Xcloud.id

partai: Golkar

  • DPR Minta Pengangkatan CPNS dan PPPK secara Bertahap Biar Tak Gaduh

    DPR Minta Pengangkatan CPNS dan PPPK secara Bertahap Biar Tak Gaduh

    loading…

    DPR meminta pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan pemerintah secara bertahap. Foto/Dok Kemenpan-RB

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin merespons penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil seleksi 2024. Dia meminta agar pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan pemerintah secara bertahap.

    “Kalau memang yang sekarang diprosesnya telah berjalan sudah hampir selesai dan banyak yang sudah hampir selesai baik di pusat maupun daerah, lakukan saja pengangkatan,” ujar Zulfikar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Dengan pengangkatan, ia menilai akan membuat CASN dan PPPK bisa lebih tenang dan tak membuat gaduh publik. Ia menilai, para abdi negara akan bisa tenang dan semangat bekerja bila sudah mendapat kepastian.

    “Kalau mereka mendapat ketenangan, kepastian tentu nanti mereka sudah bekerja akan semangat, karena mereka akan masuk menjadi birokrat itu pelaksana kebijakan pelayanan masyarakat,” ucap Zulfikar.

    “Kalau kita bisa memastikan nasib mereka, tentu mereka juga akan memastikan nasib yang akan mereka layani,” imbuhnya.

    Kendati demikian, legislator Partai Golkar ini berjarap pada pemerintah, terkhusus KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa segera melakukan pengangkatan terhadap CASN dan PPPK 2024.

    “Saya kira itulah mudah-mudahan KemenPAN-RB, BKN, mau mendengar, untuk memberi ruang bagi pengangkatan secara bertahap dan batas akhirnya Oktober 2025 untuk CPNS, dan Maret 2026 untuk CPPPK,” pungkasnya.

    (rca)

  • Menteri Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit Bulan Ini

    Menteri Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit bulan ini.

    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3/25).

    “Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Menteri Bahlil.

    Dia mengatakan penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    Menteri Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.

    Selain itu, Menteri Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar ini menyebut pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar.

    “Saya katakan, masa kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi,” ucapnya.

    Menteri Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    “Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di Undang-Undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan,” pungkasnya.

    Pengumuman ini menandai langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi.

    Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.

  • Tak Aktif di Partai Sejak Pilwalkot, Appi Copot Wahab Tahir dari Sekretaris Golkar Makassar

    Tak Aktif di Partai Sejak Pilwalkot, Appi Copot Wahab Tahir dari Sekretaris Golkar Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Makassar melakukan perombakan dalam kepengurusan partai. Dalam rapat pleno yang digelar kemarin malam, dua posisi strategis mengalami pergantian, yakni Sekretaris dan Bendahara Umum (Bendum). 

    Sekretaris yang sebelumnya dijabat oleh Abd Wahab Tahir resmi digantikan oleh Suharmika. Pergantian ini dilakukan karena Wahab Tahir dinilai tidak aktif lagi sejak Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Golkar Makassar, Arif Wicaksono. 

    “Sejak Pilkada Serentak 2024 kemarin sampai sekarang, Pak Abd Wahab Tahir tidak pernah aktif lagi,” ujar Arif Wicaksono. 

    Selain Wahab Tahir, posisi Bendahara Umum (Bendum) juga mengalami pergantian. Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Bendum, digantikan oleh Andi Ryan Adrianto. 

    Pergantian ini dilakukan karena Ismail memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai anggota DPRD Makassar. 

    “Jadi agenda pleno tadi hanya mengganti Abd Wahab Tahir dan Ismail,” jelas Arif Wicaksono. 

    Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung pleno pergantian sejumlah posisi. Pergantian posisi pimpinan ini diyakini akan membawa angin segar dan meningkatkan kinerja partai menjelang berbagai agenda politik mendatang.

    Selain itu, rapat pleno juga menetapkan H. Ismail sebagai Ketua Harian dan A. Ryan sebagai Bendahara DPD II Golkar Kota Makassar.  Kedua figur ini diharapkan dapat membawa energi baru dan kontribusi signifikan dalam menjalankan roda organisasi partai.

  • Soroti Dugaan Korupsi Bank BJB yang Ditangani KPK, Guntur Romli: Beda Kalau Kasusnya Sekjen Hasto

    Soroti Dugaan Korupsi Bank BJB yang Ditangani KPK, Guntur Romli: Beda Kalau Kasusnya Sekjen Hasto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menyoroti penggeledahan Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB.

    Pasalnya kata dia Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus ini berbeda saat menangani kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Sudah ada 5 tersangka. Masih petinggi bank & agensi (swasta), tapi sprindiknya tidak bocor. Beda kalau kasusnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sprindik sudah bocor & nyebar kemana-kemana,” kata Guntur Romli dalam akun X pribadinya, Senin, (10/3/2025).

    “Apalagi kalau tersangkanya di lingkaran kekuasaan, malah bisa diralat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menyatakan, ada beberapa lokasi penggeledahan, salah satunya rumah RK.

    “Hari ini ada giat geledah penyidik perkara BJB. Namun untuk rilis resminya baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua. Namun salah satu lokasi yang digeledah merupakan mantan pejabat di Pemprov Jawa Barat setingkat kepala daerah,” jelasnya.

    Terpisah, Ridwan Kamil mengakui penggeledahan di rumahnya itu dan menegaskan akan bersikap kooperatif.

    “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” tutur Politisi Golkar tersebut. (*)

  • Golkar Makassar Rombak Kepengurusan, Suharmika Jabat Sekretaris Gantikan Wahab Tahir

    Golkar Makassar Rombak Kepengurusan, Suharmika Jabat Sekretaris Gantikan Wahab Tahir

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai Golkar Kota Makassar memasuki babak baru dengan perombakan kepengurusan.Dalam rapat pleno yang digelar Senin (10/3) di kantor DPD II Golkar makassar Jalan Lasinrang

    Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung pleno pergantian sejumlah posisi. Pergantian posisi pimpinan ini diyakini akan membawa angin segar dan meningkatkan kinerja partai menjelang berbagai agenda politik mendatang.

    Salah satu perubahan di posisi Sekretaris DPD II Golkar dimana Wahab Tahir, yang sebelumnya menjabat, digantikan oleh A. Suharmika.  Munafri menjelaskan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari strategi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.

    Selain itu, rapat pleno juga menetapkan H. Ismail sebagai Ketua Harian dan A. Ryan sebagai Bendahara DPD II Golkar Kota Makassar.  Kedua figur ini diharapkan dapat membawa energi baru dan kontribusi signifikan dalam menjalankan roda organisasi partai.

    Munafri Arifuddin, dalam keterangan pers usai rapat pleno, menekankan bahwa perombakan ini bukan sekadar pergantian personel, melainkan langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan efektivitas kerja. 

     “Perubahan ini bertujuan untuk memastikan organisasi berjalan lebih efektif dan efisien. Kami yakin dengan kepemimpinan yang baru, Golkar Makassar akan semakin solid dan siap menghadapi tantangan politik yang ada,” tegasnya.

    Wakil Ketua Golkar Makassar Arif Wicaksono, mengatakan Wahab Tahir digantikan karena tidak aktif di kepengurusan partai sejak Pilwalkot Makassar berlangsung.

  • KPK ungkap Alasan Penyidik Geledah Rumah Ridwan Kamil

    KPK ungkap Alasan Penyidik Geledah Rumah Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan menggeledah rumah eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam penyidikan perkara dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR).

    Untuk diketahui, tim penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil atau RK di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/3/2025). 

    Saat ditanya petunjuk awal yang dimiliki penyidik untuk menggeledah rumah RK, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto enggan memerinci lebih lanjut. Dia menyebut hal itu sudah masuk materi penyidikan yang bersifat sangat teknis. Namun, dia memastikan penggeledahan yang dilakukan terkait dengan perkara yang tengah diusut lembaga antirasuah. 

    “Yang pasti penggeledahan di rumah yang bersangkutan terkait dengan penyidikan perkara BJB,” kata Fitroh kepada wartawan, Senin (10/3/2025). 

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi tim penyidiknya tengah menggeledah rumah politisi Partai Golkar itu hari ini. Upaya paksa itu dilakukan tidak lama setelah lembaga antirasuah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan BJB. 

    “Betul [rumah RK digeledah, red] terkait perkara BJB,” ungkap Setyo kepada wartawan, Senin (10/3/2025). 

    Adapun KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pihaknya akan segera menyampaikan keterangan lengkap soal proses penyidikan kasus BJB pekan ini. 

    “Sudah [ditetapkan, red] tersangkanya. Sekitar lima orang. Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swastanya,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/3/2025). 

  • Tegas! Menteri Bahlil Mau Sikat Mafia dan Perbaiki Tata Kelola Gas Melon

    Tegas! Menteri Bahlil Mau Sikat Mafia dan Perbaiki Tata Kelola Gas Melon

    Bisnis.com, PURWOREJO – Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM), Bahli Lahadalia, buka-bukaan terkait polemik Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas melon yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan, ada mafia yang tidak ingin rakyat dapat harga gas melon murah.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025).

    “Sekarang saya lagi mau tata agar yang nakal-nakal ini tidak boleh lagi terjadi. Cuma kalau kita mau tata ada oknum-oknum mafia yang tidak ingin untuk rakyat dikasih harga murah. Maunya mahal-mahal saja,” ujar Bahlil.

    Akibat ulah para mafia itu, kata Bahlil, harga LPG 3 Kg jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Oleh karena itu, Bahlil tengah mengupayakan tata kelola penjualan gas melon agar subsidi tepat sasaran, tidak dikorupsi oleh pihak manapun.

    “Karena negara sudah membayar subsidi per tabung itu Rp36.000,” tegas Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar ini.

    Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah tegas meminta agar seluruh subsidi tepat sasaran. Tujuannya adalah demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kami menteri-menteri ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk meluruskan, agar semua subsidi itu sampai ke rakyat,” jelas Bahlil.

    Menteri Bahlil pun meminta dukungan kepada semua pihak, terutama Pondok Pesantren Darut Tauhid agar tata kelola LPG subsidi yang tengah digodoknya bisa segera rampung dan berjalan lancar tanpa menimbulkan gesekan di publik.

    “Setuju kita tata atau tidak? Setuju kan?” tanya Bahlil.

    “Setuju,” jawab santri dan tokoh di Pondok Pesantren Darut Tauhid.

    Lebih lanjut, Menteri Bahlil juga membahas upaya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 Kg yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap penyaluran dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan LPG subsidi secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, subsidi yang diberikan dapat digunakan secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

  • Wamen Christina Dukung Lulusan BPPP Tegal Bersaing di Level Internasional

    Wamen Christina Dukung Lulusan BPPP Tegal Bersaing di Level Internasional

    loading…

    Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengunjungi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengunjungi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025). Wamen Christina meninjau sejumlah fasilitas, sekaligus berdiskusi dengan sejumlah peserta pelatihan di balai milik Kementerian Kelautan dan Perikanan itu.

    Christina mengaku senang terhadap proses pembelajaran dan kelengkapan fasilitas yang ada di BPPP Tegal. Apalagi, banyak lulusan BPPP Tegal diakui di level internasional dan bekerja di luar negeri.

    “Tak hanya lulusan, akreditasi dari BPPP Tegal juga diakui di level internasional. Kami sangat senang,” ujarnya ditemui usai meninjau fasilitas.

    Dia menuturkan, fokus ke depan adalah peserta, lulusan, dan masyarakat yang ikut pelatihan di BPPP Tegal semakin bisa didayagunakan untuk mendapat pekerjaan di luar negeri. “Tentunya sesuai dengan kompetensi yang dipelajari di BPPP Tegal,” ujar politikus Partai Golkar ini.

    Christina mengungkapkan, ke depan, pihaknya serius membuka peluang lulusan BPPP bekerja di Spanyol sebagai ABK (deckhand). “Dan kami akan mengikutkan teman-teman dari balai, agar spesifikasi dan kompetensi yang diperlukan oleh user (pengguna, red) di Spanyol betul-betul sesuai dengan apa yang dapat disiapkan BPPP Tegal. Kami optimis bisa bekerja sama lebih baik lagi dengan UPT yang ada dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Christina.

    Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP I Nyoman Radiarta menuturkan, kehadiran Wamen Christina di BPPP Tegal merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) dua kementerian yang ditandatangani beberapa waktu lalu.

    “Apa yang disampaikan Bu Wamen sangat relevan sekali. BPPP Tegal menyiapkan secara teknis tenaga andal di bidang kelautan dan perikanan,” katanya.

    Nantinya, kata Nyoman, akan ada penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPPSDMKP dengan 4 Dirjen di Kementerian P2MI. “Semoga ini menjadi kolaborasi untuk mendukung dan menyiapkan calon tenaga migran lebih kompeten di luar negeri,” pungkasnya.

    (rca)

  • Ridwan Kamil Partai Apa? Digeledah KPK di Isu Korupsi BJB, Intip Harta Kekayaannya

    Ridwan Kamil Partai Apa? Digeledah KPK di Isu Korupsi BJB, Intip Harta Kekayaannya

    PIKIRAN RAKYAT – Informasi Ridwan Kamil partai apa dan harta kekayaan miliknya bisa diketahui di artikel ini. Belum lama ini, kediaman eks Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat tersebut digeledah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

    Pria yang kerap disapa Kang Emil ini digeledah kaitannya dengan isu korupsi BJB (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten) menurut pernyataan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Penggeledahan terhadap ini terjadi pada hari ini, Senin 10 Maret 2025.

    “Betul (rumah Ridwan Kamil digeledah KPK) terkait perkara BJB,” ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidi, Senin, 10 Maret 2025.

    “Belum update, mungkin masih berlangsung (penggeledahan),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar tersebut.

    Ridwan Kamil partai apa?

    Ternyata Kang Emil bergabung dengan Partai Golkar sejak awal 2023 setelah independen sejak 2012. Selama tidak berstatus anggota partai, Emil berhasil menjadi Wali Kota Bandung 2013-2018, dilanjut Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.

    Ia memiliki pasangan suami Anggota DPR Atalia Praratya yang juga kader Partai Golkar. Sang istri terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak 1 Oktober 2024. Sempat diisukan maju sebagai calon Wali Kota Bandung di Pilkada 2024, Atalia lalu memutuskan mundur.

    Berapa harta kekayaan Ridwan Kamil yang pernah menjadi Calon Gubernur Jakarta 2024 tersebut? Simak selengkapnya:

    Harta kekayaan Ridwan Kamil

    Data terakhir harta Kang Emil di website e-LHKPN KPK dilaporkan pada 29 Februari 2024 atau di masa akhir jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Total tanah dan bangunan miliknya berjumlah 21 dengan 2 mobil dan 5 motor. Berikut rinciannya:

    Tanah Seluas 636 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp40.704.000 Bangunan Seluas 26 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp276.270.000 Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp210.000.000 Tanah Seluas 1585 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp6.585.675.000 Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/382 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp2.734.015.000 Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp354.375.000 Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp354.375.000 Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp351.000.000 Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp351.000.000 Tanah Seluas 1255 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp4.699.975.000 Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp208.007.000 Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp1.548.295.000 Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp5.000.000 Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp8.400.000 Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp6.000.000 Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp6.720.000 Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp11.000.000 Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp13.200.000 Tanah Seluas 610 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp8.540.000 Tanah Seluas 1100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp15.400.000 Tanah Seluas 3480 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp69.600.000

    Total tanah dan bangunan: Rp17.857.551.000

    Daftar kendaraan milik Ridwan Kamil MOBIL, HYUNDAI SANTAFE JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp319.000.000 MOTOR, ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 2017 BATTLE GREEN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp78.000.000 MOTOR, HONDA BEAT MATIC 108 – D1BO2N2GL2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp8.200.000 MOTOR, KAWASAKI W175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp21.500.000 MOTOR, HONDA CBR SECOND CBR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp21.500.000 MOBIL, WULING CVT LISTRIK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp282.000.000 MOTOR, VESPA MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp41.700.000

    Total kendaraan: Rp771.900.000

    Harta lainnya milik Ridwan Kamil HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp467.123.000 SURAT BERHARGA: Rp880.000.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp5.932.016.760 HARTA LAINNYA: Rp157.065.509 UTANG: Rp3.308.238.000

    Total harta kekayaan: Rp22.757.418.269

    Demikian informasi Ridwan Kamil partai apa lengkap dengan harta kekayaan miliknya. Rumah Kang Emil baru-baru ini digeledah KPK terkait isu korupsi BJB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Airlangga Tawarkan Nikel RI ke Produsen Mobil Listrik Vietnam VinFast

    Airlangga Tawarkan Nikel RI ke Produsen Mobil Listrik Vietnam VinFast

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menawarkan kerja sama dengan produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast. Airlangga menyatakan Indonesia siap menyediakan nikel untuk bahan baku baterai mobil listrik dari VinFast.

    Penawaran tersebut disampaikan Airlangga dalam forum Vietnam-Indonesia High-Level Business Dialogue di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (10/3/2025). Turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta jajaran pejabat Negeri Naga Biru itu.

    Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah menyambut baik ekspansi VinFast ke pasar Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, ekspansi tersebut juga bisa berlanjut ke kerja sama di level yang lebih tinggi.

    “Indonesia juga merupakan salah satu produsen nikel terbesar atau bahan baku baterai kendaraan listrik. [Kami] bersedia bekerja sama dengan VinFast,” ujar Airlangga ketika memberikan sambutan.

    Menurut politisi Partai Golkar itu, kerja sama tersebut akan saling menguntungkan kedua negara. Dia meyakini Indonesia dan Vietnam memiliki kemampuan ekonomi, sistem, dan rantai pasok yang saling melengkapi termasuk di bidang kendaraan listrik. “Sehingga, produk kita akan kompetitif di pasar global,” jelasnya.

    Dia menekankan bahwa mengindentifikasi dan mengeksekusi potensi kerja sama akan mengakselerasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    Di samping itu, Airlangga menjelaskan notabenenya perdagangan antara Vietnam dan Indonesia sudah bebas tarif karena kesepakatan Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA). Hanya saja, sambungnya, kedua negara masih mempunyai kebijakan non-tarif (non-tariff measures) yang berkaitan dengan pembatasan hingga sanksi perdagangan.

    “Oleh karena itu, kami meminta semua menteri dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dan mengatasi masalah ini. Diharapkan dengan mengatasi masalah ini, perdagangan kita akan meningkat secara eksponensial,” ucap Airlangga.

    Dia pun menekankan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vietnam sudah terjadi selama 70 tahun. Oleh sebab itu, dia meyakini kedua negara harus memperkuat kerja sama pada level yang lebih tinggi.

    Apalagi, lanjutnya, jumlah populasi Indonesia dan Vietnam hampir mencapai 400 juta. Airlangga pun meyakini kerja sama tidak hanya menguntungkan kedua negara, tetapi juga dunia.

    Airlangga mencatat bahwa nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Indonesia sudah mencapai US$15 miliar pada 2024. Pada 2028, nilai perdagangan bilateral kedua negara ditargetkan mencapai US$18 miliar.

    Sementara itu, To Lam mengapresiasi semakin eratnya kerja sama investasi dan perdagangan antara Vietnam dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia berharap persahabatan kedua negara bisa terus berlanjut di masa mendatang.

    Orang nomor satu di partai penguasa Vietnam itu turut berharap agar para pelaku usaha di kedua negara bisa lebih jauh mengeksplorasi peluang dan memperluas investasi di bidang sains dan teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan; semikonduktor, manufaktur chip, AI, IOT; energi baru seperti hidrogen, energi terbarukan; keuangan, pusat keuangan; hingga perawatan kesehatan, dan bioteknologi.

    Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar baik di Vietnam maupun Indonesia. Apalagi, lanjutnya, sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan investasi.