partai: Golkar

Tepis Mardani, Elite Golkar Tegaskan Tak Ada Istilah Matahari Kembar dalam Konstitusi Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir menegaskan, dalam konstitusi negara tidak ada istilah matahari kembar.

Hal itu disampaikannya merespons pernyataan politikus PKS Mardani Ali Sera yang mengingatkan jangan ada matahari kembar.

Pernyataan Mardani disampaikan usai banyaknya menteri di Kabinet Merah Putih yang mengunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada momen lebaran tahun ini.

“Undang-Undang Dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Sebab itu, dia menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden.

“Golkar melihat sistem pemerintahan kita itu kan ada presiden, ada wakil presiden. Presiden kita terpilih secara demokratis, Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Jelas itu,” pungkas Wakil Ketua DPR RI itu.

Sebelumnya sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri tersebut sebagian temui Jokowi disaat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

Kedua menteri masih memanggil Jokowi sebagai “bos”.

“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono berkelakar saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi.

Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos.

“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.

Matahari Kembar

Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’.

“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

16/04/2025 18:09
Bahlil Titip Pesan ke Appi Jelang Musda Golkar Sulsel: Silakan Bertempur!

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin memanas.

Sejumlah kader potensial mulai intens membangun komunikasi politik.

Salah satunya Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin.

Menariknya, Munafri baru saja bertemu langsung dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/4/2025) sore.

Munafri alias Appi membenarkan pertemuan itu.

Wali Kota Makassar itu menyebutkan, selain dalam rangka silaturahmi di momen Idulfitri, obrolan politik terutama sesama kader Golkar.

Terlebih, Bahlil memuji kader-kader beringin rindang yang berhasil jadi kepala daerah.

Termasuk, Munafri Arifuddin yang berhasil mengakhiri puasa kemenangan 16 tahun partai beringin rindang di Kota Daeng.

Golkar terakhir kali menang Pilwali Makassar pada pilkada 2008 silam.

Partai Golkar terakhir kali meraih kemenangan di Pilwali Makassar pada Pilkada 2008 silam.

Namun dalam tiga gelaran Pilwalkot Makassar berikutnya, partai berlambang pohon beringin itu selalu gagal merebut kemenangan.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil turut memberikan restu dan dorongan kepada kader-kader berprestasi untuk maju dan bertarung di Musda Golkar Sulsel.

“Ketum (Bahlil) menyampaikan bahwa semua daerah akan melaksanakan Musda. Siapapun yang maju, silakan bertempur,” ungkap Appi kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Menurut Appi, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap kader untuk berkompetisi sehat, termasuk dalam perebutan kursi Ketua DPD I Sulsel.

16/04/2025 17:19
Temui Bahlil, Appi Siap Bertarung di Musda Golkar Sulsel

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Sebagai bagian dari langkah konsolidasi politik, Appi telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Jakarta.

“Alhamdulillah, saya berkesempatan silaturahmi dengan ketum Golkar, pak Bahlil. Ini pasca lebaran idul fitri. Banyak hal kami diskusikan,” kata Munafri, saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Appi siap bertarung memperebutkan posisi Ketua DPD I Golkar Sulsel, yang digelar pertengahan tahun 2025 ini.

Ketua IKA FH Unhas itu menegaskan bahwa pertemuan dengan Ketua umum Golkar tak hanya sebatas silaturahmi, melainkan ada pembicaraan lebih spesifik. Apalagi sebagai kader Golkar di Daerah, meminta arahan dan restu untuk kepentingan membesarkan Partai Golkar di Sulsel.

“Jadi, tak hanya silaturahmi saja. Ada pembicaraan membesarkan Golkar di Sulsel. Pak Bahlil Ketua umum, saya sebagai kader Golkar sowan minta arahan,” jelas Appi.

Upaya Wali Kota Makassar ini, menunjukkan bentuk kesungguhan dan komitmennya dalam membesarkan partai berlambang pohon beringin di Sulawesi Selatan.

Apalagi, rekam jejaknya sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar serta keterlibatannya dalam berbagai agenda politik, baik Pileg maupun Pilkada 2024 lalu telah membuktikan kapasitas dan loyalitasnya di tubuh partai.

Pada kesempatan ini, mantan Bos PSM itu mengakui bahwa pertemuan dengan Ketua Golkar adalah bagian dari langkah awal untuk hajatan Golkar Sulsel kedepan. Komitmenya tetap membesarkan partai berlambang beringin rindang di Sulsel.

16/04/2025 15:37
Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS Sowan ke Bahlil Lahadalia: Terima Kasih

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, tokoh senior Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Jakarta.

Usai melakukan pertemuan, IAS menyampaikan kesan terhadap pesan Bahlil yang mengajarkan ketenangan dalam menghadapi berbagai dinamika politik, terutama respons terhadap pandangan negatif.

“Mereka yang berpikir negatif terhadap seseorang, rata-rata karena belum punya informasi cukup tentang orang itu,” ujar IAS di Instagram pribadinya, @acho145 (16/4/2025).

“Jadi, jangan salahkan mereka, karena mereka butuh waktu untuk tahu bahwa pikiran negatif itu ternyata tidak pada tempatnya,” tambahnya.

IAS menilai, pesan tersebut menjadi pelajaran penting bahwa tidak ada gunanya membalas hal negatif dengan sikap negatif serupa.

“Saya sangat sepakat, Tum. Terima kasih,” tandasnya.

(Muhsin/fajar)

16/04/2025 15:25
Profil Megawati Zebua, Sosok Anggota DPRD Sumut yang Cekik Pramugari

Jakarta, Beritasatu.com – Nama Megawati Zebua anggota DPRD Sumatera Utara, belakangan ini menjadi sorotan publik usai dirinya diduga melakukan kekerasan terhadap pramugari salah satu maskapai penerbangan.

Peristiwa tersebut sempat viral dan ramai diperbincangkan di media sosial, lantaran Megawati disebut mencekik awak kabin dalam penerbangan Wings Air. Namun, Megawati membantah keras tuduhan tersebut.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang ramai diberitakan. Menurut penuturannya, insiden itu bermula dari niatnya membantu seorang penumpang lanjut usia yang khawatir ketinggalan pesawat lanjutan ke Padang akibat harus menunggu bagasi terlalu lama.

“Video yang beredar itu tidak benar. Saya tidak mencekik. Saya hanya menyuruh pramugari untuk bergeser agar penumpang lain bisa lewat. Saat itu saya hanya ingin membantu bapak tua yang harus transit ke Padang. Koper saya pun sudah masuk ke bagasi,” ujar Megawati, Selasa (15/4/2025).

Ia juga menambahkan bahwa dorongan yang terjadi saat itu bukan dimaksudkan sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai upaya agar awak kabin memberikan jalan bagi penumpang lain.

Akibat keributan tersebut, pihak bandara meminta Megawati turun dari pesawat guna menjalani proses klarifikasi. Alhasil, ia batal melanjutkan perjalanan bersama penumpang lainnya.

Siapa Megawati Zebua?

Megawati Zebua adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Fraksi Partai Golkar. Ia kini menjabat di Komisi A DPRD Sumut dan terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Utara VIII, yang mencakup wilayah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, serta Kota Gunungsitoli.

Perempuan kelahiran Gunungsitoli, 31 Maret 1977 ini berhasil meraih kursi legislatif pada Pemilu 2024 dengan perolehan suara sebanyak 19.883. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan hasil suara pada periode sebelumnya (2019–2024) yang mencapai 27.897 suara.

Megawati juga diketahui telah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut pada periode 2019–2024. Selain itu, ia menjabat sebagai Wakil Bendahara di DPD Partai Golkar Sumatera Utara untuk periode 2020–2024.

Perempuan berusia 48 tahun ini merupakan lulusan STM Swasta Gunungsitoli tahun 1996. Dalam kiprah politiknya, Megawati aktif mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan politik, di antaranya:

Konsolidasi nasional Partai Golkar dan bimbingan teknis peraturan pemerintahan bagi anggota DPRD Partai Golkar se-Indonesia (2022).Rakornis bidang pemenangan pemilu wilayah Sumbagut dan bimtek legislatif Partai Golkar (2023).Bimtek fraksi Partai Golkar DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk strategi pemenangan pemilu legislatif dan pilpres 2024.

Meskipun saat ini tengah diterpa isu miring, Megawati Zebua tetap dikenal sebagai salah satu politisi perempuan dari wilayah kepulauan Nias yang cukup aktif dan berpengalaman dalam dunia legislatif daerah.

16/04/2025 11:31
Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

PIKIRAN RAKYAT – Ekspor sawit Indonesia ke Eropa, terutama ke Uni Eropa, menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kebijakan anti-deforestasi yang baru diberlakukan. Uni Eropa menjadi salah satu pasar utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia. Namun, kebijakan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive (RED) II, yang membatasi penggunaan biofuel sawit, telah memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ekspor CPO saat ini hanya tinggal 7 persen dari sebelumnya hampir menyentuh 80 persen. Adapun selebihnya, sudah diolah menjadi menjadi turunan sawit itu sendiri.

Ia menambahkan, publik mengenal produk turunan sawit selama ini hanya untuk minyak goreng, deterjen, dan sebagainya. Padahal, sawit dapat menjadi turunan dalam bentuk biodiesel untuk memenuhi kebutuhan BBM.

“Sehingga, (hal itu dapat memenuhi kebutuhan energi) di tengah-tengah defisitnya kebutuhan BBM kita atau energi kita yang selama ini kita impor ya,” jelas Lamhot kepada Parlementaria usai Komisi VII melakukan pertemuan dengan mitra kerja dan stakeholder terkait sawit, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2025).

Ia menjelaskan kebutuhan energi, khususnya BBM, per hari ini adalah kurang lebih sekitar 2 juta barel per hari (barel per day/bpd). Sementara, lifting migas nasional hanya mampu penuhi di angka sekitar 600 ribu bpd, sehingga Indonesia harus impor antara 1,4-1,6 juta bpd.

“Nah, karena itu kita ingin mendorong industri sawit untuk memproduksi industri turunan untuk biodiesel untuk menutupi defisitnya BBM kita atau mengurangi angka importasi BBM kita. Kalau kemudian nanti semua industri sawit kita ini bisa memproduksi biodiesel sebagai hasil turunan daripada industri sawit, maka kemudian otomatis importasi kita terhadap BBM yang saat ini membebani APBN kita, itu tentu akan menurun jauh drastis,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diketahui, saat ini Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi BBM per tahun sekitar 300-400 triliun. Karena itu, jika sawit dapat menjadi produk turunan berupa biodiesel, maka subsidi yang besar tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih urgen.

Selain untuk kebutuhan biodiesel, produk turunan sawit yang juga tidak kalah penting adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Menurutnya, di beberapa negara Eropa, produk turunan sawit dapat digunakan sebagai suplemen nutrisi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Sehingga, hal ini dapat pula untuk menjadi suplemen makanan tambahan yang selaras dengan Program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG.

“MBG tujuannya adalah untuk anak-anak kita sekarang ini supaya mendapat asupan gizi yang cukup, sehingga mereka nanti menjadi sumber daya manusia yang unggul di tahun-tahun yang akan datang, ternyata sawit ini juga kan adalah sumber nutrisi sebagai pengganti suplemen dan ini sudah umum digunakan di negara-negara lain,” tambahnya.

Bahkan, Lamhot menilai, negara di Eropa seperti Belanda telah menggunakan suplemen turunan produk sawit tersebut sebagai pemenuhan nutrisi sehari-hari. “Hanya itu saja yang dia pakai dan memang sudah terbukti bahwa ketika itu dikonsumsi itu long life-nya lebih tinggi karena udah tercukupi dengan gizinya,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan Kemenperin RI, PTPN IV, TVRI, RRI Pusat, RRI Medan, BPDPK, Palm Co (PTPN IV), PT. KINRA (KI Nusantara), PPKS/PT RPN Sumut, Pimpinan dan jajaran PKS Adolina, Pimpinan PalmCo dan Koperasi Gerak Nusantara, GAPKI, GAPKI Cabang Sumut, RSI (Rumah Sawit Indonesia) Cab Sumut, GIMNI, APOLIN, APROBI, AIMMI, AEMJI, APMJI, GAPULIMGI, dan GAPPKES MIKEMINDO.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

16/04/2025 01:47
UU ASN Akan Direvisi Lagi, Mutasi Pimpinan Tinggi Pratama Bakal di Tangan Presiden Nasional 15 April 2025

UU ASN Akan Direvisi Lagi, Mutasi Pimpinan Tinggi Pratama Bakal di Tangan Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi II DPR-RI,
Zulfikar Arse Sadikin
, mengatakan bahwa Undang-Undang ASN akan kembali direvisi pada tahun 2025 ini, sesuai dengan program legislasi nasional.
Zulfikar mengaku heran mengapa
UU ASN
kembali direvisi, padahal UU tersebut baru saja direvisi pada tahun 2023 lalu.
“Saya nggak tahu kenapa itu harus dirubah lagi padahal belum lama kita rubah undang-undang (ASN menjadi UU) 20/2023,” kata Zulfikar dalam acara HUT Ke-17 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, hanya ada satu pasal yang bakal diubah lewat
revisi UU ASN
.
Zulfikar menuturkan, revisi UU ASN akan mengatur bahwa mutasi ASN dengan posisi pimpinan tinggi pratama menjadi kewenangan presiden.
“Jadi hanya mengubah satu pasal, tapi isinya itu: pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi Bang Bahtiar (Dirjen Polpum Kemendagri) itu mau ditarik ke Presiden,” ucap Zulfikar.
Namun, secara pribadi, Zulfikar mengkritik wacana tersebut karena menurutnya bakal mengembalikan sentralisasi.
Padahal, era Reformasi membawa semangat desentralisasi adn otonomi.
“Termasuk menafikan kewenangan pejabat pembina kepegawaian. Saya termasuk yang tidak setuju dan berusaha untuk itu tidak terjadi,” ucapnya.
Sambil berkelakar, Zulfikar mengatakan bahwa jika pendapatnya ini dihadirkan di forum pimpinan dewan, mungkin dia akan ditegur.
“Jadi mohon maaf ya, ini kalau ada pimpinan DPR mungkin saya diketok. Apalagi kita umum partai gitu kan,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 17:54
Teddy Indra Wijaya Masih Jabat Wadanyon Meski Jadi Seskab, Padahal Harusnya Otomatis Lepas

PIKIRAN RAKYAT – Penunjukan Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) menuai sorotan. Pasalnya, meski kini berada di jantung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Teddy diketahui masih menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu Kostrad (Wadanyon 328).

Jabat Dua Posisi Sekaligus

Dalam unggahan resmi akun @pararaider328 pada 6 April 2025, Teddy masih terlihat menjalankan tugasnya sebagai Wadanyon 328 bersama Danyon Letkol Inf Adekurniawan dalam kegiatan peresmian Lapangan Tembak 100 meter di Depok. Ia juga menghadiri syukuran kenaikan pangkat prajurit 328.

“Danyon 328 Letkol Inf Adekurniawan beserta Letkol Inf Teddy Indra Wijaya meresmikan Lapangan Tembak 100 m beserta seluruh prajurit sekaligus melaksanakan syukuran kenaikan pangkat Prajurit 328 periode 1 April 2025,” kata akun tersebut.

Namun kehadiran itu memicu pertanyaan besar. Sesuai aturan yang berlaku, seorang prajurit aktif yang telah mengemban jabatan di pemerintahan seharusnya otomatis melepas jabatan struktural militernya.

Sebelumnya, pada 18 Oktober 2024 lalu, Yonif 328 Dirgahayu juga pernah membalas pertanyaan warganet terkait status Teddy Indra Wijaya sebagai Wadanyonif.

“Min, beliau kan ditarik jadi Seskab, apakah beliau gak jadi menjabat Wadan?” ucap akun @@mg**harman***.

“Kalau jabatan di militer tetap wadan, yang baru itu kan bukan jabatan militer.
Beliau masi anggota TNI aktif,” ucap akun TikTok @Yonif 328 Dirgahayu.

TNI AD: Jabatan Militer Akan Dilepas

Padahal, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa secara struktural, Teddy Indra Wijaya sebenarnya sudah tidak menjabat sebagai Wadanyon sejak ditugaskan sebagai Sekretaris Kabinet.

“Kalau sudah penugasan di situ (Sekretaris Kabinet), berarti sudah penugasan di luar struktur, tentu nanti akan ada sertijab jabatan organiknya,” ujarnya pada 21 Oktober 2024.

Teddy Indra Wijaya menjabat Wadanyon 328 berdasarkan Keputusan KSAD Nomor Kep. 137/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, menggantikan Mayor Inf. Ade Fian. Namun kini, ia dipercaya mendampingi Presiden sebagai sekretaris utama kabinet, menggantikan Pramono Anung.

Pakar: Mustahil Rangkap Jabatan

Pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan, Liona Nanang Supriatna, menegaskan bahwa rangkap jabatan seperti itu tidak dibenarkan.

“Tidak akan bisa (rangkap jabatan), dia pasti akan melepaskan (jabatan) Wadanyon-nya. Pekerjannya berat loh Sekretaris Kabinet itu, tidak mungkin bercabang-cabang,” ucap Liona saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com pada Senin 21 Oktober 2024.

Dia juga menambahkan bahwa kebijakan TNI tidak membenarkan rangkap jabatan prajurit aktif dalam jabatan negara sipil, apalagi jabatan strategis seperti Sekretaris Kabinet.

“Ini jabatan negara, bukan jabatan partai. Jadi harus fokus dan TNI juga harus patuh terhadap aturan,” tuturnya.

Panglima TNI Tegas: Harus Mundur dari Dinas Aktif

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dini, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Jadi, prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian/lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif ya sesuai dengan Pasal 47. Makasih,” ujar Jenderal Agus di Jakarta, 10 Maret 2025.

Pusat Penerangan TNI juga menjelaskan bahwa pengajuan pengunduran diri akan diproses melalui Mabes TNI dan disahkan oleh pimpinan. Setelah itu, prajurit bersangkutan akan berstatus sipil penuh dan tidak lagi tunduk pada aturan militer.

RUU TNI Baru: Tidak Ada Lagi Celah Rangkap Jabatan

Revisi terbaru UU TNI yang disahkan DPR pada Maret 2025 semakin memperketat aturan soal rangkap jabatan. Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa prajurit aktif hanya boleh menduduki 14 posisi tertentu yang sesuai dengan fungsi TNI, seperti bidang pertahanan, intelijen, dan sandi negara.

“Dalam revisi terbaru jika ada prajurit TNI hendak menduduki jabatan sipil, ia harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, tidak boleh rangkap jabatan,” tuturnya.

Revisi ini menjadi bentuk penegasan bahwa masa dwifungsi ABRI tidak boleh terulang kembali.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

15/04/2025 17:22
Komisi II tidak siapkan revisi UU Pemilu, tetapi fokus pada RUU ASN

Ssubstansi perubahan yang hanya menyasar satu pasal, tetapi memiliki dampak besar pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan bahwa saat ini pihaknya tidak sedang menyiapkan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, tetapi fokus pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil rakyat yang membidangi penegakan hukum memegang peran penting dalam memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan supremasi hukum ini mengatakan bahwa fokus utama Komisi II tahun ini pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

“Kelihatannya pada hari jadi ke-17 itu teman-teman penyelenggara pemilu, terutama dari Bawaslu, terlihat resah soal masa depan kelembagaan mereka, apakah tetap permanen atau kembali ke bentuk ad hoc,” kata Zulfikar dalam Tasyakuran HUT Ke-17 Bawaslu RI di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Zulfikar lantas berkata, “Saya ingin sampaikan bahwa informasi yang benar adalah Komisi II tidak sedang menyiapkan perubahan UU Pemilu … mohon maaf. Komisi II pada tahun ini, prolegnas tahun ini, diminta revisi UU ASN.”

Ditegaskan pula bahwa saat ini Komisi II diarahkan untuk bahas revisi UU ASN meskipun dia tidak setuju terhadap rencana tersebut.

“Saya tidak tahu kenapa harus diubah lagi? Padahal, belum lama ada perubahan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Saya pribadi tidak setuju karena ada semangat sentralisasi dalam perubahan ini,” ujar Zulfikar.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Ia menyoroti substansi perubahan yang hanya menyasar satu pasal, tetapi memiliki dampak besar pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Perubahan itu, kata dia, menyangkut pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat pimpinan tinggi yang ditarik langsung ke Presiden.

“Ini menafikan negara kesatuan yang desentralisasi dan otonomi luas sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, termasuk menafikan kewenangan pejabat pembina kepegawaian di daerah,” jelasmya.

Lebih lanjut dia menyatakan keberatannya secara pribadi dan akan berupaya agar perubahan itu tidak terjadi.

“Saya termasuk yang tidak setuju, dan akan berusaha agar itu tidak disahkan. Mohon maaf … kalau sampai ini diketok oleh pimpinan DPR, apalagi oleh ketua umum partai,” ucap Zulfikar.

Terkait dengan rencana perubahan UU Pemilu, Zulfikar menambahkan bahwa proses tersebut sebenarnya sedang digodok oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Namun, Komisi II sedang berupaya agar pembahasan itu dikembalikan ke ranah Komisi II sebagai mitra langsung penyelenggara pemilu.

“Kami sudah melobi pimpinan DPR, dan terakhir saya bicara dengan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, sudah ada sinyal positif untuk mengembalikannya ke Komisi II,” pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 16:13
Sosok Megawati Zebua, Anggota DPRD Sumut Diduga Cekik Pramugari Wings Air – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakiln Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Megawati Zebua (MZ), diduga mendorong dan mencekik pramugari Wings Air dalam penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli-Medan.

Insiden itu terjadi saat penerbangan masih dalam proses naik pesawat (boarding) pada Minggu (13/4/2025) lalu.

Video ini viral di media sosial.

Tampak Megawati mencekik pramugari tersebut di dalam pesawat.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat MZ mengenakan baju putih dan celana jeans biru.

Megawati Zebua (47) Anggota DPRD Sumatera Utara diduga cekik pramugari Wings Air.

Dengan menenteng tas, dia terlibat cekcok dengan pramugari berseragam merah Wings Air.

“Kau datang terlambat. Awas lah, aku udah mau duduk. Udah lah, selesai. Kau yang memperpanjang,” ucap MZ dengan nada tinggi kepada pramugari tersebut.

Megawati yang merupakan anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut itu duduk di kursi nomor 19F.

Saat itu, Megawati tampaknya ingin kopernya dimasukkan ke kabin.

Padahal koper itu sudah diberi label bagasi.

Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.

“Namun, pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif,” kata Danang pada Selasa (15/5/2025) dikutip dari Kompas.com.

Wings Air menyebut akan menempuh langkah hukum atas insiden itu.

Lalu siapa Megawati Zebua (MZ)

Megawati Zebua (47) merupakan Anggota DPRD Sumatera Utara selama dua periode 2019-2024 dan 2024-2029.

Dia mewakili daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara VIII meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli.

Politisi dari Partai Golkar itu pada Pemilu 2024 mendapatkan 19.883 suara di dapil Sumatera Utara VIII.

Sedangkan di periode pertama 2019-2024, Megawati Zebua menjadi Anggota DPRD Sumatera Utara berkat perolehan 27.897 suara.

Dilansir dari laman lezen.id, terlihat profil serta rekam pendidikan hingga organisasi Megawati Zebua.

Megawati Zebua merupakan lulusan STM swasta di Kota Gunungsitoli pada 1996 silam.

Wanita berusia 47 tahun itu tinggal di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

Megawati Zebua juga memiliki beberapa riwayat kursus dan diklat selama menjadi politisi.

Biodata Megawati Zebua:

Tempat Lahir: Gunung Sitoli, Nias.

Usia: 47 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Tempat Tinggal: Nias Selatan

Status Perkawinan: Sudah

Riwayat Pendidikan :

STM Swasta Gunungsitoli (1993-1996)

Riwayat Pekerjaan:

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (2019-2024)

Riwayat Organisasi

Wakil Bendahara DPD Golkar Sumut (2020 -2024)

Riwayat Kursus dan Diklat:

Konsolidasi Nasional partai Golkar tahun 2022 dan Bimtek PP Tahun 2024 Bagi Anggota DPRD Partai Golkar Seluruh Indonesia (2022)

Rakornis Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagut dan Bimtek Legislatif Partai Golkar (2023)

Bimtek FPG DPRD Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Utara strategi pemenangan pemilu pileg dan pilpres tahun 2024 (2022).

Penjelasan Ketua DPRD Sumut

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti yang juga dari Fraksi Golkar mengatakan belum mengetahui soal informasi itu.

“Belum dapat info,” kata Erni memulai pesan singkat kepada wartawan.

Begitu juga halnya dengan MZ, juga belum merespons soal video viralnya saat dikonfirmasi wartawan.

Sumber: Tribun Medan/Kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul VIRAL Sosok dan Profil Megawati Zebua karena Cekcok dengan Pramugari

15/04/2025 12:39