Xcloud.id

partai: Golkar

  • Politisi PDIP, Gerindra, Golkar Tandatangani Tuntutan Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jember

    Politisi PDIP, Gerindra, Golkar Tandatangani Tuntutan Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Empat legislator PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar menandatangani pakta integritas yang disodorkan peserta aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’, di halaman DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025) sore.

    Empat legislator itu adalah Widarto, Candra Ary Fianto (PDI Perjuangan), Ahmad Hoirozi (Gerindra), dan Nilam Noor Fadillah (Golkar). Ada tiga poin tuntutan demonstran yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan, yakni menolak revisi UU Minerba, menolak efisiensi anggaran, dan menolak pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Di bawah rintik hujan, Widarto menyemangati mahasiswa. “Jangan takut kegelapan. Semakin pekat gelap malam menunjukkan sinar matahari akan segera terbit. Mari kita songsong terbitnya matahari bersama-sama, jangan takut kegelapan,” katanya.

    Widarto menegaskan sikap untuk membersamai mahasiswa. “Apa yang diaspirasikan, kami sepakat. Mari kita kawal bersama negara ini,” kata pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jember ini.

    Revisi UU Minerba, menurut Widarto, tak boleh membungkam daya kritis masyarakat. “UU Minerba harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kita,” katanya.

    Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. “Efisiensi tiak boleh mengganggu layanan dasar untuk masyarakat: pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar. Efisiensi penting tapi tidak yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, apalagi masyarakat kurang mampu,” katanya.

    Indonesia ingin menciptakan Generasi Emas 2045. “Maka anggaran kesehatan dan pendidikan tidak boleh diganggu,” kata Widarto.

    Widarto sepakat untuk mengawasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantra). “Kalau sampaui UU ini lolos, semua harus mengawasi. Tidak boleh ada yang kebal hukum di negara ini. Tidak boleh untuk sekelompok oligarki,” katanya.

    Sementara itu, Hoirozi berjanji mengawal aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. “Jika nanti keputusan akan tidak mendukung semua dari aspirasi adik-adik, terutama untuk kepentingan rakyat kecil, kami akan mengawal sampai ke pusat. Kami sepakat mengawal,” katanya.

    Nilam memastikan menerima aspirasi mahasiswa. “Semua kebijakan pemerintah pasti berdampak terhadap perempuan. Maka kami akan mendukung aspirasi adik-adik, asalkan tidak anarkis. Tiga poin itu harus kami kawal. Apapun yang jadi harapan adik-adik menjadi catatan penting kami,” katanya.

    Mahasiswa meminta empat fraksi lain, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Nasional Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menandatangani pakta integriras ‘Indonesia Gelap’.

    Widarto berjanji akan mengupayakan empat fraksi lain di DPRD Jember menandatangani aspirasi mahasiswa. “Prinsipnya karena ini untuk kebaikan bersama, saya yakin semua fraksi menyepakati ini disampaikan ke pusat,” katanya.

    “Tiga poin yang disampaikan mahasiswa ranahnya di pusat. Kami hanya dalam posisi menyuarakan ini ke pusat. Yang penting semua fraksi harus sepakat bahwa ini harus disampaikan ke pusat dan ini jadi komitmen bersama,” katanya. [wir]

  • Ratusan Mahasiswa Ponorogo Demo Bawa Keranda di bawah Hujan Deras, Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran

    Ratusan Mahasiswa Ponorogo Demo Bawa Keranda di bawah Hujan Deras, Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ponorogo Melawan, demonstrasi di depan kantor DPRD Ponorogo, Jalan Alun-alun Timur, Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim, Jumat (21/2/2025).

    Pantauan di lokasi, mahasiswa gelar demo bertajuk ‘Evaluasi 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran’. Mereka membawa berbagai poster yang berisikan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. 

    Tidak hanya membawa berbagai poster. Namun mahasiswa berwarna hitam itu membawa keranda. Di tengah perjalanan demo, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Namun tidak menyurutkan mahasiswa terus menyuarakan aspirasi.

    Di tengah hujan, mereka menaburkan bunga di atas keranda sambil menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Beberapa diantaranya terlihat meneteskan air mata.

    Tuntutan mahasiswa di antaranya menolak efisiensi yang dilakukan pemerintah di sektor pendidikan yang hanya diberikan 18 persen dari APBN. Dimana tidak sesuai amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

    “Dalam amanat konstitusi sudah dijelaskan minimal anggaran pendidikan 20 persen dari APBN,” ungkap koordinator demo, Nanda Dwi Yanuari Jumat (21/2/2025) sore. 

    Kedua, jelas dia, menuntut wakil rakyat yang duduk di DPR agar mencabut undang-undang pasal 51A ayat 1 tahun 2025 tentang Minerba yang dinilai bermasalah. 

    Selanjutnya adalah evaluasi terhadap program makan gratis bergizi (MBG). Dimana mahasiswa menilai, program MBG belum tepat sasaran.

    “Kami juga mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dan atau mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu perampasan aset,” katanya. 

    Mahasiswa dari berbagai organisasi itu juga mengecam tindakan represifitas aparat negara terhadap rakyat sipil yang dinilai telah semena mena.

    “Kita juga meminta agar dilibatkan dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkan Inpres no 1 tahun 2025 secara transparan dan akuntabel,” tegasnya. 

    4 Wakil rakyat dari DPRD Ponorogo menemui demonstran. Mereka adalah Mahfud Arifin dari PKB, Ayatulloh Ali Syariati dari Golkar, Christine Hery Purnawaty dari PKS dan Eka Rekno Setyani.

    “Saya mengapresiasi apa yang disuarakan teman teman mahasiswa,” tambah anggota DPRD Ponorogo, Eka Rekno Setyani di lokasi.

    Dia mengklaim akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa ke Presiden RI Prabowo Subianto. Terlebih dia adalah anggota DPRD dari Partai Gerindra berkesempatan bisa menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo.

    Mayoritas tuntutan mahasiswa merupakan kebijakan dari pusat. Dia akan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak mahasiswa. 

    “Tetap kami sampaikan, seperti halanya evaluasi MBG, kemudian dana pendidikan serta tuntunan lainnya yang disampaikan,” pungkasnya. 

  • Ratusan Mahasiswa PMII Geruduk DPRD Bondowoso, Tolak Efisiensi Anggaran, ‘Indonesia Gelap’

    Ratusan Mahasiswa PMII Geruduk DPRD Bondowoso, Tolak Efisiensi Anggaran, ‘Indonesia Gelap’

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso mendemo kantor DPRD setempat, pada Jum’at (21/2/2025) sore.

    Dalam aksinya mereka tak hanya orasi yang menunjukkan kekecewaan terhadap efisiensi anggaran di berbagai sektor. Termasuk bidang pendidikan.

    Namun juga menyampaikan opininya dengan membakar ban dan membaca tahlil bersama-sama.

    Terdengar dalam orasi teriakan “Indonesia Gelap, Efesiensi Cemas, Efisiensi Gemas”. Terlihat juga tulisan-tulisan poster yang dibawa para mahasiswa. Seperti di antaranya, “Kenyang Kagak, Begok iya, #IndonesiaGelap” , “Guru Honorer jadi guru horo karena efisiensi anggaran”, “Efisiensi Rakyat, Kabinet Gemoy”.

    Usai orasi, para pendemo diperbolehkan masuk ke halaman Gedung DPRD Bondowoso.

    Koordinator aksi, Attoillah, mengatakan, tuntutan dari para mahasiswa yakni menolak efisiensi angggaran yang ada di Inpres tahun 2025, khususnya di bidang pendidkan.

    Karena hal ini diprediksinya bisa berdampak penurunan kualitas pendidikan. Serta tidak layaknya lingkungan pendidikan di Bondowoso.

    “PMII Cabang menuntut komisi 4 bagaimana menindaklanjuti itu semua, menjamin tak ada efisiensi di bidang pendidikan,,” ujarnya.

    Ketua PC PMII Bondowoso, Mohammad Holik, menegaskan jika nantinya tuntutan mereka tak terpenuhi maka pihaknya akan turun aksi lagi. Bahkan, akan menurunkan massa lebih banyak.

    “Satu minggu depan kalau ini tidak terealisasi oleh DPRD kita akan menurunkan aksi lebih banyak,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Andi Khalid Wijaya yang menemui pendemo mengatakan, legislatif sepakat jika masalah pendidikan, dan hal-hal yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, menolak efisiensi.

    “Pimpinan bersepakat hal-hal yang meyangkut kesejahteraan masyarakat kami menolak. Dan itu juga kebijakan Prabowo,” ujar anggota Fraksi PPP didampingi dua anggota DPRD lainnya dari Golkar dan PKB.

    Ia menerangkan, di Bondowoso untuk efisiensi anggaran masih dihitung terus. Menanggu tim anggaran untuk bersepakat dengan DPRD.

    “Kami juga kan punya teman-teman DPR RI untuk bersuara,” pungkasnya.

  • Kapan Jatah Solar Subsidi Diatur Ulang? Ini Jawaban Bahlil

    Kapan Jatah Solar Subsidi Diatur Ulang? Ini Jawaban Bahlil

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah masih menggodok aturan pembatasan solar subsidi. Ia belum dapat memastikan kapan pembatasan solar subsidi akan dilaksanakan.

    “Nanti pada saat sudah konsepnya matang baru saya ngomong,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Terkait skema pembelian solar subsidi menggunakan QR Code yang sudah diterapkan oleh PT Pertamina (Persero), Bahlil mengatakan sudah cukup baik, namun ia menginginkan lebih baik lagi.

    “Sekarang sudah bagus (skema Pertamina melalui QR Code), tapi harus lebih maksimal bagusnya lagi,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil bicara terkait pembatasan solar subsidi. Dia mengatakan, kebijakan ini mesti dilakukan demi kebaikan rakyat.

    “Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi tapi nggak apa-apa, kita sebagai orang Timur sekali layar berkembang pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat bapak ibu semua,” tegas Bahlil di depan kader Golkar dalam Rakernas Partai Golkar 2025 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025) lalu.

    Dia menilai, sebuah kebijakan publik memang tidak akan 100% sukses sesuai harapan dalam implementasinya. Apabila ada kekurangan, hal itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

    “Sudah tentu dalam implementasinya 100% tidak ada yang cukup, mana ada program dari publik di dunia yang 100% cukup,” ujar Bahlil.

    (ara/ara)

  • Survei ARCI: 80,6% Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran

    Survei ARCI: 80,6% Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran

    Surabaya (beritajatim.com) – Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 100 hari pertama bekerja. Hasilnya, 80,6 persen warga Jatim puas kinerja Prabowo-Gibran.

    “Mayoritas responden yang merupakan warga Jawa Timur menyatakan puas atas kinerja Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama bekerja,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt saat paparan, Jumat (21/2/2025).

    Baihaki mengatakan dari 80,6 persen responden warga Jatim yang menyatakan puas, rinciannya 10,5 persen sangat puas, 39,7 persen puas, serta 30,4 cukup puas.

    “Ada 19,4 persen responden yang menyatakan tidak puas,” tambahnya.

    Baihaki menyebut faktor yang membuat responden menyatakan puas atas kinerja Prabowo-Gibran di antaranya karena tegas dan berani.

    “Kemudian komitmen terhadap pemberantasan korupsi dianggap cukup baik oleh responden. Selain itu ada program pemerintah yang pro rakyat dan juga terkait kepuasan makan bergizi gratis,” tambahnya.

    Lebih lanjut Baihaki mengatakan responden juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Prabowo-Gibran. Salah satunya pengentasan kemiskinan.

    “Pengentasan kemiskinan, maraknya kasus korupsi, hingga tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi diharapkan responden bisa diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” jelasnya.

    “Peningkatan kualitas pendidikan dan perhatian pada sektor pertanian juga menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Prabowo-Gibran,” tambahnya.

    Kepuasan warga yang tinggi kepada Prabowo-Gibran, juga linier dengan kepuasan warga Jatim terhadap partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Gerindra menjadi partai dengan kinerja terbaik menurut responden di Jatim yakni di angka 23,2 persen, disusul Golkar 16,5 persen. Lalu ada Demokrat 13,2 persen,” tambah Baihaki.

    Survei ARCI dilakukan pada 2-10 Februari 2025. Survei ARCI melibatkan 1.200 responden dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Survei ini memiliki margin of error di angka 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling. [tok/beq]

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • Kepala Daerah dari Golkar Wajib Ikut Retret di Magelang, Ada Sanksi jika Mangkir

    Kepala Daerah dari Golkar Wajib Ikut Retret di Magelang, Ada Sanksi jika Mangkir

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar menyatakan kadernya wajib mengikuti retret kepala daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, kewajiban tersebut juga berlaku bagi kepala daerah yang berpasangan atau diusung bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jika ada kepala daerah dari Partai Golkar yang tidak mengikuti retret akan dikenakan sanksi tegas sesuai mekanisme partai.

    Pernyataan ini merespons instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaannya dalam acara tersebut.

    Idrus menjelaskan Partai Golkar perlu memberikan tanggapan terkait instruksi Megawati karena di beberapa daerah, Golkar berkoalisi dengan PDIP. Ia mencontohkan Wali Kota Tangerang Sachrudin, yang berasal dari Golkar, sedangkan wakilnya, Maryono, merupakan kader PDIP.

    “Partai Golkar tetap menghormati mekanisme internal setiap partai, termasuk PDIP. Namun, bagi kader Golkar, mengikuti retret kepala daerah adalah kewajiban,” ujarnya di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Idrus menegaskan, Partai Golkar tidak ingin ikut campur dalam urusan internal partai lain. Namun, tetap berpegang pada aturan yang berlaku di internal partai mereka sendiri.

    Menurut Idrus, retret kepala daerah merupakan program yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalitas kepala daerah, memberikan wawasan tentang tata kelola pemerintahan dan penganggaran, serta memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Retret ini memberikan pembekalan dan modal kerja bagi kepala daerah sebelum mereka menjalankan tugas. Ini bisa dianggap sebagai orientasi kerja agar mereka lebih siap,” tambahnya.

    Idrus juga menyoroti banyak kepala daerah yang baru dilantik belum memiliki pemahaman mendalam terkait pemerintahan dan penganggaran. Oleh karena itu, retret menjadi momentum penting bagi mereka.

    “Program ini dirancang untuk memperkuat koordinasi dalam sistem pemerintahan presidensial, memastikan program-program pusat dan daerah berjalan selaras dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkas Idrus terkait reret kepala daerah.

  • Dedie A Rachim Teguhkan Visi Misi untuk Bogor Beres Bogor Maju

    Dedie A Rachim Teguhkan Visi Misi untuk Bogor Beres Bogor Maju

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim membeberkan visi misi dalam masa kepemimpinannya untuk lima tahun ke drpan di hadapan para wakil rakyat, Kamis (20/2) Malam.

    Dirinya mengaku optimis, bahwa dengan semangat kebersamaan, visinya dengan tagline ‘Bogor Beres, Bogor Maju’ dapat terwujud dan mampu mengatasi berbagai tantangan kota secara tuntas.

    Dalam visi ‘Bogor Beres, Bogor Maju’ diwujudkan melalui tiga misi, yakni Bogor Cerdas, Bogor Sehat Sejahtera, dan Bogor Lancar.

    Pada misi Bogor Cerdas, pihaknya berkomitmen memastikan ketersediaan fasilitas serta akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, sekaligus memberdayakan lembaga pendidikan formal dan nonformal, termasuk swasta.

    BACA JUGA: 100 Hari Kerja Bupati, Ibu Kota Bogor Barat dan Timur Jadi Fokus Utama!

    Pada misi Bogor Sehat Sejahtera, ia berkomitmen memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    “Bogor Sejahtera juga mencerminkan komitmen dalam meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur,” ungkap Dedie dikutip Jumat (21/2).

    Ia menambahkan, dalam misi Bogor Lancar, dirinya bersama wakilnya Jenal Mutaqin berkomitmen menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan serta mengoptimalkan fasilitas publik.

    “Pencapaian visi dan misi Kota Bogor lima tahun ke depan ini membutuhkan kolaborasi erat dengan DPRD Kota Bogor, yang memiliki tiga fungsi strategis, yakni legislasi (kebijakan), pengawasan, dan budgeting (penganggaran),” tutur Dedie.

    BACA JUGA: Usai Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, DPD Golkar Kabupaten Bogor Gelar Syukuran

    Untuk itu, mantan pejabat KPK ini menilai, dukungan politik dari DPRD Kota Bogor sangat penting.

    Sebab, sambung dia, sesuai peraturan perundangan, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemda dan DPRD berdasarkan asas otonomi daerah.

    “Mari berjalan bersama, berkolaborasi, dan mengupayakan yang terbaik demi kemajuan Kota Bogor,” pungkasnya. (YUD)

  • DPP Golkar Resmi Pecat Bekas Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Ini Penyebabnya

    DPP Golkar Resmi Pecat Bekas Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Ini Penyebabnya

    Liputan6.com, Gorontalo – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi memberhentikan Marten Taha dari keanggotaan partai berlambang beringin. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Skep-56/DPP/GOLKAR/II/2025 yang diterbitkan pada 14 Februari 2025.

    Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Partai Golkar, Ghalieb Lahidjun, menyampaikan pengumuman tersebut dalam konferensi pers di Gedung DPD I Golkar Provinsi Gorontalo beberapa hari lalu.

    Menurut Ghalieb, pemberhentian Marten Taha merupakan hasil proses panjang sejak 9 September 2024. Pada saat itu, DPD I Golkar Gorontalo telah memberhentikan Marten dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo.

    “Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari keputusan DPD Golkar Provinsi Gorontalo yang telah mencopot Marten dari jabatan Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo,” kata Ghalieb.

    Keputusan tersebut diambil karena Marten dianggap tidak mengamankan kebijakan DPP Golkar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gorontalo 2024.

    Saat itu, DPP Golkar telah menetapkan pasangan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, tetapi Marten Taha justru mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur dari partai lain.

    “Dalam aturan partai, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena tidak mematuhi keputusan DPP terkait pencalonan kepala daerah,” tegasnya.

    Ghalieb menjelaskan, DPD Golkar Provinsi Gorontalo telah mengirimkan surat kepada DPP Golkar pada 17 Oktober 2024, yang berisi laporan mengenai pelanggaran tersebut.

    Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan, DPP akhirnya mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan Marten Taha secara permanen.

    Ghalieb Lahidjun menambahkan, keputusan DPP Golkar ini bertujuan memberikan efek jera bagi para kader yang melanggar aturan organisasi.

    “Kami berharap keputusan ini menjadi pelajaran bagi seluruh kader Golkar agar senantiasa mematuhi aturan partai dan menjaga soliditas organisasi,” tutupnya.

    Menanggapi keputusan ini, Marten Taha menyatakan menerima pemecatan tersebut sebagai konsekuensi dari langkah politik yang diambilnya pada Pilkada 2024.

    “Sebagai kader, saya menerima keputusan ini. Saya menyadari bahwa pencalonan saya sebagai wakil gubernur dianggap tidak sejalan dengan kebijakan partai,” kata Marten dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Marten, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo selama dua periode, mengungkapkan bahwa keputusannya maju dalam Pilkada bukan semata-mata ambisi politik, melainkan sebagai bentuk upaya menyelamatkan kader partai.

    “Saya sudah memahami konsekuensi dari langkah politik yang saya ambil. Namun, saya tetap menghormati perjalanan saya bersama Partai Golkar selama hampir dua dekade,” ujar Marten.

  • Sudah Tiba di Magelang, Bupati Lebak Kader PDIP Tetap Ikut Retret

    Sudah Tiba di Magelang, Bupati Lebak Kader PDIP Tetap Ikut Retret

    Jakarta –

    Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDIP tetap mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Hasbi bahkan sudah tiba di Magelang.

    “Nggak ada di Lebak (Hasbi), iya ikut karena rangkaian kegiatan retret baru mulai sore ini,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Lebak Akbar saat dimintai konfirmasi, Jumat (21/2/2025).

    Sementara itu, juru bicara Hasbi, Agus Wisas juga membenarkan keikutsertaan Hasbi dalam kegiatan retret kepala daerah. Menurutnya, Hasbi sudah siap mengikuti retret yang akan dimulai sore hari ini.

    “Pak Hasbi sudah berada di sana, jadi kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawaban kepada negara, kepada masyarakat?” kata Agus.

    Menurut Agus, Hasbi baru mengetahui surat larangan mengikuti retret yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat perjalanan menuju Magelang. Sehingga, Hasbi tidak bisa kembali ke Jakarta.

    “Kemarin berangkatnya setelah syukuran pelantikan dari Hotel Mulia. Ke sana naik pesawat, masa pesawat suruh balik lagi. Nggak sesederhana itu ya, mungkin sekali lagi mungkin, kalau surat itu diterima sebelum berangkat kita bisa diskusi lagi. Tapi (sekarang) di sana jadi nggak mungkin balik lagi,” jelasnya.

    Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya merupakan Bupati Lebak terpilih 2025-2030. Hasbi merupakan kader PDIP dan pernah menjadi anggota DPR RI dua periode.

    Dalam Pilkada Lebak 2024, Hasbi berpasangan dengan Amir Hamzah. Mereka diusung oleh PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Golkar dan Perindo.

    Untuk diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

    Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu