:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2765849/original/063274400_1554046183-Kampanye-PDIP4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Survei IPI: Mayoritas Konstituen PDIP Akui Puas Kinerja Presiden Prabowo – Page 3")
Berikut daftar lengkap delapan partai di Parlemen merujuk pada kepuasan kinerja terhadan Presiden Prabowo.
1.PKB: 82,5% puas, 11,3% tidak puas
2.Gerindra: 85,7% puas, 12% tidak puas
3.PDIP: 75,1% puas, 22,2% tidak puas
4.Golkar: 82,1% puas, 15% tidak puas
5.NasDem: 71,7% puas, 24,7% tidak puas
6.PKS: 69,7% puas, 27% tidak puas
7.PAN: 74,6% puas, 21,3% tidak puas
8.Demokrat: 82,8% puas, 12,4% tidak puas
/data/photo/2025/01/23/6791fe5318d6b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Komisi X Ingatkan Kampus Jangan Sibuk Berbisnis Tambang
Nasional
27 Januari 2025")
Komisi X Ingatkan Kampus Jangan Sibuk Berbisnis Tambang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua
Komisi X DPR
Hetifah Sjaifudian mengingatkan, perguruan tinggi hendaknya fokus pada pendidikan dan riset, bukan aktivitas bisnis.
Hal ini disampaikan Hetifah merespons wacana memberikan izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba).
“Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, dikhawatirkan kampus justru lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada akademik,” ujar Hetifah kepada
Kompas.com
, Senin (27/1/2025).
Apalagi, jelas Hetifah, tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas dan pengalaman dalam industri pertambangan.
Di sisi lain, kesalahan dalam pengelolaan bisa berdampak pada eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, maupun dampak sosial di sekitar lokasi tambang.
Hetifah menyebutkan, badan usaha milik perguruan tinggi harus mempertimbangkan potensi dan manfaat sebelum diberikan izin tambang.
“Jika dikelola dengan baik, keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor tambang dapat meningkatkan riset, inovasi teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pertambangan dan lingkungan,” kata politikus Partai Golkar itu.
Kendati demikian, Hetifah menilaitambang yang dikelola perguruan tinggi dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi kampus, mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah, dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Keterlibatan akademisi dalam pengelolaan tambang juga diharapkan bisa lebih memperhatikan aspek keberlanjutan, sosial, dan lingkungan.
Hetifah pun menyebut ada sejumlah catatan mengenai wacana ini, pertama, soal evaluasi kelayakan bagi perguruan tinggi yang akan mengelola tambang.
“Perguruan tinggi yang tertarik mengelola tambang harus benar-benar memiliki kapasitas teknis, akademik, dan manajerial yang memadai,” ujar dia.
Kedua, fokus pada riset dan pendidikan, dalam arti pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi sebaiknya lebih difokuskan untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi pertambangan berkelanjutan.
Ketiga, pentingnya pengawasan ketat terhadap izin pengelolaan tambang untuk kampus.
“Pemerintah dan masyarakat perlu memastikan ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan,” kata Hetifah.
Lebih lanjut, Hetifah juga menyebutkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas turut dibahas dalam pengelolaan tambang untuk kampus.
Artinnya, perguruan tinggi harus transparan dalam pengelolaan tambang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam pengambilan keputusan.
Hetifah pun meminta agar pendekatan yang diambil dalam pembahasan
RUU Minerba
harus mempertimbangkan keseimbangan antara potensi manfaat dan risiko, dengan tetap mengedepankan kepentingan akademik, keberlanjutan, dan kepentingan masyarakat luas.
Untuk diketahui, DPR telah menetapkan revisi UU Minerba sebagai RUU usul inisiatif DPR.
Salah satu ketentuan dalam revisi UU itu adalah memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.
Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan mengatakan, usul revisi itu muncul agar publik tidak hanya menerima dampak buruk dari tambang, tetapi punya peluang untuk mengelola tambang.
“Bahwa kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, tidak lagi di dalam areal pertambangan itu masyarakat hanya terkena debu dan bara, atau akibat-akibat dari eksploitasi minerba, tapi hari-hari ini merupakan peluang bagi masyarakat di RI,” kata Bob, Senin (20/1/2025).
Setelah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, revisi UU Minerba bakal dibahas bersama pemerintah sebelum disahkan menjadi undang-undang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politisi Partai Golkar Agung Laksono memberikan bantuan untuk para korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2025).
Penyerahan bantuan diwakili oleh Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Wakil Ketua Bidang Dana dan Prasarana Hendry Koentarto.
Hendry menyerahkan bantuan pasca kebakaran di Posko PMI wilayah Kemayoran, JI. Kemayoran Gempol Rt 001 s/d 014 Rw 004 Kel. Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran.
Bantuan yang diserahkan adalah berupa alas tidur dan selimut tebal.
Menurut Hendry, bentuk bantuan ini diberikan setelah melihat kebutuhan ratusan pengungsi yang sebagian besar tidur hanya beralaskan plastik yang digelar di atas tanah.
“Kami dengar kebakaran disebabkan arus pendek listrik dari satu kontrakan dan jumlah korban mencapai sekitar 543 rumah, 607 KK dan 1.800 jiwa, mudah mudahan bantuan dari kami bisa membantu meringankan beban para korban” ujar Hendry melalui keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025).
Pada kesempatan yang sama, usai menyerahkan bantuan dan ikut mengawasi pendistribusian bantuan, Hendry Koentarto juga menyatakan keprihatinannya akan bencana yang datang berturut turut.
“Yah, baru saja pas kemarin ini, saya menjalankan perintah langsung dari Ketua Umum (Agung Laksono) telah mengirimkan bantuan atas bencana banjir bandang yang terjadi di desa Niunbaun, Kupang NTT,” katanya.
Dikutip dari TribunJakarta, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pun memastikan kebutuhan dasar para penyintas kebakaran sudah terpenuhi dengan baik.
“Sejak hari pertama, berbagai hal sudah disiapkan. Dan sekarang relatif sudah siap semuanya untuk bantuan, termasuk juga tenda,” kata Teguh, Sabtu (25/1/2025).
Menurutnya kebutuhan primer bagi para pengungsi, seperti makanan, tenda, matras, hingga perlengkapan sekolah untuk anak yang mengungsi sudah tersedia.
“Alhamdulillah pada umumnya semua jenis bantuan sudah memenuhi, apakah itu sembako, makan pagi, siang, malam, sudah mencukupi,” ujarnya.
Meski demikian, Lurah Kebon Kosong Alfalast Susetyo Dewanto menyebut, para pengungsi masih membutuhkan berbagai keperluan sehari-hari.
“Bantuan pakaian, obat-obatan, dan berbagai keperluan harian, seperti sabun, sikat gigi, termasuk pembalut untuk perempuan sangat bermanfaat buat warga,” kata dia.
Oleh karena itu pun memberikan apresiasi atas bantuan yang telah diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo, penyintas kebakaran mendapat bantuan berupa pakaian, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan harian lainnya.
“Bantuan ini ditujukan untuk para pengungsi yang terdampak musibah kebakaran Kemayoran yang terjadi beberapa hari lalu. Sekitar 1.800 warga akan menerima manfaat bantuan ini,” kata Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki dalam keterangannya.
Ia pun berharap, bantuan yang diberikan ini dapat meringankan beban para penyintas kebakaran yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
“Mudah-mudahan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak ini dapat mempercepat pemulihan para penyintas kebakaran di Kemayoran,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan koperasi bukan hanya sistem ekonomi atau badan usaha, tetapi juga sistem nilai. Karena sistem kerja koperasi dipandu oleh nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, keadilan, transparansi, solidaritas, dan kesejahteraan bersama.
“Jadi, sistem Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Konstitusi Pasal 33 justru menjadi nyata dan operasional dalam koperasi,” sebutnya.
“Bukan badan usaha yang lain. Itulah yang mendorong saya mencanangkan visi besar menjadikan ‘Koperasi sebagai Pilar Negara di Tahun 2045’,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini juga, Nurdin Halid pun menjadi pemikiran Bung Karno dengan menyebut dasar Negara Pancasila jika diperas menjadi Trisila dan jika diperas lagi menjadi Ekasila. Dan, Ekasila itu ialah Gotong-royong.
“Jadi, Indonesia itu Negara Pancasila dan Negara Gotong-Royong. Dan, nilai luhur Gotong-Royong itu hanya bisa dilestarikan dan dipraktekkan dalam organisasi sosial ekonomi rakyat bernama koperasi,” tuturnya.
Adapun penghargaan ini diberikan ke salah satu wakil ketua Komisi VI DPR RI itu bukannya tanpa alasan.
Penghargaan yang diterima Nurdin Halid memang pantas. Sebab, ia dikenal sebagai pemikir dan pejuang koperasi Indonesia modern.
Nurdin Halid selalu menyebut ‘darah dalam tubuhnya’ adalah ‘darah’ koperasi karena tak kurang dari 44 tahun hidupnya berkutat di dunia perkoperasian.
Ada karier panjang yang juga dilaluinya sejak tahun 82 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, lalu merangkak naik menjadi Direktur Utama Puskud Hasanuddin, Ketua Umum Inkud, hingga kini menjadi Ketua Umum Dekopin.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menegaskan sejauh ini pemerintah masih terus berupaya untuk memastikan identitas lima pekerja migran Indonesia (PMI) unprosedural yang ditembak otoritas maritim Malaysia di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan kelima PMI itu memang tidak mengantongi identitas saat insiden terjadi.
Diketahui, akibat penembakan tersebut, satu PMI meninggal dunia sementara empat lainnya mengalami luka-luka.
“Nah data-data diri karena mereka memang kebetulan tidak membawa identitas sehingga data-data itu tidak ada,” kata Christina saat jumpa pers di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).
“Tapi kami sedang melakukan penelusuran dengan dibantu oleh atase polisi juga untuk mengetahui asal dari mana lalu siapa keluarganya, namanya, bekerja di mana seperti itu,” lanjut dia.
Politikus Partai Golkar tersebut menyatakan, terhadap empat korban yang mengalami luka-luka saat ini tengah menjalani perawatan di dua rumah sakit berbeda di Selangor.
Lanjut dia, dua di antara korban luka daat ini kondisinya kritis.
“Jadi ada beberapa rumah sakit, ada tiga orang di rumah sakit beberapa rumah sakit di daerah Selangor dan satu lagi juga di rumah sakit yang dekat juga dengan tanjung ruh ini, sama masih di Selangor juga,” beber dia.
Terhadap korban meninggal dunia ataupun yang mengalami luka-luka, pemerintah, kata Christina, akan terus memantau agar bisa mendapatkan perawatan yang baik.
“Mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah,” kata dia.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Koalisi di KBR Kuala Lumpur untuk menjenguk para korban yang saat ini tengah dirawat di berbagai rumah sakit tadi.
Terakhir, pihaknya kata dia, akan mendorong adanya pertemuan dengan Pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi kemudian hari.
“Termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan pekerja migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang unprocedural atau ilegal,” ujar Christina.
Tak hanya itu, pemerintah kata dia, mendesak pemerintahan Malaysia untuk mengambil tindakan tegas terhadap aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang menembak total 5 orang Warga Nergara Indonesia (WNI) tersebut.
Pasalnya, pemerintah Indonesia menduga telah terjadi penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan otoritas maritim Malaysia.
“Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force,” kata Christina.
Terpisah, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan, penembakan terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor pada Jumat (24/1/2025) malam.
“Berdasarkan komunikasi KBRI dengan PDRM didapat konfirmasi bahwa benar pada 24 Januari 2025 telah terjadi penembakan oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal,” kata Judha.
Judha menyebut, penembakan dilakukan terhadap lima pekerja migran unprosedural itu diduga karena melakukan perlawanan.
“Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka. Data para korban masih terus didalami,” ucap Judha.
Atas insiden ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka.
Lebih lanjut, Judha juga menduga kalau insiden ini terjadi lantaran adanya penggunaan kekuasaan yang berlebih dilakukan oleh pihak keamanan Malaysia.
“KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force,” ujar dia.
“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysja dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” kata Judha.
Sementara itu, polisi Selangor Malaysia menerima laporan mengenai tiga pria yang diyakini warga negara Indonesia dirawat di rumah sakit Serdang karena mengalami luka tembak.
“Semua pasien mengalami luka tembak di tubuh dan dalam keadaan sadar,” kata Kepala Polisi Selangor Hussein Omar Khan dalam sebuah pernyataan hari ini.
Media Malaysia Freemalaysiatoday pada Minggu (26/1/2025) menulis lima WNI yang berada di dalam perahu menabrak kapal Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) yang sedang melakukan tugas patroli di Tanjung Rhu dini hari kemarin.
Dalam insiden tersebut, anggota MMEA melepaskan beberapa tembakan untuk membela diri.
“Apalagi disebutkan dua tersangka dari kapal, bersenjata parang, menyerang mereka,” kata Hussein.
Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka dalam insiden penembakan tersebut.
Tiga korban luka dilarikan ke rumah sakit di Serdang.
Sementara satu lainnya ke Rumah Sakit Klang.
Sementara itu, Direktur Maritim Selangor Abdul Muhaimin Salleh, dalam pernyataan terpisah, menginformasikan bahwa MMEA menerima informasi dari masyarakat tentang kapal fiber yang terdampar sekitar 0,4 mil laut barat daya Pulau Carey, kemarin.
“Dua orang yang diduga warga negara Indonesia ditemukan di dalam perahu. Satu orang dipastikan meninggal di tempat kejadian, sementara satu orang lainnya terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Klang untuk menjalani perawatan,” katanya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa penanganan perkara buronan kasus KTP Elektronik (e-KTP) Paulus Tannos merupakan ranah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hanya saja dijelaskan Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, pihaknya siap membantu KPK dalam proses ekstradisi Paulus Tannos yang saat ini masih berada di Singapura.
Sejauh ini kata Harli, pihaknya juga telah memfasilitasi soal rencana ekstradisi buronan KPK itu yang hingga kini masih ditahan oleh otoritas Negeri Singa tersebut.
“Perkara ini ditangani teman-teman KPK, mereka yang tahu apa kebutuhannya untuk pemulangan yang bersangkutan. Kami selama ini melalui atase sudah memfasilitasi dan kedepan siap memberikan bantuan,” kata Harli saat dikonfirmasi, Minggu (26/1/2025).
Sebelumnya diberitakan, Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kasus korupsi megaproyek e-KTP, Paulus Tannos, telah berhasil diamankan.
Paulus Tannos yang terjerat perkara korupsi dengan kerugian negara Rp2,3 triliun ini ditangkap oleh otoritas Singapura di Bandar Udara Internasional Changi Singapura.
“(Ditangkap) di Changi,” kata seorang sumber, Jumat (24/1/2025).
Menurut sumber, Paulus Tannos baru saja mendarat di Changi sehabis bepergian dari luar Singapura.
Ihwal penangkapan Paulus Tannos di Singapura awalnya dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Otoritas Singapura menangkap Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra itu berdasarkan permintaan KPK.
“Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan, KPK saat ini telah berkoordinasi Polri, Kejagung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” kata Fitroh kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).
Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) kemudian menyatakan tengah berupaya mempercepat proses ekstradisi Paulus Tannos.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut, masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Mabes Polri, terutama Interpol.
Kementerian Hukum sedang berkoordinasi guna menuntaskan urusan administrasi itu.
“Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU (Administrasi Hukum Umum) saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Menurut politikus Partai Gerindra itu, proses ekstradisi memang membutuhkan waktu.
Apalagi proses itu juga bergantung pada penyelesaian administrasi oleh pemerintahan Singapura.
“Semua bisa sehari, bisa dua hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses,” ujar Supratman.
Sosok Paulus Tannos di Kasus Korupsi e-KTP
Paulus Tannos ditangkap setelah tingal di Singapura sejak 2012 lalu dan sudah berstatus sebagai permanent residence atau penduduk tetap.
Paulus tinggal di Singapura bersama dengan keluarganya, termasuk anaknya Catherine Tannos yang terjerat kasus pengadaan e-KTP.
Ia memilih tinggal di Singapura setelah dilaporkan ke Mabes Polri atas tuduhan menggelapkan dana chip surat izin mengemudi (SIM).
Peran Paulus Tannos dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP diketahui cukup banyak, salah satunya melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor, termasuk dengan tersangka Husmi Fahmi (HSF) dan Isnu Edhi Wijaya (ISE).
Wakil Ketua KPK pada 2019, Saut Situmorang, mengatakan Paulus bersama Husmi dan Isnu bertemu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan
“Padahal HSF dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang,” kata Saut.
Paulus, Husmi, dan Isnu kemudian melakukan pertemuan lanjutan dalam waktu 10 bulan dan menghasilkan beberapa output.
Di antaranya, standard operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis.
Hasil-hasil tersebut kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pada 11 Februari 2011.
Pihak yang menetapkan HPS adalah Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tersangka PLS (Paulus) juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marliem dan tersangka ISE untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar lima persen, sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri,” kata Saut.
Pembagian fee korupsi e-KTP
Lewat skema pembagian fee, PT Sandipala Artha Putra bertanggung jawab memberikan fee kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui adiknya Asmin Aulia sebesar lima persen dari nilai pekerjaan yang diperoleh.
Kemudian, PT Quadra Solution bertugas memberikan fee kepada eks Ketua DPR Setya Novanto sebesar lima persen dari jumlah pekerjaan yang diperoleh.
Di sisi lain, Perum PNRI memiliki tugas untuk memberikan fee kepada Irman dan stafnya sebesar lima persen dari jumlah pekerjaan yang diperoleh.
Saut menjelaskan, keuntungan bersih masing-masing anggota konsorsium setelah dipotong pemberian fee tersebut adalah sebesar 10 persen.
Setya Novanto dan politikus Golkar, Chairuman Harahap, kemudian menagih komitmen fee yang sudah dijanjikan sebesar lima persen dari nilai proyek.
Atas penagihan tersebut, Andi Agustinus dan Paulus berjanji untuk segera memberikan fee setelah mendapatkan uang muka dari Kemendagri.
Namun, Kemendagri tidak memberikan modal kerja.
Hal ini mendorong Paulus, Andi Agustinus, dan Johannes Marliem selaku penyedia sistem AFIS L-1 bertemu dengan Setya Novanto.
Setya Novanto kemudian memperkenalkan orang dekatnya, yaitu Made Oka Masagung yang akan membantu permodalannya.
Sebagai kompensasinya dalam kesempatan itu, juga disepakati fee yang akan diberikan kepada Setya Novanto melalui Made Oka.
“Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek KTP elektronik ini,” ujar Saut.
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama KBRI Kuala Lumpur masih menelusuri identitas lima pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditembak oleh petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
Kelima PMI ditembak oleh petugas patrol otoritas maritam Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat. Seorang tewas, satu kritis, dan tiga lainnya luka-luka.
“Kementerian P2MI terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapat perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah,” kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani kepada Beritasatu.com di Kantor Kementerian BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).
Politikus Golkar itu melanjutkan saat ini timnya sedang menelusuri identitas kelima korban serta daerah asalnya di Indonesia.
“Saat ini kementerian sedang menelusuri asal daerah dari para korban untuk dilakukan pendampingan,” ujar Christina.
Menurutnya, para korban tidak membawa identitas dan data diri saat terjadi penembakan.
“Mereka memang kebetulan tidak membawa identitas sehingga data itu tidak ada. Tetapi, kami sedang melakukan penelusuran dengan dibantu atase polisi juga untuk mengetahui asal dari mana, lalu siapa keluarganya, namanya, bekerja di mana, seperti itu,” tuturnya.
Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan atase polisi di KBRI Kuala Lumpur mendorong akses kekonsuleran untuk menjenguk para korban.
Para WNI yang terluka akibat penembakan itu sekarang masih dirawat di beberapa rumah sakit di Malaysia.
“Ada beberapa rumah sakit, ada tiga orang di rumah sakit daerah Selangor dan satu lagi juga di rumah sakit yang dekat juga dengan Tanjung Rhu, sama masih di Selangor juga,” kata Christina.
Kementerian P2MI mendesak Pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan lima WNI oleh petugas patroli APMM. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka harus dihukum secara tegas.
Kementerian P2MI akan bertemu dengan dengan Pemerintah Malaysia guna membahas kasus penembakan terhadap lima PMI tersebut, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.
/data/photo/2025/01/23/67920df25ed95.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung
Megapolitan
26 Januari 2025")
Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut, partainya setia mendukung dan mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Eddy merespons hasil
survei Litbang Kompas
terbaru yang menunjukan pemilih PAN mencatat tingkat kepuasan tertinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibanding partai lain.
“15 tahun kami setia mendukung Pak Prabowo dalam pemilu dan saat ini ketika berhasil menjadi Presiden, maka kader PAN tetap loyal, setia mendukung, dan terus berupaya mensukseskan program-program Presiden Prabowo,” kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
Eddy menyampaikan, kader-kader PAN di daerah solid dan satu suara mendukung berjalannya program pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Seperti pesan Ketum Zulhas (Zulkifli Hasan), kader PAN harus terlibat dalam memastikan program-program pro rakyat Presiden Prabowo berjalan lancar,” jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Eddy, PAN juga siap mendukung penuh dan terlibat dalam upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi, pangan, dan air.
Ketiga hal itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan asta cita Presiden Prabowo.
Di sisi legislatif, Eddy memastikan, kader PAN di daerah bakal mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun alokasi anggaran pro-rakyat yang disiapkan Presiden Prabowo.
“Anggota DPR PAN menjaga dan mengawal implementasi Makan Bergizi Gratis, penghapusan utang UMKM dan nelayan serta stimulus bantuan sosial 38 Triliun untuk rakyat tidak mampu,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Prabowo terhadap loyalitas PAN dan selalu melibatkan PAN dalam kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada rakyat,” tutup dia.
Untuk diketahui, Litbang Kompas kembali menerbitkan survei soal tingkat kepuasan pemilih partai politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam survei yang dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh Litbang Kompas pada periode 4-10 Januari 2025 ini, pemilih PAN tercatat yang paling tinggi menyatakan puas pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Angkanya mencapai 96 persen.
Diikuti oleh Partai Golkar dengan 90,4 persen, dan Partai Gerindra yang meraih 87 persen.
Sementara itu, Partai Demokrat mendapatkan 86,8 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem masing-masing 83,6 persen, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 74,3 persen.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia dalam survei ini.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Partai Golkar Ilham Arif Sirajudin mengatakan pihaknya mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada energi. Menurut Ilham, terciptanya swasembada energi memberikan dampak ke masyarakat.
“Saya kira apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, swasembada energi ini adalah sebuah program yang saya kira akan memberikan multiefek yang sangat luar biasa,” ujar Ilham dalam acara talkshow bertajuk “Swasembada Energi dan Target Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Ilham mengatakan Indonesia memiliki potensi energi yang besar. Jika diolah dengan baik, maka bisa berdampak besar baik kepada bangsa dan negara maupun efek langsung ke masyarakat. Ilham mencontohkan diskon token listrik 50% yang berdampak ke masyarakat.
“Salah satu contoh yang saya katakan program yang baru saja kemarin menyentuh dan itu kan pasti terasa benar ketika rakyat diberi diskon salah satu ya, diskon 50% (token listrik) itu kan efek yang sangat besar,” tandas Politikus Golkar dari Sumatera Selatan ini.
Ilham juga mengapresiasi kinerja Menteri ESDM yang juga Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia karena mampu merealisasikan swasembada energi.
“Kebetulan juga dibawah kendali pembantu beliau, Bapak Bahlil Lahadalia yang selaku menteri ESDM. Saya kira orang yang betul-betul paham tentang bagaimana kemudian bangsa ini bisa swasembada. Saya kira kalau kemudian pengelolaannya yang dibuat oleh Kementerian ESDM bisa memberikan efek,” katanya.
Ilham mengatakan Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Hanya saja, kata dia, belum sepenuhnya dikelola dengan baik.
“Kalau kita bicara tentang energi yang ada di Indonesia ini sebenarnya sangat luar biasa. Bangsa ini terlalu kaya sebenarnya. Cuma memang belum sempat dikelola dengan baik maksimal,” tambahnya.
Jika merujuk data International Renewable Energy Agency (IRENA), potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan dapat mencapai 3.692 gigawatt (GW), termasuk potensi dari tenaga surya, angin, air, biomassa, panas bumi, arus laut, dan lain sebagainya.
Secara lebih spesifik, Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 2.898 GW, energi angin dari lepas pantai sekitar 589 GW, serta potensi energi air atau hidropower yang mencapai 94,6 GW. Di samping itu, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia yaitu 23,4 GW.
Meskipun potensi EBT di Indonesia sangat besar, faktanya kapasitas energi terbarukan yang terpasang di Indonesia masih sangat minim, yaitu sekitar 10,5 GW atau hanya sekitar 0,3% saja dari potensi yang ada.
Sebagai contoh, realisasi kapasitas energi surya yang terpasang hanya sekitar 0,2 GW, energi angin darat sekitar 0,2 GW, dan PLTP dari energi panas bumi hanya sebesar 2,3 GW saja.
“Ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi EBT yang belum dimanfaatkan dengan baik di Indonesia. Maka kita harus swasembada energi dan diperlukan juga konsultasi energi terbarukan yang tepat dengan yang ahli,” pungkas Sirajudin
Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung penuh soal wacana pemerintah membatasi usia anak bermain media sosial.
Hal ini karena melihat banyak konten negatif yang dikonsumsi tidak sesuai dengan usia anak-anak.
“Kita mendukung hal ini, mengingat banyak hal negatif dikalangan anak-anak akan konten yang tidak sesuai dengan usia,” kata Dave kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat.
Namun, sejauh ini, pemerintah belum memiliki angka pasti berapa umur minimal anak bisa main medsos. Politikus Golkar ini mengatakan, keputusan berapa usia anak boleh bermain medsos harus dikaji melalui berbagai riset dari para ahli.
“Agar liat hasil riset-riset dari para ahli psikologi anak dalam menentukan kebijakan, dan kita bisa liat dampak jangka panjangnya seperti apa,” terangnya.
Pembatasan ini mulanya diungkap oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Ia menjelaskan akan ada peraturan pemerintah terlebih dulu terkait hal tersebut.
“Sebetulnya ini nanti, kita inginnya pelajari dulu betul-betul. Tapi pada prinsipnya gini sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dulu,” kata Meutya dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (15/1/2025).
Namun masih ada proses panjang untuk aturan tersebut. Misalnya pemerintah akan melakukan kajian soal perlindungan anak di media sosial.
Bukan hanya akan melibatkan DPR. Pemerintah akan berbicara dengan DPR terkait aturan apa yang bisa dikeluarkan agar bisa melindungi anak-anak.
Dia memastikan Presiden Prabowo Subianto punya atensi penuh soal anak-anak Indonesia. Soal ini juga dibahas dalam pertemuannya dengan Prabowo.
(dem/dem)