Xcloud.id

partai: Golkar

  • Pembatasan Media Sosial pada Anak Dinilai Perlu, Mental Belum Stabil hingga Soal Kemampuan Filtering – Halaman all

    Pembatasan Media Sosial pada Anak Dinilai Perlu, Mental Belum Stabil hingga Soal Kemampuan Filtering – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi I DPR RI mendukung penuh rencana pembatasan penggunaan media sosial pada anak-anak di Indonesia.

    Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengungkapkan wacana pembatasan usia kepada anak-anak dalam penggunaan media sosial sudah lama dibahas.

    Menurutnya, pembatasan media sosial untuk anak menjadi kebutuhan yang nyata.

    “Kita lihat bagaimana dampak negatif kepada anak-anak yang belum memiliki mental yang stabil, belum memiliki jiwa yang kuat untuk memiliki fungsi-fungsi filtering (penyaringan) terhadap informasi yang mereka serap dari media sosial,” ungkap Dave, Sabtu (8/2/2025) dikutip dari Kompas TV.

    Politisi Partai Golkar itu menilai, wacana pembatasan media sosial untuk anak patut diteruskan hingga menjadi sebuah peraturan pemerintah melalui proses-proses yang melibatkan berbagai macam sektor dan juga ahli.

    “Indonesia bisa melihat mencontoh dari negara tetangga negara-negara sahabat kita, akan tetapi kita harus sesuaikan dengan karakteristik kebutuhan Indonesia.”

    “Kita mengingat juga bahwa media sosial juga kerap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan yang positif, hanya saja memang banyak individu-individu yang menggunakannya untuk hal-hal negatif,” ungkapnya.

    Maka dari itu, Dave menilai perlu adanya tindakan cepat untuk melindungi generasi muda.

    “Jangan sampai ciri khas dan ideologi pemahaman akan adat istiadat kita luntur dan terkikis akibat derasnya informasi masuk dan juga gaya budaya asing yang mempengaruhi cara berpikir anak muda kita,” tuturnya.

    Bagaimana Wacana Pemerintah?

    Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid memberikan penjelasan terkait wacana peraturan pembatasan media sosial (medsos) untuk anak.

    Dia menegaskan, anak tidak dibatasi untuk mengakses medsos, namun dibatasi untuk membuat akun di medsos.

    Hal ini disampaikan Meutya Hafid saat rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).

    Mulanya, Meutya mengungkapkan sempat bertemu dengan pemerintah Australia terkait penerbitan aturan terkait pembatasan medsos bagi anak.

    Dalam pertemuan tersebut, dia mengatakan pemerintah Australia merasa bahwa akses anak terhadap medsos sudah sampai di taraf darurat.

    Sehingga, imbuh Meutya, terbitlah aturan terkait pembatasan medsos bagi anak tersebut.

    “Kami sempat bertemu dengan menteri dari Australia, kebetulan datang ke kantor kami dan kami tanyakan (pembatasan medsos bagi anak).”

    “Pada prinsipnya, pembatasan tersebut keluar, menurut mereka, karena Australia merasa adanya kedaruratan sehingga harus menerapkan peraturan dalam bentuk undang-undang yang membatasi akses media sosial terhadap anak-anak di bawah usia 16 tahun,” katanya dikutip dari YouTube Komisi I DPR.

    Namun, Meutya menegaskan pemerintah tidak akan mengikuti secara keseluruhan aturan terkait pembatasan medsos bagi anak yang diterapkan di berbagai negara.

    Sedangkan di Indonesia, imbuhnya, anak tidak akan dibatasi untuk mengakses medsos, tetapi dibatasi untuk membuat akun medsos.

    “Pada dasarnya, untuk menjelaskan persepsi yang beredar di media massa atau persepsi kita bersama. Adapun yang sedang dirancang bukan pembatasan akses media sosial, tapi pembatasan akses membuat akun-akun anak di media sosial,” tegasnya.

    Meutya mengungkapkan ketika anak mengakses medsos dengan menggunakan akun orang tuanya dan didampingi, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

    Dia menegaskan tidak dibatasinya akses medsos terhadap anak semata-mata demi menjunjung tinggi kebebasan berekspresi.

    “Kalau kami membuat aturan, diingatkan bahwa tidak boleh melanggar kebebasan berekspresi. Kalau anak didampingi ibunya mengakses media sosial, boleh” tuturnya.

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan pihaknya saat ini tengah menggodok terkait teknis aturan tersebut.

    Dia mengungkapkan Komdigi bakal mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu sebagai landasan. Kemudian, barulah terbit aturan teknis lewat Peraturan Menteri (Permen).

    “Kami ada beberapa pilihan. Aturan PP, kemudian undang-undang. Aturan PP nanti bisa diikuti oleh Permen.”

    “Tapi, memang kalau mau dalam waktu segera, ya memang itu PP dulu kita konsentrasikan. Tapi, kalau PP itu dirasa harus dikuatkan di undang-undang, maka kita bisa kuatkan lewat undang-undang,” tegasnya.

    Meutya Hafid menargetkan aturan ini bakal selesai dan diterbitkan pada bulan April 2025 sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami amat sangat berharap sesuai arahan presiden, Pak Ketua, kalau waktunya dua bulan, mudah-mudahan di bulan puasa sudah bisa keluar aturan ini dengan memohon dukungan dari Komisi I,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Bamsoet Dorong Bikers MBI Tingkatkan Budaya Aman Berkendara

    Bamsoet Dorong Bikers MBI Tingkatkan Budaya Aman Berkendara

    Jakarta –

    Pengurus Motor Besar Indonesia (MBI) DKI Jakarta Periode 2025-2028 di bawah kepemimpinan Ketua MBI DKI Jakarta Alwiciano baru dilantik. Ketua Umum Ikatan Motor (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan para anggota agar meningkatkan rasa persaudaraan (brotherhood) dengan komunitas atau club motor lainnya.

    “Pelantikan Ketua MBI DKI Jakarta merupakan momen penting bagi perkembangan MBI ke depan. Ketua MBI DKI Jakarta yang baru memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin organisasi ini ke arah yang lebih baik,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Sebelumnya, Alwiciano terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) MBI DKI Jakarta yang diselenggarakan di Jakarta, pada 26 Januari lalu.

    “Dengan visi, misi, dan program kerja yang tepat, MBI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan industri otomotif di Indonesia,” sambungnya.

    Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus MBI DKI Jakarta Periode 2025-2028 di Jakarta, Minggu (9/2). Bamsoet mengingatkan salah satu fokus utama ketua MBI DKI Jakarta yang baru adalah pengembangan komunitas.

    Selain meningkatkan jumlah anggota baru, ketua MBI DKI Jakarta harus mampu mempererat tali persaudaraan antar anggota yang ada. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi berbagai kegiatan sosial yang dapat memperkuat hubungan di antara anggota.

    Misalnya, kegiatan bakti sosial seperti bantuan sosial, donor darah, pembersihan lingkungan, dan pendidikan keselamatan berkendara, merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, anggota MBI tidak hanya dapat berinteraksi satu sama lain, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

    “Selain itu, mendorong kegiatan turing merupakan salah satu cara untuk mendukung sport tourism di Indonesia. Turing yang dilakukan secara rutin dengan rute yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para riders MBI,” kata Ketua MPR RI ke-15 tersebut.

    “Tidak hanya menyenangkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan pariwisata lokal dan ekonomi masyarakat di daerah yang dilalui,” sambungnya.

    Bamsoet menambahkan hal lain yang bisa dilakukan adalah promosi keselamatan berkendara. Di tengah meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan roda dua, kampanye keselamatan menjadi semakin krusial.

    Data Korlantas Polri mencatat, sebanyak 1.150.000 kecelakaan terjadi di tahun 2024, dimana sekitar 76,42%-nya melibatkan sepeda motor. Peristiwa ini mengakibatkan sekitar 27.000 jiwa meninggal dunia.

    Karenanya, MBI harus aktif mengkampanyekan pentingnya keselamatan berkendara melalui berbagai kegiatan. Mengadakan pelatihan-pelatihan keselamatan yang melibatkan ahli dan praktisi di bidangnya, serta kolaborasi dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan kesadaran tentang aturan lalu lintas di masyarakat, adalah langkah yang perlu dilakukan.

    “MBI dapat menyelenggarakan program ‘Safety Riding Campaign’. Melalui program ini, tidak hanya pengetahuan tentang keselamatan berkendara yang akan meningkat, namun juga kesadaran akan tanggung jawab berlalu lintas akan lebih baik,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

    “Dengan pendekatan yang sistematis dan melibatkan semua pemangku kepentingan, MBI dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan budaya berkendara yang lebih aman,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

  • Bahlil Tegaskan Penataan Distribusi Gas 3 Kg untuk Cegah Kebocoran Subsidi Negara Rp 26 Triliun

    Bahlil Tegaskan Penataan Distribusi Gas 3 Kg untuk Cegah Kebocoran Subsidi Negara Rp 26 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan distribusi gas elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran selama ini, berpotensi menimbulkan kerugian sampai Rp 26 triliun dari total subsidi negara.

    Karena itulah, Bahlil menegaskan, kementeriannya harus mengambil kebijakan pembelian gas 3 kg harus melalui pangkalan atau subpangkalan supaya subsidi negara tepat sasaran.

    Menurutnya setiap tahun negara menyubsidi gas elpiji 3 kg sebesar Rp 87 triliun. 

    “Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30%, kali Rp 87 triliun, itu sama dengan Rp 25 triliun hingga Rp 26 triliun,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa negara selama ini telah menyubsidi tiga kebutuhan energi untuk rakyat Indonesia, yakni BBM, listrik, dan gas elpiji. Untuk gas elpiji sendiri, dalam satu tahun negara mensubsidi hingga Rp 87 triliun. 

    “Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi elpiji ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar ketua umum Golkar inil.

    Saat awal menjabat sebagai menteri, Bahlil mengaku mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program subsidi gas elpiji 3 kg rentan terjadi kerugian jika tidak dilakukan penataan distribusi dan harga yang lebih jelas. 

    Dengan subsidi negara sebesar Rp 36.000 per tabung, kata Bahlil, maka harga gas elpiji 3 kg per tabung itu menjadi Rp 12.000. Dengan harga awal tersebut, Pertamina membawa gas elpiji itu ke agen dengan harga Rp 12.750. Selanjutnya, kata Bahlil, dari agen ke pangkalan, harga per tabung seharusnya maksimal hanya Rp15.000. 

    Selama ini, kata Bahlil, pemerintah bisa memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena memang terlacak oleh aplikasi. Hal tersebut berarti sudah tertata dengan baik oleh sistem.

    “Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang enggak ada sistem, enggak ada aplikasi yang bisa memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp 18.000 sampai Rp 19.000. Tetapi fakta di lapangan, ada yang beli sampai Rp 25.000 atau Rp  30.000,” kata Bahlil.

    Bahlil menjelaskan ada tiga titik celah di mana oknum bisa melakukan cawe-cawe permainan gas elpiji 3 kg. Salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau. 

    “Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30%, kali Rp 87 triliun, itu sama dengan Rp 25 triliun hingga Rp 26 triliun. Bayangkan. Inilah, dalam rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan. Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan bahwa pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer. 

    Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan. Bahlil mengumumkan seluruh pengecer elpiji 3 Kg di Indonesia sebanyak 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan. 

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.

  • Usai Menang Pilwalkot Makassar, Appi Bidik Ketua Golkar Sulsel

    Usai Menang Pilwalkot Makassar, Appi Bidik Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin, merespons kemungkinan dirinya masuk dalam bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Menurutnya, tidak mengejutkan jika namanya ikut dipertimbangkan mengingat kiprahnya di Golkar.

    “Menjadi sesuatu hal yang naif barangkali kalau nama saya tidak masuk, karena saya memang bersyarat, menjadi ketua (Golkar) Kota Makassar, terus mampu memberikan sumbangsih yang baik untuk (Golkar Sulsel),” ujar Appi, sapaannya kepada awak media (9/2/2025).

    Ia menambahkan, dalam kontestasi politik, rekam jejak dan kontribusi menjadi pertimbangan penting.

    Terlebih, pada Pilkada terakhir, ia berhasil meraih kemenangan dengan dukungan penuh dari Golkar.

    “Dan terakhir kami melalui dukungan Partai Golkar mampu memenangkan Pilkada,” ucapnya.

    Appi menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

    Jika dirinya mendapatkan mandat untuk maju sebagai Ketua Golkar Sulsel, ia siap menjalankan tugas tersebut.

    “(Kalau didorong DPP) Kami ini sami’na wa’atana, kalau ada perintah kami jalankan,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin (Appi), Partai Golkar Makassar berhasil bangkit setelah mengalami kemunduran pada Pemilu 2019.

    Pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar Makassar mencatat pencapaian signifikan dengan meraih 97.209 suara atau sekitar 13,34 persen, menempatkan partai ini di posisi kedua setelah NasDem.

    Hasil tersebut memastikan Golkar mendapatkan 6 kursi di DPRD Makassar.

  • 3 Respons Mayor Teddy soal Prabowo Pindah ke IKN Tahun 2028 Nasional

    3 Respons Mayor Teddy soal Prabowo Pindah ke IKN Tahun 2028 Nasional

    Respons Mayor Teddy soal Prabowo Pindah ke IKN Tahun 2028
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kabinet Mayor
    Teddy Indra Wijaya
    mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan gedung eksekutif, yudikatif, dan legislatif di
    Ibu Kota Nusantara
    (IKN) akan selesai pada tahun 2028.
    Hal tersebut Teddy sampaikan saat ditanya perihal rencana Prabowo akan pindah ke IKN pada 2028, sebagaimana yang disebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
    “Target selesai eksekutif, yudikatif, legislatif (tahun 2028),” ujar Teddy kepada
    Kompas.com
    , Minggu (9/2/2025).
    Teddy enggan membeberkan apakah itu artinya Presiden
    Prabowo Subianto
    akan berpindah kantor ke IKN pada 2028.
    Dia hanya menyebut bahwa pada intinya, IKN ditargetkan rampung pada 2028.
    “Intinya fokusnya di situ,” ujar Teddy.
    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN akan dilakukan pada 2028, sebagaimana target Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini disampaikan Bahlil saat ditanya awak media perihal anggaran pembangunan IKN yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    “IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Bahlil Yakin Kader Golkar Tak Akan Direshuffle Prabowo, Klaim Golkar Selalu Jadi Garda Terdepan – Halaman all

    Kala Bahlil Yakin Kader Golkar Tak Akan Direshuffle Prabowo, Klaim Golkar Selalu Jadi Garda Terdepan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto tak akan mereshuffle menteri yang berasal dari Golkar.

    Pasalnya menurut Bahlil, selama ini Golkar selalu menjadi garda terdepan bersama partai koalisi lain seperti Gerindra.

    Terlebih Golkar juga disebut Bahlil selalu mendukung arah kebijakan pemerintah.

    “Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” kata Bahlil dilansir Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

    Bahlil menjelaskan, dalam Kabinet Merah Putih, terdapat delapan orang menteri dan tiga wakil menteri yang berasal dari Golkar.

    Kemudian di luar jabatan menteri dan wakil menteri, ada juga yang menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, yakni Ace Hasan Syadzily.

    Menteri ESDM itu meyakini, Presiden Prabowo pasti mengetahui tentang kualitas menteri yang berasal dari Golkar.

    Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut kader Golkar ini adalah kader pemimpin bangsa.

    “Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” imbuh Bahlil.

    Meski demikian, Bahlil menyadari bahwa reshuffle kabinet ini adalah wewenang Prabowo sebagai presiden.

    Untuk itu Bahlil meminta publik agar tidak terlalu mencampuri hal yang menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” tutur Bahlil.

    Kata Istana soal Isu Reshuffle

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto akan dievaluasi.

    Hal tersebut sekaligus menanggapi menguatnya wacana reshuffle kabinet merah putih. Rencana ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” ujar Hasan di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Hasan menuturkan peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, dia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” jelasnya.

    Namun begitu, kata Hasan, Presiden Prabowo yang dianggap paling tahu mengenai wacana reshuffle kabinet merah putih tersebut. Sebaliknya, kabar yang beredar di media sosial hanya bersifat spekulatif.

    “Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” ungkapnya.

    “Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka aja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya presiden,” tutupnya.

    Prabowo Bicara Peluang Reshuffle

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca lewat 100 hari pemerintahannya. Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

    “Mau lebih jelas lagi? hahaha,” tukasnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Igman Ibrahim)(Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado)

    Baca berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet.

  • Masa Bakti Kepengurusan IMI Jadi 5 Tahun, Bamsoet: Ada Beberapa Manfaat

    Masa Bakti Kepengurusan IMI Jadi 5 Tahun, Bamsoet: Ada Beberapa Manfaat

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah menyetujui usulan perubahan masa bakti kepengurusan IMI dari empat tahun menjadi lima tahun. Perubahan ini untuk menyesuaikan dengan masa bakti kepengurusan dari kelembagaan lain yang memiliki hubungan erat dengan tujuan, fungsi, tugas dan wewenang organisasi IMI.

    “Selain itu, dalam era kompetisi yang semakin ketat dan kompleks, waktu lima tahun lebih tepat untuk melaksanakan program-program strategis dan jangka panjang. Ini disebabkan oleh banyaknya isu yang memerlukan perhatian serius dalam pengembangan olahraga otomotif. Termasuk program pelatihan, pembinaan atlet, dan penyelenggaraan event-event nasional maupun internasional,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan awal usulan perubahan masa bakti kepengurusan IMI berasal dari permintaan 29 IMI Provinsi. Untuk membahas usulan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2024 bertempat di Jakarta, diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dikuti oleh 36 IMI Provinsi. Dalam forum tersebut, dilakukan pembahasan mendalam mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IMI yang bertujuan untuk menyempurnakan struktur serta norma organisasi.

    Munaslub menghasilkan kesepakatan bahwa masa bakti kepengurusan IMI Pusat, IMI Provinsi, serta IMI Kabupaten/Kota diubah dari empat tahun menjadi lima tahun. Keputusan ini kemudian tertuang dalam Pasal 50, 59, dan 68 AD dan ART IMI Tahun 2024.

    “Perubahan masa kepengurusan ini memiliki beberapa manfaat. Dari segi organisasi, periode yang lebih panjang memberikan kesempatan bagi pengurus untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang lebih baik dan inovatif. Seperti pengembangan infrastruktur otomotif, program pelatihan yang lebih komprehensif, serta penyelenggaraan event-event yang dapat meningkatkan prestasi atlet otomotif Indonesia di kancah nasional dan internasional,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menguraikan dari perspektif administrasi dan manajemen, satu periode yang lebih lama dapat membantu mengurangi beban administratif yang terkait dengan pemilihan dan transisi kepimpinan. Dengan mengurangi frekuensi pemilihan, IMI dapat mengalihkan fokus dari proses internal menuju pengembangan eksternal. Semisal program peningkatan keterampilan, sosialisasi, dan promosi olahraga motor di seluruh Indonesia.

    “Dalam konteks responsivitas terhadap perkembangan global dan regional, dengan adanya periode yang lebih panjang, IMI diharapkan bisa memberikan respon yang lebih baik terhadap perkembangan dunia olahraga dan regulasi internasional yang berdampak pada dunia otomotif. Kesempatan untuk merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif baru diharapkan dapat menjadi fokus utama dalam program IMI selama lima tahun,” pungkas Bamsoet.

    (akn/ega)

  • Kelakar Bahlil soal Gas Saat Mik Berdengung di Rakernas Golkar

    Kelakar Bahlil soal Gas Saat Mik Berdengung di Rakernas Golkar

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat melempar candaan soal gas LPG dalam Rakernas Golkar. Hal itu terjadi saat mik tiba-tiba berdengung saat dia berpidato.

    Momen itu terjadi saat Bahlil sedang menjelaskan hasil Munas Partai Golkar hingga terkait soliditas mendukung penuh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Rakernas itu dihadiri oleh seluruh petinggi dan jajaran Partai Golkar yang dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Lalu, kemudian tiba-tiba terdengar bunyi seperti dengung gangguan saat Bahlil bicara. Jajaran yang hadir pun mendadak kaget.

    Beberapa di antara mereka ada yang penasaran dengan berdiri dan melihat langsung ke arah Bahlil. Menanggapi peristiwa tak terduga itu, Bahlil melontarkan candaan soal gas LPG 3 kg.

    “Jangan-jangan belum ada yang dapat gas mungkin ya,” kata Bahlil disambut tawa kader yang hadir.

    “Ini jangan-jangan belum selesai, jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Coba dicek biasanya kalau panitianya kayak begini, ini pasti aktivis KNI,” lanjutnya sambil tertawa.

    Bahlil Minta Maaf soal LPG

    Bahlil Lahadalia (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

    Menteri ESDM itu mengatakan sudah meminta maaf kepada rakyat atas polemik larangan pengecer menjual elpiji 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya tersebut belum tepat sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

    “Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat, adalah sub-pangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita setop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata Bahlil.

    Ia menuturkan kebijakannya tersebut diambil dengan tujuan baik. Bahlil mengaku tak ingin ada markup dalam penjualan elpiji 3 kg.

    Sebab, kata Bahlil, pemerintah sudah menyubsidi elpiji 3 kg Rp 36 ribu per tabungnya. Dengan begitu, harga jual elpiji bersubsidi yang diterima masyarakat seharusnya maksimal Rp 19 ribu.

    Namun Bahlil menyebut pihaknya masih banyak menerima harga jual elpiji 3 kg di masyarakat mencapai Rp 25-30 ribu.

    “Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ini kita biarkan? Kalau memang kita concern, Golkar sebagai bentuk daripada partai yang memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat, saya berpandangan ini harus kita luruskan yang bengkok,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, Bahlil dan jajarannya tidak mau tinggal diam melihat masalah tersebut. Dia mengakui kebijakan yang sempat diambil tersebut tidak populer di masyarakat.

    Namun Bahlil mengklaim siap mempertaruhkan reputasi dan nyawanya demi masyarakat dan negara.

    “Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya, tapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat dari apa yang negara berikan, maka jangankan popularitas, nyawa pun saya siap berikan untuk rakyat bangsa dan negara,” ucapnya.

    Di sisi lain, Bahlil menyoroti adanya masalah elpiji 3 kg yang dioplos ke tabung gas elpiji 12 kg. Dia menuturkan masalah ini juga memunculkan potensi kebocoran harga.

    “Itu dioplos minta ampun. Gas 3 kg diambil, dioplos ke tabung 12 kg, kemudian dijual ke industri, itu rata-rata 5-10 persen bocornya. Elpiji itu coba cek benar nggak 3 kg, ada yang cuma 2,5 kg, ada yang cuma 2,4 kg. Jadi ada tiga potensi kebocoran elpiji,” pungkasnya.

    Sentil Ketua Komisi XII DPR saat Pidato

    Balil Lahadalia (Foto: Brigitta Belia/detikcom)

    Dalam pidatonya itu, Bahlil sempat menyentil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya terkait polemik kebijakan LPG 3 kg. Ia pun mengibaratkan saat ini tengah menguji loyalitas anak buahnya di Golkar.

    Adapun Bambang Patijaya merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang bertugas di komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

    “Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini: hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam,” kata Bahlil.

    Bahlil tak menjelaskan secara rinci maksud pernyataannya tersebut. Namun dia mengatakan momentum tersebut jadi kesempatan bagi seorang nakhoda untuk menguji anak buah kapal.

    “Justru di sinilah nakhoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal, siapa yang bersama-sama saya. Saya ingin mengetahuinya saja. Justru di momentum seperti ini, ini juga dalam strata itu ada instrumen menguji, mana ABK dan penumpang kapal yang taat pada tujuan kapal dan mana yang memang lihat kapal miring meloncat atau mendorong-dorong kapal agar segera terbalik,” jelasnya.

    Bahlil mengaku nakhoda satu ini sudah sering bermain di ombak-ombak. Sehingga Bahlil tak masalah dengan hal sedang dihadapi.

    “Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaallah no problem. Nggak ada masalah, saya pikir,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

    Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

    Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri dan elite partai politik angkat bicara terkait wacana perombakan atau
    reshuffle kabinet
    yang berhembus usai 100 hari pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Wacana ini mencuat usai Prabowo mewanti-wanti jajaran di pemerintahannya untuk patuh pada arahannya demi kesejahteraan rakyat, pada saat berpidato dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu.
    Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.
    “Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo.
    Pernyataan Prabowo ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih, apa saja:
    Menko PM: Saya kok belum dengar ya?
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai wajar apabila Prabowo melempar sinyal reshuffle kabinet agar menteri-menterinya bekerja lebih baik.
    Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, evaluasi perlu dilakukan setiap saat. Apalagi Prabowo sudah memperingatkan agar para menteri menjalankan visi dan misinya.
    “Saya kok belum dengar ya? Tapi ya wajar sih, setiap saat evaluasi itu perlu. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan peringatan, terutama kepada birokrat level atas yang tidak menjalankan visi dan misi beliau,” ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jumat (7/2/2025).
    Menteri Perumahan: Harus siap dong
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan reshuffle setelah 100 hari pemerintahan Prabowo.
    Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap menjalankan tugas dan menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.
    “Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap,” kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Menteri PU: Saya ini cuma ‘batur’
    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi santai isu reshuffle yang saat ini tengah berhembus.
    “Bagi saya, saya ini batur, pembantu. Kan pembantu itu kan tidak kontrak kerjanya,” ungkap Dody saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).
    Sebagai bawahan, ia akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh atasannya. Baik soal tugas dan pekerjaan, maupun soal reshuffle. 
    Posisinya sebagai menteri di kabinet pun, menurutnya, berbeda dengan posisinya bila menjadi pegawai yang memiliki kontrak kerja yang jelas.
    Mensesneg: Hah reshuffle apa?
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Prabowo.
    “Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum,” ujar Prasetyo.
    Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja. Meski begitu, pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.
    “Belum, lagi kerja, lagi kerja,” katanya.
     
    Tak hanya jajaran menteri yang bersuara. Sejumlah politikus partai politik pun memiliki pandangan yang beragam.
    Golkar yakin selamat dari reshuffle
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Golkar yang saat ini duduk di pemerintahan, tidak akan direshuffle oleh Prabowo.
    “Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ujar Bahlil saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebut, saat ini ada 14 kader Golkar yang duduk di pemerintahan. Delapan di antaranya merupakan menteri, termasuk dirinya, tiga lainnya wakil menteri.
    “Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” lanjut Bahlil.
    Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
    “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
    PDIP perkirakan reshuffle 3-4 bulan lagi
    Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga Prabowo akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya 3-4 bulan lagi.
    Said meyakini, 100 hari adalah waktu yang cukup bagi Prabowo menilai kinerja para menterinya.
    “100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle,” ujar Said.
    Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.
    Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.
    “Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” jelasnya.
    Gerindra dukung Prabowo reshuffle
    Partai Gerindra selaku partai besutan Prabowo mendukung langkah kepala negara untuk melakukan reshuffle.
    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.
    “Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini,” kata Muzani.
    Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
    Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.
    Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.
    “Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi,” ujar dia.
     
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan hanya Prabowo yang mengetahui perihal kapan akan dilakukan
    reshuffle
    kabinet.
    Menurutnya,
    reshuffle
    menteri merupakan kewenangan dari Prabowo seorang.
    “Yang paling tahu soal
    reshuffle
    itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” ujar Hasan.
    Hasan menjelaskan, jika ada isu mengenai siapa menteri yang terkena
    reshuffle
    , maka mereka hanya menerka-nerka saja.
    Dia menyebut Istana saja tidak punya informasi yang cukup mengenai siapa menteri yang bakal dicopot dan kapan waktu
    reshuffle
    -nya.
    “Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” ucapnya.
    Sementara itu, terkait Prabowo yang memberi peringatan keras kepada jajarannya beberapa hari lalu, Hasan menyebut peringatan itu disampaikan kepada seluruh jajarannya, bukan orang tertentu.
    Dia menyebut Prabowo ingin para menterinya murni bekerja demi kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan lain yang dibawa.
    “Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh Hasan.
    Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini Prabowo tidak akan melakukan
    reshuffle
    dalam waktu dekat.
    Jamiluddin menyebut Prabowo hanya memberi peringatan kepada menteri yang kinerjanya rendah dan kurang loyal.
    ”
    Warning
    itu kemungkinan akan diwujudkan bila dalam satu tahun nanti tidak ada perubahan,” ujar Jamiluddin kepada
    Kompas.com
    , Minggu (9/2/2025).
    Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak akan melakukan reshuffle demi menjaga stabilitas politik.
    Sebab, dia menilai, menteri-menteri yang berkinerja rendah merupakan ketum partai besar.
    “Bahlil misalnya, bila di-
    reshuffle
    saat ini tentu dapat mengganggu stabilitas kabinet. Sebab, bila Bahlil di-
    reshuffle
    , bisa saja ia menarik menterinya dari kabinet. Hal ini tentu dapat mengacaukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo,” jelasnya.
    “Prabowo yang menganut politik akomodatif tentu tak menginginkan terjadi kekacauaan di kabinetnya. Karena itu, Prabowo akan mempertahankan para menterinya yang ada saat ini,” sambung Jamiluddin.
    Dengan demikian, Jamiluddin menyebut Prabowo akan memberi kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja mereka untuk saat ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal bakal merombak komposisi menteri atau reshuffle kabinet setelah 100 hari pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Negara mengaku tidak segan mengganti menteri yang dinilai tak bisa bekerja untuk rakyat.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, apa pun keputusan Prabowo harus sepenuhnya diterima dengan lapang dada.

    “Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh bapak presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden. Semuanya diserahkan kepada pak presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan, karena itu kewenangan mutlak bapak presiden,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Bahlil menuturkan, sudah seharusnya menteri-menteri di Kabinet Merah Putih menjalankan tugas yang diperintahkan Prabowo. Menurutnya, setiap menteri harus mampu menterjemahkan arah program kebijakan Prabowo.

    “Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada bapak presiden,” ujarnya.

    Yakin Tak Ada Kader Golkar Terkena Reshuffle

    Bahlil yang juga menjabat ketum Partai Golkar meyakini kader-kader Golkar yang berada di Kabinet Merah Putih dapat bekerja dengan baik sehingga tidak akan terkena reshuffle. Dia juga yakin Prabowo mengetahui kualitas setiap kadernya lantaran Partai Golkar adalah partai politik pencetak pemimpin bangsa.

    “Anggota kabinet Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” tutur Bahlil.

    “Biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya menambahkan.

    Dengan demikian, Bahlil optimistis tidak akan ada kader Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran yang terkena kebijakan politik perombakan kabinet. Apalagi, kata dia, Golkar berdiri di garda terdepan dalam mendukung arah kebijakan Prabowo.

    “Kami yakin Golkar Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kader Golkar yang duduk di pemerintahan adalah Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

    Kader partai berlambang pohon beringin lainnya, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News