Xcloud.id

partai: Golkar

  • Airlangga Tawarkan Nikel RI ke Produsen Mobil Listrik Vietnam VinFast

    Airlangga Tawarkan Nikel RI ke Produsen Mobil Listrik Vietnam VinFast

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menawarkan kerja sama dengan produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast. Airlangga menyatakan Indonesia siap menyediakan nikel untuk bahan baku baterai mobil listrik dari VinFast.

    Penawaran tersebut disampaikan Airlangga dalam forum Vietnam-Indonesia High-Level Business Dialogue di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (10/3/2025). Turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta jajaran pejabat Negeri Naga Biru itu.

    Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah menyambut baik ekspansi VinFast ke pasar Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, ekspansi tersebut juga bisa berlanjut ke kerja sama di level yang lebih tinggi.

    “Indonesia juga merupakan salah satu produsen nikel terbesar atau bahan baku baterai kendaraan listrik. [Kami] bersedia bekerja sama dengan VinFast,” ujar Airlangga ketika memberikan sambutan.

    Menurut politisi Partai Golkar itu, kerja sama tersebut akan saling menguntungkan kedua negara. Dia meyakini Indonesia dan Vietnam memiliki kemampuan ekonomi, sistem, dan rantai pasok yang saling melengkapi termasuk di bidang kendaraan listrik. “Sehingga, produk kita akan kompetitif di pasar global,” jelasnya.

    Dia menekankan bahwa mengindentifikasi dan mengeksekusi potensi kerja sama akan mengakselerasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    Di samping itu, Airlangga menjelaskan notabenenya perdagangan antara Vietnam dan Indonesia sudah bebas tarif karena kesepakatan Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA). Hanya saja, sambungnya, kedua negara masih mempunyai kebijakan non-tarif (non-tariff measures) yang berkaitan dengan pembatasan hingga sanksi perdagangan.

    “Oleh karena itu, kami meminta semua menteri dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dan mengatasi masalah ini. Diharapkan dengan mengatasi masalah ini, perdagangan kita akan meningkat secara eksponensial,” ucap Airlangga.

    Dia pun menekankan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vietnam sudah terjadi selama 70 tahun. Oleh sebab itu, dia meyakini kedua negara harus memperkuat kerja sama pada level yang lebih tinggi.

    Apalagi, lanjutnya, jumlah populasi Indonesia dan Vietnam hampir mencapai 400 juta. Airlangga pun meyakini kerja sama tidak hanya menguntungkan kedua negara, tetapi juga dunia.

    Airlangga mencatat bahwa nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Indonesia sudah mencapai US$15 miliar pada 2024. Pada 2028, nilai perdagangan bilateral kedua negara ditargetkan mencapai US$18 miliar.

    Sementara itu, To Lam mengapresiasi semakin eratnya kerja sama investasi dan perdagangan antara Vietnam dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia berharap persahabatan kedua negara bisa terus berlanjut di masa mendatang.

    Orang nomor satu di partai penguasa Vietnam itu turut berharap agar para pelaku usaha di kedua negara bisa lebih jauh mengeksplorasi peluang dan memperluas investasi di bidang sains dan teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan; semikonduktor, manufaktur chip, AI, IOT; energi baru seperti hidrogen, energi terbarukan; keuangan, pusat keuangan; hingga perawatan kesehatan, dan bioteknologi.

    Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar baik di Vietnam maupun Indonesia. Apalagi, lanjutnya, sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan investasi.

  • DPR Beberkan Isi Rapat dengan Menpan RB Soal Tunda Pengangkatan CASN

    DPR Beberkan Isi Rapat dengan Menpan RB Soal Tunda Pengangkatan CASN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dua pimpinan Komisi II DPR membantah isu yang beredar bahwa keputusan penyesuaian pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN yang lolos seleksi pengadaan tahun anggaran 2024 karena keterbatasan anggaran di pusat maupun daerah.

    Dua pimpinan Komisi II itu ialah Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Bahtra Banong dan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse. Keduanya menjadi pimpinan rapat kerja terkait penyesuaian pengangkatan CASN dengan Menteri PANRB dan Kepala BKN pada Selasa pekan lalu (4/3/2025).

    Bahtra mengatakan, penyesuaian jadwal pengangkatan para CASN 2024 tersebut, yang jatuh pada Oktober 2025 bagi para CPNS, dan Maret 2026 bagi para PPPK bukan disebabkan masalah anggaran, melainkan dalam rangka penataan ASN.

    “Jadi bukan (anggaran Pemda dan K/L tak ada buat CASN baru). Penyesuaian jadwal pengangkatan dalam rangka penataan yang lebih komprehensif,” kata Bahtra kepada CNBC Indonesia, Senin (10/3/2025).

    Bahtra menjelaskan, dalam rangka penataan ASN, maka diperlukan penyesuaian pengangkatan, karena adanya nomenklatur kementerian atau lembaga (K/L) baru di pemerintahan.

    “Apalagi ada penyesuaian nomenklatur baru terutama di kementerian lembaga, begitupun di daerah. Jadi kita ingin agar mereka dibarengi semua, supaya mereka mendapatkan keadilan yang sama,” tutur Bahtra.

    Ia pun memastikan, dalam penyesuaian itu tidak mengurangi hak terkhusus PPPK. Ia pun memastikan, seluruh CPNS dan PPPK yang telah lolos ujian pasti akan dilantik.

    Sementara itu, Zulfikar Arse mengatakan, masalah anggaran untuk rekrutmen para CPNS dan PPPK baru itu bukan menjadi soal karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo tidak mengganggu belanja pegawai.

    “Yang jelas ada lah. Karena tidak menjadi bagian dari yang diefisiensikan belanja pegawai itu,” tegasnya.

    Termasuk di daerah, ia memastikan, beberapa pemda juga telah memiliki alokasi anggaran untuk membiayai gaji para CASN baru tersebut, termasuk gaji untuk para tenaga honorer yang telah lolos seleksi tahun lalu.

    “Tidak semua tidak ada, ada yang ada. Buktinya ada itu, Pariaman sudah toh, ada dua daerah, di mana itu? Di Pariaman, di mana itu? Jawa Barat itu misalnya ya, itu sudah 95%, duitnya ada,” tutur Zulfikar.

    “Jadi instansi dan daerah itu ada yang sudah menyiapkan, karena kan ini anggaran 2025 yang diketuk pada 2024 ya, jadi mereka sudah tahu akan ada rekrutmen, dan mereka sudah siapkan,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • Airlangga Teken Komitmen Kerja Sama RI-Vietnam Bidang Teknik dan Ekonomi Digital

    Airlangga Teken Komitmen Kerja Sama RI-Vietnam Bidang Teknik dan Ekonomi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam Nguyen Hong Dien meneken surat kesepakatan awal atau letter of intent tentang kerja sama bidang teknik dan ekonomi digital.

    Penandatanganan tersebut diungkapkan oleh Airlangga dalam forum Vietnam-Indonesia High-Level Business Dialogue di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (10/3/2025). Turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta jajaran pejabat Negeri Naga Biru itu.

    Airlangga meyakini kerja sama pengembangan kapasitas di bidang teknik dan ekonomi digital akan mengembangkan kapasitas para insinyur dan teknolog baik di Indonesia maupun Vietnam.

    “Untuk mempromosikan berbagai ekonomi digital, termasuk TIK [teknologi informasi dan komunikasi], semikonduktor, industri kendaraan listrik, dan menjajaki potensi kolaborasi,” lanjut Airlangga ketika memberikan sambutan.

    Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vietnam sudah terjadi selama 70 tahun. Oleh sebab itu, dia meyakini kedua negara harus memperkuat kerja sama di level yang lebih tinggi.

    Apalagi, sambungnya, jumlah populasi Indonesia dan Vietnam hampir mencapai 400 juta. Airlangga pun melihat kerja sama tersebut tidak hanya menguntungkan kedua negara namun juga dunia.

    Dia mencontohkan Indonesia dan Vietnam memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital, seperti memberlakukan transaksi lintas batas karena akan mempercepat kegiatan ekonomi.

    Sedangkan di bidang teknologi, dia mengungkapkan pemerintah menyambut baik perusahaan raksasa teknologi Vietnam, FPT, yang telah memperluas jaringan di Indonesia. Menurutnya, FPT telah bekerja sama dengan Pertamina, Ciputra, dan Metrodata di bidang energi, perbankan, TIK, serta di bidang AI, blockchain, serta komputasi awan (cloud computing).

    “Indonesia dan Vietnam perlu fokus pada produksi produk bernilai tambah tinggi,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, Airlangga mencatat bahwa nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Indonesia sudah mencapai US$15 miliar pada 2024. Pada 2028, nilai perdagangan bilateral kedua negara ditargetkan mencapai US$18 miliar.

    Dia menekankan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki cita-cita yang sama yaitu mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Oleh sebab itu, Airlangga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antar kedua negara agar bisa bersama mencapai cita-cita Era Keemasan tersebut.

    “Saya optimis bahwa Indonesia dan Vietnam dapat membangun kemitraan yang menguntungkan bangsa kita dan berkontribusi bagi masyarakat global. Saya berharap dapat memperkuat kemitraan kita dan mengeksplorasi lebih jauh peluang-peluang antara Indonesia dan Vietnam,” tutup Airlangga.

    Sementara itu, To Lam mengapresiasi semakin eratnya kerja sama investasi dan perdagangan antara Vietnam dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia berharap persahabatan kedua negara bisa terus berlanjut di masa mendatang.

    Orang nomor satu di partai penguasa Vietnam itu turut berharap agar para lelaki usaha di kedua negara bisa lebih jauh mengeksplorasi peluang dan memperluas investasi di bidang sains dan teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan; semikonduktor, manufaktur chip, AI, IOT; energi baru seperti hidrogen, energi terbarukan; keuangan, pusat keuangan; hingga perawatan kesehatan, dan bioteknologi.

    Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar baik di Vietnam maupun Indonesia. Apalagi, lanjutnya, sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan investasi.

  • Airlangga Minta Tak Ada Hambatan Perdagangan di Depan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Airlangga Minta Tak Ada Hambatan Perdagangan di Depan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar tidak ada kebijakan yang menghalangi kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam.

    Permintaan itu disampaikan Airlangga dalam forum Vietnam-Indonesia High-Level Business Dialogue di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (10/3/2025). Dalam forum ini turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam beserta jajaran pejabat Negeri Naga Biru itu.

    Airlangga menjelaskan notabenenya perdagangan antara Vietnam dan Indonesia sudah bebas tarif karena kesepakatan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Hanya saja, sambungnya, kedua negara masih mempunyai kebijakan non-tarif (non-tariff measures) yang berkaitan dengan pembatasan hingga sanksi perdagangan.

    “Oleh karena itu, kami meminta semua menteri dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dan mengatasi masalah ini. Diharapkan dengan mengatasi masalah ini, perdagangan kita akan meningkat secara eksponensial,” ujar Airlangga ketika memberikan sambutan.

    Apalagi, politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki komoditas unggulan yang hampir sama terutama di bidang pertanian. Dia pun meyakini kerja sama di rantai pasok akan menguntungkan kedua negara.

    Lebih lanjut, Airlangga mencatat bahwa nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Indonesia sudah mencapai US$15 miliar pada 2024. Pada 2028, nilai perdagangan bilateral kedua negara ditargetkan mencapai US$18 miliar.

    Dia menekankan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki cita-cita yang sama yaitu mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Oleh sebab itu, Airlangga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar kedua negara agar bisa bersama mencapai cita-cita Era Keemasan tersebut.

    “Saya optimis bahwa Indonesia dan Vietnam dapat membangun kemitraan yang menguntungkan bangsa kita dan berkontribusi bagi masyarakat global. Saya berharap dapat memperkuat kemitraan kita dan mengeksplorasi lebih jauh peluang-peluang antara Indonesia dan Vietnam,” tutup Airlangga.

    Sementara itu, To Lam mengapresiasi semakin eratnya kerja sama investasi dan perdagangan antara Vietnam dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia berharap persahabatan kedua negara bisa terus berlanjut di masa mendatang.

    Orang nomor satu di partai penguasa Vietnam itu turut berharap agar para lelaki usaha di kedua negara bisa lebih jauh mengeksplorasi peluang dan memperluas investasi di bidang sains dan teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan; semikonduktor, manufaktur chip, AI, IOT; energi baru seperti hidrogen, energi terbarukan; keuangan, pusat keuangan; hingga perawatan kesehatan, dan bioteknologi.

    Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar baik di Vietnam maupun Indonesia. Apalagi, lanjut To Lam, sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan investasi.

  • Bahlil: Pernah Dengar Kasus Elpiji 3 Kg dan Pertamax? Siapa Menterinya?

    Bahlil: Pernah Dengar Kasus Elpiji 3 Kg dan Pertamax? Siapa Menterinya?

    Bahlil: Pernah Dengar Kasus Elpiji 3 Kg dan Pertamax? Siapa Menterinya?
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    berbicara mengenai kasus kelangkaan elpiji 3 kg dan kasus bensin Pertamax yang dioplos.
    Bahlil bertanya kepada para santri, siapa sosok menteri di balik kedua kasus yang sempat membuat publik heboh tersebut.
    Hal tersebut terjadi saat Bahlil dan para pimpinan Golkar mendatangi Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025).
    “Bapak/ibu juga pernah dengar dalam berbagai kesempatan di media kemarin, pernah dengar kasus elpiji? Pernah dengar siapa itu menteri-nya? Pernah dengar kasus Pertamax minyak siapa menteri-nya?” seru Bahlil.
    “Pak Bahlil,” teriak santri.
    Bahlil menyampaikan, dirinya sebenarnya sedang menjalankan ikhtiar agar seluruh subsidi sampai ke tangan rakyat.
    Dia menegaskan subsidi dari pemerintah ini tidak boleh dikorupsi oleh siapa pun.
    “Jadi kayak elpiji. Jadi elpiji itu satu tabung harus harganya cuma Rp 18.000, paling mahal… Sekarang di sini berapa? Rp 22.000 kan? Rp 25.000? Itu yang tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena negara sudah membayar subsidi per tabung itu Rp 36.000,” tuturnya.
    “Negara memberikan (gas) ke rakyat itu maksimal Rp 16.000. Jadi harusnya pangkalan membayar itu maksimal ke rakyat dijual Rp 18.000. Tapi masih ada lagi yang nakal kan? Itulah yang sekarang saya lagi mau tata agar yang nakal-nakal ini tidak boleh lagi terjadi,” sambung Bahlil.
    Hanya saja, kata Bahlil, ketika dirinya sedang menata subsidi ini, ada saja oknum mafia yang tak ingin rakyat mendapat gas dengan harga murah.
    Bahlil menyebut, oknum mafia itu ingin rakyat membayar mahal, padahal seharusnya mereka dapat secara murah.
    “Setuju kita tata atau tidak? Setuju kan? Nah itu saya mau bagi cerita. Subsidi kita untuk elpiji satu tahun Rp 86 triliun, besar enggak itu? Minyak subsidi BBM Rp 150 triliun, itu yang kami menteri-menteri ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk meluruskan agar semua subsidi itu sampai ke rakyat. Itu kira-kira setuju enggak?” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ali Ghiffar Bantah Ditunjuk Sebagai Wakil Ketua Umum DPP AMPI

    Ali Ghiffar Bantah Ditunjuk Sebagai Wakil Ketua Umum DPP AMPI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Fokusmaker, Ali Ghiffar, membantah klaim yang menyebut dirinya telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dalam Rapat Pleno ke-V. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang menetapkannya dalam posisi tersebut.

    “Saya ingin meluruskan informasi yang beredar. Hingga saat ini, saya belum menerima SK atau keputusan resmi yang menetapkan saya sebagai Wakil Ketua Umum DPP AMPI. Sesuai dengan aturan organisasi, setiap pengangkatan pengurus, khususnya di posisi strategis, harus melalui mekanisme yang jelas dan disahkan melalui SK,” ujar Ali Ghiffar dalam keterangannya di Jakarta.

    Ali menekankan bahwa setiap perubahan dalam struktur kepengurusan harus dilakukan secara sah sesuai mekanisme organisasi. Ia mengingatkan bahwa tata kelola yang baik harus selalu berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AMPI agar tidak terjadi kesalahpahaman atau keputusan yang bertentangan dengan aturan.

    “Saya menghormati setiap keputusan organisasi yang dijalankan dengan benar dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, saya meminta semua pihak untuk tetap berpegang pada aturan yang berlaku dan tidak menyebarkan informasi yang belum memiliki dasar hukum yang sah,” tambahnya.

    Selain itu, Ali Ghiffar mengajak seluruh kader AMPI untuk tetap menjaga kekompakan dan fokus pada tujuan besar organisasi. Ia menekankan bahwa yang lebih penting saat ini adalah menjalankan program kerja secara progresif demi kepentingan generasi muda di Golkar. (zak/fajar)

  • Megawati Pilih Kader Senior Golkar Constant Karma Gantikan Yerimias Bisai Jadi Bacawagub Papua

    Megawati Pilih Kader Senior Golkar Constant Karma Gantikan Yerimias Bisai Jadi Bacawagub Papua

    Megawati Pilih Kader Senior Golkar Constant Karma Gantikan Yerimias Bisai Jadi Bacawagub Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P
    Megawati Soekarnoputri memilih kader senior Partai Golkar,
    Constant Karma
    menggantikan
    Yerimias Bisai
    sebagai bakal calon wakil gubernur (Bacawagub) Provinsi
    Papua
    , yang didiskualifikasi merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
    Constant Karma, pada hari ini, resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua bersama Benhur Tomi Mano sebagai calon gubernur.
    Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun yang menyertai pendaftaran keduanya menyebutkan, Constant Karma dipilih Megawati dari lima orang nominator yang diusulkan DPD PDI-P Provinsi Papua, setelah menelusuri rekam jejaknya secara teliti dan cermat.
    Kata Komarudin, lima nama tersebut adalah hasil seleksi dari 38 nominator yang didaftarkan dan mendaftarkan diri pada DPD PDI-P Provinsi Papua sebagai calon pengganti Yerimias Bisai.
    “DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua lantas mengirim dan mengusulkan lima nama tersebut kepada DPP PDI Perjuangan. Setelah meneliti dan menelusuri rekam jejak Pak Karma, Ibu Ketua Umum memutuskan memilih Pak Constant Karma sebagai pengganti Pak Yerimias Bisai,” ujar Komarudin dalam keterangan yang diterima, Minggu (9/3/2025).
    Komarudin menilai Constant Karma yang kader senior Partai Golkar adalah sosok yang sarat pengalaman di bidang pemerintahan.
    “Sosok Pak Constant Karma, selain kaya pengalaman di bidang pemerintahan dan merupakan kader senior Golkar, juga punya rekam jejak bersih dari ‘tiga huruf’, kolusi, korupsi, nepotisme (KKN),” tutur dia.
    Dia bilang, Constant Karma juga dikenal bersih dari praktik KKN selama menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
    Diketahui, kader senior Golkar itu pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jayawijaya, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan Penjabat Gubernur Provinsi Papua.
    Komarudin menambahkan, keberadaan Constant Karma sebagai kader senior Golkar di Papua, akan memberikan dampak elektoral yang positif bagi Benhur Tomi Mano.
    “Saya percaya keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan memilih Pak Karma sekaligus menampung aspirasi sejumlah kader, fungsionaris, simpatisan Partai Golkar di Provinsi Papua yang tidak terwadahi,” katanya.
    “Sebagai contoh, mantan Gubernur Papua, Pak Barnabas Suebu. Beliau senior Golkar Papua, yang pada Pilgub lalu berkampanye untuk kemenangan Tomi Mano dan Yerimias Bisai,” sambung Komarudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AMPI Tegaskan Solid di Bawah Kepemimpinan Ketum Jerry Sambuaga

    AMPI Tegaskan Solid di Bawah Kepemimpinan Ketum Jerry Sambuaga

    loading…

    Wakil Ketua Umum DPP AMPI Ema Asmawati menegaskan solid di bawah kepemimpinan Ketum Jerry Sambuaga. Foto/istimewa

    JAKARTA – Pengurus DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ( AMPI ) dan pengurus DPD AMPI menegaskan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga masa bakti 2027.

    DPP AMPI menilai rapat pleno AMPI ke-V yang memutuskan penonaktifan Jerry Sambuaga sebagai Ketua Umum DPP AMPI adalah rapat ilegal serta tidak sah. Rapat tersebut bertentangan dengan AD/ART dan peraturan organisasi.

    “Rapat yang mengatasnamakan DPP AMPI yang dilakukan oleh saudara Omar Syarief pada Sabtu, 8 Maret 2025 adalah ilegal dan tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi,” tegas Wakil Ketua Umum DPP AMPI Ema Asmawati di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Ema, penonaktifan Jerry Sambuaga sebagai Ketua Umum DPP AMPI yang dilakukan Omar Syarief pada rapat ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum atau landasan organisasi yang jelas.

    “Jangankan bicara landasan hukumnya, tempat mereka bikin rapat pleno saja kabarnya mereka tidak minta izin sama DPP Partai Golkar. Mereka seenaknya gunakan aula Golkar untuk bikin pertemuan ilegal mengatasnamakan AMPI padahal tidak mendapatkan izin dari DPP Golkar,” katanya.

    Menurut Ema, DPP AMPI selama Bulan Suci Ramadan ini justru fokus melakukan kegiatan positif bersama masyarakat, seperti yang dilakukan baru-baru ini dengan memberikan takjil dan makanan untuk buka bersama warga sekitar Kantor DPP Partai Golkar serta memberikan bantuan kepada warga korban banjir di wilayah Jabodetabek.

    Sambil tetap melakukan konsolidasi dan kegiatan positif untuk masyarakat, DPP AMPI juga sedang menunggu proses yang dilakukan di Dewan Etik Partai Golkar.

    “DPP AMPI menghormati proses yang dilakukan di Dewan Etik. Setelah proses dan putusan Dewan Etik selesai, DPP AMPI akan segera melakukan rapat pleno yang sah dan legal,” tegasnya.

  • DPR Sebut Pemerintah Bisa Angkat CPNS sebelum Oktober 2025, Kapan?

    DPR Sebut Pemerintah Bisa Angkat CPNS sebelum Oktober 2025, Kapan?

    Bisnis.com, Jakarta – Komisi II DPR RI mengungkapkan pemerintah bisa saja melakukan pengangkatan Calon Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum Oktober 2025.

    Hal ini merespons polemik mundurnya jadwal pengangkatan CPNS menjadi Oktober 2025 dan PPPK menjadi Maret 2026. Padahal pengangkatan CPNS semula dijadwalkan pada Maret 2025 dan PPPK Juli 2025.

    Hal itu sebagaimana ditetapkan KemenPAN-RB melalui Surat Edaran (SE) bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025. Ini juga berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR RI.

    Sebagian besar dari mereka yang sudah lulus di tahap akhir mengeluh karena terjadi penundaan pengangkatan alias tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tidak perlu melakukan keserentakan pengangkatan, baik pada 1 Oktober 2025 (CPNS) maupun 1 Maret 2026 (PPPK Tahap 1). 

    Sebab, dalam hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi II dengan KemenPAN-RB dan BKN, disebutkan bahwa Oktober 2025 dan Maret 2026 adalah tenggat waktu penyelesaian dalam rangka percepatan pengangkatan.

    “Ya sebenarnya dengan kalimat percepatan penataan penyelesaian itu memberikan waktu maksimal. Jadi harus ada batas akhir kapan percepatan penataan penyelesaian itu tuntas. Kalau kita ikuti rapat dari awal sebenarnya skenarionya Menpan RB dan BKN itu skenario tuntas itu selesai di akhir 2026. Makanya kalimat kita kan mempercepat,” jelas Zulfikar melalui keterangan resmi dikutip Minggu (9/2/2025).

    Di sisi lain, dia pun memahami jika ada pihak-pihak yang menyebutkan ada penundaan. Hal itu karena sedari awal dimulainya tahapan, para pendaftar CPNS mendapatkan informasi yang lengkap sampai dengan pengangkatan.

    “Setiap proses tahapan seleksi itu dari awal sudah diumumkan. Setiap proses atau tahapan seleksi itu sudah diumumkan. Sehingga, ketika sudah ada kesimpulan rapat seperti itu mereka mempertanyakan kok ditunda,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini

    “Padahal, kalau kita ikuti rapat, justru sebenarnya, kita ingin mempercepat dari skenarionya Kemenpan-RB itu semua di akhir 2026,” tambahnya.

    Meskipun demikian, dia mendorong agar KemenPAN-RB segera mengangkat CPNS atau PPPK yang instansinya sudah melengkapi administrasi, tanpa harus menunggu pengangkatan serentak di Oktober 2025 dan Maret 2026.

    “Dengan seperti ini saya bilang, kalau memang proses yang sudah ada ini berjalan terus dan sudah hampir selesai, karena tinggal mendapatkan NIP, pengisian DRH-nya sudah, pengusulan NIP-nya sudah, kalau memang itu sudah tuntas segera di-SK-kan saja. Pengangkatan mereka tidak perlu menunggu Oktober 2025 atau Maret 2026,” tegas Zulfikar.

    Menurutnya, ini juga berlaku untuk pengangkatan PPPK tahap I. Zulfikar mengatakan kalau memang semua syarat telah terpenuhi, mereka tinggal diangkat saja. 

    “Tidak perlu menunggu tahap duanya selesai atau Maret 2026,” katanya.

    Karena itu, dia pun berharap agar MenPAN-RB segera mengubah SE tersebut tanpa harus mengangkat secara serentak jika instansi sudah siap. 

    “Mudah-mudahan pemerintah dengan aspirasi dari Komisi II, termasuk aspirasi dari teman-teman CPNS dan CPPPK itu mau mendengar dan mengubah kebijakan. Ya mudah-mudahan bisa diubah karena kan sebenarnya semangat kita itu mempercepat. Kesimpulan kita dan keinginan para anggota kan itu semangatnya mempercepat,” pungkasnya.

    Sementara itu, MenPAN-RB Rini Widyantini, penyesuaian ini disebabkan oleh beberapa hal. Setelah melewati tahapan pengadaan CPNS 2024, dia mencatat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi yaitu terkait adanya beberapa instansi yang menunda penyelesaian dan pengadaan CPNS.

    Selain itu, usulan formasi yang disampaikan pemerintah tidak optimal, sehingga tidak sesuai dengan data Kementerian PAN RB. Kemudian, kata dia, ada pula instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

    “Ada juga pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan,” katanya.

  • Politisi Golkar: Pengangkatan Kader PSI Jadi Pengurus FOLU Net Sink 2030 Merusak Sistem Pemerintahan – Page 3

    Politisi Golkar: Pengangkatan Kader PSI Jadi Pengurus FOLU Net Sink 2030 Merusak Sistem Pemerintahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Politisi senior Partai Golkar Firman Soebagyo angkat bicara soal banyaknya kader PSI yang masuk dalam jajaran pengurus Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

    Diketahui, FOLU Net Sink 2030 adalah organ yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim di tahun 2030.

    Firman menegaskan, seharusnya figur-figur yang mengisi pos jabatan tersebut adalah orang profesional dan berpengalaman, bukannya jadi penampungan kader.

    “Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan! Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan UU,” kata Firman, dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025). 

    Ia menegaskan, tindakan Raja Juli Antoni sesat yang melemahkan posisi ASN. Alih-alih menempatkan figur terbaik berdasarkan merit sistem kepegawaian, Raja Juli justru memilih orang-orang dari kelompoknya sendiri atau kader PSI. 

    “Apa yang dilakukannya jelas melemahkan posisi ASN yang sudah ada dan memiliki kompetensi. Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional,” kata dia. 

    “Sistem rekrutmen di pemerintahan seperti ini marak di masa 2 periode pemerintahan akhir-akhir ini dan sekarang masuk masa periode ke-3,” sambung dia. 

    Oleh karena itu, Firman berharap Presiden Prabowo bisa memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Sebab, kasus serupa bisa menjadi preseden yang dianggap biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan dewasa ini. 

    “Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap sehingga tidak menambah kekesalan masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini,” pungkas Firman.