Xcloud.id

partai: Golkar

  • Registrasi eSIM Pakai Biometrik, Face Recognation Dipungut Rp1.500/Hit?

    Registrasi eSIM Pakai Biometrik, Face Recognation Dipungut Rp1.500/Hit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Registrasi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) bakal menggunakan data biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition) atau sidik jari (fingerprint). 

    Setiap transaksi pendaftaran terjadi, operator seluler akan mengeluarkan biaya Rp1.500 untuk face recognition. 

    Registrasi pelanggan yang dilakukan melalui verifikasi data biometrik dengan pengenalan wajah dan/atau sidik jari ini mampu mewujudkan terciptanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor sesuai dengan database kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Dalam catatan bisnis, awalnya untuk mengakses data nomor induk kependudukan (NIK) untuk validasi kartu sim, operator seluler harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000 untuk satu kali akses atau hit. 

    Sementara itu untuk biometrik sidik jari sebesar Rp2.000/hit dan biometrik face recognition sebesar Rp3.000/hit.

    Namun, biaya tersebut mendapatkan pemotongan tarif sebesar 50% dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tenntang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

    Dalam pasal 3 Permen tersebut, dijelaskan jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian berupa jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

    Pada Pasal 3 huruf a, dikatakan bahwa instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, koperasi, usaha mikro dan kecil dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

    “Dan operator telekomunikasi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 3 huruf b pada beleid tersebut.

    Dengan adanya Permendagri ini, operator selelur hanya perlu membayar Rp1.000 untuk mengakses biometrik sidik jari dan Rp1.500 untuk mengakses biometrik face recognition di Dukcapil.

    Komdigi Gandeng BSSN dan Dukcapil

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melibatkan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Dukcapil dalam registrasi eSIM dengan biometrik.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan integritas data kependudukan yang digunakan dalam sistem biometrik.

    “Karena Dukcapil otomatis dia bekerja sama dengan BSSN untuk mencegah kebocoran data dan lain-lain,” kata Nezar di Komdigi, Rabu (16/4/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meluncurkan aturan terkait pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM).

    Aturan mengenain eSIM tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    “Per hari ini sudah kita keluarkan Permen 7 tahun 2025, jadi sudah ada payung hukum untuk melakukan eSIM,” kata Meutya dalam Sosialisasi Peraturan Menteri tentang eSIM dan Pemutakhiran Data di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (11/4/2025).

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan pada 2025, perangkat yang mendukung eSIM secara global diperkirakan mencapai 3,4 miliar unit. 

    Politikus partai Golkar ini menyebut saat ini di Indonesia ada 350 juta nomor SIM card yang beredar, namun populasi yang ada hanya 280 juta.

    “Melalui Permen nomor 7 ini adalah untuk nomor baru maka diwajibkan ada pendaftaran untuk ESIM sehingga datanya nanti bisa lebih baik, lebih aman, karena juga dilakukan secara biometrik,” tuturnya.

  • Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam Acara Halal Bihalal Partai Golkar di Jakarta, 16 April 2025, Ketua Umum Bahlil Lahadalia meminta masyarakat agar tenang dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS.

    “Menurut saya ini hal yang biasa saja, jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” katanya.

    Indonesia, seperti yang sudah diketahui, terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Namun Donald Trump menunda pemberlakuannya hingga 3 bulan mendatang. Saat ini, Pemerintah AS hanya memberlakukan tarif impor sebesar 10%.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi hal biasa dalam proses negosiasi. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanyalah gebrakan tambahan agar negara lain datang untuk bernegosiasi.

    “Karena kalau disuruh datang baik-baik, nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan, habis itu orang datang,” ujarnya. Hal ini didasarkan dari pengalamannya saat menjadi Pengurus HIPMI.

    Bahlil pun mengutarakan solusi yang bisa dilakukan kementrian yang dipimpinnya bila Indonesia benar-benar terkena tarif impor AS sebesar 32%. Situasi bisa menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS menjadi defisit.

    Bahlil menjelaskan Kementrian ESDM bisa mendatangkan pemasukkan sebesar $10 hingga $14 miliar untuk lebih menyeimbangkan neraca perdagangan dengan negara tersebut.Untuk mendatangkan pemasukkan tersebut, ia menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi hal penting.

    Bahlil mengutarakan bahwa Golkar menjadi bagian dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi. “Nah di sinilah Gokar memainkan peran sebagai bagian daripada pemerintah untuk bisa mengimplementasikan,” katanya.

    Proses Negosiasi dengan AS Sedang Berlangsung

    Sementara itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga Hartarto sedang bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Negosiasi ini berlangsung dari tanggal 16 hingga 23 April.

    Pemerintah mengajukan tawaran strategis kepada Donald Trump. Tawaran ini mencakup 4 hal. Pertama, kerangka Investment Agreement. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal maupun non-fiskal.

    Dengan tawaran ini, pemerintah berharap negara adidaya ini menurunkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia. Kita tunggu hasil negosiasi tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam Acara Halal Bihalal Partai Golkar di Jakarta, 16 April 2025, Ketua Umum Bahlil Lahadalia meminta masyarakat agar tenang dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS.

    “Menurut saya ini hal yang biasa saja, jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” katanya.

    Indonesia, seperti yang sudah diketahui, terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Namun Donald Trump menunda pemberlakuannya hingga 3 bulan mendatang. Saat ini, Pemerintah AS hanya memberlakukan tarif impor sebesar 10%.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi hal biasa dalam proses negosiasi. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanyalah gebrakan tambahan agar negara lain datang untuk bernegosiasi.

    “Karena kalau disuruh datang baik-baik, nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan, habis itu orang datang,” ujarnya. Hal ini didasarkan dari pengalamannya saat menjadi Pengurus HIPMI.

    Bahlil pun mengutarakan solusi yang bisa dilakukan kementrian yang dipimpinnya bila Indonesia benar-benar terkena tarif impor AS sebesar 32%. Situasi bisa menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS menjadi defisit.

    Bahlil menjelaskan Kementrian ESDM bisa mendatangkan pemasukkan sebesar $10 hingga $14 miliar untuk lebih menyeimbangkan neraca perdagangan dengan negara tersebut.Untuk mendatangkan pemasukkan tersebut, ia menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi hal penting.

    Bahlil mengutarakan bahwa Golkar menjadi bagian dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi. “Nah di sinilah Gokar memainkan peran sebagai bagian daripada pemerintah untuk bisa mengimplementasikan,” katanya.

    Proses Negosiasi dengan AS Sedang Berlangsung

    Sementara itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga Hartarto sedang bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Negosiasi ini berlangsung dari tanggal 16 hingga 23 April.

    Pemerintah mengajukan tawaran strategis kepada Donald Trump. Tawaran ini mencakup 4 hal. Pertama, kerangka Investment Agreement. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal maupun non-fiskal.

    Dengan tawaran ini, pemerintah berharap negara adidaya ini menurunkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia. Kita tunggu hasil negosiasi tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Adnan Didukung Nurdin Halid, Appi dan IAS Direstui Bahlil?

    Adnan Didukung Nurdin Halid, Appi dan IAS Direstui Bahlil?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — tensi politik di tubuh Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memanas jelang Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya bakal digelar pertengahan tahun ini.

    Aroma persaingan terbuka mulai terasa, terlebih saat sejumlah kader seperti Taufan Pawe, Munafri Arifuddin, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, hingga Ilham Arief Sirajuddin (IAS) kian santer disebut sebagai kandidat kuat.

    Bagaimana tidak, baik Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri, Adnan, maupun kader senior IAS, mereka telah sowan ke Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Adnan bahkan dikabarkan telah mendapat restu dari senior Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Nurdin Halid (NH).

    NH dalam beberapa kesempatan bahkan mengatakan, Adnan sebagai figur yang layak untuk memimpin Golkar Sulsel ke depan.

    Nurdin Halid dan Adnan

    Pakar politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma, menilai bahwa tarung terbuka di Musda Golkar sangat mungkin terjadi, selama DPP tak mengeluarkan diskresi khusus untuk mendukung salah satu calon.

    “Kalau kita melihat figur yang muncul, saya rasa semuanya hampir sama. Artinya, tidak ada satu figur pun yang dominan terlalu jauh,” ujar Prof Sukri, Rabu (16/4/2025).

    Sebagai partai besar dengan pengalaman panjang, Prof Sukri melihat bahwa Golkar selalu mampu menghadirkan dinamika internal yang kompetitif namun demokratis.

    Bahkan, meskipun belum terlihat terang langkahnya seperti nama lain, Prof Sukri menuturkan bahwa Taufan Pawe masih memiliki peluang besar sebagai petahana.

    Munafri Arifuddin temui Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Jakarta. Foto: ist

    “Pak Taufan Pawe kan cukup berhasil juga. Meski beberapa pihak menyoroti hilangnya kursi Ketua DPRD Sulsel, tetapi kan kursinya bertambah,” ucapnya.

  • Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu Komunikasi Politik, DPR: Masuk ke Agenda Prioritas

    Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu Komunikasi Politik, DPR: Masuk ke Agenda Prioritas

    loading…

    Komisi III DPR menyambut baik rencana Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi di parlemen untuk membahas RUU Perampasan Aset. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Komisi III DPR menyambut baik rencana Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas yang ingin komunikasi dengan seluruh fraksi di parlemen untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Keberadaan RUU Perampasan Aset merupakan salah satu instrumen penting dalam memberantas korupsi. Untuk itu, Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menyatakan bahwa RUU yang digagas sejak lama ini bisa segera dimasukan ke dalam agenda prioritas agar bisa lekas dibahas.

    “Saya berpendapat bahwa (RUU Perampasan Aset) ini penting, sehingga kalau bisa, segera saja dimasukkan ke dalam agenda prioritas. Gitu kira-kira, menurut saya,” terang Soedeson kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

    Namun, legislator Partai Golkar ini menilai, pembahasan RUU Perampasan Aset tstap bergantung dari kesepakatan fraksi di parlemen.

    “Kalau itu bicara masuk ke dalam prioritas pembahasan itu, itu kan tergantung dari kesepakatan partai politik di parlemen,” katanya.

    Sedianya, RUU Perampasan Aset telah tercantum dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah 2025–2029. Namun, belum masuk dalam daftar prioritas tahun ini.

    Kendati demikian, Soedeson menilai, pembahasan RUU tersebut tetap berpeluang dilakukan pada masa sidang kali ini, selama seluruh fraksi di parlemen sepakat.

  • 10 Saat Bahlil Mendadak Singgung "Reshuffle" Golkar Usai Cari Misbakhun… Nasional

    10 Saat Bahlil Mendadak Singgung "Reshuffle" Golkar Usai Cari Misbakhun… Nasional

    Saat Bahlil Mendadak Singgung “Reshuffle” Golkar Usai Cari Misbakhun…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    mendadak mengeluarkan sinyal perombakan atau
    reshuffle
    pengurus Golkar. 
    Sinyal ini terungkap saat Bahlil memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).
    Awalnya, Bahlil memberi sindiran kepada kader Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI
    Mukhamad Misbakhun
    yang tidak hadir dalam acara tersebut.
    Bahlil mengatakan, Partai Golkar tidak membutuhkan sosok pelari, tetapi pemikir ekonomi.
    Pernyataan itu terlontar ketika Bahlil menyampaikan bahwa dirinya telah ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi.
    Dia berharap implementasi hilirisasi bisa dimulai pada Agustus 2025.
    “Bapak Presiden sudah setujui, ada 21 proyek dan kurang lebih sekitar investasinya hampir 50 miliar dollar Amerika Serikat, 47-50 miliar, tahap pertama,” kata Bahlil.
    Menurut Bahlil, program hilirisasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Selain itu, hilirisasi juga dinilai dapat membuka pasar baru di kancah global.
    “Kita harus mampu melakukan sesuatu yang baik,” kata Ketua Umum Golkar itu.
    Bahlil menuturkan bahwa ia kerap berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang di internal partai menjabat sebagai Wakil Ketua Umum bidang Fungsi Kebijakan Publik 1.
    Dalam momen itu, Bahlil pun mencari keberadaan Misbakhun, kader Golkar yang menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR. Adapun komisi yang dipimpin Bahlil membidangi persoalan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.
    “Pak Misbakhun, di mana Misbakhun ya?” tanya Bahlil yang mendapat sahutan “lari” dari hadirin.
    “Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil.
    Sebagai informasi, di dalam kepengurusan Golkar yang baru, Misbakhun menjabat sebagai Ketua bidang Kebijakan Ekonomi.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menegaskan, Partai Golkar membutuhkan sosok pemikir ekonomi yang selalu hadir di Jakarta untuk dimintai pendapat.
    Ia pun mempertanyakan prioritas Misbakhun.
    “Kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di Komisi? Karena banyak anggota Komisi XI juga yang tunggu barang ini, kira-kira begitu. Ya kita
    fair-fair
    saja, tidak apa-apa,” sentil Bahlil.
    “Jangan kita artikan jabatan itu adalah barang yang datang dari sononya, seperti, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf sekali lagi. Ini bukan barang warisan jabatan ini. Ini
    fair
    saja,” ucapnya.
    Bahlil pun mengisyaratkan akan adanya
    reshuffle
    atau pergantian kepengurusan Partai Golkar terhadap kader yang dinilai tidak taat dalam menjalankan amanah organisasi.
    Pernyataan tersebut sontak disambut tawa oleh semua pengurus Partai Golkar yang hadir.
    Dalam momen ini, ia menyinggung Menteri Koperasi Maman Abdurrahman yang tertawa cukup keras mendengar ucapannya.
    “Pak Maman, jangan ketawa-ketawa Pak Maman. Pak Maman, saya sudah dapat memahami aspirasinya. Entar Pak Maman, sebentar lagi ada
    reshuffle
    nanti.
    Reshuffle
    kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan
    reshuffle
    kabinet. Tidak mesti menunggu satu atau dua tahun,” kata Bahlil.
    “Ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya, ya kita
    change
    -lah, enggak apa-apa. Ini kan Partai Golkar ini kan adalah aset negara dan milik kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Partai Golkar ini,” ucapnya.
    Bahlil menambahkan, dinamika yang terjadi di internal partai merupakan hal yang biasa.
    Ia bilang, dinamika tersebut dapat dikompromikan dengan baik antarsesama kader.
    “Sebenarnya dinamika itu penting karena itu adalah roh Partai Golkar. Kalau tanpa dinamika di Partai Golkar ini, itu sama dengan orang shalat. Apa kata imam, makmum semua ikut,” kata Bahlil.
    Namun, ketika dikonfirmasi seusai acara terkait pernyataan itu, Bahlil menyebut itu hanya candaan dalam pidato.
    “Enggak ada. Itu biasa saja. Kita kan pidato harus memahami
    jokes-jokes
    juga,” kata Bahlil.
    Menteri ESDM itu juga menepis isu musyawarah luar biasa (munaslub) yang bakal digelar Partai Golkar.
    Ia menegaskan bahwa kondisi internal Partai berlogo pohon beringin itu saat ini tetap solid.
    “Kamu enggak lihat kita solid seperti ini?” kata Bahlil.
    Bahlil menambahkan bahwa Golkar sedang dalam proses konsolidasi internal yang mencakup musyawarah daerah.
    Dia bilang, konsolidasi dilakukan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 1 dan 2.
    “Golkar itu tahun ini melakukan konsolidasi, dari DPD 1 dan DPD 2,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Persoalkan Ketidakhadiran Misbakhun di Halal Bihalal Golkar, Lagi Lari? – Halaman all

    Bahlil Persoalkan Ketidakhadiran Misbakhun di Halal Bihalal Golkar, Lagi Lari? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.CON, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mempersoalkan ketidakhdiran salah satu petinggi partainya, Muhammad Misbakhun di acara Halalbihalal DPP Partai Golkar, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil mempersoalkan skala prioritas Misbakhun sebagai kader Golkar dan Ketua Komisi X DPR tapi tidak hadir di acara yang digelar partai.

    Bahlil mempersoalkan absennya Misbakhun saat menyampaikan sambutan halal bihalal di panggung.

    Sejumlah kader Golkar kemudian menjawab bahwa Misbakhun sedang melakukan aktivitas lari.
      
    Mendapat jawaban itu, Bahlil langsung menyentil bahwa yang dibutuhkan oleh Partai Golkar adalah bukan pelari, melainkan pemikir.

    “Misbakhun ini mana Misbakhun ya, Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil.

    “Yang Golkar butuhkan sekarang pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu,” kata Bahlil lagi.

    Bahlil lantas menyinggung soal prioritas dari Misbakhun yang juga merupakan pimpinan komisi di DPR.

    Menurut Bahlil, Misabkhun harus serius menyikapi beberapa persoalan terkait dengan komisinya.

    Komisi XI membidangi isu keuangan dan penganggaran pemerintah, perencanaan pembangunan nasional, moneter hingga sektor jasa keuangan.

    “Tapi kalau masih ingin berlar, tanyakan mana prioritas lari atau penugasan di komisi karena banyak anggota Komisi XI yang tunggu barang ini kira kira begitu ya kita fair-fair saja gapapa,” kata Bahlil.

    Bahlil lantas mengingatkan kepada seluruh kader Golkar khususnya Misbakhun, kalau jabatan yang diemban saat ini ada tanggungjawabnya.

    Menurut dia, jabatan yang saat ini diberikan partai ke Misbakhun bukan jabatan warisan, sehingga harus ada rasa tanggungjawab atas yang dijabat.

    “Jangan kita artikan jabatan itu adalah barang yang datang dari sononya, seperti mohon maaf ya mohon maaf sekali lagi ini barang bukan barang warisan jabatan ini.”

    “Ini fair aja (saya sampaikan), jadi saya dalam kesempatan kali ini harus membuka ruang kompetisi yang sebesar besarnya,” tutur dia.

    Acara halal bihalal DPP Partai Golkar dihadiri sejumlah elite DPP Partai Golkar.

    Diantaranya, Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji, Waketum Golkar Adies Kadir, Meutya Hafid, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dan Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati.

  • KPK Duga Motor Mewah yang Disita dari Kediaman Ridwan Kamil Bersumber dari Korupsi Bank BJB

    KPK Duga Motor Mewah yang Disita dari Kediaman Ridwan Kamil Bersumber dari Korupsi Bank BJB

    loading…

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan sepeda motor mewah jenis Royal Enfield yang disita dari kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sepeda motor mewah jenis Royal Enfield yang disita dari kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersumber dari kasus korupsi penempatan dana iklan Bank BJB. Kasus ini masih terus diusut.

    “KPK menyita kendaraan-kendaraan, itu tentunya bisa menjadi bagian dari proses korupsi yang terjadi, apakah itu sebagai sarana atau juga kendaraan tersebut dibeli menggunakan hasil dari tindak pidana,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (16/4/2025).

    Kendati disita, motor tersebut menurutnya belum dibawa penyidik ke Jakarta. Statusnya kini masih dipinjam-pakaikan ke Politikus Golkar tersebut.

    Berkaitan dengan hal ini pun, penyidik KPK mempunyai sejumlah pertimbangan.

    “Pemberian izin pinjam pakai itu tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi ya oleh pihak yang dipinjam-pakaikan. Yang pertama adalah tidak merubah bentuk, tidak memindah-tangankan, tidak menjual,” jelas Tessa.

    Tessa menyebut apabila aset yang dipinjam-pakaikan itu nantinya dialihkan maka akan ada sanksi yang menunggu. Bahkan, jelas dia, hal itu terancam kegiatan merintangi sebuah penyidikan.

    “Jadi, pada saat nanti aset-aset tersebut dialihkan lokasinya, nilainya masih tetap dan kalau itu dilakukan oleh siapa pun yang telah diberikan izin itu ada sanksinya tentunya, dalam hal ini kaitannya adalah baik itu Pasal 21 bisa masuk menghalangi penyidikan maupun dari sisi nilainya bisa dimintakan untuk diganti sesuai dengan nilai pada saat kendaraan itu disita,” tandasnya.

  • Kayak Dunia Sudah Mau Berakhir

    Kayak Dunia Sudah Mau Berakhir

    loading…

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengomentari tarif resiprokal Trump saat halalbihalal Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025). Foto: Felldy Utama

    JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta semua pihak tak perlu menanggapi serius soal kebijakan tarif resiprokal yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump . Dia menyebut cara ini mirip dengan teknik yang dilakukan pengusaha.

    Menurut pandangannya dan berdasarkan kajian Kementerian ESDM, kebijakan tarif resiprokal bagian dari strategi Trump dalam menarik berbagai negara untuk melakukan kompromi dengan Amerika Serikat.

    “Buat dulu gerakan tambahan, habis itu orangnya datang, kira-kira gitu. Karena kalau disuruh datang baik-baik, nggak mau datang. Mirip-mirip itulah yang dilakukan Presiden Trump,” ujar Bahlil dalam sambutannya di halalbihalal Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Bahlil yang juga Menteri ESDM mengimbau semua pihak tidak terlalu serius menanggapi kebijakan tersebut. Dia memastikan pemerintah Indonesia juga akan menyiapkan strategi yang komprehensif untuk menyikapinya.

    “Menurut saya, ini hal yang biasa aja. Jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” katanya.

    (jon)

  • Bahlil Jawab Polemik Menteri Kabinet Prabowo Sowan Jokowi

    Bahlil Jawab Polemik Menteri Kabinet Prabowo Sowan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan kedatangannya ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu hanya untuk silaturahmi lebaran.

    Bahlil yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM itu meminta publik tidak mengaitkan pertemuannya dengan Jokowi dengan aktivitas politik. 

    “Silaturahmi ini hari raya semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu saling memaafkan saling mendoakan saling membangun hubungan kekerabatan, tidak lebih dari itu,” ungkapnya di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil selama ini memang dikenal sebagai salah satu orang dekat Jokowi. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM pada era kepemimpinan Jokowi.

    Di sisi lain, pengaruh kuat Jokowi saat ini sempat memicu spekulasi tentang isu matahari kembar. Meski telah dibantah, harus diakui bahwa komposisi kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, banyak diisi oleh bekas menteri era Jokowi.

    “Yang namanya hari raya jangan diputusin ya nanti tunggu Pemilu, Pileg baru ada harinya. Jangan hari raya jadi hari politik, tidak ada,” jelasnya.

    Sebelumnya, Istana Kepresidenan juga turut menanggapi bahwa pertemuan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) adalah hal yang lumrah terjadi.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut terjadi lantaran memaknai suasana Idulfitri 1446 Hijriah atau bulan syawal yang erat dengan silaturahmi Lebaran.

    “Silaturahmi-silahturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik.  Kita masih dalam suasana lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (14/4/2025)