partai: Golkar

  • Diusung PDIP, Gubernur Kalbar Ria Norsan Tetap Ikut Retret Kepala Daerah

    Diusung PDIP, Gubernur Kalbar Ria Norsan Tetap Ikut Retret Kepala Daerah

    Kulonprogo, Beritasatu.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang meskipun sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengimbau kader partai untuk tidak hadir.

    “Kami siap fisik dan mental. Saya melihat program retret ini baik untuk mempersatukan kepala daerah agar program pusat bisa terealisasi di daerah dengan satu komando,” ujar Norsan kepada Beritasatu.com, Jumat (21/2/2025).

    Sejumlah kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (20/2/2025) kemarin, telah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo menggunakan penerbangan pertama dari Jakarta. Bandara YIA dipilih karena memiliki akses cepat menuju Akmil Magelang.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, yang digelar pada 21-28 Februari 2025.

    Namun, Ria Norsan menegaskan keikutsertaannya dalam retret kepala daerah merupakan perintah Presiden Prabowo, bukan hanya agenda biasa. Selain itu, ia menegaskan dirinya bukan kader PDIP, meskipun diusung partai tersebut dalam Pilkada 2024.

    “Saya diusung PDIP, Hanura, dan PPP. Namun, saya kader Golkar. Golkar tidak memberi rekomendasi, saya maju sebagai calon nonpartai, bukan kader PDIP,” jelas Norsan.

    Dia mengungkapkan tidak ada komunikasi dari DPP maupun DPD PDIP setelah instruksi Megawati dikeluarkan.

    Selain para kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga dijadwalkan mendarat di Bandara YIA pada Jumat siang sebelum bertolak ke Akmil Magelang terkait retret kepala daerah.

  • Bupati Rio: Saya Cari Birokrat Situbondo yang Punya Gagasan, Bukan yang Menjilat

    Bupati Rio: Saya Cari Birokrat Situbondo yang Punya Gagasan, Bukan yang Menjilat

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengingatkan birokrat Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu.

    Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kamis (20/2/2025), Rio menggelar pertemuan virtual dengan jajaran seluruh organisasi perangkat daerah Situbondo. “Saya kemarin menekankan isu profesionalisme state aparatus,” katanya, Jumat (21/2/2025).

    “Dalam pilkada kemarin, saya bilang, 80 persen lebih yang hadir dalam zoom meeting itu adalah orang-orang yang secara aktif bekerja politik, dan saya kira itu keluar dari etika profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negar). Itu tidak baik,” kata Rio.

    Rio ingin menetralkan kondisi tersebut dan mengembalikan ASN pada tugas profesional mereka. “Saya tegaskan siapapun yang jadi pejabat adalah orang yang punya ide dan gagasan, yang mau berkompetisi untuk mengeksekusi program. Bukan yang menjilat, bukan mencari muka, atau menyogok saya,” katanya. Pejabat yang menyogok untuk menjadi kepala dinas akan dibuang dari posisi penting.

    Selain itu, Rio akan menghidupkan tradisi salawat. “Saya minta seluruh staf jajaran, agar dalam kegiatan apapun, untuk membaca salawat, terutama salawat nariyah atau salawat lainnya. Bagi ASN yang berkeberatan atau memiliki pandangan keagamaan lain, saya persilakan tidak membaca atau membaca yang lain,” katanya.

    Dengan membaca salawat, Rio ingin ada keseimbangan batin, pikiran, dan spiritual dalam urusan pekerjaan. “Paling tidak sebelum bekerja, ada kondisi satu dua menit, mereka benar-benar mengingat orientasi diri, bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari ibadah,” katanya.

    Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Situbondo setelah memenangi pilkada dengan didukung 202.479 suara dari 507.507 orang yang tercantum dalam daftar pemilih tetap. Mereka unggul 13.697 suara atas pasangan petahana Karna Suswandi-Khoirani.

    Rio-Ulfiyah diusung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Partai Solidaritas Indonesia. [wir]

  • DPR Bentuk Panja Pengawasan Impor, Komisi III Minta Aparat Bertindak Tegas – Page 3

    DPR Bentuk Panja Pengawasan Impor, Komisi III Minta Aparat Bertindak Tegas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Barang Impor dan Narkotika sebagai respons terhadap maraknya penyimpangan dalam aktivitas impor.

    Menurut Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, hal itu dilakukan guna memjawab penyimpangan dalam aktivitas impor telah berdampak negatif terhadap industri dalam negeri dan penerimaan negara.

    Soedeson mencatat, ada dua jenis importir, yakni pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor Umum (API-U).

    “API-P seharusnya hanya digunakan untuk mengimpor bahan baku guna produksi, bukan untuk dijual bebas. Sementara itu, API-U tidak diperbolehkan mengimpor bahan jadi untuk langsung didistribusikan ke konsumen,” kata Soedeson seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Dia melihat, terdapat dua modus utama penyimpangan dalam aktivitas impor. Modus pertama adalah importir API-P yang justru memasukkan bahan jadi, bukan bahan baku. Modus kedua adalah pengurangan pelaporan volume impor.

    “Misalnya mereka impor 100 unit, tetapi yang dilaporkan hanya 20 unit. Hal ini berdampak buruk pada industri tekstil dalam negeri,” ungkap Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

    Soedeson menegaskan, dampak dari praktik tersebut luas, mulai dari persaingan usaha yang tidak sehat hingga menyebabkan kebangkrutan pelaku industri tekstil dalam negeri.

    “Ini merusak industri lokal, menghambat lapangan pekerjaan, bahkan berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran,” tegas Soedeson.

     

     

  • Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini

    Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 23:03 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik untuk memimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Kamis ini di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Suara pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan ini mengalahkan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.

    Berdasarkan data dari berbagai sumber, Dedi Mulyadi lahir di Subang pada 11 April 1971, dan merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman (sekarang Universitas Purwakarta) pada 1999.

    Dedi aktif di berbagai organisasi, mulai dari kemahasiswaan yakni HMI, lalu organisasi pekerja SPSI dan KSPSI.

    Kemudian dia terjun ke dunia politik dengan menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta (2003-2008), kemudian Bupati Purwakarta selama dua periode (2008-2018), dan juga sempat menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi juga sempat maju dalam Pilgub Jabar 2018, namun gagal dan maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2019-2023 dari Partai Golkar, sebelum pindah ke Partai Gerindra.

    Kemudian, Erwan Setiawan, lahir di Bandung pada 29 Juli 1970, dan menamatkan pendidikan di Politeknik Industri dan Niaga Bandung (1996), serta Universitas Langlangbuana (2008).

    Erwan terlibat dalam sejumlah organisasi, termasuk sebagai Ketua Dewan Pembina DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang dan Wakil Ketua DPP Kosgoro.

    Dari rekam jejak politik, Erwan menjadi anggota DPRD Kota Bandung untuk periode 2009-2014 bahkan menjabat sebagai ketua di sana, kemudian dia sempat menjadi Wakil Bupati Sumedang tahun 2018.

    Harta kekayaan Dedi-Erwan

    Berdasarkan data yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dihimpun ANTARA, per tanggal 20 Agustus 2024, total kekayaannya dilaporkan mencapai Rp12.851.243.199.

    Secara rinci, harta kekayaan Dedi Mulyadi terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp7.368.000.000, yang terdiri dari 116 unit properti tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Purwakarta dan Subang yang tercatat diperoleh dari diri sendiri.

    Kekayaan dari alat transportasi dan mesin Dedi Mulyadi, senilai Rp8.004.000.000 yang meliputi: Sepeda motor Honda tahun 2003 dengan nilai Rp24.000.000, sepeda Polygon Collous T8 tahun 2017 senilai Rp20.000.000, sepeda motor Triumph Scrambler 1200 XE tahun 2019 senilai Rp440.000.000.

    Kemudian sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020 senilai Rp170.000.000, mobil Lexus LX 600 tahun 2022, senilai Rp3.900.000.000, mobil Mercedes Benz E 300 Coupe tahun 2018 senilai Rp1.500.000.000, dan mobil Lexus minibus/microbus tahun 2023, senilai Rp1.950.000.000. Kesemuanya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

    Lalu untuk harta bergerak lainnya, Dedi memiliki total kekayaan senilai Rp160.000.000, kemudian dalam pembagian kas dan setara kas memiliki total senilai Rp1.157.055.199. Dedi juga memiliki sejumlah hutang sebanyak Rp3.837.812.000.

    Sementara Erwan Setiawan, berdasarkan data LHKPN yang dilaporkannya pada 28 Agustus 2024, ia memiliki harta kekayaan total Rp22.736.849.123.

    Harta kekayaan Erwan Setiawan terdiri dari aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp20.250.000.000 yang secara rinci berupa tanah dan bangunan seluas 200 m2/200 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, yang diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp3.000.000.000.

    Kemudian sebidang tanah dan bangunan seluas 1.655 m2/978 m2 di Kabupaten/Kota Sumedang, diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp9.250.000.000.

    Lalu sebidang tanah dan bangunan seluas 390 m2/390 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp6.000.000.000.

    Kemudian sebidang tanah dan bangunan seluas 328 m2/328 m2 di Kabupaten/Kota Cimahi, diperoleh dari hasil sendiri, senilai Rp2.000.000.000.

    Total harta kekayaan yang dimiliki oleh Erwan Setiawan dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp605.000.000 yang meliputi mobil Toyota Land Cruiser 20047 4WD AT keluaran tahun 2007 senilai Rp350.000.000.

    Kemudian, mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT tahun 2011 senilai Rp200.000.000, sepeda motor Yamaha N-Max 2 DP tahun 2015 senilai Rp15.000.000, sepeda motor Yamaha BG6 A/T tahun 2017 senilai Rp40.000.000. Semuanya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

    Lalu ada harta bergerak lainnya senilai Rp1.970.000.000, kemudian ada kas dan setara kas senilai Rp11.849.123, Erwan juga tercatat memiliki hutang sejumlah Rp100.000.000.

    Sumber : Antara

  • DPR RI Komitmen Optimal Bekerja untuk Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

    DPR RI Komitmen Optimal Bekerja untuk Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melakukan langkah efisiensi anggaran melalui terbitnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Efisiensi anggaran tak hanya berlaku pada lembaga eksekutif, namun juga lembaga legislatif, yaitu DPR RI. 

    Melalui surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025) terkait upaya efisiensi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), anggaran DPR RI mengalami pemotongan sebesar Rp1,305 triliun. Pemotongan ini berasal dari berbagai pos anggaran.

    Meski terdampak efisiensi, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan mendukung sepenuhnya program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi bermaksud baik untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Ini kan memang program dari Pak Presiden, jadi ya kita ikuti saja, kita dukung sepenuhnya program presiden. Maksudnya kan baik ini efisiensinya kan untuk masyarakat juga untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Adies Kadir dalam wawancara kepada Parlementaria, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adapun pos yang akan dikurangi oleh DPR RI adalah anggaran untuk kunjungan kerja. Meskipun demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pengurangan anggaran kunjungan kerja tidak akan mengganggu kinerja dewan. Meski aktivitas yang menyentuh langsung kepada konstituen akan berkurang, ia memastikan DPR RI akan mencari cara agar tetap bisa turun menyapa langsung masyarakat.

    “Paling tidak kan aktivitas kita untuk masyarakat konstituen kan agak berkurang, tetapi kita harus carikan cara bagaimana supaya dengan efisiensi tersebut kita masih bisa turun menyapa langsung masyarakat, mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Karena kerja-kerja  Anggota DPR kan memang untuk masyarakat, jadi ya saya pikir tidak ada masalah,” jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut. 

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri

    Facebook: DPR RI

    Youtube: DPR RI

    TikTok: @dpr_ri

    X: @DPR_RI. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Golkar Respons Demo “Indonesia Gelap”: Jangan Sampai Anarkistis

    Golkar Respons Demo “Indonesia Gelap”: Jangan Sampai Anarkistis

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin merespons secara positif aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa dan organisasi sipil masyarakat dengan tajuk “Indonesia Gelap”. Namun, Nurul mengingatkan agar demonstrasi dilakukan dengan cara-cara yang konstruktif dan tidak anarkistis.

    “Lakukan itu dengan cara-cara yang konstruktif ya, tidak kemudian anarkistis. Kalau sampai anarkistis kan tidak hanya merusak segelintir tetapi juga negara. Artinya stabilitas politik kan berimbas pada stabilitas ekonomi,” ujar Nurul di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Nurul mengatakan Partai Golkar menghormati aksi demonstrasi mahasiswa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. Menurut dia, suara-suara yang disampaikan dalam demonstrasi merupakan keresahan yang perlu direspons secara bijak dan arif oleh pemerintah.

    “Demo mahasiswa ini kan adalah saluran aspirasi yang mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung. Oleh karena itu disampaikan melalui lapangan terbuka dengan jumlah tertentu. Kita menghargai juga karena dalam sistem demokrasi suara rakyat ini harus didengar dan kita tahu yang muncul di dalam suara rakyat adalah keresahan-keresahan,” jelas dia.

    Nurul mengatakan, dengan adanya demonstrasi, maka pemerintah tidak kebablasan. Namun, dia juga mengingatkan masyarakat khususnya mahasiswa tidak kebablasan saat melakukan demonstrasi.

    “Jadi jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini. Jadi kita saling mendengarkan kemudian juga saling menghargai gitu. Enggak apa-apa sih menurut saya demo itu, wajar-wajar saja. Kita juga jangan takut menyalurkan aspirasi,” pungkas Nurul menanggi soal demo mahasiswa.

  • DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas

    DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pihaknya menghormati langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet perdana dengan menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) serta sejumlah pejabat.

    Menurut Adies, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih menteri kabinet yang bekerja cepat, cermat dan cerdas sehingga bisa merealisasikan program-program prioritasnya.

    “Di bawah kepemimpinan beliau membutuhkan menteri-menteri yang bekerja cepat, cermat, dan cerdas, jadi harus betul-betul kerja, kerjanya cepat. Jadi kalau menterinya dianggap agak ragu ragu atau masih lama, kita serahkan kepada presiden,” ujar Adies di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adies mengatakan, Presiden Prabowo pastinya sudah mengetahui kinerja-kinerja masing-masing menteri. Karena itu, dia menggunakan hak prerogatif untuk mencari menteri yang lebih baik melalui reshuffle kabinet.

    “Jadi reshuffle hak prerogratif presiden, presiden bisa me-reshuffle menteri-menterinya karena beliau yang tahu kinerja menteri-menteri tersebut, bisa bekerja atau tidak, cocok atau tidak, jadi karena hak prerogratif presiden berarti setiap saat kalau presiden mau, kalau dirasa menteri tersebut tidak bisa bekerja dengan baik,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

    Lebih lanjut Adies mengatakan, reshuffle kabinet perdana ini menjadi warning bagi para menteri untuk bekerja cepat, cermat, dan cerdas. Tujuannya adalah program-program prioritas Prabowo-Gibran bisa terwujud, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis serta program-program lainnya.

    “Ya (peringatan bagi menteri lain), seperti itu jadi hak presiden, kapan pun dia mau melakukan reshuffle kalau dianggap tidak bisa bekerja, itu wewenang dia,” pungkas Adies.
     

  • Usai Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, DPD Golkar Kabupaten Bogor Gelar Syukuran

    Usai Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, DPD Golkar Kabupaten Bogor Gelar Syukuran

    JABAR ESKPRES -Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto- Ade Ruhandi ditutup dengan acara syukuran dan silaturami bersama pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor serta seluruh relawan.

    Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Hikalkurdi, menjelaskan bahwa rangkaian acara pelantikan kepala daerah baru ini dimulai dari Istana Negara di Jakarta hingga penyambutan oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

    “Usai dilantik, kedatangan bupati dan wakil bupati Bogor disambut oleh masyarakat di pintu keluar tol Jagorawi Citeureup. Kemudian diarak menuju gedung DPRD Kabupaten Bogor untuk melaksanakan rapat paripurna,” ungkap Wanhai, Kamis (20/2).

    BACA JUGA: Resmi Ditahan, KPK Paparkan Kasus yang Jerat Hasto

    Setelah rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bogor, acara dilanjutkan dengan syukuran dan silaturahmi bersama pengurus Golkar dan seluruh relawan di kediaman Jaro Ade.

    “Karena ini adalah acara syukuran dan silaturahmi pengurus dan relawan Pak Jaro Ade, maka acara ini diselenggarakan di kediaman Wakil Bupati Bogor,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Amin Sugandi, menyampaikan permohonan maaf karena tidak mengundang partai politik lain di luar Partai Golkar, karena acara tersebut bersifat internal.

    BACA JUGA: Usai Dilantik, Bupati Bogor Langsung Tancap Gas Musnahkan 1 Ton Narkoba

    “Kami meminta maaf tidak mengundang partai koalisi dalam acara syukuran ini, karena ini adalah acara silaturahmi internal para relawan Pak Jaro Ade,” jelas Amin Sugandi.

    Amin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bogor 2024 yang berjalan sukses tanpa ekses.

    “Terima kasih kepada seluruh relawan partai koalisi yang telah berjuang dan menghantarkan Pak Rudy dan Pak Jaro Ade menjadi bupati dan wakil bupati Bogor untuk periode 2025-2030,” tuturnya.

    BACA JUGA: Sebelum Ditahan KPK, Hasto Ngaku Dicecar 62 Pertanyaan

    “Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawal visi dan misi kepala daerah yang baru agar terwujudnya Kabupaten Bogor yang istimewa menuju Kabupaten Bogor yang Gemilang,” pungkasnya.

  • Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    FAJSR.CO.ID,JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi resmi dilantik hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi melantik 481 Kepala Daerah se Indonesia di Istana.

    Setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah baru wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi berkomitmen keberlanjutan pembangunan.

    Pasangan berakronim Andalan Hati ini mengusung visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.

    Adapun kaga ‘maju’, bermakna untuk melanjutkan Pembangunan Sulawesi Selatan pada multi sektor dengan dasar pondasi yang kuat telah dibangun oleh kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045.

    Maju juga mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.

    Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

    Untuk Berkarakter, dalam konteks pembangunan di Sulawesi Selatan mencakup pengembangan masyarakat tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas, akhlak, budaya, dengan menjunjung tinggi budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge.

    Diketahui, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi diusung 10 partai politik, yaitu NasDem, Golkar, Hanura, PAN, PKS, Gerindra, Demokrat, Gelora, PSI dan Partai Perindo.

  • Komisi XII DPR Dorong Pertamina Tuntaskan Proyek Pengembangan Kilang untuk Ketahanan Energi – Halaman all

    Komisi XII DPR Dorong Pertamina Tuntaskan Proyek Pengembangan Kilang untuk Ketahanan Energi – Halaman all

    Komisi XII DPR RI mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan proyek-proyek pengembangan kilang minyak

    Tayang: Kamis, 20 Februari 2025 20:05 WIB

    HO

    KETAHANAN ENERGI-Anggota Komisi XII DPR Rusli Habibie di Jakarta, Kamis (20/5/2025). Ia menyebut proyek Kilang Tuban diperkirakan memiliki kapasitas 300 ribu barel per hari. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi XII DPR RI mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan proyek-proyek pengembangan kilang minyak untuk mewujudkan ketahanan energi nasional selain juga demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025.

    “Kebutuhan energi nasional tiap tahun semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan ekonomi. Apalagi kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi mencapai 8 persen, yang tentunya membutuhkan pasokan energi besar yang akan terus meningkat,” kata Anggota Komisi XII DPR Rusli Habibie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Politikus Partai Golkar itu anggota Komisi XII DPR itu mengapresiasi perkembangan Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Balikpapan yang diperkirakan beroperasi pada September 2025 yang akan menambah kapasitas kilang sebesar 100 ribu barel per hari.

    “Meski demikian, itu belum cukup. Pertamina harus menggeber proyek Kilang Tuban yang bekerja sama dengan Rosneft (Rosneft adalah sebuah perusahaan minyak terintegrasi yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Rusia),” kata Rusli.

    Ia mengingatkan bahwa proyek Kilang Tuban diperkirakan memiliki kapasitas 300 ribu barel per hari.

    Kilang Tuban terintegrasi dengan kompleks industri petrokimia yang dapat mengolah material minyak bumi menjadi turunan petrokimia seperti styrene, polypropylene, polyethylene, serta produk aromatik. Karena itu, Kilang Tuban merupakan proyek yang sangat strategis.

    “Kilang Tuban adalah salah satu proyek penting dan bernilai ratusan triliun. Sebab Kilang Tuban dapat memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas Euro V, yakni BBM yang ramah lingkungan, dan ini sejalan dengan agenda transisi energi Indonesia,” ujarnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini