Xcloud.id

partai: Golkar

  • Usai Banjir Rendam Melong, Pemkot Cimahi Pastikan Keselamatan Warga Terdampak

    Usai Banjir Rendam Melong, Pemkot Cimahi Pastikan Keselamatan Warga Terdampak

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat dalam penanganan tanggap darurat banjir yang melanda kawasan RW 02, Sasak Golkar, Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, usai diguyur hujan deras pada Sabtu (15/3/2025) malam.

    Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudhistira, menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil.

    Ia memastikan bantuan pemerintah telah diturunkan untuk membantu korban terdampak.

    BACA JUGA: Banjir Cimanggung, Pemda Sumedang Siapkan Posko Tanggap Darurat

    “Warga yang terdampak pertama ada lansia yang usianya 83 tahun sendirian, kita tanggulangi dulu. Jangan sampai tinggal dulu di rumahnya karena masih licin. Takutnya nanti terjadi apa-apa. Lalu ada juga ibu hamil, jangan sampai nanti terjatuh bisa terjadi apa-apa,” ujar Adithia saat ditemui di lokasi, Minggu (16/3/2025).

    Adithia menyoroti kondisi ibu hamil yang rentan terhadap risiko saat bencana. Ia menyebut ada seorang ibu hamil berusia di atas 40 tahun yang perlu penanganan khusus.

    “Tadi juga ada yang hamil berusia di atas 40 tahun, itu kan berisiko. Itu harus diprioritaskan yang seperti itu,” bebernya.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan, mengungkapkan hampir sekitar 500 kepala keluarga atau 1.500 jiwa terdampak banjir di kawasan Melong, Cimahi Selatan.

    BACA JUGA: Dirjen Rehsos Pantau Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sumba Timur

    Kejadian yang terjadi di RW 02 Kelurahan Melong itu berdampak pada warga yang rentan, termasuk 43 lansia, 292 anak berusia di atas lima tahun, dan 25 balita.

    “Karena ada lansia dan balita, kami sudah menyalurkan logistik, termasuk paket lansia,” kata Andy, sapaan akrabnya.

    Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan sandang dan pangan, termasuk perlengkapan khusus untuk balita seperti popok dan celana anti buang air.

    Andy memastikan bahwa banjir hanya merendam rumah warga tanpa menyebabkan kerusakan struktural.

    BACA JUGA: Bimax Banjar Berbagi Kebahagiaan, Santuni 30 Anak Yatim di Bulan Ramadan

    “Tidak ada rumah yang roboh atau mengalami kerusakan parah, dampaknya hanya terendam air,” ujarnya.

    Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Cimahi turut memberikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak.

  • Pemkot Cimahi Soroti Bangunan di Pinggir Sungai, Adithia Yudhistira: Nanti Kita Data

    Pemkot Cimahi Soroti Bangunan di Pinggir Sungai, Adithia Yudhistira: Nanti Kita Data

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi akan bertindak tegas terhadap bangunan yang berdiri di pinggiran sungai atau di atas tembok penahan tanah (TPT) guna mengantisipasi banjir.

    Langkah ini menjadi sorotan usai wilayah RW 02, Sasak Golkar, Kelurahan Melong, terdampak banjir hampir dia meter akibat hujan deras pada Sabtu (15/3/2025) malam.

    Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudhistira, menegaskan pihaknya akan segera melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang aliran sungai.

    Upaya ini diambil untuk memastikan tidak ada hambatan aliran air yang dapat memperparah banjir atau merusak TPT.

    “Kita urus dulu hilirnya, sambil kita mendata bangunan-bangunan di sekitar pinggiran kali dan sungai,” kata Adithia saat meninjau lokasi banjir di RW 02, Sasak Golkar, Melong, Kota Cimahi, Minggu (16/3/25).

    Adithia menjelaskan, pendataan tersebut bertujuan untuk memastikan apakah ada bangunan yang melanggar aturan, seperti menyempitkan aliran sungai atau berdiri di atas TPT yang berpotensi menimbulkan risiko saat debit air meningkat.

    BACA JUGA: Wali Kota Cimahi Ungkap Sinergi Antar Daerah Jadi Kunci Penyelesaian Banjir di Bandung Raya

    “Ada yang melanggar atau tidak, menyempitkan aliran sungai atau tidak, nanti kita data,” ujarnya.

    Adithia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi penertiban akan diberlakukan sesuai aturan yang berlaku.

    “Misalnya bangunan di pinggir sungai, atau yang numpang di atas TPT, ada aturan-aturan tertentu. Kalau melanggar, ya kita tertibkan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Adithia menyebut penanganan banjir harus dimulai dari hilir untuk memastikan aliran air tidak meluap ke pemukiman warga.

    “Menyelesaikan persoalan banjir diawali dengan penanganan dari hilir. Ketika hujannya berhenti, airnya langsung surut. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan, mengatakan banjir di kawasan RW 02, Kelurahan Melong, disebabkan oleh curah hujan tinggi dan intensitas lama yang menyebabkan saluran air meluap.

    Andy, sapaan akrabnya, mengungkapkan beberapa sarana dan prasarana kota sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga pihaknya melakukan perbaikan dan bahkan pembangunan saluran air baru.

    “Sehingga kita lakukan perbaikan-perbaikan, bahkan pembuatan saluran air baru,” jelas Andy.

  • Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil. 

    Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

    Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

    Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

    Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

    Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

    Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

    Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. 

    Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

    Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP) 

    Wakil Ketua Panja RUU TNI:

    Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

    G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

    Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

    Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

     

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

    1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

    2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

    3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

    4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

     

    Fraksi Golkar

    5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

    6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

    7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

     

    Fraksi Gerindra

    8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

    9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

    10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

     

    Fraksi NasDem (F. NASDEM)

    11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

    12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

     

    Fraksi PKB (F. PKB)

    13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

    14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

     

    Fraksi PKS (F. PKS)

    15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

     

    Fraksi PAN (F. PAN)

    16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

    17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

     

    Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

    18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)

  • Wali Kota Cimahi Ungkap Sinergi Antar Daerah Jadi Kunci Penyelesaian Banjir di Bandung Raya

    Wali Kota Cimahi Ungkap Sinergi Antar Daerah Jadi Kunci Penyelesaian Banjir di Bandung Raya

    JABAR EKSPRES – Penanganan banjir di Kota Cimahi hingga kini belum juga tuntas. Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudhistira, menilai permasalahan banjir tidak bisa diselesaikan oleh Cimahi sendiri, melainkan memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah lain di Bandung Raya.

    Banjir yang melanda hampir merata di kawasan Bandung Raya, mulai dari Kota Bandung hingga kawasan Braga, serta banjir bandang di Kabupaten Bandung Barat, menjadi perhatian serius.

    Menurut Adithia, dibutuhkan koordinasi yang intensif antara Wali Kota Cimahi, Wali Kota Bandung, Bupati Bandung, dan Bupati Bandung Barat untuk mencari solusi bersama.

    “Kita harus duduk bareng. Kalau kata Pak Gubernur sudah waktunya kita melakukan pertaubatan ekologi, itu benar,” tegas Adithia saat meninjau lokasi banjir di RW 02, Sasak Golkar, Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, Minggu (16/3/2025).

    Ia meyakini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan memfasilitasi pertemuan tersebut demi mencari solusi konkret atas permasalahan banjir di kawasan Cekungan Bandung.

    Menurut Adithia, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, sebelumnya telah beberapa kali berkomunikasi dengan Bupati Bandung untuk membahas penanganan banjir, dan hasilnya sudah mengarah pada pembicaraan yang lebih konkret.

    “Dalam waktu dekat, akan diadakan pertemuan kepala daerah se-Bandung Raya, khususnya di kawasan cekungan Bandung, untuk duduk bersama dan ngobrol bersama,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Cegah Banjir Berulang, Pemkot Cimahi Upayakan Pembuatan Sodetan Air

    Adithia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memfasilitasi forum tersebut.

    “Intinya kami siap, Kabupaten Bandung juga siap, apalagi provinsi. Provinsi pasti jauh lebih siap, terutama dalam penuntasan banjir di wilayah cekungan Bandung,” jelasnya.

    Adithia juga menyoroti banjir yang terjadi di kawasan Melong, Cimahi Selatan, yang menurutnya memerlukan koordinasi lebih kuat dengan Kabupaten Bandung terkait pembuatan sodetan air.

    Menurutnya, pembuatan sodetan air belum akan efektif jika outlet di wilayah Margaasih, Kabupaten Bandung, tidak diatasi.

    “Andai kata nanti disodet, tapi outlet air di selatan, di Margaasih nya tetap, akhirnya overload ketika curah hujan tinggi,” jelasnya.

    Adithia menekankan, jika intake sudah diperlebar dan sodetan sudah dibuat, namun outlet di Margaasih tidak dibuka akan sia-sia.

  • Cegah Banjir Berulang, Pemkot Cimahi Upayakan Pembuatan Sodetan Air

    Cegah Banjir Berulang, Pemkot Cimahi Upayakan Pembuatan Sodetan Air

    JABAR EKSPRES – Pasca banjir yang melanda kawasan Melong, Cinahi Selatan pada Sabtu (15/3/2025) malam, Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya melakukan penanganan.

    Banjir yang merendam sejumlah rumah warga tersebut juga menyebabkan tembok penahan tanah (TPT) roboh, bahkan hampir merobohkan sebuah gudang rongsokan di bibir saluran air Sasak Golkar.

    Untuk itu, pemerintah segera mendatangkan alat berat guna mengeruk kawasan Sasak Golkar yang dinilai berpotensi menyumbat aliran air.

    “Salah satu solusi saat ini untuk meminimalisir luapan di lokasi tersebut agar tidak semakin parah. Andai kata terjadi hujan besar lagi supaya tidak meluap kembali,” ujar Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudhistira saat meninjau lokasi banjir di RW 02, Kelurahan Melong, Minggu (16/3/2025).

    Upaya lain yang diambil adalah rencana pembuatan sodetan di kawasan sungai untuk memperlancar aliran air dan mencegah banjir serupa terulang.

    Adithia menjelaskan, upaya pembuatan sodetan harus dibarengi dengan proses anggaran dan lobi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

    Menurutnya, pembuatan sodetan tidak akan efektif jika outlet air di wilayah Kabupaten Bandung tidak turut dibuka.

    “Artinya, kendala banjir di Melong, khususnya di Cimahi Selatan sampai ke Cimindi, andai kata itu nanti disodet tapi outlet banjir di selatan, di Margahayu, tetap tertutup, akhirnya overload ketika curah hujan tinggi,” jelasnya.

    BACA JUGA: Warung Bunda Bikin Resah Warga, Begini Kata Ketua DPRD Cimahi!

    Ia menambahkan, limpahan air dari wilayah utara juga sangat besar, sehingga menyebabkan overload di daerah hilir. Kondisi ini pernah terjadi di Jalan Industri beberapa waktu lalu.

    “Namun, ketika hujan berhenti, airnya langsung surut. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kita urus dulu hilirnya, sambil mendata bangunan-bangunan di sekitar pinggiran kali dan sungai,” imbuh Adithia.

    Mengenai koordinasi dengan Kabupaten Bandung, Adithia menyebut Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Bupati Bandung.

    Dalam waktu dekat, katanya, akan digelar pertemuan kepala daerah se-Bandung Raya, khususnya di kawasan Cekungan Bandung.

    “Sudah ada obrolan yang konkret menurut saya. Untuk duduk bersama dan ngobrol bersama, nanti seperti apa, dibantu oleh Gubernur,” ungkap Adithia.

  • 7 Pernyataan Komisi I DPR RI Terkait Revisi UU TNI, Beberkan Pasal yang Dibahas – Page 3

    7 Pernyataan Komisi I DPR RI Terkait Revisi UU TNI, Beberkan Pasal yang Dibahas – Page 3

    Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin menyatakan pihaknya siap mencermati rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Dia menuturkan, Fraksi Golkar kini tengah menilik Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU TNI yang telah diterima DPR dari pemerintah.

    “Kami di Fraksi Golkar siap untuk membahas dan melakukan revisi UU TNI agar lebih relevan dengan perkembangan zaman,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Menurut Nurul, terdapat beberapa pasal yang menjadi perhatian utama, yakni Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.

    “Ada beberapa pasal yang menjadi perhatian utama kami, tetapi kami juga akan menyisir pasal-pasal lain yang masuk dalam revisi,” ucap dia.

    Nurul memaparkan, di Pasal 3 dalam UU TNI perlu mendapatkan perhatian khusus karena berkaitan dengan koordinasi dan kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan, terutama dalam hubungan dengan Presiden dan Kementerian Pertahanan.

    Sementara itu, lanjut dia, Pasal 7 yang mengatur tugas pokok TNI, termasuk operasi militer selain perang, juga menjadi bagian yang perlu dikaji lebih dalam.

    Beberapa tugas seperti penanganan separatisme bersenjata, pemberontakan, hingga pengamanan objek vital nasional menjadi poin yang harus disesuaikan dengan tantangan pertahanan modern.

    “Tugas pokok TNI harus dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini, di mana tantangan pertahanan dan keamanan negara semakin kompleks,” klaim Nurul.

    Selain itu, kata dia, di Pasal 47 yang mengatur mengenai posisi prajurit dalam jabatan sipil juga menjadi perhatian. Nurul menyoroti aturan bahwa prajurit hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri, dengan beberapa pengecualian untuk jabatan tertentu.

    “Perlu ada penyesuaian dalam aturan ini agar tetap sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan nasional,” papar Nurul.

    Saat ini, usia pensiun perwira ditetapkan 58 tahun, sedangkan untuk bintara dan tamtama 53 tahun. Namun, revisi yang diusulkan akan membuat usia pensiun lebih bervariasi sesuai dengan pangkat masing-masing prajurit.

    Menurut Nurul, usulan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

    “Kami ingin memastikan bahwa aturan mengenai usia pensiun ini tetap memberikan keseimbangan antara regenerasi di tubuh TNI dan pengalaman yang dimiliki prajurit senior,” tutur dia.

    Nurul menegaskan, revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme TNI, sehingga institusi pertahanan negara ini dapat lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

    “Kami ingin memastikan bahwa TNI tetap relevan dengan perkembangan zaman, baik dari segi teknologi, strategi pertahanan, maupun kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional,” pungkasnya.

    Sementara itu, perpanjangan usia pensiun diharapkan dapat memberikan ruang bagi personel yang masih produktif untuk terus berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara.

    “Kami setuju dengan penambahan usia pensiun karena pada usia 60-an, seseorang masih memiliki daya pikir yang tajam dan kemampuan fisik yang baik, terlebih bagi personel TNI yang sejak muda sudah terbiasa dengan pola hidup sehat dan menjaga kebugaran tubuh,” ujar Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia dikutip Sabtu 15 Maret 2025.

    Dia menjelaskan, salah satu tantangan utama dari perpanjangan usia pensiun adalah korelasi antara peningkatan usia dengan produktivitas yang diberikan oleh para perwira tinggi TNI.

    Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa asesmen tambahan diterapkan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap kenaikan pangkat diberikan kepada personel best of the best, sesuai dengan prinsip meritokrasi (merit system).

    Kemudian, dia melanjutkan, peningkatan usia pensiun harus sejalan dengan peningkatan kontribusi nyata kepada negara, terutama bagi perwira tinggi berpangkat bintang dua ke atas, yang memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan pertahanan.

    “Transparansi dalam kenaikan pangkat harus diperkuat, sehingga tidak terjadi promosi yang hanya didasarkan pada kepentingan tertentu, melainkan benar-benar berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak pengabdian,” ucap dia.

    Menurut Farah, dalam perspektif anggaran, perpanjangan usia pensiun TNI akan berimplikasi pada kenaikan biaya pegawai, termasuk gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, dan hak-hak lainnya yang ditanggung oleh negara. Hal ini perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan ketimpangan antara alokasi belanja pegawai dan modernisasi alutsista.

    “Fokus pada modernisasi alutsista dan penguatan postur pertahanan nasional. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah penambahan usia pensiun ini akan mempengaruhi kemampuan negara dalam membangun sistem pertahanan yang lebih modern,” tambah Farah.

    Dia mengungkapkan, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah dampak perpanjangan usia pensiun terhadap regenerasi kepemimpinan di internal TNI. Saat ini, terdapat banyak perwira menengah dan tinggi yang masih memiliki masa dinas yang panjang, khususnya jenderal bintang satu dan dua.

    “Bagaimana dengan jenjang karier perwira muda yang potensial? Jika masa pensiun diperpanjang, maka proses regenerasi dalam kepemimpinan TNI juga akan semakin panjang. Kemudian juga bagaimana strategi TNI dalam memastikan pembinaan kader tetap berjalan dengan baik, sehingga kesempatan promosi tidak hanya terbatas pada mereka yang lebih senior?,” kata dia.

    Perpanjangan usia pensiun, kata dia, semestinya diiringi dengan perbaikan sistem pembinaan kader, sehingga kepemimpinan di tubuh TNI tetap segar, dinamis, dan siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

    Selain itu, sebagai bagian dari reformasi TNI, perlu dipertimbangkan juga apakah dengan adanya perpanjangan usia pensiun, maka persyaratan untuk menjadi jenderal juga harus diperkuat.

    “Perlukah kriteria baru seperti pengalaman strategis, pelatihan khusus, serta rekam jejak kepemimpinan di level operasional dan kebijakan nasional sebagai bagian dari asesmen? Kebijakan ini harus dipastikan tidak hanya memperpanjang masa dinas, tetapi juga meningkatkan kualitas kepemimpinan TNI ke depan,” dia menandaskan.

     

  • Golkar Sebut Ridwan Kamil Dalam Kondisi Baik setelah Sempat Dikabarkan Menghilang – Halaman all

    Golkar Sebut Ridwan Kamil Dalam Kondisi Baik setelah Sempat Dikabarkan Menghilang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah dikabarkan menghilang pasca-penggeledahan rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akhirnya berhasil dihubungi.

    Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil, berhasil dihubungi pada malam hari, Jumat (14/3/2025) sekitar pukul 23.00 WIB.

    Menurut Iswara, komunikasi tersebut dilakukan melalui nomor telepon staf Ridwan Kamil.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” ujar MQ Iswara di Ponpes Darussalam, Ciamis, Jawa Barat.

    Dalam percakapan tersebut, Ridwan Kamil menegaskan bahwa ia tidak melarikan diri dan saat ini berada di Bandung. 

    “Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya, jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi. Beliau menelpon pakai handphone stafnya.” 

    “Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung. Ya, beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” papar Iswara.

    Meski begitu, Iswara tak merinci di mana keberadaaan Kang Emil sebenarnya.

    Iswara hanya menjelaskan bahwa RK memastikan bakal kooperatif untuk membantu penyidik dalam mengungkap dugaan korupsi tersebut.

    Penggeledahan oleh KPK

    Rumah Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, digeledah oleh KPK pada Senin, 10 Maret 2025.

    Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus korupsi Bank Daerah.

    KPK mengamankan sejumlah dokumen dalam penggeledahan ini.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    “Ya pastinya kalau soal disita dan tidak, pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik.”

    “Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini ditangani,” ucap Setyo.

    Lebih lanjut, Setyo mengatakan, status Ridwan Kamil dalam kasus ini masih sebatas saksi. 

    Ia belum bisa membeberkan kapan RK diperiksa oleh penyidik untuk mengonfirmasi beberapa barang yang telah diamankan dari rumahnya.

    “Nanti pasti, ya saya kembalikan kepada penyidik lagi, itu urusan teknis seperti itu, penyidik, direktur penyidikan, kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka,” tutur Setyo.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kerap Langganan Banjir, Warga Melong Masih Harapkan Realisasi Sodetan Air

    Kerap Langganan Banjir, Warga Melong Masih Harapkan Realisasi Sodetan Air

    JABAR EKSPRES – Banjir yang melanda sejumlah kawasan Sasak Golkar RW 02, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, menyebabkan satu gudang pengumpulan rongsok nyaris ambruk setelah tembok penahan tanah (TPT) ambles akibat derasnya aliran air, Sabtu (15/3/2025) malam.

    Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak sore hingga malam hari membuat TPT tak mampu menahan tekanan air, hingga akhirnya nyaris ambruk dan merusak gudang rongsok yang berada di pinggir aliran air.

    Salah satu pengelola rongsok, Dedi (53), menceritakan detik-detik terjadinya banjir yang turut merendam mobil pengangkut rongsok miliknya.

    “Mobil pengangkut rongsok pun terendam hampir setengahnya, hujan besarnya terjadi saat sedang tarawih,” ujar Dedi saat ditemui di lokasi, Minggu (16/3/2025).

    Dedi juga mengisahkan momen saat gudang rongsok di seberang tempatnya bekerja ambruk. Ia awalnya mengira suara yang terdengar berasal dari aktivitas pembongkaran barang.

    “Waktu saya keluar, ada suara seperti tembok retak. Awalnya saya kira gempa bumi, ternyata gudang rongsok yang di depan itu ambruk TPT-nya,” jelasnya.

    Selama tiga tahun bekerja di lokasi tersebut, Dedi mengaku ini adalah kejadian terparah yang pernah dialaminya. Sebelumnya, TPT di sekitar lokasi terlihat normal dan tidak pernah mengalami kerusakan parah.

    “Sebagian gudang untuk rongsok hampir ambruk. Banjir kemarin hampir sepinggang orang dewasa,” tambahnya.

    Hal senada disampaikan warga lainnya, Hendra (37), yang menyebutkan hujan deras mulai turun sejak waktu asar, sementara banjir terjadi sekitar pukul 7-8 malam, saat umat muslim melaksanakan salat tarawih.

    BACA JUGA: Warung Bunda Bikin Resah Warga, Begini Kata Ketua DPRD Cimahi!

    “Kalau banjir sih sering setiap hujan, cuma sampai banjir besar itu baru kemarin,” ungkap Hendra.

    Menurutnya, air biasanya hanya sampai batas TPT saja. Namun, hujan yang sangat deras membuat air meluap ke area pemukiman dan gudang.

    “Biasanya air hanya sampai batas TPT-nya saja, karena posisinya agak menanjak. Tapi kemarin air terus datang deras, jadi meluap,” ujarnya.

    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hendra menuturkan, biasanya sejumlah pegawai yang menjaga gudang tersebut bermalam di lokasi. Namun, saat kejadian, tidak ada pegawai yang berada di sana.

  • Safari Ramadhan ke Ciamis, Bahlil Kagum Ponpes Darussalam Punya Program Kewirausahaan

    Safari Ramadhan ke Ciamis, Bahlil Kagum Ponpes Darussalam Punya Program Kewirausahaan

    Bisnis.com, CIAMIS – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menggelar rangkaian safari Ramadhan di Jawa Barat (Jabar), Sabtu (15/3/2025) dengan membawa sejumlah pengurus Golkar. Usai kunjungan di Pondok Pesantren Miftahul Huda di Manonjaya, Tasikmalaya, Bahlil bersama rombongan melanjutkan safarinya dengan mengunjungi Ponpes Darussalam di Ciamis.

    Dalam safari ini, turut hadir pimpinan Golkar lainnya, mulai dari Waketum Ace Hasan Syadzily, Waketum Wihaji, Waketum Meutya Hafid, Wabendum Dyah Roro Esti hingga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Puteri Komarudin. Bahlil bersama rombongan DPP Golkar diterima langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Darussalam.

    Dalam sambutannya, Bahlil mengungkapkan kebanggaannya terhadap Ponpes Darussalam yang memiliki sejarah kuat dengan Partai Golkar.
    Sebagai Ketua Umum Golkar yang baru, ia merasa seperti berada di rumah sendiri ketika mengunjungi pesantren tersebut.

    “Ternyata pesantren ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang merupakan kader Golkar. Saya merasa senang karena seolah masuk ke rumah sendiri,” ujar Bahlil.

    Bahlil pun menyoroti program kewirausahaan yang dikembangkan di Ponpes Darussalam. Menurutnya, program itu sejalan dengan visi Partai Golkar yang ingin membangun kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk para santri.

    “Saya melihat ada program bagus di sini, di mana santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga wawasan ekonomi dan entrepreneurship. Ini sesuatu yang luar biasa dan sejalan dengan program Golkar,” kata Bahlil.

    Sebagai bentuk dukungan, Bahlil memberikan bantuan modal usaha bagi santri agar setelah lulus mereka bisa menjadi ulama yang memiliki jiwa wirausaha atau kemandirian dalam membangun ekonomi.

    “Ini juga sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Nabi Muhammad tidak hanya menyebarkan syiar agama, tetapi juga berdagang melalui jalur-jalur niaga. Kita ingin santri di sini bisa mengikuti jejak beliau,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menceritakan dirinya datang dari kampung di Papua. Ayahnya hanya buruh bangunan, sedangkan ibunya hanya pembantu rumah tangga.

    “Sejak kecil karena kami delapan orang, hidup kami di rumah gubuk, kamarnya cuma satu, dan anak-anaknya itu tidur di lantai, bukan di lantai begini, hasil cincang bambu itu,” ungkap dia.

    Bahlil juga mengaku dirinya sempat mengalami busung lapar saat masih duduk di bangku kuliah. Ia pernah merasa menjadi orang paling tidak beruntung. Dia pun tak menyangka kini bisa menjadi menteri dan ketua umum partai.

    “Saya pernah busung lapar soalnya, iya benar saya kuliah pernah busung lapar. Jadi penderitaan yang paling rendah pun saya sudah rasakan. Saya pikir saya adalah orang yang paling tidak beruntung, ternyata Allah menguji umatnya berdasarkan kemampuan dari umatnya itu sendiri,” tutur Bahlil.

    Bahlil bahkan mengaku tidak pernah punya mimpi menjadi pejabat publik seperti sekarang. Ia pun berpesan kepada para santri dan santriwati agar terus semangat dan berjuang.

    “Jangan loyo, jangan manja pada orang tua, tentukan masa depan kalian sendiri dan kuatkan hati kalian bahwa yang bisa mengubah nasib kalian adalah kalian sendiri,” ungkap Bahlil.

  • Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil – Halaman all

    Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Ridwan Kamil memastikan kesiapannya untuk bekerja sama dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ini disampaikan Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara usai dihubungi Ridwan Kamil menggunakan telepon staf.

     Dia mengatakan Ridwan Kamil sudah berhasil dihubungi pada Jumat (14/3/2025) malam.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” ujar MQ Iswara saat ditemui usai safari ramadan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di Ponpes Darussalam, Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu (15/3/2025).

    Ridwan Kamil sendiri dilaporkan tidak bisa dihubungi pascapenggeledahan rumah.

    Iswara mengatakan, RK akan bersikap kooperatif dan apapun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi.

    Berikut profil MQ Iswara 

    Mengutip instagram pribadinya, selain menjadi Sekretaris DPD Golkar Jabar,  MQ Iswara menduduki jabatan sebagai Tim Ahli Wantimpres RI, Ketua DPP Partai Golkar,  Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 57 dan menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar sejak 1997.

    Diketahui Iswara juga menjabat sebagai sekretatis Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

    Saat pilkada serentak tahun 2024, Iswara sempat digadang-gadang maju dalam pilkada Jabar  sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Dedi Mulyadi.

    Namun akhirnya Dedi memilih Erwan Setiawan dan memenangkan pilkada Jabar dengan meraup suara 62 persen.

    Sebagai Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, Iswara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perkembangan partai dan masyarakat. 

    Ia diketahui program sosial, termasuk penyelenggaraan operasi pasar, pelatihan kewirausahaan, bantuan untuk remaja putus sekolah, dan penyuluhan terkait kesehatan ibu. 

    Pria kelahiran Bandung, 26 Mei 1968 ini juga aktif di media sosial, khususnya di Instagram dengan akun @kang.iswara, di mana ia berbagi informasi tentang kegiatan politik dan sosialnya. ​

    Dengan latar belakang dan dedikasinya, Ir. M.Q. Iswara terus berkontribusi dalam politik dan pembangunan di Jawa Barat, berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

    Sampaikan Kondisi Ridwan Kamil 

    Iswara menjadi orang yang dihubungi usai kandidat gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 itu.

    RK menghilang sejak rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” kata Iswara.

    Dalam percakapan itu, Kang Emil menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi baik dan masih berada di Bandung.

    “Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya, jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi.

    Beliau menelepon pakai handphone stafnya. Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” jelas Iswara.

    RK, kata Iswara, juga menyampaikan bahwasanya penggeledahan yang dilakukan lembaga anti rasuah bagian dari risiko jabatan. Namun, dia pun akan siap memberikan keterangan jika diperlukan.

    “Beliau juga menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan mark up di salah satu BUMD di Pemprov Jabar, di mana pada saat itu Ridwan Kamil adalah Gubernurnya yang tentunya beliau siap memberikan informasi dan keterangan,” jelasnya.

     Iswara menyatakan RK mengabarkan dirinya tidak menghilang lantaran ada di Bandung. Sebaliknya, RK akan kooperatif untuk membantu penyidik KPK.

    “Beliau menyampaikan bahwa siap tentunya, kooperatif, dan apa pun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi oleh beliau,” pungkasnya.

     

    PENGGELEDAHAN KPK – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan Golkar menghormati proses hukum terhadap penggeledahan rumah eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Tribunnews/Igman Ibrahim)

    Ridwan Kamil, memberikan pernyataan kepada awak media lewat selembar kertas yang diberikan seorang pegawainya kepada sejumlah wartawan yang berada di lokasi penggeledahan.

    Dalam selembar surat tersebut, tertulis dengan huruf kapital ‘PERNYATAAN RESMI’.

    Berikut pernyataan resmi Ridwan Kamil dalam selembar kertas tersebut.

    Pertama, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” tulis Emil dalam surat tersebut.

    Kedua, Ridwan Kamil mengakui bila tim KPK menunjukkan surat tugas resmi saat mendatanginya.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/ membantu tim KPK secara profesional,” tulis Ridwan Kamil pada poin kedua.

    Ketiga, Ridwan Kamil meminta insan pers untuk bertanya lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ucap pada poin ketiga surat yang ditulisnya.

    Di akhir pernyataannya, tertulis nama jelas menggunakan huruf kapital nama RIDWAN KAMIL.

    5 Tersangka Sudah Ditetapkan

    KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini yaitu Direktur Utama nonaktif bank BUMD di Jawa Barat Yuddy Renaldi (YR); Widi Hartono (WH), pimpinan Divisi Corporate Secretary bank; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali PT Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (SUH), pengendali PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE); dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK), pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB).

    Plh Direktur Penyidikan, Budi Sokmo pun mengungkap konstruksi perkara kasus tersebut.

    Pada periode 2021–2023, bank BUMD Jabar Banten merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online via kerja sama dengan enam agensi.

    Masing-masing agensi mendapatkan anggaran yang berbeda-beda.

    Untuk PT CKMB Rp41 miliar; PT CKSB Rp105 miliar; PT AM Rp99 miliar; PT CKM Rp 81 miliar; PT BSCA Rp33 miliar; dan PT WSBE Rp49 miliar.

    KPK menduga bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan bank serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    “Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media [selisih antara yang dibayarkan dari bank ke agensi dengan agensi ke media], yaitu sebesar Rp 222 miliar,” kata Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Budi mengatakan, Rp 222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh bank.

    Di mana peruntukan dana non-budgeter itu sejak awal disetujui oleh Yuddy Renaldi selaku dirut bersama-sama dengan Widi Hartono untuk bekerja sama dengan enam agensi. (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim/Deni Setiawan)
     

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sempat Hilang Kontak, Ridwan Kamil Menghubungi Golkar Jabar Melalui Telepon Stafnya: Ada di Bandung