Xcloud.id

partai: Golkar

  • Bahlil Mau Ubah Status Pengecer Elpiji 3 Kg Jadi Pangkalan – Halaman all

    Bahlil Mau Ubah Status Pengecer Elpiji 3 Kg Jadi Pangkalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengatakan, dirinya berencana membuat aturan agar pengecer berubah statusnya menjadi pangkalan elpiji 3 kilogram (kg).

    Hal disampaikan Bahlil mengenai larangan dari pemerintah agar pengecer tak lagi menjual elpiji 3 kg.

    “Ya, memang kalau pengecer-pengecer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan, menjadi pangkalan. Tidak menjadi pengecer,” kata Bahlil saat ditemui pada acara outbound DPP Partai Golkar di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025). 

    Bahlil menjelaskan, pihaknya sedang mengatur mekanisme perubahan status pengecer menjadi pangkalan.

    “Lagi saya atur sekarang,” ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

    Dia menegaskan, perubahan status menjadi pangkalan bisa saja dilakukan sepanjang memenuhi syarat.

    “Berpotensi bisa kita ubah untuk menjadi pangkalan. Selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi,” ucap Bahlil.

    Bahlil juga menjelaskan alasan pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025.

    Menurutnya, kini elpiji 3 kg hanya dijual melalui pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.

    “Kenapa? Karena pemerintah berkewajiban untuk mengontrol harga elpiji yang tiba-tiba naik. Yang naik ini, setelah dianalisa, berpotensi di tingkat bawah,” ujar Bahlil.

    Atas pertimbangan itu, kata Bahlil, pemerintah mengimbau masyarakat agar membeli elpiji 3 kg melalui pangkalan.

    “Supaya apa? Harganya tidak mahal, harganya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah,” tegasnya.

  • Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

    Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

    JABAR EKSPRES – Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor tidak setuju soal tudingan yang dilontarkan oleh Pj Bupati Bogor Bachril Bakri, soal pondok pesantren jadi penyebab rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS).

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi. Dia menilai, ponpes sudah memberikan manfaat yang banyak untuk pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas.

    “Pondok Pesantren baik yang ada sekolahnya maupun yang tidak ada, sudah sangat membantu Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas anak bangsa, ini jangan disalahkan, malah kita harus bantu mereka,” katanya Minggu (2/2).

    Politisi Partai Golkar itu mengaku, banyak ponpes yang tidak memiliki sekolah, akan tetapi memperbolehkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan formal.

    BACA JUGA: Menyusut 24 Hektare, Menteri Lingkungan Hidup Ikut Soroti Eksploitasi Danau Lido di Cigombong Bogor

    “Para pimpinan pondok pesantren sudah jauh berpikir soal masa depan santrinya, tentu mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan santrinya untuk kehidupan mereka yang lebih baik di masa yang akan datang,” jelas dia.

    Ridwan Muhibi menyarankan, pemerintah mestinya membantu pondok pesantren dari segi fasilitas dan bantuan lainnya yang tidak dimiliki pondok pesantren.

    “Kita sudah ada Perda Pondok Pesantren, tinggal bagaimana pemerintah membantu secara maksimal apa yang dibutuhkan pondok pesantren. Kurikulum pondok pesantren biarlah para kiyai yang lebih mengetahui kebutuhannya, kita pemerintah bantu di hal lainnya,” jelas dia.

    Pria yang kerap dipanggil Bibih itu juga menekankan, pemerintah agar tidak fokus pada pendidikan atau sekolah negeri, tapi harus mulai memikirkan kesejahteraan sekolah swasta, khususnya yang memiliki ponpes.

    BACA JUGA: Pendaki Asal Imapala Uhamka Ditemukan Meninggal Dunia di Gunung Joglo Bogor

    “Jangan dibeda-bedakan antara negeri dan swasta, mereka sama-sama membantu kita untuk menjadikan anak bangsa yang memiliki kualitas, apalagi di pondok yang menekankan pendidikan karakter dan akhlak, maka pemerintah harus memikirkan itu semua,” pungkasnya.

  • Pengurus DPP Golkar “outbond” di Bogor seperti retreat kabinet Prabowo

    Pengurus DPP Golkar “outbond” di Bogor seperti retreat kabinet Prabowo

    “Tidak ada sebuah institusi berhasil dalam menjalankan misinya tanpa didukung dengan team work yang kompak,”

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melaksanakan outbond di The Highland Park Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti retreat yang diikuti jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah, Oktober lalu.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya, Minggu, menyebutkan outbond tersebut untuk mengajarkan para pengurus partai dalam membangun kerja sama tim dan mempererat kekompakan.

    “Tadi kita kompak semua, ini kan pengurus kita ini kan 100 lebih, 150-an dan tidak pernah saling mengenal yang lainnya, ada yang baru, ada yang udah lama, ada senior ada junior,” kata Bahlil.

    Menurut dia, ketika kekompakan sudah terbangun di internal Partai Golkar, maka akan mempermudah dalam menjalankan berbagai ide dan gagasan yang ada.

    “Tidak ada sebuah institusi berhasil dalam menjalankan misinya tanpa didukung dengan team work yang kompak,” ujar Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih.

    Terlebih, kata dia, kader partai berlambang pohon beringin itu banyak menduduki posisi penting di pemerintahan, mulai dari pimpinan DPR, MPR, hingga menteri dan wakil menteri.

    Bahlil memastikan dalam kegiatan yang digelar selama dua hari pada tanggal 1-2 Februari 2024 itu para pengurus Partai Golkar menyatu tanpa sekat.

    “Kita menyatu semua, enggak ada sekat, enggak ada yang membeda-bedakan antara satu dengan lain dan memang Golkar memang tradisinya begini, inklusif. Kita boleh punya jabatan di luar, tapi masuk di Golkar sama, equal treatment,” paparnya.

    Sementara, salah satu peserta outbond, Ravindra Airlangga menyebutkan dalam kegiatan tersebut para peserta juga menerima pengarahan untuk terus mendukung program-program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Intinya adalah pemantapan nilai-nilai kebangsaan kembali, kemudian bagaimana kita bisa optimal dalam mendukung pemerintahan Pak Prabowo-Gibran,” ujar Ravindra yang juga merupakan Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor).

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkomdigi Kebut Aturan Internet Ramah Anak, Medsos Bakal Dibatasi?

    Menkomdigi Kebut Aturan Internet Ramah Anak, Medsos Bakal Dibatasi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta regulasi perlindungan anak di ruang digital rampung dalam waktu 2 bulan.

    Meutya mengemukakan bahwa, perlindungan anak terhadap paparan media sosial adalah salah satu poin yang akan difokuskan dalam rencana beleid tersebut.

    “Seluruh menteri yang terlibat memiliki semangat yang sama dengan Presiden untuk mempercepat perlindungan anak-anak di dunia digital. Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital yang dibentuk terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dan perwakilan LSM anak,” kata Meutya dalam keteranganya, Minggu (2/2/2025).

    Politikus Golkar itu juga menegaskan bahwa arahan Presiden akan dijalankan dengan serius. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan literasi digital bagi anak-anak serta orang tua, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya.

    Dengan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Komdigi berkomitmen untuk menyelesaikan regulasi ini dalam waktu satu hingga dua bulan, sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap anak-anak Indonesia.

    Tidak hanya itu, guna menjaga anak di ruang digital, Meutya juga membentuk Tim Penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital.

    “Tim ini akan bekerja memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menindak tegas konten berbahaya agar anak-anak Indonesia bisa berinternet dengan aman,” ujarnya.

    Lebih lanjut, eks Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan bahwa langkah ini bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi komitmen nyata pemerintah untuk melindungi masa depan anak-anak Indonesia dari ancaman dunia digital.

    Apalagi, berdasarkan data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun mencapai 5.566.015 kasus. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia dan ke-2 di region ASEAN.

    Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (2021) mencatat bahwa 89% anak usia lima tahun ke atas menggunakan internet hanya untuk media sosial, yang meningkatkan risiko mereka terpapar konten berbahaya. 

    Kasus judi online, pornografi, perundungan, dan kekerasan seksual terus mendominasi aduan yang diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Pemerintah memastikan bahwa anak-anak harus aman. Dunia digital harus menjadi ruang belajar, bukan ancaman,” ucap Meutya.

  • Anggota DPR Minta Kasus Geng Rusia di Bali dan Penggunaan Senjata Api Diusut Tuntas

    Anggota DPR Minta Kasus Geng Rusia di Bali dan Penggunaan Senjata Api Diusut Tuntas

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XIII DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga meminta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), pihak kepolisian mengusut tuntas kasus geng Rusia yang diduga melakukan tindak pidana perampokan di Bali. Termasuk, kata Umum, pengguna senjata api oleh geng Rusia kasus tersebut.

    “Jika menggunakan senjata harus ditelusuri, senjata diperoleh dari mana di Indonesia? Masuknya legal atau ilegal? Apakah ada izin penggunaan senjata? Ini semua harus diwaspadai dan diusut tuntas. Ini tak hanya mencoreng Bali yang menjadi tempat wisata dunia, juga mencoreng Indonesia,” ujar Umbu kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut Umbu, pihak kepolisian harus bertindak tegas dan cepat menangani kasus dugaan perampokan oleh geng Rusia ini. Karena itu, dia berharap Kementerian Imipas dan jajaran serta masyarakat Bali bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    “Kita minta aparat penegak hukum, untuk bertindak lebih tegas terhadap dugaan tindak pidana perampokan dengan pelaku warga negara asing. Ini untuk menunjukkan dan menjaga kewibawaan pemerintah kita dan menjaga Bali sebagai tujuan wisata dunia yang aman, tertib dan berdampak langsung ke ekonomi masyarakat,” jelas politisi Golkar asal NTT ini tentang geng Rusia di Bali.

    Umbu juga mengingatkan Kementerian Imipas memantau secara ketat keberadaan warga negara asing di Indonesia khususnya di Bali. Pasalnya, kata dia, pihaknya banyak mendapatkan informasi dan keluhan dari masyarakat bahwa banyak warga negara asing menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat.

    “Kita meminta Kementerian Imipas wilayah Bali untuk lebih memperketat, memantau seluruh warga negara asing di Bali agar tertib dan tidak menyalahgunakan keberadaan mereka di Indonesia khususnya di Bali dengan kegiatan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum,” pungkas Umbu.

    Saat ini polisi masih memburu geng Rusia yang menculik dan merampok warga Ukraina Igor Lermakov di Bali. Dalam potongan video yang viral di media sosial terlihat para empat pelaku turun dari mobil Toyota Alphard mengenakan pakaian hitam dan rompi taktikal bertuliskan “Polisi” lalu menghampiri mobil ditumpangi Igor. Salah satu dari mereka menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Lermakov. 

    Geng Rusia di Bali itu diperkirakan sembilan orang itu menculik Igor Lermakov dan sopirnya, kemudian dibawa ke sebuah vila lalu dianiaya. Pelaku memaksa korban mentransfer aset uang kriptonya senilai Rp 3,4 miliar ke akun diduga milik geng tersebut. 

  • Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya Nasional 2 Februari 2025

    Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya Nasional 2 Februari 2025

    Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    –
    Menteri
    ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil
    Lahadalia mengatakan dirinya tidak perlu diajari lagi mengenai transporasi umum.
    Bahlil mengaku pernah menjadi kondektur dan sopir angkutan (angkot) ketika masih SMA dulu.
    “Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau
    menteri
    saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum. Karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal. Jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Minggu (2/2/2025).
    “Jadi nanti gue jelasin, bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya,” sambungnya.
    Maka dari itu, Bahlil tidak masalah jika harus bekerja dengan menggunakan
    transportasi umum
    .
    Dia menyebut kebiasaannya naik
    transportasi
    umum saat bekerja tidak perlu dipublikasi.
    “Nanti kalau memang butuh
    upgrading
    , pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti saja saya saja yang jadi pengajarnya,” kata Bahlil disambut tawa.
    Diketahui, Masyarakat
    Transportasi
    Indonesia (MTI) mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.
    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.
    “Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).
    Djoko menegaskan, pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.
    Ia mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.
    “Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” ungkap Djoko.
    Ia menambahkan, semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte.
    Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya, di mana masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Serba-serbi Outbond Golkar: Konsolidasi dan Inspirasi dari Retret Prabowo Nasional 2 Februari 2025

    Serba-serbi Outbond Golkar: Konsolidasi dan Inspirasi dari Retret Prabowo Nasional 2 Februari 2025

    Serba-serbi Outbond Golkar: Konsolidasi dan Inspirasi dari Retret Prabowo
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Partai Golkar
    mengadakan kegiatan orientasi dan
    outbond
    di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (1/2/2025) dan Minggu (2/2/2025).
    Kegiatan ini terinspirasi dari retret yang dilakukan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    di Akademi Militer (Akmil), Magelang, beberapa bulan lalu.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji menekankan pentingnya kegiatan ini, mengingat banyak pengurus Golkar yang masih baru.
    “Outbound ini semacam retret yang sempat di Magelang. Kami akan berusaha melalui pelatihan-pelatihan, permainan-permainan untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun
    soliditas
    di antara para pengurus,” ujar Sarmuji saat ditemui di lokasi, Sabtu.
    Ia menegaskan perlunya soliditas dan kebersamaan untuk menyamakan visi dan persepsi dalam mencapai target-target politik Partai Golkar dalam lima tahun ke depan.
    Sarmuji juga tidak mempermasalahkan jika kegiatan ini dianggap terinspirasi dari retret Prabowo.
    “Sebenarnya kami pernah lakukan ini waktu 2010 di zaman Pak Aburizal Bakrie. Jadi sebenarnya ini menduplikasi di internal sekaligus juga menduplikasi acara retret di Magelang,” jelasnya.
    Kegiatan ini dimulai dengan pemberian materi ideologi Golkar pada  Sabtu, diikuti dengan aktivitas luar ruangan pada hari ini, Minggu (2/2/2025).
    Para pengurus Golkar mengawali kegiatan
    outbond
    dengan senam bersama, dilanjutkan dengan permainan baris-berbaris dan mengadu konsentrasi satu sama lain.
    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan kebahagiaannya melihat semua pengurus DPP Golkar berkumpul untuk mengikuti orientasi dan
    outbond
    .
    “Di sinilah kami menyatukan pikiran, menyatukan pendapat, dan berdiskusi dalam rangka bagaimana membawa partai ini ke depan lebih baik,” ujar Bahlil.
    Bahlil mengatakan, dirinya pun akan ikut kegiatan
    outbond
    di
    outdoor
    sampai selesai.
    Bahlil menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk tidak hanya menyuruh pasukannya, melainkan juga ikut serta dalam kegiatan.
    Ia mengaku terinspirasi oleh Presiden Prabowo yang mengajak seluruh menterinya untuk melakukan retreat di Akmil.
    “Saya terilhami dengan apa yang dilakukan di Magelang oleh Bapak Presiden Prabowo dalam melakukan retret bagi semua anggota kabinet. Dan ini juga yang saya pakai di Golkar untuk kami
    outbound
    ,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa Golkar mendukung penuh pemerintahan Prabowo.
    “Solid. Harus solid. Enggak ada partai yang kuat tanpa solid. Dan partai yang kuat salah satu syaratnya itu adalah harus solid. Solid itulah kata kunci untuk mencapai kesuksesan,” imbuhnya.
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan arahan tertutup Bahlil kepada pengurus Golkar.
    Menurut Idrus, Bahlil mengingatkan pengurus untuk bersyukur atas respons positif masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mencapai lebih dari 80 persen.
    “Arahan ketum yang terpenting adalah menyampaikan bahwa kami bersyukur karena respons masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran 100 hari ini itu sangat tinggi,” ujar Idrus.
    Idrus menjelaskan, Golkar memandang capaian Prabowo ini merupakan tantangan bagi mereka semua.
    Selain itu, kata Idrus, orientasi dan
    outbond
    Golkar bertujuan untuk menyiapkan konsep mendukung pemerintahan agar semakin produktif.
    Idrus menambahkan, Bahlil meminta pengurus Golkar untuk mempertaruhkan segalanya demi mendukung Prabowo.
    “Apa pun kami harus pertaruhkan, berikan dukungan sepenuhnya, dan jamin kepemimpinan Prabowo-Gibran ke depan ini semakin berkualitas,” jelasnya.
    Idrus memastikan Golkar solid di bawah kepemimpinan Bahlil dan menyinggung berbagai perubahan yang dilakukan Bahlil selama memimpin partai.
    “Memang tekad ketum adalah memimpin partai ini perlu nilai pembaruan, perlu nilai perubahan-perubahan yang jadi dasar, sehingga para pengurus betul-betul kreatif dalam merumuskan program-program yang lebih produktif,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kata Menteri ATR/BPN soal Nasib Ratusan Sertifikat Pagar Laut yang Belum Dicabut – Halaman all

    Kata Menteri ATR/BPN soal Nasib Ratusan Sertifikat Pagar Laut yang Belum Dicabut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 50 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut, di perairan Tangerang telah dicabut atau dibatalkan. 

    Diketahui, total jumlah SHGB di kawasan pagar laut Tangerang adalah 263 bidang. 

    Sementara itu, SHM berjumlah 17 bidang. 

    Artinya, masih ada ratusan sertifikat-sertifikat yang belum dipastikan nasibnya. 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan, sisa sertifikat lain masih dalam proses untuk ditindaklanjuti.

    Nusron memastikan pihaknya akan membatalkan seluruh sertifikat yang ada jika sudah diyakini bahwa lahannya adalah laut. 

    Nusron mengatakan, sebelum membatalkan sertifikat di kawasan pagar laut tersebut, Kementerian ATR/BPN harus berhati-hati dan meyakini bahwa tindakan mereka benar.

    “Kan bisa jadi mereka (yang memasang sertifikat) merasa benar. Karena itu, kita juga sangat hati-hati, sangat prudent, tapi juga prosedur.”

    “Juga kita yakini mana yang betul-betul kuat banget, yang sudah kita yakin kuat memang itu betul-betul laut, itu semua kita batalkan,” ujar Nusron di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

    “Tapi, kalau masih ada wilayah abu-abu, kita pikir ulang dulu. Gitu loh. Kenapa? Ya karena memang ini proses prudent yang proses kita lakukan,” lanjutnya. 

    Nusron menjelaskan bahwa sertifikat yang dibuat di masa lalu itu telah melalui prosedur dokumen yang lengkap. 

    Terkait apakah dalam perjalanan pelengkapan dokumen itu ada pemalsuan, Nusron menyebut bahwa tindakan itu bukan urusan Kementerian ATR/BPN.

    “Tahunya kita dokumennya itu output-nya itu lengkap. Nah, karena itu kan kami perlu hati-hati, perlu kita cross check satu per satu. Tidak gampang serta-merta membatalkan,” ujar Nusron.

    Kementrian ATR/BPN diketahui telah membatalkan sebanyak 50 sertifikat di area pagar laut yang membentang sepanjang 30 kilometer lebih itu. 

    “Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Dari 263 (HGB) dan 17 (SHM), yang kita batalkan 50,” kata Nusron di Komisi II DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Nusron menjelaskan, pembatalan dilakukan karena sertifikat yang dinyatakan tidak sah secara hukum, prosedur tidak betul, dan terhadap sertifikat yang secara yuridis dan prosedural benar, tetapi secara fakta material tanahnya sudah tidak ada.

    Selain pembatalan sertifikat, lanjut dia, Kementerian ATR/BPN juga melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut.

    “Dari hasil audit tersebut kita merekomendasikan pertama rekomendasi pencabutan lisensi kepada kantor jasa survei berlisensi (KJSB) karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta,” tegas Nusron.

    Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa jumlah serifikat yang dibatalkan kemungkinan bertambah.

    “Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari, kita umumin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari kemudian libur. Kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah,” ucap Nusron.

    (Tribunnews.com/Milani/Fersianus Waku) 

  • Kata Menteri ATR/BPN soal Nasib Ratusan Sertifikat Pagar Laut yang Belum Dicabut – Halaman all

    Polri Usut Kasus Pagar Laut Tangerang, Nusron Wahid Siap Buka-bukaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menghormati langkah Bareskrim Polri yang ikut mengusut kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    Hal ini disampaikan Nusron pada sela-sela acara orientasi dan outbond pengurus DPP Partai Golkar di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (1/2/2025).

    Nusron mengatakan, pihaknya tak mempersoalkan apabila masyarakat melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung.

    “Kami sebagai Menteri ATR/BPN merasa terima kasih dan senang hati karena ada kepedulian masyarakat terhadap masalah ini,” kata Nusron.

    Dia menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    “Kami serahkan sepenuhnya masalah ini kepada proses hukum dan kepada aparatur hukum,” tegas Nusron.

    Nusron memastikan Kementerian ATR/BPN akan membantu aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut.

    “Kami akan kooperatif akan terbuka manakala diajak kolaborasi untuk sama-sama misal dimintai data dan sebagainya akan kami kasihkan apa adanya, tidak ada yang kami tutup-tutupi,” ucapnya.

    Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) terkait pagar laut Tangerang.

    Menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Dirtipidum Bareskrim Polri segera membentuk dan menurunkan tim guna melakukan proses penyelidikan tersebut.

    Perintah penyelidikan itu berdasarkan laporan informasi nomor R/LI-11/I/2025/ DITTIPIDUM/BARESKRIM tanggal 10 Januari 2025.

    “Melakukan penyelidikan secara langsung dengan menyentuh pihak-pihak terkait baik yang berada di lokasi terpasangnya pagar laut dimaksud terhadap pejabat pada kantor Desa Kohod, pejabat kantor pertanahan Kabupaten Tangerang serta pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ucap Djuhandhani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Hal tersebut dimaksud untuk mencari dan menemukan dokumen petunjuk pemberian hak di atas tanah perairan, peta overlay bidang tanah hasil unduh aplikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Kemudian persetujuan persesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

    “Dokumen peralihan SHM menjadi SHGB atas nama perusahaan yaitu PT Intan Agung Makmur dan lain-lain,” ucapnya.

    Polri juga akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan bahwa warka penerbitan SHM dan SHGB yang dimaksud masih tersimpan.

    “Sampai dengan saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih terus melakukan proses penyelidikan secara intensif dengan berkoordinasi langsung kepada pihak pemerintah daerah Kementerian ATR/BPN serta perangkatnya dan KKP untuk mendapatkan dokumen yang diduga dipalsukan,” ucapnya.

  • Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    TRIBUNJATIM.COM – Badan Gizi Nasional minta masyarakat tak salah paham soal serangga yang diwacanakan akan jadi alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tim dewan pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Epi Taufik menjelaskan, jika berdasarkan aturannya, menu program MBG tak ditentukan oleh BGN,

    Namun MBG ditentukan dari standar komposisi gizi.

    “Kalau didengarkan pidatonya. Ada empat standar menjadi mitra yang mau bekerja sama dengan BGN. Itu yang isu utamanya malah tidak terungkap,” kata dia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Dalam konteks pidato kepala BGN, ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyusun menu sesuai dengan kesukaan dan ketersediaan sumber lokal.

    Seperti di Halmahera, karbohidrat kesukaannya bukan nasi melainkan pisang rebus dan sagu.

    Lalu, protein di pulau Jawa banyak berasal dari ayam, daging sapi maupun telur.

    Namun di daerah pesisir sumber protein banyak berasal dari ikan.

    “Maka itu boleh. Mungkin di daerah tertentu biasa seperti itu. Mereka suka ulat sagu. Dan ulat sagu itu memang dimakan di Papua kan. Ya itu boleh bagian dari MBG. Jadi beliau mencontohkan sumber daya lokal. Sumber karbohidrat, sumber protein yang biasa digunakan. Jadi bukan berarti di Jawa yang tidak biasa makan itu disuruh (makan serangga),” jelas dia.

    “Karbohidrat tidak harus nasi. Protein tidak harus daging sapi. Itu intinya. Kalau di sana sukanya ikan ya ikan. Kan ada daerah-daerah tertentu. Jadi memberi contoh. Bukan istilahnya harus itu. Nggak,” lanjut Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

    BGN ujarnya, terus melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG ini termasuk menambah jumlah SPPG untuk menjangkau semua target program MBG ini.

    “Karena ini dari awal, setiap hari kami evaluasi,” sebut dia.

    Menu makan bergizi gratis

    Bulan Ramadan 2025 sudah di depan mata, umat Muslim siap menyambutnya.

    Berbicara tentang persiapan bulan Ramadan 2025, topik makanan bergizi gratis pada Ramadan turut dibahas.

    Kabarnya MBG pada Ramadan 2025 akan menggunakan menu tahan lama.

    Hal tersebut diinformasikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

    Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

    “(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama),” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

    “Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi,” ujar dia melanjutkan.

    Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

    “Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa),” lanjut dia.

    Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

    “Jadi bulan Ramadan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak,” kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Muncul Usulan Modifikasi Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan untuk Sekolah di Surabaya: Fleksibel

    Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Surabaya, 2025. (Tribun Jatim Network/Bobby Constantine)

    Pimpinan DPRD Surabaya mengusulkan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah tetap berlangsung selama bulan Ramadan.

    Sekalipun demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, meminta beberapa penyesuaian.

    Menurutnya, program pemerintah pusat tersebut tetap dapat dilakukan, sekalipun pada masa puasa.

    Hal ini akan tetap relevan melalui penyesuaian format selama Ramadan.

    “Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya usul agar MBG diberikan dalam bentuk yang lebih fleksibel,” kata Fathoni saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (25/1/2025).

    Pihaknya mencontohkan, menu MBG yang terdiri atas buah, susu kemasan, hingga kurma dapat dibawa pulang oleh siswa.

    “Sehingga, MBG ini tetap bisa dikonsumsi saat berbuka puasa bersama keluarga,” ujar Arif Fathoni.

    Tak hanya soal pemenuhan gizi, politisi Partai Golkar Surabaya menilai, ide membawa makanan pulang juga memiliki nilai edukasi.

    Hal ini dapat mengajarkan toleransi sejak dini kepada anak.

    “Di sekolah-sekolah kita ada siswa yang non Muslim. Dengan membawa pulang makanan ini, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga, tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa,” tandasnya.

    Siswa non Muslim turut menjaga toleransi terhadap siswa Muslim yang sedang berpuasa.

    “Ini adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa kita tanamkan sejak dini,” jelasnya.

    Selain itu, MBG selama Ramadan juga berpotensi mendukung perekonomian masyarakat kecil.

    Khususnya, pelaku UMKM yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

    “Program ini harus kita lihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka,” tambahnya.

    Ia berharap pemerintah kota dapat mendukung usulan ini.

    Sehingga, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa.

    Namun, juga menjadi solusi inklusif yang mendukung berbagai aspek, mulai dari pendidikan karakter hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, berbagi, dan gotong-royong. Program MBG harus menjadi bagian dari semangat ini,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah pusat memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, menu makanan yang disajikan selama bulan puasa akan berbeda dari biasanya.

    “Jadi, nanti bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang bisa untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, jenis makanan yang akan diberikan berbeda para siswa penerima program MBG, tergantung satuan pendidikannya.

    Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren, dapat disajikan saat di pesantren.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com