Xcloud.id

partai: Golkar

  • Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Musda XI Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapat kepastian kapan akan dilaksanakan. Saat ini, jadwal musda masih menunggu pelaksanaan Rakernas Golkar terlebih dahulu di Jakarta sekitar Februari 2025.

    Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji dalam satu kesempatan mengatakan, perkiraan pelaksanaan Musda Jatim nanti akhir Januari atau paling lambat Februari 2025. “Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com.

    Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan, perkiraan pelaksanaan Musda Golkar Jatim pada bulan Maret 2025 atau sehabis Hari Idul Fitri 2025. “Ini karena pengurus di DPD Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk dari DPP atau Ketum Bahlil,” tuturnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik peluang masing-masing nama yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih).

    Siapa paling berpeluang dari sembilan nama itu?

    Pengamat politik yang juga Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt mengatakan, dari sembilan nama itu yang paling berpeluang adalah tiga nama. Yakni, Heru Tjahjono, Blegur Prijanggono dan Ali Mufthi.

    “Nama Pak Carik tak bisa diremehkan. Beliau punya pengalaman menata organisasi dan punya jaringan luas. Tinggal menunggu diskresi dari DPP, jika memang calon ketua mensyaratkan harus pernah menjadi pengurus DPD. Setelah nama Pak Carik, ada nama Mas Blegur. Mas Blegur selama ini sebagai Bendahara DPD yang mendampingi Cak Sarmuji. Apalagi, sekarang direkom partai menjadi pimpinan DPRD Jatim,” kata Baihaki kepada beritajatim.com.

    Sedangkan, nama ketiga yang berpeluang adalah Ali Mufthi yang merupakan anggota DPR RI.

    “Sepertinya nama Ali Mufthi telah ‘dikunci’ sebagai pengurus DPP untuk pemenangan wilayah Jawa. Jadi, bisa tinggal dua nama antara Pak Carik dan Mas Blegur. Meski begitu, nama dua kepala daerah Adi Wibowo dan Aditya Halindra juga tak bisa diremehkan, meskipun masih muda,” pungkas sumber beritajatim.com di Golkar Jatim. [tok/beq]

  • DPRD Surabaya Desak Pelaku Tabrak Lari di Jalan Diponegoro Segera Menyerahkan Diri

    DPRD Surabaya Desak Pelaku Tabrak Lari di Jalan Diponegoro Segera Menyerahkan Diri

    Surabaya (beritajatim.com) — Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memberikan tanggapan tegas terkait insiden tragis yang merenggut nyawa seorang ibu rumah tangga, Shinta Iryani (43), akibat tabrak lari yang diduga dilakukan oleh pelaku balap liar di Jalan Diponegoro, Surabaya, Minggu (5/1/2025).

    Politisi Golkar tersebut meminta pelaku untuk segera menyerahkan diri kepada pihak berwajib demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fathoni menegaskan bahwa kecanggihan teknologi yang dimiliki kota Surabaya, terutama dalam sistem pengawasan jalan, akan menjadi faktor penting dalam pengungkapan kasus ini.

    “Saya meyakini pelaku akan segera ditangkap dalam waktu dekat, karena setiap sudut jalan protokol di Surabaya sudah terpasang CCTV dengan kualitas tinggi,” ujar Fathoni, Selasa (7/1/2025).

    Dengan keberadaan CCTV berkualitas tinggi di berbagai sudut jalan protokol, identifikasi pelaku diyakini hanya tinggal menunggu waktu. Selain itu, ia juga mengimbau pelaku dan keluarganya untuk menunjukkan rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah merenggut nyawa ibu tiga anak tersebut.

    “Saya berharap, sebagai bentuk tanggung jawab, pelaku dapat menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat dan keluarganya mendatangi rumah korban untuk meminta maaf atas perilaku anaknya,” tutup Fathoni. [asg/beq]

  • Golkar Surabaya Desak Wujudkan Rumah Rehabilitasi Narkoba

    Golkar Surabaya Desak Wujudkan Rumah Rehabilitasi Narkoba

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Golkar Kota Surabaya menegaskan pentingnya pendirian rumah rehabilitasi khusus korban narkotika sebagai langkah dalam menangani penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kota Pahlawan.

    Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan bahwa fasilitas rehabilitasi ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan generasi muda yang terjerumus ke dalam bahaya narkoba.

    “Sampai hari ini formula medis yang paling memungkinkan agar memutus ketergantungan terhadap narkotika melalui proses rehab. Kalau Surabaya sudah punya rumah rehabilitasi untuk pecandu, Insya Allah akan menyelamatkan generasi muda kita yang sudah terlanjur terpapar bahaya narkoba,” kata Toni, sapaan lekatnya, Selasa (7/01/2025).

    Golkar Surabaya, sebagai salah satu partai pendukung utama Wali Kota Eri Cahyadi, menilai bahwa pemerintah kota harus lebih serius dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Toni menyebut bahwa berdasarkan data BNNK Surabaya, terdapat 24 kelurahan yang telah masuk kategori zona merah narkoba pada tahun lalu.

    “Karena itu langkah preventif harus digalakkan. Kemudian ada fasilitas pendukung bagi mereka yang ingin sembuh,” ujarnya.

    Partai Golkar juga mendorong pemanfaatan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika sebagai payung hukum untuk merealisasikan fasilitas tersebut.

    Toni menyebut bahwa perda ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi rehabilitasi medis, sosial, hingga pascarehabilitasi.

    Menurut Toni, fasilitas rehabilitasi yang ada saat ini, seperti yang dikelola Pemprov Jatim di RS Jiwa Menur, belum cukup untuk menampung kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika di Surabaya. Ia juga menyoroti bahwa banyak korban berasal dari keluarga tidak mampu yang kesulitan mendapatkan akses rehabilitasi.

    “Korban penyalahgunaan narkotika tidak sedikit dari keluarga yang kurang mampu. Ketika ada generasi muda yang dari keluarga tidak mampu ini ingin sembuh maka, bisa difasilitasi di rehabilitasi milik pemerintah kota,” jelasnya.

    Toni berharap Pemkot Surabaya segera merealisasikan pendirian rumah rehabilitasi sendiri agar korban tidak perlu dirujuk ke luar kota. Ia optimis usulan ini akan mendapatkan dukungan penuh dari Wali Kota Eri Cahyadi.

    “Saya yakin usulan ini akan direalisasikan beliau dalam waktu dekat. Karena ini kebutuhan masyarakat Surabaya. Hal ini juga semakin meneguhkan dan menguatkan bahwa Pemkot melindungi masa depan generasi penerus,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Komisi X Khawatir Pemecatan Shin Tae Yong Timbulkan Polemik Jangka Panjang

    Komisi X Khawatir Pemecatan Shin Tae Yong Timbulkan Polemik Jangka Panjang

    Komisi X Khawatir Pemecatan Shin Tae Yong Timbulkan Polemik Jangka Panjang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian khawatir pemecatan
    Shin Tae Yong
    (STY) dari posisi pelatih Tim Nasional Indonesia dapat menimbulkan polemik berkepanjangan.
    Pasalnya, STY Telah 5 tahun melatih timnas dan diterima oleh masyarakat luas sehingga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (
    PSSI
    ) harus menjelaskan alasan pemecatan STY dengan baik.
    “Shin Tae Yong telah menjadi figur yang cukup diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga pemecatannya harus dijelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” jelas Hetifah kepada
    Kompas.com
    , dikutip Selasa (7/1/2025).
    Politikus Partai Golkar ini juga khawatir pemecatan STY bakal menurunkan dukungan publik terhadap Timnas Indonesia.
    Oleh karena itu, Hetifah menekankan, PSSI perlu menjelaskan keputusan
    pemecatan Shin Tae Yong
    secara transparan agar tidak berdampak pada program timnas ke depannya.
    “Keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang transparan, objektif, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap program jangka panjang sepak bola Indonesia,” ujar dia.
    Hetifah pun menantang PSSI untuk membuka hasil evaluasi kerja STY selama lima tahun menukangi Timnas.
    “PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae Yong secara terbuka kepada masyarakat,” tutur Hetifah.
    Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeklaim, keputusan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia dilakukan atas berbagai pertimbangan dan evaluasi.
    Evaluasi itu menyoroti strategi permainan dan komunikasi antara pelatih dan pemain.
    “Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain,” kata Erick. 
    “Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program lebih baik secara menyeluruh ke timnas,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Pakar UGM: Praktek Politik Transaksional Berpeluang Tinggi

    Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Pakar UGM: Praktek Politik Transaksional Berpeluang Tinggi

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi topik hangat di kalangan politik dan masyarakat.

    Usulan ini mencuat setelah diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar dan mendapat dukungan dari Presiden RI, Prabowo. Alasan yang dikemukakan antara lain untuk menghemat biaya, mengurangi potensi konflik horizontal, dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

    Wacana ini menuai kritik tajam. Dr. Yance Arizona, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Menurut Yance, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin akan hilang, membuka peluang besar bagi praktik politik transaksional.

    Dampak Negatif Pemilihan Melalui DPRD

    Yance menyoroti beberapa dampak negatif jika wacana ini diimplementasikan. Pertama, hak politik masyarakat untuk memilih langsung pemimpin daerah akan terhapus.

    “Selama 20 tahun terakhir, banyak pemimpin daerah terpilih karena didukung langsung oleh rakyat,” ujar Yance.

    Kehilangan hak ini, menurutnya, akan merusak fondasi demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.

    Kedua, dominasi partai politik dalam proses pemilihan akan semakin kuat. Sistem politik yang sentralistik di Indonesia saat ini memungkinkan keputusan DPP partai mempengaruhi anggota partai di daerah. “Proses ini akan menguntungkan partai-partai besar, sementara partai menengah dan kecil akan sulit bersaing,” tambah Yance.

    Efisiensi Biaya dan Politik Uang

    Salah satu argumen pendukung wacana ini adalah penghematan dana pilkada dan upaya mengurangi politik uang. Namun, Yance menilai efisiensi bisa dilakukan tanpa mengorbankan proses demokrasi. “Penghematan bisa difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas dan rapat rutin, bukan dengan mengubah sistem pemilihan,” tegasnya.

    Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap pelaku politik uang, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Dengan pengawasan yang baik, potensi politik uang dapat diminimalisir tanpa harus mengubah mekanisme pilkada.

    Mengembalikan Suara Rakyat

    Yance mengingatkan pentingnya masyarakat untuk bersuara menolak wacana ini. Ia menilai, perubahan sistem pilkada ke DPRD hanyalah upaya untuk menghilangkan suara rakyat dan mensentralisasikan kekuasaan di tangan segelintir elite politik. “Kita harus waspada, karena jika sistem ini diterapkan, pemerintah akan lebih mudah menentukan siapa yang menjadi kepala daerah,” tutup Yance.

    Dengan berbagai implikasi yang mungkin terjadi, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD harus dikaji secara mendalam dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari rakyat, bukan hanya keputusan dari elite politik. [aje]

  • Anggota Komisi III DPR RI Minta Polisi Pemeras Penonton DWP Diproses Pidana – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR RI Minta Polisi Pemeras Penonton DWP Diproses Pidana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendesak Polri membawa kasus pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 ke jalur pidana.

    Hal ini dinilainya penting meskipun Polri berencana mengembalikan uang senilai Rp2,5 miliar yang merupakan hasil pemerasan.

    “Pengembalian itu kan masalah teknis saja. Nah di satu sisi para korban itu kan juga membutuhkan uang itu. Dengan mengembalikan itu bukan berarti bahwa tindak pidana itu dihapus,” kata Tandra saat dihubungi pada Senin (6/1/2025).

    Tandra meminta agar Kapolri tidak hanya memberikan sanksi pemecatan kepada para pelaku, tetapi juga memproses mereka secara hukum pidana. 

    Menurutnya, langkah tegas ini diperlukan untuk memastikan tegaknya hukum dan memberikan efek jera.

    “Saya memberikan catatan khusus. Kenapa begitu? Karena ini kan menyangkut warga negara asing. Yang ini membawa nama baik seluruh bangsa Indonesia, martabat kita di dunia internasional,” ujar Tandra.

    Di sisi lain, Tandra tetap memberikan apresiasi kepada Polri yang dinilai berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama periode tahun politik 2023-2024.

    “Kita apresiasi Polri, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang tinggi sepanjang tahun 2023 hingga akhir 2024. Berbagai operasi yang digelar oleh Kabaharkam Komjen Pol Fadil Imran telah berhasil menciptakan kondisi yang relatif aman dan kondusif di seluruh Indonesia,” ucapnya.

    Tandra menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tiga operasi utama Polri, yakni Operasi Mantap Brata, Operasi Nusantara Cooling System, dan Operasi Kontijensi. Ketiga operasi itu, menurutnya, efektif dalam menjaga stabilitas keamanan selama masa krusial.

    Selain itu, Tandra memuji Polri atas penanganan kasus-kasus besar seperti korupsi dan pelanggaran hukum lainnya yang berhasil ditangani dengan cepat, meski tidak sempat viral di masyarakat.

    Tandra optimistis, dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, Polri akan mampu menjaga stabilitas keamanan nasional dan menjadi institusi yang dipercaya masyarakat.

  • Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, antara Aklamasi, Voting dan Musyawarah

    Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, antara Aklamasi, Voting dan Musyawarah

    JAKARTA – Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru pada Desember. Ada empat tokoh yang mencuat jadi calon ketua umumnya, mereka adalah Airlangga Hartarto (petahana), Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, dan Indra Bambang Utoyo. Dari empat nama itu, dua nama disebut jadi calon yang terkuat, Airlangga dan Bambang Soesatyo.

    Munasnya belum berjalan, tapi wacana proses pemilihan ketua umum sudah mengemuka. Yang pasti, aklamasi tak akan terjadi di partai berlambang beringin ini, kata Wakil Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen Partai Golkar Djafar Ruliansyah Lubis yang menolak proses tersebut.

    Aklamasi baginya akan membuat partai ini hancur. Katanya, proses aklamasi ini terjadi di Partai Golkar hanya pada masa Orde Baru, setelahnya sudah tidak ada sama sekali. Klaimnya dia, Partai Golkar-lah yang pertama kali mempertontonkan pada rakyat Indonesia soal demokrasi pemilihan pemimpin partainya dengan meninggalkan pola jadul, ‘sistem aklamasi’.

    Ketakutan terjadinya aklamasi muncul ketika 33 dari 34 DPD I Partai Golkar menyuarakan dukungan untuk Airlangga Hartarto, pada Rapimnas Partai Golkar 14 November. Namun, peristiwa politik tersebut tak bisa dibaca sesederhana itu.

    “Kalau ada yang percaya diri terpilih karena didukung mayoritas DPD I, jelas hal tersebut keliru,”  Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dilansir Antara, Senin 18 November.

    Kata dia, keberadaan 514 DPD II Partai Golkar akan menjadi penentu berjalannya atau gagalnya skenario aklamasi itu. Pangi mengatakan, dengan jumlah yang mencapai ratusan itu, pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota jadi pemilik suara yang paling signifikan dalam Munas Golkar bila dibanding DPD I yang jumlahnya hanya 34.

    Contohnya saja pada Munas Golkar 2004, kata Pangi. Kala itu Akbar Tandjung sebagai calon ketua umum Partai Golkar sangat percaya diri karena sudah memegang penuh suara DPD I. Tapi belakangan, kalah dari Jusuf Kalla yang dapat suara dari mayoritas DPD II.

    Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Maman Abdurahman mengatakan, dorongan musyawarah mufakat dalam memilih calon ketua umum partai adalah bagian dari evaluasi dan proses perjalanan panjang. Sebab, katanya, Munas dengan cara voting selalu meninggalkan bekas luka dari sisa pertarungan berupa faksi (pemenang dan yang kalah) sehingga mewarisi konflik internal yang berkepanjangan. 

    “Jadi saya pikir kita harus upayakan agar ini terwujud. Kalau ada yang tidak setuju musyawarah mufakat justru patut dipertanyakan itu,” tuturnya.

    Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai ada sejumlah keuntungan bila pemilihan ketua umum Partai Golkar dilakukan secara musyawarah. Keuntungan itu di antaranya; partai menjalankan sila keempat dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945, mencegah konflik di internal partai, memelihara soliditas di internal partai, biaya politik lebih murah, meniadakan kemungkikanan praktek politik karena tawaran ‘logistik’ yang lebih besar sehingga menjadi fokus pada perjuangan politik, hingga menghindari politik menang-kalah antar faksi.

  • Ketua Komisi X DPR Minta PSSI Publikasi Hasil Evaluasi STY ke Masyarakat

    Ketua Komisi X DPR Minta PSSI Publikasi Hasil Evaluasi STY ke Masyarakat

    Jakarta –

    Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menanggapi pemberhentian kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hetifah mengingatkan langkah yang diambil PSSI harus berdasarkan pertimbangan yang objektif.

    “Komisi X DPR RI, sebagai mitra pemerintah di bidang olahraga, tentu menghormati PSSI sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sepak bola nasional, termasuk keputusan strategis seperti pengakhiran kontrak pelatih timnas. Namun, keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang transparan, objektif, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap program jangka panjang sepak bola Indonesia,” kata Hetifah kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

    Legislator Golkar tersebut menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung kemajuan olahraga nasional dan tetap menghormati independensi federasi olahraga. Di samping itu, dia meminta PSSI perlu mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

    “Sebagai representasi masyarakat, kami Komisi X menilai bahwa keputusan besar seperti ini, perlu mempertimbangkan aspirasi publik,” ujarnya.

    Hetifah mengungkit kiprah Shin Tae-yong selama melatih Timnas Indonesia. Menurut dia, langkah pemberhentian terhadap Shin Tae-yong perlu dijelaskan PSSI ke publik dengan memublikasikan hasil evaluasinya.

    “Shin Tae Yong telah menjadi figur yang cukup diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga pemecatannya harus dijelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan menurunkan atensi dukungan publik terhadap Tim Nasional,” ujar Hetifah.

    “PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae Yong secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat kiprah pelatih ini telah mendapatkan apresiasi atas peningkatan performa beberapa timnas kelompok umur, meskipun hasil di level tertentu mungkin belum optimal. Transparansi evaluasi dapat menjaga kepercayaan publik terhadap PSSI,” ujar Hetifah.

    (dwr/ygs)

  • SMP Nurul Quran dan SDN Sukatani Tapos Dapat Makan Bergizi Gratis

    SMP Nurul Quran dan SDN Sukatani Tapos Dapat Makan Bergizi Gratis

    Depok: Pemerintah serentak menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah secara bertahap mulai Senin, 6 Januari 2025. Salah dua sekolah penerima di Depok adalah SMP Islam Nurul Qur’an, dan SDN Sukatani 5, Kecamatan Tapos.

    MBG ini diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG Jalan Kebayunan, Tapos, Depok, Jawa Barat. Penyaluran makan bergizi gratis ini ditinjau langsung oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI Ace Hasan Syadzily, Staf Khusus Kepala Komunikasi Presiden Hafizhul Mizan, dan Mayjen TNI Rido Hermawan selaku Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.

    “Kami mengunjungi dua sekolah. Pertama adalah SMP Nurul Qur’an dan yang kedua SD Negeri Sukatani 5,” kata Ace saat melakukan kunjungan ke SDN Sukatani 5.

    Ace menuturkan SMP Islam Nurul Qur’an merupakan lembaga pendidikan yang terdapat asrama. Anak didiknya rata-rata berlatar belakang siswa yang tidak mampu. Maka itu, kata Ace, sangat tepat menerima makan bergizi gratis.
     

    “Memang program makan bergizi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Terutama, untuk pertama kali disasarnya adalah masyarakat yang tidak mampu dan itu bisa kita lihat pada sekolah SMP Nurul Qur’an,” ungkap politikus Partai Golkar itu.

    (Foto:Medcom.id/Siti Yona H)

    Sementara itu, Ace menyebut siswa SDN Sukatani 5 yang mendapat makan bergizi gratis mulai dari kelas 1-4 dengan porsi yang sama. Kemudian, kelas 5-6 dengan porsi yang lebih banyak. Meski porsi berbeda, kandungan gizinya dipastikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

    “Untuk menunjukkan bahwa memang makan siang gratis bergizi ini porsinya itu tidak semuanya sama, tetapi diperuntukkan sesuai dengan umur dari setiap anak-anak Indonesia tersebut,” ucap Ace.

    Ace melihat antusiasme masyarakat saat pemberian makan bergizi gratis. Tampak di SDN Sukatani 5, wali murid menunggu di pintu gerbang sekolah menyambut kedatangan tenaga penyalur makan bergizi gratis. Terpancar dari wajahnya kegembiraan saat anak-anak menerima makanan bergizi tersebut.

    (Foto:Medcom.id/Siti Yona H)

    “Ini menunjukkan bahwa memang program makanan bergizi merupakan program yang sangat positif dan disambut luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Dan hari ini merupakan tonggak dari investasi negara untuk masa depan sumber daya manusia Indonesia,” kata Ace.
     

    Dia berharap program makan bergizi gratis ini secara bertahap juga menyasar sekolah-sekolah lain. Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia maju, Indonesia Emas 2045.

    Sementara itu, Gubernur Lemhanas ini mengatakan kehadiran program makan bergizi gratis semakin memperkuat kehadiran negara dalam memperhatikan keberadaan tumbuh kembang anak. Sebab, kata dia, selama ini makanan anak-anak hanya menjadi tanggung jawab orang tua.

    Namun, kini menjadi tanggung jawab negara. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa negara hadir bagi rakyatnya. Maka itu, ia meminta dukungan seluruh pihak agar program pemerintah ini berjalan sesuai dengan harapan.

    Di samping itu, ia juga berterima kasih kepada Badan Gizi Nasional yang telah berupaya dan bekerja keras. Khususnya, memastikan program makan bergizi bisa berjalan dengan baik sejak peluncuran secara serentak se-Indonesia hari ini. 

    “Kami bersama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan tentu akan terus memberikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis ini,” katanya.

    Depok: Pemerintah serentak menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah secara bertahap mulai Senin, 6 Januari 2025. Salah dua sekolah penerima di Depok adalah SMP Islam Nurul Qur’an, dan SDN Sukatani 5, Kecamatan Tapos.
     
    MBG ini diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG Jalan Kebayunan, Tapos, Depok, Jawa Barat. Penyaluran makan bergizi gratis ini ditinjau langsung oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI Ace Hasan Syadzily, Staf Khusus Kepala Komunikasi Presiden Hafizhul Mizan, dan Mayjen TNI Rido Hermawan selaku Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.
     
    “Kami mengunjungi dua sekolah. Pertama adalah SMP Nurul Qur’an dan yang kedua SD Negeri Sukatani 5,” kata Ace saat melakukan kunjungan ke SDN Sukatani 5.
    Ace menuturkan SMP Islam Nurul Qur’an merupakan lembaga pendidikan yang terdapat asrama. Anak didiknya rata-rata berlatar belakang siswa yang tidak mampu. Maka itu, kata Ace, sangat tepat menerima makan bergizi gratis.
     

    “Memang program makan bergizi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Terutama, untuk pertama kali disasarnya adalah masyarakat yang tidak mampu dan itu bisa kita lihat pada sekolah SMP Nurul Qur’an,” ungkap politikus Partai Golkar itu.
     

    (Foto:Medcom.id/Siti Yona H)
     
    Sementara itu, Ace menyebut siswa SDN Sukatani 5 yang mendapat makan bergizi gratis mulai dari kelas 1-4 dengan porsi yang sama. Kemudian, kelas 5-6 dengan porsi yang lebih banyak. Meski porsi berbeda, kandungan gizinya dipastikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
     
    “Untuk menunjukkan bahwa memang makan siang gratis bergizi ini porsinya itu tidak semuanya sama, tetapi diperuntukkan sesuai dengan umur dari setiap anak-anak Indonesia tersebut,” ucap Ace.
     
    Ace melihat antusiasme masyarakat saat pemberian makan bergizi gratis. Tampak di SDN Sukatani 5, wali murid menunggu di pintu gerbang sekolah menyambut kedatangan tenaga penyalur makan bergizi gratis. Terpancar dari wajahnya kegembiraan saat anak-anak menerima makanan bergizi tersebut.
     

    (Foto:Medcom.id/Siti Yona H)
     
    “Ini menunjukkan bahwa memang program makanan bergizi merupakan program yang sangat positif dan disambut luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Dan hari ini merupakan tonggak dari investasi negara untuk masa depan sumber daya manusia Indonesia,” kata Ace.
     

    Dia berharap program makan bergizi gratis ini secara bertahap juga menyasar sekolah-sekolah lain. Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia maju, Indonesia Emas 2045.
     
    Sementara itu, Gubernur Lemhanas ini mengatakan kehadiran program makan bergizi gratis semakin memperkuat kehadiran negara dalam memperhatikan keberadaan tumbuh kembang anak. Sebab, kata dia, selama ini makanan anak-anak hanya menjadi tanggung jawab orang tua.
     
    Namun, kini menjadi tanggung jawab negara. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa negara hadir bagi rakyatnya. Maka itu, ia meminta dukungan seluruh pihak agar program pemerintah ini berjalan sesuai dengan harapan.
     
    Di samping itu, ia juga berterima kasih kepada Badan Gizi Nasional yang telah berupaya dan bekerja keras. Khususnya, memastikan program makan bergizi bisa berjalan dengan baik sejak peluncuran secara serentak se-Indonesia hari ini. 
     
    “Kami bersama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan tentu akan terus memberikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis ini,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • DPD: Gubernur dipilih DPRD jangan terburu-buru

    DPD: Gubernur dipilih DPRD jangan terburu-buru

    Saya berharap kita tidak terburu memilih alternatif itu hanya karena biaya mahal.

    Semarang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta usulan gubernur kembali dipilih oleh DPRD jangan terburu-buru diputuskan, tetapi harus dipertimbangkan dengan benar-benar matang.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Muhdi di Semarang, Senin, mengingatkan bahwa alasan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang besar jangan menjadi satu-satunya pertimbangan.

    “Sebagaimana wacana Pak Prabowo ke depan pemilihan kepala daerah cukup DPRD. Saya berharap kita tidak terburu memilih alternatif itu hanya karena biaya mahal,” katanya.

    Menurut dia, mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung memang perlu ada evaluasi, tetapi tidak lantas kemudian menjadikannya kembali ke sistem Orde Baru.

    “Mari evaluasi kenapa menjadi mahal sehingga jawabannya kita punya alternatif yang cukup,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu.

    Artinya, kata dia, tidak boleh kemudian pilihan yang diambil justru membuat apa yang selama ini diperjuangkan dengan penuh pengorbanan pada Era Reformasi menjadi sia-sia.

    “Tidak boleh mengambil atau meniadakan sesuatu yang sementara ini kita bersama perjuangkan, yakni hak rakyat secara langsung memilih kepala daerah. Jadi, tidak begitu mudah diserahkan DPRD,” katanya.

    Seandainya ternyata pemilihan gubernur oleh DPRD menjadi alternatif, kata dia, tentunya harus melalui evaluasi yang mendalam juga untuk memastikan apa yang terjadi pada zaman dahulu tidak terulang.

    “Kalau itu (gubernur dipilih DPRD, red.) pun menjadi alternatif, kita harus evakuasi betul, analisis, apakah tidak akan kembali sama seperti Orde Baru?” katanya.

    Oleh karena itu, Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion) di daerah-daerah untuk menjaring masukan.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    Hal itu disampaikannya dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah melalui DPRD masing-masing sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025