Xcloud.id

partai: Golkar

  • Bahlil Soal Kenaikan Tarif AS: Jangan Ditanggapi Serius Seolah-olah Dunia Mau Berakhir – Halaman all

    Bahlil Soal Kenaikan Tarif AS: Jangan Ditanggapi Serius Seolah-olah Dunia Mau Berakhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai kebijakan kenaikan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen ke Indonesia sebagai taktik negosiasi biasa. 

    “Dalam pandangan saya dan hasil kajian teman-teman di ESDM dan pengalaman saya waktu jadi pengusaha kalau kita ingin berkompromi dengan orang buat dulu ‘gerakan tambahan’, habis itu orangnya datang, kira-kira begitu. Karena kalau disuruh datang baik-baik nggak mau datang. Buat dulu ‘gerakan tambahan’ habis itu orang akan datang. Kira-kira, mirip-mirip itulah yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang,” kata Bahlil dalam kata sambutannya di acara halalbihalal Partai Golkar, Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

    Bahlil menegaskan, masyarakat tidak perlu menanggapi kebijakan AS tersebut secara serius seolah-olah dunia akan berakhir.

    “Dia (Amerika) buat dulu ‘gerakan’ dia suruh orang semua kompromi. Dan ini menurut saya ini hal yang biasa aja. Jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” ujarnya.

    Bahlil menjelaskan, langkah AS ini kemungkinan bertujuan untuk memaksa negara-negara surplus untuk bernegosiasi. 

    Ia kemudian memaparkan bahwa defisit perdagangan Indonesia dengan AS mencapai $14,6 miliar USD pada tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk menyeimbangkan neraca perdagangan,  kata dia, Kementerian ESDM berencana meningkatkan ekspor dari sektor ESDM sebesar $10-14 miliar USD ke Amerika.

    Dengan penambahan tersebut, menurut Bahlil, dapat menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia terhadap AS.

    “Yang pertama adalah defisit menurut cap perdagangan kita dengan Amerika menurut data BPS yang dikonfirmasi ke menteri perdagangan, saya tanya Ibu Wamen perdagangan, Ibu Roro, berapa sih sebenarnya defisit menurut cap pendagangan kita di tahun 2024? 14,6 miliar USD, itu telah dikonfirmasi ke BPS,” ujarnya.

    “Nah, kalau itu yang menjadi rujukan maka kita harus membuat satu strategi untuk membuat neraca pendagangan kita itu seimbang. Kami kemarin sudah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kita geser saja, dari sektor ESDM itu kita bisa menambah kurang lebih sekitar 10 sampai 14 miliar USD,” lanjutnya.

    Langkah ini, menurut Bahlil, tidak akan mengubah regulasi hilirisasi dan industrialisasi yang telah berjalan.

    “Dari sektor kita beli LPG kita beli cloth dari sana. Sehingga apa? Tidak merubah tatanan fundamental regulasi yang sudah baik, untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan negara kita khususnya di bidang hilirisasi dan industrialisasi,” imbuhnya.

    Sementara itu, terkait potensi penggunaan mineral critical sebagai alat tawar-menawar, Bahlil menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk kerjasama bilateral dengan semua negara, termasuk AS dalam hal critical mineral. 

    Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari konsensus yang harus dicapai.

    “Ada yang berpendapat bahwa kita akan jadikan sebagai salah satu instrumen adalah mineral critical, untuk dijadikan sebagai bargaining di Amerika. Saya katakan itu bukan merupakan bagian, daripada hal yang harus dikonsensuskan, tapi kita harus membuka diri, bagi semua negara termasuk Amerika, dan kita senang untuk bisa membawa mineral critical sebagai bagian daripada kerjasama bilateral kita,” ujarnya.

    Pemerintah Indonesia, saat ini menurut Bahlil, merumuskan langkah strategis, taktis, dan komprehensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicanangkan Presiden, yaitu di atas 5% hingga 8%.

    Hilirisasi, menurutnya, menjadi program utama untuk mencapai target tersebut.

    “Dan salah satu diantaranya adalah hilirisasi. Dan hilirisasi menjadi salah satu program utama Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.(Grace Sanny Vania)

  • Bukan Hal Baru, Bagian Konsolidasi

    Bukan Hal Baru, Bagian Konsolidasi

    Jakarta –

    Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjelaskan maksud pergantian atau reshuffle di kepengurusan Partai Golkar. Bahlil menyebut hal ini dalam rangka konsolidasi partai.

    “Menyangkut dengan reshuffle, itu bukan reshuffle apa-apa, kalau reshuffle kabinet, hak prerogratif presiden. Tadi, dalam pidato saya, saya katakan bahwa Golkar, dalam rangka menuju konsolidasi, itu bisa saja melakukan pergantian pengurus atau perpindahan pengurus,” kata Bahlil saat konferensi pers di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (17/4/2025).

    Bahlil menilai pergantian pengurus di partai politik adalah hal yang wajar. Ia menekankan jika pun ada pergantian dalam rangka untuk konsolidasi.

    “Dan itu hal yang biasa-biasa saja dalam partai politik, partai politik manapun, dan Golkar itu bukan hal yang baru dan itu bagian dari konsolidasi partai,” ucapnya.

    Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri, ia menyebut tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

    Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara Halal Bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32 persen.

    “Pak Misbakhunnya mana Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

    “Yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu,” tambahnya.

    “Tapi kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi? Karena banyak anggota Komisi XI juga yang tunggu barang ini, kira-kira begitu ya, kita fair-fair saja nggak apa-apa,” kata dia.

    Ia menyebut jabatan itu bukan sebuah warisan. Bahlil mengatakan di Golkar kesempatan terbuka bagi setiap pihak.

    “Jangan kita artikan jabatan itu adalah barang yang datang dari sononya, seperti mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf sekali lagi, ini barang bukan barang warisan jabatan ini,” ujar Bahlil.

    “Ini fair aja, jadi saya dalam kesempatan kali ini harus membuka ruang kompetisi yang sebesar-besarnya. Sesama anggota fraksi, sesama pengurus, sesama kader, supaya apa? Ada rasa memiliki, ada rasa tanggung jawab, dan rasa mencintai itu,” sambungnya.

    Ia mengatakan partai cukup paham dengan strategi arus bawah. Di momen ini Bahlil menyinggung akan ada reshuffle internal partai.

    Bahlil mengatakan reshuffle pengurus sama halnya dengan pergantian kabinet Presiden RI. Ia menyebut tak perlu menunggu satu atau dua tahun kepengurusan.

    “Pak Maman, jangan ketawa-ketawa Pak Maman. Pak maman, saya sudah dapat memahami aspirasinya, entar Pak Maman, sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet, tidak mesti menunggu 1 tahun atau 2 tahun,” kata Bahlil.

    “Ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya ya kita change-lah, ini kan Partai Golkar ini kan adalah aset negara, dan milik kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Partai Golkar ini,” sambung dia.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bahlil Ungkap Kunjungan ke Rumah Jokowi Bukan Bertemu ‘Bos’: Jangan Dipolitisir itu Lagi Lebaran – Halaman all

    Bahlil Ungkap Kunjungan ke Rumah Jokowi Bukan Bertemu ‘Bos’: Jangan Dipolitisir itu Lagi Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan soal kedatangan dirinya ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di Solo saat momen lebaran Idulfitri 1446H kemarin.

    Kedatangan Bahlil ke kediaman Jokowi itu dinilai sebagai kunjungan menteri dengan ‘bos’ nya yang pernah bekerja bersama di Kabinet Indonesia Maju.

    Pasalnya, diketahui ada beberapa menteri di era Jokowi yang masih menemui ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu.

    Terkait dengan isu itu, Bahlil memberikan penjelasan, menurut dia, kunjungannya ke rumah Jokowi hanyalah sebatas silaturahmi lebaran.

    “Ya pertama, silaturahmi, ini hari raya, semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas,” kata Bahlil saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Kata dia, pertemuan dirinya dengan Jokowi juga melibatkan keluarga masing-masing.

    Pasalnya, saat ke Solo, Bahlil mengaku turut memboyong keluarganya untuk sowan ke kediaman Jokowi.

    “Dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen dimana bertemu dan saling memaafkan, saling mendoakan, saling apa ya, membangun hubungan kekerabatan keluarga. Tidak lebih dari itu,” ujar dia.

    Atas hal itu, Menteri ESDM tersebut meminta kepada publik untuk tidak mempolitisasi kegiatannya saat lebaran kemarin.

    Kata dia, momen untuk politik ada ruangnya sendiri yakni pada saat Pemilu.

    “Saya hadir bersama keluarga saya juga melakukan hari raya, pas hari raya ketujuh atau kedelapan waktu itu tidak ada hal hal yang lain yang ada adalah silaturahmi hari raya yang namanya hari raya, jangan dipolitisir,” kata dia.

    “Ya, nanti tunggu pemilu, pileg, baru ada harinya. Jangan hari raya dijadikan hari politik, enggak ada. Ya, itu satu,” tandas Bahlil.

    Penyebutan “bos” untuk Jokowi mengemuka seusai beberapa menteri Prabowo bersilaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

    Mereka mengunjungi kediaman Jokowi saat Prabowo sedang melakukan lawatan ke luar negeri. 

    Para menteri tersebut adalah mereka yang pernah menjadi menteri dalam Pemerintahan Jokowi sebelumnya.

    Mereka di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Kedua menteri masih memanggil Jokowi sebagai “bos”. 

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono berkelakar seusai bertemu Jokowi. 

    Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos. 

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’. 

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” tutur Mardani.

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” ucap Mardani.

  • KPK Sita Motor RK, Bahlil Serahkan Proses Hukum ke Pihak Berwenang

    KPK Sita Motor RK, Bahlil Serahkan Proses Hukum ke Pihak Berwenang

    Jakarta –

    Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons KPK menyita sebuah motor merek Royal Enfield dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang juga kader Golkar. Bahlil mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang tengah berlangsung.

    “Menyangkut dengan isu ataupun apa yang disampaikan tadi menyangkut dengan salah satu kader partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada,” kata Bahlil saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

    Bahlil menyerahkan segala bentuk proses hukum ke pihak yang berwenang. Ia menyebut mesti ada asas praduga tak bersalah.

    “Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun, kami juga sebagai warga negara, harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses,” ungkapnya.

    Diketahui, KPK telah menyita sebuah motor saat penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait perkara BJB. KPK mengatakan salah satu motor yang disita itu adalah Royal Enfield.

    “1 (satu) unit Motor Royal Enfield,” kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Senin (14/4).

    “Kalau nggak salah itu (motor), saya nggak hafal lah, pokoknya motor lah, saya nggak hafal merek itu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/4).

    Sedangkan untuk kasus BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus rasuah Bank BJB. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

    Para tersangka saat ini belum ditahan. Tapi KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Jika Seluruh Fraksi Sepakat – Halaman all

    DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Jika Seluruh Fraksi Sepakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyambut positif rencana Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, terkait komunikasi dengan seluruh partai politik di parlemen untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 

    Menurut Soedeson, RUU ini merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

    “Ya, tentu kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh Menkum dalam hal ini mewakili pemerintah. Jadi, kalau itu (RUU Perampasan Aset) kemudian dibahas, dimasukkan ke dalam atau dibawa ke dalam DPR, tentu akan segera kita bahas,” kata Soedeson saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

    RUU Perampasan Aset sejatinya telah tercantum dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah 2025–2029, meskipun belum masuk dalam daftar prioritas tahun ini. 

    Namun, menurut Soedeson, peluang pembahasan RUU tersebut tetap terbuka pada masa sidang kali ini, selama seluruh fraksi di parlemen sepakat.

    “Kalau itu, enggak bisa saya pastikan, tetapi kemungkinan itu terbuka saja. Kalau semua partai politik yang ada di parlemen itu sepakat, ya tentu kita akan segera membahasnya,” ujarnya.

    Dia menambahkan, RUU tersebut sejalan dengan arah politik hukum nasional yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.

    “Jadi, saya tegaskan lagi bahwa Undang-undang mengenai Perampasan Aset ini salah satu cara, tentu ada banyak cara yang lain untuk memberantas korupsi,” tegas Soedeson.

    Meski Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Soedeson menilai regulasi yang ada belum mengatur secara rinci tentang perampasan aset.

    “Nah, dengan adanya Undang-undang Perampasan Aset ini, tentu diatur mengenai masalah ini. Di satu sisi, aset-aset yang dirampas itu yang mana saja. Itu kan harus diatur, tidak main hajar sembarangan, lalu dirampas. Tetapi juga harus ada aturan-aturan yang jelas, sehingga memenuhi unsur kepastian sekaligus memenuhi unsur keadilan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset perlu berkomunikasi dengan partai politik.

    “Komunikasi dengan seluruh partai politik sangat diperlukan untuk menentukan nasib pembahasan RUU Perampasan Aset. Pemerintah akan melakukan komunikasi itu,” kata Supratman di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Supratman berharap, RUU itu bisa segera dibahas secara menyeluruh bersama DPR dalam waktu dekat. Pemerintah, kata dia, akan kembali mengajukan RUU tersebut dalam revisi prolegnas yang akan datang.

    “Pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia, saya yakin ini akan sesegera mungkin diajukan dalam revisi prolegnas yang akan datang,” ungkapnya.

  • Bahlil Dalami Anggota DPRD Golkar Cekik Pramugari: Kalau Salah Kami Bina

    Bahlil Dalami Anggota DPRD Golkar Cekik Pramugari: Kalau Salah Kami Bina

    Jakarta –

    Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait anggota DPRD Sumatera Utara yang diduga mencekik pramugari di dalam pesawat rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO). Ia mengatakan DPP Golkar tengah mendalami kejadian tersebut.

    “Saya sendiri tahu juga dari berita medsos ya dan kami dari DPP Partai Golkar ikut mendalami dan sambil berjalan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

    Bahlil mengatakan jika benar adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kadernya, maka partai akan mengambil sikap. Bahlil menegaskan akan mengambil pembinaan terhadap kader tersebut.

    “Kalau katakanlah memang yang bersangkutan ada kesalahan atau kekeliruan, baik disengaja maupun tidak sengaja, pasti Partai Golkar akan mengambil pembinaan-pembinaan sebagaimana diatur dalam mekanisme dan aturan main dalam partai,” ungkapnya.

    Adapun maskapai Wings Air menepis adanya permintaan damai dari anggota DPRD Sumut Megawati Zebua buntut aksi dorong dan cekik pramugarinya. Wings Air memastikan tetap melaporkan Megawati ke Polres Nias.

    “Wings Air tetap berkomitmen untuk melindungi keselamatan dan profesionalisme awak pesawat (kru), serta menjaga ketertiban dan kenyamanan seluruh penerbangan,” kata Corporate Communications Strategic Wings Air Danang Mandala Prihantoro, dilansir detikSumut, Rabu (16/4/2025).

    Peristiwa itu terjadi saat boarding sebelum penerbangan dari Nias menuju Kualanamu. Danang memastikan tak ada permintaan damai dari terlapor kepada pramugarinya.

    “Berdasarkan laporan dan catatan aktual di lapangan, setelah insiden terjadi di penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli-Medan Kualanamu pada 13 April 2025, tidak terdapat permintaan damai dari pihak pelanggan kepada pramugari yang bertugas,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Anggota DPRD Sumut Cekik Pramugari, Wings Air Ambil Langkah Hukum

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bahlil serahkan Ridwan Kamil ke proses hukum terkait kasus Bank BJB

    Bahlil serahkan Ridwan Kamil ke proses hukum terkait kasus Bank BJB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya salah satu kadernya yakni Ridwan Kamil ke proses hukum, terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang sedang diusut oleh KPK.

    Menurut dia, Partai Golkar menghargai proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

    “Biarlah semua itu kita lihat berproses,” kata Bahlil saat konferensi pers usai acara Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

    Namun sebagai warga negara, dia mengatakan bahwa Partai Golkar juga menghargai asas praduga tak bersalah.

    Adapun dalam kepengurusan DPP Partai Golkar 2024-2029, Ridwan Kamil menjabat Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa telah menyita barang bukti elektronik dan sepeda motor dari rumah Ridwan Kamil.

    “Pokoknya motor lah. Saya enggak hafal merek,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4).

    Kemudian, KPK mengonfirmasi bahwa sepeda motor yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermerek Royal Enfield.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil minta silaturahminya ke Jokowi di momen Lebaran tak dipolitisir

    Bahlil minta silaturahminya ke Jokowi di momen Lebaran tak dipolitisir

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta agar kunjungan silaturahimnya bertemu Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Solo, Jawa Tengah, saat momen Lebaran, untuk tidak dipolitisir.

    Menurut dia, silaturahim itu merupakan kegiatan yang biasa dilakukan pada momen Hari Raya Idul Fitri. Bahkan, kata dia, setiap Muslim pun disunahkan untuk melaksanakan silaturahim tanpa batas.

    “Waktu itu tidak ada hal-hal yang lain, yang ada adalah silaturahim hari raya, yang namanya hari raya, jangan dipolitisir,” kata Bahlil saat konferensi pers Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

    Sebagai Muslim, menurut dia, momen Lebaran itu adalah momen di mana bertemu dan saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling membangun hubungan kekerabatan keluarga. Menurut dia, kunjungan silaturahimnya tersebut tidak lebih dari itu.

    “Nanti tunggu pemilu, pileg, baru ada harinya (politik). Jangan hari raya dijadikan hari politik, nggak ada,” kata dia.

    Sebelumnya, Bahlil berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada hari Selasa (8/4). Dia bertemu dengan Jokowi bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, yang juga kader Partai Golkar.

    Selain Bahlil, sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih yang mengunjungi Jokowi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie.

    Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Sindir Misbakhun: Golkar Butuh Pemikir Ekonomi, Bukan Pelari Nasional 16 April 2025

    Bahlil Sindir Misbakhun: Golkar Butuh Pemikir Ekonomi, Bukan Pelari Nasional 16 April 2025

    Bahlil Sindir Misbakhun: Golkar Butuh Pemikir Ekonomi, Bukan Pelari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    melontarkan sindiran kepada Ketua Komisi XI DPR RI
    Mukhamad Misbakhun
    yang tidak menghadiri acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025).
    Bahlil menyindir Misbakhun yang disebut memilih mengikuti kegiatan lari, padahal menurutnya Golkar membutuhkan sosok pemikir ekonomi, bukan seorang pelari.
    “Pak Misbakhun di mana Misbakhun ya? Lagi lari. Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu malam.
    “Yang Golkar membutuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya gitu. Tapi kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi?” imbuh dia.
    Menurut Bahlil, banyak anggota Komisi XI yang sedang menunggu kepastian soal sejumlah regulasi, terutama terkait program hilirisasi.
    Ia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui 21 proyek hilirsasi dengan nilai investasi tahap pertama sekitar 50 miliar dollar AS yang ditargetkan dimulai pada 2025.
    Bahlil pun berpesan kepada kader Golkar agar tidak memandang jabatan sebagai warisan yang dapat diperoleh secara otomatis.
    “Jangan kita artikan jabatan itu adalah barang yang datang dari sononya, seperti, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf sekali lagi. Ini bukan barang warisan jabatan ini. Ini
    fair
    saja,” kata Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPRD Tersangka Penipuan Rp350 Juta, Golkar Siapkan Bantuan Hukum

    Anggota DPRD Tersangka Penipuan Rp350 Juta, Golkar Siapkan Bantuan Hukum

    SERANG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai (DPD) Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah siap memberikan pendampingan hukum terhadap anggota DPRD Banten RFB (44) terkait statusnya sebagai tersangka pada kasus penipuan dan penggelapan.

    “Pastinya ada bantuan hukum, karena apa yang disampaikan oleh teman-teman saya belum dapat informasi lengkapnya berkaitan dengan anggota Fraksi Partai Golkar Provinsi Banten,” kata Tatu dikutip ANTARA, Rabu 16 April.

    Tatu juga mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

    “Kami sangat menyayangkan, ikut prihatin dan jajaran keluarga besar Partai Golkar akan mengikuti tahap-tahap yang dilakukan oleh penegak hukum,” katanya.

    Pihaknya juga menegaskan anggota fraksi akan menyiapkan bantuan hukum karena itu memang sudah menjadi kewajiban dari partai untuk mendampingi anggotanya.

    “Anggota fraksi kami akan menyiapkan batuan hukum karena itu memang kewajiban kami dari partai untuk mendampingi anggotanya,” ujarnya.

    Sedangkan untuk pergantian anggota, pihaknya mengaku akan menunggu informasi lebih lengkap dan inkrah keputusan hukum nya baru dapat dilakukan pergantian.

    Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten menangkap RFB atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

    RFB yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Prisma Kencana, dilaporkan telah menyerahkan cek senilai Rp350 juta kepada PT. Sinar Dinamika Beton sebagai alat pembayaran untuk beton ready mix. Namun, saat dicairkan, cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena saldo tidak mencukupi.

    “Sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. Sinar Dinamika Cilegon mengalami kerugian yang hingga saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh RF,” kata Dirreskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.