Pramono Anung-Rano Karno Dilantik, Duet Politisi dan Seniman untuk Pimpin Jakarta
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jakarta memasuki babak baru dalam kepemimpinannya. Dua sosok dengan latar belakang berbeda, tetapi sama-sama memiliki rekam jejak panjang, kini resmi menakhodai eks Ibu Kota.
Pramono Anung
, seorang politisi kawakan yang telah malang melintang di pemerintahan, kini duduk sebagai Gubernur Jakarta.
Di sampingnya,
Rano Karno
, figur yang telah membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin, tidak hanya di dunia hiburan tetapi juga dalam pemerintahan.
Perjalanan keduanya tidaklah singkat. Pramono bertahun-tahun berkecimpung dalam politik nasional, dari legislatif hingga eksekutif, menjadikannya sosok yang matang dalam pemerintahan.
Sementara itu, Rano, yang dikenal luas sebagai Si Doel, telah membuktikan lebih dari sekadar aktor.
Pengalamannya sebagai Gubernur Banten dan anggota DPR membentuknya menjadi pemimpin yang siap berkontribusi bagi Jakarta.
Kini, keduanya mengemban amanah besar untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Berikut adalah profil singkat Pramono dan Rano.
Pramono Anung adalah politisi senior PDI-P yang telah lama berkiprah di panggung politik nasional.
Sebelum terjun ke
Pilkada Jakarta 2024
, Pramono telah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Wakil Ketua DPR RI (2009-2014) dan Sekretaris Kabinet (2015-2024).
Lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 11 Juni 1963, Pramono berasal dari keluarga pendidik. Ayahnya, R Kasbe Prajitna, adalah seorang guru.
Pendidikan
:
Karier dan Organisas
i:
Sebelum aktif di politik, Pramono berkarier di dunia bisnis. Ia pernah menjabat sebagai Direktur PT Tanito Harum dan PT Vietmindo Energitama, serta Presiden Direktur PT Yudhistira Grup.
Karier politiknya dimulai saat bergabung dengan PDI-P di era reformasi. Ia pernah menjadi Sekjen PDI-P (2005-2010) sebelum akhirnya berkiprah di pemerintahan sebagai Sekretaris Kabinet selama hampir satu dekade.
Kini, dengan pengalaman luasnya, Pramono akan memimpin Jakarta.
Rano Karno dikenal luas sebagai aktor legendaris yang membintangi
Si Doel Anak Sekolahan
.
Namun, selain di dunia hiburan, Rano juga memiliki rekam jejak panjang di dunia politik.
Rano lahir di Jakarta dan memulai karier politiknya sebagai anggota MPR RI (1997-2002).
Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang (2008-2013), Wakil Gubernur Banten (2012-2017), dan sempat menjadi Gubernur Banten (2015-2017).
Karier politik
:
Awalnya bergabung dengan Partai Golkar, Rano kemudian beralih ke PDI-P pada 2011.
Keputusannya itu membuka jalan bagi karier politiknya di pemerintahan hingga akhirnya dipercaya mendampingi Pramono Anung di Pilkada Jakarta 2024.
Dengan pengalaman di berbagai bidang, Pramono Anung dan Rano Karno kini memegang tanggung jawab besar untuk membawa perubahan bagi Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: Golkar
-
/data/photo/2025/02/20/67b67a6c52c65.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pramono Anung-Rano Karno Dilantik, Duet Politisi dan Seniman untuk Pimpin Jakarta
Megapolitan
20 Februari 2025")
Pramono Anung-Rano Karno Dilantik, Duet Politisi dan Seniman untuk Pimpin Jakarta Megapolitan 20 Februari 2025
-
Warga Lakarsantri Surabaya Kecewa, CitraLand Dinilai Ingkar Janji soal Normalisasi Waduk Selamet
Surabaya (beritajatim.com) – Warga Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, kembali menyuarakan kekecewaan terhadap pengembang CitraLand yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya terkait perawatan dan pengelolaan Waduk Selamet. Waduk yang berada di sekitar kawasan perumahan tersebut telah lama menjadi sumber masalah lingkungan, khususnya terkait saluran air yang mengalir ke permukiman warga.
Ketua RW 02 Lidah Kulon, Kusmianto, mengungkapkan bahwa sejak 2018, pengembang telah berjanji untuk menormalisasi waduk dan saluran air di wilayah tersebut. Namun, ia menambahkan, sebagian besar komitmen yang disepakati belum dipenuhi.
“Ada perjanjian dengan pengembang sejak 2018 untuk menormalisasi sungai dan waduk, namun sebagian besar komitmen tersebut belum dipenuhi,” ujar Kusmianto dalam acara jaring aspirasi yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, pada Rabu (19/2/2025) malam.
Kusmianto juga menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan dalam surat perjanjian dengan pengembang, CitraLand berkomitmen menjadikan Waduk Selamet sebagai kawasan rekreasi. Namun, hingga kini, kondisi waduk dan saluran air yang tidak terawat semakin memperburuk situasi di lapangan.
“Pemukiman sekitar CitraLand sering kebanjiran karena aliran air dari kawasan tersebut,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, warga menunjukkan surat undangan dari pengembang CitraLand terkait pembahasan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi. Surat tertanggal 20 November 2024 itu menyebutkan bahwa pengembang berkomitmen melakukan sejumlah proyek pengembangan dan perawatan, termasuk pemberian tanah untuk warga, pembangunan sekolah PAUD, pelebaran jalan akses ke Waduk Selamet, serta pembangunan fasilitas wisata air.
Meski demikian, hingga kini warga belum merasakan manfaat nyata dari komitmen yang tertera dalam surat tersebut. Mereka berharap agar DPRD Surabaya dapat memperjuangkan hak mereka.
“Kami sering disambati warga kami, saya berharap DPRD Surabaya bisa memperjuangkan tuntutan kami,” ujar Kusmianto.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni berjanji akan menindaklanjuti masalah ini dengan serius. Ia menyinggung bahwa sebelumnya terdapat permasalahan serupa di Waduk Sepat, namun kini masalah serupa terjadi di Waduk Selamet.
“Istimewa sekali pengembang CitraLand ini,” sindir Arif Fathoni.
Politisi Golkar ini menambahkan bahwa keluhan serupa juga datang dari warga Lidah Kulon yang terdampak limpahan air dari kawasan CitraLand, namun normalisasi saluran air belum dilakukan.
Toni, panggilan akrab Arif Fathoni, menjelaskan bahwa saluran air besar dan lebar di kawasan CitraLand dialirkan ke sungai yang mengalir di pemukiman warga. Hal ini menyebabkan kerugian bagi warga sekitar yang sering mengalami banjir.
“Saya dapat informasi, saluran air di kawasan CitraLand ini besar dan lebar, dibuang ke sungai yang ada di pemukiman terdekat. Kalau pengembang abai dalam menormalisasi sungai, pasti warga kampung yang dirugikan,” tegasnya.
Ke depan, Toni akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi Waduk Selamet dan saluran air yang mengalir dari kawasan perumahan CitraLand. Ia juga akan mengecek informasi terkait apakah pengembang CitraLand membeli air dari PDAM Surya Sembada Surabaya.
“Mestinya pemukiman orang kaya tidak boleh merugikan pemukiman yang dihuni rakyat kecil. Pemerintah kota wajib hadir untuk menjaga keadilan layanan ke semua warga Surabaya,” tutup Arif Fathoni.
Hingga berita ini diturunkan, City Manager CitraLand Maria Nancy belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh beritajatim.com. [asg/beq]
-
Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR) dari Fraksi Partai Golkar Firnando Hadityo Ganinduto mengaku bersyukur atas pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/2/2025).
Menurut Firnando, pengesahan RUU Minerba ini menjadi kado untuk rakyat Indonesia karena memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengelola tambang.
“Ini kado buat rakyat saya kira karena melalui UU Minerba ini prinsip keadilan dapat kami hadirkan bagi semuanya. Jadi, bukan hanya para pemilik modal atau korporasi-korporasi besar saja yang bisa kelola tambang Minerba. Masyarakat pun sekarang bisa mengelola,” ujar Firnando kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).
Firnando mengaku sejak awal dirinya ditugaskan di Baleg, fraksinya menginstruksikan untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Termasuk, kata dia, fraksi Golkar memberikan perhatian lebih untuk memperjuangkan masyarakat bisa kelola tambang melalui revisi UU Minerba.
“Alhamdulillah hasilnya dalam UU Minerba yang baru ini keterlibatan unsur masyarakat, seperti koperasi, UMKM, ormas keagamaan untuk berpartisipasi mengelola tambang minerba dapat kami perjuangkan dan disetujui oleh seluruh fraksi yang ada,” tandas politisi muda Partai Golkar ini.
Firnando menegaskan, dengan hadirnya UU Minerba yang baru diharapkan ke depan dapat menggenjot roda perekonomian bangsa dan negara.
“Semoga masyarakat perekonomiannya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan adanya UU Minerba ini,” ujar anggota Panja RUU Minerba itu.
Sementara dalam proses pembahasan di tingkat satu, salah satu poin yang disepakati adalah mekanisme alias skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Selain itu, kata dia, juga disepakati pemberian mandat ke BUMN, BUMD, dan swasta untuk membagi keuntungan mengelola tambang ke perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi.
“Lelang tetap ke BUMN, BUMD atau swasta, namun perguruan tinggi mendapatkan keuntungan. Yang jelas, UU Minerba ini dapat kita katakan sebagai implementasi sila ke-5,” jelas Firnando.
Diketahui, revisi UU Minerba menjadi usul inisiatif DPR melalui Baleg. Baleg kemudian membentuk panitia kerja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU Minerba yang diserahkan pemerintah dan DPD pada Rabu, 12 Februari 2025.
“Saya salah satu anggota panja,” pungkas Firnando dalam menanggapi RUU Minerba.
-
Legislator Golkar Muhamad Nur Purnamasidi Masuk Bursa Ketua Umum IKA-PMII
Jember (beritajatim.com) – Muhamad Nur Purnamasidi, legislator DPR RI dari Partai Golkar, masuk bursa Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21-23 Februari 2025.
Purnamasidi mendapatkan dukungan dari IKA-PMII Kabupaten Jember. “Kalau dari rumah sendiri, masa tidak didukung,” kata Sekretaris IKA-PMII Jember Sutrisno, Rabu (19/2/2025).
Purnamasidi yang akrab disapa Bang Pur memang kader PMII Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember selama kuliah. Pria kelahiran Bekasi, 3 September 1971 tersebut sudah tiga periode menjabat anggota DPR RI sejak 2014.
“Kami merespons kesiapan kader kami yang sudah mendaftar sebagai calon ketua umum dengan menyampaikan kesiapan Pengurus Cabang IKA-PMII Jember untuk mengawalnya, sampai tahap pemilihan,” kata Sutrisno.
IKA-PMII siap memperjuangkan Purnamasidi tanpa memandang model pemilihannya. “Apakah melalui pemilihan raya, melalui AHWA, atau musyarakat mufakat, kami siap mengawal dengan kekuatan penuh. Kami mengirimkan dua peserta dan dua peninjau di arena Munas VII,” kata Sutrisno.
Pengalaman Purnamasidi sebagai anggota DPR RI menjadi modal penting. “Di tingkat nasional, kami anggap beliau layak jadi ketua umum. Calon kami punya kemampuan mengonsolidasikan kekuatan IKA-PMII secara nasional,” kata Sutrisno.
Purnamasidi dipercaya bisa berdiri di tengah polarisasi IKA-PMII yang memiliki preferensi politik beragam. “Tidak hanya di partai politik, tapi juga di perguruan tinggi, dan sektor swasta,” kata Sutrsino.
Sutrisno menyadari selama peran IKA-PMII kurang begitu kuat. Oleh sebab itu, Purnamasidi diharapkan mengambil peran strategis di tingkat nasional setelah pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. “Kami harus segera menganbil peran strategis, karena banyak sekali kebutuhan kepemimpinan nasional yang harus diisi sahabat-sahabat PMII,” katanya.
Purnamasidi juga dipercaya mengawal kepemimpinan nasional. “Terlepas dari dinamika yang sekarang terjadi. Harus ada peran IKA-PMII untuk menyelesaikan masalah kebangsaan. Ada hal-hal besar yang tak bisa diselesaikan pemerintah sendiri,” kata Sutrisno.
Namun Sutrisno menolak jika kemudian IKA-PMII dijadikan alat politik. “Ini lebih pada penguatan distribusi kader, sumbangsih gagasan, dan peran konkret untuk perjalanan pemerintahan saat ini,” katanya. [wir]
-
Gelombang Demo di Lamongan, Aliansi BEM Geruduk Kantor DPRD dan Pemkab, Minta Tinjau Ulang Hal ini
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN – Gelombang unjuk rasa oleh para mahasiswa dalam dua hari ini mewarnai Lamongan.
Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir di depan gedung DPRD Lamongan dan Kantor Pemkab, Rabu (19/2/2025) menyusul sehari sebelumnya yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan sasaran yang sama.
BEM menolak kebijakan efisiensi anggaran disektor pendidikan karena akan mengancam masa depan Indonesia.
Koordinator umum Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya mengungkapkan, unjuk rasa kali ini menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan, dan mendesak pemenuhan hak-hak dosen.
“Kami datang menyikapi kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dan menuntut pemenuhan hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai termasuk tunjangan kinerja (Tukin) dan memastikan kesejahteraan pendidik,” ungkap Rizka.
Massa juga menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis (MBG), serta mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan rencana revisi KUHAP.
“Tinjau ulang program MBG dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi, agar tidak menjadi alat politik serta mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan KUHAP perampasan aset,” tambahnya
Suasana unjuk rasa oleh massa BEM sempat diwarnai aksi saling dorong ketika para pengunjuk rasa meminta Ketua DPRD Lamongan keluar untuk menemui mereka.
Namun aksi tersebut berhenti ketika salah satu perwakilan anggota dewan berkenan keluar dan bertemu dengan pengunjuk rasa.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Tulus Santoso menemui para demonstran dan memastikan akan menampung semua aspirasi para mahasiswa untuk dilanjutkan ke pimpinan.
“Nanti tuntutan akan dilanjutkan, yang jelas terkait tuntutan itu kembali kepada yang berwenang,” ujar Tulus.
Setelah mendapat jawaban dari anggota DPRD Lamongan, para demonstran dengan segera membubarkan diri dan berharap aspirasi mereka benar-benar direalisasikan
-
BEM Joko Tingkir Unjuk Rasa Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan
Lamongan (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Lamongan yang tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir menggelar unjuk rasa di depan gedung Pemkab dan DPRD setempat, Rabu (19/3/2025).
Pendemo menolak kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran disektor pendidikan karena dirasa mengancam masa depan Indonesia.
“Kami kesini menyikapi terkait efisiensi anggaran pendidikan dan pemenuhan hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai termasuk tunjangan kinerja (Tukin) dan memastikan kesejahteraan pendidik,” kata Koordinator Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya.
Selain soal anggaran pendidikan, mahasiswa juga menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan mendesak Pemerintah dan DPR RI mengesahkan rencana revisi KUHAP.
“Kami juga meminta peninjauan ulang terkait program MBG dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi agar tidak sekedar menjadi alat politik semata serta mendesak Pemerintah dan DPR mengesahkan KUHAP perampasan aset,” tambahnya
Massa pendemo ditemui Anggota DPRD Lamongan dari Fraksi Partai Golkar, Tulus Santoso. Di hadapan pendemo, Tulus menyampaikan akan menampung semua aspirasi para mahasiswa dan akan menyampaikannya ke pimpinan.
“Nanti tuntutan akan dilanjutkan, yang jelas terkait tuntutan itu kembali kepada yang berwenang,” ujar Tulus.
Setelah mendapat penyampaian dari perwakilan anggota DPRD Lamongan, para demonstran dengan segera membubarkan diri. (fak/ian)
-
Khofifah-Emil Resmi Dilantik Besok, Fraksi Golkar DPRD Jatim Siap Kawal Program Kedaulatan Pangan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim menegaskan bakal mengawal penuh periode kedua pasangan Khofifah-Emil yang akan dilantik secara resmi, Kamis (20/2/2025) besok.
Diantaranya, Fraksi Golkar akan mendorong upaya ketahanan pangan di provinsi Jawa Timur melalui pembentukan BUMD pangan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika mengungkapkan, sebagai salah satu partai pengusung utama, pihaknya ingin menyukseskan kepemimpinan Khofifah-Emil melalui Legislatif.
“Tentu kami mengucapkan selamat atas pelantikan periode kedua Bu Khofifah dan Mas Emil,” kata Yudha, sapaan akrab politisi muda tersebut saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (19/2/2025).
Menurut Yudha, pelantikan ini bukanlah akhir dari perjuangan Partai Golkar dalam mengusung Khofifah-Emil. Namun justru menjadi titik awal bagaimana kedua tokoh itu melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan selama ini.
Mengingat Khofifah-Emil merupakan pasangan petahana. Kendati demikian, Yudha berharap agar Khofifah-Emil melakukan berbagai penyesuaian dengan program pemerintah pusat.
Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun menyesuaikan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Artinya, arah kebijakan ke depan, ada banyak yang harus disesuaikan. Banyak PR yang harus dilakukan yang tentunya tidak bisa dilakukan sendirian. Pasti butuh legislatif dan Fraksi Golkar siap mengawal selama 5 tahun ke depan,” terang Yudha.
Secara khusus, Fraksi Golkar akan mengawal upaya kedaulatan pangan di Jawa Timur sebagai salah satu prioritas program yang perlu digenjot.
Selain potensinya yang besar di Jawa Timur, hal ini dinilai penting diperhatikan lantaran penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, juga bisa menunjang ketersediaan pangan di Jawa Timur sendiri.
Yudha menyebut, untuk melakukan inovasi kedaulatan pangan Pemprov perlu membentuk BUMD khusus yang mengurusi pangan.
Pembentukan BUMD ini dinilai tak sulit. Sebab Pemprov Jatim sebetulnya punya Puspa Agro yang secara bisnis hampir sama dengan BUMD Pangan. Namun, Puspa Agro masih berada di bawah pengelolaan BUMD PT Jatim Graha Utama (JGU).
“Bisa melakukan spin off dari JGU yakni Puspa Agronya, atau membuat BUMD baru. Momentumnya ya memang harus sekarang. Itu akan kita kawal,” ucap Yudha.
-
Ungkap Kecurangan dalam Penjualan Gas Melon, Bahlil Geram: Saya Tak Rela Ini Terjadi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap kecurangan dalam penjualan gas melon atau elpiji 3 kg.
Awalnya, ia menjelaskan bagaimana penjualan elpiji 3 kg selalu disubsidi oleh pemerintah.
Jumlah subsidinya tidak pernah kurang dari Rp 80 triliun per tahun. Pada 2023, angkanya mencapai Rp 87 triliun.
Dengan adanya subsidi, masyarakat hanya perlu membayar kurang lebih Rp 14.500 sampai Rp 16 ribu untuk elpiji 3 kg.
Namun, sayangnya, ia menemukan rakyat ada yang membeli elpiji 3 kg dengan harga sekitar Rp 20 ribu, bahkan hingga Rp 30 ribu.
“Jadi kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih. Saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah, tidak rela ini terjadi,” kata Bahlil dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Ia kemudian mengungkapkan kecurangan dalam penjualan gas melon. Pertama, ada yang satu tabungnya dijual tidak mencapai 3 kg, hanya 2,7 kg.
“Sumpah potong kucing bapak ibu semua, itu per tabung itu tidak sampai 3 kilogram,” ujar Bahlil.
Jika yang dijual per tabung hanya 2,7 kg, itu berarti kurang 10 persen dari total yang seharusnya didapat. Artinya, dari Rp 87 triliun subsidi, ada Rp 8,7 triliun yang tidak tepat sasaran.
Kecurangan berikutnya adalah elpiji 3 kilogram yang dioplos.
“Elpiji 3 kilogram dioplos, baru dimasukkan ke tabung 12 kilo baru. Itu yang dibeli oleh industri. Kadang-kadang dibeli rumah makan dan hotel itu LPG dari hasil oplosan,” ucap Bahlil.
Dengan asumsi 5 persen dari elpiji 3 kg itu merupakan oplosan, Bahlil menyebut ada Rp 4,3 triliun subsidi yang tidak tepat sasaran.
Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan akan membenahi ini, memastikan setiap anggaran negara yang dikeluarkan lewat APBN harus sampai dan tepat sasaran di tangan rakyat.
-
Bahlil Ajukan Proposal ke Prabowo agar Danantara Investasi di Proyek Hilirisasi RI – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan proposal ke Presiden Prabowo Subianto agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa berinvestasi di proyek hilirisasi dalam negeri.
Danantara merupakan badan pengelola investasi terbaru yang akan diresmikan Prabowo pada 24 Februari 2025.
Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 ribu triliun (kurs Rp 16.278 per dolar AS).
Untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun.
Danantara akan berperan strategis dalam melakukan proses investasi untuk membantu pembangunan sektor strategis yang diprioritaskan pemerintah, misalnya untuk ketahanan energi dan pangan.
“Insyaallah mudah-mudahan saja proposal kami, bapak presiden menyetujui, bahwa sebagian Danantara dananya dipakai untuk membiayai investasi hilirisasi di Republik Indonesia,” kata Bahlil dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Menurut Bahlil, Danantara perlu membiayai proyek hilirisasi dalam negeri agar tidak dikuasai oleh pihak asing.
Pihak asing sebenarnya boleh-boleh saja berinvestasi di proyek hilirisasi dalam negeri, tetapi kata Bahlil, mereka tidak boleh menjadi yang mayoritas.
“Boleh asing, tapi mereka jangan mayoritas. Berbagi. Mereka punya teknologi, mereka punya pasar, kita udah mulai berpikir kita punya bahan baku dan kita punya duit,” ujar Bahlil.
Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian bercerita ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Ia mengatakan, kala itu ketika dirinya bertugas menarik Foreign Direct Investment (FDI), Indonesia dipandang seperti sangat membutuhkannya.
Dengan adanya Danantara yang mengelola dana jumbo, mereka bisa dilibatkan dalam hal pembiayaan, sehingga keterlibatan asing bisa diminimalisir.
“Seolah-olah dianggap kita negara yang butuh mereka. Memang kita butuh, tapi kalau kita mempunyai kapital yang cukup, kita mempunyai bargaining posisi yang kuat, nah di sini lah kita bisa sama-sama untuk mengelola sumber daya alam kita,” ucap Bahlil.
-
Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia
PIKIRAN RAKYAT – Koalisi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan permanen. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria.
Ia mengatakan bahwa koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, dibentuk demi memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia.
Hal ini dikatakan Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.
“Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria.
Ia melanjutkan, komitmen ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai KIM hingga KIM Plus di era Pilkada 2024.
“Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.
Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai.
Tepatnya saat keterangan pers selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
Sekilas tentang KIM Plus
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.
Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, yakni siantaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News