Wakili Gibran dalam HUT ke-65 MKGR, Bahlil: Cintanya Tak Berkurang Sedikit Pun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Golkar,
Bahlil Lahadalia
, mewakili Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming Raka
, menghadiri puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (
MKGR
).
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan, ketidakhadiran Gibran tidak mengurangi rasa kecintaannya terhadap Ormas MKGR.
“Bahkan, kecintaan Pak Wapres kepada keluarga besar MKGR tidak berkurang sedikit pun. Beliau kelihatannya tambah cinta kepada MKGR,” ungkap Bahlil saat memberikan sambutan di acara HUT Ormas MKGR di Jakarta, Sabtu (18/1/2025).
Bahlil juga menyampaikan salam dari Gibran. Ia menjelaskan bahwa Gibran berhalangan hadir karena ada keperluan lain, bukan karena tidak ingin.
“Ada salam hormat dari Pak Wapres. Tadinya Pak Wapres berkenan hadir. Tapi, ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita,” tuturnya.
Dalam pidatonya, Bahlil juga melontarkan candaan kepada Utusan Khusus Presiden RI,
Raffi Ahmad
, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo.
Bahlil bercanda bahwa ia merasa takut kalah pamor dibandingkan Raffi Ahmad.
“Pak Raffi, yang saya hormati. Fi, lain kali kalau saya ada, jangan kau ada, Fi. Kalah pamor saya sama kau, Fi. Tapi enggak apa-apa lah, kalau jam-jam tertentu boleh kalau sama saya,” ujarnya, disambut tawa para hadirin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: Golkar
-
/data/photo/2025/01/18/678bbf2526c38.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wakili Gibran dalam HUT ke-65 MKGR, Bahlil: Cintanya Tak Berkurang Sedikit Pun Nasional 18 Januari 2025
-

Gibran Tak Hadir HUT MKGR, Bahlil: Beliau Kelihatannya Tambah Cinta
Jakarta –
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan Wapres Gibran Rakabuming Raka berhalangan hadir dalam puncak HUT ke-65 ormas MKGR. Bahlil mengatakan justru Gibran semakin mencintai MKGR.
“Ada salam hormat dari Pak Wapres. Tadinya Pak Wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita,” kata Bahlil dalam sambutannya di HUT ke-65 MKGR, di Hotel Shangri-La Jakarta, Sabtu (18/1/2025).
“Tapi kecintaan Pak Wapres kepada keluarga besar MKGR tidak mengurangi sedikit pun. Dan beliau kelihatannya tambah cinta kepada MKGR,” sambungnya.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyapa para tamu yang hadir. Saat menyapa, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Bahlil berkelakar jika Raffi seharusnya tidak hadir.
“Pak Raffi, yang saya hormati. Fi lain kali kalau saya ada jangan kau ada Fi. Kalah pamor saya sama kau Fi. Tapi nggak apa-apa lah, kalau jam-jam tertentu boleh kalau sama saya,” canda Bahlil.
Bahlil juga menyapa para ketua organisasi pendiri Partai Golkar, di antaranya, SOKSI dan Kosgoro. Bahlil mengatakan Ketua Kosgoro Dave Laksono merupakan sahabatnya.
“Saya AMPI, 2001 saya wakil sekretaris AMPG. 2001. Habis itu saya biro pemuda, kemudian masuk di AMPI,” sambungnya.
Namun, Bahlil mengatakan karirnya di AMPI kalah dari Dave. Bahlil lalu berkelakar karirnya di Partai Golkar lebih bagus dari Dave.
(amw/rfs)
-

Bahlil: Gibran batal hadiri Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka batal menghadiri Puncak HUT Ke-65 Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di kawasan Karet, Jakarta, Sabtu malam.
“Ada salam hormat dari Pak Wapres (Gibran), tadinya pak wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita,” kata Bahlil.
Meski begitu, menurutnya, ketidakhadiran Gibran tidak mengurangi rasa cintanya terhadap Ormas MKGR.
“Tapi kecintaan pak wapres kepada keluarga besar MKGR tidak mengurangi sedikit pun dan beliau kelihatannya tambah cinta kepada MKGR,” ujarnya.
Sebelumnya, Rabu (15/1), Ketua Umum MKGR Adies Kadir mengatakan bahwa panitia kegiatan tersebut sudah mengirimkan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adapun Prabowo tidak akan hadir secara langsung, sedangkan Gibran direncanakan hadir ke lokasi.
“Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” tambah Adies di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan bahwa MKGR sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Hal itu diucapkannya ketika menjawab peluang Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo maupun Wapres Gibran untuk masuk ke organisasi.
“Kalau ormas bukan hanya dari unsur partai politik, tetapi ASN juga boleh, kemudian masyarakat yang menghendaki boleh, siapa pun kami terbuka untuk masuk ormas,” pungkas dia.
Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.
Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025 -

Prabowo: Usia MKGR ke-65 bukti ketangguhan hingga bela ideologi bangsa
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa usia Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang menginjak 65 tahun merupakan bukti ketangguhan dalam memperjuangkan keadilan hingga membela Pancasila.
“Perjalanan yang ke-65 tahun adalah bukti ketangguhan, semangat, pengabdian ormas MKGR dalam memperjuangkan keadilan dan kebijakan rakyat dan selalu membela ideologi negara, Pancasila,” kata Prabowo dalam sambutannya di Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025, Jakarta, Sabtu malam.
Dia juga menjelaskan MKGR lahir di saat negara sedang dalam pertarungan antara ideologi. Kendati demikian, MKGR setia kepada Pancasila.
“MKGR telah menjadi Pancasila, simbol persatuan, gotong royong, dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara,” ujarnya.
Oleh karena itu, Presiden percaya MKGR akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dan akan terus menjaga dan mengawal program pemerintah yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang kuat dan membawa keadilan dan kesejahteraan pada rakyat Indonesia.
“Kita harus bersatu sama-sama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini adalah satu cita-cita MKGR,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan selamat ulang tahun Ke-65 untuk Ormas MKGR. Dirinya berharap MKGR senantiasa berjuang untuk Indonesia.
“Hari ini dengan penuh rasa bangga saya bersama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Ke-65 pada ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR,” ucap dia.
Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.
Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025 -

Bahlil Lahadalia jadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR
Hal itu sesuai dengan kesepakatan seluruh pengurus dan pimpinan DPD ormas MKGR Provinsi
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disepakati menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP ormas MKGR.
Hal itu sesuai dengan kesepakatan seluruh pengurus dan pimpinan DPD ormas MKGR Provinsi.
“Yang saya hormati Bapak Bahlil Lahadalia, yang malam ini mewakili Bapak Wakil Presiden RI hadir dan juga kebetulan saat ini beliau ketua umum saya di Partai Golkar dan juga barusan tadi siang disepakati oleh seluruh pengurus dan pimpinan DPD Ormas MKGR Provinsi untuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR beserta ibu yang hadir di tengah-tengah kita,” kata Adies dalam sambutannya di Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025, Jakarta, Sabtu malam.
Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.
Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/01/18/678ba91d5061b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Raffi Ahmad Hadir Wakili Prabowo di HUT ke-65 MKGR, Gibran Absen Nasional 18 Januari 2025
Raffi Ahmad Hadir Wakili Prabowo di HUT ke-65 MKGR, Gibran Absen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Organisasi Masyarakat (Ormas) pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (
MKGR
), merayakan puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65.
Acara tersebut turut mengundang Presiden dan Wakil Presiden RI,
Prabowo Subianto
dan
Gibran Rakabuming Raka
. Namun keduanya tidak hadir.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, pembawa acara menyapa Utusan Khusus Presiden RI,
Raffi Ahmad
, yang hadir mewakili Prabowo.
Sementara itu, Gibran tidak terlihat di lokasi acara.
Selain Raffi, hadir pula sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Kedatangan Bahlil dan tamu undangan lainnya disambut dengan musik dan tarian dari Papua.
Di antara para menteri yang hadir, terdapat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
Selain itu, beberapa pejabat Kabinet Prabowo-Gibran yang merupakan kader Partai Golkar juga hadir, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily.
Sejumlah pengurus DPP dan tokoh senior Partai Golkar juga turut memeriahkan acara.
Ketua Umum Ormas MKGR, Adies Kadir, sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berhalangan hadir dalam puncak acara tersebut.
Namun, ia memastikan bahwa Presiden akan memberikan testimoni dan ucapan selamat melalui video.
”
Insya Allah
kalau Pak Wakil Presiden hadir ya tentunya akan memberikan sambutan,” kata Adies di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Adies juga mengungkapkan bahwa tidak akan ada kejutan dalam HUT Ormas Golkar. Hal ini merespons isu yang menyebutkan bahwa Gibran akan bergabung dengan Partai Golkar melalui Ormas MKGR.
“MKGR kan enggak suka kejutan-kejutan. Nanti kaget-kaget. Biasa-biasa saja. Ya (kalau) gabung,
alhamdulillah
,” ungkap Wakil Ketua DPR RI ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bahlil hadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 MKGR
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di kawasan Karet, Jakarta, Sabtu malam.
Dia tiba sekitar pukul 19.44 WIB dengan mengenakan kemeja putih yang dibalut dengan jas MKGR berwarna jingga.
Bahlil didampingi Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir. Mereka tampak disambut dengan tarian dan lagu E Mambo Simbo yang berasal dari Papua.
Sebelumnya, Senin (30/12/2024), Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir mengungkapkan tema Rakernas dan MPO Ormas MKGR tahun 2025 adalah MKGR Solid Menuju Indonesia Emas dengan Sub Tema Ormas MKGR dari pelosok desa mengepung kota.
Menurutnya, konsolidasi nasional Rakernas dan MPO ini sebagai langkah persiapan menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ke-10 Ormas MKGR dengan salah satu agenda penting memilih ketua umum periode tahun 2025-2029 Ini juga digelar sebagai legal standing Mubes Ormas MKGR.
“Persiapan-persiapan dalam rangka menyelenggarakan Mubes Ormas MKGR rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun 2025,” ucap Adies.
Setelah pelaksanaan Rakernas dan MPO, DPP Ormas MKGR akan ada perubahan struktur organisasi terhadap beberapa pengurus yang telah mengundurkan diri, berhalangan tetap dan tidak aktif.
“Sebagai salah satu ormas yang mendirikan Partai Golkar, Ormas MKGR harus diisi oleh kader-kader yang berkualitas untuk andil membesarkan Partai Golkar,” pungkas dia.
DPP Ormas MKGR juga akan melakukan penambahan calon pengurus yang masuk jajaran Pengurus DPP Ormas MKGR, terutama anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang baru di lantik pada tanggal 1 Oktober 2024.
Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.
Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2024/11/18/673b201f576d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Guru ASN Boleh Mengajar di Sekolah Swasta, Komisi I DPR: Kesejahteraan Harus Terjamin Nasional 18 Januari 2025
Guru ASN Boleh Mengajar di Sekolah Swasta, Komisi I DPR: Kesejahteraan Harus Terjamin
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Komisi I DPR RI
Hetifah Sjaifudian
mendukung kebijakan pemerintah yang mengizinkan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengajar di sekolah swasta.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu
redistribusi guru
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memastikan pemerataan tenaga pendidik di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang mengalami kekurangan guru.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Hetifah saat dihubungi pada Sabtu (18/1/2025).
“Bukan hanya sekadar pemindahan guru, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan guru dan kesiapan sekolah dalam menerima mereka,” ungkap dia lagi.
Hetifah berharap, dengan adanya aturan ini, guru ASN atau PPPK yang sebelumnya mengajar di sekolah swasta dapat kembali ke sekolah asal mereka tanpa mengganggu kebutuhan guru di sekolah tersebut.
Komisi X DPR RI, kata Hetifah, juga berkomitmen untuk mengawasi implementasi kebijakan ini agar redistribusi guru tidak menimbulkan masalah baru.
Ia mencontohkan jangan sampai ada kekurangan guru di daerah tertentu atau berkurangnya jumlah guru swasta yang berpindah ke sekolah negeri setelah diangkat menjadi ASN.
“(Jangan sampai) kekurangan guru di daerah tertentu ataupun misalnya, berkurangnya guru swasta yang berpindah ke sekolah negeri (karena diangkat menjadi ASN) padahal yayasannya dulu sudah menyekolahkannya,” imbuh politikus Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Hetifah berharap kebijakan ini dapat melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi profesi guru, serta masyarakat, agar redistribusi guru berjalan dengan baik dan adil.
“Kami tentu juga akan terus berdialog dengan Kemendikdasmen dan para pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan dan membawa manfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia,” ujarnya.
Kebijakan pemerintah yang mengizinkan guru berstatus
PNS dan PPPK
untuk mengajar di sekolah swasta diatur dalam Peraturan Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Redistribusi Guru
Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, aturan baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat.
“Sudah terbit itu (aturannya). Iya, istilahnya guru ASN, ya. ASN itu ada dua, guru ASN itu PNS dan PPPK. Bisa, bisa (mengajar di sekolah swasta),” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Mu’ti menilai aturan ini juga bertujuan untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah swasta serta mengatasi masalah distribusi guru yang tidak merata.
“Sehingga terbitnya Permendikdasmen tentang penugasan guru ASN di sekolah-sekolah itu, mudah-mudahan bisa menjawab masalah kekurangan guru dan masalah distribusi guru,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Anggota DPRD Jakarta Kritisi Pergub Poligami: Belum Ada Urgensinya
loading…
Anggota DPRD Jakarta dari Partai Golkar Farah Savira mengkritisi Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian di lingkungan Pemprov Jakarta. Foto: Ist
JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian di lingkungan Pemprov Jakarta. Ketentuan ini menyangkut poligami atau beristri lebih dari satu.
Menanggapi ini, Anggota DPRD Jakarta dari Partai Golkar Farah Savira menuturkan baginya ini merupakan sudah masuk wilayah privasi atau individu juga urusan sosial berupa praktik yang tidak wajar.
“Saya merasa perlu memberikan catatan kritis terhadap Pergub Nomor 2 Tahun 2025. Meski bertujuan menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar,” ujar Farah, Jumat (17/1/2025).
Dia menilai regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskrimintif dan sangat tidak manusiawi, karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan superioritas antara laki-laki dan perempuan.
Farah juga menyinggung ranah pernikahan yang berada di ranah Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana.
”Tata kelola pernikahan ASN diatur melalui ketentuan pernikahan yang dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil. Menambah aturan tambahan yang mencampuri aspek private pernikahan hanya akan menambah beban administratif juga melanggar hak privasi individu,” katanya.
Dia menjelaskan akan pentingnya pergub ataupun perda lain yang selama ini menjadi langkah prioritas bagi isu seperti perempuan dan anak mestinya diperbarui.
”Ketimbang membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, ada baiknya Pemprov mesti membuat aturan (Pergub atau Perda) tentang Perempuan dan Anak yang sudah lama tidak diperbarui. Pemerintah harus prioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak,” ungkapnya.
Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan Pergub karena yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanuasiaan juga kesetaraannya.
“Pergub tersebut belum ada urgensinya. Langkah yang lebih bijak adalah memperkuat pencatatan sipil, memberikan edukasi, serta menyediakan konseling keluarga bagi ASN. Kebijakan harus dirancang untuk tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adil, manusiawi, serta melindungi semua pihak secara setara,” ujarnya.
(jon)
-

Kabar Spekulasi Gibran Merapat ke Ormas Pendiri Golkar
Jakarta –
Isu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bergabung ke ormas pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), kian berhembus kencang. MKGR terbuka bila pada akhirnya Gibran ingin bergabung.
MKGR akan menggelar acara HUT ke-65 pada hari ini. MKGR turut mengundang Prabowo dan Gibran serta sejumlah tokoh dari Kabinet Merah Putih di acara sakral itu.
Prabowo akan diwakili Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Sementara Gibran diyakini bakal hadir.
Ketua Umum (Ketum) MKGR Adies Kadir seakan sudah memberikan kode untuk Gibran. Adies menegaskan organisasinya terbuka terhadap berbagai pihak dengan latar belakang apa pun.
“Kalau ormas bukan hanya dari unsur partai politik, tetapi juga ASN juga boleh, kemudian masyarakat yang menghendaki boleh, siapa pun kami terbuka untuk masuk di ormas,” ujar Adies kepada wartawan di kantor DPP MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Di struktur kepengurusan MKGR sendiri, kata Adies, akan ada perubahan yang dilakukan dalam rapat MPO menjelang malam puncak acara HUT. Akan ada sejumlah penambahan posisi, termasuk di jajaran wakil ketua umum.
“Nanti siapa-siapa, ya kita lihat nanti di tanggal 18 kira-kira penambahan dan pengurangan (komposisi pengurus) itu di mana. Yang pasti, untuk pengurangan, kita sudah inventarisir, banyak juga yang tidak aktif, banyak yang berhalangan tetap. Itu sudah kita inventarisir. Dan juga kita ada penambahan beberapa posisi wakil-wakil ketua umum,” kata dia.
Gibran juga akan memberikan sambutan di acara HUT MKGR. Ketika ditanya apakah Gibran akan diumumkan bergabung dengan MKGR saat HUT hari ini, Adies menjawab singkat.
“MKGR kan nggak suka kejutan-kejutan. Nanti kaget-kaget. Biasa-biasa saja,” katanya. Namun, ia mengaku bersyukur jika putra Joko Widodo (Jokowi) tersebut benar bergabung dengan MKGR.
Jokowi Gabung Golkar Lewat MKGR?
Jokowi (Foto: Grandyos Zafna)
Kemudian, bagaimana dengan Jokowi? Ternyata Jokowi juga diterpa isu serupa. Jokowi dikabarkan akan segera bergabung Golkar melalui MKGR. Relawan Pro-Jokowi (Projo) meminta semua pihak menunggu saja momentumnya.
“Spekulasi. Siapa pun boleh lah,” kata Budi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Budi ditanya soal isu Jokowi bergabung ke Golkar.
Budi pun merespons isu serupa yang menerpa Gibran. Dia tak berkomentar banyak mengenai isu itu.
“Ya itu terserah,” kata dia.
Wartawan terus bertanya kepada Budi apakah Gibran akan bergabung ke Golkar melalui MKGR. Dia pun meminta semua pihak menunggu.
“Tunggu, tunggu besok (hari ini),” imbuhnya.
Diketahui, Jokowi dan Gibran sama-sama tidak berpartai usai dipecat dari PDIP pada Senin (16/12). Jokowi dipecat karena dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarganya.
Sementara itu, Gibran dipecat karena menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran dinilai melanggar kode etik dan disiplin kader PDIP karena menjadi cawapres dari partai lain.
Halaman 2 dari 2
(isa/isa)