Xcloud.id

partai: Golkar

  • Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut Nasional 23 Januari 2025

    Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut Nasional 23 Januari 2025

    Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keserasian antara Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, atau dikenal
    Titiek Soeharto
    , tampak dalam menyikapi polemik
    pagar laut
    di perairan Tangerang, Banten.
    Prabowo dan Titiek kompak ingin persoalan pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang segera dituntaskan.
    Sebab, hingga saat ini, pemilik pagar laut misterius itu tidak kunjung terungkap.
    Merepons hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta agar peristiwa pemasangan pagar laut di perairan Tangerang diselidiki tuntas.
    Permintaan ini disampaikan saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
    “Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono, usai bertemu Prabowo.
    Prabowo juga mengarahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencabut gugusan pagar laut.
    Sebab, dikhawatirkan, ada yang menggugat jika pencabutan dilakukan oleh KKP saja.
    Oleh karenanya, KKP akan bekerja sama dengan TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, hingga Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).
    Rencananya, pembongkaran bakal dimulai pada Rabu pekan ini setelah pihaknya mengumpulkan bukti-bukti.
    “Sesuai arahan Bapak Presiden, pokoknya sesuai koridor hukum. Dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar,” ucap dia.
     
    Sikap tegas Prabowo tersebut didukung oleh Titiek Soeharto selaku Ketua Komisi IV DPR yang merupakan mitra dari KKP.
    Titiek juga mendesak agar pemilik pagar laut misterius di Tangerang diungkap ke publik.
    Ia optimis pemerintah mampu mengungkapnya.
    “Saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa, kita juga ingin tahu siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memiliki pagar laut ini. Kita juga ingin tahu. Dan mudah-mudahan bisa kita percayakan kepada pemerintah supaya bisa menemukan,” ujar Titiek, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2024) kemarin.
    Selain itu, Titiek menduga perusahaan besar menjadi dalang dari pagar laut yang membentangi kawasan pesisir Tangerang sepanjang 30,16 kilometer.
    Namun, ia enggan menerka lebih jauh soal pelaku pemasang pagar laut.
    “Ya, kalau enggak perusahaan besar, mana mungkin dia bikin pagar seperti itu, ya, untuk apa gitu ya,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.
    Keseriusan Titiek juga ditunjukkan dengan aksi meninjau lokasi pagar laut pada Rabu kemarin.
    Dia melakukan sidak pagar laut bersama jajarannya di Komisi IV DPR, seperti di antaranya Daniel Johan (DJ) dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.
    Putri Presiden ke-2 RI Soeharto ini menegaskan, wilayah perairan bukanlah milik perorangan maupun perusahaan, sehingga tidak boleh ada yang memagarinya.
    “Itu juga melanggar hukum. Ini kan laut, laut ini bukan milik perorangan atau milik perusahaan, ini adalah milik negara gitu ya. Mereka enak saja memagar-magari,” ucap Titiek.
    Titiek juga mengungkapkan bahwa pagar laut itu menghalangi jalan para nelayan mencari nafkah.
    “Jadi kita lihat sendiri tadi memang itu menghalang-halangi jalannya nelayan untuk cari nafkah,” ungkapnya.
    Selepas sidak, menurut Titiek, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan jajarannya untuk membongkar pagar laut tersebut.
    Mantan istri Prabowo itu berharap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu segera dibongkar.
    “Jadi alhamdulillah kami dari Komisi IV mengapresiasi pemerintah dan aparat untuk bisa segera mencabut pagar laut itu,” kata Titiek.
    Sebagai informasi, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini.
    Pagar ini memberikan dampak besar bagi masyarakat pesisir.
    Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten mencatat sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terdampak langsung, memengaruhi 21.950 jiwa secara ekonomi.
    Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pagar tersebut merusak ekosistem laut di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPP AMPI gelar perayaan Natal 2024 wujud inklusivitas

    DPP AMPI gelar perayaan Natal 2024 wujud inklusivitas

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menyelenggarakan acara perayaan Natal 2024 di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu malam.

    Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan kegiatan tersebut mencerminkan nilai-nilai inklusivitas yang dijunjung tinggi oleh partai berlambang pohon beringin

    “Kami merayakan (Natal) bersama dengan Partai Golkar membuktikan bahwa Partai Golkar juga adalah partai yang inklusif, mengedepankan keberagaman dan juga tentunya kemajemukan. Ini hal yang patut disyukuri,” kata Jerry.

    ia berharap perayaan Natal dapat menjadi tradisi yang terus dikembangkan pada masa mendatang.

    Dalam kesempatan itu, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Jerry juga menyerahkan bantuan sebesar Rp100 juta kepada tujuh panti asuhan yang terdiri dari lima panti asuhan anak-anak Nasrani dan dua panti asuhan anak-anak Muslim serta karyawan di lingkungan DPP Partai Golkar.

    “Bantuan untuk Masjid Ainul Hikmah yang ada di DPP Golkar, karyawan Sekretariat AMPI serta karyawan di lingkungan DPP Partai Golkar. Masing-masing mendapat Rp10 juta,” ujarnya.

    Selain itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji memaknai tema perayaan Natal yang bertajuk ‘Saatnya Kita Kembali ke Bethlehem’ sebagai sebagai simbol persatuan.

    “Bethlehem adalah lambang persatuan. Kembali ke Bethlehem berarti kita merajut kembali persatuan dan kekompakan, yang menjadi modal besar untuk menjaga kemajemukan tanpa kehilangan jati diri bangsa,” ujar Sarmuji.

    Menurut dia, tema tersebut mencerminkan semangat Partai Golkar dalam menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan nasional.

    “Kita menghargai keberagaman, tetapi persatuan dan kesatuan bangsa tetap menjadi fondasi utama untuk pembangunan nasional,” ujarnya.

    Acara ini pun dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Emanuel Melkiades Lakalena, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Gubernur Lemhannas TB Ace Hasanuddin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Anggap Usulan Perguruan Tinggi Kelola Tambang Bisa Jadi Ajang Terapkan Ilmu Nasional 22 Januari 2025

    Golkar Anggap Usulan Perguruan Tinggi Kelola Tambang Bisa Jadi Ajang Terapkan Ilmu Nasional 22 Januari 2025

    Golkar Anggap Usulan Perguruan Tinggi Kelola Tambang Bisa Jadi Ajang Terapkan Ilmu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi Partai
    Golkar
    di DPR RI,
    Muhammad Sarmuji
    , menilai usulan perguruan tinggi mendapatkan izin mengelola tambang bisa menjadi kesempatan untuk menguji ilmu yang telah didapatkan.
    Adapun usulan ini sedang dikaji dalam revisi Undang-Undang
    Pertambangan
    Mineral dan Batu Bara (
    UU Minerba
    ).
    “Ini kesempatan untuk menguji ilmunya perguruan tinggi bagaimana dia mengelola bisnisnya dan bisa kita harapkan kalau perguruan tinggi terlibat bisa menjadi role model bagi usaha
    pertambangan
    ,” kata Sarmuji usai acara Perayaan Natal 2024 yang digelar DPP AMPI di Kantor Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Sarmuji, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar, meminta agar perguruan tinggi jangan hanya menjadi menara gading saja.
    Menurutnya, perguruan tinggi juga terlibat dalam pertambangan agar bisa menjadi jembatan antara keilmuan yang dipelajari di kampus dan implementasinya.
    Selain itu, ia berharap kampus juga dapat mengkaji agar usaha pertambangan bisa semakin menghargai lingkungan hidup dan masyarakat lokal.
    “Itu salah satu faedah kenapa perguruan tinggi itu terlibat dalam urusan pertambangan,” katanya.
    Tak hanya perguruan tinggi, ia juga mendukung usulan agar usaha kecil menengah (
    UKM
    ) terlibat mengelola tambang, seperti perguruan tinggi dan ormas keagamaan.
    Sarmuji berharap, jangan sampai UKM hanya menjadi penonton saja terhadap bidang strategis dari bangsa ini.
    UKM juga perlu kesempatan agar memiliki daya ungkit untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi.
    “Mumpung ada peluang, kalau UMKM bisa dilibatkan, menurut saya sangat bagus. Karena tidak semua urusan migas itu sebenarnya hanya bisa dikerjakan oleh perusahaan besar. Banyak yang bisa dikerjakan oleh perusahaan kecil,” tuturnya.
    Diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang melakukan kajian agar perguruan tinggi dan usaha kecil menengah (UKM) juga bisa mengelola tambang seperti ormas keagamaan.
    Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pemerintah dengan DPR juga sudah sepakat bahwa Undang-Undang Minerba memang harus direvisi.
    Alasannya adalah karena memang ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus disesuaikan terhadap undang-undang itu.
    “Ini sebetulnya yang kita revisi itu untuk memperkuat affirmative action keberpihakan negara dan pemerintah kepada masyarakat terhadap sumber daya mineral yang dikehendaki oleh negara,” katanya usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen Golkar: Pembentukan pansus pagar laut belum diperlukan

    Sekjen Golkar: Pembentukan pansus pagar laut belum diperlukan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas soal pagar bambu di perairan laut Kabupaten Tangerang, Banten, belum diperlukan.

    “Kalau sampai saat ini ya, kami belum memandang perlu sampai sejauh itu ya,” kata Sarmuji saat ditemui awak media usai acara Perayaan Natal 2024 yang digelar DPP AMPI di Kantor Partai Golkar, Jakarta, Rabu malam.

    Menurutnya, pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang berada di perairan Tangerang dapat diselesaikan di tingkat eksekutif.

    Dia juga menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pihak terkait perlu mengidentifikasi lebih dahulu soal pagar laut itu.

    “Baru kalau memang diperlukan, hasil identifikasi masalahnya itu memang betul-betul diperlukan baru kita berpikir ke sana. Tapi hingga saat ini rasanya belum,” ujarnya.

    Kendati demikian, Sarmuji mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil pendalaman yang dilakukan Komisi IV DPR ke KKP terkait kemunculan pagar laut itu.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan supaya pagar laut yang terbentang di perairan Tangerang itu dibongkar.

    “Kan Pak Presiden (Prabowo) sudah memerintahkan supaya itu dibongkar ya. Itu menunjukkan komitmen presiden terhadap aspek tata lingkungan dan keberpihakan pada nelayan,” tambah Sarmuji.

    Sebelumnya, Selasa (21/1), Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengusulkan pembentukan pansus untuk mengusut dalang yang menyebabkan adanya pagar laut di pantai utara kawasan Tangerang, Banten.

    Dia mengatakan keberadaan pagar laut di pesisir Banten tersebut telah membuat kegaduhan di publik. Tak hanya berimbas pada berbagai isu liar, pagar laut tersebut juga akan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal pemberian izin pengelolaan ruang laut, tanah, hingga penegakan hukum.

    “Pagar laut ini sudah sangat menjadi perhatian publik dan memunculkan kegaduhan. Beruntung Presiden Prabowo segera memerintahkan pembongkaran sehingga niat atas pembuatan pagar laut itu terpatahkan,” kata Rahmat di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang mengakui pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di Tangerang, sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), secara jelas telah membuktikan terjadinya pelanggaran atas pengelolaan wilayah laut untuk kepentingan bisnis.

    Hal itu, kata dia, diperkuat dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan pagar laut di perairan Tangerang tersebut adalah ilegal.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Sebut Survei Celios Soal Kinerja Bahlil Menyesatkan dan Tidak Objektif

    Golkar Sebut Survei Celios Soal Kinerja Bahlil Menyesatkan dan Tidak Objektif

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik keras hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri berkinerja terburuk dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurut Idrus, survei tersebut menyesatkan dan tidak objektif. “Jadi tidak hanya mengkritisi tetapi menyesalkan (survei Celios) karena menyesatkan,” ujar Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (22/1/2025).

    Idrus menegaskan survei Celios tersebut hanya menilai kinerja Menteri Bahlil dari sektor tertentu tanpa mempertimbangkan cakupan tugas Kementerian ESDM yang luas. Termasuk, pencapaian-pencapaian Menteri Bahlil dalam 100 hari kerja di kabinet Merah Putih.

    “Kalau kita bicara tentang ruang lingkup kerja daripada ESDM, di situ ada banyak Dirjen. Jadi ada Dirjen Minerba, yang mineral dan batubara, ada Dirjen migas, minyak dan gas, ada kelistrikan, ada energi baru terbarukan dan konservasi energi, ada badan geologi, dan ada pengembangan sumber daya manusia,” jelas dia.

    Idrus mengingatkan bahwa kebijakan besar seperti implementasi energi baru terbarukan sesuai Paris Agreement memerlukan proses bertahap dan tidak bisa dilakukan secara instan.

    “Nah untuk menerapkan ini kan tidak membalik tangan begitu saja karena ada implikasi yang ditimbulkan dari ini. Misalkan terkait dengan batubara dan lain-lain sebagainya, ini kan ada implikasi yang sangat luar biasa,” tegas Idrus. 

    Golkar, kata dia, memandang survei Celios tidak komprehensif dan tidak menyeluruh, melainkan parsial dan tidak terintegrasi. Dia meminta agar survei seperti ini lebih komprehensif dan mempertimbangkan aspek yang lebih luas sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja. 

    “Sekali lagi kami mengatakan bahwa ini tidak cukup dan kalau dilakukan pasti sangat subjektif dan saya kira perlu diskusi lebih jauh mengenai survei Celios ini,” pungkas Idrus.

  • Bahlil Pastikan HGBT Berlanjut, Harga Tak Lagi US Per MMBtu

    Bahlil Pastikan HGBT Berlanjut, Harga Tak Lagi US$6 Per MMBtu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kelanjutan program HGBT, tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT berlanjut untuk industri pada 2025.

    Bahlil mengatakan kementeriannya masih melakukan simulasi HGBT yang nantinya akan diterapkan mulai tahun ini. Sebagaimana diketahui, kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri itu sudah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    “HGBT masih kami simulasikan, tapi pada prinsipnya itu  diperpanjang. Namun harga HBGT-nya ada penyesuaian,” jelasnya kepada wartawan usai rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Bahlil lalu memastikan HGBT yang akan dilanjutkan tahun ini tidak akan lagi dipatok pada harga US$6 per MMBtu. Harga gas bumi yang sekarang sedang naik disebut menjadi alasan penyesuaian HGBT.

    Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, untuk HGBT dengan bahan baku dari gas harganya lebih rendah dibandingkan dengan gas yang dipakai untuk energi. Dalam rancangan pemerintah, kemungkinan  gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.

    Sayangnya, Bahlil tidak mengungkap berapa HGBT yang nantinya akan ditetapkan pemerintah. Dia tak menampik apabila harganya bisa sekitar US$6,5 per MMBtu. 

    “Ya sekitar itu [US$6,5 per MMBtu],” ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Adapun untuk tujuh sektor industri penerima HGBT juga tidak diperluas. Sektor penerima HGBT masih terdiri dari pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Sebelumnya,  Kementerian Perindustrian sempat mengharapkan adanya perluasan industri penerima HGBT. 

    “Pernah diminta tapi kami lagi menghitung tentang antara produksi dan permintaan dalam negeri kita. Itu tujuh sektor udah final,” katanya. 

  • Lapor LHKPN 2024, Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Rp198,6 Miliar

    Lapor LHKPN 2024, Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Rp198,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Harta kekayaan dan aset para menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK dengan data terbaru, tak terkecuali Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang telah menjabat sejak 2019 hingga saat ini. 

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) melalui situs remsi e-lhkpn KPK, dikutip Rabu (22/2/2025) harta kekayaan Agus Gumiwang yang tercatat per 31 Oktober 2024 mencapai Rp198,36 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, dan harta lainnya. 

    Secara rinci, total aset tanah dan bangunan yang dimiliki Ketua Dewan Pembina Parta Golongan Karya (Golkar) itu sebesar Rp65,88 miliar yang berlokasi di Jakarta Selatan, Gianyar, Tangerang Selatan, Bogor, dan Jakarta Pusat. 

    Sementara itu, alat transportasi yang dimiliki Agus yaitu mobil Mitsubishi PJ SP24LDAKAR-H4X4 Tahun 2019, Toyota BZ4X Tahun 2022, dan Mini Countryman 2024 senilai Rp2,65 miliar. 

    Di sisi lain, harta bergerak lainnya yang tercatat yaitu senilai Rp12 miliar, surat berharga Rp20,35 miliar, kas dan setara kas Rp5 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp181 miliar. Agus tercatat memiliki utang senilai Rp89,6 miliar. 

    Adapun, total harta kekayaan Agus Gumiwang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya periode 31 Desember 2023 yang naik 0,42% atau sebesar Rp197,53 miliar. 

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Agus sebagai menperin periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara. Politikus Partai Golkar itu telah mengemban tugas sebagai menperin pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (2019-2024). 

    Karier Agus dalam dunia usaha dan politik mengikuti jejak sang Ayah, Ginandjar Kartasasmita di Partai Golkar dan menjadi bagian dari kabinet menteri pada pemerintahan Soeharto.

    Dikutip dari laman resmi profilnya, Agus Gumiwang Kartasasmita lahir di Jakarta pada 3 Januari 1969 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina. 

  • Dorong Taman Bungkul Jadi Destinasi Wisata Berkelas, Akmarawita Kadir: Perlu Penataan Ulang

    Dorong Taman Bungkul Jadi Destinasi Wisata Berkelas, Akmarawita Kadir: Perlu Penataan Ulang

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Surabaya dr Akmarawita Kadir mendorong Taman Bungkul sebagai destinasi berkelas.

    Apalagi keberadaan taman terbaik di tengah kota ini sudah menjadi taman berskala internasional. Perlu sentuhan dan dukungan dari sisi lain.

    Apalagi di area taman yang mendapat pengakuan dunia itu terdapat bangunan cagar budaya, Makam Mbah Bungkul. Sebuah bangunan bernilai sejarah yang berpotensi menjadi destinasi pendukung untuk menaikkan nilai Taman Bungkul.

    Tidak hanya itu, di lingkungan taman yang asri dan nyaman itu juga terdapat sentra wisata kuliner (SWK). Namun keberadaannya masih ala kadarnya. Bahkan perlu peningkatan dari sisi kebersihan lingkungan.

    “Keberadaan Taman Bungkul harus menjadi destinasi berkelas bersama bangunan cagar budaya Makam Mbah Bungkul. Menyatu dengan kuliner. Ini potensi yang harus dioptimalkan,” kata Akma, Rabu (22/1/2025).

    Namun potensi ini belum tergarap maksimal. Taman Bungkul yang sudah tersohor diyakini mampu memberi nilai tambah pada potensi sekitar. Terutama keberadaan makam yang menjadi bangunan cagar budaya.

    Akma yang politisi Golkar menyayangkan keberadaan destinasi cagar budaya taman kuno itu kini menimbulkan masalah baru. Hasil laporan yang kini juga ditangani Komisi D, terdapat bangunan di luar bangunan cagar budaya berdiri di area makam.

    “Harus dikembalikan sebagaimana bangunan cagar budaya. Tidak boleh ada bangunan lain yang mengikutinya. Disbudporapar harus mengambil perannya menata bangunan cagar budaya ini,” kata Akma.

    Revitalisasi Taman Bungkul

    Akma mendukung perlunya penataan ulang lingkungan Taman Bungkul dengan mengedepankan aturan. Terutama terkait regulasi bangunan cagar budaya. Keberadaan makam sebagai bangunan cagar budaya harus steril dari bangunan lain.

    “Kami tengah menangani laporan ada bangunan tempat tinggal di makam Mbah Bungkul. Sebaiknya ini tidak boleh terjadi. Kami mendorong agar dilakukan penataan kembali makam dengan merelokasi bangunan tempat tinggal ini,” kata Akma.

    Dia menyoroti pentingnya pengembalian fungsi dan bentuk asli Taman Bungkul sebagai cagar budaya. Marwah Taman Bungkul sebagai cagar budaya harus dijaga. “Taman ini adalah salah satu warisan penting yang perlu dilindungi,” kata Akma.

    Politisi yang juga berprofesi sebagai dokter ini mendorong agar keberadaan taman yang sudah mendunia itu makin berkembang. Taman ini diakui secara internasional. Perlunya revitalisasi Taman Bungkul agar menjadi destinasi berkelas.

    “Saya melihat masih ada jemuran di area cagar budaya. Begitu juga keberadaan pedagang di SWK juga harus makin ditata. Perlu revitalisasi Taman Bungkul untuk menjadikan destinasi ini bernilai tambah bagi Surabaya,” tandasnya.

    Ketua Komisi D ini mendorong agar seluruh OPD terkait saling menguatkan. Jangan ada ego sektoral untuk mewujudkan Taman Bungkul sebagai destinasi berkelas. Ada Dinas Lingkungan Hidup, Dishub, Disbudporapar dan dinas lain, yang selama ini masih saling lempar.

    Akma mengakui bahwa ada rencana revitalisasi Taman Bungkul yang sudah disiapkan. Di bawah Bappeko, mereka sudah berkoordinasi. Namun Komisi D akan makin menyolidkan koordinasi itu dengan melibatkan Asisten dalam rencana revitalisasi.

    “Eman, Taman Bungkul yang sudah menjadi aset terbaik tidak dioptimalkan keberadaannya. Cagar budaya yang menyatu dengan kuliner adalah potensi yang luar biasa. SWK juga harus ditata lebih berkelas,” kata Akma

  • Agun Gunandjar Soroti Pro Kontra Pengganti Almarhum Yana Putra

    Agun Gunandjar Soroti Pro Kontra Pengganti Almarhum Yana Putra

    JABAR EKSPRES – Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, menekankan pentingnya menjaga mekanisme dan aturan dalam proses penentuan pengganti Yana D Putra.

    Agun memberikan tanggapan ini sebagai respons terhadap dinamika politik yang berkembang seputar posisi Wakil Bupati Ciamis, terutama di saat Bupati terpilih belum resmi dilantik.

    “Saya mengingatkan semua pihak untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang melibatkan posisi strategis seperti Wakil Bupati. Penting untuk mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar proses tersebut berjalan tertib, transparan, dan menghasilkan keputusan terbaik,” ujar Agun belum lama ini.

    Sebagai seorang politisi senior Partai Golkar, Agun menegaskan bahwa partainya selalu taat terhadap aturan. Dia berharap Golkar dapat menjadi teladan dalam menjaga proses politik yang sehat dan berbasis hukum.

    BACA JUGA:Bantah Tudingan Tidak Transparan Soal Anggaran Pilkada, Begini Kata Ketua KPU Ciamis!

    “Golkar ingin menjadi contoh dalam menegakkan aturan dan mekanisme. Kita harus menghormati hak dan kewajiban setiap pihak. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita semua untuk menahan diri dan tidak mendahului mekanisme yang telah ditentukan,” terangnya.

    Agun menegaskan bahwa setiap partai memiliki hak dan kesempatan yang sama. Namun, ia lebih menekankan pentingnya memberikan ruang yang adil bagi semua pihak untuk berkompetisi dalam kerangka aturan yang ada.

    “Partai Golkar tentu memiliki potensi kader untuk diusulkan, namun semua pihak harus mengikuti prosedur. Jangan ada yang mendahului atau saling menyikut. Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak dan menghormati aturan yang ada. Jika semua berjalan sesuai mekanisme, maka kita yakin akan muncul pemimpin yang terbaik,” paparnya.

    Agun juga mengingatkan bahwa keputusan dalam penentuan Wakil Bupati harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata kepentingan politik kelompok tertentu. Dengan menjaga integritas dan mengedepankan kepentingan publik, diharapkan proses ini dapat menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas.

    BACA JUGA:Oong Ramdani Apresiasi Kinerja PPK Dalam Pilkada Ciamis Tahun 2024

    “Jika semua pihak mematuhi aturan, maka hasilnya pun akan baik. Proses ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal tanggung jawab kepada masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa siapa pun yang terpilih nantinya, dia adalah orang yang mampu membawa kemajuan bagi daerah,” tambahnya.

  • Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif Nasional 22 Januari 2025

    Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif Nasional 22 Januari 2025

    Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar
    Idrus Marham
    menilai survei yang memuat Menteri ESDM
    Bahlil Lahadalia
    masuk daftar terburuk (rapor merah) tidak objektif.
    Dalam survei Center of Economic and Law Studies (Celios), Bahlil menjadi satu dari 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami itu sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Sebab, diklaimnya, kinerja Bahlil selama menjabat sebagai Menteri ESDM sangat positif.
    Oleh karenanya, ia menyayangkan hasil survei itu karena dianggap menyesatkan.
    “Setelah kami pelajari, ternyata penilaian yang diberikan hanya pada sektor tertentu dan tidak dilihat dalam perspektif yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif,” imbuhnya.
    Dia menambahkan, penilaian survei tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebab, ada banyak sektor yang dikerjakan Bahlil di Kementerian ESDM.
    “Jadi, ini banyak sekali dan ini penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan tidak mengikuti ini, sehingga kita berkesimpulan bahwa penilaian yang dijadikan dasar di situ hanya sektor tertentu, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, parsial, dan tidak terintegrasi,” katanya.
    Menurut Idrus, hasil survei ini tidak bisa dinilai secara objektif karena tidak dilakukan secara menyeluruh.
    “Secara objektif, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi apa, (rapor) merah, apa tidak gitu,” ucapnya.
    Adapun Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.
    Berdasarkan
    survei Celios
    , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran.
    Dua urutan menteri di atas Bahlil adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment.
    Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
    “Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Rabu (22/1/2025).
    Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Lima indikatornya adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.
    Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.