Xcloud.id

partai: Golkar

  • Mensesneg Bantah Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet

    Mensesneg Bantah Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah bahwa akan ada perombakan (reshuffle) menteri kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu belum ada berencana untuk reshuffle menteri Kabinet Merah Putih. 

    “Enggak ada reshuffle [dalam waktu dekat],” katanya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Kamis (17/4/2025). 

    Lebih lanjut, Prasetyo menyinggung pernyataan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia yang membicarakan rencana reshuffle di internal partai. Menurutnya, reshuffle yang disinggung Bahlil tidak ada kaitannya dengan kabinet.

    “Itu ini tuh, reshuffle, Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, hehehe, bukan [reshuffle kabinet], nggak ada, nggak ada. Sama sekali enggak ada,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Di sisi lain, Bahlil pun membantah bahwa isu reshuffle tersebut bakal dilakukan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    Dia mengaku bahwa dia sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri yang tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

    “Reshuffle apaan? Itu [reshuffle] di Golkar,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

  • Isu Reshuffle Kabinet, Golkar Yakin Prabowo Tak Akan Pertaruhkan Kepentingan Rakyat demi 1-2 Orang

    Isu Reshuffle Kabinet, Golkar Yakin Prabowo Tak Akan Pertaruhkan Kepentingan Rakyat demi 1-2 Orang

    loading…

    Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan kepada media soal isu reshuffle kabinet di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Idrus Marham meyakini Presiden Prabowo Subianto akan langsung melakukan reshuffle kabinet jika ditemukan ada menteri yang tidak memiliki kinerja baik. Menurutnya, Prabowo tidak akan pandang bulu menerapkan upaya tersebut kepada siapa pun menterinya.

    Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden menginginkan kepemimpinannya itu bisa berhasil. Jika ada menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik atau bahkan ada yang tersangkut kasus hukum, Idrus Marham yakin Prabowo akan langsung menggantinya.

    “Saya punya keyakinan apabila dua hal ini tidak dipenuhi oleh menteri, siapa pun dia, termasuk misalkan menteri-menteri yang kemarin pada periode Pak Jokowi, siapa pun dia pasti akan di-reshuffle,” kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Sebagai sosok yang telah mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara, Idrus yakin Prabowo akan bersikap tegas kepada siapa pun para pembantunya yang dinilai bisa menghambat kerja-kerja pemerintahannya.

    “Saya punya keyakinan, karena Pak Prabowo tidak akan mungkin mempertaruhkan kepentingan rakyat, mempertaruhkan masa depan bangsa hanya sekadar melindungi satu dua orang di kabinetnya,” ujarnya.

    Saat disinggung peluang reshuffle itu dilakukan oleh Prabowo jelang 6 bulan masa pemerintahannya, dia menyebut Prabowo bisa kapan saja melakukan hal tersebut. Pasalnya, konstitusi telah memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk memastikan efektivitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

    “Itu kan tidak terikat harus 100 hari, harus 1 tahun, kapan saja dinilai tidak efektif dan itu akan merugikan kepemimpinan pak Prabowo yang telah mewakafkan diri untuk Bangsa, dan tentu akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pembangunan ini berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat, pasti akan dilakukan reshuffle,” katanya.

    (abd)

  • Wings Air Siap Tempuh Jalur Hukum, Pasca Pramugarinya Dicekik Anggota DPRD Sumut

    Wings Air Siap Tempuh Jalur Hukum, Pasca Pramugarinya Dicekik Anggota DPRD Sumut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wings Air baru-baru ini merespons kejadian perselisihan salah satu pramugarinya dengan Anggota DPRD Sumut, dan akan menempuh jalur hukum.

    Maskapai penerbangan Wings Air menegaskan bahwa pihaknya siap melaporkan Anggota DPRD Sumatera Utara, Megawati Zebua ke pihak berwajib.

    Membenarkan langkah tersebut, Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro memberikan keterangan resminya.

    “Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional,” tutur Danang, dikutip Kamis, (17/4/2025).

    Melalui Danang, Wings Air juga menegaskan terkait kebijakan dan standar operasional yang mereka ikuti.

    “Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama,” jelas Danang.

    Laporan ini dilakukan, lantaran Megawati Zebua diduga mencekik dan mendorong pramugarinya dalam penerbangan rute Gunungsitoli-Medan pada Minggu 13 April 2025.

    Peristiwa itu bermula saat Megawati terlibat cekcok mulut dengan pramugari. Kader Golkar tersebut terlihat mendorong dan mencekik pramugari yang tengah bertugas.

    Kejadian itu kemudian viral di media sosial lewat tayangan video sejumlah platform media sosial.

    Adapun peristiwa itu terjadi saat proses naik pesawat (boarding) sebelum keberangkatan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO).

    Saat itu pelanggan dengan nomor kursi 19F bernama Megawati Zebua membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat.

  • Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar Nasional 17 April 2025

    Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar Nasional 17 April 2025

    Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Misbakhun, buka suara usai dirinya disindir oleh Ketua Umum Partai Golkar,
    Bahlil Lahadalia
    , karena tidak hadir dalam acara
    halal bihalal Golkar
    pada Rabu (16/4/2025) kemarin.
    Misbakhun
    menyebut dirinya sedang mengikuti
    race marathon
    di akhir pekan, sehingga tak menghadiri halal bihalal Golkar.
    “Saya memang tidak hadir dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar yang dihadiri oleh Bapak Ketua Umum, Bahlil Lahadalia. Saya mengikuti kegiatan
    race marathon
    di akhir pekan,” ujar Misbakhun kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).
    Misbakhun mengatakan, dirinya sebenarnya sudah meminta izin kepada Bahlil bahwa tidak bisa menghadiri halal bihalal Golkar.
    Namun, Misbakhun mengakui sindiran Bahlil memang benar.
    Meski sedang tanggal merah, kepentingan partai dan negara harus tetap diutamakan.
    Misbakhun pun menganggap sindiran Bahlil ini sebagai isyarat panggilan untuk segera kembali ke Jakarta.
    “Saya mengetahui bahwa saya dicari oleh Bapak Ketum dari berita saat masih dalam penerbangan menggunakan Wi-Fi di penerbangan. Saat itu juga saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Begitu pesawat mendarat, saya mengambil keputusan langsung kembali ke Tanah Air dengan penerbangan yang paling awal,” paparnya.
    Misbakhun menekankan, sebagai politisi, tidak ada yang lebih berharga dari negara dan partai.
    Misbakhun menyebut, ketika dirinya memutuskan menjadi politisi, artinya dia harus mengabdi dengan sepenuh hati kepada negara dan partai.
    “Perjalanan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tetap tidak bisa diteruskan jika Bapak Ketua Umum Partai dan negara memanggil kembali,” imbuh Misbakhun.
    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan sindiran kepada Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang tidak menghadiri acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025).
    Bahlil menyindir Misbakhun yang disebut memilih mengikuti kegiatan lari, padahal menurutnya Golkar membutuhkan sosok pemikir ekonomi, bukan seorang pelari.
    “Pak Misbakhun di mana? Misbakhun ya? Lagi lari. Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu malam.
    “Yang Golkar membutuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya gitu. Tapi kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi?” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensesneg Tegaskan Tidak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat

    Mensesneg Tegaskan Tidak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat

    loading…

    Isu perombakan kabinet atau reshuffle berembus jelang enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, isu ini langsung dibantah Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle berembus jelang enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, isu itu langsung dibantah Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi.

    “Enggak ada reshuffle (dalam waktu dekat),” kata Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

    Prasetyo pun berkelakar bahwa yang akan di-reshuffle dalam waktu dekat adalah internal Partai Golkar. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang juga Menteri ESDM mengatakan bakal melakukan reshuffle kepengurusan Partai Golkar .

    “Itu ini itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, hehehe. Bukan, enggak ada (reshuffle Kabinet Merah Putih, red), enggak ada. Sama sekali enggak ada,” pungkasnya.

    Diketahui, sebelumnya Bahlil menyinggung adanya peluang reshuffle di kepengurusan partainya. Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (16/4/2025) malam.

    Kepada seluruh kader yang hadir, Bahlil menyampaikan bahwa reshuffle di internal partainya ini tidak berbeda jauh dengan reshuffle kabinet. Sebagai pemimpin, dirinya tak membutuhkan waktu lama untuk mengganti pengurusnya sebagai bentuk evaluasi kinerja.

    “Tidak mesti menunggu satu tahun atau dua tahun, ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya ya kita change lah. Ini kan Partai Golkar ini kan adalah aset negara dan milik kita semua bagi seluruh rakyat indonesia yang mencintai Partai Golkar ini,” kata Bahlil dalam sambutannya.

    Bahlil juga akan merotasi sejumlah kadernya yang memangku jabatan di lembaga negara seperti di DPR RI. Dia pun menyinggung sosok Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Misbakhun ini mana Misbakhun ya? Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari, yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu,” ujarnya.

    Bahlil mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah jabatan warisan. Sehingga, semua kader memiliki hak yang sama untuk berlomba menduduki jabatan tersebut.

    (zik)

  • Prabowo Disebut Tak "Reshuffle" Kabinet dalam Waktu Dekat Nasional 17 April 2025

    Prabowo Disebut Tak "Reshuffle" Kabinet dalam Waktu Dekat Nasional 17 April 2025

    Prabowo Disebut Tak “Reshuffle” Kabinet dalam Waktu Dekat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
    Prasetyo Hadi
    menyatakan belum ada rencana perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.
    Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah isu yang menyebut Presiden
    Prabowo Subianto
    akan kembali merombak jabatan para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
    “Enggak ada
    reshuffle
    . Enggak ada, enggak ada. Sama sekali enggak ada,” kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
    Prasetyo justru berseloroh, isu soal
    reshuffle
     ada di Partai Golkar setelah Ketua Umum Partai Golkar mengirim sinyal akan merombak susunan pengurus partai tersebut.
    “Enggak ada
    reshuffle
    , itu ini itu
    reshuffle
     Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu hehehe,” ujar dia.
    Sebelumnya, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kembali setelah Prabowo bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan mendapatkan dukungan dari PDI-P.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani pun mengaku belum mendengar kabar soal kemungkinan terjadinya reshuffle itu.
    “Saya belum dengar isu
    reshuffle
    ,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
    Muzani menekankan bahwa dukungan dari partai politik, termasuk PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo, sangat penting, walaupun tetap memilih untuk tidak bergabung ke dalam koalisi dan kabinet.
    “Artinya, membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi, dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI-P. Tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI-P dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo,” kata Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menepis adanya “matahari kembar” di Kabinet Merah Putih. Dia menyebut Presiden RI hanyalah satu, yaitu Prabowo Subianto. 

    Hal itu dia sampaikan guna merespons soal silaturahmi menteri Prabowo ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Juga terlebih ada menteri yang menyebut Jokowi sebagai “bos”-nya.

    “Undang-undang dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar. Matahari kembar apa? Kan gak mungkin karena presiden kita satu, jelas Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Udah, titik. Jadi jangan diperdebatkan lagi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Sebab itu, Adies meminta silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi jangan diperdebatkan lagi. Menurutnya pun silaturahmi merupakan hal biasa yang lumrah terjadi pada momen Lebaran.

    Dia pun meyakini para menteri Prabowo juga datang ke Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Jadi saya rasa tidak adalah itu matahari kembar. Yang ada hanya satu Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” pungkasnya.

    Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani juga menganggap pertemuan silaturahmi di masa Lebaran merupakan hal yang sangat baik. Bahkan, dia heran dengan adanya anggapan soal “matahari” kembar karena hal tersebut.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik. Matahari kembar? presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2025).

    Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

  • Registrasi eSIM Pakai Biometrik, Face Recognation Dipungut Rp1.500/Hit?

    Registrasi eSIM Pakai Biometrik, Face Recognation Dipungut Rp1.500/Hit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Registrasi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) bakal menggunakan data biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition) atau sidik jari (fingerprint). 

    Setiap transaksi pendaftaran terjadi, operator seluler akan mengeluarkan biaya Rp1.500 untuk face recognition. 

    Registrasi pelanggan yang dilakukan melalui verifikasi data biometrik dengan pengenalan wajah dan/atau sidik jari ini mampu mewujudkan terciptanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor sesuai dengan database kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Dalam catatan bisnis, awalnya untuk mengakses data nomor induk kependudukan (NIK) untuk validasi kartu sim, operator seluler harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000 untuk satu kali akses atau hit. 

    Sementara itu untuk biometrik sidik jari sebesar Rp2.000/hit dan biometrik face recognition sebesar Rp3.000/hit.

    Namun, biaya tersebut mendapatkan pemotongan tarif sebesar 50% dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tenntang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

    Dalam pasal 3 Permen tersebut, dijelaskan jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian berupa jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

    Pada Pasal 3 huruf a, dikatakan bahwa instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, koperasi, usaha mikro dan kecil dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

    “Dan operator telekomunikasi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 3 huruf b pada beleid tersebut.

    Dengan adanya Permendagri ini, operator selelur hanya perlu membayar Rp1.000 untuk mengakses biometrik sidik jari dan Rp1.500 untuk mengakses biometrik face recognition di Dukcapil.

    Komdigi Gandeng BSSN dan Dukcapil

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melibatkan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Dukcapil dalam registrasi eSIM dengan biometrik.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan integritas data kependudukan yang digunakan dalam sistem biometrik.

    “Karena Dukcapil otomatis dia bekerja sama dengan BSSN untuk mencegah kebocoran data dan lain-lain,” kata Nezar di Komdigi, Rabu (16/4/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meluncurkan aturan terkait pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM).

    Aturan mengenain eSIM tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    “Per hari ini sudah kita keluarkan Permen 7 tahun 2025, jadi sudah ada payung hukum untuk melakukan eSIM,” kata Meutya dalam Sosialisasi Peraturan Menteri tentang eSIM dan Pemutakhiran Data di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (11/4/2025).

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan pada 2025, perangkat yang mendukung eSIM secara global diperkirakan mencapai 3,4 miliar unit. 

    Politikus partai Golkar ini menyebut saat ini di Indonesia ada 350 juta nomor SIM card yang beredar, namun populasi yang ada hanya 280 juta.

    “Melalui Permen nomor 7 ini adalah untuk nomor baru maka diwajibkan ada pendaftaran untuk ESIM sehingga datanya nanti bisa lebih baik, lebih aman, karena juga dilakukan secara biometrik,” tuturnya.

  • Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam Acara Halal Bihalal Partai Golkar di Jakarta, 16 April 2025, Ketua Umum Bahlil Lahadalia meminta masyarakat agar tenang dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS.

    “Menurut saya ini hal yang biasa saja, jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” katanya.

    Indonesia, seperti yang sudah diketahui, terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Namun Donald Trump menunda pemberlakuannya hingga 3 bulan mendatang. Saat ini, Pemerintah AS hanya memberlakukan tarif impor sebesar 10%.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi hal biasa dalam proses negosiasi. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanyalah gebrakan tambahan agar negara lain datang untuk bernegosiasi.

    “Karena kalau disuruh datang baik-baik, nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan, habis itu orang datang,” ujarnya. Hal ini didasarkan dari pengalamannya saat menjadi Pengurus HIPMI.

    Bahlil pun mengutarakan solusi yang bisa dilakukan kementrian yang dipimpinnya bila Indonesia benar-benar terkena tarif impor AS sebesar 32%. Situasi bisa menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS menjadi defisit.

    Bahlil menjelaskan Kementrian ESDM bisa mendatangkan pemasukkan sebesar $10 hingga $14 miliar untuk lebih menyeimbangkan neraca perdagangan dengan negara tersebut.Untuk mendatangkan pemasukkan tersebut, ia menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi hal penting.

    Bahlil mengutarakan bahwa Golkar menjadi bagian dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi. “Nah di sinilah Gokar memainkan peran sebagai bagian daripada pemerintah untuk bisa mengimplementasikan,” katanya.

    Proses Negosiasi dengan AS Sedang Berlangsung

    Sementara itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga Hartarto sedang bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Negosiasi ini berlangsung dari tanggal 16 hingga 23 April.

    Pemerintah mengajukan tawaran strategis kepada Donald Trump. Tawaran ini mencakup 4 hal. Pertama, kerangka Investment Agreement. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal maupun non-fiskal.

    Dengan tawaran ini, pemerintah berharap negara adidaya ini menurunkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia. Kita tunggu hasil negosiasi tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam Acara Halal Bihalal Partai Golkar di Jakarta, 16 April 2025, Ketua Umum Bahlil Lahadalia meminta masyarakat agar tenang dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS.

    “Menurut saya ini hal yang biasa saja, jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” katanya.

    Indonesia, seperti yang sudah diketahui, terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Namun Donald Trump menunda pemberlakuannya hingga 3 bulan mendatang. Saat ini, Pemerintah AS hanya memberlakukan tarif impor sebesar 10%.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi hal biasa dalam proses negosiasi. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanyalah gebrakan tambahan agar negara lain datang untuk bernegosiasi.

    “Karena kalau disuruh datang baik-baik, nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan, habis itu orang datang,” ujarnya. Hal ini didasarkan dari pengalamannya saat menjadi Pengurus HIPMI.

    Bahlil pun mengutarakan solusi yang bisa dilakukan kementrian yang dipimpinnya bila Indonesia benar-benar terkena tarif impor AS sebesar 32%. Situasi bisa menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS menjadi defisit.

    Bahlil menjelaskan Kementrian ESDM bisa mendatangkan pemasukkan sebesar $10 hingga $14 miliar untuk lebih menyeimbangkan neraca perdagangan dengan negara tersebut.Untuk mendatangkan pemasukkan tersebut, ia menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi hal penting.

    Bahlil mengutarakan bahwa Golkar menjadi bagian dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi. “Nah di sinilah Gokar memainkan peran sebagai bagian daripada pemerintah untuk bisa mengimplementasikan,” katanya.

    Proses Negosiasi dengan AS Sedang Berlangsung

    Sementara itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga Hartarto sedang bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Negosiasi ini berlangsung dari tanggal 16 hingga 23 April.

    Pemerintah mengajukan tawaran strategis kepada Donald Trump. Tawaran ini mencakup 4 hal. Pertama, kerangka Investment Agreement. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal maupun non-fiskal.

    Dengan tawaran ini, pemerintah berharap negara adidaya ini menurunkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia. Kita tunggu hasil negosiasi tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News