partai: Golkar

  • Bantah Elpiji 3 Kilogram Langka, Bahlil: Lagi Ditata Agar Tak Ada Oknum yang Menaikkan Harga – Halaman all

    Bantah Elpiji 3 Kilogram Langka, Bahlil: Lagi Ditata Agar Tak Ada Oknum yang Menaikkan Harga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membantah kabar elpiji 3 kilogram (Kg) mengalami kelangkaan.

    “Oh gini, kalau dibilang elpiji langka, enggak,” kata Bahlil pada sela-sela acara orientasi dan outbond pengurus DPP Partai Golkar di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (1/2/2025). 

    Menurut Bahlil, saat ini pemerintah sedang menata pengelolaannya agar tidak ada oknum yang menaikkan harga.

    “Elpiji itu tetap semua ada, tetapi sekarang lagi ditata kelolanya diatur, agar tidak boleh ada oknum yang menaikan harga elpiji 3 Kg,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan stok elpiji aman untuk menyambut bulan Ramadan.

    Selain itu, Bahlil memastikan bahwa tidak ada pengurangan kuota subsidi elpiji.

    “Enggak ada. Enggak ada pengurangan subsidi. Subsidi elpiji tetap Rp 87 triliun, enggak ada yang dikurangi sedikit pun ya,” tegasnya.

    Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyebut bahwa tidak ada kenaikan harga elpiji 3 kilogram di seluruh Pangkalan resmi Pertamina.

    Menurutnya, harga elpiji 3 kilogram yang dijual di pangkalan resmi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan masing-masing Pemerintah Daerah.

    “Saat ini tidak ada kenaikan harga LPG 3 Kg. Kami pastikan harga LPG 3 Kg di Pangkalan resmi mengikuti HET yang ditetapkan setiap Pemda. Jika ada harga LPG 3 kg yang mahal, kemungkinan karena masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer,” kata Heppy dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

  • Ikut "Outbond" Golkar Sampai Selesai, Bahlil: Pemimpin Jangan Cuma Suruh-suruh Pasukan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Februari 2025

    Ikut "Outbond" Golkar Sampai Selesai, Bahlil: Pemimpin Jangan Cuma Suruh-suruh Pasukan Nasional 1 Februari 2025

    Ikut “Outbond” Golkar Sampai Selesai, Bahlil: Pemimpin Jangan Cuma Suruh-suruh Pasukan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    mengatakan dirinya senang karena semua pengurus DPP Golkar berkumpul untuk mengikuti orientasi dan
    outbond
    di Bogor, Jawa Barat.
    Bahlil mengatakan, kegiatan ini penting untuk mensolidkan kepengurusan yang baru.
    “Di sinilah kita menyatukan pikiran, menyatukan pendapat, dan berdiskusi dalam rangka bagaimana membawa partai ini ke depan lebih baik,” ujar Bahlil, saat ditemui di Bogor, Sabtu (1/2/2025).
    Bahlil mengatakan, dirinya pun akan ikut kegiatan
    outbond
    di
    outdoor
    pada Minggu (2/2/2025) besok sampai selesai.
    Menurutnya, seorang pemimpin tidak boleh hanya menyuruh-nyuruh pasukannya saja.
    Dia mengaku terinspirasi oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    yang mengajak seluruh menterinya retreat di Akmil, Magelang, beberapa bulan silam.
    “Ya kalau jadi pemimpin itu jangan hanya suruh pasukannya yang melakukan, komandannya enggak ikut, enggak boleh. Saya terilhami dengan apa yang dilakukan di Magelang oleh Bapak Presiden Prabowo dalam melakukan retret bagi semua anggota kabinet. Dan ini juga yang saya pakai di Golkar untuk kita
    outbond
    ,” ujar dia.
    Bahlil menekankan Golkar mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Menurut dia, kader Golkar harus bisa
    survive
    dalam mengimplementasikan program prioritas Prabowo.
    “Solid. Harus solid. Enggak ada partai yang kuat tanpa solid. Dan partai yang kuat salah satu syaratnya itu adalah harus solid. Solid itulah kata kunci untuk mencapai kesuksesan,” imbuh Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Gelar Orientasi-Outbond Pengurus DPP, Terinspirasi Retreat Prabowo

    Golkar Gelar Orientasi-Outbond Pengurus DPP, Terinspirasi Retreat Prabowo

    Jakarta

    Partai Golkar menggelar kegiatan orientasi dan outbond Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan memberikan pengarahan dalam acara tersebut.

    Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menerangkan kegiatan orientasi ini turut mengundang senior-senior partai. Sarmuji mengatakan para senior akan memberikan materi terkait wawasan ideologi partai.

    “Ya acara ini orientasi dan outbond ya. Orientasi itu kita akan mendengarkan beberapa masukan, baik dari senior yang sudah lama di Golkar supaya kita bisa tidak terlepas jejak politik partai Golkar sejak dulu. Karena itu ada Pak Freddy Latumahina, Pak Idrus Marham, nanti memberikan materi sebagai narasumber terutama tentang wawasan ideologi Partai Golkar,” kata Sarmuji di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

    Sarmuji menyebut panitia turut mengundang Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sebagai salah satu narasumber. Dia mengatakan Hasan Nasbi diminta untuk memberi materi terkait prospek politik 2025-2029.

    “Hasan Nasbi kita minta untuk memberi materi tentang prospek politik 2025-2029, terutama kaitannya dengan pencapaian Asta Cita Pak Prabowo-Gibran. Pak Hasan Nasbi adalah orang yang sehari-hari menggawangi komunikasi politik presiden. Tentu beliau cukup tahu banyak detail bagaimana Asta Cita bisa dicapai dan bagaimana Partai Golkar bisa mendukung pencapaian Asta Cita tersebut,” terang Sarmuji.

    Sarmuji menerangkan kegiatan ini terinspirasi dari Retreat yang diadakan Presiden Prabowo Subianto untuk Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu. Kegiatan outbound ini diyakini dapat meningkatkan soliditas pengurus baru selama lima tahun ke depan.

    “Outbound ini semacam Retreat yang sempat di Magelang, kita akan berusaha melalui pelatihan-pelatihan, permainan-permainan untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun soliditas di antara para pengurus. Ini sangat penting karena ini adalah pengurus baru, mengawali langkah kepengurusan dalam waktu lima tahun ke depan,” ungkap Sarmuji.

    (eva/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perampokan Geng Rusia di Bali Bikin Heboh, Anggota DPR Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

    Perampokan Geng Rusia di Bali Bikin Heboh, Anggota DPR Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana dari Fraksi Partai Golkar menyoroti kasus perampokan brutal terhadap warga Ukraina Igor Iermakov oleh geng Rusia di Bali. Aksi kriminal itu merusak Indonesia sebagai negara yang aman dan ramah bagi wisatawan asing.

    Iham menegaskan, kejadian itu harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia, sekaligus melindungi sektor pariwisata yang menjadi andalan ekonomi nasional.

    “Kejadian ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dianggap sepele. Selain merugikan korban, kasus ini juga berpotensi merusak citra Indonesia sebagai negara yang aman dan ramah bagi wisatawan asing,” kata Ilham dalam pers rilisnya, Kamis 31 Januari 2025.

    Penegak hukum diminta tegas dan transparan

    lham mendesak aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara serius dan transparan. Menurutnya, pelaku harus dihukum seberat-beratnya sebagai bentuk perlindungan terhadap warga asing yang berkunjung atau berinvestasi di Indonesia.

    “Kita tidak boleh kompromi dengan tindak kriminal seperti ini. Proses hukum harus berjalan cepat dan adil. Selain itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan imigrasi dan keamanan di daerah pariwisata,” ujarnya.

    Sebagai destinasi wisata dunia, Bali memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Ilham mengingatkan, kejadian ini berpotensi merusak citra Bali di mata internasional dan mengancam kunjungan wisatawan asing.

    “Sektor pariwisata adalah tulang punggung ekonomi Bali. Jika citra keamanannya terganggu, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian lokal dan nasional. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah pemulihan citra, seperti meningkatkan keamanan dan meluncurkan kampanye promosi yang menekankan keamanan dan kenyamanan,” tutur Ilham.

    Perlindungan bagi warga asing

    Ilham juga menekankan pentingnya perlindungan bagi warga asing, termasuk investor yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan kedutaan besar negara-negara sahabat, termasuk Ukraina dan Rusia, dalam meningkatkan pengawasan dan keamanan.

    “Kepercayaan investor asing harus dijaga. Mereka memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Jika keamanan tidak terjamin, bisa berdampak pada penurunan minat investasi,” ucapnya.

    Ilham menyarankan agar ada kolaborasi antar-lembaga, termasuk kepolisian, imigrasi, dan pemerintah daerah, untuk menciptakan sistem keamanan yang terintegrasi. Selain itu, ia mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan hukum, psikologis, dan medis kepada korban.

    “Korban dan sopirnya mengalami trauma fisik dan psikologis. Negara harus hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada mereka,” kata Ilham.

    Ilham berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Ia menegaskan komitmennya sebagai anggota DPR untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem keamanan dan penegakan hukum.

    “Kita harus bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan bagi semua warga, baik lokal maupun asing. Ini demi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Ilham.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Buntut Penembakan WNI di Malaysia, DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang

    Buntut Penembakan WNI di Malaysia, DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang. Desakan ini muncul menyusul maraknya praktik perdagangan orang yang menjerat pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, termasuk kasus terbaru penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    “Saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang karena situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ujar Umbu kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

    Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mencatat sekitar 6 juta PMI ilegal bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Akibatnya, 60-65 persen korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berasal dari kelompok ini.

    Antara tahun 2020-2024, sebanyak 110.641 PMI ilegal telah dideportasi dari berbagai negara. Dari jumlah tersebut, 2.597 PMI ilegal dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia, atau rata-rata 2-3 orang meninggal per hari akibat kondisi kerja yang buruk dan minimnya perlindungan hukum.

    Umbu menegaskan angka-angka ini menunjukkan PMI ilegal berada dalam situasi yang sangat rentan. Kasus penembakan lima PMI di Malaysia harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan memastikan mereka bekerja secara legal.

    Menurut Umbu, Satgas Pemberantasan Mafia Perdagangan Orang yang ia usulkan tidak hanya bertugas melindungi PMI, tetapi juga menindak tegas pihak-pihak yang merekrut PMI ilegal, termasuk perusahaan yang terlibat dalam praktik perdagangan orang.

    Lebih lanjut, ia mendorong adanya aturan yang lebih ketat dan mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja. Ia menilai perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali membuat pekerja migran berada dalam posisi rentan, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan jaminan sosial.

    “Ketika kita berbicara mengenai tenaga kerja Indonesia yang menyumbang devisa besar bagi negara, seharusnya kita tidak lagi mendengar kisah pilu PMI yang tidak dibayar gajinya, meninggal karena tidak bisa berobat, atau menjadi korban eksploitasi,” tegasnya.

    Selain mendesak pembentukan Satgas, Umbu juga mengecam penembakan lima PMI oleh APMM di Malaysia. Ia meminta pemerintah Indonesia dan Malaysia mengusut kasus tersebut secara terbuka dan transparan.

    “Kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan resmi dari pemerintah Malaysia. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti kasus ini demi menjaga harga diri bangsa serta hak-hak pekerja migran Indonesia,” tegasnya.

  • Banjir Karangan Bunga Jelang Pemberian Gelar Kehormatan Betawi Pram-Rano

    Banjir Karangan Bunga Jelang Pemberian Gelar Kehormatan Betawi Pram-Rano

    GELORA.CO -Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih 2024, Pramono Anung-Rano Karno akan mendapat gelar kehormatan dari Majelis Kaum Betawi.

    Gelar tersebut akan diberikan di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Februari 2025. Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, sejumlah masyarakat telah berkumpul di depan aula pesantren.

    Beberapa pemuda dan bapak-bapak, tampak mengenakan pakaian khas adat betawi, yaitu baju koko dilengkapi peci hitam dan mengalungkan kain sarung di leher.

    Sebagian lainnya mengenakan beskap hitam lengkap dengan peci dan berkain sarung. Selain itu, juga tampak santriwan mengenakan pakaian serba hitam dengan bawahan sarung serta mengenakan peci hitam.

    Sementara dari kalangan ibu-ibu menggunakan pakaian khas betawi, yaitu kebaya tunik dan kain lengkap dengan kerudung.

    Menariknya, terdapat puluhan karangan bunga yang berjejer di halaman parkir depan Aula Pondok Pesantren Al Hamid Putra. Yang paling mentereng, terdapat karangan bunga dari Menteri Investasi Rosan Roeslani.

    Selain itu, juga terdapat karangan bunga dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Fahira Idris; Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jakarta, Judistira Hermawan; hingga Fraksi PAN DKI Jakarta.

    Sejumlah tokoh betawi juga mengirimkan karangan bunga seperti Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung; Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Heikal Safar; Sekretaris Jenderal Dewan Adat Bamus Betawi, Yudi M Syukur; hingga Ketua Paguyuban Bhayangkara Betawi, Kompol Awaludin Kanur.

  • Kenapa Gas LPG 3 Kg Langka, Penjual: Stok yang Diberikan Terbatas

    Kenapa Gas LPG 3 Kg Langka, Penjual: Stok yang Diberikan Terbatas

    Jakarta, Beritasatu.com – Penjual gas LPG 3 kilogram mengaku banyak masyarakat dari kalangan ekonomi ke atas atau orang kaya yang membeli gas melon bersubsidi tersebut.

    Pemilik pangkalan gas LPG 3 kilogram Merry (56) mengatakan, gas melon subsidi 3 kilogram seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun, dalam praktiknya, ternyata banyak dibeli oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.

    “Saya enggak bisa nahan, karena ada tetangga yang kaya juga beli yang 3 kilogram. Kalau enggak dikasih bagaimana? Kalau dikasih yang orang-orang kecil enggak kebagian,” kata Merry kepada Beritasatu.com, Jumat, (31/1/2025).

    Sebelumnya, Merry mengaku gas LPG 3 kilogram langka dalam sepekan terakhir. Gas subsidi itu mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah, termasuk di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Merry menambahkan, kelangkaan ini karena stok yang diberikan agen terbatas, kemudian diperparah oleh masa libur panjang Isra Mikraj dan Imlek, yang menghambat proses pendistribusian gas ke pangkalan-pangkalan

    “Kelangkaannya seminggu lebih karena ada tanggal merah atau Imlek kemarin,” kata Merry.

    Karena stok gas LPG 3 kilogram yang langka, Ia pun terpaksa menjual elpiji 3 kilogram lebih mahal dengan harga Rp 17.000 per tabung, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya, yakni Rp 16.000 per tabung.

    Meski demikian, Merry bilang masih banyak pembeli yang setiap hari datang ke pangkalannya untuk membeli, walaupun berakhir kecewa karena barang yang mereka inginkan langka.

    Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kelangkaan gas elpiji atau LPG 3 kilogram yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan pembatasan pembelian LPG oleh konsumen.

    “Langka sih enggak. Saya pastikan enggak ada (kelangkaan). Namun, memang setiap (pembelian gas LPG) rumah tangga dibatasi,” ujar Bahlil setelah menghadiri Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (30/2/2025).

    Ketua Umum Partai Golkar itu memberi contoh, yakni satu rumah tangga membutuhkan 10 tabung LPG 3 kilogram per bulan.

    Namun, konsumen memborong sebanyak 30-40 tabung gas LPG 3 kilogram per bulan, maka perlu adanya pembatasan pembelian agar tidak terjadi kelangkaan.

  • Gas LPG 3 Kilogram Langka di Jakarta, Harga Jual di Pangkalan Melebihi HET

    Gas LPG 3 Kilogram Langka di Jakarta, Harga Jual di Pangkalan Melebihi HET

    Jakarta, Beritasatu.com  – Dalam sepekan terakhir, gas elpiji atau LPG 3 kilogram mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah, termasuk di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com di salah satu pangkalan elpiji 3 kilogram, stok gas melon subsidi itu sudah langka sejak seminggu terakhir.

    Pemilik pangkalan gas LPG 3 kilogram Merry (56) mengatakan, kelangkaan ini karena stok yang diberikan agen terbatas, kemudian diperparah oleh masa libur panjang Isra Mikraj dan Imlek, yang menghambat proses pendistribusian gas ke pangkalan-pangkalan

    “Kelangkaannya seminggu lebih karena ada tanggal merah atau Imlek kemarin,” kata Merry kepada Beritasatu.com, Jumat, (31/1/2025).

    Merry menjelaskan, setiap minggu seharusnya sebanyak 1.500 tabung gas elpiji disuplai ke dari agen ke pangkalan miliknya. Namun, sepekan terakhir hanya 600-700 tabung saja yang disuplai, sehingga tak cukup memenuhi kebutuhan pelanggan.

    Karena stok gas LPG 3 kilogram yang langka, Ia pun terpaksa menjual elpiji 3 kilogram lebih mahal dengan harga Rp 17.000 per tabung, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya, yakni Rp 16.000 per tabung.

    Meski demikian, Merry bilang masih banyak pembeli yang setiap hari datang ke pangkalannya untuk membeli, walapun berakhir kecewa karena barang yang mereka inginkan langka.

    Pasalnya, yang membeli di pangkalannya bukan hanya dari Jakarta Selatan saja, melainkan dari Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

    Merry menambahkan, dalam praktiknya gas melon subsidi 3 kilogram yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ternyata banyak dibeli oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.

    “Saya enggak bisa nahan, karena ada tetangga yang kaya juga beli yang 3 kilogram. Kalau enggak dikasih bagaimana? Kalau dikasih yang orang-orang kecil enggak kebagian,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kelangkaan gas elpiji atau LPG 3 kilogram yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan pembatasan pembelian LPG oleh konsumen.

    “Langka sih enggak. Saya pastikan enggak ada (kelangkaan). Namun, memang setiap (pembelian gas LPG) rumah tangga dibatasi,” ujar Bahlil setelah menghadiri Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (30/2/2025).

    Ketua Umum Partai Golkar itu memberi contoh, yakni satu rumah tangga membutuhkan 10 tabung LPG 3 kilogram per bulan.

    Namun, konsumen memborong sebanyak 30-40 tabung LPG 3 kilogram per bulan, maka perlu adanya pembatasan pembelian agar tidak terjadi kelangkaan.

    Bahkan, Bahlil mengira ada maksud lain yang dilakukan konsumen ketika memborong LPG 3 kg secara tidak wajar.

    “Kalau beli banyak itu ada maksud lain. Nah ini yang kita tata supaya LPG ini betul-betul tepat sasaran,” tambahnya.

    Bahlil meminta agar pembelian gas LPG 3 kilogram untuk konsumen yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Dia menyebut, anggaran LPG 3 kg tersebut sejatinya telah mencapai lebih dari Rp 80 triliun.

  • Jokowi Tak Ingin Dilupakan, Pengamat Ungkit Putra Mahkota Hingga Beda Dengan SBY dan Megawati

    Jokowi Tak Ingin Dilupakan, Pengamat Ungkit Putra Mahkota Hingga Beda Dengan SBY dan Megawati

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mau dilupakan dan terus menunjukkan eksistensi dirinya.

    Hal itu ditunjukkan dengan aktifnya Mantan Gubernur Jakarta merespon berbagai isu publik. 

    Adi mencontohkan Jokowi aktif merespon kemungkinkan putranya Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar.

    Kemudian, Jokowi juga ikut bicara mengenai pagar laut di Kabupaten Tangerang.

    “Bahkan persoalan bola sekalipun persoalan Sin Tae-yong dipecat oleh PSSI sekalipun, Jokowi juga ikut merespon,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Jumat (31/1/2025).

    Menurut Adi, sejumlah hal tersebut memperlihatkan Jokowi ingin terus menunjukkan dirinya eksis serta tidak mau dilupakan sebagai mantan Presiden Republik Indoonesia.

    Bahkan, kata Adi, banyak video viral yang memperlihatkan rumah Jokowi setiap hari didatangi orang yang hanya sekadar ingin berforto bersama Mantan Wali Kota Solo.

    “Satu pesan politik yang ingin dikesankan oleh Jokowi bahwa sekalipun dirinya tak lagi jadi presiden teruslah disukai dan dicintai oleh rakyatnya,” katanya.

    Adi pun menilai Jokowi pandai sekali menciptakan peristiwa politik supaya terus diperbincangkan dan eksis di jagat politik tanah air. 

    Namun, aksi Jokowi itu menuai respon pro dan kontra. Adi menyebut pihak yang pro melihat Jokowi tetap memiliki magnet meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

    KLIK SELENGKAPNYA: Prabowo Perintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Efisiensi APBN. Rocky Gerung Menduga Ada Kaitan dengan 10 tahun Era Jokowi.

    “Buktinya bukan hanya di rumahnya yang begitu banyak orang, antre tapi berbagai tempat yang dikunjungi oleh Jokowi banyak sekali masyarakat yang hanya sekedar datang berfoto dan bersalaman dengan Jokowi itu,” katanya.

    Sedangkan pihak kontra, Adi mengungkapkan aksi yang dilakukan Jokowi sebagai bentuk cari perhatian publik. 

    “Karena Jokowi setelah tak lagi jadi presiden tentunya panggung politiknya akan senyap dan pastinya akan gelap gulita,” ujarnya.

    Adi lalu mengungkapkan perbedaan Jokowi dengan Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    Adi menuturkan Jokowi kerap memberikan respon politik karena hanya itulah satu-satunya panggung politik yang dimilikinya.

    Sementara, Presiden ke-6 RI SBY menjabat sebagai elit Partai Demokrat. 
    Sedangkan, Presiden  ke-5 RI Megawati Soekarnoputri masih menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

    “Itu yang tidak  dimiliki oleh Jokowi maka satu-satunya cara bagi Jokowi membangun panggung politiknya adalah dengan aktif memberikan respon-respon yang terkait dengan isu politik, isu sosial termasuk isu bola,” kata Adi Prayitno.

    Selain itu, Adi Prayitno juga mengungkit putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

    Oleh karena itu, ia melihat niat pengkritik yang mengharapkan Jokowi meninggalkan dunia politik adalah perbuatan yang sia-sia.

    “Apalagi kita tahu bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini Gibran bumiraka adalah putra mahkota dari Jokowi,” ujarnya.

    Ia juga melihat pihak yang menyerang Jokowi begitu aktif merupakan pihak yang dulu juga aktif memberikan dukungan kepada Mantan Gubernur Jakarta.

    Adi menilai hal itu tidak terlepas dari manuver Jokowi di akhir masa jabatan yang dianggap terlalu ekstrim.

    “Jokowi dianggap ya dan dituduh melanggangkan politik dinasti, dituduh soal putusan Mahkamah Konstitusi soal calon presiden dan wakil presiden dan seterusnya dan seterusnya,” katanya.

    Jokowi Touring 

    Sebelumnya diberitakan, Presiden ke-7 RI  Joko Widodo alias Jokowi dijemput belasan pengendara motor yang tergabung dalam klub motor Legend Riders di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada Minggu (26/1/2025).

    Tak hanya menemui Jokowi, belasan rider tersebut menjemput mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk ikut serta touring bersama mereka.

    Jokowi nampak mengendarai motor Kawasaki jenis Chopper hijau silver dengan ornamen tulisan RI 1 dan emblem bertuliskan Jokowi serta berplat nomor B 3450 INA.

    Ia juga nampak mengenakan pakaian santai dengan setelah celana hitam, kaos warna coklat serta jaket jeans dengan gambar Indonesia.

    Namun, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut hanya ikut berkendara dari kediaman sampai ke kafe Kelana Kopi yang berada di jalan Menteri Supeno, Manahan Solo.

    Rio Sarwono, Koordinator touring menerangkan bahwa mereka merupakan komunitas motor asal Jakarta yang memang tujuan berkendara ke Kota Bengawan.

    “Dari Jakarta ada 22 (orang) tapi ada yang sakit, tinggal 12. Kita dari Jakarta ke Solo terus besok istirahat. Lusa ke luar kota lagi, terus balik ke Solo lagi,” ujar Rio.

    Rio menambahkan bahwa memang setiap libur Imlek, mereka selalu turing dari Jakarta ke Solo. Dan kebetulan usai Jokowi purna tugas sebagai Presiden, mereka mencoba untuk menemui dan mengajak mantan Wali Kota Solo tersebut untuk ikut Turing keliling kota Bengawan.

    “Nggak ada apa-apa, memang kita suka turing-turing dan memang setiap Imlek kita selalu ke Solo. Iya (mengajak Jokowi). Kebetulan beliau kan hobi juga,” urai Rio.

    “Dalam kota Solo aja kalau ini,” pungkas dia. (TribunJakarta/TribunSolo)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM

    Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu 20/10/2024). (ANTARA/Ibnu Zaki)

    Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam rangka perbaikan sistem negara dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Program pendidikan konstitusi yang lebih masif dan menarik, terkini, untuk memperkenalkan pentingnya penguasaan hukum dasar negara, 4 Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Ibas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin Rapat Pleno Pertama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Jakarta (30/1). Dia memandang pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila yang lebih masif, menarik, dan terkini, dalam perbaikan sistem negara dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air.

    Menurut dia, peran besar MPR RI sangat diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi konstitusi yang lebih inklusif dan interaktif, salah satunya melalui kurikulum nasional.

    “Kajian mengenai peran MPR RI untuk memperjuangkan materi empat pilar kebangsaan agar dapat masuk dalam kurikulum nasional,” ujarnya.

    Tak hanya pendidikan konstitusi, dia pun menilai MPR perlu mengkaji sistem negara dan desain pemerintahan untuk mendorong kemajuan bangsa.

    “Apakah sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia sudah optimal, ataukah perlu ada perbaikan dalam desain pemerintahan?” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang diperlukan tinjauan mendalam terhadap hubungan antara lembaga negara, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan MPR, termasuk DPD.

    Hal tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan penafsiran terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR RI yang masih berlaku.

    “Bagaimana memperkuat mekanisme check and balances di Indonesia?,” tuturnya.

    Ibas pun berharap K3 MPR RI mampu membawa kajian komprehensif yang signifikan demi kemajuan bangsa dan negara.

    “Serta dapat memberikan penguatan kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di tahun 2045; selanjutnya, Indonesia menjadi negara maju di abad 21,” kata dia.

    Dalam Rapat Pleno tersebut, Ibas yang mendapat amanat sebagai koordinator Badan Pengkajian mengukuhkan keanggotaan K3 MPR RI Masa Jabatan 2024-2029.

    Susunan K3 MPR RI periode 2024-2029 yang dikukuhkan, yaitu Taufik Basari (NasDem) sebagai Ketua K3 MPR RI; dan para Wakil Ketua K3 MPR RI yakni Djarot Saiful Hidayat (PDIP), Rambe Kamarul Zaman (Golkar), Hamonangan Hutabarat (Gerindra), dan Ajiep Padindang (Golkar).

    Adapun anggota K3 total berjumlah 65 orang, yang terdiri dari PDIP (9), Golkar (9), Gerindra (8), NasDem (6), PKB (6), PKS (5), PAN (5), Demokrat (4), dan DPD (13). Para anggota K3 memiliki latar belakang yang beragam mulai dari profesor, master hukum, dosen, politikus, hingga aktivis pendidikan dan pembinaan masyarakat.

    Sumber : Antara