Xcloud.id

partai: Golkar

  • Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kerusakan karena mengeksploitasi SDA, disebutnya lebih parah yang dilakukan negara maju. Ketimbang Indonesia saat ini.

    “Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun bertanya, ketika negara-negara tersebut melakukan kegiatan eksploitasi alam, apalah ada yang memprotes mereka pada saat itu.

    “Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu, sekarang negara kita negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa menyejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Ada apa di balik itu,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, setiap negara memiliki kedaulatannya dalam mengelola SDAa tanpa diganggu oleh pihak asing. Karena hal itulah yang seharusnya terjadi sehingga masing-masing negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi negara maju melalui caranya masing-masing.

    “Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya, tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain, karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita, ini harus dibangun,” pungkasnya.

    Sementara banjir di Sumatera, terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Per Jumat (28/11/2025), total ada 174 orang tewas dan 79 orang masih hilang.
    (Arya/Fajar)

  • Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kerusakan karena mengeksploitasi SDA, disebutnya lebih parah yang dilakukan negara maju. Ketimbang Indonesia saat ini.

    “Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun bertanya, ketika negara-negara tersebut melakukan kegiatan eksploitasi alam, apalah ada yang memprotes mereka pada saat itu.

    “Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu, sekarang negara kita negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa menyejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Ada apa di balik itu,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, setiap negara memiliki kedaulatannya dalam mengelola SDAa tanpa diganggu oleh pihak asing. Karena hal itulah yang seharusnya terjadi sehingga masing-masing negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi negara maju melalui caranya masing-masing.

    “Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya, tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain, karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita, ini harus dibangun,” pungkasnya.

    Sementara banjir di Sumatera, terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Per Jumat (28/11/2025), total ada 174 orang tewas dan 79 orang masih hilang.
    (Arya/Fajar)

  • Banjir di Sumatera Tewaskan Ratusan Orang, Video Bahlil Pertanyakan Pelarangan Membabat Hutan dan Tambang Kembali Mencuat

    Banjir di Sumatera Tewaskan Ratusan Orang, Video Bahlil Pertanyakan Pelarangan Membabat Hutan dan Tambang Kembali Mencuat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bencana banjir di sejumlah daerah di Pulau Sumatera menewaskan ratusan orang. Di tengah kabar duka itu, kembali mencuat video Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mempertanyakan pelarangan membabat hutan dan tambang.

    Pernyataan itu diungkapkan Bahlil dalam pidatonya Geopolitical Forum IX di Jakarta dengan tema “Geoeconomic Fragmentation and Energy Security”. Berlangsung di Jakarta pada Selasa (24/6/2025).

    Bahlil mengaku heran karena banyak yang memprotes ketika Indonesia ingin mengeruk kekayaan alamnya sendiri.

    Padahal menurutnya, membabat habis hutan dan melakukan pertambangan untuk mencari nilai tambah pembangunan nasional. Di sisi lain, ia membandingkannya dengan negara-negara maju saat ini.

    Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga, mereka punya tambang juga banyak, semuanya mereka banyak, pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang,” kata Bahlil.

    Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kerusakan karena mengeksploitasi SDA, disebutnya lebih parah yang dilakukan negara maju. Ketimbang Indonesia saat ini.

    “Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun bertanya, ketika negara-negara tersebut melakukan kegiatan eksploitasi alam, apalah ada yang memprotes mereka pada saat itu.

  • Material Tower Listrik Diangkut Hercules ke Daerah Terdampak Banjir di Sumatera

    Material Tower Listrik Diangkut Hercules ke Daerah Terdampak Banjir di Sumatera

    Jakarta –

    Pemerintah fokus memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Sumatera yang terdampak banjir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia salah satu yang dilakukan adalah mengirima tiang listrik memakai pesawat hercules.

    “Semalam listriknya sempat mati, saya koordinasi terus sama PLN, saya langsung juga berkomunikasi dengan tim, jadi sebagian tower atau tiang listrik ini kita kirim pakai Hercules,” ujar Bahlil dalam acara Aksi Nyata Bumi Lestari yang diselenggarakan oleh Bidang Lingkungan Hidup DPP Golkar di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    “Subuh tadi sebagian sudah masuk, dan sekarang kita mulai pemasangan. Dan jalan di sana kan putus, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana percepatan untuk aliran listrik bisa nyala,” sambung Bahlil.

    Selain sistem kelistrikan, Bahlil mengatakan ia terus melakukan kordinasi dengan sejumlah pihak terkait agar pasokan BBM tidak terganggu. Pasalnya banyaknya akses jalan yang terputus membuat suplai bahan bakar tidak bisa berjalan normal.

    “Pasti, itu juga termasuk (Jadi perhatian). Karena begitu jalan putus, itu terganggu. Tapi kita lagi putar otak semuanya. InsyaAllah kita akan lakukan pemulihan secara cepat,” terang Bahlil.

    (hrp/hns)

  • 8 Bahlil Akui Kesalahan Masa Lalu, Usahanya di Sektor Tambang Kerap Tebang Pohon Nasional

    8 Bahlil Akui Kesalahan Masa Lalu, Usahanya di Sektor Tambang Kerap Tebang Pohon Nasional

    Bahlil Akui Kesalahan Masa Lalu, Usahanya di Sektor Tambang Kerap Tebang Pohon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui kesalahan masa lalunya karena usahanya di sektor pertambangan kerap bersinggungan dengan aktivitas penebangan pohon.
    Hal tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Talkshow
    Aksi Nyata untuk Bumi Lestari
    di DPP
    Partai Golkar
    , Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2025).
    “Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main main sama tambang, yang semua urusannya pasti tebang pohon,” kata Bahlil, seperti dilansir dari YouTube DPP Partai Golkar Official. 
    “Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan dan perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial. Hal ini yang terjadi karena longsor, karena penggundulan hutan. Banjir juga mengalami hal yang sama,” tambah dia.
    Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil mengeklaim menata ulang secara menyeluruh proses penambangan agar lebih ramah lingkungan, salah satunya adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
    Jika tidak dikelola dengan baik, menurut Bahlil, akan sangat berbahaya sekali bagi masyarakat.
    Bahlil mengatakan, saat dia meninjau bekas area pertambangan dari udara menggunakan helikopter, kondisi terbaik adalah ketika reklamasi dan reboisasi sudah dilakukan.
    “Kalau belum, waduh. Maka kemudian itulah yang mendorong kami untuk melakukan penataan secara komprehensif, dengan meminta kepada seluruh izin-izin pertambangan agar menjaminkan biaya reklamasinya dulu. Supaya jangan sampai tambang, terus tinggalkan hutan,” ucap dia.
    Oleh karena itu, Bahlil menilai, pengusaha sudah tidak boleh lagi mengatur negara.
    “Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi, negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil soal Dugaan Tambang Ilegal Penyebab Banjir Sumatera: Nanti Kita Cek

    Bahlil soal Dugaan Tambang Ilegal Penyebab Banjir Sumatera: Nanti Kita Cek

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Beredar kabar pemicu banjir adalah aktivitas tambang ilegal.

    “Nanti kita cek ya,” kata Bahlil saat ditemui dalam acara Aksi Nyata Bumi Lestari yang diselenggarakan oleh Bidang Lingkungan Hidup DPP Golkar di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Bahlil menjelaskan aktivitas pertambangan ilegal biasanya menjadi pemicu kerusakan lingkungan hingga bencana alam.

    Oleh sebab itu, pemerintah memerinthkan setiap aktivitas pertambangan tidak melupakan aspek lingkungan.

    “Maka kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan. Amdal nya harus sudah diperketat, karena kalau tidak ini berbahaya sekali,” katanya.

    Kementerian ESDM juga sudah membuat aturan baru dalam sektor pertambangan. Kini, perusahaan harus memberikan jaminan biaya reklamasi pascatambang.

    Kebijakan ini dilakukan agar perusahaan bertanggung jawab atas kegiatan tambang yang telah dilakukannya.

    “Supaya jangan sampai nambang terus tinggalkan hutan. Banyak yang memprotes saya. Saya katakan untuk mereka sudah saatnya tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” tegas Bahlil.

    “Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan, begitupun di Migas,” sambung Bahlil.

    (hrp/hns)

  • Wakil Ketua DPRD Jember Widarto Mendadak Diguyur Tepung

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto Mendadak Diguyur Tepung

    Jember (beritajatim.com) – Widarto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat kejutan pada akhir rapat finalisasi pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di gedung parlemen, Jumat (28/11/2025) sore.

    Rapat finalisasi ini dipimpin Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dan dihadiri anggota Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ini pembahasan terakhir sebelum sidang paripurna pengesahan APBD Jember.

    Saat Halim menutup rapat, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo mendadak menginterupsi. Saat perhatian peserta rapat teralihkan ke Purnomo, diam-diam Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo mendekati Widarto yang duduk di sebelah Halim.

    Mendadak Ardi mengguyurkan tepung ke tubuh Widarto, diikuti sejumlah anggota DPRD Jember lainnya seperti Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto, politisi Partai Golkar Agung Budiman, Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, dan politisi PPP Ahmad Ibnu Baqir.

    Rupanya rapat pembahasan APBD Jember ini bersamaan dengan hari ulang tahun ke-43 Widarto. “Aku kok ya gak antisipasi,” katanya tertawa sembari membersihkan butir-butir tepung dari wajahnya.

    Widarto adalah politisi yang saat ini menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember. Saat masih mahasiswa, dia dikenal sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dia terpilih menjadi anggota DPRD Jember 2024-2029 dengan dukungan 10.845 suara pemilih di Daerah Pemilihan 2. [wir]

  • Pemkab Jember Tak Kabulkan 17 Aspirasi Publik di Bidang Peternakan yang Diusulkan DPRD

    Pemkab Jember Tak Kabulkan 17 Aspirasi Publik di Bidang Peternakan yang Diusulkan DPRD

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah daerah tidak mengabulkan 17 aspirasi publik di bidang peternakan yang diusulkan anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.

    Enam belas usulan yang tidak dikabulkan itu berasal dari tiga legislator PDI Perjuangan, yakni Widarto (sembilan usulan), Candra Ary Fianto (lima usulan), dan Edi Cahyo Purnomo (satu usulan). Satu usulan lagi berasal dari legislator Gerindra, Ahmad Hoirozi.

    Semua usulan tersebut ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember, di antaranya berupa sosialisasi dan pembinaan tentang peternakan benih dan pakan maupun pemeliharaan ternak kelompok masyarakat, di Desa Katangpring, Klungkung, Pakusari, Pakis, Nogosari, Sukorambi, Sidomukti, Kelurahan Antirogo, Desa Jubung, Dukuh Mencek, Sukosari, Panduman, Sumberkalong, dan Sumberdanti.

    Usulan tersebut diperoleh anggota DPRD Jember dari pertemuan dengan konstituen pada masa reses, dan terangkum dalam pokok pikiran atau pokir yang kemudian disampaikan anggota Dewan kepada organisasi perangkat daerah teknis.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember Widodo Julianto mengatakan, verifikasi sudah dilaksanakan pada Maret-Mei 2025 dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kamus usulan dengan proposal pokir yang masuk.

    “Contoh usulan pembinaan, tapi yang muncul adalah bantuan ternak. Ini yang menjadi agak mis,” katanya, dalam rapat dengar pendapat membahas APBD 2026 di ruang Komisi B DPRD Jember, Kamis (27/11/2025).

    Sementara itu Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan Jember Elok Kristanti mengatakan, tidak ada plafon anggaran untuk 17 usulan tersebut dalam APBD 2026.

    Tidak dikabulkannya usulan pokir ini bukan hal baru. Sebelumnya dalam APBD Jember 2025, ada usulan pokir bantuan sektor peternakan untuk 34 kelompok masyarakat yang tertolak setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan verifikasi.

    Anggota Komisi B DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho memperoleh informasi adanya kesalahan kode rekening yang membuat usulan pokir tidak terealisasi. “Menurut informasi yang saya terima, kode rekening yang awalnya adalah barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, setelah melakukan diskusi ke kejaksaan, yang betul kode rekeningnya adalah hibah dan bansos,” katanya.

    Alasan ini bikin Nugroho bingung. “Di beberapa OPD tidak ada kode rekening bansos dan hibah, tapi tetap kode rekening barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Ini ada kontradiksi. Kenapa kok antara sesama OPD berbeda-beda?” katanya.

    Elok Kristanti mengatakan, belanja langsung barang dan jasa yang diusulkan untuk diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2025.

    Berdasarkan permendagri itu, lanjut Elok, belanja barang dan jasa untuk masyarakat dari pemerintah daerah dibatasi untuk barang dan jasa yang memiliki nilai manfaat kurang dari 12 bulan. “Sementara belanja sapi, nilai usia pemanfaatannya lebih dari satu tahun,” katanya.

    Usulan pokir, lanjut Elok, lebih sesuai dengan menggunakan mekanisme hibah. “Ini karena sifatnya bottom to up. Mekanisme bottom to up sering digunakan dalam konteks perencanaan pembangunan, misal saat masyarakat atau kelompok menyampaikan aspirasi ke pemda saat penyusunan APBD. Sementara belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat adalah top down. Misalnya bantuan pemerintah untuk program prioritas pengetasan kemiskinan,” katanya.

    Anggota DPRD Jember Dianggap Membual
    Tidak direalisasikannya usulan pokir ini membuat Nilam Noor Fadilah Wulandari, anggota Komisi B dari Golkar, geram. “Ada konstituen saya yang mengabarkan sudah disurvei Dinas di lapangan. Ternyata sampai sekarang belum dikeluarkan. Katanya diambil gambarnya saja,” katanya.

    Nilam mengaku berkali-kali ditagih oleh warga karena urusan usulan bantuan dari pemerintah ini. “Kebanyakan selalu hanya dicek oleh Dinas, tapi realisasinya tidak ada. Makanya saya sampai dibilang anggota Dewan yang cukup cerpak (omong kosong atau membual, bahasa Madura),” katanya.

    Hal ini membuat Nilanm sakit hati dan pesimistis dengan pembahasan APBD Jember. “Kalau dibilang carpak satu kali, enggak apa-apa. Kalau berkali-kali ya agak ruwet juga. Akhirnya memang saya menyimpulkan satu tahun ini, kalau Dewan harus bertumpu pada APBD kayaknya zonk semua deh,” katanya.

    Padahal, Nilam mengaku sudah mengeluarkan uang pribadi untuk membantu kelompok masyarakat memenuhi aspek legalitas administrasi di Kementerian Hukum. Ada sepuluh kelompok masyarakat yang difasilitasinya untuk memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum sebagai syarat memperoleh bantuan pemerintah. “Biayanya Rp 2,5 juta per kelompok. Kalau sepuluh kelompok, lumayan juga,” katanya.

    Widodo Julianto mengatakan tidak ada niat untuk tidak merealisasikan usulan pokir anggota Dewan. “Sebenarnya kita ingin realisasikan. Itu semangat kita sebenarnya. Apa yang diusulkan Dewan, kami survei. Itu niatan awal kita, benar-benar akan merealisasikan,” katanya.

    Namun selain karena faktor regulasi, menurut Widodo, ada temuan bermacam-macam dari hasil survei Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Bukan hanya soal legalitas kelompok. tim survei menemukan ada kelompok tanpa anggota dan calon penerima pokir yang bukan peternak.

    “Banyak hal di situ yang akhirnya agar sama-sama adil dan untuk kebersamaan, (pokir) tahun anggaran 2025 tidak kami realisasi,” kata Widodo.

    Di luar usulan pokir anggota Dewan untuk masyarakat, menurut Widodo, ada bantuan domba untuk sepuluh kelompok dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian pada awal Desember 2025.

    Setiap kelompok akan memperoleh bantuan sepuluh ekor domba. Mereka yang dibantu adalah warga yang termasuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 3 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. “Kami hanya mendampingi untuk verifikasi dan validasi,” kata Widodo.

    Sementara itu untuk 2026, Widodo menegaskan, tidak ada sama sekali alokasi anggaran untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat, baik di peternakan maupun di kesehatan hewan.

    Mangku Heri, anggota Komisi B dari Partai Keadilan Sejahtera, memperoleh informasi bahwa pokir usulan DPRD Jember hanya diperuntukkan pembangunan infrastruktur. “Oleh sebab itu kami sangat berharap dinas mitra komisi bisa sedikit memfasilitasi kami untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.

    Mangku percaya program kerja Pemkab Jember berdampak luar biasa terhadap masyarakat. “Tapi kami sebagai wakil masyarakat di daerah pemilihan, kalau tidak bisa memperjuangkan satu pun program kan lucu juga,” katanya. [wir]

  • Janji Menteri Maman Razia Bank yang Minta Agunan KUR

    Janji Menteri Maman Razia Bank yang Minta Agunan KUR

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menaruh perhatian sangat serius atas permintaan agunan saat UMKM ingin mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) kepada perbankan. Pemerintah berjanji akan rajin melakukan razia ke bank-bank.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan dirinya akan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bank-bank penyalur untuk memastikan distribusi KUR berjalan sesuai aturan.

    Maman menyebut dirinya menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait kasus KUR Rp1–100 juta yang dimintakan agunan.

    “Jadi saya ini kan banyak dapat aspirasi bahwa kok kredit KUR dari angka Rp1–100 juta masih dimintakan agunan. Ya tentunya saya harus turun dong,” kata Maman dalam konferensi pers di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Maman menuturkan, sidak dilakukan secara spontan alias on the spot agar mendapatkan kondisi riil. Menurutnya, langkah ini penting untuk memantau kualitas penyaluran KUR di lapangan. Terlebih, sambung dia, ada 44 bank penyalur.

    “Kami ingin terus meningkatkan kualitas pendistribusian KUR. Itu saja sebetulnya tujuan kami. Jadi semua ini kami lakukan agar kita betul-betul bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada UMKM Indonesia,” ujarnya.

    Maman menegaskan langkah sidak ini bukan kewajiban tetap, melainkan mekanisme pengawasan fleksibel. Namun, menurutnya, pendekatan ini berbeda dengan kunjungan yang terencana, yang menurutnya tidak bisa disebut sidak.

    Saat ditanya terkait jumlah pemohon KUR yang diminta agunan, Maman menilai kasusnya sangat bervariasi dan belum bisa disimpulkan sebagai masalah sistemik.

    “Kami belum bisa mengambil kesimpulan, apakah itu memang betul-betul sistemik atau karena memang situasional,” ujarnya.

    Pelaku UMKM

    Dia menyebut, ada faktor situasional dan pertimbangan internal bank, termasuk evaluasi terhadap prospek usaha calon debitur.

    Ke depan, Kementerian UMKM menyatakan akan terus melakukan pendalaman dan verifikasi untuk memastikan kebijakan KUR diimplementasikan sesuai aturan.

    Namun, Maman menekankan, tidak semua bank menyimpang dan telah menjalankan mekanisme KUR secara konsisten dan memberikan pelayanan sesuai ketentuan.

    “Ada juga beberapa bank yang kita cek, di cabang-cabang tertentu dia serius menjalankan aturan sesuai dengan mekanisme,” terangnya.

    Sebelumnya, dalam sebuah video di akun Instagram Antara, Kamis (27/11/2025), Kementerian UMKM melakukan sidak ke salah satu unit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) atau BRI setelah menerima laporan masih ada masyarakat yang diminta menyerahkan agunan untuk pengajuan KUR di bawah Rp100 juta.

    Dalam video itu, Maman bertanya mengenai persyaratan mengajukan KUR. Petugas menjawab syaratnya pemohon harus memiliki usaha dan harus melewati tahap BI Checking.

    Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu lalu bertanya terkait masalah agunan. Sebab, dia mendapat laporan bahwa bank masih meminta agunan kepada pemohon UMKM yang mengajukan KUR.

    Maman menegaskan KUR dari rentang Rp1 juta hingga Rp100 juta resmi tidak memerlukan agunan. “Untuk pinjaman KUR dari angka Rp1 juta sampai 100 juta memang tidak memerlukan agunan,” terangnya.

    Skema baru KUR kini membuat pembiayaan tanpa agunan tersebut ditanggung oleh lembaga penjamin, bukan lagi bank penyalur. Dengan begitu, bank penyalur seperti BRI tidak lagi memikul risiko kredit untuk KUR kecil.

    “Artinya, pihak bank penyalur tidak lagi menanggung risiko. Semua sudah dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo,” pungkasnya.

    KUR Berkali-kali 

    Kementerian UMKM saat ini juga tengah menggodok kebijakan baru KUR, yang memungkinkan debitur mengajukan pinjaman berkali-kali tanpa batasan jumlah pengajuan. Kebijakan ini dipastikan tidak akan memicu lonjakan kredit macet perbankan alias non-performing loan (NPL).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan industri perbankan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, meski skema KUR kini dibuat lebih fleksibel. 

    “Tetap dasarnya kan kompetensi dan kemampuan track record membayar mereka. Ingat lho ya. Jadi bukan berarti kita buka ruang beberapa kali, akhirnya bisa serampangan juga memberikan pinjaman sebebas-bebas, enggak,” kata Maman. 

    Pelaku usaha UMKM

    Maman menuturkan, perbankan tetap akan memeriksa rekam jejak (track record) debitur secara ketat sebelum memberikan pinjaman lanjutan.

    Menurutnya, perbankan tidak akan melonggarkan penyaluran kredit tanpa menilai kemampuan bayar dan akuntabilitas peminjam. Di samping itu, bank juga memiliki kepentingan menjaga nasabah berkualitas.

    “Bank itu kalau dia ketemu sama nasabah debitur yang bagus pasti akan dijaga terus sama bank, betul gak? karena kan susah loh nyari debitur yang bagus,” imbuhnya.

    Apalagi, sambung dia, selama ini batas maksimal empat kali pengajuan KUR menjadi kendala bagi debitur yang masih membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.

    “Nah permasalahannya pada saat dia udah ketemu sama debitur yang bagus, dia kekunci dengan aturan yang hanya bisa 4 kali, akhirnya dia gak bisa,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Maman juga mengungkap keluhan terkait pembatasan pinjaman ini sering muncul di lapangan dan menjadi salah satu penyebab kuota habis yang kerap dikeluhkan pelaku UMKM.

    “Isu di bawah itu mengenai KUR itu pada bilang gini, kuota habis-kuota habis, maksudnya kuota habis itu lo batas lo udah sampai 4 kali, lo udah gak bisa lagi [pinjam KUR],” terangnya.

    Maman menilai, dengan dibukanya kembali kesempatan pengajuan tanpa batas, maka debitur yang memiliki rekam jejak baik dapat mengakses pembiayaan lebih fleksibel.

    “Industri perbankan ini kan prudent banget, dia good governance banget kan, karena mereka dikunci dengan NPL yang nggak boleh lebih dari 5%,” lanjutnya.

    Adapun saat ini, Maman mengeklaim tingkat kredit bermasalah KUR terus mengalami penurunan dan kini berada di level 2,3%.

    Di sisi lain, Maman juga meluruskan isu mengenai kenaikan plafon KUR mikro menjadi Rp1 miliar. Dia menegaskan plafon Rp1 miliar tersebut berlaku untuk kategori KUR kecil, sedangkan KUR mikro tetap sebesar Rp500 juta.

  • Kisruh Ketua Umum PBNU, Idrus Marham Usulkan Percepatan Muktamar

    Kisruh Ketua Umum PBNU, Idrus Marham Usulkan Percepatan Muktamar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Warga Nahdliyin turut mengungkapkan suara keprihatinan melihat internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat konflik. Kisruh semakin meruncing setelah pemecatan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

    Tokoh Nahdliyin yang menyuarakan keprihatinan adalah Idrus Marham. Idrus yang merupakan Wakil Ketua Umum Golkar itu merasa prihatin konflik PBNU tak kunjung usai. Belakangan, persoalan makin meruncing yang didasari sisi pragmatis.

    Menurutnya, persoalan kepemimpinan di PBNU tak bisa selesai dengan mempertemukan pihak yang bersengketa.

    “Saya melihat tidak bisa diselesaikan hanya sekadar pertemuan satu, dua, dan tiga orang, tetap perlu diwadahi dengan percepatan Muktamar NU itu sendiri,” kata dia.

    Karena itu, Idrus Marham mengusulkan percepatan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai upaya menyelesaikan konflik internal di organisasi tersebut.

    “Ya itu ada muktamar, karena itu mungkin yang paling efektif, solutif adalah percepatan muktamar,” kata Idrus menjawab pertanyaan awak media di kantor Golkar, Jakarta Barat, Kamis (27/11).

    Eks Menteri Sosial (Mensos) itu menyatakan konflik kepemimpinan di PBNU menjadi selesai ketika terjadi percepatan muktamar.

    “Tidak ada istilah dilengserkan atau tidak, tetapi ada percepatan muktamar,” ujar Idrus.

    Dia mengatakan PBNU bisa kembali berpikir tentang penguatan nilai-nilai organisasi dan menginspirasi umat setelah muktamar dilaksanakan.

    “Dikembangkan di situ adalah bagaimana membesarkan NU, bagaimana membesarkan NU, bukan bagaimana menguasai NU,” ujarnya. (fajar)