partai: Golkar

  • Burhanuddin Muhtadi: Pada Era Jokowi, Berkahnya Nyebar, Beda dengan Prabowo

    Burhanuddin Muhtadi: Pada Era Jokowi, Berkahnya Nyebar, Beda dengan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

    Hal ini ia sampaikan dalam podcast Total Politik yang tayang di Youtube pada 13 November 2025, bertajuk “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dipandu oleh Budi Adiputro dan Arie Putra.

    Burhanuddin memulai dengan membahas tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini. “Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhan dikutip pada Jumat (14/11).

    Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77 persen elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29 persen, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.

    Burhanuddin menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.

    Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurut Burhanuddin tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan, partai tersebut juga tidak mengambil posisi oposisi yang tegas.

    “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegasnya.

    Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem, karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.

  • Fraksi Golkar MPR temui Sultan Yogya sebelum gelar sarasehan nasional

    Fraksi Golkar MPR temui Sultan Yogya sebelum gelar sarasehan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng melakukan kunjungan silaturahmi ke Keraton Yogyakarta untuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum menggelar Sarasehan Nasional tentang Obligasi Daerah.

    Mekeng menyebut pertemuan itu perlu dilakukan sebagai permintaan izin dan permohonan dukungan atas acara sarasehan yang akan digelar di Yogyakarta pada 24 November 2025 mendatang.

    “Kami merasa perlu kulo nuwun kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan sebelum kegiatan nasional ini dilaksanakan,” kata Mekeng dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan tersebut, dia menyampaikan bahwa kegiatan sarasehan ini akan menjadi forum strategis untuk membahas potensi obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah dan investasi publik.

    “Yogyakarta kami pilih bukan hanya karena nilai historis dan budayanya yang tinggi, tetapi juga karena peran pentingnya sebagai pusat pendidikan dan pemikiran kebangsaan,” kata dia.

    Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik gagasan penyelenggaraan sarasehan nasional tersebut. Sultan menyampaikan bahwa inisiatif tersebut sangat relevan dengan semangat kemandirian fiskal daerah dan upaya memperkuat tata kelola keuangan publik di Indonesia.

    “Gagasan obligasi daerah merupakan langkah maju untuk memperkuat otonomi daerah dan kemandirian pembiayaan pembangunan. Saya menyambut dengan antusias dan, Insya Allah, akan hadir sebagai keynote speaker pada sarasehan nanti,” kata Sultan.

    Mekeng dan Sultan pun berharap agar kegiatan sarasehan nasional itu dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wacana kebijakan fiskal daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Sarasehan Nasional, Ketua Fraksi Golkar MPR Temui Sultan HB X

    Jelang Sarasehan Nasional, Ketua Fraksi Golkar MPR Temui Sultan HB X

    Jakarta

    Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng melakukan kunjungan silaturahmi ke Kraton Yogyakarta, untuk bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

    Hal tersebut dilakukan dalam rangka kulo nuwun sekaligus memohon izin dan dukungan atas rencana pelaksanaan Sarasehan Nasional, tentang Obligasi Daerah yang akan digelar di Yogyakarta pada 24 November 2025 mendatang.

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, Mekeng menyampaikan kegiatan sarasehan ini akan menjadi forum strategis untuk membahas potensi obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah dan investasi publik.

    “Yogyakarta kami pilih bukan hanya karena nilai historis dan budayanya yang tinggi, tetapi juga karena peran pentingnya sebagai pusat pendidikan dan pemikiran kebangsaan. Kami merasa perlu kulo nuwun kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan sebelum kegiatan nasional ini dilaksanakan,” ujar Mekeng dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan HB X menyambut baik gagasan penyelenggaraan sarasehan nasional tersebut. Ia menyampaikan inisiatif tersebut sangat relevan dengan semangat kemandirian fiskal daerah dan upaya memperkuat tata kelola keuangan publik di Indonesia.

    Pertemuan diakhiri dengan harapan bersama agar kegiatan sarasehan nasional ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wacana kebijakan fiskal daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

    (anl/ega)

  • Saya Kejar Anda sampai Saya Tembak Mati

    Saya Kejar Anda sampai Saya Tembak Mati

    GELORA.CO  – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau yang dikenal sebagai kelompok kekerasan bersenjata (KKB) mengancam Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli di Provinsi Pegunungan, Kamis (13/11/2025). 

    Ancaman itu disampaikan lewat siaran pers TPNPB. Menurut TPNPB, Didimus Yahuli terlibat dalam penempatan aparat militer dan operasi yang menimpa warga sipil.

    Sebelumnya, dalam laporan 9 November 2025, Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Mayor Kopitua Heluka mengklaim Yahukimo sudah dikuasai enam batalion TPNPB.

    Heluka mendesak TNI–Polri agar menghentikan penyisiran. Dia mengklaim operasi aparat kerap membuat warga panik.

    Lalu, Heluka menuding Didimus Yahuli adalah dalang penempatan aparat militer di Yahukimo. Menurut pentolan KKB itu, Bupati Yahukimo bertanggung jawab atas penangkapan dan penembakan warga.

    “Saya akan kejar Anda sampai saya tembak mati,” demikian ancaman TPNPB terhadap Didimus Yahuli, dikutip dari TribunPapua.com.

    TPNPB juga mengaku menargetkan warga imigran asal Jawa yang menetap di Yahukimo.

    Menurut TPNPB, imigran yang dianggap sebagai “agen intelijen” harus segera meninggalkan wilayah. Apabila tetap berada di Papua, mereka bisa menjadi sasaran eksekusi oleh pasukan TPNPB. 

    Didimus Yahuli berkomitmen lindungi warga sipil

    Beberapa bulan lalu, tepatnya Maret 2025, Didimus Yahuli mengatakan Pemkab Yahukimo berkomitmen melindungi warga sipil dari ancaman KKB.

    Komitmen itu disampaikan setelah enam guru dilaporkan tewas dalam serangan yang diduga dilakukan oleh OPM di Distrik Anggruk, Jumat, (21/3/2025)

    Dikutip dari laman Indonesia.go.id, Didimus Yahuli berkata pihaknya akan berkomitmen mengedepankan keamanan warga sipil.

    Menurut dia, selama ini Anggruk adalah wilayah tanpa gangguan. Lalu, dia akan meminta akan meminta TNI-Polri membangun pos di kawasan itu.

    Dia mengklaim serangan KKB itu merupakan kejadian luar biasa yang mengejutkan banyak pihak.

    “Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali ini kami semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dan gereja, terkejut dan syok atas kejadian ini. Kami merasa hal ini seharusnya tidak terjadi di daerah terpencil seperti ini,” kata dia dikutip dari laman Tribratanews Polri.

    Mengenai tudingan guru dan nakes yang diserang KKB berasal dari TNI/Polri, dia dengan tegas membantah.

    “Itu 100 persen tidak benar. Proses rekrutmen kami terbuka dan diketahui publik. Setelah rekrutmen, para pendeta mendoakan dan mereka menandatangani perjanjian kerja sama. Jika ada yang mengatakan mereka anggota TNI/Polri dan memiliki bukti, silakan tunjukkan kepada saya. Kalau benar, saya siap mundur dari jabatan Bupati,” katanya.

    Profil Didimus Yahuli

    Didimus Yahuli adalah Bupati Yahukimo dua periode, yakni 2021–2025 dan 2025–2030.

    Dia lahir di Wamena pada tanggal 20 Juli 1973 dan menikah dengan Ami Milka Orva Yikwa

    Bupati ini menamatkan pendidikan menengah di SMA YPPK St. Asisi Sentani (1989-1993). Kemudian, dia menempuh pendidikan D-2 PGSD di Universitas Cenderawasih Jayapura (1993-1995), dan

    strata satu (S-1) Ilmu Hukum di kampus yang sama.

    Sebelum menjadi Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo. 

    Dia menjabat sejak 2014 hingga 2019 sebelum setahun kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Yahulimo. 

    Selama menjadi anggota DPRD, ia menempati berbagai posisi strategis, mulai dari anggota biasa sampai menjadi ketua DPRD dan kemudian menjadi Wakil Ketua sebelum akhirnya terpilih sebagai Bupati Yahukimo dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 lalu.

    Didimus Yahuli kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Yahukimo dalam Pilbup Yahukimo 2020. 

    Dalam pilkada keempat di Kabupaten Yahukimo tersebut, Didimus Yahuli menggandeng Esau Miram, seorang politisi muda yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo (2014-2019) sebagai wakilnya. 

    Pasangan Didimus Yahuli-Esau Miram diusung oleh empat partai politik, yaitu NasDem, Hanura, Golkar, dan Perindo. Mereka berhasil menang.

    Didimus terpilih kembali menjadi Bupati Yahukimo periode 2025-2030.

    Karier politik

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo (2014-2019)

    Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo (2009-2014)

    Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo (2004-2009)

    Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya (1999-2004)

    Bupati Yahukimo (2021-2025, 2025-2030)

    Riwayat organisasi

    Ketua DPD Partai NasDem, Kabupaten Yahukimo (2021-sekarang)

    Ketua Partai Patriot Kabupaten Yahukimo (2008-2013)

    Ketua Partai Patriot Kabupaten Jayawijaya (2003-2008)

    Sekretaris Partai PDKB Kabupaten Jayawijaya (1998-2003)

    Sekretaris Gereja GIDI Wilayah Yahukimo Kabupaten Jayawijaya (1994-1996)

    Manajer Persikimo, Yahukimo (2005-2008)

    Asisten Manajer Persiwa, Wamena (2000-2005)

    Ketua Komdis PSSI Cabang Wamena (2000-2005)

    Pengurus KNPI Kabupaten Jayawijaya (1997-2000)

    Ketua Pemuda Gereja “GIDI” Klasis Lembah Baliem Wamena (1990-1999)

    Pendiri PERKANTAS, Jayapura (1995-1997)

    Pendiri Komunitas Pelajar Mahasiswa Jayawijaya (KPMJ) di Jayapura (1995-1996)

    Ketua Pemuda Gereja “GIDI” Kabupaten Jayapura (1994-1996)

    Anggota LPMI Perwakilan Jayapura (1994-1997)

    Humas UKM UKM – PMK, Universitas Cenderawasih (1994-1996)

    Humas Senat Mahasiswa Universitas Cenderawasih (1994-1996)

  • Wakil Ketua DPRD Batam Hendra Asman Sering Mangkir Rapat Tuai Sorotan

    Wakil Ketua DPRD Batam Hendra Asman Sering Mangkir Rapat Tuai Sorotan

    Menanggapi hal itu, Ketua BK DPRD Batam Muhammad Fadli memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Ia menyebut, absensi berulang dapat berimplikasi serius bagi jabatan anggota DPRD.

    “Jika seorang anggota enam kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat paripurna tanpa keterangan resmi, bisa diusulkan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW),” tegas Fadli.

    Menurut  Fadli dari Badan Kehormatan Dewan akan menjalankan prosedur sesuai aturan dan meminta klarifikasi resmi dari pihak yang bersangkutan.

    “Kami belum menerima surat resmi terkait alasan ketidakhadiran Pak Hendra. Namun informasi yang kami peroleh, beliau sedang mengalami gangguan kesehatan,” jelasnya.

    BK, akan memulai tahapan klarifikasi agar persoalan ini mendapat penyelesaian yang adil dan sesuai mekanisme.

    Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Djoko Mulyono mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini secara internal.

    “Kami akan mengikuti mekanisme yang ada di dewan. Setelah itu, kami juga akan melakukan klarifikasi langsung kepada Pak Hendra terkait alasan ketidakhadiran beliau,” ujar Djoko.

    Saat disinggung mengenai kondisi kesehatan Hendra Asman, Djoko mengaku belum mendapatkan informasi terbaru.

    “Ini juga yang akan kami pastikan. Nanti kami cari tahu kondisi terkini beliau,” ujarnya. 

  • Hujan Guyur Sidoarjo hingga Jalan Raya Terendam, Golkar Sindir Pemkab Soal Janji Penanganan Banjir

    Hujan Guyur Sidoarjo hingga Jalan Raya Terendam, Golkar Sindir Pemkab Soal Janji Penanganan Banjir

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Senin (10/11/2025) kembali menimbulkan genangan di sejumlah titik. Salah satu lokasi terparah terjadi di kawasan Jalan Raya Pahlawan, tepatnya di sekitar Lippo Mall Sidoarjo. Air setinggi lutut orang dewasa menggenangi badan jalan, membuat arus lalu lintas tersendat parah.

    Sejumlah pengendara sepeda motor tampak terjebak dan terpaksa menuntun kendaraannya melewati genangan. Beberapa mobil bahkan mogok di tengah jalan, menyebabkan antrean panjang dari arah Bundaran Taman Pinang hingga depan mal.

    “Kalau hujan lebih dari satu jam, pasti banjir. Saluran air di sini kayaknya sudah nggak mampu menampung debit air,” ujar Catur, salah seorang pengendara yang terjebak genangan.

    Kondisi ini kembali memunculkan sorotan terhadap penanganan banjir di Sidoarjo yang dinilai belum menunjukkan langkah strategis yang nyata. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi, menilai Pemerintah Kabupaten seharusnya sudah memiliki rencana induk atau master plan penanggulangan banjir sebagaimana dijanjikan saat kampanye Pilkada lalu.

    “Janji adalah utang. Dulu saat kampanye, pasangan Subandi–Mimik menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan master plan dan grand design penanggulangan banjir. Tapi sampai RAPBD 2026, saya tidak melihat rencana itu muncul,” kata Adam Rusydi.

    Ia menegaskan, Fraksi Partai Golkar dalam Pandangan Umum (PU) di rapat paripurna beberapa waktu lalu juga telah menyoroti persoalan banjir ini. Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo segera menyusun grand design penanganan banjir terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Brantas, serta menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

    “Masalah banjir memang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Tapi kalau master plan itu dibuat dan dijalankan secara serius, langkah penanganan bisa dilakukan bertahap dan terukur,” ujarnya.

    Sebagai Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi bersama. “Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan Pemkab Sidoarjo sendirian. Harus ada gotong royong dengan semua pihak. Tapi kuncinya, master plan-nya harus segera dibuat,” tegasnya.

    Banjir di bawah tol depan Lippo Plasa Sidoarjo Senin (10/11/2025).

    Adam menilai, Sidoarjo sebagai kota delta yang diapit banyak sungai semestinya memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Tanpa perencanaan strategis, pembangunan hanya akan menghasilkan proyek-proyek sporadis yang manfaatnya tidak bertahan lama.

    “Kalau pembangunan dilakukan tanpa arah yang jelas, hasilnya hanya sementara. Penanggulangan banjir ini seharusnya jadi prioritas utama, bukan sekadar janji politik,” katanya.

    Politikus Golkar yang juga pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Subandi–Mimik itu mengingatkan, banjir merupakan persoalan klasik yang muncul setiap tahun. Tanpa grand design yang terintegrasi—mulai dari tata kelola drainase, sistem pompa, hingga normalisasi sungai—masalah ini akan terus berulang.

    “Banjir seperti ini seharusnya tidak terjadi di pusat kota. Ini menunjukkan sistem pengelolaan air kita belum memadai,” tambahnya.

    Ia menegaskan, ke depan Pemkab Sidoarjo harus segera menyusun master plan penanggulangan banjir dengan melibatkan tenaga ahli, masyarakat, dan dukungan anggaran yang memadai agar solusi yang diambil bersifat jangka panjang.

    “Kalau Pemkab sungguh-sungguh, persoalan ini bisa diselesaikan secara bertahap. Tapi kalau hanya tambal sulam setiap musim hujan, hasilnya akan begini lagi tiap tahun,” ujarnya.

    Adam menutup dengan menegaskan peran Partai Golkar dalam mengawal kinerja kepala daerah yang diusungnya.

    “Golkar Sidoarjo sebagai partai pengusung tidak hanya bertugas memenangkan Pilkada, tapi juga bertanggung jawab secara moral dan politik atas kinerja kepala daerah yang kita usung. Termasuk mengingatkan bupati dan wakil bupati terkait janji program prioritas yang ada dalam visi misi mereka,” pungkasnya. [isa/ian]

  • Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres

    Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres

    Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDI-P Yulian Gunhar menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa jadi Wakil Presiden (Wapres) suatu saat nanti, mengingat posisinya yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
    Hal tersebut terjadi saat Komisi XII DPR menggelar rapat bersama
    Kementerian ESDM
    di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
    Mulanya, Yulian mengungkit betapa “seksinya” isu yang bisa dibawa oleh seorang Menteri ESDM, seperti BBM, listrik, hingga Freeport.
    Ketika pemerintah berhasil mengakuisisi saham Freeport sebesar 51 persen, maka itu adalah bukti bagi rakyat bahwa negara hadir.
    “Negara hadir untuk memberikan apresiasi, wah hebat ini. Walaupun kita enggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau ini Pak dibikin secara riil, ya mudah-mudahan Pak Bahlil bukan hanya periode ini saja jadi menteri,” kata Yulian.
    Menurut Yulian, jika Bahlil tidak menjadi menteri lagi, ke depannya Bahlil mungkin bisa menjadi Wapres.
    Akan tetapi, Yulian mengatakan ucapannya ini hanya candaan semata.
    “Ke depan bisa jadi menteri lagi. Bahkan kalau Ketua Umum Partai ini bisa jadi Wapres barang ini. Itu cuman
    jokes-
    nya saja,” ucap Yulian.
    Bahlil pun langsung bereaksi dengan tersenyum sambil geleng-geleng kepala.
    “Sekali lagi, kami mengapresiasi. Tapi kami mengkoreksi, mengkritisi bukan karena ini masalah pribadi atau apapun. Tapi ini suatu kebijakan yang kami harapkan, Pak Menteri, di bawah kepemimpinan Pak Menteri Bahlil, Kementerian ESDM ini lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Lahadalia Resmikan Lapangan Padel di Kantor DPP Golkar: Bisa Dipakai Umum, Asal Masuk Golkar Dulu

    Bahlil Lahadalia Resmikan Lapangan Padel di Kantor DPP Golkar: Bisa Dipakai Umum, Asal Masuk Golkar Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meresmikan lapangan padel di halaman Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Minggu (9/11/2025).

    Fasilitas olahraga baru itu diberi nama Yellow Racquet Club, yang digagas oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.

    Dalam sambutannya, Bahlil menyebut fasilitas tersebut tak hanya untuk kader partai, tetapi juga bisa digunakan masyarakat umum dengan satu syarat khusus.

    “Pak Dito (Ariotedjo) tadi laporkan dibuka untuk umum dengan harga diskon. Dengan syaratnya satu masuk Golkar,” ujar Bahlil kepada wartawan, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, kehadiran lapangan padel di lingkungan kantor partai merupakan langkah strategis untuk mendekatkan Golkar dengan kalangan muda yang tengah gandrung pada olahraga ini.

    “Nanti jumlah penduduk usia 17 sampai 50 tahun itu sekitar 73 persen, maka pendekatan yang harus dilakukan itu di luar kelaziman,” kata Bahlil.

    Dikatakan Bahlil, pembangunan fasilitas olahraga seperti ini merupakan cara kreatif partai untuk memperkuat basis dukungan di kalangan usia produktif.

    “Apa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus DPP di bawah Pak Dito ini adalah sebagai langkah inovatif untuk menyiapkan fasilitas olahraga khusus padel bagi generasi muda,” tambahnya.

    Fasilitas Yellow Racquet Club sendiri terdiri dari dua lapangan padel berwarna kuning, satu area pickleball dengan net, serta pendopo di tengah area sebagai ruang tunggu pemain. Walau berlokasi di area kantor DPP Golkar, fasilitas ini dapat disewa publik sesuai ketentuan yang berlaku.

  • DPD Golkar Kabupaten Pasuruan Apresiasi Penetapan Soeharto dan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

    DPD Golkar Kabupaten Pasuruan Apresiasi Penetapan Soeharto dan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

    Pasuruan (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan 10 tokoh bangsa sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan negara terhadap jasa para pemimpin yang berkontribusi besar bagi kemerdekaan dan pembangunan Indonesia.

    Dari sepuluh tokoh yang menerima gelar tersebut, dua di antaranya adalah Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keduanya dianggap memiliki peran besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial.

    Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan, M. Syaifullah, menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Ia menyebut penetapan gelar Pahlawan Nasional untuk almarhum Jenderal Besar H.M. Soeharto adalah wujud pengakuan negara atas jasa-jasanya yang luar biasa.

    “Ini bentuk penghormatan atas kiprah beliau, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, serta saat memimpin Indonesia,” ujar Syaifullah.

    Menurutnya, anugerah ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Partai Golkar. Sebab, Soeharto juga dikenal sebagai mantan Dewan Pembina Partai Golkar yang banyak berjasa dalam membangun fondasi pemerintahan modern di Indonesia.

    “Kami merasa bangga sekaligus terharu karena perjuangan beliau diakui oleh negara. Ini menjadi momen yang akan dikenang dalam sejarah bangsa,” tambahnya.

    Syaifullah juga menilai bahwa penetapan ini menunjukkan adanya kerinduan masyarakat terhadap sosok pemimpin yang tegas, berwibawa, namun dekat dengan rakyat. Ia menyebut hasil sejumlah survei nasional menunjukkan bahwa mayoritas rakyat mendukung keputusan tersebut.

    “Berdasarkan beberapa lembaga survei, lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia setuju atas penetapan gelar pahlawan nasional bagi Pak Harto,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo ini menjadi bukti kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa para tokoh lintas zaman. Selain itu, penetapan tersebut juga mencerminkan semangat rekonsiliasi dan persatuan nasional.

    “Partai Golkar akan terus mendukung semangat persatuan ini. Kami juga berbangga karena Gus Dur dan Syaikhona Kholil turut dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini,” tutup Syaifullah. [ada/aje]

  • Jadi Pahlawan Nasional, Ini Perjalanan Soeharto 31 Tahun Membentuk Indonesia Modern

    Jadi Pahlawan Nasional, Ini Perjalanan Soeharto 31 Tahun Membentuk Indonesia Modern

    Jakarta: Setelah tiga kali diusulkan, Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto akhirnya resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025. 

    Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara. Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang mendapat penghargaan tersebut tahun ini.
     

    Lebih dari dua dekade setelah lengser, nama Soeharto tetap menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. 

    Ia dikenal sebagai pemimpin terlama dalam sejarah republik, memegang tampuk kekuasaan selama 31 tahun (1967–1998) sebuah periode yang membentuk wajah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia hingga kini.
    Lahirnya Orde Baru: Dari Krisis ke Kekuasaan
    Kisah kebangkitan Soeharto bermula dari gejolak 1965, ketika peristiwa G30S mengguncang Indonesia dan menggiring negeri ini ke jurang perpecahan. Saat negara terbelah antara pendukung dan penentang PKI, Mayor Jenderal Soeharto, kala itu Panglima Kostrad, bergerak cepat mengambil alih kendali keamanan.

    Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soeharto mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk memulihkan stabilitas nasional. Namun surat tersebut menjadi pintu masuk konsolidasi kekuasaan. Dalam waktu singkat, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia, menangkap tokoh-tokoh pro-Soekarno, dan membangun struktur politik baru yang disebut Orde Baru.

    Tahun 1967, MPRS secara resmi mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, yang kemudian disahkan penuh setahun kemudian.
    Fokus utamanya sederhana: menyelamatkan ekonomi nasional yang kala itu terpuruk oleh inflasi hingga 600%. 

    Soeharto menunjuk kelompok ekonom muda lulusan Universitas California, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley, untuk merumuskan kebijakan baru. Investasi asing dibuka, hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dipulihkan, dan kebijakan fiskal mulai diperketat.

    Di saat yang sama, Soeharto membangun kekuatan politik melalui Golongan Karya (Golkar). Dukungan militer, birokrasi, dan aparatur negara memastikan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971, sekaligus mengokohkan posisi Soeharto sebagai figur sentral negara.
    Dekade Kejayaan: Pembangunan dan Pengendalian
    Tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an menjadi masa keemasan Orde Baru. Lonjakan harga minyak dunia membuat kas negara berlimpah. Soeharto meluncurkan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk mengejar swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai rata-rata 7% per tahun, inflasi menurun tajam, dan kemiskinan berhasil ditekan. Tahun 1984, Indonesia bahkan diakui FAO sebagai negara swasembada beras, pencapaian besar yang menegaskan citra Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan.”

    Namun, di balik kemajuan ekonomi itu, kekuasaan politik semakin tersentralisasi.  Seluruh organisasi masyarakat diwajibkan mengadopsi asas tunggal Pancasila, media dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap ancaman negara.

    Demonstrasi mahasiswa seperti Peristiwa Malari 1974 menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan dominasi modal asing, namun berakhir dengan penangkapan dan pembredelan media.

    Pada periode ini pula keluarga Cendana sebutan untuk lingkaran inti keluarga Soeharto mulai membangun kerajaan bisnis di berbagai sektor strategis: dari kehutanan, tambang, hingga telekomunikasi.
    Menjelang Runtuhnya Rezim: Krisis dan Reformasi
    Memasuki akhir 1980-an, harga minyak anjlok. Soeharto merespons dengan mendorong industrialisasi dan membuka sektor keuangan. Namun liberalisasi ini justru memperlebar jurang ketimpangan dan memperkuat jaringan bisnis kroni.

    Di era 1990-an, Soeharto semakin bergantung pada keluarga dan para konglomerat dekatnya. Anak-anaknya menguasai berbagai sektor ekonomi, sementara partai oposisi dan media tetap dikontrol ketat.
     
    MPR secara rutin memilihnya kembali sebagai presiden tanpa pesaing berarti. Semua berubah ketika krisis moneter Asia 1997 menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh bebas  dari Rp 2.400 menjadi Rp 17.000 per dolar AS  dan inflasi menembus dua digit. Gelombang PHK massal dan kemiskinan membuat kepercayaan publik runtuh.

    Desakan reformasi datang dari segala arah: mahasiswa, tokoh masyarakat, dan bahkan sebagian elite militer.  Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan empat mahasiswa mempercepat kejatuhan rezim.

    Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah tiga dekade berkuasa, mengakhiri satu bab besar dalam sejarah politik Indonesia.

    Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, meninggalkan warisan yang terus diperdebatkan hingga kini. Bagi sebagian warga, ia adalah pembangun ekonomi dan pencipta stabilitas. Namun bagi korban represi politik dan pelanggaran HAM, Soeharto adalah simbol otoritarianisme dan korupsi sistemik.

    Warisan Orde Baru masih terasa dalam birokrasi, politik, dan budaya ekonomi Indonesia modern.  Banyak struktur kekuasaan, praktik patronase, dan cara pandang terhadap stabilitas nasional yang terbentuk pada masa pemerintahannya, masih memengaruhi cara negara ini dijalankan.

    Kini, dua puluh tujuh tahun setelah lengser, nama Soeharto kembali muncul di ruang publik bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tapi juga sebagai pengingat betapa panjang bayangan Orde Baru membentuk Indonesia hari ini.

    Jakarta: Setelah tiga kali diusulkan, Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto akhirnya resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025. 
     
    Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara. Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang mendapat penghargaan tersebut tahun ini.
     

    Lebih dari dua dekade setelah lengser, nama Soeharto tetap menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. 
     
    Ia dikenal sebagai pemimpin terlama dalam sejarah republik, memegang tampuk kekuasaan selama 31 tahun (1967–1998) sebuah periode yang membentuk wajah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia hingga kini.
    Lahirnya Orde Baru: Dari Krisis ke Kekuasaan
    Kisah kebangkitan Soeharto bermula dari gejolak 1965, ketika peristiwa G30S mengguncang Indonesia dan menggiring negeri ini ke jurang perpecahan. Saat negara terbelah antara pendukung dan penentang PKI, Mayor Jenderal Soeharto, kala itu Panglima Kostrad, bergerak cepat mengambil alih kendali keamanan.

    Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soeharto mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk memulihkan stabilitas nasional. Namun surat tersebut menjadi pintu masuk konsolidasi kekuasaan. Dalam waktu singkat, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia, menangkap tokoh-tokoh pro-Soekarno, dan membangun struktur politik baru yang disebut Orde Baru.
     
    Tahun 1967, MPRS secara resmi mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, yang kemudian disahkan penuh setahun kemudian.
    Fokus utamanya sederhana: menyelamatkan ekonomi nasional yang kala itu terpuruk oleh inflasi hingga 600%. 
     
    Soeharto menunjuk kelompok ekonom muda lulusan Universitas California, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley, untuk merumuskan kebijakan baru. Investasi asing dibuka, hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dipulihkan, dan kebijakan fiskal mulai diperketat.
     
    Di saat yang sama, Soeharto membangun kekuatan politik melalui Golongan Karya (Golkar). Dukungan militer, birokrasi, dan aparatur negara memastikan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971, sekaligus mengokohkan posisi Soeharto sebagai figur sentral negara.

    Dekade Kejayaan: Pembangunan dan Pengendalian
    Tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an menjadi masa keemasan Orde Baru. Lonjakan harga minyak dunia membuat kas negara berlimpah. Soeharto meluncurkan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk mengejar swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.
     
    Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai rata-rata 7% per tahun, inflasi menurun tajam, dan kemiskinan berhasil ditekan. Tahun 1984, Indonesia bahkan diakui FAO sebagai negara swasembada beras, pencapaian besar yang menegaskan citra Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan.”
     
    Namun, di balik kemajuan ekonomi itu, kekuasaan politik semakin tersentralisasi.  Seluruh organisasi masyarakat diwajibkan mengadopsi asas tunggal Pancasila, media dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap ancaman negara.
     
    Demonstrasi mahasiswa seperti Peristiwa Malari 1974 menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan dominasi modal asing, namun berakhir dengan penangkapan dan pembredelan media.
     
    Pada periode ini pula keluarga Cendana sebutan untuk lingkaran inti keluarga Soeharto mulai membangun kerajaan bisnis di berbagai sektor strategis: dari kehutanan, tambang, hingga telekomunikasi.
    Menjelang Runtuhnya Rezim: Krisis dan Reformasi
    Memasuki akhir 1980-an, harga minyak anjlok. Soeharto merespons dengan mendorong industrialisasi dan membuka sektor keuangan. Namun liberalisasi ini justru memperlebar jurang ketimpangan dan memperkuat jaringan bisnis kroni.
     
    Di era 1990-an, Soeharto semakin bergantung pada keluarga dan para konglomerat dekatnya. Anak-anaknya menguasai berbagai sektor ekonomi, sementara partai oposisi dan media tetap dikontrol ketat.
     
    MPR secara rutin memilihnya kembali sebagai presiden tanpa pesaing berarti. Semua berubah ketika krisis moneter Asia 1997 menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh bebas  dari Rp 2.400 menjadi Rp 17.000 per dolar AS  dan inflasi menembus dua digit. Gelombang PHK massal dan kemiskinan membuat kepercayaan publik runtuh.
     
    Desakan reformasi datang dari segala arah: mahasiswa, tokoh masyarakat, dan bahkan sebagian elite militer.  Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan empat mahasiswa mempercepat kejatuhan rezim.
     
    Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah tiga dekade berkuasa, mengakhiri satu bab besar dalam sejarah politik Indonesia.
     
    Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, meninggalkan warisan yang terus diperdebatkan hingga kini. Bagi sebagian warga, ia adalah pembangun ekonomi dan pencipta stabilitas. Namun bagi korban represi politik dan pelanggaran HAM, Soeharto adalah simbol otoritarianisme dan korupsi sistemik.
     
    Warisan Orde Baru masih terasa dalam birokrasi, politik, dan budaya ekonomi Indonesia modern.  Banyak struktur kekuasaan, praktik patronase, dan cara pandang terhadap stabilitas nasional yang terbentuk pada masa pemerintahannya, masih memengaruhi cara negara ini dijalankan.
     
    Kini, dua puluh tujuh tahun setelah lengser, nama Soeharto kembali muncul di ruang publik bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tapi juga sebagai pengingat betapa panjang bayangan Orde Baru membentuk Indonesia hari ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (SAW)