Xcloud.id

partai: Golkar

  • Danantara Batu Loncatan Menyongsong Indonesia Emas 2045

    Danantara Batu Loncatan Menyongsong Indonesia Emas 2045

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa menjadi batu loncatan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa menjadi batu loncatan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu optimistis kehadiran BPI Danantara bakal mendongkrak perekonomian bangsa dan negara ke depannya.

    “Saya kira ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa dan negara ini. Dengan adanya Danantara, kesejahteraan ketahanan dan kemandirian ekonomi bangsa bisa terwujudkan. Danantara juga bisa kita katakan sebagai milestone (batu loncatan) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya usai menghadiri acara peresmian BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Adies kembali menegaskan, melalui Danantara sistem tata kelola BUMN nantinya juga akan jauh lebih terukur dan terarah. “Tata kelola BUMN kita ke depan akan jauh lebih terkonsolidasi dengan baik. Saya juga meyakini Danantara akan mampu mengorkestrasi BUMN untuk lebih kompetitif atau memiliki daya saing yang kuat,” tuturnya.

    Dia juga yakin bahwa kehadiran Danantara juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan pemerintah. “Jika melihat dana modal kelolaannya yang mencapai Rp14.715 triliun, saya kira target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 8% bukan hal mustahil bisa tercapai dengan hadirnya Danantara ini,” imbuhnya.

    Dia berpendapat bahwa kehadiran Danantara juga merupakan wujud transformasi pengelolaan sektor investasi strategis yang lebih visioner. Dia optimistis sektor investasi akan tumbuh positif dengan kehadiran Danantara ini.

    “Sektor investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi memang perlu daya dukung yang memadai agar ada efek positif berupa peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat ke depannya. Sekali lagi, kami DPR RI mengapresiasi dan mendukung penuh kehadiran Danantara ini,” pungkasnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan BPI Danantara sebagai lembaga pengelola aset dan dividen BUMN. Danantara dibentuk setelah adanya revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025.

    (rca)

  • Pemerintah Jamin Jalan Nasional Tak Ada yang Berlubang Saat Lebaran

    Pemerintah Jamin Jalan Nasional Tak Ada yang Berlubang Saat Lebaran

    Pemerintah Jamin Jalan Nasional Tak Ada yang Berlubang Saat Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menjamin
    jalan nasional
    tidak ada lagi yang berlubang ketika musim mudik dan balik
    Lebaran 2025
    .
    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus usai rapat lintas sektor kementerian/lembaga.
    “Contoh dari PU (Pekerjaan Umum) menjamin bahwa jalan nasional tidak ada yang berlubang,” kata Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.
    Selain itu, Kemenko Polkam juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kondisi jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
    Menurutnya, akan ada instruksi atau imbauan lebih lanjut dari pemerintah daerah terkait kondisi jalan-jalan itu.
    “Kita juga mengkoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Kalau jalan nasional sudah menyatakan bahwa Kementerian PU jamin tidak berlubang, bagaimana tentang jalan provinsi dan jalan tingkat kabupaten dan kota, ini tentunya akan ada instruksi ataupun imbauan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
    Politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti soal jalan tol yang biasa digunakan selama mudik Lebaran.
    Dalam hal ini, pemerintah sudah sepakat memberikan
    diskon tarif tol
    20 persen untuk 12 ruas tol di Jawa dan Sumatera.
    Namun Lodewijk tak memerinci lebih dalam tol mana saja yang masuk daftar diskon.
    “Tadi termasuk diskon tol itu sudah 20 persen.
    Diskon tarif tol
    . Jadi diskon tarif tol itu 20 persen. Tadi sudah sepakat,” kata Lodewijk.
    Sementara itu, ratusan ribu aparat gabungan juga akan dikerahkan untuk membantu Polri yang akan melaksanakan
    Operasi Ketupat
    saat musim libur Lebaran 2025.
    “Jumlah personel seluruhnya sekitar 164.278. Untuk dari Mabes Polrinya sendiri 1.165, kemudian dari jajaran Polda sekitar 90.000 lebih, kemudian instansi terkait 70.000 lebih,” kata Wakil Asisten Utama (Waastama) Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Endi Sutendi ditemui di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Desak Polisi Tangkap Pelaku Pemukulan Wartawan Tribun Ternate – Halaman all

    Anggota DPR Desak Polisi Tangkap Pelaku Pemukulan Wartawan Tribun Ternate – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendesak Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk segera menangkap pelaku pemukulan terhadap wartawan Tribun Ternate, M. Julfikram Suhadi.

    Soedeson menegaskan, kebebasan pers harus dijaga, dan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis tidak dapat ditoleransi. 

    Dia meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

    “Saya mendesak Kapolda Maluku Utara untuk mengusut tuntas kasus ini. Kerja-kerja jurnalistik tidak boleh dihalangi, apalagi dipukuli,” kata Soedeson saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (24/2/2025).

    Soedeson juga menekankan bahwa keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya merupakan tanggung jawab negara.

    “Siapa pun orangnya, kita minta untuk ditangani, ditangkap, dan diproses secara hukum,” tegasnya.

    Soedeson mengingatkan pentingnya peran pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 

    Dia menilai kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga oleh semua pihak.

    “Apalagi pers memiliki peranan penting dalam memberikan informasi ke masyarakat. Jangan sampai ada kekerasan terhadap mereka yang bekerja untuk kepentingan publik,” ucapnya.

    Pemukulan terhadap M. Julfikram Suhadi terjadi pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 15.00 WIT, saat dia tengah meliput aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (AMMU).

    Dalam keterangannya, Julfikram mengaku tengah mengambil gambar aksi ketika situasi mulai memanas antara massa dan aparat keamanan.

    “Saya sedang mengambil gambar saat massa aksi mulai chaos. Saat massa dan aparat saling dorong, tiba-tiba tangan saya dipukul,” ucapnya.

    Saat itu, dia sempat memberitahu bahwa dirinya adalah wartawan dan telah mengenakan kartu identitas pers. Namun, dirinya tetap dipukul hingga ditendang di bagian rusuk dan wajah di tengah kerumunan petugas keamanan.

    “Dalam kerumunan itu ada polisi dan Satpol PP,” ungkapnya.

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    PAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Vinanda Prameswati Lulusan Kampus Mana? Wali Kota Kediri yang Curi Perhatian karena Usianya

    Vinanda Prameswati Lulusan Kampus Mana? Wali Kota Kediri yang Curi Perhatian karena Usianya

    PIKIRAN RAKYAT – Vinanda Prameswati menjadi sorotan publik setelah terpilih sebagai Wali Kota Kediri dalam Pilkada 2024. Sosok muda ini mencuri perhatian bukan hanya karena usianya yang masih tergolong muda, tetapi juga karena rekam jejak akademik dan organisasinya yang mengesankan.

    Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat, Vinanda siap membawa perubahan bagi Kota Kediri.

    Lulusan Kampus Mana?

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998 dan sejak kecil sudah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Dia memulai pendidikan dasarnya di SD Plus Rahmat Kediri, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kediri (2010-2013).

    Pendidikan menengah atasnya ditempuh di SMAN 3 Kediri, tempat dia semakin mengasah kemampuan berpikir kritis dan kepemimpinannya.

    Lulus dari SMA pada 2016, Vinanda melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Brawijaya, Malang, mengambil program Sarjana Hukum (S.H.), yang dia selesaikan pada tahun 2020.

    Tidak berhenti di situ, dia kemudian menempuh pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Surabaya, dan berhasil lulus dengan predikat cum laude pada tahun 2023.

    Rekam Jejak Organisasi dan Karier

    Sejak kuliah, Vinanda aktif dalam berbagai organisasi, terutama yang berkaitan dengan hukum dan sosial. Dia pernah menjadi anggota Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tempat dia memperdalam riset dan kajian di bidang hukum.

    Selain itu, dia juga tergabung dalam Indonesia Youth Opportunities in International Networking (IYOIN), di mana dia berperan sebagai penyelenggara berbagai acara pemuda tingkat nasional dan internasional.

    Pada tahun 2020, dia bergabung dengan Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN), sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat. Perannya sebagai Ketua Harian di RSTN menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu sosial dan kesejahteraan masyarakat kecil.

    Selain itu, Vinanda juga menjadi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), yang bertugas memperjuangkan hak-hak pedagang kecil. Keterlibatannya dalam organisasi ini menunjukkan keberpihakannya kepada sektor ekonomi kerakyatan. Pada tahun 2024, dia juga didapuk sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri, menandai kiprahnya di dunia politik semakin matang.

    Dalam Pilwalkot Kediri 2024, Vinanda Prameswati berpasangan dengan KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) sebagai calon Wakil Wali Kota. Pasangan ini diusung oleh tujuh partai parlemen, yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, PKS, dan Hanura, serta didukung oleh enam partai nonparlemen lainnya.

    Hasil hitung cepat menunjukkan kemenangan Vinanda-Gus Qowim dengan perolehan 56,83% suara, mengungguli kandidat lainnya. Visi mereka yang bertajuk MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni) mendapat respons positif dari masyarakat Kediri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Adies Kadir Ungkap Revisi KUHAP Jawaban Atas Dinamika Perkembangan Zaman

    Adies Kadir Ungkap Revisi KUHAP Jawaban Atas Dinamika Perkembangan Zaman

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai revisi KUHAP sangat urgen di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat. RUU KUHAP disetujui menjadi RUU inisiatif DPR pada Selasa (18/2/2025). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) disetujui menjadi RUU inisiatif DPR melalui rapat paripurna DPR ke-13, Selasa (18/2/2025). Diketahui, usia UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut sudah memasuki 44 tahun.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, revisi KUHAP memang sangat urgen di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat.

    “Memang sudah waktunya harus direvisi atau istilahnya ini semacam ius constituendum (hukum yang tengah dicita-citakan). Hukum acara kita perlu menyesuaikan atau beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman yang begitu kompleks ke depan,” ujar Waketum DPP Partai Golkar itu, Senin (24/2/2025).

    Adies yang juga anggota Komisi III DPR ini juga menuturkan melalui revisi KUHAP para penegak hukum bisa lebih baik lagi dalam menjalankan kerja-kerja penegakan hukum ke depannya.

    “Kami berharap melalui revisi ini Sistem Peradilan Pidana (SPP) ke depan akan jauh lebih baik lagi. Polisi, Jaksa, Hakim, hingga Advokat yang notabenenya adalah para penegak hukum (yang merupakan bagian dari SPP) harus mampu menghadirkan wajah penegakan hukum yang lebih humanis, transparan, serta acceptable (diterima) oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Pembahasan revisi KUHAP akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Tentu saja partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses pembahasan revisi KUHAP. Semua unsur masyarakat mulai dari kalangan akademisi, pegiat hukum dan lainnya pasti kami libatkan dalam proses revisi ini (melalui RDPU),” kata Ketua Umum DPP MKGR ini.

    Soal target revisi KUHAP, pihaknya berharap bisa diselesaikan atau dirampungkan secepat mungkin. “Satu atau dua kali masa sidang ke depan rasanya belum memungkinkan. Tapi, kami berharap revisi KUHAP bisa rampung secepatnya,” ujarnya.

    Menurut Adies, melalui revisi KUHAP penghargaan akan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijadikan pedoman utama oleh para penegak hukum.

    Terakhir, mengutip apa yang dikatakan ahli hukum R Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Hukum Atjara Pidana di Indonesia” sebagaimana dikutip dari buku karya Luhut MP Pangaribuan: Hukum Acara Pidana (edisi revisi), Adies mengungkapkan, R Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana.

    “Apa yang dikatakan beliau jika dikorelasikan dengan konteks hari ini cukup relevan saya kira karena KUHP kita yang baru akan diberlakukan tahun 2026. Jadi sudah sangat urgen KUHAP untuk direvisi dan segera disahkan,” katanya.

    (jon)

  • Kemendagri Diminta Jatuhkan Sanksi Kepala Daerah Tak Ikut Retreat

    Kemendagri Diminta Jatuhkan Sanksi Kepala Daerah Tak Ikut Retreat

    loading…

    Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan Kemendagri menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Foto: Raka Dwi

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Sanksi dinilai penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah.

    “Pendapat saya Kemendagri harus tegas memberikan sanksi. Pemberian sanksi ini penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah,” ujar Irawan, Minggu (23/2/2025).

    Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan, pemberian sanksi bisa berupa administratif. Ketentuan pemberian sanksi diatur dalam UU Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Saya berpendapat dan selalu menyampaikan kalau ada yang tanya bahwa yang tidak hadir harus diberi sanksi administratif. UU Pemda mengatur derajat dan tingkatan dalam pemberian sanksi administrasi mulai dari teguran, penonaktifan, hingga pemberhentian sebagai kepala daerah,” ungkapnya.

    Kegiatan retreat wajib diikuti kepala daerah terpilih setelah dilantik. “Mengikuti retreat telah ditetapkan sebagai suatu kegiatan yang wajib diikuti kepala daerah setelah dilantik. Dengan demikian, jika melanggar kewajiban tersebut, maka bagi yang melanggar harus dijatuhi sanksi. Pemerintah harus adil dan memperlakukan setara setiap kepala daerah,” ujar Irawan.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melaporkan sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir dalam retreat di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, hingga Jumat (21/2/2025).

    Namun, di tengah konferensi pers ada 2 kepala daerah dari Papua tiba sehingga 53 kepala daerah yang tidak menghadiri retreat.

    Dari 53 kepala daerah, 6 kepala daerah telah mengonfirmasi atau meminta izin tidak bisa hadir karena sakit serta acara keluarga. Dengan begitu, ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan jelas.

    (jon)

  • Rencana DPRD Lakukan Kajian Atas Kinerja BUMD Pemprov Jatim

    Rencana DPRD Lakukan Kajian Atas Kinerja BUMD Pemprov Jatim

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPRD Jatim saat ini tengah berfokus memelototi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim agar meningkatkan kinerja masing-masing.

    Nantinya, dari hasil pantauan dan kajian akan disampaikan kepada Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim yang baru saja dilantik pekan lalu. 

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengungkapkan, pihaknya ingin seluruh BUMD di Pemprov dalam keadaan sehat baik secara bisnis maupun pengelolaan di dalamnya.

    Tidak saja kinerja induknya melainkan juga termasuk anak perusahaan BUMD yang tengah dipelototi. 

    “Ketua Komisi C kan kebetulan dari Golkar. Jadi arahnya Pak Ketua Komisi benar-benar kita lagi meneliti dan meminta data lengkap soal kinerja BUMD,” kata Yudha saat dikonfirmasi dari Surabaya, Minggu (23/2/2025). 

    Kinerja BUMD saat ini memang menjadi atensi dewan. Hal ini sebagai tindaklanjut setelah Kemendagri beberapa waktu lalu meminta Pemda untuk mengevaluasi BUMD.

    Bahkan menutup BUMD yang merugi dan tidak dapat diselamatkan. Yudha mengungkapkan, pihaknya ingin BUMD di Jatim dalam kondisi prima. 

    Meskipun dia turut menyadari bahwa secara umum BUMD mengalami dua problem.

    Pertama, adalah bisnis yang sudah ketinggalan zaman dan kedua soal pengelolaan atau dari sisi SDM di dalamnya. Dua hal ini yang terus didorong agar dilakukan evaluasi. Komisi C nantinya juga akan memberikan rekomendasi secara resmi. 

    Utamanya, pasca melakukan kunjungan kerja ke BUMD. Sebab, secara mitra, BUMD bersinggungan dengan Komisi C yang membidangi keuangan. 

    “Jadi setiap kunjungan menghasilkan rekomendasi. Sejauh ini, kita memang masih ada PR. BUMD tetap menjadi fokus,” terangnya. 

    Yudha pun menjamin, nantinya DPRD akan objektif dalam melihat kinerja BUMD.

    “Insyaallah, ini semua nantinya akan kami sampaikan rekomendasi ke Pemprov khususnya kepada Gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik agar ditindaklanjuti, kita akan kawal betul,” ucap politisi muda tersebut. 

  • Gubernur Lemhannas ingatkan Kepala Daerah pahami geopolitik

    Gubernur Lemhannas ingatkan Kepala Daerah pahami geopolitik

    Foto : Dokumentasi Lemhannas

    Gubernur Lemhannas ingatkan Kepala Daerah pahami geopolitik
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 14:51 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) Ace Hasan Syadzily, mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam mewujudkan ketahanan di daerah yang berkontribusi terhadap ketahanan nasional.

    Ace juga mengingatkan pentingnya peran  daerah dalam mendukung dan merealisasikan program pemerintah pusat.  

    “Pentingnya pemahaman geopolitik global dan sinergi antar daerah untuk memperkuat ketahanan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” kata Ace, di hadapan Kepala Daerah peserta retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, seperti dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2/2025). 

    Gubernur Lemhannas lalu menyoroti pengaruh dinamika geopolitik global yang kompleks, seperti rivalitas AS-Tiongkok, ketegangan Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, serta ketidakstabilan di Kawasan Indo Pasifik, Perubahan Iklim dan Ancaman Transnasional. 

    Ace menekankan komitmen Indonesia untuk mencapai pendapatan perkapita USD12.233 dan masuk 5 besar ekonomi dunia 2045. 

    “Bonus demografi harus dimanfaatkan melalui reformasi struktural, hilirisasi sumber daya alam dan investasi teknologi,” ujarnya sambil melanjutkan dengan mengutip pidato Presiden Soekarno ‘Berpikirlah besar karena kita adalah bangsa besar’. 

    Politisi Partai Golkar ini juga memaparkan Asta Cita sebagai strategi mewujudkan ketahanan nasional yang dinamis. 
    “Kepala daerah harus mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman melalui kebijakan yang inovatif,” ujarnya.

    Diawal ceramahnya, Ace membakar semangat  Kepala Daerah peserta retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Sabtu (22/2/2025). 

    Ace mengajak seluruh peserta yang hadir untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu ‘Hymne Wawasan Nusantara’, sebelum melanjutkan ceramahnya. 

    Ia juga mengucapkan selamat atas pelantikan para Kepala Daerah seraya mengingatkan pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan rakyat.

    Diakhir paparannya, Gubernur Lemhannas kembali mengajak seluruh kepala daerah untuk berdiri dan menyanyikan lagu ‘Indonesia Pusaka dan Tanah Airku‘ dengan penuh khidmat.

     “Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala,” tuturnya sambil mengutip pidato Presiden Prabowo. 

    Ace pun menutup ceramah dengan menyerukan solidaritas seluruh pemimpin daerah untuk bersinergi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berintegritas. 

    “Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari songsong Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berdaulat,” pungkasnya. 

    Dalam penyampaian materi selama dua hari kedepan, Lemhannas RI membagi para kepala daerah kedalam 4 kelas.  

    Selanjutnya masing-masing kelas dibagi kedalam kelompok kecil yang diakhiri dengan diskusi dan diharapkan para peserta dapat memberikan ide-ide konstruktif dalam menjaga dan membangun serta mewujudkan ketahanan daerah masing-masing. 

    Penulis : Rama Pamungkas

    Sumber : Radio Elshinta