Xcloud.id

partai: Golkar

  • HUT Ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji: Hilirisasi Kunci Indonesia Emas

    HUT Ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji: Hilirisasi Kunci Indonesia Emas

    Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Golkar DPR merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-57 pada 13 Februari 2025 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Perayaan HUT ke-57 Fraksi Partai Golkar diisi dengan seminar bertajuk “Peta Jalan Hilirisasi dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan untuk Indonesia Emas”. 

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan, tema hilirisasi sengaja dipilih karena peran hilirisasi sangat penting untuk modal dan demi kemajuan bangsa.

    “Tentu tema yang kita pilih itu bukan tanpa maksud bukan tanpa sebab karena hilirisasi ini adalah salah satu kunci apakah kita bisa mencapai Indonesia emas pada 2045 atau tidak,” ujar Sarmuji dalam sambutanya saat menjadi keynote speaker di acara seminar tersebut, Rabu (13/2/2025).

    Sarmuji membeberkan, terdapat dua modal utama Indonesia bisa mencapai Indonesia emas 2045. Pertama adalah bonus demografi yang saat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia mulai 2030 sampai 2035.

    “Bonus demografi itu mencapai puncaknya ketika usia produktif memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Untuk itu mulai saat ini penting mengelola bonus demografi agar masyarakat Indonesia terutama yang produktif itu adalah manusia Indonesia yang cerdas dan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang baik,” jelas Sarmuji. 

    Kedua, lanjut Sarmuji, modal mencapai Indonesia emas 2045 adalah mengelola sumber daya alam secara maksimal. Salah satu kunci pengelolaan sumber daya alam tersebut adalah adalah proses hilirisasi.

    “Kita semua mafhum bahwa hilirisasi ini sudah menjadi penekanan Bapak presiden. Sejak kepemimpinan Joko Widodo sudah menekankan tentang hilirisasi. Tentunya hilirisasi ini tidak bisa dicapai dalam satu dua tahun saja. Kita cari cara yang sebenarnya agar hilirisasi ini bisa sukses dan tujuannya demi kemakmuran rakyat Indonesia tercapai,”  pungkasnya. 

  • Ketua umum parpol hadiri jamuan bersama Erdogan di Bogor

    Ketua umum parpol hadiri jamuan bersama Erdogan di Bogor

    Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo pada acara jamuan santap siang Kenegaraan untuk menghormati Presiden Republik Turki Yang Mulia Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah ketua umum partai koalisi Presiden Prabowo Subianto turut hadir pada acara jamuan santap siang kenegaraan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran para ketua umum partai politik itu merupakan undangan dari Presiden Prabowo untuk menghormati kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan.

    “Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo pada acara jamuan santap siang Kenegaraan untuk menghormati Presiden Republik Turki Yang Mulia Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor,” kata Yusuf kepada ANTARA melalui pesan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

    Sejumlah ketum parpol yang hadir dalam jamuan kenegaraan itu sekaligus merupakan anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

    Selain itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu juga turut hadir dalam jamuan kenegaraan itu.

    Adapun usai jamuan kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengantarkan Presiden Erdogan ke Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, setelah rangkaian acara kunjungan kenegaraan ke Indonesia selesai.

    Prabowo dan Erdogan tiba hampir di waktu yang berdekatan sekitar pukul 18.20 WIB dan disambut oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) yang memberikan penghormatan berupa hormat senjata untuk melepas kepergian Erdogan dan rombongan dari Indonesia.

    Tampak hadir para pejabat tinggi mendampingi Presiden Prabowo melepas rombongan Presiden Erdogan di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjaffrie Sjamsoedin, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama.

    Erdogan dan rombongan bertolak menuju destinasi berikutnya dengan pesawat kenegaraan Turki yang lepas landas pada pukul 18.51 WIB.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sandi Rahmat Mandela Jabat Wakil Ketua Umum PP AMPG, Pengurus Baru Siap Rekrut Dua Juta Kader Muda – Halaman all

    Sandi Rahmat Mandela Jabat Wakil Ketua Umum PP AMPG, Pengurus Baru Siap Rekrut Dua Juta Kader Muda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sandi Rahmat Mandela resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) periode 2024-2029 bersama ratusan pengurus lainnya.

    Pelantikan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/2/2025).

    Dalam kepemimpinan baru ini, PP AMPG menegaskan komitmennya merekrut 2 juta kader muda di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi besar pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2029.

    Ketua Umum PP AMPG, Said Aldi Ali Idrus, menyampaikan bahwa regenerasi kader muda
    menjadi agenda utama organisasi guna memastikan keberlanjutan kepemimpinan Golkar ke depan.

    “PP AMPG siap menjadi lokomotif kaderisasi pemuda Partai Golkar. Dengan target 2 juta kader baru, kami akan memperkuat basis pemilih muda dan memastikan Golkar tetap relevan di era politik mendatang,” ujar Said Aldi Ali Idrus.

    Sebagai organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar, PP AMPG juga menegaskan
    komitmennya menjadi garda terdepan dalam mengawal visi besar kepemimpinan
    nasional, yaitu Asta Cita Prabowo-Gibran.

    Dalam berbagai program dan kebijakan, AMPG siap memastikan bahwa visi pembangunan nasional yang diusung Prabowo-Gibran dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam sambutannya menegaskan
    pentingnya peran AMPG dalam pemenangan Partai Golkar serta kontribusinya dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan nasional.

    “Golkar adalah partai besar yang selalu menjadi bagian dari perjalanan bangsa. AMPG sebagai kekuatan muda harus menjadi motor penggerak dalam memperluas jangkauan Golkar, merekrut kader-kader terbaik, dan memastikan Golkar tetap menjadi pilar utama dalam pemerintahan,” ujar Bahlil Lahadalia.

    Sebagai bagian dari pelantikan, PP AMPG juga menggelar aksi sosial nasional, termasuk
    pemberian makan bergizi gratis serta gerakan bersih-bersih rumah ibadah di berbagai daerah.

    Kegiatan ini mencerminkan komitmen AMPG untuk tidak hanya aktif dalam politik, tetapi juga hadir dalam kerja nyata bagi masyarakat.

    Dengan semangat baru dan kepemimpinan yang solid, PP AMPG optimistis dapat menjadi
    kekuatan utama dalam pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2029, sekaligus memastikan
    keberlanjutan pembangunan nasional melalui Asta Cita Prabowo-Gibran.

  • Jokowi Masih Pikir-Pikir Gabung PAN, Golkar, atau Gerindra

    Jokowi Masih Pikir-Pikir Gabung PAN, Golkar, atau Gerindra

    GELORA.CO -Tawaran sejumlah elite untuk bergabung ke partai politik yang sudah eksis di Parlemen masih belum disikapi serius oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Hal ini disampaikan Jokowi saat wawancara bersama jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya di Solo, Jawa Tengah belum lama ini. Awalnya, Jokowi ditanya soal ajakan untuk bergabung ke PAN, Golkar, dan Gerindra setelah didepak dari PDIP. 

    “Belum berpikir ke arah sana (masuk partai), belum berpikir ke arah sana,” kata Jokowi dikutip Rabu, 12 Februari 2025.

    Jokowi juga enggan menjawab secara gamblang soal rumor dirinya akan mendirikan sebuah partai politik baru. Termasuk soal partai perorangan yang sempat ia utarakan tak lama setelah dipecat sebagai kader PDIP.

    “Nantilah, baru dimatangkan (soal partai perorangan),” ucap Jokowi tanpa menjelaskan lebih gamblang. 

  • Profil Natsir Ali, Bupati Selayar Miliki Harta Rp151 Miliar, Punya Kapal Laut Seharga Rp2,5 Miliar – Halaman all

    Profil Natsir Ali, Bupati Selayar Miliki Harta Rp151 Miliar, Punya Kapal Laut Seharga Rp2,5 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil Natsir Ali Bupati Selayar yang memiliki kekayaan 151 miliar dan punya kapal laut seharga Rp2,5 miliar.

    Nama Natsir Ali saat ini sedang mencuri perhatian.

    Hal ini lantaran sosok Natsir Ali yang menang sebagai Bupati Selayar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) memiliki harta di atas Rp 151 miliar.

    Bahkan Natsir Ali diketahui memiliki kapal laut senilai Rp2,5 miliar.

    Lantas siapa Natsir Ali sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum terkait sosok Natsir Ali Bupati Selayar yang miliki harta di atas Rp150 miliar :

    Natsir Ali memiliki nama lengkap Muhammad Natsir Ali.

    Natsir Ali dikenal sebagai seorang politikus kader Partai Golkar.

    Nama Natsir Ali pun diketahui sebagai seorang pengusaha yang memulai usahanya setelah lulus SMA tanpa melanjutkan ke perguruan tinggi.

    Bukan hanya itu saja, Natsir Ali juga dikenal sebagai seorang kontraktor.

    Natsir Ali adalah anak dari pengusaha Muhammad Ali Gandong.

    Dilansir Tribun Selayar, ia merupakan 3 bersaudara yang dijuluki tiga berlian.

    Saudara Natsir Ali adalah Muh Basli Ali dan Muh Rapsel Ali.

    Sebagai informasi, Muh Basli Ali adalah  Bupati Selayar periode 2016-2021 dan 2021-2025, juga mantan anggota DPRD Selayar.

    Sementara saudara Natsir Ali yang lain, Rapsel Ali, merupakan mantan anggota DPR RI Fraksi Nasdem periode 2019-2023.

    Natsir Ali merupakan Bupati Selayar terpilih yang menang dalam Pilkada Selayar.

    Melanjutkan Pemerintahan Sang Kakak

    Natsir Ali yang memenangi Pilkada Selayar 2024 membawanya untuk melanjutkan pemerintahan saudaranya, Basli Ali.

    Politisi Golkar itu akan diambil sumpah dan janji sebagai Bupati Selayar pada 20 Februari 2025.

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilaporkan pada 20 Agustus 2024/Khusus – Calon PN, harta kekayaan Natsir Ali ada di angka Rp. 151.788.256.213.

    Dalam LHKPN tersebut, Bupati Selayar ini diketahui memiliki hutang senilai Rp. 657.900.000.

    Harta Natsir Ali paling banyak ada di tanah dan bangunan yang mencapai Rp. 144.621.230.000.

    Berikut rincian harta kekayaan Natsir Ali dikutip dari e-LHKPN miliknya :

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 144.621.230.000

    1. Tanah Seluas 16443 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, WARISAN Rp. 500.000.000

    2. Tanah Seluas 610526 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, WARISAN Rp. 250.000.000

    3. Tanah Seluas 10400 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

    4. Tanah Seluas 2300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

    5. Tanah Seluas 10626 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

    6. Tanah Seluas 110000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

    7. Tanah Seluas 18000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HADIAH Rp. 486.000.000

    8. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 81.000.000

    9. Tanah Seluas 12580 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 4.214.300.000

    10. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

    11. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

    12. Tanah Seluas 19000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 513.000.000

    13. Tanah dan Bangunan Seluas 4000 m2/80 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 108.000.000

    14. Tanah Seluas 19000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 513.000.000

    15. Tanah Seluas 19434 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 524.718.000

    16. Tanah Seluas 13522 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 365.094.000

    17. Tanah Seluas 19524 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 527.148.000

    18. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

    19. Tanah Seluas 9700 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    20. Tanah Seluas 251 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000

    21. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

    22. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

    23. Tanah Seluas 281 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

    24. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

    25. Tanah dan Bangunan Seluas 5000 m2/9900 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000.000

    26. Tanah Seluas 81050 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

    27. Tanah Seluas 614 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000

    28. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

    29. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

    30. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

    31. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/722 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000.000

    32. Tanah dan Bangunan Seluas 337 m2/550 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.330.331.000

    33. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 992.639.000

    34. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/1200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 4.233.000.000

    35. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/1200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 4.233.000.000

    36. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    37. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    38. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

    39. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

    40. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    41. Tanah Seluas 80000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    42. Tanah Seluas 35000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    43. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    44. Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.145.800.000

    1. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G A/T MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    2. MOBIL, DAIHATSU S401RV ZMRFFJ HJ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 173.800.000

    3. MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.407.000.000

    5. MOBIL, JEEP WRANGLER JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 815.000.000

    6. KAPAL LAUT/PERAHU, MITSUBISHI 8DC9 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.559.126.213

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 152.446.156.213

    III. HUTANG Rp. 657.900.000

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 151.788.256.213

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Tribun Selayar)

  • Pertamina Beberkan Cara Atur Penyaluran Solar Subsidi yang Mau Ditertibkan

    Pertamina Beberkan Cara Atur Penyaluran Solar Subsidi yang Mau Ditertibkan

    Bali –

    Pemerintah berencana untuk melakukan penertiban penyaluran solar subsidi di tengah masyarakat. PT Pertamina (Persero) pun merespons rencana tersebut.

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan selama ini pihaknya sendiri sudah banyak melakukan upaya pengaturan penyaluran solar subsidi.

    Misalnya saja, dengan kewajiban pembelian solar subsidi dengan menerapkan QR Code. Kendaraan yang berhak membeli solar subsidi diminta untuk mendaftar sebagai penerima dan akan mendapatkan QR Code.

    “Solar subsidi, upayanya apa saja? Nah kalau subsidi kan sebenarnya sekarang kita sudah menerapkan full QR code ya. Ini kalau untuk solar semua sudah 100% yang beli solar harus memiliki QR, nah itu sudah merupakan salah satu upaya kami untuk, bukan membatasi, untuk mengatur siapa saja yang boleh membeli solar,” beber Fadjar ditemui di The Patra Ressort, Badung, Bali, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, Fadjar mengungkapkan pihaknya juga masih menunggu revisi regulasi soal penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, atau tepatnya revisi Perpres 191 tahun 2014.

    “Sebenarnya secara regulasi kan, kami masih menunggu ya untuk BBM subsidi ini regulasi revisi perpres 191, tapi kalau itu belum ya kita upayanya itu yang kita lakukan, pakai QR code itu digitalisasi sehingga siapa saja yang mengkonsumsi kami memiliki datanya,” sebut Fadjar.

    Yang pasti, Fadjar menegaskan Pertamina memiliki pasokan solar subsidi secara cukup sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Tahun lalu pun, Pertamina bisa menyediakan kuota solar sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

    “Dan Alhamdulillah untuk kuota solar sampai akhir tahun kemarin juga relatif aman, jadi dengan upaya tadi tersebut penerapan QR masih bisa kontrol, masih bisa kita kontrol kuotanya,” kata Fadjar.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penertiban solar subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat. Penertiban penyaluran solar menjadi kebijakan pengaturan subsidi energi berikutnya yang ditempuh Bahlil, usai sebelumnya melakukan penertiban pada penyaluran LPG 3 kg.

    Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan selama ini solar subsidi banyak dipakai untuk untuk kalangan industri, baik untuk truk barang hingga kendaraan transportasi umum. Namun, penggunaannya masih sering kurang tepat sasaran.

    “Habis ini saya tertibkan lagi bapak ibu semua, saya tertibkan lagi adalah BBM solar, solar subsidi dipakai untuk industri,” beber Bahlil di depan kader Golkar dalam Rakernas Partai Golkar 2025 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025) lalu.

    Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan pengaturan solar subsidi dilakukan karena pihaknya menemukan masih ada masalah dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) tersebut. Bahkan, dia bilang ada kendaraan dinas membeli bahan bakar bersubsidi tersebut. Erika mengatakan, temuan itu terekam dari pemantauan CCTV yang dipasang pada salah satu SPBU di Bali tahun 2024.

    “Contohnya ini di Bali ada kita temukan penyaluran kepada non-konsumen pengguna. Jadi ada JBT yang disalurkan kepada kendaraan TNI,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2025) kemarin.

    Dia juga menemukan penjualan solar subsidi menggunakan jerigen yang tidak memiliki surat rekomendasi di Bali. Berdasarkan data yang ia paparkan, volume yang terjual sebanyak 1,78 kiloliter (kl). Sementara di Sumatera Barat, ia juga menemukan penggunaan subsidi BBM tak wajar dengan pembelian berulang menggunakan QR Code yang berbeda-beda pada kendaraan yang sama. Kasus ini terjadi di dua tempat yakni Kabupaten Sijunjung dengan volume terjual 1,11 kl dan Kota Padang 7,24 kl.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova. Kemudian ada juga yang berupa truk,” ungkap Erika.

    Erika menambahkan, BPH Migas juga telah merekap pengawasan lapangan berdasarkan pengaduan masyarakat melalui hotline WhatsApp yang tercatat sebanyak 2.487 sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, pengaduan terkait BBM menjadi yang paling banyak dilaporkan.

    (hal/kil)

  • DPR Dukung Retret Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

    DPR Dukung Retret Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan retret seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024 di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. 

    Menurut Doli, anggaran penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya bakal jauh lebih besar.

    “Ya perlu (retret kepala daerah). Menurut saya kan mungkin enggak terlalu besar lah anggarannya. Kalau kita lihat kemarin yang untuk kabinet, itu kan pakai tenda, mereka tidak (nginap) di hotel. Jadi, dugaan saya tidak terlalu mahal. Menurut saya kalau dibandingkan dengan hasil yang kita harapkan, masih worth it lah,” ujar Doli di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Doli menilai, retret ini penting agar membangun soliditas dan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan soliditas tersebut, maka program-program strategis nasional akan mudah kerjakan dan direalisasikan karena pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki visi, misi dan arah yang sama.

    “Jadi artinya para kepala daerah ini pastilah selama tujuh hari itu akan diberikan penyampaian visi, misi program-program strategis. Apalagi sekarang kan kita punya program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Saya kira itu program yang tidak mudah, maksudnya tidak sederhana karena melibatkan banyak orang,” tutur Doli.

    “Saya kira soliditas, kemudian pemahaman tentang mulai dari visi konsepsi, terus cara operasional tentang program-program yang besar-besar itu harus diketahui semua sampai kepala daerah,” kata Doli menambahkan.

    Doli mengakui, selama ini, banyak program-program strategis nasional terhambat atau direalisasikan terlambat karena kurang dukungan maksimal dari pemerintah daerah. Menurut dia, retret kepala daerah ini merupakan wadah yang baik untuk membangun komunikasi dan kesepahaman di awal soal program-program prioritas nasional.

    “Kita berharap kalau misalnya ada komunikasi yang intens, apalagi dari awal kepala-kepala daerah ini punya keterikatan, chemistry dengan presiden. Nantinya juga akan diberi pemahaman soal apa program-program strategis yang bisa disinergikan dengan program di provinsi, kabupaten atau kota. Jadi retret kepala daerah ini penting,” pungkas Doli.

  • Efisiensi Anggaran, Politisi Golkar Dukung Upaya Optimalkan Pengelolaan Keuangan Negara

    Efisiensi Anggaran, Politisi Golkar Dukung Upaya Optimalkan Pengelolaan Keuangan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran dengan memangkas belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2025 sebesar Rp 300 triliun.

    Menanggapi kebijakan tersebut, anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Menurut Firnando, kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara agar lebih efektif dan tepat sasaran.

    “Saya melihat ini sebagai langkah terobosan yang positif. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, efisiensi anggaran menjadi pilihan yang paling relevan,” ujar politisi muda Partai Golkar itu kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    Firnando menilai selama ini banyak anggaran negara yang tidak secara langsung berdampak pada perekonomian masyarakat.

    “Dari yang saya amati, banyak anggaran digunakan untuk hal yang kurang esensial, seperti perjalanan dinas ke luar kota maupun luar negeri yang sebenarnya bisa diminimalkan. Biaya untuk kegiatan semacam itu cukup besar, sehingga langkah efisiensi ini sangat tepat,” kritiknya.

    Selain itu, ia menyoroti kebiasaan kementerian dan lembaga yang sering mengadakan rapat di hotel, yang dinilai kurang efisien.

    “Rapat bisa dilakukan di kantor kementerian. Lagipula, saat ini teknologi sudah berkembang, sehingga pertemuan bisa digelar secara daring melalui Zoom, yang tentu jauh lebih hemat,” jelasnya.

    Firnando yakin efisiensi anggaran ini tidak akan menghambat kinerja kementerian dan lembaga. “Saya rasa tidak akan berdampak signifikan terhadap pencapaian target kerja. Justru dengan efisiensi ini, kementerian dan lembaga harus bekerja lebih cerdas dan efektif,” tambahnya.

    Ia menekankan efisiensi anggaran dapat mendorong birokrasi yang lebih efektif dan produktif di masa mendatang.

    “Langkah ini memastikan kementerian dan lembaga menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan optimal. Saya yakin ke depan, semua institusi pemerintahan akan semakin efektif dengan adanya efisiensi anggaran,” lanjut Firnando.

  • Politikus Golkar Bantah Tatib DPR Bisa Copot Pimpinan Lembaga

    Politikus Golkar Bantah Tatib DPR Bisa Copot Pimpinan Lembaga

    GELORA.CO -Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo membantah mengenai isu yang mengatakan kalau DPR mengubah Tata Tertib (Tatib) yang dapat mencopot pimpinan lembaga tinggi negara. 

    Menurut politikus Golkar tersebut, penerbitan Tatib tersebut diperuntukkan untuk internal DPR RI dan sifatnya pun adalah rekomendasi.

    “Tidak serta merta dapat mencopot pejabat, sifatnya berupa rekomendasi evaluasi kinerja. Sehingga saya pikir Tatib ini bagus sebagai representasi pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI,” ujar Firman Soebagyo dalam keterangannya, Selasa, 11 Februari 2025.

    Lagipula lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR ini, Tatib DPR bukanlah sebuah hierarki perundangan yang mengikat. Sehingga fungsinya hanya dapat mengikat ke dalam institusi DPR RI itu sendiri.

    “Bahwa dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia, tata tertib DPR tidak termasuk urutan hierarki aturan yang mengikat. Nomor 1 adalah UUD 1945, lalu ada TAP MPR, undang-undang, Perpu,” papar Firman.

    Legislator dapil Jateng III ini pun mengingatkan agar tak terjadi polemik lebih lanjut, kita semua bisa memahami Trias Politika di mana posisi legislatif, eksekutif dan yudikatif sejajar. Sehingga tak bisa produk Tatib DPR mengintervensi kedaulatan struktur kekuasaan di lembaga lainnya.

    “Kita sebaiknya memahami kembali konsep Trias Politika, di mana secara teknis tidak ada kewenangan yang bisa mengintervensi kedudukan lembaga lainnya. Tatib ini dimaksudkan hanya untuk internal,” pungkas Ketua Dewan Pembina SOKSI ini.

    Sebelumnya, DPR mengesahkan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dalam rapat paripurna di gedung parlemen, Jakarta Pusat. Perubahan aturan yang satu hari sebelumnya disepakati Badan Legislasi DPR adalah penambahan Pasal 228A di antara Pasal 228 dan Pasal 229 di dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.

    Pasal 228A ayat (1) berbunyi, “Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.”

    Kemudian ayat (2) dari Pasal 228A berbunyi, “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.”

    Banyak masyarakat yang menafsirkan jika ketentuan itu rawan diselewengkan karena evaluasi secara berkala dikhawatirkan dapat merekomendasikan pemecatan terhadap pemimpin lembaga negara yang bersangkutan

  • Direktur Hilir Migas ESDM Dikabarkan Dicopot Buntut Kasus LPG 3 Kg

    Direktur Hilir Migas ESDM Dikabarkan Dicopot Buntut Kasus LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan bakal mencopot pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

    Berdasarkan informasi yang diterima dari sumber Bisnis, Senin (10/2/2025), pejabat tinggi tersebut adalah direktur pembinaan usaha hilir migas yang saat ini dijabat oleh Mustika Pertiwi.

    Bisnis pun lantas mengonfirmasi lebih lanjut terkait kabar tersebut kepada Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya. Dia tak membantah ataupun membenarkan kabar pencopotan Mustika.

    Chrisnawan hanya meminta Bisnis untuk menunggu kabar lebih lanjut.

    “Ditunggu saja ya beritanya,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/2/2025) malam.

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, pencopotan Mustika tersebut tak lepas dari kasus kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat belakangan ini.

    Larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer tersebut didasarkan pada surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. B-570/MG.05/DJM/2025 tanggal 20 Januari 2025. Dalam surat itu, terhitung 1 Februari 2025, pangkalan wajib mendistribusikan 100% LPG 3 kg ke konsumen akhir yaitu, rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

    Atas dasar ketentuan tersebut, pangkalan tidak lagi diizinkan untuk mendistribusikan LPG 3 kg ke pengecer.

    Kebijakan itu pun menjadi polemik di masyarakat. Alhasil, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberi arahan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas melon subsidi tersebut.

    Oleh karena itu, pemerintah menjadikan lebih dari 370.000 pengecer sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg mulai Selasa (4/2/2025). Artinya, pengecer saat ini diperbolehkan kembali untuk menjual gas melon.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini, mulai menjadi sub-pangkalan,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan, peningkatan status pengecer menjadi sub-pangkalan itu tidak akan dipungut biaya. Selain itu, pengecer juga tak perlu mendaftar lagi. Sebab, pengecer yang diangkat menjadi sub-pangkalan itu adalah yang telah terdaftar di Merchant Applications Pertamina (MAP) Pertamina.

    Ketua umum Golkar itu juga mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi sistem digital bagi para pengecer yang menjadi sub-pangkalan. Hal ini dilakukan untuk mengontrol penjualan dan harga LPG 3 kg.

    “Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol,” jelas Bahlil.