilih di DPRD saja. Seharusnya dari dulu tidak dipilih langsung lah, ini pekerjaan mafia demokrasi yang membuat kelihatan demokratis. Padahal sebenarnya menimbulkan mudharat yang sangat banyak,” kuncinya.

    Sebelumnya, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

    Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.

  • JK Resmi Jadi Ketua Umum PMI 4 Periode!

    JK Resmi Jadi Ketua Umum PMI 4 Periode!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke 6 dan 10 Jusuf Kalla (JK) resmi menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

    Jusuf Kalla telah menjabat sebagai Ketua Umum PMI sejak 2009. Artinya dia telah memasuki periode keempat masa jabatannya sebagai Ketua Umum PMI. 

    Adapun, penetapan tersebut diumumkan lewat Pelantikan Pengurus PMI Pusat Masa Bakti 2024-2029, yang digelar di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024). 

    “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2024, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia , Ketua Umum. tertanda Muhammad Jusuf Kalla,” tutur pembacaan surat keputusan tersebut. 

    Kemudian, setelah surat keputusan tersebut selesai dibacakan, JK kemudian melantik kepengurusan untuk periode 2024-2029. 

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024, saya Ketua Umum Palang Merah Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia masa bakti tahun 2024-2029. 

    Adapun JK berharap agar para pengurus PMI dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

    “Semoga Tuhan yang berkuasa senantiasa melindungi kita sekalian,” ujarnya. 

    Sebelumnya, terdapat polemik yang terjadi di organisasi PMI tersebut. Pasalnya, dua senior Golkar, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, saling berebut kursi ketua umum.

    PMI adalah organisasi kemanusiaan yang kiprahnya sudah ada sejak 79 tahun lalu. Kisruh kepemimpinan PMI antara JK dan Agung Laksono bermula ketika Musyawarah Nasional alias Munas PMI yang memilikih kembali Jusuf Kalla secara aklamasi. 

    Sekadar catatan, JK telah memimpin PMI sejak tahun 2009 atau 15 tahun kalau dihitung hingga saat ini. Kubu yang tidak puas dengan keputusan Munas, memilih untuk menunjuk Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI.  

    JK pun mengambil langkah untuk melaporkan Agung Laksono ke polisi. Dia menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi PMI dalam negara.

  • Elite Golkar Ungkap Perputaran Uang di Pemilu 2024 Capai Rp 1.000 Triliun – Halaman all

    Elite Golkar Ungkap Perputaran Uang di Pemilu 2024 Capai Rp 1.000 Triliun – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membeberkan perputaran uang di Pemilu 2024 yang angkanya cukup fantastis, yakni mencapai Rp 1.000 triliun.

    “Karena saya pernah hitung 2024 itu, uang yang beredar nih, uang yang beredar, pada Pemilu 2024, kita hitung-hitung iseng-iseng ada, itu bisa sekitar Rp 1.000 triliun,” kata Doli saat menjadi penanggap di acara penyampaian Survei Nagara Institut, Kamis (19/12/2024).

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu lantas menghitung secara rinci temuannya itu.

    Dirinya menghitung soal berapa banyak politikus yang ikut andil di Pemilu lalu.

    “Terus orang tanya, hitungnya gimana? Saya bilang, Rp 1.000 triliun dalam sebuah Pemilu? Orang gak masuk akal kan? Nah, saya bilang gini, Caleg satu partai, dari DPR RI sampai DPRD Kabupaten Kota, itu 20.486. Caleg, kali 18 partai, itu udah 360.000 orang,” kata dia.

    “Kalau ambil rata-rata satu orang satu miliar saja, udah 360.000 miliar. Kalau itu yang minimal,” sambung Doli.

    Angka tersebut kata dia, belum dihitung dari perputaran dana untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.

    Dimana, pada Pilpres kemarin ada tiga pasangan capres-cawapres yang turut andil.

    Bukan tidak mungkin, akan banyak dana yang dikeluarkan oleh Partai Politik untuk Pilpres kemarin.

    “Belum kalau misalnya capres dan cawapres tiga capres dan cawapres, berapa yang dikeluarkan,” kata dia.

    “Jadi kita hitung-hitung aja pake berapa dia beli kaos, berapa dia beli spanduk, apa salah macem. Ditambah lagi yang lain-lainnya itu,” tandas Doli.

     

     

  • Said Aldi Tekankan Pentingnya Membangun Karakter dan Disiplin Pemuda

    Said Aldi Tekankan Pentingnya Membangun Karakter dan Disiplin Pemuda

    Tangerang: Membangun karakter dan disiplin generasi muda dinilai sangat penting. Generasi muda harus memiliki sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab yang tinggi.

    Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar Said Aldi Al Idrus saat menutup Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kick Boxing antar mahasiswa dan pelajar se-Indonesia di Tangerang.

    Kejurnas itu diikuti ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, mencerminkan antusiasme tinggi di kalangan pelajar dan mahasiswa.

    Menurutnya, generasi muda harus berperilaku dengan integritas dan menghargai nilai-nilai sosial yang positif. Melalui bertanding, mereka diajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, empati, dan disiplin.

    “Olahraga adalah media yang sangat efektif untuk membangun semangat kebersamaan, kompetisi sehat, dan mental juara di kalangan pemuda. Kejurnas ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar melahirkan atlet-atlet berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” kata Said Aldi, Rabu, 18 Desember 2024.

    Said Aldi menilai acara itu menjadi ajang pembuktian bakat dan potensi generasi muda Indonesia dalam dunia olahraga, khususnya seni bela diri kick boxing.

    Wakil Ketua AMPG Banten Medi Sumedi merasa bangga penyelenggaraan Kejurnas Kick Boxing digelar di wilayah Banten. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus mendorong kemajuan olahraga di tanah air.

    Acara penutupan ini ditandai dengan penyerahan trofi dan medali kepada para pemenang serta penghargaan kepada peserta terbaik. Kejurnas Kick Boxing antar mahasiswa dan pelajar ini diharapkan menjadi agenda rutin yang dapat mempererat tali persaudaraan di kalangan generasi muda melalui semangat sportivitas.

    Tangerang: Membangun karakter dan disiplin generasi muda dinilai sangat penting. Generasi muda harus memiliki sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab yang tinggi.
     
    Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar Said Aldi Al Idrus saat menutup Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kick Boxing antar mahasiswa dan pelajar se-Indonesia di Tangerang.
     
    Kejurnas itu diikuti ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, mencerminkan antusiasme tinggi di kalangan pelajar dan mahasiswa.
    Menurutnya, generasi muda harus berperilaku dengan integritas dan menghargai nilai-nilai sosial yang positif. Melalui bertanding, mereka diajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, empati, dan disiplin.
     
    “Olahraga adalah media yang sangat efektif untuk membangun semangat kebersamaan, kompetisi sehat, dan mental juara di kalangan pemuda. Kejurnas ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar melahirkan atlet-atlet berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” kata Said Aldi, Rabu, 18 Desember 2024.
     
    Said Aldi menilai acara itu menjadi ajang pembuktian bakat dan potensi generasi muda Indonesia dalam dunia olahraga, khususnya seni bela diri kick boxing.
     
    Wakil Ketua AMPG Banten Medi Sumedi merasa bangga penyelenggaraan Kejurnas Kick Boxing digelar di wilayah Banten. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus mendorong kemajuan olahraga di tanah air.
     
    Acara penutupan ini ditandai dengan penyerahan trofi dan medali kepada para pemenang serta penghargaan kepada peserta terbaik. Kejurnas Kick Boxing antar mahasiswa dan pelajar ini diharapkan menjadi agenda rutin yang dapat mempererat tali persaudaraan di kalangan generasi muda melalui semangat sportivitas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Doli Kurnia: Pilkada Bukan Semata Kembali ke DPRD Tapi untuk Perbaiki Sistem Agar Bangsa Tak Hancur – Halaman all

    Doli Kurnia: Pilkada Bukan Semata Kembali ke DPRD Tapi untuk Perbaiki Sistem Agar Bangsa Tak Hancur – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, sejatinya wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang dipilih DPRD adalah untuk perbaikan sistem Pemilu di Indonesia.

    Pernyataan itu didasari Doli dengan berkaca soal tingginya biaya politik yang terjadi saat ini.

    Kata dia, biaya politik untuk Pemilu seperti Pilpres, Pileg maupun Pilkada cukup fantastis, namun tidak bisa menjamin soal kenaikan demokrasi justru kebalikannya.

    “Saya bilang, politik biaya tinggi. Kenapa? Kalau kita biarkan terus menurus, at the end, moral bangsa ini akan hancur,” kata Doli saat hadir dalam agenda Rilis Survei Nagara Institut, di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Atas adanya biaya politik atau politik uang saat Pemilu itu, akhirnya menimbulkan ketagihan di masyarakat untuk memilih siapa sosok calon pemimpin atau wakil rakyat yang memberikan uang.

    Sehingga kata dia, Pemilu menjadi tidak lagi rasional dan justru menghadirkan pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas.

    “Dan akhirnya apa? Kita akan, masyarakat akan memilih, calon atau memilih wakilnya yang tidak rasional, yang mungkin tidak kapabel, yang pada akhirnya, juga akhirnya, memarakan korupsi. Karena dia akan balikin cair duitnya. Balik,” kata dia.

    Oleh karenanya, Doli menilai apa yang diwacanakan oleh Prabowo selaku Presiden RI bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah untuk perbaikan sistem demokrasi.

    Dirinya lantas membantah kalau wacana dari Prabowo itu bukan untuk mengembalikan sistem demokrasi di orde baru lalu.

    “Nah, jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil, dan Pak Presiden kemarin itu, bukan mau balik ke (orde baru), bukan mau balik ke DPRD. Tapi poinnya adalah perbaikan sistem,” kata dia.

    Doli juga mengakui kalau sistem pemilu saat ini di Indonesia masih belum ideal.

    Dirinya mendapati banyaknya permasalahan termasuk soal maraknya politik uang.

    “Kita harus koreksi, gini loh, bahwa sistem politik, sistem demokrasi kita, termasuk dalamnya sistem pemilu, belum ideal di Indonesia. Masih banyak problem, masih banyak masalah, maka kita harus perbaiki sistem,” tandas dia.

    Usulan ini sebelumnya disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

     

     

  • Belum Genap Setahun, Pimpinan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan sudah Dirombak Lagi

    Belum Genap Setahun, Pimpinan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan sudah Dirombak Lagi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Belum genap satu tahun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pasuruan dirombak ulang. Hal ini dilakukan setelah digelarnya rapat paripurna internal pada Kamis (19/12/2024).

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat mengatakan bahwa hal itu dilakukan guna menciptakan kondisi yang harmonis. Samsul juga mengatakan bahwa sebelum dirombaknya susunan dewan ini para anggota komisi sudah melakukan rapat internal.

    “Ini beracuan pada usulan dari bawah yakni dari fraksi PKS dan Fraksi Gerindra. Ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga keharmonisan antara legislatif dan eksekutif. Mengingat Bupati terpilih dari partai Gerindra,” jelasnya.

    Dalam rapat paripurna yang dilakukan dua kali terakhir sempat memanas. Bahkan dari fraksi Golkar saat sidang paripurna juga melakukan wolkout. Meski wolkout, sidang paripurna tetap berlanjut dan keputusan sidang tetap disetujui.

    “Meski tadi dari Fraksi Golkar melakukan wolkout paripurna tetap dilanjutkan dan disahkan. Karena masih memenuhi 2/3 kehadiran anggota,” tambah Samsul.

    Ketidaksetujuan ini juga diutarakan oleh politisi Nasdem, Eko Suryono yang mengatakan bahwa harusnya pergantian AKD ini dilakukan 2,5 tahun. Atau setidaknya anggota komisi sudah menjalankan tugas selama setidaknya satu tahun.

    “Bagi saya ini aneh. Bahkan bisa dikatakan kalau ini merupakan pergantian AKD paling aneh di Indonesia. Karena dalam penafsiran saya, pimpinan AKD itu diganti setelah 2,5 tahun. Atau pergantian anggota yang dilakukan minimal 1 tahun,” tegas Eko.

    Namun, meski begitu penetapan pimpinan AKD telah disahkan dalam rapat paripurna dengan perombakan kurang lebih 50 persen unsur pimpinan AKD berganti.

    Pada Komisi 1, ketua diduduki oleh Rudi Hartono dari F-PKB, lalu wakil yang sebelumnya diduduki oleh Nik Sugiharti F-Golkar kali ini diisi oleh M Ghozali dari F-PKS. Dan untuk sekretaris yang sebelumnya diisi oleh Eko Suryono dari F-Gabungan kini diganti oleh Bambang Yulianto Putro dari F-Demokrat.

    Sementara pada Komisi 2 juga mengalami perombakan yakni Ketua yang sebelumnya diisi oleh Gaung Andaka dari F-Golkar kini digantikan oleh Agus Setia Wardhana dari F-Gerindra. Lalu untuk wakil dan sekretaris Komisi 2 masih sama yakni diisi oleh Agus Suyanto F-PKB dan H Arifin F-PDI P.

    Untuk Komisi 3 yang berganti hanyalah Sekretaris Komisi, yang sebelumnya diisi oleh Mahdi Haris dari F-Golkar kini diganti oleh Anam dari F-Gerindra. Sementara posisi Ketua dan Wakil Komisi masih sama diisi oleh Yusuf Danial dari F-PKB dan Eko Suyono dari F-PDI P.

    Dan untuk Komisi 4, posisi ketua masih sama diisi oleh Andri Wahyudi dari F-PDI P. Sementara wakil dan sekretarisnya berganti yang sebelumnya diisi oleh Tri Laksono Adi Priyanto dari F-Golkar digantikan oleh Abdul Karim dari F-PKB. Sementara posisi Sekretaris diisi oleh Najib Setiawan dari F-PKS.

    Kemudian dalam susunan Badan Kehormatan (BK) posisi ketua sebelumnya diisi oleh Nikmah Jamilah dari F-Gabungan kini digantikan oleh Nurul dari F-Gerindra. Sementara untuk Wakil BK masih sama yakni A Wasik. (ada/ian)

  • Ongkos Pilihan Langsung Mahal, PAN Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ongkos Pilihan Langsung Mahal, PAN Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD terus bergulir pasca dilontarkan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. Dalam pernyataan terbaru, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan terhadap isu perubahan sistem Pilkada tersebut. 

    Penegasan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dihadapan ribuan kader PAN dalam agenda workshop bertajuk ‘Terdepan Wujudkan Kedaulatan Pangan’, Kamis (19/12/2024) malam. Kegiatan di Kota Surabaya itu diikuti oleh para anggota legislatif PAN seluruh Indonesia. 

    “Mudah-mudahan ini bisa terealisasi bahwa Pilkada langsung itu ngabisin uang ratusan triliunan, mbok ya dipilih DPRD aja,” kata Zulhas disambut gemuruh tepuk tangan dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Shangrila Surabaya. 

    Anggaran triliunan itu dalam pandangan Zulhas bisa dialihkan kepada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semisal, untuk nelayan, petani dan semacamnya. Pernyataan ini lantas disambut teriakan setuju oleh ribuan kader PAN tersebut. 

    Menurut Zulhas, Pilkada dipilih oleh parlemen bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab, Indonesia pernah menjalankan hal itu. Dalam kajian pemerintah, Pilkada dikembalikan ke parlemen dinilai lebih efektif dibanding gelontoran uang untuk Pilkada langsung.

    “Ongkosnya mahal. Mending dibuat untuk petani, irigasi jadi bagus, harga jagung jadi bagus, perkebunan jadi bagus. Nanti DPRD itu memilih Bupati dan Gubernur. Sama aja kan sebagai demokrasi. Kalau Pilpres harus tetap langsung,” ujar Zulhas yang juga Menko Bidang Pangan. 

    Usulan perubahan sistem Pilkada sebelumnya disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari.Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit. 

    Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah