Xcloud.id

partai: Golkar

  • PDIP Gabung Kabinet Prabowo? Golkar: Konsolidasi Politik Makin Kuat

    PDIP Gabung Kabinet Prabowo? Golkar: Konsolidasi Politik Makin Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu mengenai reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin santer terdengar. Partai Golkar pun menanggapi kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung dalam barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan, partainya menyambut positif jika PDIP memutuskan bergabung secara formal dalam Kabinet Merah Putih Prabowo. Menurutnya, hal ini sejalan dengan ajakan Presiden Prabowo yang sejak awal menegaskan Indonesia adalah rumah besar yang harus dirawat bersama.

    “Kalau PDIP gabung, bagi Partai Golkar Alhamdulillah. Ini juga sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Jika PDIP bergabung, tentu akan lebih mudah dalam membangun sinergi demi kepentingan bangsa,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Konsolidasi Politik Lebih Kuat Jika PDIP Gabung Koalisi

    Idrus menambahkan, PDIP adalah partai pemenang pemilu legislatif 2024 dan memiliki kekuatan politik yang besar di parlemen. Jika PDIP resmi bergabung, maka konsolidasi politik di parlemen untuk mendukung program-program kerja pemerintahan Prabowo akan semakin kuat.

    “PDIP punya basis massa yang besar dan kekuatan parlemen yang solid. Kalau bergabung, tentu akan memperlancar pembahasan program-program kerja nasional yang telah dirumuskan  Presiden Prabowo melalui Asta Cita,” tambahnya.

    Reshuffle Kabinet Prabowo Jadi Wacana Hangat

    Isu reshuffle kabinet Prabowo memang tengah menjadi perbincangan di kalangan elite politik. Idrus Marham menegaskan reshuffle adalah prerogatif presiden. Namun ia meyakini Presiden Prabowo akan mengevaluasi kinerja menteri secara objektif.

    “Jika ada menteri yang tidak memenuhi target atau bahkan tersandung kasus hukum, saya yakin Pak Prabowo akan mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah pemerintahan. Beliau pasti tidak akan mengorbankan masa depan bangsa hanya demi melindungi satu-dua orang,” ujar Idrus.

    PDIP Bergabung, Politik Indonesia 2025 Lebih Stabil?

    Wacana PDIP bergabung ke dalam kabinet dinilai banyak kalangan akan membawa stabilitas politik. Apalagi, Prabowo Subianto dikenal sebagai pemimpin yang terbuka terhadap masukan dari siapa pun, termasuk mantan presiden dan rival politiknya.

    “Pak Prabowo juga terbuka mendengarkan masukan dari mantan-mantan presiden seperti Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi, sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang lebih baik,” pungkas Idrus.

    Dengan semakin kuatnya koalisi pemerintahan jika PDIP jadi bergabung, reshuffle kabinet dinilai hanya tinggal menunggu waktu. Rakyat Indonesia tentu berharap komposisi kabinet yang baru akan lebih solid dan siap mewujudkan janji-janji pembangunan Prabowo ke depan.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Reshuffle Golkar dan Napi Pesta Narkoba

    Isu Politik-Hukum Terkini: Reshuffle Golkar dan Napi Pesta Narkoba

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel menjadi isu politik-hukum terkini di Beritasatu.com, sejak Kamis (17/4/2025) hingga Jumat (18/4/2025) pagi.

    Isu politik dan hukum ini beragam tema mulai dari pernyataan Bahlil Lahadalia akan adanya reshuffle dalam struktur kepengurusan Golkar hingga Komisi XIII DPR segera memanggil Menteri Imipas buntut dari kasus 14 orang napi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau terlibat dugem sambil pesta narkoba.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com

    1. Singgung Reshuffle Kepengurusan Golkar, Bahlil: Jabatan Bukan Warisan

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengisyaratkan akan adanya reshuffle dalam struktur kepengurusan partainya. Menurut Bahlil, sistem pergantian pengurus di Partai Golkar mirip dengan mekanisme perombakan kabinet menteri, yang bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu satu atau dua tahun.

    “Pak Maman (Menteri UMKM Maman Abdurrahman), jangan ketawa-ketawa. Saya sudah memahami aspirasinya. Nanti, Pak Maman, sebentar lagi akan ada reshuffle. Reshuffle pengurus Partai Golkar itu sama seperti reshuffle kabinet, tidak harus menunggu satu atau dua tahun,” ujar Bahlil saat acara Halal Bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil menekankan reshuffle diperlukan sebagai bentuk penyegaran dan penguatan kinerja organisasi. Ia menilai Partai Golkar merupakan aset bangsa yang harus terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia.

    2. Awas TPPO! Jangan Kerja ke Kamboja, Thailand, Myanmar!

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran kerja ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar yang disebarkan melalui media sosial karena berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    Ia menekankan, Pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki kerja sama resmi penempatan tenaga kerja dengan ketiga negara tersebut.

    “Indonesia belum menjalin kerja sama penempatan pekerja dengan Kamboja, Thailand, dan Myanmar,” ujar Menteri Karding dalam konferensi pers di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    3. KKI Cabut STR Dokter PPDS Pemerkosa Keluarga Pasien

    Isu politik-hukum terkini berikutnya mengenai Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mengambil tindakan tegas dengan mencabut STR dokter PPDS. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, PAP, terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat.

    “Seperti yang rekan-rekan ketahui, kasus ini telah bergulir di ranah hukum dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menerima laporan resmi dari fasilitas kesehatan dan kepolisian mengenai status residen ini, KKI bergerak cepat mencabut STR dokter PPDS tersebut,” ujar Ketua KKI Arianti Anaya di Gedung KKI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

  • Golkar: Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    Golkar: Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar menegaskan isu “matahari kembar” yang mencuat seusai sejumlah menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) adalah narasi sesat dan tidak berdasar.

    Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, politisasi silaturahmi Lebaran itu hanya ulah pihak-pihak yang mencoba membenturkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

    “Enggak ada matahari kembar. Real presiden hari ini adalah Prabowo Subianto. Bahkan sikap Jokowi sendiri menunjukkan beliau menghormati posisi itu,” ujarnya di Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Idrus menilai tafsir liar yang berkembang atas kunjungan Lebaran menteri-menteri pemerintahan Presiden Prabowo justru berpotensi memecah persatuan bangsa dan merusak harmoni politik nasional. Ia menegaskan silaturahmi adalah tradisi yang luhur, apalagi di momen Idulfitri, dan tidak seharusnya dipelintir menjadi isu politik.

    Idrus mengingatkan, Prabowo Subianto adalah sosok yang terbuka terhadap masukan, termasuk dari mantan presiden seperti Jokowi, Megawati, dan SBY, demi kemajuan Indonesia.

    “Pak Prabowo itu patriot sejati. Beliau ingin menghimpun pengalaman para pemimpin sebelumnya agar Indonesia bisa melangkah lebih kuat,” jelasnya.

    Idrus juga menegaskan Prabowo bukan sekadar meniru kebijakan lama. Namun, menyerap hal-hal substansial dan menerapkannya dengan pendekatan khas kepemimpinan Prabowo sendiri.

  • Golkar Minta Isu Matahari Kembar Dihentikan – Page 3

    Golkar Minta Isu Matahari Kembar Dihentikan – Page 3

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Berselang satu hari, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi mantan politikus PDIP itu.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani yakin, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujar Mardani.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” ucap Mardani.

  • Profil Megawati Zebua, Viral Karena Cekcok dan Diduga Cekik Pramugari

    Profil Megawati Zebua, Viral Karena Cekcok dan Diduga Cekik Pramugari

    YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar, Megawati Zebua menjadi perbincangan setelah sebuah video viral. Dalam video tersebut, ia terlihat cekcok dan berujung dengan tindakan mendorong seorang pramugari maskapai Wings Air sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO), pada Minggu (13/4). Dalam artikel ini akan dibahas profil Megawati Zebua.

    Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beredar cuplikan video di media sosial, yang memperlihatkan Megawati sedang berdebat dengan nada tinggi dan mendorong seorang pramugari. Video yang diambil dari sisi belakang terlihat seperti akan mencekik pramugari tersebut, akan tetapi, hal tersebut dibantah sendiri oleh Megawati. Ia mengatakan saat itu ia memang mendorong tapi tidak berupaya mencekik.

    “Saya hanya menyuruh pramugarinya untuk bergeser, supaya penumpang yang lain bisa masuk pada saat itu,” jelas Megawati setelah menghadiri Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Pemprov Sumut di Gedung DPRD Sumut, Kota Medan, Selasa (15/4).

    Ia bahkan mengklaim, dirinya mencoba membantu penumpang lainnya. Megawati mengungkapkan dirinya meminta pramugari bergeser agar penumpang lain bisa masuk.

    Profil Megawati Zebua

    Politikus Partai Golkar ini diketahui terdaftar sebagai anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara. Megawati Zebua lahir di Gunung Sitoli, 31 Maret 1977. Pada Pemilu Legislatif 2024, Megawati meraih sebanyak 19.883 suara dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara VIII, yang meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli.

    Sebelumnya, Megawati Zebua juga sudah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut periode 2019-2024. Pada tahun 2020-2024, ia juga sempat menjadi wakil bendahara DPD Golkar Sumatera Utara.

    Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya, total keseluruhan harta kekayaan Megawati Zebua memiliki nilai lebih dari Rp2,5 miliar, tepatnya Rp2.585.500.000. Harta kekayaan Megawati Zebua ini terdiri dari sejumlah aset berupa tanah dan bangunan hingga kendaraan. Tanahnya berlokasi di wilayah Nias. Dalam LHKPN miliknya, Megawati Zebua juga tercatat mempunyai utang senilai Rp70.000.000.

    Wings Air: Megawati Cekik Pramugari

    Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro menyebutkan, pada insiden yang menjadi viral itu seorang pramugari sempat dicekik oleh anggota DPRD Sumut Megawati Zebua. Ia mengatakan peristiwa terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025.

    “Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang,” jelas Danang pada hari Selasa (15/4/2025).

    Danang mengatakan MZ dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak taat pada instruksi. Ketika awak pesawat hendak menegur, MZ justru mendorong dan mencekik pramugari.

    “Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasive,” katanya.

    Setelah itu MZ, lanjut dia, melakukan tindakan fisik kepada pramugari yang sedang menjalankan tugas.

    “Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari,” pungkasnya.

    Demikianlah penjelasan mengenai profil Megawati Zebua yang viral dan menjadi perhatian akhir-akhir ini. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. 

  • Berebut Revisi UU Pemilu, Baleg DPR Bilang Komisi II Lebih Pilih UU ASN Nasional 17 April 2025

    Berebut Revisi UU Pemilu, Baleg DPR Bilang Komisi II Lebih Pilih UU ASN Nasional 17 April 2025

    Berebut Revisi UU Pemilu, Baleg DPR Bilang Komisi II Lebih Pilih UU ASN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Saat ini tengah terjadi rebutan pekerjaan pembuatan undang-undang.
    Komisi II DPR
    dan Badan
    Legislasi
    (Baleg)
    DPR
    sama-sama ingin membahas
    Revisi UU Pemilu
    . Baleg bilang Komisi II sendiri yang dulu menghapus
    revisi UU Pemilu
    dari daftar prioritas kerjanya.
    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa revisi paket Undang-Undang (UU) politik, termasuk UU Pemilu, masuk dalam Program Legislasi Nasional (
    Prolegnas
    ) 2025 atas inisiatif Baleg.
    Hal tersebut terjadi lantaran Komisi II memutuskan untuk mengganti prioritas usulan mereka menjadi RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang penetapan Prolegnas 2025.
    “Di ujung periode 2019-2024 kemarin, Baleg waktu itu minta surat masing-masing komisi kira-kira undang-undang apa saja yang belum terbahas yang menjadi prioritas. Saya waktu itu kirim lagi, nomor satunya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, dan lain-lain,” ujar Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (17/4/2025).
    Menurut Doli, usulan yang sama kembali dikirim oleh pimpinan Komisi II di awal periode DPR 2024-2029. Namun, menjelang penetapan Prolegnas, Komisi II justru mengganti RUU prioritas yang diajukan.
    “Pas penetapan (Prolegnas), mereka (Komisi II) drop (membatalkan UU Pemilu jadi usulan prioritas), ganti Undang-Undang ASN. Karena saya merasa itu undang-undang yang penting dan urgen, supaya tetap masuk prioritas 2025, akhirnya saya usulkan jadi usulan Baleg. Supaya enggak hilang,” ungkap Doli.
    Doli menegaskan, baginya tidak menjadi soal apakah pembahasan revisi UU Pemilu dilakukan di Komisi II, Baleg, atau lewat pembentukan panitia khusus (pansus).
    Politikus Golkar itu berpandangan bahwa yang terpenting proses pembahasan segera dimulai, mengingat tenggat waktu yang semakin sempit.
    Sebab, revisi paket UU politik harus sudah selesai paling lambat Juli 2026, agar bisa digunakan untuk persiapan tahapan Pemilu 2029.

    “Sebelum tahapan dimulai, satu tahun sebelumnya itu sudah harus ada proses pemilihan penetapan penyelenggara pemilu. Kalau ditarik itu semua, artinya bulan Juli 2026 undang-undang ini harus selesai. Nah, dari sekarang itu tinggal satu tahun dua bulan lagi,” tutur Doli.
    Lebih lanjut, Doli mengungkapkan bahwa Baleg sudah memasukkan pembahasan paket UU politik dalam jadwal kerja, dan berencana menggelar rapat dengar pendapat umum waktu dekat.
    “Sudah dimasukkan ke jadwalnya, mungkin ya dalam seminggu-dua minggu inilah. Karena di dalam
    prolegnas
    sekarang tercantumnya di Baleg. Kenapa di baleg? Ya karena tadi komisi II nge-drop. ASN yang dimasukin,” jelas Doli.
    “Makanya saya heran kok mereka protes terhadap keputusan yang mereka ambil sendiri,” ucap Doli.
    Meski demikian, Doli menegaskan bahwa penentuan lokasi pembahasan -apakah di Komisi II, Baleg, atau pansus- akan diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR bersama pimpinan fraksi.
    “Jadi jangan diadu-adu nih antara Baleg sama Komisi II. Kami melaksanakan itu karena memang di dalam Prolegnas
    RUU Pemilu
    , Pilkada, dan Partai Politik masuk di Baleg. Kalau mau dikeluarin dari Baleg, harus ada rapat Prolegnas lagi bersama pemerintah untuk mengubah itu,” pungkasnya.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan Komisi II DPR Tolak Lepaskan RUU Pemilu: Baleg Bukan Pabrik UU! Nasional 17 April 2025

    Pimpinan Komisi II DPR Tolak Lepaskan RUU Pemilu: Baleg Bukan Pabrik UU! Nasional 17 April 2025

    Pimpinan Komisi II DPR Tolak Lepaskan RUU Pemilu: Baleg Bukan Pabrik UU!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi II
    DPR
    RI
    Aria Bima
    seolah memegang erat
    RUU Pemilu
    yang berpotensi lepas dari tangan komisinya. Dia tak mau menyerahkan pembahasan RUU itu ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.
    Dia mengatakan, komisinya akan tetap memprioritaskan pembahasan revisi paket Undang-Undang (UU) politik, termasuk di dalamnya RUU Pemilu.
    Hal itu disampaikan Aria Bima saat merespons kabar
    Komisi II DPR RI
    ditugaskan membahas RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara paket UU Politik dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
    “Prioritas kami
    UU Pemilu
    , karena kita sudah menjalankan, mengundang berbagai stakeholder, termasuk pengamat-pengamat mengenai masalah politik, di dalam dan luar kampus,” ujar Aria Bima saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (17/4/2025).
    “Serta beberapa NGO yang sudah kita undang beberapa kali untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu, baik itu Pilpres, Pileg, dan Pilkada,” sambungnya.
     
    Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa sudah sepatutnya revisi paket UU Politik dibahas oleh Komisi II yang memang membidanginya.
    Dia pun menilai
    Baleg DPR
    RI bukanlah alat kelengkapan dewan (AKD) yang bertugas menyusun UU, tetapi lebih berfungsi sebagai tempat sinkronisasi.
    “Alangkah tepatnya, baiknya, kalau UU Pemilu itu ya di
    leading sector
    , mitra kerja, di Komisi II. Apa sih fungsi Baleg itu? Fungsi Baleg bukan membuat undang-undang,” kata Aria Bima.
    “Fungsi Baleg itu adalah sinkronisasi. Jangan sekarang ini dibalik. Ada cara pandang yang salah kaprah. Baleg bukan pabrik pembuat UU,” sambungnya.
    Aria Bima menambahkan bahwa dirinya sebagai pimpinan Komisi II akan bersurat ke pimpinan DPR untuk meminta agar pembahasan revisi paket UU Politik tak ditugaskan ke AKD lain.
    “Saya akan mengirim surat, baik itu Komisi II maupun pimpinan komisi, dan juga lewat fraksi untuk meminta mengembalikan supaya Undang-Undang Pemilu selama sejarah Republik ini ada, itu dibahas di Komisi II,” ungkap Aria Bima.
    “Akan menjadi bahan pertanyaan, kenapa baru era sekarang Undang-Undang Pemilu dibahas di Baleg? Kenapa? Ya memang bukan kompetensi Baleg,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyebutkan bahwa revisi UU Pemilu bakal dibahas oleh Baleg DPR, bukan Komisi II.
    “Yang menyiapkan perubahan Undang-Undang Pemilu itu Baleg,” kata Zulfikar dalam acara HUT Ke-17 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Selasa (15/4) lalu.
    Politikus Partai Golkar ini menyebutkan, Komisi II tidak ditugaskan merevisi UU Pemilu karena sudah ditugaskan untuk merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
    Meski demikian, Komisi II berusaha agar revisi UU Pemilu tersebut bisa kembali ke ruang pembahasan mereka.
    Zulfikar mengatakan, pimpinan Komisi II sedang melakukan negosiasi agar pimpinan DPR RI bisa menyerahkan kembali kewenangan revisi UU Pemilu. “Kita udah lobi kepada pimpinan, dan terakhir saya bincang-bincang sama Wakil Ketua DPR dari Golkar, sudah ada arah untuk mengembalikan ke Komisi II Undang-Undang Pemilih tersebut,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Ungkap Kriteria Sosok yang Cocok jadi Dubes RI di AS

    Golkar Ungkap Kriteria Sosok yang Cocok jadi Dubes RI di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir ikut menanggapi soal kekosongan kekosongan posisi Duta Besar (dubes) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, saat ini Prabowo juga sedang dalam rangka memilih-milih calon dubes untuk mengisi yang kosong. Adapun, lanjutnya, dubes-dubes yang baru saja dilantik pada 24 Maret lalu adalah usulan dari pemerintahan sebelumnya.

    “Otomatis kan setelah itu baru ada pemilihan lagi. Jadi kan Pak Presiden Prabowo hanya melanjutkan yang kemarin [era Jokowi]. Nah, baru saat ini dilihat oh yang kosong ternyata ini, akan segera diisi,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/4/2025).

    Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Golkar ini berpandangan bahwa kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi dubes RI untuk AS adalah seseorang yang memahani betul soal Amerika dan Indonesia, karena nantinya berperan dalam menjembatani pemerintahan RI dan AS.

    “Bukan hanya sebagai diplomasi antara Indonesia dan Amerika, tapi perannya sangat penting. Yang pastikan bisa menjembatani antara pemerintahan Amerika dan juga pemerintahan Republik Indonesia, itu saja,” bebernya.

    Selain itu, imbuhnya, calon dubes ini harus bisa menyatukan hubungan RI dan AS supaya bisa terus membangun kerja sama yang lebih baik di berbagai sektor.

    “Baik itu politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi harus memang dipilih orang yang sudah mumpuni dan berpengalaman,” pungkasnya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa posisi Dubes RI untuk AS saat ini kosong sejak penarikan Rosan P. Roeslani saat masa kampanye pemilu lalu. 

    Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru pada Oktober 2024, proses penunjukan pengganti baru dimulai dan saat ini masih berjalan. 

    “Pak Presiden dilantik pada 20 Oktober 2024, kemudian Kabinetnya 21 Oktober 2024. Jadi proses pemilihan duta besar itu baru bisa dilakukan kemudian. Dan tentu saja untuk mencari duta besar itu juga tidak sembarang tunjuk, apalagi untuk negara-negara yang sifatnya strategis,” jelasnya kepada Bisnis di agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).

  • Ramai Pungli Ormas & Uang Palsu, Tanda-Tanda Ekonomi RI Memburuk?

    Ramai Pungli Ormas & Uang Palsu, Tanda-Tanda Ekonomi RI Memburuk?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Maraknya kasus-kasus kriminalitas di sektor ekonomi beberapa waktu terakhir ternyata memiliki korelasi dengan tekanan keuangan yang dialami masyarakat Indonesia saat ini.

    Kasus kriminalitas yang baru-baru ini terungkap misalnya temuan adanya “pabrik” uang palsu di Perumahan Griya Melati 1 RT 03 RW 13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, hingga aksi Sekar Arum Widara, mantan aktris yang melakukan aksi peredaran uang palsu.

    Selain itu, adapula kasus premanisme seperti pungli oleh ormas-ormas yang juga marak dikeluhkan para pengusaha dan buruh, hingga dianggap sebagai salah satu penyebab penghambat investasi di Indonesia.

    “Ini hubungannya cukup linear, berbagai penelitian juga membuktikan itu,” kata Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/4/2025).

    “Kalau kondisi ekonomi memburuk, pendapatan masyarakat tertekan, peluang kerja makin kecil, pengangguran meningkat, dan tingkat kemiskinan meningkat, maka tingkat kriminalitas juga meningkat,” tegasnya.

    Sepanjang tahun lalu, memang terjadi data-data yang menunjukkan tekanan ekonomi terhadap masyarakat. Misalnya, tentang ambruknya jumlah kelas menengah di Indonesia hingga daya beli masyarakat yang terus melemah.

    Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia masih sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Namun, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%.

    Turunnya jumlah kelas menengah ini sejalan dengan meledaknya data pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, sepanjang 2024, jumlah pekerja terkena PHK yang dilaporkan mencapai 77.965 orang. Angka ini melonjak 20,21% dibandingkan 2023 yang sebanyak 64.855 orang.

    Tanda-tanda masalah daya beli masyarakat pun ikut muncul. Di antaranya, Indeks Penjualan Riil (IPR) per Maret 2025 atau pada masa Lebaran bahkan hanya tumbuh 0,5% ke level 236,7.

    Di sisi lain, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan Bank Indonesia dari hasil survei terhadap para konsumen juga telah turun beruntun dalam tiga bulan tahun ini. Per Maret 2025 bahkan hanya 121,1, Februari 126,4, dan Januari di level 127,2.

    “Jadi sama aja kalau ke negara yang cenderung terbelakang secara ekonomi tingkat kriminalitas kan juga tinggi,” tutur Ronny.

    “Karena itu saya pikir jawabannya kemungkinan besar iya ada relasi positif antara stagnasi ekonomi, memburuknya keadaan pendapatan masyarakat, memburuknya peluang lapangan kerja, dan turunnya daya beli, itu sebuah konsekuensi logis meningkatnya kriminalitas di sebuah negara, salah satunya uang palsu,” ungkapnya.

    Pernyataan serupa disampaikan oleh Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana. Ia bilang seretnya likuiditas perekonomian beberapa waktu terakhir, terutama akibat tingginya iklim suku bunga bisa membuat orang memilih jalan pintas untuk memanfaatkan aksi kriminalitas, seperti kasus uang palsu demi memenuhi kebutuhannya.

    “Dalam rezim suku bunga yang tinggi, uang menjadi jauh lebih sulit di dapat bagi masyarakat, sehingga bisa jadi menyebabkan sebagian orang mencari jalan pintas dengan menggunakan uang palsu,” tegas Andri.

    Untuk masalah kasus premanisme ormas bahkan turut mendapat perhatian Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Ia menganggap permasalahan itu disebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan formal di Indonesia saat ini.

    Mengutip catatan BPS teranyar per Agustus 2024, jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia memang masih mendominasi, yakni sebesar 57,95%. Sisanya pekerja di sektor formal yang hanya 42,05%.

    “Jadi itu kan bukan karena ormas itu ingin apa, karena mereka nganggur,” kata pria yang akrab disapa JK itu dalam program Koneksi Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Wakil presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu juga menganggap, biang kerok kehadiran ormas karena serapan tenaga kerja di Indonesia minim. Akibatnya para pengangguran memilih jalan untuk berkelompok dan melakukan aksi pungli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

    “Kalau mereka kerja semua, mana ada ormas di jalan. Itu problemnya,” ucap politikus senior Partai Golkar itu.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2024 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia 4,91% sedikit lebih tinggi dari periode Februari 2024 sebesar 4,82% dengan jumlah 7,2 juta orang pengangguran.

    “Jadi solusinya bukan tangkapin mereka, tapi buka lapangan pekerjaan. Makin banyak penganggur, makin banyak semacam ormas itu,” tutur JK.

    (arj/haa)

  • Gerindra ungkap Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo dan Megawati

    Gerindra ungkap Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo dan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap peluang pertemuan kembali antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Muzani berpendapat bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati baik untuk kehidupan berbangsa yang sedang mengalami banyak persoalan dari sisi politik maupun ekonomi.

    “Saya kira jika nanti terjadi itu adalah sesuatu yang baik. Karena bagaimanapun juga pertemuan di antara dua pemimpin saya kira baik bagi kehidupan kebangsaan kita,” tuturnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). 

    Kendati demikian, Muzani belum secara tegas menyatakan waktu pertemuan lanjutan itu dilakukan. Dia mengaku belum mengetahui dan belum mengikuti perkembangan lebih lanjut. 

    Namun, jika pertemuan tersebut terjadi, hal ini menjadi baik karena Prabowo membutuhkan pandangan dari berbagai tokoh untuk kepemimpinannya. 

    “Sehingga pengalaman beliau tentu saja perlu untuk didengarkan, Bagaimana mengelola bangsa dan negara yang besar ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, Prabowo telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat semalam tadi. Golkar memandang apapun posisi politiknya, pertemuan dua tokoh bangsa itu bagus. 

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji mengatakan silaturhami antara Prabowo dan megawati tentunya dapat membawa energi positif bagi Tanah Air untuk lebih maju lagi. 

    “Tampak sekali kerendahan hati Presiden ya mengunjungi Bu Mega selaku orang yang lebih tua. Karena kalau berdasarkan posisi saja, mungkin tidak seperti itu. Biasanya presiden yang disowani, tetapi Pak Prabowo mau berkunjung silaturahmi ke Bu Mega,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Dia berpandangan salah satu alasan Prabowo melakukan itu karena ada pertimbangan soal usia yang lebih senior dan juga Megawati pernah menjadi Presiden RI ke-5.

    Golkar, kata Sarmuji, memaknai titik temu pertemuan itu adalah karena kepentingan bangsa, tentang bagaimana menjaga kekondusifan Tanah Air di tengah tantangan dari dalam negeri maupun luar negeri.