Xcloud.id

partai: Golkar

  • Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal bakal merombak komposisi menteri atau reshuffle kabinet setelah 100 hari pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Negara mengaku tidak segan mengganti menteri yang dinilai tak bisa bekerja untuk rakyat.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, apa pun keputusan Prabowo harus sepenuhnya diterima dengan lapang dada.

    “Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh bapak presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden. Semuanya diserahkan kepada pak presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan, karena itu kewenangan mutlak bapak presiden,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Bahlil menuturkan, sudah seharusnya menteri-menteri di Kabinet Merah Putih menjalankan tugas yang diperintahkan Prabowo. Menurutnya, setiap menteri harus mampu menterjemahkan arah program kebijakan Prabowo.

    “Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada bapak presiden,” ujarnya.

    Yakin Tak Ada Kader Golkar Terkena Reshuffle

    Bahlil yang juga menjabat ketum Partai Golkar meyakini kader-kader Golkar yang berada di Kabinet Merah Putih dapat bekerja dengan baik sehingga tidak akan terkena reshuffle. Dia juga yakin Prabowo mengetahui kualitas setiap kadernya lantaran Partai Golkar adalah partai politik pencetak pemimpin bangsa.

    “Anggota kabinet Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” tutur Bahlil.

    “Biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya menambahkan.

    Dengan demikian, Bahlil optimistis tidak akan ada kader Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran yang terkena kebijakan politik perombakan kabinet. Apalagi, kata dia, Golkar berdiri di garda terdepan dalam mendukung arah kebijakan Prabowo.

    “Kami yakin Golkar Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kader Golkar yang duduk di pemerintahan adalah Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

    Kader partai berlambang pohon beringin lainnya, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bahlil pastikan ibu kota pindah ke IKN pada 2028

    Bahlil pastikan ibu kota pindah ke IKN pada 2028

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Bahlil pastikan ibu kota pindah ke IKN pada 2028
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 08 Februari 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028, walaupun saat ini ada isu anggaran pembangunan IKN diblokir.

    Dia mengatakan bahwa hal tersebut tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Tentunya, kata dia, tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan.

    “Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu.

    Namun, dia pun tidak bisa berkomentar lebih jauh dan mendalami soal pembangunan IKN. Sehingga, menurut dia, tidak semua ketua umum partai politik mengerti soal pembangunan calon ibu kota yang berada di Kalimantan Timur itu.

    “Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Beda lah, beda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat (7/2).

    Menurut dia, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

    Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

    GELORA.CO -Sikap Partai Golkar yang membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia soal pembatasan penjualan LPG 3 kg bisa merusak iklim Kabinet Merah Putih.

    Pengamat politik Rocky Gerung mencermati sudah ada sikap bertolak belakang antara elite Golkar dan Gerindra terkait polemik LPG 3 kg. Sebut saja Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang mengklaim larangan penjualan LPG 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo.

    Sementara Waketum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia lebih memilih membela Bahlil dengan dalih larangan menjual LPG 3 kg bagi pedagang eceran demi membereskan sengkarut distribusi gas subsidi.

    “Pak Doli menganggap bahwa pasti Presiden tahu (kebijakan Bahlil), kita mau lihat konsekuensi dari cara berpikir itu. Mesti ada mitigasi, Dasco dari Gerindra tentu menganggap bahwa bukan itu yang dimaksud instruksi Presiden,” kata Rocky dikutip dari podcast YouTube Hersubeno Arief, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Dari fenomena politik itu, Rocky khawatir Kabinet Merah Putih pecah karena ada konflik yang muncul antara dua parpol besar pendukung Prabowo-Gibran.

    “Kita pantau isunya itu seolah-olah membuat Golkar dan Gerindra berselisih di dalam (Kabinet) soal kebijakan. Yang terjadi adalah kebijakan Bahlil tidak menyelesaikan masalah,” jelas Rocky.

    Lebih lanjut, Rocky memandang permasalahan gas LPG 3 kg tidak bisa langsung diarahkan kepada Presiden Prabowo seolah-olah kesalahan kebijakan langsung bersumber dari presiden.

    “Kebijakan itu dibuat demikian cepat, itu artinya tidak ada semacam modeling dari pihak (Kementerian) ESDM, tidak ada upaya memantau bahwa skala problem yang sangat bersifat nasional ini mesti ada kebijakan mitigasi. Saya kira itu soal utamanya,” tutup Rocky. 

  • Bahlil Kantongi Sejumlah Rekomendasi Rakernas Golkar 2025 untuk Penguatan Partai

    Bahlil Kantongi Sejumlah Rekomendasi Rakernas Golkar 2025 untuk Penguatan Partai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025). Rakernas menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk program prioritas Golkar 2025-2027.

    “Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai melakukan rakernas dan rekomendasi-rekomendasinya pun sudah ada,” ujar Bahlil kepada awak media seusai menutup Rakernas Golkar 2025.

    Dari hasil rakernas, Bahlil menuturkan langkah pertama yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal Golkar melalui musyawarah daerah (musda) yang akan dilaksanakan setelah Lebaran 2025.

    “Kita melakukan proses konsolidasi dengan melakukan musda-musda. Pasca-Lebaran, semuanya kita akan melakukan musda dan saya akan turun sendiri ke provinsi,” tuturnya.

    Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya memperkuat seluruh badan partai, baik dari segi organisasi maupun sayap-sayap partai, guna meningkatkan sinergi dalam menjalankan agenda strategis Partai Golkar.

    “Kita menyinergikan antara semua kekuatan yang ada pada Partai Golkar, baik organisasi yang mendirikan, didirikan, maupun sayap. Untuk kita berkolaborasi. Saya pikir itu ya,” jelasnya.

    Rakernas Partai Golkar 2025 menjadi langkah konkret dalam menerjemahkan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar pada 20-21 Agustus 2024. 

    Bahlil berkomitmen untuk menjalankan seluruh program hasil Munas XI Golkar yang akan disosialisasikan hingga tingkat provinsi guna memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.

    Dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, Partai Golkar juga menegaskan komitmennya dalam menyukseskan Asta Cita, program strategis nasional yang berfokus pada empat prioritas utama, yakni kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hilirisasi industri, dan program makan bergizi gratis.

  • Nyawa pun Siap Saya Berikan untuk Rakyat

    Nyawa pun Siap Saya Berikan untuk Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusannya menata distribusi gas elpiji 3 kilogram agar tidak ada lagi permainan harga di tingkat pengecer, bukan kebijakan populer. 

    Namun, ketua umum Partai Golkar itu mengaku hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat bisa membeli gas melon lebih murah sesuai harga ditetapkan pemerintah.

    “Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya. Tetapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat apa yang negara berikan, jangankan popularitas, nyawa pun siap saya berikan untuk rakyat, bangsa, dan negara,” kata Bahlil dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil mengatakan kebijakan tersebut untuk memastikan penyaluran gas 3 kg tepat sasaran dan mencegah adanya permainan harga di tingkat agen pengecer. 

    Menurut Bahlil pemerintah telah mensubsidi gas elpiji 3 kg senilai Rp 36.000 per tabung, sehingga masyarakat harusnya bisa mendapatkan gas melon itu maksimal seharga Rp 19.000 per tabung.

    Bahlil mengatakan selama ini pihaknya menemukan masih banyak masyarakat yang membeli gas elpiji 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp 20.000 bahkan Rp 30.000 per tabung.

    Bahlil menegaskan hal itu sekarang tidak boleh dibiarkan lagi, sehingga pihaknya sedang menata distribus gas 3 kg agar tetap sasaran melalui penjualan hanya dibolehkan di tingkat pangkalan dan subpangkalan resmi.

    Jika ada pangkalan yang menjual gas 3 kg di atas harga eceran tertinggi, maka izin pangkalannya akan dicabut.

  • Mikrofon Alami Gangguan Saat Pidato, Bahlill: Ada yang Belum Dapat Gas Ini… Nasional 8 Februari 2025

    Mikrofon Alami Gangguan Saat Pidato, Bahlill: Ada yang Belum Dapat Gas Ini… Nasional 8 Februari 2025

    Mikrofon Alami Gangguan Saat Pidato, Bahlill: Ada yang Belum Dapat Gas Ini…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mikrofon yang digunakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
    Golkar
    ,
    Bahlil
    Lahadalia, mengalami gangguan saat memberikan arahan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Momen ini terjadi ketika Bahlil tengah memaparkan program prioritas yang akan dijalankanPartai berlogo pohon beringin itu.
    Tiba-tiba, mikrofon mengeluarkan suara “dug, deg, dug dug, deg” saat Bahlil berpidato. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu pun mencoba melanjutkan paparannya.
    Namun, yang terdengar kembali hanya suara “dug deg.” Bahlil langsung melontarkan candaan dengan menyebut bahwa mungkin ada yang belum mendapatkan gas, sehingga mikrofon mengalami gangguan.
    “Jangan-jangan ada yang belum dapat gas,” ujar Bahlil, disambut tawa dan tepuk tangan peserta Rakernas.
    Bahlil menambahkan persoalan gas elpiji yang sebelumnya menimbulkan polemik di masyarakat telah terselesaikan. Ia pun meminta teknisi untuk memperbaiki mikrofon yang bermasalah tersebut.
    “Saya tahu semua sudah mendapatkan gas elpiji. Coba dicek lagi,” kata Bahlil.
    Diketahui, kebijakan pemerintah yang sempat melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram menimbulkan polemik di masyarakat.
    Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan gas bersubsidi karena pengecer tidak lagi diperbolehkan menjualnya.
    Setelah menimbulkan polemik, pemerintah melalui Kementerian ESDM akhirnya merevisi kebijakan tersebut.
    Menurut Bahlil, pengecer kini diubah menjadi subpangkalan agar harga dan distribusi gas bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minta Maaf atas Stop Distribusi LPG 3 Kg kepada Pengecer, Bahlil Janji Benahi Sistem

    Minta Maaf atas Stop Distribusi LPG 3 Kg kepada Pengecer, Bahlil Janji Benahi Sistem

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat setelah sempat menghentikan distribusi LPG 3 kilogram (kg) kepada pengecer.

    “Kemarin ada kebijakan yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat, yaitu penghentian distribusi LPG 3 kg kepada pengecer secara tiba-tiba,” ujar Bahlil dalam Pembukaan Rakernas Partai Golkar 2025 di kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil menegaskan penataan distribusi LPG 3 kg akan terus dilakukan agar lebih tertib dan bisa diawasi dengan baik. Dia berharap ke depan distribusi LPG subsidi berjalan transparan.

    “Dari agen ke pangkalan bisa dipantau lewat aplikasi, tetapi dari pangkalan ke pengecer sulit dikontrol, baik dari sisi harga maupun konsumennya,” jelas Bahlil Lahadia terkait distribusi LPG 3 kg.

    Bahlil juga mengungkapkan selama ini harga LPG subsidi sering melambung di pengecer, bahkan ditemukan kasus penyalahgunaan seperti pengoplosan.

    “Kami ingin membereskan permainan harga dan penyalahgunaan LPG subsidi. Oleh karena itu, pengecer akan ditata menjadi subpangkalan yang lebih terkontrol,” tambahnya.

    Setelah distribusi kembali diizinkan, Bahlil memastikan pengecer akan tetap ditata menjadi bagian dari subpangkalan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

    “Tujuannya agar hak-hak rakyat dalam mendapatkan LPG subsidi tetap terjaga dengan harga yang wajar,” pungkas Bahlil Lahadia terkait distribusi LPG 3 kg.

  • Ada pihak ingin adu domba Golkar-Gerindra terkait isu LPG 3 kg

    Ada pihak ingin adu domba Golkar-Gerindra terkait isu LPG 3 kg

    Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/8/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Golkar: Ada pihak ingin adu domba Golkar-Gerindra terkait isu LPG 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 08 Februari 2025 – 08:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai bahwa ada pihak yang ingin mengadu domba Partai Golkar dengan Partai Gerindra terkait munculnya polemik penyaluran LPG 3 kilogram kepada masyarakat.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa sejauh ini hubungan partai berlambang pohon beringin dengan partai berlambang kepala garuda itu tetap harmonis dan solid. Menurut dia, upaya adu domba itu akan berakhir sia-sia.

    “Apapun usaha mereka untuk mengadu domba, apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan, itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa,” kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Seperti diketahui Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertugas untuk mengatur subsidi LPG 3 kg agar lebih efisien.

    Namun kebijakan itu sempat menimbulkan polemik, hingga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kebijakan itu bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    Idrus menekankan bahwa hubungan Bahlil dan Dasco tetap harmonis walaupun kebijakan terkait LPG 3 kg itu menuai sorotan publik. Kedua tokoh itu, kata dia, tetap memiliki hubungan yang cair dan produktif.

    Selain itu, menurut dia, Bahlil memiliki karakter kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Presiden Prabowo Subianto, yakni berani menghadapi persoalan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.

    Karena, kata dia, Bahlil bersikap tak cuci tangan dalam polemik elpiji 3 kg. Bahkan, Bahlil langsung menemui rakyat dan pasang badan terhadap kebijakan yang diputuskan.

    “Nah, ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, kan, begitu,” katanya.

    Saat ini, pemerintah tetap menginstruksikan agar LPG 3 kg tetap bisa dijual di tingkat pengecer walaupun sebelumnya sempat dilarang.

    Sumber : Antara

  • Ramai Isu Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN, Bahlil Katakan Ibu Kota RI Akan Pindah Tahun 2028

    Ramai Isu Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN, Bahlil Katakan Ibu Kota RI Akan Pindah Tahun 2028

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah ramai isu pemblokiran anggaran pembangun Ibu Kota Nusantara (IKN), Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke IKN pada tahun 2028.

    Dia menyebutkan hal itu akan tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto, dengan proses pembangunan IKN yang masih terus berjalan. 

    “Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Namun, Bahlil tidak bisa berkomentar banyak dan mendalami soal pembangunan IKN. Menurutnya, tidak semua ketua umum partai politik memahami soal pembangunan calon ibu kota di Kalimantan Timur tersebut.

    “Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga buka suara terkait pemblokiran anggaran IKN, dia menyatakan tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.

    Kata Hasan, semua komitmen pembangunan tentang IKN di bawah pimpinan Presiden Prabowo masih terus berjalan dengan tujuan awalnya. Hasan menekankan meskipun efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak menghambat terhadap komitmen pembangunan IKN.

    Hal ini berdasarkan pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran pembangunan IKN selama lima tahun ke depan dipastikan tersedia sebesar Rp48 triliun.

    Tambah Hasan, sejumlah dana itu disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

    “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” kata Hasan.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Beda lah, beda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

    Menurutnya, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum di awal tahun yang biasa dilakukan, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.***(Siti Riyani Novrianti)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Kapok dengan Geger Gas 3 Kg, Bahlil Segera Tertibkan Solar Bersubsidi Industri: Siap Ribut Lagi

    Tak Kapok dengan Geger Gas 3 Kg, Bahlil Segera Tertibkan Solar Bersubsidi Industri: Siap Ribut Lagi

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barar, Sabtu (8/2/2025). FOTO/RIYAN RIZKI ROSHALI

    JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana menertibkan penyaluran BBM bersubsidi jenis solar. Penertiban pemakaian solar bersubsidi dilakukan khusus bagi industri.

    Rencana itu diungkapkan Bahlil saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barar, Sabtu (8/2/2025).

    “Habis ini saya tertibkan lagi Bapak-Ibu semua, saya tertibkan lagi adalah BBM solar subsidi dipakai untuk industri,” kata Bahlil dalam sambutannya.

    Bahlil memperkirakan, kebijakan menertibkan pemakaian solar akan menimbulkan polemik seperti gas elpiji 3 kilogram (Kg). Namun, ia siap dengan polemik yang akan terjadi.

    “Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tetapi nggak apa-apa. Kita sebagai orang timur, sekali layar berkembang, pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat Bapak-Ibu semua,” terang Bahlil.

    Ketua Umum Partai Golkar itu mengajak para kadernya mendukung kebijakan tersebut. Menurut dia, pengaturan ulang subsidi di bidang energi menjadi upaya penting untuk menjamin hak-hak rakyat.

    “Dan inilah kesempatan kita Partai Golkar untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya itu,” ujarnya.

    “Sudah tentu dalam implementasinya 100% tidak ada yang cukup. Mana ada program dari publik dunia yang 100% cukup,” kata Bahlil.

    (abd)