Xcloud.id

partai: Golkar

  • DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang Buntut Penembakan WNI di Malaysia  – Halaman all

    DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang Buntut Penembakan WNI di Malaysia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendesak adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang.

    Hal ini disampaikan Umbu dalam rapat Baleg mengenai revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Umbu mengecam keras insiden penembakan 5 orang warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia.

    “Jadi kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan dari pemerintahan Malaysia secara terbuka,” kata Umbu.

    Legislator daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini meminta pemerintah untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

    “Kami minta juga pemerintah indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut agar harga diri bangsa Indonesia ini betul-betul dan juga hak-hak para imigran itu terlindungi,” ujar Umbu.

    Menurut Umbu, selama 20 tahun terakhir total sekitar 75 PMI meninggal di tempat mereka bekerja.

    “Selama 20 tahun ini sudah 75 pekerja migran indonesia meninggal. Karena diduga adanya pembunuhan oleh aparat yang dalam tanpa proses peradilan di Malaysia,” tegasnya.

    Karenanya, lulusan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya ini mengusulkan pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang.

    “Saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang karena ini sudah sangat mengkhawatirkan perkembangan ini,” tutur Umbu.

    Selain itu, Umbu meminta agar perlunya aturan yang mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja. 

    Menurutnya, perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali menyebabkan pekerja migran berada dalam posisi rentan, baik terkait perlindungan hukum maupun jaminan sosial

    “Ketika kita berbicara mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya kita tidak lagi mendengar Pekerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya, yang meninggal karena tidak memiliki biaya untuk berobat, dan cerita pilu lainnya,” ungkap Umbu.

  • Nusron Pecat 8 Pegawai ATR Kasus Pagar Laut, Aparat Hukum Lakukan Penyelidikan – Page 3

    Nusron Pecat 8 Pegawai ATR Kasus Pagar Laut, Aparat Hukum Lakukan Penyelidikan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memecat terhadap delapan pegawainya. Sanksi ini diberikan terkait atau buntut pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    Menurutnya, sanksi berat pemecatan ini diberikan kepada delapan orang itu karena apa yang dilakukan mereka masih dalam produk tata usaha negara yaitu penerbitan sertifikat.

    “Karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, katun, keputusan tata usaha negara maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya,” kata Nusron kepada wartawan usai rapat bersama dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Meski begitu, perkara ini bisa saja masuk ke dalam ranah pidana. Jika memang ditemukan atau menyajikan dokumen palsu dalam penerbitan sertifikat.

    “Kecuali kalau disitu ada unsur-unsur mens rea misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar,” tegasnya.

    “Misal dokumen palsu atau dokumen apa, itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana di ranah pidana adalah kemalsuan dokumen,” sambungnya.

    Jika memang masuk ke dalam ranah pidana, atau adanya dugaan suap, kader Partai Golongan Karya (Golkar) ini memastikan, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sudah siap bekerja.

    “Sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian,” ucapnya.

    “Itu kewenangan APH bisa di polisi, bisa di Kejaksaan dan mereka APH ini sudah on going jalan, sudah berjalan untuk proses sampai ke sana,” pungkasnya.

     

     

  • RDP Bersama ATR/BPN, DPR Minta Pidanakan Aktor Intelektual Pagar Laut

    RDP Bersama ATR/BPN, DPR Minta Pidanakan Aktor Intelektual Pagar Laut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).

    Dalam rapat ini, Komisi II mengevaluasi kinerja kementerian selama 2024, membahas program kerja 2025, serta menyoroti capaian 100 hari kerja kementerian tersebut.

    Salah satu isu yang menjadi sorotan utama dalam rapat ini adalah kasus pemagaran laut yang belakangan ramai diperbincangkan.

    Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, menegaskan bahwa fenomena pemagaran laut bukan sekadar persoalan akses publik, tetapi juga terkait mafia tanah yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

    “Kita harus menangkap pesan kuat dari Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberantas pungli dan mafia tanah. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kasus seperti ini. Kementerian ATR/BPN harus bertindak cepat, tegas, dan tanpa kompromi,”katanya.

    Lebih lanjut, Taufan Pawe meminta Kementerian ATR/BPN untuk tidak ragu dalam menindak aktor intelektual di balik kasus pemagaran laut. Menurutnya, ini adalah momentum untuk menegakkan keadilan dan memastikan kebijakan agraria berjalan sesuai mandat reformasi agraria yang ditekankan Presiden Prabowo.

    “Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita punya dukungan penuh dari Presiden, artinya tidak ada alasan untuk ragu. Kejar dalang di balik kasus ini, bongkar seluruh jaringannya. Ini bukan sekadar aturan yang dilanggar, tetapi hak masyarakat yang dirampas,”tegas Mantan Wali Kota Parepare dua Periode ini.

  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Bantah Kelangkaan LPG 3 Kilogram di Jakarta

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Bantah Kelangkaan LPG 3 Kilogram di Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kelangkaan gas elpiji atau LPG 3 kilogram yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan pembatasan pembelian LPG oleh konsumen.

    “Langka sih enggak. Saya pastikan enggak ada (kelangkaan). Namun, memang setiap (pembelian gas LPG) rumah tangga dibatasi,” ujar Bahlil setelah menghadiri Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (30/2/2025).

    Ketua Umum Partai Golkar itu memberi contoh, yakni satu rumah tangga membutuhkan 10 tabung LPG 3 kilogram per bulan. Namun, konsumen memborong sebanyak 30-40 tabung LPG 3 kilogram per bulan, maka perlu adanya pembatasan pembelian agar tidak terjadi kelangkaan.

    Bahkan, Bahlil mengira ada maksud lain yang dilakukan konsumen ketika memborong LPG 3 kg secara tidak wajar.

    “Kalau beli banyak itu ada maksud lain. Nah ini yang kita tata supaya LPG ini betul-betul tepat sasaran,” tambahnya.

    Bahlil meminta agar pembelian LPG 3 kilogram untuk konsumen yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Dia menyebut, anggaran LPG 3 kg tersebut sejatinya telah mencapai lebih dari Rp 80 triliun.

  • DPRD Surabaya Sesalkan Pembongkaran Sepihak di Tambak Medokan Ayu

    DPRD Surabaya Sesalkan Pembongkaran Sepihak di Tambak Medokan Ayu

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus sengketa lahan yang terjadi di kawasan Tambak Medokan Ayu, Surabaya, mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Menurutnya, pembongkaran sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa lahan sangat disayangkan karena bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.

    Fathoni langsung mendatangi lokasi sengketa pada Rabu (29/1/2025) untuk mendekati kedua pihak yang terlibat, yakni Uswatun Khasanah dan Permadi. “Ya, InsyaAllah ada jalan keluar yang baik. Warga Surabaya ini kan selalu menyelesaikan masalah dengan duduk bersama dan musyawarah,” ujar Fathoni.

    Selain itu, Toni juga menyebut masalah kewenangan dalam penegakan aturan. Dia menegaskan bahwa hanya Satpol PP Kota Surabaya yang memiliki kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali).

    “Secara aturan tidak dibenarkan seorang warga atau individu melakukan kewenangan untuk menjalankan sanksi dari sebuah aturan. Kewenangan penegakan Perda dan Perwali merupakan kewenangan absolut Satpol PP Kota Surabaya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Toni menyoroti proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, izin tersebut seharusnya ditunda jika masih ada sengketa di atas lahan yang bersangkutan.

    “Kami akan meminta klarifikasi ke Pemkot Surabaya, utamanya Cipta Karya, untuk mengkaji kembali IMB yang diterbitkan karena ada dugaan kesalahan prosedur penerbitan,” tegas Toni, yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Mengenai penyelesaian sengketa, Toni memberikan tenggat waktu dua minggu agar kedua belah pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi secara musyawarah.

    “Kami memberikan waktu dua minggu bagi warga yang bersengketa untuk duduk bersama dan menyelesaikan konflik ini secara musyawarah,” ujarnya.

    Toni juga mengkritik keras tindakan Permadi yang melakukan pembongkaran rumah Uswatun Khasanah tanpa prosedur yang sah. “Tindakan seperti ini tidak dibenarkan. Ibarat pepatah ini adalah Homo Homini Lupus. Artinya, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya,” pungkas Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.

    Sementara itu, kasus ini menjadi perhatian publik setelah sebuah video viral di media sosial menunjukkan Uswatun Khasanah yang rumahnya dibongkar secara sepihak.

    Dalam video tersebut, Uswatun dengan wajah memelas mengadu kepada Presiden Prabowo dan meminta keadilan atas perlakuan yang ia terima, mengingat pembongkaran rumahnya dilakukan oleh individu dan bukan atas keputusan pengadilan.[asg/kun]

  • Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    GELORA.CO -Tingkat kepuasan terhadap kinerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan angka yang fantastis.

    Teddy menempati urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen berada di bawah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. 

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa hasil survei tersebut didapatkan dari responden yang mengaku mengenal lima menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

    “Yang tingkat kepuasannya di atas 90 persen berada di peringkat kedua, yakni Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Lagi-lagi populer di kalangan pendukung Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu,” kata Burhanuddin dikutip redaksi dalam akun YouTube Indikator Politik Indonesia, Rabu, 29 Januari 2025.

    Burhanuddin hanya menampilkan lima pembantu presiden dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Di peringkat tiga ada nama Menkeu Sri Mulyani dengan tingkat kepuasan sebesar 89,7 persen.

    Kemudian di peringkat empat dan lima ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan tingkat kepuasan sebesar 89,3 persen dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti dengan tingkat kepuasan sebesar 88,1 persen.

    “Sementara yang lainnya berada di bawah 80 persen, sehingga tidak ditampilkan di diagram ini,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih sangatlah mendasar, yakni perlunya faktor populer di kalangan masyarakat.

    Lanjut dia, publik akan sulit memberikan evaluasi jika menteri tidak dikenal. Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi catatan bagi para menteri.

    “Bagaimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal publik, jadi ini kira-kira PR buat para menteri. Yang paling mendasar, menterinya dikenal atau tidak. Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?” tandasnya.

    Fenomena Mayor Teddy cukup mengagetkan dalam tingkat kepuasan publik. Jebolan Akmil 2011 ini mampu mengungguli para Menteri Prabowo yang merupakan ketua umum partai politik (parpol). 

    Di antaranya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Menko Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadali.

    Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mereka bahkan tidak tembus di angka 80 persen.

  • Deklarasi Dukungan untuk Bahlil Lahadalia, Tokoh Indonesia Timur Siap Kawal – Halaman all

    Deklarasi Dukungan untuk Bahlil Lahadalia, Tokoh Indonesia Timur Siap Kawal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Gerakan Pemuda Indonesia Timur (GP-Intim), Bernard D. Namang, mengumumkan bahwa pada 10 Februari 2025, GP-Intim akan mendeklarasikan dukungan bagi Bahlil Lahadalia sebagai Calon Wakil Presiden RI 2029.

    “Acara deklarasi ini akan dihadiri oleh 1.000 perantau asal Indonesia Timur yang berada di Jabodetabek,” ujar Ketua Umum Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Kegiatan yang akan berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, ini juga rencananya akan dihadiri oleh berbagai tokoh asal Indonesia Timur yang bermukim di Jabodetabek.

    “Kami perlu mendeklarasikan ini sejak dini agar semua pihak dapat lebih siap dalam mengawal gerakan ini,” kata Wakil Ketua MPI DPP KNPI tersebut.

    Bernard juga menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada 2029 seharusnya diikuti dengan terpilihnya seorang wakil presiden dari Indonesia Timur.

    “Pilihan kami kepada Bung Bahlil bukan tanpa dasar. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebuah partai besar dengan jaringan yang kuat di seluruh Indonesia. Dengan modal tersebut, peluang beliau untuk menjadi Wapres pada 2029 sangat besar,” tegasnya.

    Ketika ditanya mengapa hanya mengusung sebagai wakil presiden, Bernard menyatakan bahwa pihaknya memperkirakan Prabowo Subianto masih akan maju sebagai calon presiden pada 2029.

    “Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada putra Papua yang menjadi wakil presiden. Habibie dan Jusuf Kalla berasal dari Sulawesi Selatan, sementara Hamzah Haz dari Kalimantan. Oleh karena itu, pada 2029, sudah saatnya Wapres berasal dari Papua,” pungkas Bernard. 

  • Golkar: Angka Kepuasan Publik Tinggi untuk 100 Hari Prabowo-Gibran Sangat Wajar

    Golkar: Angka Kepuasan Publik Tinggi untuk 100 Hari Prabowo-Gibran Sangat Wajar

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menilai angka kepuasan publik tinggi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hal yang wajar.

    Menurut dia, pencapaian tersebut mencerminkan keberpihakan nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap masyarakat, terutama kalangan kecil.

    “Kalau kita melihat, Pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ini menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil melalui program-program konkret yang mereka jalankan,” ujar Tandra kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Salah satu program yang diapresiasi Tandra adalah program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Mantan ketua umum himpunan kurator dan pengurus Indonesia (HKPI) ini menilai, program tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat dan unggul.

    “Program makan bergizi gratis ini sangat penting karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Dengan memberikan gizi yang cukup, pemerintah menyelamatkan masa depan generasi muda kita,” tutur dia.

    Selain itu, Tandra juga menyoroti langkah strategis pemerintah di sektor energi. Dia memuji kebijakan terkait peningkatan lifting minyak hingga menargetkan produksi mencapai 900.000 barel per hari (bph).

    “Ini jelas upaya konkret untuk memotong impor BBM. Dengan begitu, devisa negara dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor lain yang lebih produktif,” ujar Soedeson Tandra.

    Menurutnya, target tersebut realistis dicapai di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai menunjukkan komitmen kuat terhadap target tersebut.

    Dalam bidang penegakan hukum, Tandra juga menyoroti langkah pemerintah yang dianggap sudah berada di jalur yang benar. Dia berharap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu di segala sektor.

    “Penegakan hukum yang adil dan tegas akan menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Kami dari Partai Golkar, terutama melalui Komisi III, akan terus mendukung agenda penegakan hukum ini,” pungkas Tandra.

    Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat cukup tinggi. Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 80,9%responden merasa puas, sementara survei Indikator Politik Indonesia mencatat angka kepuasan masyarakat di angka 79,3%.

    Tandra menegaskan, Partai Golkar akan terus mengawal dan mendukung setiap kebijakan Prabowo-Gibran yang berpihak kepada rakyat. 

  • ATA: PAN Sulsel Butuh Regenerasi Kepemimpinan

    ATA: PAN Sulsel Butuh Regenerasi Kepemimpinan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wacana suksesi pergantian pucuk pimpinan Partai di Sulawesi Selatan tidak hanya dialami partai Golkar, namun juga terjadi di Partai Amanat Nasional.

    Kepemimpinan empat periode Ashabul Kahfi selaku ketua DPW PAN SulSel, dinilai sudah cukup dan perlu adanya regenerasi kepemimpinan.

    Menurut pemerhati politik yang juga konsultan politik dari lembaga Mitra Demokrasi Indonesia, jika kepemimpinan itu butuh penyegaran “regenerasi”.

    Andi Taufiq Aris memaparkan, besarnya pencapaian partai itu ditentukan siapa yang menahkodainya.

    “Jika ketua partai visioner dan enerjik, maka partai yang dipimpinnya dipastikan besar.” lanjut Ata.

    Ditanya siapa figur yang layak membesarkan Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, Ata menyebut nama Bupati Gowa terpilih Hj. Sitti Husniah Talenrang.

    Alasannya karena Husniah Talenrang adalah Bupati Gowa terpilih. Selain itu beliau kader potensial yang punya andil besar mendongkrak jumlah kursi di DPRD Gowa selama kepemimpinannya (Ketua DPD PAN Gowa).

    Husniah Talenrang juga peraih suara terbanyak saat maju caleg. Baik saat caleg DPRD Gowa 2018 silam, maupun caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2024.

    Berdasarkan informasi, Muswil VI PAN SulSel bakal digelar antara bulan Maret dan April 2025.

    Hingga saat ini belum ada figur yang menyatakan diri bakal maju pada suksesi kepemimpinan PAN SulSel.

    Namun beberapa kader potensial partai berlambang matahari terbit ini, dianggap layak melanjutkan estafet kepemimpinan Ashabul Kahfi.

    Selain nama ketua Perempuan Amanat Nasional (Puan SulSel) Hj. Sitti Husniah Talenrang, nama Bupati Maros terpilih Chaidir Syam juga punya potensi maju bertarung di Muswil VI DPW PAN Sulawesi Selatan.

  • Citra Positif PDIP Paling Rendah, Gerindra Tertinggi

    Citra Positif PDIP Paling Rendah, Gerindra Tertinggi

    GELORA.CO – Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait citra partai politik di parlemen. Hasilnya, PDI Perjuangan memiliki citra positif paling rendah, berkebalikan dari Partai Gerindra.

    Dikutip dari hasil survei Litbang Kompas pada Selasa (28/1/2025), citra positif PDIP hanya sebesar 56,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu  hanya 53,1 persen.

    Berbanding terbalik dengan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu memperoleh citra positifnya mencapai 88,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 83 persen.

    Kemudia citra positif Partai Demokrat berada diurutan kedua tertinggi yaitu sebesar 81,4 persen. Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,5 persen dari responden.

    Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diurutan ketiga. Kinerja partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mencapai 73,1 persen dengan citra positif sebanyak 78,6 persen.

    Urutan keempat ditempati Partai Golkar dengan citra positif 76,5 persen. Partai besutan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kinerja baik sebesar 73,4 persen.

    Partai NasDem dinilai memiliki citra positif sebesar 76,5 persen dengan tingkat kepuasan publik mencapai 72,7 persen.

    Hampir sama seperti NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai responden dengan tingkat kepuasan sebesar 72,6 persen dengan citra positif 75,2 persen.

    Partai Amanat Nasional menempati urutan kedua dari bawah yang dianggap kinerjanya memuaskan oleh responden yaitu sebesar 69,7 persen. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu memperoleh citra positif hanya 72,6 persen.

    Survei Litbang Kompas digelar pada 4-10 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.000 responden yang dipilih secara acara. Margin of error kurang lebih 3,10 persen.