Xcloud.id

partai: Golkar

  • Masuk Tiga Besar Parpol Berkinerja Baik, PKB Total Dukung Pemerintahan Prabowo – Gibran

    Masuk Tiga Besar Parpol Berkinerja Baik, PKB Total Dukung Pemerintahan Prabowo – Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Litbang Kompas, menempatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) posisi ketiga sebagai partai politik yang mempunyai kinerja dan citra positif setelah Gerindra (88,3%) dan Demokrat (81,4%). Citra positif PKB mencapai 78,6% dengan tingkat kepuasan 73,1%. Posisi PKB lebih baik dari Golkar (76,5%), NasDem (76,5%), PKS (75,2%), PAN (72,6%), dan PDIP (56,3%).

    Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menilai citra dan approval rating tinggi dari PKB tidak lepas dari kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. PKB sebagai salah satu koalisi pemerintah mendapatkan apresiasi serupa.

    Karenanya, dia menegaskan, PKB siap sepenuhnya untuk menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo karena keberhasilan pemerintah akan berdampak positif bagi PKB, sebaliknya kegagalan pemerintah akan menjadi kegagalan PKB.

    “Ini menjadi modal bagi PKB untuk bisa total mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto dalam merealisasikan berbagai program prioritas seperti swasembada pangan hingga makan bergizi gratis (MBG),” kata Gus Jazil-sapaan akrab Jazilul Fawaid, Selasa (28/1/2025).

    Wakil Ketua Umum DPP PKB tersebut menambahkan, hasil survei dari Litbang Kompas akan menjadi bahan bakar bagi jajaran pengurus PKB di semua level untuk bekerja lebih keras. Jajaran PKB akan mendukung penuh pelaksanaan program prioritas Pemerintahan Prabowo seperti program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga swasembada energi.

    “Pengurus PKB di semua level juga kader PKB di legislatif dan eksekutif sesuai arahan Gus Imin akan total mendukung dan menyukseskan berbagai program Pak Prabowo karena sekali lagi keberhasilan Pak Prabowo juga menjadi keberhasilan PKB sebaliknya jika gagal juga akan menjadi kegagalan PKB,” ujarnya. [kun]

  • Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Gerindra 83 Persen, PDIP 53,1 Persen – Page 3

    Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Gerindra 83 Persen, PDIP 53,1 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait citra partai politik di parlemen dan mengenai kepuasan publik. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  memiliki citra positif paling rendah, sementara Partai Gerindra paling tinggi.

    Citra positif PDIP sebesar 56,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu 53,1 persen.

    Sementara itu, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto itu memperoleh citra positifnya mencapai 88,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 83 persen. Angka tersebut paling tinggi dibandingkan parpol lainnya.

    Kemudian citra positif Partai Demokrat berada di urutan kedua tertinggi yaitu sebesar 81,4 persen. Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,5 persen dari responden.

    Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di urutan ketiga. Kinerja partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mencapai 73,1 persen dengan citra positif sebanyak 78,6 persen.

    Urutan keempat ditempati Partai Golkar dengan citra positif 76,5 persen. Partai besutan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kinerja baik sebesar 73,4 persen.

    Partai Nasdem dinilai memiliki citra positif sebesar 76,5 persen dengan tingkat kepuasan publik mencapai 72,7 persen.

    Hampir sama seperti Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai responden dengan tingkat kepuasan sebesar 72,6 persen dengan citra positif 75,2 persen.

    Partai Amanat Nasional (PAN) menempati urutan kedua dari bawah yang dianggap kinerjanya memuaskan oleh responden yaitu sebesar 69,7 persen. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu memperoleh citra positif 72,6 persen.

    Survei Litbang Kompas digelar pada 4-10 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.000 responden yang dipilih secara acara. Margin of error kurang lebih 3,10 persen

  • Golkar Prihatin Nasib Honorer, Dorong DPRD Jember Bentuk Pansus

    Golkar Prihatin Nasib Honorer, Dorong DPRD Jember Bentuk Pansus

    Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya prihatin dengan nasib ribuan orang pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN) yang terancam tidak bekerja. Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember, Jawa Timur, segera mencari solusi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

    “Kami prihatin, karena tenaga honorer selama ini mengabdi dan menjadi tulang punggung birokrasi. Mengacu pada aspek keadilan, kami memandang perlu ada solusi, baik itu untuk disikapi pemerintah pusat maupun kearifan lokal daerah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi, Selasa (28/1/2025).

    Saat ini ada 11.680 orang pegawai honorer yang bekerja di Pemkab Jember. Ribuan orang d antaranya terancam diberhentikan karena tidak terekrut sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu pengelolaan ASN sudah harus selesai pada 31 Desember 2024, dan sesudahnya tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai honorer.

    “Ini perlu pembahasan lebih detail dan serius oleh Pemkab dan DPRD, lebih pada menjadi sandaran agar tidak terjadi pada masa mendatang. DPRD Jember bisa membentuk panitia khusus soal masalah kepegawaian ini kalau memang dirasa perlu berdasarkan kajian bersama,” kata Karimullah.

    Karimullah mengatakan pansus tersebut tidak untuk mencari kambing hitam maupun kesalahan pihak-pihak tertentu. Dia menegaskan, usulan itu berangkat dari keprihatinan dan keinginan untuk mencari solusi bersama katena ini menyangkut kesejahteraan para honorer.

    “Menurut pandangan masyarakat dan keluarga, bekerja di pemda itu adalah kebanggaan. Tidak bisa kemudian dirumahkan begitu saja. Ini menyangkut psikologi personal di keluarga dan masyarakat,” kata Karimullah.

    Karimullah menyerahkan nama pansus tersebut kepada eksekutif dan legislatif. Yang jelas, ia ingin agar pansus menelurkan rekomendasi yang bisa dijadikan masukan buat pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Tidak bisa dibiarkan orang yang sudah mengabdi karena regulasi, lantas tidak ada regulasi lanjutan,” tegasnya.

    Rekomendasi pansus juga diharapkan Karimullah bisa mendorong pemerintah pusat untuk menambah alokasi anggaran bagi pegawai honorer. “Ini kan ada tenaga yang sudah mengabdi dan dalam posisi dirumahkan. Apakah perlu ada penambahan kuota yang masuk data base, sehingga pegawai yang akan direkrut pada masa mendatang tidak melebar,” katanya.

    Rekomendasi pansus akan memperkuat semua wacana dan pemikiran bersama yang ingin menyelamatkan para tenaga honorer yang terancam dirumahkan. Ini juga akan menjadi sandaran bagi para pemimpin Jember ke depan agar tidak mudah menerbitkan kebijakan daerah soal perekrutan pegawai.

    “Kita tidak dalam rangka menghakimi siapa yang salah, tapi pada nilai kemanusiaan dan kesejahteraan,” kata Karimullah.

    DPD Golkar Jember masih belum berkomunikasi dengan fraksi di DPRD untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah tersebut. “Kami tidak dalam posisi mengatur harus ada pansus. Tapi wacana itu perlu untuk menguatkan aspirasi yang disampaikan Dewan ke pusat,” kata Karimullah. [wir]

  • Golkar Dukung Revisi UU Minerba, Perguruan Tinggi Bisa Terjun ke Bisnis Tambang – Page 3

    Golkar Dukung Revisi UU Minerba, Perguruan Tinggi Bisa Terjun ke Bisnis Tambang – Page 3

    Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menyampaikan, Perguruan Tinggi tidak memiliki pengalaman dan tidak semua mengkaji soal pertambangan secara mendalam.

    “Selama ini kan Perguruan Tinggi nggak punya pengalaman, pengalaman terkait dengan tambang kan. Jadi untuk pengelolaan tentu ini diperlukan satu kebijakan regulasi yang baik, yang komprehensif tentang tata kelolaannya,” tutur Trubus kepada Liputan6.com, Selasa (28/1/2025).

    Trubus menilai, jika aturan tersebut diberlakukan maka sangat perlu pengaturan prosedur yang jelas dan tepat sasaran. Terlebih, Perguruan Tinggi terbagi menjadi negeri dan swasta.

    “Yang negeri saja itu ada tiga jenis, pertama satuan kerja atau satker, itu Perguruan Tinggi negeri yang paling bawah (levelnya), kayak UPN itu. Nah yang kedua ada Perguruan Tinggi tipenya BLU, Badan Layanan Umum, kayak UNJ itu. Nah, kemudian yang tertinggi itu yang nomor satu itu PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, seperti UI, UGM, ITB,” jelas dia.

    Untuk Perguruan Tinggi Negeri, maka yang cukup layak mendapatkan izin tambang adalah yang berjenis PTNBH, alias tidak semua Perguruan Tinggi bisa mengelola pertambangan. Sementara untuk swasta, ada lebih banyak ragam jenis Perguruan Tinggi, yang sebenarnya tidak bisa begitu saja menggunakan tingkat akreditasi sebagai tolak ukur perizinan tambang.

    “Di penjelasannya itu memang berdasarkan akreditasi. Nah akreditasi swasta selama ini ada kategori yang dikelola yayasan, badan wakaf seperti Universitas Islam Indonesia, ada juga yang dikelola oleh perkumpulan. Akreditasinya itu ada yang paling baik itu Unggul, yang kedua ada Sangat Baik, dan Baik,” ujar dia.

    “Nah, tentu ini jadi masalah karena selama ini kan penentuan unggul tidak itu kan ya tidak lepas dari perilaku koruptif. Jadi itu banyak Perguruan Tinggi yang memperoleh Unggul yang sebenarnya itu tidak sesuai fakta. Kalau ini mengelola tambang bagaimana,” tukas Trubus.

    Menurut Trubus, sisi positif Perguruan Tinggi mengelola tambang mungkin saja membuat lembaga akademik tersebut menjadi lebih mandiri dari sisi finansial. Namun, dia melihat niat pemerintah yang ingin lepas tanggung jawab atas 20 persen dana pendidikan dari APBN.

    “Ya jadi disuruh nyari sendiri (pendanaan). Karena Indonesia itu aneh. Kita itu jumlah Perguruan Tinggi Negeri itu jumlahnya sekitar 184 kalau nggak salah. Nah, itu menyedot anggaran 20 persen, itu saja nggak membawa kemajuan. Istilahnya kompetitif dengan Perguruan Tinggi lain (termasuk dengan swasta),” ungkapnya.

     

  • Ruang Terbuka Milik Pemkab Tuban Sering Dibuat Mesum, DPRD Prihatin

    Ruang Terbuka Milik Pemkab Tuban Sering Dibuat Mesum, DPRD Prihatin

    Tuban (beritajatim.com) – Maraknya remaja yang berpacaran di tempat umum hingga melakukan adegan mesra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban turut prihatin atas kenakalan remaja-remaja saat ini.

    Seperti halnya beberapa waktu yang lalu, sempat dihebohkan area fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban Taman Hutan Kota Abipraya dan Alun-Alun yang selalu menjadi tempat mesum bagi para pemuda berpacaran.

    Menurut Komisi IV DPRD Tuban Sri Rahayu yang membidangi pendidikan merasa prihatin dengan fenomena anak remaja yang kurang santun dalam berperilaku. Namun, hal ini menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah saja.

    “Hal ini tak lepas karena adanya teknologi yang semakin canggih dan medsos yang luar biasa,” ungkap Sri Rahayu, Selasa (28/01/2026).

    Lanjut, padahal Pemerintah Daerah telah membuat taman ruang terbuka untuk masyarakat Kabupaten Tuban khususnya, supaya bebas untuk berpikir serta terbuka dan sebagai tempat edukasi juga tempat bertamasya.

    “Oleh karena itu, kami akan mendukung pemerintah untuk memperbanyak CCTV sebagai kontrol,” terang Yayuk sapanya.

    Bahkan, wanita politisi Golkar ini juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi perihal tentang pernikahan dini, potensi diri, pendidikan kesehatan dan perundungan di lingkungan sekolah. Bahkan, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan di tingkat Kecamatan untuk mengarahkan mereka kepada hal yang positif.

    “Sebagai pelopor, anak juga sebagai contoh kebaikan dalam segala hal, melalui potensi diri, kreatifitas dan inovasi,” imbuhnya.

    Sementara itu, untuk mengantisipasi kenakalan remaja, mereka harus melaporkan segala sesuatu hal yang negatif yang terdeteksi pada teman-teman mereka di sekolah maupun di luar sekolah untuk disampaikan pada sekolah, dinas terkait Dinsos P3A dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban agar dilakukan pembinaan.

    “Namun, fenomena ini adalah tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah, melainkan keluarga sebagai peran pertama, pendidik, tokoh agama, masyarakat tak terkecuali juga wartawan harus memberikan berita-berita yang mengedukasi para remaja kita saat ini,” pungkasnya. [ayu/ted]

  • Lampion Imlek Hiasi Kantor Golkar Surabaya, Komitmen pada Keberagaman

    Lampion Imlek Hiasi Kantor Golkar Surabaya, Komitmen pada Keberagaman

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam semangat merayakan Tahun Baru Imlek, DPD Partai Golkar Surabaya menghias kantor mereka di Jalan Adityawarman dengan lampion-lampion khas Imlek. Langkah ini menjadi simbol komitmen partai terhadap keberagaman dan toleransi, sekaligus memperkuat rasa kebangsaan.

    Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa keberagaman adalah pondasi bangsa Indonesia yang terus dijunjung oleh Partai Golkar.

    “Keberagaman ini disatukan oleh ideologi Pancasila yang menjadi nafas gerak Partai Golkar. Hymne Partai Golkar pun mencerminkan komitmen kami sebagai pembela setia Pancasila,” ujar Fathoni, Selasa (28/1/2025).

    Fathoni juga menyoroti berbagai kegiatan Golkar Surabaya yang mengapresiasi keberagaman, seperti peringatan Isra’ Mi’raj dengan khotmil Quran bersama anak yatim. Kini, perayaan Imlek menjadi bagian dari upaya partai untuk menjadikan kantor mereka sebagai rumah kebangsaan dan laboratorium keberagaman.

    “Kini, kami menyambut Tahun Baru Imlek dengan menghias kantor partai menggunakan lampion. Kami ingin menjadikan Golkar Surabaya sebagai rumah kebangsaan dan laboratorium keberagaman,” tambah Fathoni.

    Lebih lanjut, Fathoni menyampaikan harapan agar masyarakat Tionghoa di Surabaya dapat merasakan kegembiraan di momen Imlek. Ia juga menegaskan pentingnya persatuan yang mencerminkan wajah keberagaman bangsa Indonesia.

    “Semoga kesuksesan dan kebahagiaan senantiasa mengiringi saudara-saudara kita Tionghoa di Kota Surabaya,” tutupnya. [asg/beq]

  • Menodai Hubungan Baik Indonesia dan Malaysia

    Menodai Hubungan Baik Indonesia dan Malaysia

    loading…

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyesalkan adanya insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) atau WNI oleh aparat Malaysia. Foto/Dok DPR

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyesalkan adanya insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) atau WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025). Apalagi, insiden itu memakan satu korban jiwa.

    “Kita amat menyesalkan dengan kejadian di mana ada sejumlah WNI yang ditembak hingga mengakibatkan korban jiwa satu orang,” tegas Dave dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (28/1/2025).

    Kendati demikian, Dave meminta adanya transparansi dalam penanganan kasus tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia. Ia juga meminta Pemerintah Indonesia transparan dalam mengadvokasi kasus itu.

    “Kita minta ada keterbukaan, transparansi yang jelas dari aparat Malaysia sendiri, dan juga seluruh pemerintah Indonesia, baik itu dari Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, Bakamla ataupun Angkatan Laut, kepolisian untuk terlibat juga dalam kasus ini,” tegas Dave.

    Permintaan dilayangkan lantaran kasus penembakan lima PMI itu telah menodai hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia. “Karena ini menodai dan mencoreng hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia,” tegasnya.

    Politikus Partai Golkar ini pun mendesak Pemerintah Malaysia untuk transparan dalam penanganan dan penjelasan kasus itu. Ia mewanti-wanti agar kasus ini tak jadi preseden buruk.

    “Bila mana ada pelanggaran hukum yang di mana para aparat dari Malaysia diwajibkan untuk menggunakan kekerasan, itu harus ada keterbukaan dan kejelasan, sejauh mana situasinya, hingga sampai harus ada penembakan yang mengakibatkan satu orang WNI kita,” tegas Dave.

    “Kita harapkan persoalan ini dapat diusut hingga selesai, tidak ada yang ditutupi, dan jangan sampai menjadi preseden yang buruk menutup-nutupi kasus yang menyebabkan orang meninggal,” tandasnya.

    Diketahui, sebanyak lima pekerja migran Indonesia (PMI) ditembak aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025). Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka akibat insiden itu.

    (rca)

  • RUU BUMN Ditargetkan Selesai Akhir 2025, Kewenangan Presiden Soal Kekayaan Negara Akan Dipisah – Halaman all

    RUU BUMN Ditargetkan Selesai Akhir 2025, Kewenangan Presiden Soal Kekayaan Negara Akan Dipisah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri BUMN resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BUMN sebagai tanda dimulainya pembahasan revisi terhadap UU 19/2003 bersama DPR. 

    DPR menargetkan RUU BUMN bisa selesai dibahas dan disahkan menjadi undang-undang pada akhir 2025. 

    “Insyaallah kita selesaikan periode ini,” kata Anggota Panitia Kerja (Panja), Firnando Hadityo Ganinduto kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/1/2025).

    Lebih jauh Nando-sapaan akrabnya mengakui bahwa RUU BUMN ini telah ditetapkan sebagai salah satu program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 karena dianggap memiliki peran fundamental dalam perekonomian nasional.

    “Kita akan kerja pagi siang malam bahkan sabtu minggu ada jadwal Panja juga. Yang pasti kita akan melalui semua proses,” ucapnya.

    Menurut Anggota Komisi VI DPR itu, Panja RUU BUMN akan mengikuti semua proses perundang-undangan, termasuk mengundang keterlibatan masyarakat.

    “Ya, termasuk Meaningfull Participation. Bismillah semoga lancar semua. Karena ini untuk kepentingan bangsa,” ucap Legislator Golkar dari Dapil Jawa Tengah I.

    Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penyerahan DIM RUU BUMN menandakan dimulainya pembahasan revisi terhadap UU 19/2003 bersama DPR. 

    Pemerintah prinsipnya bersepakat dengan DPR terkait urgensi kebutuhan terhadap revisi aturan yang mengatur BUMN.  

    “Ini adalah untuk memenuhi salah satu rangkaian pembahasan atas suatu RUU sesuai ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Kamis (23/1/2025).

    Erick menjelaskan, dalam RUU BUMN terdapat tiga poin penting. Pertama, RUU BUMN menegaskan kewenangan presiden dalam pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada BUMN. 

    Kedua, dilakukan penegasan atas tugas dan kewenangan menteri BUMN dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan BUMN.

    Ketiga, dengan RUU BUMN dibentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta struktur dan tata kelolanya. 

    Dia mengatakan pengaturan baru dalam RUU BUMN diharapkan menjadi lebih adaptif dan modern dalam mengantisipasi tantangan kedepannya. 

    Serta menguatkan tata kelola perusahaan yang baik dan peningkatan efisiensi dan serta perluasan BUMN dalam mensejahterakan masyarakat secara merata. 

    Selain itu, dengan RUU BUMN diharapkan dapat menjawab tantangan dalam pengelolaan aset restrukturisasi, serta penguatan peran strategis BUMN dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan daya saing global.

  • Survei Indikator Tunjukkan Elektabilitas Partai Gerindra Capai 35,9 Persen – Halaman all

    Survei Indikator Tunjukkan Elektabilitas Partai Gerindra Capai 35,9 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Temuan terbaru dari survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, elektabilitas Partai Gerindra menempati posisi puncak dibandingkan partai-partai lainnya.

    Survei terbaru Indikator mencatat, elektabilitas Gerindra mencapai 35,9 persen, menempati posisi tertinggi.
     
    “Sentimen positif terhadap Gerindra saat ini paling besar, 35,9 persen,” kata Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih’ secara virtual, Senin (27/1/2025).

    Setelah Gerindra, kata Burhanuddin, ditempati PDIP. Namun, elektabilitasnya jauh di bawah Gerindra. 

    “Ini karena Partai Banteng sekadar mendapatkan 13,5 persen,” ucapnya.

    Menyusul kemudian Partai Golkar dengan 10,3 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 6,4 persen, lalu Demokrat 5,1 persen. 

    “Nama-nama lain berada di bawah 5 persen. Seperti NasDem 3,8 persen, PKS 3,6 persen, dan PAN 2,5 persen,” ujar Burhanuddin. 

    Sementara partai lainnya, lanjut Burhanuddin, kurang dari 2 persen. 

    “Ada juga sekitar 14,3 persen tidak bisa menunjukkan pilihannya,” ucapnya.

    Perlu diketahui, survei nasional Indikator ini dilakukan dalam periode 16-21 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. (*)

  • Bamsoet Dorong Penguatan Konsolidasi Internal & Eksternal Partai Golkar

    Bamsoet Dorong Penguatan Konsolidasi Internal & Eksternal Partai Golkar

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Partai Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan Partai Golkar sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, telah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi eksistensinya dalam kancah politik nasional.

    Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Bamsoet mengungkapkan penguatan konsolidasi baik secara internal maupun eksternal menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebab, konsolidasi dapat memfasilitasi stabilitas, kepercayaan publik, serta memperkuat posisi tawar Partai Golkar dalam perpolitikan Tanah Air.

    “Penguatan struktur organisasi di dalam partai dan membangun sinergi yang baik dengan masyarakat serta stakeholder lainnya adalah langkah-langkah krusial yang perlu diambil. Dengan konsolidasi yang kokoh, Partai Golkar tidak hanya dapat meningkatkan daya saingnya, tetapi juga dapat merebut kembali kepercayaan publik, sehingga dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mengawal perubahan politik di Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

    Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat pengurus hubungan antar lembaga DPP Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (25/1).

    Bamsoet yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan konsolidasi internal merupakan proses penyatuan visi, misi, dan kekuatan sumber daya manusia di dalam Partai Golkar.

    Adapun langkah pertama yang perlu dilakukan yakni dengan memperkuat struktur organisasi di semua tingkatan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan seluruh elemen partai bergerak dalam satu irama dan memiliki pemahaman yang sama terkait dengan tujuan dan strategi politik.

    Bamsoet menambahkan, konsolidasi eksternal juga menjadi hal penting, yakni meliputi hubungan dengan partai politik lain, organisasi masyarakat sipil, serta aktor-aktor penting lain di tatanan politik.

    Di tengah persaingan politik yang ketat, kata Bamsoet, Partai Golkar harus mampu menjalin aliansi yang strategis untuk memperluas pengaruh dan kekuatan. Pasalnya, aliansi politik yang efektif dapat menciptakan sinergi, memperkuat basis dukungan, dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pemilu.

    Sebagai informasi, turut hadir pada kegiatan ini antara lain, pengurus hubungan antar lembaga DPP Partai Golkar hadir antara lain Wasekjen Dewi Yulistiana, Sekretaris Bidang Hubungan Ormas Siti Markamah, Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal Andi Mulhanan Tombolotutu dan Departemen Bidang Hubungan Ormas Herna Dwi Kusumawati.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu