partai: Golkar

  • Antisipasi Kecelakaan Lalu Lintas, Legislator Golkar Dorong Peningkatan Pengawasan ODOL – Halaman all

    Antisipasi Kecelakaan Lalu Lintas, Legislator Golkar Dorong Peningkatan Pengawasan ODOL – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau yang lebih akrab disapa Ijeck, menyoroti semakin seringnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini. 

    Dia menyatakan bahwa langkah antisipasi harus diambil untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut, terutama yang melibatkan angkutan barang.

    Ijeck menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan. 

    “Kecelakaan lalu lintas terus meningkat, terutama yang melibatkan angkutan barang dengan beban berlebih. Pengawasan terhadap ODOL yang sering dilanggar perlu ditingkatkan,” kata Ijeck dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/3/2025).

    Legislator Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan bahwa regulasi lalu lintas saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. 

    Menurutnya, meskipun sudah banyak jalan tol dengan kecepatan tinggi, pengawasan terhadap kendaraan ODOL masih dilakukan secara manual, yang dianggap kurang efektif.

    “Pengawasan ODOL masih dilakukan secara manual, sementara jalan tol semakin banyak. Ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat, tanpa harus mengaktifkan jembatan timbang yang rawan menjadi praktik pungli. Pengawasan yang lebih efektif sangat dibutuhkan,” katanya.

    Ijeck mengingatkan bahwa kendala dalam penerapan aturan sering terjadi antara regulasi dan pelaksanaan yang tidak sejalan. 

    Dia menambahkan bahwa pengawasan digital bisa menjadi solusi untuk mengurangi pungutan liar (pungli) yang selama ini terjadi.

    “Dengan kemajuan teknologi digital, pengawasan bisa lebih mudah, murah, dan efektif. Kita bisa mulai secara bertahap agar pengawasan lebih terkontrol dan mengurangi pungli,” tandasnya.

  • Khawatir Longsor Susulan, Anggota DPRD Bogor Minta Pemprov Segera Tangani TPT

    Khawatir Longsor Susulan, Anggota DPRD Bogor Minta Pemprov Segera Tangani TPT

    Jakarta

    Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Desy Yanthi Utami meminta Tembok Penahan Tebing (TPT) yang longsor di sejumlah titik di Kota Bogor segera ditangani. Longsor susulan dikhawatirkan terjadi jika TPT yang longsor tidak segera diperbaiki.

    “Tentu ini perlu kolaborasi semua pihak. Saya dengan tupoksi yang ada akan membangun komunikasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat, melalui DPRD Provinsi Jabar dan DPR RI agar revitalisasi turap (TPT) bisa dilakukan,” kata Desy usai tinjau lokasi bencana, Selasa (4/3/2025).

    Desy mengatakan itu usai meninjau lokasi longsor di Kampung Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah. Menurutnya, TPT di lokasi longsor akibat tergerus aliran Sungai Ciliwung dan kondisinya kini mengancam beberapa rumah warga di sekitar TPT longsor.

    “Terjadi longsoran tanah yang terkikis akibat arus air sungai yang mengikis tembok penahan tanah yang mengancam beberapa rumah yang berada diatasnya. Untuk itu, saya akan segera mengkomunikasikan dengan pihak Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat yang berwenang untuk melakukan perbaikan di sepanjang arus sungai Ciliwung,” bebernya.

    Desy bersama unsur Pemkot Bogor kemudian mengunjungi keluarga bayi korban meninggal, akibat longsor di Bogor Utara, Kota Bogor. Desy mengungkapkan belasungkawa secara langsung kepada pihak keluarga dan memberi dukungan moril.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Saya merasa sangat prihatin dan sedih melihat kondisi ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan almarhum diterima di sisi-Nya,” kata anggota dewan dari fraksi Golkar ini.

    “Saya juga meminta kepada pihak Kelurahan untuk bergerak cepat melakukan asesmen dan penanganan pasca bencana. Sebab kondisi tanah longsoran masih menjadi ancaman bagi beberapa rumah yang berada di bawah lokasi kejadian,” imbuhnya.

    Desy mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar tetap waspada terhadap dampak cuaca ekstrem. Ia meminta warga menjaga lingkungan dan segera melaporkan ke pihak berwenang jika terjadi bencana agar cepat ditangani.

    “Mari kita saling jaga diri kita dan orang di sekitar kita. Jika melihat terdapat kerusakan di sekitar rumah akibat curah hujan yang tinggi, langsung hubungi BPBD dan aparat setempat agar bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

    28 Bencana Sejak Awal Maret

    Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 28 bencana terjadi sejak 1-4 Maret di Kota Bogor, Jawa Barat. Bencana mengakibatkan seorang balita meninggal dan 8 unit rumah rusak.

    “Total kejadian bencana yang sudah diassesmen terhitung sejak 1-4 Maret 2025 sebanyak 28 kejadian. Korban luka 1 orang dan korban meninggal 1 orang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatullah, Selasa (4/3/2025).

    Dari total 28 bencana yang telah diassesmen, kata Hidayatullah, 21 diantaranya merupakan bencana longsor. Sedangkan sisanya yakni, bangunan roboh 3 kejadian, pohon tumbang 3 kejadian dan banjir 1 kejadian.

    “Untuk sebaran bencana, tersebar di 5 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Bogor Selatan 13 kejadian, Bogor Barat 7 kejadian, Bogor Timur 4 kejadian, Bogor Tengah dan Bogor Utara masing-masing 2 kejadian. Jadi total 28 kejadian, ini yang sudah diassesmen berdasarkan kaporan yang masuk ke BPBD ya,” kata Hidayatullah.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Soal Kasus Korupsi Pertamina, Anggota Fraksi Golkar di DPR Minta Masyarakat Tak Seret Nama Bahlil Lahadalia

    Soal Kasus Korupsi Pertamina, Anggota Fraksi Golkar di DPR Minta Masyarakat Tak Seret Nama Bahlil Lahadalia

    Soal Kasus Korupsi Pertamina, Anggota Fraksi Golkar di DPR Minta Masyarakat Tak Seret Nama Bahlil Lahadalia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai
    Golkar
    Mukhtarudin menanggapi kasus
    korupsi Pertamina
    yang saat ini tengah menghebohkan publik.
    Ia menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Utamanya, yang menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    dalam pusaran mega korupsi tersebut.
    “Padahal,
    Bahlil
    menjabat sebagai
    Menteri ESDM
    pada Agustus 2024. Sementara, kasus korupsi terjadi pada periode 2018-2023,” ucap Mukhtarudin melalui siaran persnya, Kamis (4/3/2025).
    Dia menambahkan, di tengah kisruh korupsi
    Pertamina
    , justru Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor bahan bakar minyak (BBM).
    “Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Mukhtarudin.
    Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.
    “Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi,” ucapnya.
    Selain itu, menurutnya, PT Pertamina Patra Niaga perlu memberikan penjelasan komprehensif dan sosialisasi masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau
    Pertamax
    .
    “Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan, agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya,” ucapnnya.
    Dia tidak ingin publik merasa bingung dan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar di media sosial.
    “Tujuannya, untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan,” tuturnya.
    Pertamina pun diminta melakukan sejumlah upaya untuk menjaga kepercayaan publik agar mereka tidak berpaling ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
    “Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.
    Oleh karenanya, dia menyatakan komitmen DPR untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi kasus.
    “Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi pada masa depan,” ucap Mukhtarudin.
    Lebih jauh, Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian ESDM dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.
    “Dari kami juga telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel bahan bakar minyak (BBM), khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fraksi Partai Golkar Dukung Penuh Pembahasan Perda Bank Sumedang untuk Dorong Ekonomi Daerah

    Fraksi Partai Golkar Dukung Penuh Pembahasan Perda Bank Sumedang untuk Dorong Ekonomi Daerah

    JABAR EKSPRES – Peraturan Daerah (Perda) mengenai Bank Sumedang tengah menjadi perhatian. Terkait hal itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumedang menyatakan dukungannya terhadap pembahasan tersebut.

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumedang, Asep Kurnia mengatakan, Perda terkait Bank Sumedang ini harus menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kami di Fraksi Golkar sepakat bahwa Perda ini perlu dibahas secara mendalam, agar Bank Sumedang benar-benar bisa berkontribusi bagi perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah,” katanya, Selasa (4/3).

    Akur menambahkan, untuk memastikan bahwa Perda ini berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat, Fraksi Partai Golkar telah menugaskan dua anggotanya, Ari Budiman dan H. Deden Yayan Rusyanto, sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) yang akan mengawal proses legislasi tersebut.

    BACA JUGA: Pejabat Eselon IIb di Sumedang Diduga Lakukan Penipuan Lewat Program BPNT, Korban Rugi Rp610 Juta

    “Pansus ini akan memastikan Perda ini dapat dijalankan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat Sumedang,” terangnya.

    Akur juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Bank Sumedang memiliki potensi besar sebagai motor penggerak perekonomian lokal.

    Oleh karena itu, regulasi yang mengatur operasional bank daerah tersebut harus disusun dengan cermat agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

    “Kita ingin Bank Sumedang tidak hanya sekadar ada, tetapi juga berfungsi optimal dalam membantu permodalan usaha mikro dan menengah,” beber Akur.

    Sebagai legislator dari Komisi 1 DPRD Sumedang, Akur menjelaskan bahwa penunjukan Ari Budiman dan H. Deden Yayan Rusyanto sebagai anggota Pansus bukan tanpa alasan.

    Kedua anggota tersebut dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai di sektor keuangan dan ekonomi daerah.

    “Keduanya kami nilai memiliki kompetensi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam perda ini,” jelasnya.

    BACA JUGA: Aplikasi ‘Berhidmat’ Permudah ASN Sumedang Tadarus Al-Qur’an selama Ramadan

    Akur juga mengungkapkan pentingnya melibatkan berbagai pihak terkait dalam pembahasan, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum, untuk menciptakan dialog yang konstruktif. Hal ini bertujuan agar regulasi ini benar-benar menjadi solusi bagi pengembangan ekonomi daerah.

  • Legislator Mekeng Minta Pupuk Bersubsidi Dijual Langsung di Desa

    Legislator Mekeng Minta Pupuk Bersubsidi Dijual Langsung di Desa

    loading…

    Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya, kata Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini, dengan menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa.

    Politikus Partai Golkar ini juga menekankan perlunya menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa. “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” ujar Mekeng di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga melihat sudah banyak pengusaha lokal yang muncul di desa-desa. Dia menilai BRI berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.

    Saat mereka mengajukan pinjaman, BRI tidak mungkin langsung menyetujui tetapi melihat track record dari peminjam. BRI punya kapasitas menilai kelayakan peminjam karena bisa survei sampai desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” tuturnya.

    Mekeng pun menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR pada pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok tersebut menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal tersebut karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres tersebut, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Lebih lanjut Mekeng mengatakan, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. BRI dengan jaringan tersebut bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.

  • DPRD DKI sebut tarif PAM JAYA lebih murah dari air jerigen

    DPRD DKI sebut tarif PAM JAYA lebih murah dari air jerigen

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    DPRD DKI sebut tarif PAM JAYA lebih murah dari air jerigen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 23:07 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andri Santosa merespons positif terkait penyesuaian tarif yang ditetapkan PAM JAYA pada awal 2025. Ia mengatakan, warga Jakarta tak perlu khawatir dengan penyesuaian tarif tersebut.

    Menurutnya, tarif yang dipatok oleh PAM JAYA masih sangat terjangkau untuk warga kalangan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketimbang membeli air jerigen yang biasanya dijual dengan cara berkeliling ke rumah-rumah menggunakan gerobak.

    “Tarif yang dikeluarkan, penyesuaian oleh PAM JAYA itu tentunya jauh lebih murah daripada beli air jeriken atau gerobak,” ujar Andri saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Namun, Andri tak memungkiri, BUMD DKI Jakarta itu harus terus meningkatkan pelayanan untuk para pelanggan. Termasuk juga memperhatikan segi ekonomi yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

    “PAM JAYA tidak bisa meninggalkan juga sisi bisnis, tapi juga harus mengutamakan pelayanan sebagai kakinya Pemprov DKI Jakarta,” kata dia.

    Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebut, langkah penyesuaian tarif yang diambil oleh PAM JAYA sudah tepat, guna menyukseskan cakupan layanan 100 persen air siap minum pada 2030. Apalagi, 17 tahun terakhir PAM JAYA tidak melakukan penyesuaian tarif.

    “Karena sekitar 17 tahun ya, tidak pernah ada penyesuaian,” ungkap Andri.

    Sebelumnya, Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin menyampaikan, pertimbangan yang matang telah dilakukan perihal penyesuaian tarif baru. Terlebih, tarif air minum di Jakarta selama 17 tahun terakhir tetap sama.

    Ia mengungkapkan, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan standar kebutuhan pokok air minum per kepala keluarga sebesar 10 m3 per bulan.

    “Jika pelanggan rumah tangga menggunakan air secara bijak dengan konsumsi di angka 10 meter kubik, maka tidak ada perubahan tarif yang akan dirasakan oleh pelanggan,” ujar Arief beberapa waktu lalu. 

    Sebagai informasi, PAM JAYA mengumumkan tarif baru berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Penerapan tarif baru berlaku mulai Januari 2025, dan muncul dalam tagihan air Februari 2025.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi III DPR Minta Bawas MA dan KY Usut Kejanggalan Prosedural Putusan Kasus Korupsi Alex Denni – Halaman all

    Komisi III DPR Minta Bawas MA dan KY Usut Kejanggalan Prosedural Putusan Kasus Korupsi Alex Denni – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Kasus korupsi yang melibatkan Alex Denni, mantan Deputi Kementerian PANRB, kembali mencuat setelah Komisi III DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan prosedural dalam putusan kasasi yang dijatuhkan terhadapnya.

    Ketua Komisi III, Habiburokhman, secara tegas mencurigai adanya dugaan pemalsuan dalam proses hukum yang dijalani Alex Denni.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dihadiri oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan keluarga Alex Denni beberapa waktu lalu, Habiburokhman mengungkapkan dugaan pemalsuan putusan perkara Alex Denny.

    “Ada dugaan pemalsuan putusan karena ada orang meninggal bisa tanda tangan. Itu kan enggak mungkin kalau enggak palsu,” kata dia, dalam rilisnya Senin (3/3/2025).

    Dari RDPU itu, Komisi III DPR RI memutuskan akan meminta Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk mengusut tuntas kejanggalan prosedural dalam kasus Alex Denni. 

    “Khususnya terkait hakim yang telah meninggal dunia namun tercatat menandatangani putusan serta mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi kembali disparitas putusan,” kata Lola Nelria Oktavia, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, yang membacakan keputusan RDPU. 

    Kasus ini bermula dari Alex Denni sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Parardhya Mitra Karti dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 1 tahun dalam perkara korupsi proyek pengadaan proyek Distinct Job Manual (DJM) di PT Telkom.

    Hal itu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung bernomor 1460/PID/B/2006/PN.BDG, diperkuat Pengadilan Tinggi (PT) dengan nomor putusan 166/PID/2008/PT.BDG dan 163.K/Pid.Sus/2013 di tahap kasasi. 

    Meski putusan kasasi sudah dikeluarkan pada 2013, namun eksekusi baru dilakukan pada 2024, hingga memicu sorotan PBHI.

    Menurut PBHI, dalam proses hukum tersebut ditemukan adanya nama hakim yang sudah meninggal dunia pada 7 September 2013, namun tercatat menandatangani putusan yang baru diumumkan pada 14 November 2013. 

    “Bagaimana bisa putusan yang diumumkan pada Juni 2013 baru ditandatangani enam bulan setelahnya? Ini jelas tidak sah,” kata Ketua PBHI, Julius Ibrani.

    Tak hanya itu, PBHI juga menemukan fakta bahwa Alex Denni tidak menerima salinan putusan kasasi dan pemberitahuan resmi mengenai putusan tersebut sejak 2013. 

    Tercatat bahwa hanya putusan kasasi Alex Denni yang dipublikasikan, sementara dua putusan di tingkat pertama dan banding tidak ada dalam publikasi resmi.

    Lebih lanjut, Julius mengungkapkan bahwa salah satu hakim dalam perkara ini, Imron Anwari, berasal dari Peradilan Militer. 

    “PBHI menelusuri pemeriksaan perkara Kasasi di tahun 2010, 2011, dan 2012, faktanya tidak ada satu pun perkara di Peradilan Umum yang diperiksa oleh Hakim Peradilan Militer, kecuali Perkara Alex Denni,” imbuh Julius. 

    Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni mengungkap nantinya akan ada 70 persen angkatan kerja di instansi pemerintah diisi kelompok milenial (Tribunnews.com/ Danang Triatmojo)

    Selain dua kejanggalan tersebut, PBHI juga menemukan sederet kejanggalan lain yang memperkuat dugaan pemalsuan putusan. 

    Dari sisi administrasi dan transparansi, misalnya, hanya putusan Alex Denni di tingkat kasasi yang dipublikasikan sementara dua putusan di tingkat pertama dan tingkat banding tidak dipublikasikan. 

    Begitu pula dengan putusan terhadap Agus Utoyo dan Tengku Hedi Safinah, dua pejabat Telkom yang terlibat dalam perkara yang sama dengan Alex Denni, juga tidak ditemukan dalam publikasi resmi baik di tingkat pertama, banding, hingga kasasi.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PBHI di Kepaniteraan MA maupun di Kepaniteraan PN Bandung, ditemukan fakta bahwa Alex Denni tidak pernah menerima Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi dari MA dan Salinan Putusan Kasasi dari MA sejak 2013 hingga kini. 

    Bahkan, di PN Bandung dan MA juga tidak ada dokumen Relaas Pemberitahuan Kasasi. 

    Menanggapi temuan tersebut, Benny Utama, Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, mengaku sangat prihatin dengan transparansi dalam kasus ini.

    “Banyak sekali kejanggalan dalam perkara ini, termasuk soal transparansi dengan tidak dipublikasikannya putusan. Begitu juga dengan eksekusinya. Aneh rasanya sudah 12 tahun baru dieksekusi. Jadi, permohonan Peninjauan Kembali Alex Denni ini arus dimaksimalkan sebagai upaya terakhir kita,” ujar Benny.

  • Golkar Dukung Kejagung Panggil Ahok Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Golkar Dukung Kejagung Panggil Ahok Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. 

    Pasalnya, kasus dugaan korupsi tersebut terjadi selama beberapa tahun ketika Ahok masih menjabat di Pertamina.

    “Saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan karena yang bersangkutan pada waktu itu aktif sebagai komisaris dan mengetahui katanya. Apalagi ada pernyataannya seperti itu,” ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025).

    Idrus mengatakan penjelasan dan pernyataan Ahok bisa dijadikan bukti tambahan. Pasalnya, Ahok mengaku memiliki informasi-informasi yang lebih faktual sehingga Ahok bukan lagi dipanggil oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, tetapi langsung oleh Kejagung yang sedang menangani kasus dugaan korupsi tersebut.

    “Nah saya kira itu yang harus kita lakukan, bukan Menteri ESDM yang harus manggil tetapi dipanggil dalam kerangka penegakan hukum dan ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung,” tandas Idrus.

    Sebelumnya, Kejagung membuka peluang untuk memanggil Ahok dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Menurut Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, Kejagung akan memanggil semua pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.

    “Jadi siapa pun yang terlibat dalam perkara ini baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan,” ujar Abdul dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025). 

  • Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun

    Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun

    Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dalam beberapa pekan terakhir, kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 kuadriliun menjadi perhatian publik.
    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka terkait kasus yang terjadi pada 2018-2024.
    Dalam diskusi terbaru, sejumlah pihak menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    , dalam skandal mega korupsi tersebut.
    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai
    Golkar
    Nurul Arifin menegaskan bahwa tuduhan terhadap Bahlil salah alamat.
    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Skandal korupsi ini terjadi pada 2018-2023,” ucapnya dalam keterangan pers, Senin (3/3/2025). 
    Nurul menekankan, Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang diambil pada periode tersebut. 
    Sebaliknya, kata dia, Bahlil meminta produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri.
    Dengan kebijakan tersebut, Kementerian ESDM tidak lagi mengizinkan ekspor minyak mentah ke luar negeri.
    “Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah. Salah satunya soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor bahan bakar minyak (BBM),” kata Nurul.
    Ia juga menjelaskan, Kementerian ESDM sedang mempercepat proses impor BBM menjadi enam bulan, dari yang sebelumnya satu tahun. Hal ini bertujuan untuk memudahkan evaluasi setiap tiga bulan.
    Nurul berharap, publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus tersebut sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat.
    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi ini,” ungkapnya. 
    Nurul juga mengajak semua pihak, termasuk Pertamina untuk berbenah demi meningkatkan pelayanan publik.
    Pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi menilai, terdapat muatan politis dalam narasi keterlibatan Bahlil dalam dugaan kasus korupsi di Pertamina.
    Hal ini karena Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
    “Isu
    reshuffle
    , isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar,” ujar Ari. 
    Ia juga mengatakan, publik harus lebih bijak dalam menyaring informasi, apalagi saat ini  bukan masa politik. 
    “Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” ucap Ari.
    Ia menambahkan bahwa tuduhan publik, terutama dari warganet, terhadap Bahlil tidak tepat.
    Sebab, kronologi kasus
    korupsi Pertamina
    tidak bertepatan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam kasus korupsi Pertamina menurut saya salah alamat. Apa buktinya?,” ujar Ari, yang juga merupakan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota BAKN DPR Dorong Penyaluran Pupuk Subsidi Langsung ke Desa

    Anggota BAKN DPR Dorong Penyaluran Pupuk Subsidi Langsung ke Desa

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Melchias Markus Mekeng mengusulkan agar pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya dengan menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa, kemudian menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.

    “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerjasama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” kata Mekeng di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Mekeng menilai di desa-desa sudah banyak pengusaha lokal yang muncul. BRI dapat berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk. 

    Saat pengusaha lokal mengajukan pinjaman, BRI tidak akan langsung menyetujui tetapi akan melihat track record peminjam. BRI memiliki kapasitas untuk menilai kelayakan peminjam karena jaringan mereka mampu menjangkau hingga ke desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” katanya.

    Anggota Komisi XI DPR ini menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.

    Upaya menggandeng BRI juga sejalan dengan amanat Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Tujuan Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.

    “Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” jelas Mekeng.

    Tekan Pemberantasan Mafia

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Karena jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.

    “Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News