Xcloud.id

partai: Golkar

  • Golkar Bantah Jokowi dan Gibran Gabung Keluarga Beringin Jalur MKGR

    Golkar Bantah Jokowi dan Gibran Gabung Keluarga Beringin Jalur MKGR

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman membantah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung di badan beringin melalui Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

    Maman menegaskan bahwa kehadiran Gibran dalam HUT ke-65 MKGR untuk mewakili pemerintah.

    Penyebabnya, pada Sabtu (18/1/2025) nanti Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir.

    “Saya belum ada dengar [Jokowi dan Gibran masuk MKGR]. Kehadiran mas Gibran di acara MKGR besok, saya juga enggak tahu final hadir atau tidak tapi mewakili Pak Presiden, karena pak Presiden berhalangan enggak bisa hadir karena ada agenda lain itu yang saya tahu, ” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

    Lebih lanjut, Maman menyebut bahwa dalam internal partai berlogo pohon beringin itu belum ada pembahasan soal Jokowi dan Gibran gabung MKGR.

    Dia mengaku belum mengetahui ada isu Jokowi akan menjadi keluarga Golkar.

    “Setahu saya belum ada pembahasan itu jadi yang saya tahu kehadiran Mas Gibran mewakili pemerintah untuk hadir di acara,” tandasnya.

    Senada, Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa isu kedua tokoh itu bergabung hanya spekulasi belaka.

    Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa kemungkinan Wapres Ke-14 RI itu masuk Goklar akan kembali diserahkan sepenuhnya kepada Gibran.

    “Spekulasi. Siapa pun boleh lah [masuk Golkar). Tapi, ya itu terserah [Gibran],” imbuhnya. 

    Budi pun tak mau berkomentar banyak saat ditanya rencana kehadiran Gibran dalam HUT ke-65 MKGR sebagai pertanda masuk Partai Golkar.

    Dia hanya meminta awak media bersabar.

    “Tunggu tunggu besok,” pungkas Budi.

  • Ramai Kabar Jokowi Gabung Golkar, Begini Respons Budi Arie & Maman

    Ramai Kabar Jokowi Gabung Golkar, Begini Respons Budi Arie & Maman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Relawan Pro-Jokowi Budi Arie Setiadi buka suara mengenai isu Presiden RI Ke-7 Joko Widodo bakal bergabung Partai Golkar. Menurutnya itu merupakan isu spekulatif.

    “Spekulasi, Siapapun boleh lah,” kata Budi Arie di kompleks Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

    Ia juga merespons mengenai kabar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut masuk Golkar melalui MKGR (Musyawarah Keluarga Gotong Royong) yang merupakan organisasi akar ranting partai beringin.

    “Ya kita tunggu saja, tunggu besok,” katanya.

    Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengungkapkan dirinya belum mendengar kabar bergabungnya Jokowi hingga Gibran ke partainya.

    “Belum ada dengar tuh,” katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    Lebih lanjut ia juga belum bisa memastikan kehadiran Gibran pada acara HUT Ke-65 MKGR besok. Namun jika hadir menurutnya itu merupakan representasi kehadiran dari pemerintah.

    “Sepengetahuan saya kehadiran mas Gibran di acara MKGR besok saya juga nggak tahu final hadir atau tidak. Tapi mewakili pak Preside, karena pak Presiden berhalangan tidak bisa hadir karena ada agenda lain,” kata Maman.

    (emy/mij)

  • Projo Jawab Isu Jokowi dan Gibran Gabung MKGR: Tunggu Besok

    Projo Jawab Isu Jokowi dan Gibran Gabung MKGR: Tunggu Besok

    Jakarta –

    Relawan Pro-Jokowi (Projo) merespons mencuat isu Presiden ke-7 RI Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergabung Golkar melalui organisasi pendiri partai, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Ketum Projo Budi Arie Setiadi meminta semua pihak menunggu saja momentumnya.

    Mulanya, Budi ditanya soal isu akan bergabungnya Jokowi ke Golkar. Dia menegaskan isu itu spekulatif.

    “Spekulasi. Siapa pun boleh lah,” kata Budi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Budi pun merespons isu serupa yang menerpa Gibran. Dia tak berkomentar banyak mengenai isu itu.

    “Ya itu terserah,” kata dia.

    Selanjutnya, Budi ditanya soal isu Gibran akan bergabung Golkar melalui MKGR. Dia pun meminta semua pihak menunggu.

    “Tunggu, tunggu besok,” imbuhnya.

    (fca/maa)

  • Ridwan Kamil – Suswono terima hasil Pilkada dengan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno

    Ridwan Kamil – Suswono terima hasil Pilkada dengan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno

    Jumat, 13 Desember 2024 11:13 WIB

    Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (tengah) – Suswono (kanan) bersama Ketua Tim Pemenangan Riza Patria (kiri) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di DPD Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Ridwan Kamil – Suswono mengucapkan selamat dan menyatakan menerima keputusan rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan pasangan Pramono Anung – Rano Karno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

    Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil – Suswono menyampaikan keterangan saat konferensi pers di DPD Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Ridwan Kamil – Suswono mengucapkan selamat dan menyatakan menerima keputusan rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan pasangan Pramono Anung – Rano Karno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

  • PR Satgas Bentukan Prabowo Tak Sekadar Muluskan Hilirisasi

    PR Satgas Bentukan Prabowo Tak Sekadar Muluskan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini diharapkan dapat memecah segudang permasalahan dan tantangan yang menghambat hilirisasi.

    Adapun, pembentukan satgas tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Beleid ini ditandatangani langsung oleh Prabowo pada 3 Januari 2025.

    Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai ketua Satgas. Bahlil mengatakan, Prabowo meminta Satgas segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan areal-areal dan sumber daya bahan baku yang potensial untuk hilirisasi, baik yang ada di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, maupun pertanian.

    Prabowo, kata Bahlil, juga ingin Satgas segera mengidentifikasi dan mendorong agar pembiayaan hilirisasi bisa dilakukan oleh perbankan, non-perbankan, hingga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Jadi beliau [Prabowo] ingin untuk manfaat nilai tambahnya itu ada di Indonesia. Selama ini kan banyak yang mengkritik bahwa hilirisasi betul terjadi, tapi nilai tambahnya kan tidak maksimal dilakukan di Indonesia,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Oleh karena itu, Bahlil menyebut Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diperintahkan untuk menyinkronkan aturan yang tumpang-tindih dan menghambat penghiliran.

    Ketua Umum Golkar itu pun mengungkapkan bahwa Prabowo juga meminta untuk segera melapor jika ada oknum pejabat yang menghambat proses hilirisasi. Sebab, hilirisasi yang diinginkan oleh Prabowo harus menerapkan azas berkeadilan.

    “Pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi [jika ada] oknum-oknum gitu,” tutur Bahlil.

    Bahlil menambahkan bahwa Satgas bakal memberikan laporan kepada Prabowo selambat-lambatnya 6 bulan sekali.

    “Bapak Presiden Prabowo, dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong pada semua sektor. Ada 26-28 komoditas yang akan didorong. Terutama pada sektor perikanan, kehutanan, pertanian, oil and gas, dan mineral batu bara,” tutup Bahlil.

    Secara terperinci, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional memiliki delapan tugas utama. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara. Ketiga, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Keempat, merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Kelima, mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Keenam, memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala. Ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum.

    Kedelapan, memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Jangan Sekadar Hilirisasi

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, selain mengurai hambatan hilirisasi, tantangan terbesar bagi Satgas adalah agar hilirisasi tidak hanya sebatas sampai pada pengolahan dan pemurnian.

  • Soroti Pungli untuk Makan Guru, DPRD Bogor Minta Pengawasan

    Soroti Pungli untuk Makan Guru, DPRD Bogor Minta Pengawasan

    JABAR EKSPRES – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi merespon dugaan pungutan liar (Pungli) di sekolah SMAN 2 Cileungsi.

    Diketahui diduga sekolah itu meminta uang kepada orang tua murid senilai Rp2,6 juta untuk membiayai makan para guru.

    “Praktek seperti itu (Pungli) atau meminta uang wali murid yang tidak berdasarkan aturan itu tidak diperbolehkan,” tegasnya, Kamis (16/1/2025).

    BACA JUGA:Pelaku Pungli di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Berhasil Diamankan, Ini Kata Polisi!

    Pria yang kerap disapa Bibih itu tidak menoleransi sekolah yang melakukan pungli, apapun alasannya karena merugikan wali murid dan murid.

    “Apalagi pungutan itu tidak ada aturannya dari pemerintah,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar itu menyarankan agar pihak sekola menggunakan anggaran di sekolah untuk memenuhi kebutuhan makan para guru.

    BACA JUGA:Oknum PNS Diduga Lakukan Pungli Seragam di SMKN 1 Cihampelas, Tiap Siswa Diminta Rp1,5 Juta

    Sebab, kata dia, pungli untuk makan guru di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa, itu merusak citra presiden.

    “Presiden kita sudah baik memberikan program MBG bagi siswa. Jangan dicemari oleh hal seperti ini, maksimal anggaran BOS atau anggaran lainnya dari pemerintah untuk makan para guru, jangan membebani wali murid,” jelasnya.

    Bibih juga meminta Pemrov Jabar untuk memikirkan kembali kewenangan sekolah tingkat SMA yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat.

    BACA JUGA:Dugaan Pungli Seragam SMKN 1 Cihampelas Bandung Barat, Waka Kesiswaan Raup Rp700 Juta

    Untuk itu, ia berhadap kewanangan pengawasan sekolah menengah atas itu dikembalikan dan dikelola lagi ke tingkat Kabupaten.

    “Ini kebanyakan di SMA (pungli) jadi jangan sampe karena pengawasan kurang, akhirnya malah banyak sekolah yang memanfaatkan minimnya pengawasan itu,” pungkasnya.

  • Airlangga soal Kemungkinan AS ‘Marah’ RI Gabung BRICS: Itu Relatif

    Airlangga soal Kemungkinan AS ‘Marah’ RI Gabung BRICS: Itu Relatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan belum tentu Amerika Serikat alias AS marah dengan keputusan Indonesia bergabung ke BRICS.

    Airlangga mengklaim pemerintah AS sudah paham dengan keputusan Indonesia bergabung ke blok ekonomi besutan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tersebut.

    “Amerika marah, tidak marah, itu relatif,” ujar Airlangga dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Politisi Partai Golkar itu mencontohkan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Joe Biden pada medio November 2024, pihak Gedung Putih sudah menyatakan akan menunggu Indonesia bergabung ke blok ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    AS sendiri merupakan salah satu ‘pendiri’ OECD. Saat dibentuk 1961, OECD merupakan lanjutan dari Organisation for European Economics Co-operation (OEEC) yang awalnya dibentuk untuk mengelola program Marshall Plan usulan AS.

    “Jadi kita kan dalam proses aksesi OECD. Kemudian dengan Amerika per hari ini kita sudah mendatangani tiga dari empat pilar Indo-Pacific Economic Framework,” jelas Airlangga.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa keputusan pemerintah bergabung dengan BRICS bukan untuk memusuhi AS. Indonesia, sambungnya, juga ingin bergabung dengan blok ekonomi yang berdampingan dengan AS.

    Dia mengingatkan bahwa Indonesia tidak imun dengan ketidakpastian ekonomi global seperti yang terjadi belakangan. Dengan demikian, Indonesia ingin berteman dengan siapa saja terutama dalam hal aktivitas ekonomi.

    Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti pemerintah Indonesia agar berhati-hati kepada ancaman presiden terpilih AS Donald Trump usai resmi menjadi anggota tetap blok ekonomi BRICS.

    Trump sendiri sempat mengancam akan menerapkan tarif bea impor 100% kepada barang-barang dari negara BRICS apabila melakukan dedolarisasi.

    Direktur Desk China-Indonesia Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengingatkan bahwa Trump merupakan pemimpin yang kerap membuktikan ucapannya. Jika benar maka ekonomi Indonesia akan gonjang-ganjing dalam jangka waktu pendek dan menengah.

    “Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

    Apalagi, sambungnya, terpilihnya kembali Trump akan membuat perang dagang AS-China semakin memanas. Oleh sebab itu, ekonomi China diproyeksi masih akan melambat.

  • Hubungan Ketua DPRD Kota Kediri dan Vinanda Usai Pilkada 2024, Mencair?

    Hubungan Ketua DPRD Kota Kediri dan Vinanda Usai Pilkada 2024, Mencair?

    Kediri (beritajatim.com) – Pilkada Kota Kediri 2024 sudah rampung dan pasangan Vinanda Prameswati – KH Qowimuddin Thoha ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali Kota Kediri terpilih periode 2025-2030. Lalu bagaimana hubungan antara Ketua DPRD setempat Firdaus dengan Mbak Vinandan dan Gus Qowim usai pesta demokrasi tersebut?

    Sebagaimana diketahui, Pilkada 2024 seolah membelah menjadi dua poros politik di Kota Kediri.

    Poros pertama, koalisi pemenangan paslon nomor urut 01 Vinanda – Qowim yang diusung oleh koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PKS dan Hanura. Poros kedua koalisi Partai NasDem dan PAN yang mengusung pasangan nomor urut 02 Ferry Silviana Veronica – Regina Nadya Suwono (FREN).

    Pembelahan itu berlanjut hingga ke Gedung DPRD Kota Kediri. Poros pertama dengan kekuatan 21 anggota dewan. Sedangkan poros kedua sebanyak 9 anggota dewan, termasuk Ketua DPRD Firdaus (bibi ipar dari Bunda Fey – panggilan akrab Ferry Silviana Veronica).

    Firdaus mengaku hubungannya dengan Mbak Vinanda maupun Gus Qowim dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan, mereka sudah saling bertemu dan bersilaturahmi.

    “Kemarin, Alhamdulillah mbak Wali dan Gus Qowim berkunjung, sowan ke rumah saya. Sebenarnya sudah lama ingin berkunjung, tetapi karena kesibukan beliau, akhirnya baru terealisasi kemarin,” kata Firdaus usai memimpin rapat paripurna DPRD Kota Kediri tentang penetapan wali Kota dan wawali Kediri terpilih, pada Rabu 15 Januari 2025.

    Bibi dari Wali Kota Kediri periode sebelumnya Abdullah Abu Bakar ini mengaku sudah sangat mengenal Gus Qowim. Sebab, selain adik dari almarhumah Hj. Lilik Muhibbah (mantan Wawali Kediri era Mas Abu), Gus Qowim juga ketua tim pemenangan Mas Abu – Ning Lik.

    “Saya dengan Gus Qowim itu sudah sangat dekat. Dengan Mbak Vinanda, memang baru kemarin baru nampak di Pilkada. Tetapi Alhamdulillah dengan pertemuan kemarin, jelas hubungannya kekeluargaan. Barang kali sama-sama, punya visi dan misi ingin membangun Kota Kediri agar lebih baik,” jelasnya.

    Terpisah, Vinanda Prameswati menyatakan rasa syukurnya telah ditetapkan sebagai wali Kota Kediri terpilih bersama wakilnya Gus Qowim oleh DPRD Kota Kediri. Dirinya juga berkomitmen untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

    “Tentunya saya dan Gus Qowim akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan anggota DPRD Kota Kediri untuk mewujudkan program-program pembangunan demi Kota Kediri yang MAPAN (maju, agamis, produktif, aman dan ngangeni sesuai visi dan misinya),” tutup Vinanda. [nm/aje]

  • Fokus Dukung Prabowo-Gibran, Golkar Belum Berpikir Usung Kader Sendiri Jadi Capres 2029

    Fokus Dukung Prabowo-Gibran, Golkar Belum Berpikir Usung Kader Sendiri Jadi Capres 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir memastikan partainya belum berpikir mengusung kader sendiri maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2029. Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang membuka peluang semua partai mengajukan calon pada Pilpres 2029.

    Adies mengatakan, saat ini Golkar fokus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merealisasikan program-program prioritasnya.

    “Jadi Golkar belum berpikir (usung capres untuk Pilpres 2029) tetapi secara kebijakan Pak Bahlil (ketua umum Golkar) kita berkomitmen untuk terlebih dahulu mendukung kepemimpinan Pak Prabowo membesarkan bangsa dan negara, menyejahterakan rakyat,” ujar Adies di kantor MKGR, Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Adies mengatakan tahapan Pilpres 2029 masih jauh, meskipun MK sudah memutuskan penghapusan presidential threshold di awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Yang dilakukan Golkar sekarang, kata Adies adalah mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia. 

    “Kita ingin mengatur dahulu bagaimana sistem demokrasi kita ke depan. Bagaimana pilpres, pilkada dan pemilu kita, apakah mau tetap serentak dengan model seperti ini atau pilihan langsung. Ini kan harus dikaji,” tandas dia.

    Lebih lanjut, Adies mengatakan Golkar akan selalu hati-hati dalam menentukan calon pemimpin. Golkar tidak terlalu ambisi dan selalu mengukur diri untuk memastikan apakah ada kader yang layak maju capres dan cawapres nantinya.

    “Kalau calon kami ada yang pas, kami jalan. Jadi Partai Golkar realistis. Kalau kita memang bisa yakin, kita jalan,” tegasnya.

    Yang jelas, siapa pun pasangan capres-cawapres pemenang di Pilpres 2029, Partai Golkar akan mendukungnya.

  • Wapres Gibran Akan Hadiri HUT Ke-65 MKGR

    Wapres Gibran Akan Hadiri HUT Ke-65 MKGR

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan menghadiri puncak acara HUT ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) pada Sabtu (18/1/2025). Selain perayaan ulang tahun, MKGR juga akan menggelar majelis permusyawaratan organisasi.

    Ketuga penyelenggara Soedeson Tandra mengatakan akan menjadikan perayaan ini sebagai momentum penguatan komitmen MKGR dalam mendukung program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran.

    “Kami akan membahas agenda-agenda penting dalam rangka juga konsolidasi organisasi dan yang kedua dalam rangka mendukung kerja pemerintah Presiden Prabowo-Gibran,” ujar Soedeson saat konferensi pers di kantor MKGR, Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Soedeson mengatakan, sebagai organisasi sayap Partai Golkar, MKGR akan mendukung penuh perwujudan program-program prioritas Prabowo-Gibran, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan program makan bergizi gratis (MBG). 

    Soedeson mengaku sudah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri HUT MKGR. Namun, kehadiran Prabowo akan diwakili utusan khusus Raffi Ahmad. Prabowo nantinya akan mengirimkan video testimoni terkait pengalaman dan posisi MKGR dalam perjalanan hidupnya.

    “Pak Prabowo walaupun tidak hadir akan memberi testimoni dan mengirim utusan khusus yaitu Pak Rafi Ahmad untuk menghadiri acara HUT MKGR,” pungkasnya.