partai: Golkar

  • Sekjen Golkar Setuju SBY: Kepentingan Negara Mesti Didahulukan dari Partai

    Sekjen Golkar Setuju SBY: Kepentingan Negara Mesti Didahulukan dari Partai

    Jakarta

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kadernya harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai. Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji setuju dengan pernyataan SBY tersebut.

    Sarmuji menyebut kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan partai. Menurutnya, loyalitas terhadap partai tak berlaku lagi setelah menyatakan loyal kepada negara.

    “Loyalitas kepada negara dimulai maka loyalitas ke partai berakhir. Setidaknya kepentingan negara mesti didahulukan dibandingkan kepentingan partai,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Sarmuji menyebut partai dapat mengalami pasang surut namun negara harus tetap tegak. Karenanya, dia mendukung pernyataan SBY.

    “Partai bisa pasang dan surut bahkan bubar, tetapi negara mesti tegak berdiri,” kata Sarmuji.

    Sebelumnya, SBY mengatakan kader Partai Demokrat harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai. Hal itu disampaikan SBY kepada 38 ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

    SBY awalnya menceritakan ruangan tempat para kader partai berkumpul memiliki sejarah penting awal berdirinya Partai Demokrat. SBY kemudian meminta kader Partai Demokrat mendahulukan perjuangan untuk negara dan rakyat, sebelum kepentingan partai.

    “Karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita, yang utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu baru partai, country (negara) over party (partai),” kata SBY hari ini.

    Hadir Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, dan sejumlah kadet lainnya dalam pertemuan di Cikeas. Rombongan kader Partai Demokrat tersebut kemudian berkumpul di salah satu ruangan dan mendengarkan sambutan dari SBY.

    (fas/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

    Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membagikan tiga mobil dinas miliknya karena mengaku pusing memiliki banyak kendaraan dinas.

    Dedi menginstruksikan agar Mercedes Bens V-Class dinas miliknya, diubah menjadi rumah sakit berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan mumpuni.

    “Ini dialokasikan, ubah jadi mobil rumah sakit. Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil. Kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah,” kata Dedi, Sabtu (22/2/2025), di akun TikTok resminya.

    “Itu mobil punya rumah sakit, tapi bukan buat saya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Dedi meminta agar Toyota Camry 2007 dilelang, sebab membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi karena usianya yang tua.

    Ia juga memberikan mobil dinas Toyota Alphard miliknya kepada Herman.

    Dedi mengaku terlalu banyak memiliki mobil dinas akan membuatnya pusing.

    Pasalnya, perawatan mobil dinas dan pembayaran pajak akan sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    “Jangan terlalu banyak (mobil dinasnya), lieur (pusing)” pungkas dia.

    Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, setelah resmi dilantik pada Kamis (20/2/2025), di Istana Kepresidenan.

    Ia lahir pada 12 April 1971 di Subang, Jawa Barat.

    Karier politiknya dimulai pada 1999, saat menjadi anggota DPRD Purwakarta.

    Pada 2003, Dedi terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta.

    Sejak saat itu, karier politik Dedi semakin melejit.

    Ia terpilih menjadi Bupati Purwakarta pada 2008 dan menjabat selama dua periode.

    DI tahun 2018, Dedi mendampingi Dedi Mizwar dalam Pilkada Kabar sebagai Wakil Gubernur.

    Tetapi, duo Dedi itu kalah dari pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

    Gagal di Pilkada Jabar, Dedi menjajal peruntungan sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Barat VII, saat masih berada di naungan Golkar.

    Ia melenggang ke Senayan dengan perolehan suara sebanyak 206.621.

    Pada Pilkada 2024, Dedi beralih dari Golkar ke Gerindra. Ia maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat bersama Erwan Setiawan.

    Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada 9 Desember 2024, menyatakan Dedi-Erwan mengalahkan tiga pesaingnya.

    Mereka dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan perolehan 14.130.192 suara, dilansir TribunJabar.id.

    Dedi Mulyadi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 16 Agustus 2024, saat maju Pilkada 2024.

    Ia tercatat memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp12.851.243.199.

    Sebenarnya, kekayaan Dedi berada di angka Rp16 miliar, namun terpotong utang sebesar Rp3,8 miliar.

    Sumber kekayaan terbesar Dedi berasal dari tujuh kendaraannya yang bernilai lebih dari Rp8 miliar.

    Ia diketahui mempunyai 116 aset bidang tanah dan bangunan yang mayoritas berada di Subang.

    Aset lain yang dimiliki Dedi adalah harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Berikut rinciannya, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:

    Tanah dan Bangunan: Rp7.368.000.000
    Alat Transportasi dan Mesin: Rp8.004.000.000
    Harta Bergerak Lainnya: Rp160.000.000
    Kas dan Setara Kas: Rp1.157.055.199
    Sub Total Kekayaan: Rp16.689.055.199
    Utang: Rp3.837.812.000
    Total Harta Kekayaan: Rp12.851.243.199

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub Jabar 2024, Saksi Paslon Dedi-Erwan Sebut Sesuai Hitungan Internal

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nanda Lusiana, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Wali Kota Termuda yang Usianya 26 Tahun Capai Rp 2,2 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Wali Kota Termuda yang Usianya 26 Tahun Capai Rp 2,2 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Vinanda Prameswati mendadak jadi sorotan saat mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Vinanda Prameswati adalah Wali Kota Kediri yang dinobatkan sebagai wali kota termuda. Usianya saja baru 26 tahun.

    Vinanda Prameswati diketahui lahir pada 12 Juni 1998.

    Berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 6 September 2024, Vinanda Prameswati memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2,2 miliar.

    Tepatnya harta kekayaan Vinanda Prameswati mencapai Rp 2.245.000.000.

    Aset menjadi penyumbang harta kekayaan Vinanda Prameswati adalah kepemilikan 3 bidang tanah di 3 kota yang berbeda.

    Nilai ke-3 bidang tanah dan bangunan itu mencapai Rp 1,7 miliar.

    Aset lain yang dipunyai Vinanda Prameswati adalah kas setara kas yang nilainya mencapai Rp 520 juta.

    Dalam LHKPN itu, Vinanda Prameswati tak memiliki satu pun mobil atau kendaraan.

    Selengkapnya, inilah daftar harta kekayaan Vinanda Prameswati dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Sabtu (22/2/2025).

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 1.725.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 609 m2/609 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp 580.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp 535.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp 610.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 0

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0

    D. SURAT BERHARGA Rp 0

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 520.000.000

    F. HARTA LAINNYA    Rp 0

    Sub Total    Rp 2.245.000.000

    UTANG Rp 0

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 2.245.000.000

    Dibandingkan sang ayah yang seorang perwira menengah Polri, harta kekayaan Vinanda Prameswati jauh lebih sedikit.

    Ayah Vinanda Prameswati adalah AKBP Edy Herwiyanto yang kini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jawa Timur.

    Dari LHKPN-nya, AKBP Edy Herwiyanto tercatat memiliki total harta sebesar Rp 4,6 miliar.

    Ia terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 2 Februari 2023.

    Harta terbanyaknya berasa dari tanah dan bangunan yang ia miliki sebesar Rp 5 miliar.

    Namun, Edy juga memiliki utang sebesar Rp 1,4 miliar.

    Profil Vinanda Prameswati

    VINANDA PRAMESWATI Vinanda Prameswati menyandang status sebagai Wali Kota Termuda untuk periode masa jabatan 2025-2030. Vinanda Prameswati menjabat sebagai Wali Kota Kediri. Vinanda Prameswati mencuri perhatian saat tiba di lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025) kemarin. (Istimewa/TribunJatim.com/Protokol Pemkot Kediri)

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya dan menempuh pendidikan tingkat sekolah di Kediri. 

    Ia berkuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada 2016-2020.

    Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga pada 2021-2023.

    Inilah riwayat pendidikan Vinanda Prameswati:

    SD Plus Rahmat (2004)
    SMPN 1 Kediri (2010)
    SMAN 3 Kediri (2013)
    Universitas Brawijaya (2016)
    Universitas Airlangga (2021)

    Di bidang politik, Vinanda Prameswati menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri 2024-sekarang.

    Pada Pilkada Kota Kediri 2024, Vinanda Prameswati maju berpasangan dengan Qowimuddin Thoha, pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Bandar Kidul.

    Mereka diusung tujuh partai politik, yaitu Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Demokrat, PKS, dan Hanura.

    Mereka berhasil meraih 56,83 persen suara sah atau 98.205 suara.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Rakli)

  • Gubernur Lemhannas Minta Kepala Daerah Pahami Dinamika Geopolitik Global – Halaman all

    Gubernur Lemhannas Minta Kepala Daerah Pahami Dinamika Geopolitik Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily memberi arahan kepada para kepala daerah peserta retret di Akademi Militer Magelang, Sabtu (22/2/2025).

    Dalam sambutannya, Ace mengutip pidato dari Presiden RI pertama, Soekarno bahwa bangsa yang besar harus berpikir besar.

    “Berpikirlah besar karena kita adalah bangsa besar,” kata Ace di hadapan ratusan kepala daerah peserta retret.

    Ia kemudian menyoroti pengaruh dinamika geopolitik global yang kompleks, seperti rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, ketegangan Rusia – Ukraina, konflik Israel – Palestina, serta ketidakstabilan di kawasan Indo Pasifik, perubahan iklim dan ancaman transnasional. 

    Menurutnya pemahaman geopolitik global ini penting untuk menguatkan ketahanan nasional.

    “Pentingnya pemahaman geopolitik global dan sinergi antar daerah untuk memperkuat ketahanan nasional,” ungkapnya.

    Ace juga menekankan soal bonus demografi yang dimiliki Indonesia, harus dimanfaatkan melalui reformasi struktural, hilirisasi sumber daya alam dan investasi teknologi untuk tujuan mencapai pendapatan per kapita 12.233 dolar AS dan menjadikan Indonesia masuk 5 besar negara ekonomi dunia. 

    “Bonus demografi harus dimanfaatkan melalui reformasi struktural, hilirisasi sumber daya alam dan investasi teknologi,” ujarnya 

    Politikus Partai Golkar ini kemudian menyampaikan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai strategi mewujudkan ketahanan nasional yang dinamis. 

    Pemimpin daerah kata dia, harus bisa memanfaatkan peluang ini seraya mengantisipasi ancaman lewat kebijakan inovatif.

    “Kepala daerah harus mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman melalui kebijakan yang inovatif,” kata Ace.

    Mengakhiri paparannya, Gubernur Lemhannas ini mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa kebijakan yang buruk bersumber dari kepemimpinan yang tidak baik.

    “Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala,” kata Ace mengutip pidato Presiden Prabowo. 

    Ace menyerukan solidaritas seluruh pemimpin daerah untuk bersinergi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berintegritas. 

    “Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari songsong Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berdaulat,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, selama pelaksanaan retret 2 hari ke depan, Lemhannas RI membagi materi untuk para kepala daerah dalam 4 kelas.  

    Setiap kelas dibagi ke dalam kelompok kecil yang diakhiri dengan diskusi, dan diharapkan para peserta dapat memberikan ide-ide konstruktif dalam menjaga dan membangun serta mewujudkan ketahanan daerah di wilayah masing – masing.

  • Bamsoet ajak masyarakat beri kesempatan Presiden wujudkan Astacita

    Bamsoet ajak masyarakat beri kesempatan Presiden wujudkan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto mewujudkan misi Astacita, terutama dalam konteks kebijakan ekonomi.

    Menurut dia, kebijakan ekonomi yang diterapkan Presiden dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti pembatasan devisa hasil ekspor maupun pembentukan bank emas, dapat mengoptimalkan sumber daya dan kekayaan yang dimiliki negara.

    “Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, kata dia, ajakan untuk memberikan kesempatan kepada Presiden dianggap perlu karena kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini dinilai pro atau berpihak terhadap rakyat, konstitusi, dan keadilan sosial.

    Bamsoet yang merupakan anggota Komisi III DPR RI–komisi yang membidangi hukum, HAM dan keamanan–itu lantas mengatakan bahwa kebijakan ekonomi Presiden dinilai dapat menjawab tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih ada di Indonesia.

    Ia juga mengatakan bahwa melalui kebijakan yang inklusif, Presiden dinilai telah berusaha mengatasi tantangan pemerataan pendapatan dan akses layanan dasar dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

    “Misalnya, program pengembangan ekonomi lokal yang diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu cara untuk menjamin akses ekonomi yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan yang tepat, UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap produk domestik bruto (PDB),” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Presiden telah menggarisbawahi pentingnya setiap kebijakan ekonomi memiliki pijakan konstitusional, seperti merujuk pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehingga, pemerintah berupaya memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian orang, tetapi dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Umur 26 Tahun Sudah Punya Rp2,2 Miliar Tanpa Hutang

    Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Umur 26 Tahun Sudah Punya Rp2,2 Miliar Tanpa Hutang

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Vinanda Prameswati semakin menarik perhatian publik setelah dirinya mencalonkan diri sebagai Wali Kota Kediri pada Pilkada 2024. Selain kiprahnya di dunia politik dan sosial, harta kekayaan yang dimilikinya juga menjadi perbincangan.

    Di usianya yang baru 26 tahun, Vinanda Prameswati tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp2,2 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bagaimana perjalanan karier dan sumber kekayaannya? Berikut ulasan lengkapnya.

    Profil Singkat Vinanda Prameswati

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998 dan dikenal sebagai tokoh muda dengan latar belakang akademik yang cemerlang. Dia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga pada tahun 2023.

    Selain aktif dalam bidang akademik, Vinanda Prameswati juga memiliki rekam jejak organisasi yang cukup panjang. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Harian Relawan Suket Teki Nusantara dan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL).

    Pada tahun 2024, dia bergabung dengan Partai Golkar dan langsung menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri.

    Rincian Harta Kekayaan Vinanda Prameswati

    Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan, Vinanda memiliki kekayaan mencapai Rp2.245.000.000. Berikut rinciannya:

    Tanah dan Bangunan – Rp1.725.000.000

    Sebagian besar kekayaan Vinanda Prameswati berasal dari aset properti berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota:

    Tanah dan Bangunan di Nganjuk (609 m²): Rp580.000.000 (hasil sendiri) Tanah dan Bangunan di Surabaya (36 m²): Rp535.000.000 (hasil sendiri) Tanah dan Bangunan di Malang (140 m²): Rp610.000.000 (hibah tanpa akta)

    Investasi di sektor properti ini menunjukkan bahwa Vinanda Prameswati telah membangun kekayaannya melalui kepemilikan aset tetap yang nilainya cenderung meningkat seiring waktu.

    Alat Transportasi dan Mesin – Rp0

    Menariknya, dalam laporan LHKPN-nya, Vinanda Prameswati tidak mencantumkan kepemilikan kendaraan bermotor atau alat transportasi lainnya. Hal ini cukup jarang terjadi bagi seorang tokoh publik, terutama yang aktif dalam berbagai kegiatan politik dan sosial.

    Harta Bergerak Lainnya – Rp0

    Dalam kategori ini, tidak ada aset lain seperti perhiasan atau barang berharga yang dilaporkan.

    Menurut penjelasan KPK mengenai laporan LHKPN, harta begerak lainnya di klasifikasikan kedalam 6 jenis, yaitu sebagai berikut:

    Perabotan rumah tangga, contoh: meubelair, kompor gas, karpet, peralatan dapur, dll; Barang elektronik, contoh: mesin pompa air, kulkas, AC, TV, sound system, komputer,
    gadget, mesin pemanas air, dll; Perhiasan dan logam/batu mulia, contoh: emas batangan, gelang/kalung/cincin emas, berlian, batu mulia, batu akik, dll Barang seni/antik/koleksi, contoh: lukisan, keris antik, filateli, uang kuno, jam tangan, tas, mobil/motor antik, dll; Persediaan, contoh: persediaan barang dagangan/barang jadi/barang setengah jadi, hewan ternak, ikan, dll; dan Harta bergerak lainnya, contoh: peralatan olah raga, penunjang hobi, dll.

    Surat Berharga – Rp0

    Vinanda Prameswati juga tidak melaporkan kepemilikan saham atau instrumen investasi lainnya dalam bentuk surat berharga.

    Kas dan Setara Kas – Rp520.000.000

    Salah satu sumber kekayaan terbesar Vinanda berasal dari kas atau tabungan dengan total Rp520 juta. Nominal ini menunjukkan bahwa ia memiliki likuiditas yang cukup besar.

    Harta Lainnya – Rp0

    Tidak ada kategori harta lain yang dilaporkan dalam LHKPN.

    Hutang – Rp0

    Vinanda Prameswati tidak memiliki utang yang dilaporkan dalam LHKPN, menunjukkan bahwa seluruh harta kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari pinjaman atau kredit.

    Sumber Kekayaan dan Perjalanan Karier

    Dengan usia yang masih muda, bagaimana Vinanda mampu mengumpulkan kekayaan sebesar Rp2,2 miliar? Berikut beberapa faktor utama yang berkontribusi pada akumulasi harta kekayaannya:

    Latar Belakang Keluarga

    Vinanda Prameswati merupakan putri dari AKBP Edy Herwiyanto, seorang perwira menengah di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Latar belakang keluarganya yang mapan memberikan fondasi yang kuat bagi Vinanda dalam membangun kariernya.

    Karier di Bidang Hukum dan Notariat

    Sebagai lulusan Magister Kenotariatan, Vinanda Prameswati memiliki peluang besar dalam bidang hukum dan properti. Profesi ini sering kali menjadi sumber pendapatan yang stabil dan menguntungkan, terutama bagi mereka yang memiliki jaringan luas.

    Investasi Properti

    Sebagian besar kekayaan Vinanda berasal dari aset properti yang tersebar di Nganjuk, Surabaya, dan Malang. Investasi properti dikenal sebagai salah satu cara efektif dalam membangun kekayaan jangka panjang.

    Aktivitas di Organisasi dan Politik

    Sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri, Vinanda Prameswati memiliki akses ke berbagai peluang di bidang politik dan bisnis. Aktivitasnya dalam berbagai organisasi juga dapat membuka peluang investasi dan kemitraan strategis.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    PIKIRAN RAKYAT – Vinanda Prameswati menjadi perhatian publik setelah terpilih sebagai Wali Kota Kediri dalam Pilkada 2024 di usia 26 tahun. Kemenangan Vinanda tidak hanya mencerminkan popularitasnya di kalangan pemilih muda, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan politik keluarga dan jaringan yang kuat berperan dalam pencapaiannya.

    Sebagai putri dari seorang perwira menengah kepolisian, AKBP Edy Herwiyanto, Vinanda Prameswati tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan kedisiplinan dan pengalaman di bidang hukum serta pemerintahan.

    Dukungan keluarga, pengalaman di berbagai organisasi sosial, serta rekam jejaknya di dunia akademik menjadi modal besar dalam karier politiknya yang melesat cepat.

    Profil dan Latar Belakang Keluarga

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998. Dia merupakan anak dari pasangan AKBP Edy Herwiyanto dan Siskawati.

    Ayahnya adalah seorang perwira menengah yang dikenal memiliki pengaruh kuat dalam kepolisian, terutama dalam penanganan kasus korupsi dan kejahatan ekonomi di Jawa Timur.

    Didikan keluarganya yang sarat akan kedisiplinan dan wawasan hukum menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter Vinanda. Sejak kecil, Prameswati sudah dikenalkan dengan dunia sosial dan hukum, yang kemudian membentuk kepekaannya terhadap isu-isu publik dan pemerintahan.

    Latar Belakang Pendidikan dan Karier Akademik

    Vinanda Prameswati menempuh pendidikan dasarnya di SD Plus Rahmat Kediri, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kediri, dan akhirnya menamatkan SMA di SMAN 3 Kediri pada 2016.

    Setelah lulus SMA, dia melanjutkan studinya di Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil jurusan Hukum dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 2020.
    Ambisinya dalam dunia hukum membawanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Pada 2023, Prameswati meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan predikat cum laude. Dengan latar belakang akademik yang kuat, Vinanda dianggap memiliki pemahaman hukum yang baik, yang menjadi bekalnya dalam dunia politik.

    Rekam Jejak Karier dan Organisasi

    Vinanda Prameswati tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Sejak kuliah, dia aktif dalam Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

    Kemudian, dia terlibat dalam Indonesia Youth Opportunities in International Networking (IYOIN), di mana ia menjabat sebagai Divisi Acara.

    Setelah menyelesaikan pendidikannya, Vinanda Prameswati terjun lebih dalam ke dunia sosial dan kemasyarakatan dengan memimpin Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN), sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat marginal.

    Dia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), di mana ia aktif memperjuangkan hak-hak pedagang kecil.

    Di dunia politik, Vinanda bergabung dengan DPD Partai Golkar Kota Kediri dan langsung menduduki posisi Wakil Ketua. Kiprahnya dalam partai ini semakin memperkuat jaringan politiknya, yang akhirnya mengantarkannya menjadi calon Wali Kota Kediri.

    Bagaimana Vinanda Bisa Menjadi Wali Kota Kediri di Usia 26 Tahun?

    Menjadi Wali Kota di usia muda tentu bukan hal yang mudah. Vinanda Prameswati diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari tujuh partai parlemen: Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, PKS, dan Hanura.

    Selain itu, enam partai non-parlemen seperti PSI, PPP, Partai Gelora, PKN, Partai Garuda, dan PBB juga mendukung pencalonannya. Dukungan masif dari berbagai partai ini menunjukkan bahwa Vinanda memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh.

    Selain faktor partai, jaringan keluarganya juga menjadi aspek penting dalam perjalanan politiknya. Dengan ayahnya yang memiliki posisi strategis di kepolisian, Vinanda mendapatkan akses ke berbagai tokoh dan jejaring politik yang mendukung pencalonannya.

    Vinanda Prameswati juga didukung oleh kalangan pesantren dengan menggandeng KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) sebagai pasangannya dalam Pilkada Kediri 2024.

    Dalam kampanye, Vinanda Prameswati dan Gus Qowim mengusung visi MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni). Konsep ini menarik perhatian masyarakat, terutama kalangan muda dan santri, yang melihat duet ini sebagai representasi keseimbangan antara modernitas dan nilai-nilai keagamaan.

    Sosok Ayahnya, AKBP Edy Herwiyanto

    AKBP Edy Herwiyanto bukanlah sosok yang asing dalam dunia hukum dan kepolisian. Pria kelahiran Nganjuk ini dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam menangani kasus-kasus besar, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan kejahatan ekonomi.

    Dia saat ini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jatim, posisi yang membuatnya banyak berinteraksi dengan pejabat publik dan politisi.

    Dalam beberapa kasus besar, AKBP Edy Herwiyanto sempat menjadi sorotan, termasuk dalam penyelidikan mega skandal korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri tahun 2023. Kasus ini melibatkan ratusan desa dan dugaan penyelewengan dana miliaran rupiah, tetapi hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan.

    Selain itu, AKBP Edy Herwiyanto juga terlibat dalam penyelidikan kasus ruislag (pertukaran tanah) di Sumenep yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pengusaha yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk melakukan transaksi ilegal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Februari 2025

    Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia? Regional 22 Februari 2025

    Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia?
    Editor
    KOMPAS.com –
    Pada 20 Februari 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik dua kepala daerah yang memiliki nama depan Bobby di Istana Negara.
    Bobby pertama adalah Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang juga merupakan menantu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
    Sebelum terjun ke dunia politik, Bobby dikenal sebagai pengusaha. Pria kelahiran 1991 ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sejak 2019.
    Pada saat itu, Bobby telah menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Jokowi.
    Dalam upayanya maju di Pilkada Medan, Bobby mencari dukungan dari berbagai partai politik.
    PDIP sendiri mendukung pencalonannya meskipun petahana saat itu, Akhyar Nasution, merupakan kader partai tersebut.
    Akhyar kemudian dipecat dari PDIP karena tetap maju sebagai calon, yang akhirnya didukung oleh PKS dan Partai Demokrat.
    Bobby berpasangan dengan Aulia Rachman, kader Partai Gerindra, serta mendapat dukungan dari berbagai partai seperti PDI-P, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PSI, Hanura, dan PPP.
    Selama kampanye, Bobby menghadapi kritik terkait dugaan politik dinasti karena hubungannya dengan Jokowi yang saat itu menjabat presiden.
    Ia juga dituding jarang tinggal di Medan dan lebih sering berada di ibu kota.
    Namun, Bobby menepis tuduhan tersebut, menegaskan bahwa ia ingin berkontribusi bagi kota kelahirannya.
    Dalam Pilkada Medan, Bobby-Aulia memenangkan kontestasi dengan 393.327 suara, mengungguli Akhyar-Salman yang memperoleh 342.580 suara.
    Tak berhenti di sana, Bobby kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara bersama Surya, Bupati Asahan dari Partai Golkar.
    Lawannya adalah petahana, Edy Rahmayadi, yang berpasangan dengan Hasan Basri.
    Sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur, Bobby sempat diusulkan untuk dipecat dari PDIP oleh DPC PDIP Kota Medan pada November 2023.
    Hal ini terjadi karena ia mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, berbeda dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Setelah itu, Bobby resmi bergabung dengan Partai Gerindra pada 10 Mei 2024 dan kembali mendapatkan dukungan luas dari berbagai partai, termasuk PSI, Perindo, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, Partai Demokrat, PPP, dan PKS.
    Sementara itu, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri didukung oleh PDIP, Partai Ummat, Partai Hanura, dan Partai Buruh.
    Pada akhirnya, Bobby-Surya memenangkan Pilkada Sumut dengan 3.645.611 suara (64,46%), mengungguli Edy-Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara.
    Bobby kedua adalah Bobby Maulana, seorang aktor dan entertainer yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi, mendampingi Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
    Bobby Maulana lahir pada 12 Juni 1988 dan memulai kariernya di dunia seni peran. Ia dikenal melalui berbagai sinetron dan acara komedi, salah satunya Kampung Kendang.
    Ia juga merupakan anggota Trio Ubur-Ubur, bersama Aldi Taher dan Ucup Nirin.
    Di luar dunia hiburan, Bobby aktif sebagai presenter dan komedian.
    Ia menikah dengan Desi Florita pada 1 Oktober 2010, dan dikaruniai dua anak laki-laki.
    Keputusan Bobby Maulana untuk masuk ke dunia politik terjadi pada 2023, dengan tujuan membawa perubahan bagi Kota Sukabumi.
    Ia mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi dalam Pilkada 2024.
    Dalam pemilihan, pasangan Ayep Zaki-Bobby Maulana unggul di seluruh kecamatan di Kota Sukabumi, dengan total 78.257 suara. 
    (Penulis: Kontributor Medan Rahmat Utomo|Editor: Sari Hardiyanto, Andika Aditia)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Surabaya Mediasi Konflik Warga Lidah Kulon dan CitraLand soal Waduk Selamet

    DPRD Surabaya Mediasi Konflik Warga Lidah Kulon dan CitraLand soal Waduk Selamet

    Surabaya (beritajatim.com) – Konflik berkepanjangan antara pengembang CitraLand dan warga Lidah Kulon yang berkaitan dengan pembuangan air ke Waduk Selamet akhirnya mencapai kesepakatan.

    Setelah serangkaian permasalahan yang mengganggu kenyamanan warga, upaya penyelesaian formal dilakukan lewat inspeksi mendadak (sidak) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya pada Jumat, 21 Februari 2024.

    Sidak yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, ini melibatkan anggota Komisi C, Ahmad Nurdjayanto, dan anggota Komisi A, Muhammad Saifuddin. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Lurah Lidah Kulon, Ketua RW, serta perwakilan dari pihak CitraLand di Kantor Kelurahan Lidah Kulon.

    Dalam kesempatan itu, ketiga pihak berusaha mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah berlangsung cukup lama.

    “Alhamdulillah, sidak ini membuahkan hasil positif. Warga Lidah Kulon dan Citraland sepakat untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama,” ujar Arif Fathoni.

    Komitmen kedua belah pihak pun tercapai setelah CitraLand setuju untuk melakukan normalisasi Waduk Selamet dalam jangka waktu satu bulan ke depan.

    “Normalisasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di wilayah sekitar waduk,” tambah Fathoni, yang juga politisi dari Partai Golkar ini.

    Arif Fathoni menyampaikan apresiasi atas kesediaan pihak Citraland untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kami telah menindaklanjuti keluhan warga di Kelurahan Lidah Kulon terkait kewajiban Citraland dalam normalisasi saluran dan pengerukan sedimen Waduk Slamet. Kami bersyukur ada komitmen dari pihak Citraland untuk menyelesaikan masalah ini selambat-lambatnya dalam 30 hari ke depan,” jelasnya.

    Selain itu, Muhammad Saifuddin, anggota Komisi A DPRD Surabaya, menekankan bahwa mereka akan terus mendukung jalannya komunikasi dengan dinas terkait dan mengawal proses normalisasi.

    “Kami akan memastikan proses ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan warga,” tegas Saifuddin.

    Namun, berbeda dengan rekan-rekannya, Ahmad Nurdjayanto dari Komisi C DPRD Surabaya lebih fokus pada aspek hukum dalam permasalahan ini.

    “Perjanjian ini harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika Citraland tidak menepati komitmennya, kami akan mengambil sikap yang tegas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,” ungkap Nurdjayanto.

    Pihak Citraland pun tidak tinggal diam. Rina, perwakilan dari pengembang tersebut, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan warga telah dilakukan sejak awal 2024.

    “Kami sudah melakukan surat-menyurat dan koordinasi dengan warga terkait normalisasi Waduk Selamet. Namun, karena waduk ini merupakan milik Pemkot Surabaya, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kota. Kami berupaya menyelesaikan normalisasi ini dalam 30 hari ke depan,” jelas Rina.

    Ke depannya, tahap selanjutnya adalah memastikan realisasi komitmen Citraland dalam normalisasi Waduk Selamet, dengan DPRD Surabaya terus memantau proses ini untuk menjamin transparansi dan kelancaran langkah-langkah yang sudah disepakati.

    Kusmianto, Ketua RW 2 Lidah Kulon, menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Surabaya yang telah menindaklanjuti keluhan warga terkait waduk tersebut.

    “Kami ucapkan terima kasih Pak Fathoni (Wakil Ketua DPRD) dan rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk mencarikan solusi terbaik. Semoga harapan warga terkait pengerukan Waduk Selamet segera terealisasikan,” kata Kusmianto.

    LKusmianto menegaskan pentingnya keberadaan Waduk Selamet bagi kehidupan warga. “Waduk Selamet sangat vital bagi warga, karena menjadi muara aliran air dari perumahan CitraLand. Bersyukur ada titik terang untuk menormalisasi waduk,” tandasnya. [asg/ian]

  • Harta Kekayaan Ony Anwar Harsono, Anak Eks Bupati yang 2 Kali Jadi Bupati Ngawi, Dulunya Pengusaha

    Harta Kekayaan Ony Anwar Harsono, Anak Eks Bupati yang 2 Kali Jadi Bupati Ngawi, Dulunya Pengusaha

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah sosok Ony Anwar Harsono, anak mantan Bupati yang dua kali menjadi Bupati Ngawi.

    Ony Anwar Harsono telah resmi dilantik sebagai Bupati Ngawi.

    Bupati terpilih Kabupaten Ngawi, Ony Anwar Harsono, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Ony Anwar Harsono bersama pasangannya, Dwi Rianto Jatmiko, ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Serentak 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Kabupaten Ngawi.

    Keduanya berhasil meraih kemenangan mutlak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dengan mengalahkan kotak kosong.

    Paslon yang akrab disapa Ony-Antok menang telak melawan kotak kosong pada Pilkada lalu.

    Dari penghitungan suara sah, keduanya memeroleh 409.499 suara atau 94,08 persen dari total suara sah.

    Saat berkontestasi di Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Ony-Antok diusung oleh 12 partai politik di Kabupaten Ngawi.

    Partai-partai yang mengusung dan mendukung mereka adalah PDI Perjuangan, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, Hanura, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Perindo, PPP, dan Partai Gelora.

    Ony lahir di Ngawi pada 15 Desember 1979. Sebelum aktif terjun ke dunia politik, Ony memiliki latar belakang sebagai pengusaha.

    Tak hanya itu, Ony merupakan anak kandung Harsono, Bupati Ngawi yang menjabat pada tahun 2000–2010.

    Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya, karier dunia politik suami Ana Mursydia ini senasib dengan orangtuanya.

    Ony terpilih untuk kedua kalinya sebagai Bupati Ngawi periode 2025-2030.

    BUPATI NGAWI – Ony Anwar Harsono resmi dilantik sebagai Bupati Ngawi untuk periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Instagram/masonyanwar)

    Sebelum menjadi Bupati periode 2019-2024, Ony pernah menjabat dua kali sebagai Wakil Bupati Ngawi mendampingi Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, mulai 2010-2021.

    Setelah terpilih menjadi Bupati Ngawi untuk kedua kalinya, Ony mengaku akan mewujudkan janji kampanyenya untuk menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional.

    Oleh karena itu, sektor ketahanan pangan akan menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

    “Sekarang bagaimana menata ketahanan pangan dan Ngawi masih menjadi lumbung pangan.”

    “Dengan kondisi itu, maka akan berdampak hadirnya investasi di Kabupaten Ngawi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Ony, Rabu (12/2/2025) lalu.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada 31 Desember 2023, Ony Anwar Harsono memiliki kekayaan Rp 57.763.011.000.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com