Xcloud.id

partai: Golkar

  • Tambah Impor Rp51,19 triliun ke AS, Airlangga Jamin Program Swasembada Pangan Indonesia Tak Terganggu

    Tambah Impor Rp51,19 triliun ke AS, Airlangga Jamin Program Swasembada Pangan Indonesia Tak Terganggu

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini menyampaikan bahwa pemerintah akan menjamin rencana untuk meningkatkan impor pangan dari Amerika Serikat (AS), seperti gandum, tidak akan mengganggu program swasembada pangan yang merupakan program unggulan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat”, Jakarta, Jumat, 18 April 2025.

    Seperti yang sudah diketahui bahwa Indonesia merupakan importir produk AS seperti gandum, kacang kedelai, maupun susu kedelai guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

    Produk-produk tersebut, Jelas Airlangga, biasanya diimpor Indonesia tidak hanya dari AS, tetapi juga dari Australia, Ukraina, dan negara-negara lainnya.

    Menurut Airlangga, Indonesia hanya melakukan pengalihan daripada impor bahan baku.

    Tambahnya, bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk menambah impor dari AS senilai 18-19 miliar dollar AS (Rp51,19 triliun) sebagai bagian dari strategi negosiasi tarif timbal balik atau resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan bahwa barang-barang yang akan dibeli merupakan komoditas yang memang dibutuhkan di Indonesia serta nantinya tidak mengganggu produksi dalam negeri.

    Sambungnya, dia lalu menuturkan bahwa sejumlah barang yang selama ini menjadi langganan impor dari AS adalah produk agrikultur seperti gandum dan kedelai.

    Melalui kebijakan itu, merupakan bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS.

    Diketahui bahwa dalam data yang tercatat, AS sendiri mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia sebesar 17,9 miliar dolar AS pada tahun 2024.

    Adapun data yang tercatat oleh Kementerian Perdagangan mencatat bahwa Indonesia surplus perdagangan dengan AS sebesar 14,3 miliar dolar AS pada tahun 2024.

    Dalam catatan data tersebut, kontributor utama surplus RI berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian, dan alas kaki.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Loyalitas Misbakhun di Tengah Hobi Maraton

    Loyalitas Misbakhun di Tengah Hobi Maraton

    Jakarta: Berlari menjadi hobi utama Mukhamad Misbakhun menghabiskan hari. Namun tidak sedikit tugas yang harus diemban sebagai Ketua Komisi XI DPR hingga perannya sebagai kader Partai Golkar.

    Belakangan Misbakhun menjadi sorotan, karena dianggap lebih memilih ikut lari maraton di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat ketimbang urusan Partai Golkar.

    Opini itu muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berucap ‘Golkar tidak butuh pelari’ saat halalbihalal Partai Golkar. Banyak yang menilai Bahlil sindir Misbakhun, karena dianggap lebih memilih ikut lari ketimbang urusan Golkar.

    Pengamat politik Iwan Setiawan menilai pernyataan Bahlil bukan sindiran. Pernyataan Bahlil dinilai bernuansa candaan karena keduanya memiliki kedekatan yang erat.

    “Kalau kita lihat pernyataan Bahlil di DPP Golkar itu bercanda, guyonan antar sahabat,” kata Iwan 

    Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, tidak mungkin Misbakhun sebagai kader Golkar yang ditugaskan memimpin Komisi XI DPR meninggalkan Indonesia tanpa diketahui Bahlil.
     
    “Terlalu jauh kalau disebut ada perpecahan. Kalau dibaca dari keterangan (Misbakhun) di media, dia berencana ikut lari di Boston akhir pekan dan seizin Ketum Golkar (Bahlil),” kata Iwan. 

    Analis politik lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut Misbakhun termasuk loyal ke Partai Golkar dan tidak mungkin diganti hanya karena hobi lari.

    “Dengan Misbakhun urung mengikuti lomba lari bergengsi di Boston Marathon 2025. Saya melihat itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai kader Golkar,” ujarnya.

    Menurut Iwan, kegemaran Misbakhun berlari bukan alasan tepat untuk menggeser mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu dari posisi Ketua Komisi XI DPR.

    Alasannya, selama ini Misbakhun mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya di komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan itu.

    “Menurut saya, Misbakhun tidak melakukan kesalahan yang fatal, seperti melanggar hukum dan sejenisnya. Masih berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

    Jakarta: Berlari menjadi hobi utama Mukhamad Misbakhun menghabiskan hari. Namun tidak sedikit tugas yang harus diemban sebagai Ketua Komisi XI DPR hingga perannya sebagai kader Partai Golkar.
     
    Belakangan Misbakhun menjadi sorotan, karena dianggap lebih memilih ikut lari maraton di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat ketimbang urusan Partai Golkar.
     
    Opini itu muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berucap ‘Golkar tidak butuh pelari’ saat halalbihalal Partai Golkar. Banyak yang menilai Bahlil sindir Misbakhun, karena dianggap lebih memilih ikut lari ketimbang urusan Golkar.

    Pengamat politik Iwan Setiawan menilai pernyataan Bahlil bukan sindiran. Pernyataan Bahlil dinilai bernuansa candaan karena keduanya memiliki kedekatan yang erat.
     
    “Kalau kita lihat pernyataan Bahlil di DPP Golkar itu bercanda, guyonan antar sahabat,” kata Iwan 
     
    Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, tidak mungkin Misbakhun sebagai kader Golkar yang ditugaskan memimpin Komisi XI DPR meninggalkan Indonesia tanpa diketahui Bahlil.
     
    “Terlalu jauh kalau disebut ada perpecahan. Kalau dibaca dari keterangan (Misbakhun) di media, dia berencana ikut lari di Boston akhir pekan dan seizin Ketum Golkar (Bahlil),” kata Iwan. 
     
    Analis politik lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut Misbakhun termasuk loyal ke Partai Golkar dan tidak mungkin diganti hanya karena hobi lari.
     
    “Dengan Misbakhun urung mengikuti lomba lari bergengsi di Boston Marathon 2025. Saya melihat itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai kader Golkar,” ujarnya.
     
    Menurut Iwan, kegemaran Misbakhun berlari bukan alasan tepat untuk menggeser mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu dari posisi Ketua Komisi XI DPR.
     
    Alasannya, selama ini Misbakhun mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya di komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan itu.
     
    “Menurut saya, Misbakhun tidak melakukan kesalahan yang fatal, seperti melanggar hukum dan sejenisnya. Masih berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • PSI: Kedatangan Sejumlah Menteri ke Rumah Jokowi di Solo Bagian Silaturahmi Idul Fitri – Halaman all

    PSI: Kedatangan Sejumlah Menteri ke Rumah Jokowi di Solo Bagian Silaturahmi Idul Fitri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pernyataan yang mencurigai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. 

    Sikap tersebut dinilai sebagai pikiran sempit.

    “Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran sempit. Silaturahmi itu perintah agama lho,” kata Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang, Jumat(19/4/2025).

    Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoal kunjungan para Menteri ke Jokowi.

    Ia menyebut soal matahari kembar.

    Agus menambahkan, para menteri selama ini bekerja dengan baik dan solid, mengikuti arahan Presiden Prabowo, tidak ada dualisme kepemimpinan.

    Dirinya menegaskan justru silaturahmi seharusnya tidak berhenti saat hubungan resmi-profesional berakhir.

    “Silaturahmi seharusnya tetap dilakukan sebagai individu, bukan sebagai anak buah. Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis sebagai anak buah, misalnya,” pungkas Agus.

    Daftar Tokoh yang Temui Jokowi saat Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rabu (9/4/2025) siang.

    Sebelumnya, tokoh elit Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

    Selain itu ada Mantan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut mendatangi rumah Jokowi pada Senin (31/3/2025) siang atau hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Keduanya bertemu selama lebih dari satu jam, sampai pukul 12.40 WIB.

    Pada kesempatan tersebut, Luhut dan Jokowi membicarakan sejumlah hal, termasuk mengenai kondisi pemerintahan kekinian.

    Setelah pertemuan, Luhut mengaku, mendapatkan pesan khusus, yakni permintaan Jokowi agar selalu memberi masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai perekonomian.

    Luhut menerangkan, sosok Prabowo merupakan Presiden RI yang tidak alergi menerima masukan termasuk dari dirinya.

    “Ya juga beliau minta karena saya ketua dewan ekonomi, beliau juga mengingatkan ‘Pak Luhut juga ya memberi masukan’.”

    “Saya bilang ya pak Presiden Prabowo kalau kami laporan, dewan ekonomi, beliau minta masukan yang detail dan saya lihat beliau memperhatikan mengenai itu,” ungkap Luhut.

    Selanjutnya, ada Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno. 

    Pratikno datang ke kediaman Jokowi pada Senin sore.

    Pratikno mengatakan, ia menyempatkan diri mampir ke Solo karena sejalan dengan arah mudik dirinya ke kampung halaman di Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim).

    “Saya ini kan dari Jakarta, tadi mau ke Bojonegoro sowan Ibu saya.”

    “Yang paling dekat kan lewat Solo. Cuma karena nggak ada tiket (pesawat) di Solo (dari Jakarta), jadi lewatnya Semarang. Jadi ke Semarang terus harus lewat Solo baru kemudian ke Bojonegoro. Kampung halaman,” ungkap Pratikno usai keluar dari kediaman Jokowi.

    TEMUI JOKOWI – Menteri Koordinator PMK Pratikno bersilaturahmi dengan menemui Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Senin (31/3/2025) sore. Pratikno datang sendirian ke kediaman Jokowi yang berada Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo. (TribunSolo.com/Andreas Chris Febrianto)

    Dalam pertemuan singkat 30 menit ini, Pratikno mengatakan, hanya berbincang seputar kehidupan pribadi, termasuk menceritakan putri-putrinya.

    Pratikno menjelaskan bahwa dalam suasana Idul Fitri atau Lebaran kali ini, baik dirinya maupun Jokowi tak menyinggung terkait kondisi pemerintahan saat ini.

    “Nggaklah, kok pening-pening (pusing-pusing) wong Idul Fitri kok, cuma urusan keluarga,” urainya.

    “Pak Jokowi kan jadi saksi pernikahan tiga putri saya, jadi (ngobrol) oh iya yang nomor satu itu sudah punya anak berapa. Nomor dua, nomor tiga. Ya begitu ajalah berkepanjangan (ngobrolnya),” jelas Pratikno.

    Setelah itu, giliran putra semata wayang Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo yang bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo.

    Masih mengutip Tribun Solo, Didit Prabowo datang ditemani sejumlah ajudan dan pengawal ke kediaman Jokowi.

    Kedatangannya di kediaman Jokowi diketahui sekitar pukul 15.36 WIB. Ia mengenakan setelan batik berwarna biru dan celana hitam serta memakai peci berwarna hitam.

    Didit juga sempat menyapa awak media yang sedari tadi telah menunggu di depan kediaman Jokowi.

    Sembari berjalan menuju kediaman Jokowi, Didit Prabowo tak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri kepada awak media.

    “Minal aidin walfaidzin, sugeng riyadi teman-teman,” ungkap Didit.

    Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terlihat bersilaturahmi ke rumah Jokowi.

    Ahmad Luthfi tiba di kediaman Jokowi sekitar siang hari. Keduanya hanya bertemu selama kurang lebih 30 menit.

    Dalam pertemuan itu, mantan Kapolda Jateng mengatakan, tujuan utama kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi.

    “Hanya silaturahmi, terus tanya situasi Jawa Tengah. Kita sudah bersama-sama dengan bupati/wali kota Jawa Tengah,” ungkap Ahmad Luthfi kepada awak media.

    Ahmad Luthfi juga mengaku, mendapatkan masukan berharga dari Jokowi mengenai kinerjanya sebagai pejabat publik. (*)

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, Kadir Halid Ingatkan Bahaya Politik Uang

    Jelang Musda Golkar Sulsel, Kadir Halid Ingatkan Bahaya Politik Uang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) makin memanas.

    Sejumlah nama kandidat ketua bermunculan, sinyal persaingan pun kian terasa.

    Namun di tengah tensi politik yang mulai naik, politisi Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengingatkan soal bahaya praktik transaksi uang atau money politik.

    Menurut Kadir Halid, dalam pelaksanaan Musda-Musda Golkar Sulsel sebelumnya, praktik money politik seakan menjadi tradisi yang sulit dihindari.

    Upaya politik uang ini kerap terjadi dalam proses pemilihan ketua.

    Ia berharap, untuk Musda kali ini, tradisi buruk itu bisa dihentikan.

    “Tetapi saya sangat harapkan tidak ada permainan uang di Musda Golkar Sulsel. Selama ini kita tahu Musda-Musda sebelumnya selalu ada permainan uang. Jadi jangan ada lagi yang seperti itu,” tegas Kadir Halid ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (17/5/2025).

    Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu menegaskan, Musda seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan program.

    Para calon ketua diharapkan tampil menawarkan visi dan strategi untuk membawa Partai Golkar Sulsel lebih

    Dan bukan malah berlomba menebar janji dalam bentuk uang kepada pemilik suara.

    “Kita harapkan masing-masing calon ketua nantinya bisa memaparkan program visi-misi di hadapan pemilih suara agar supaya Golkar Sulsel ke depan kembali berjaya,” tegasnya.

    Kadir juga menilai, semangat regenerasi dan pembaharuan sangat penting dalam Musda kali ini.

    Utamanya jika prestasi partai di bawah kepemimpinan lama dianggap tidak memuaskan.

  • Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar seusai Menteri Temui Jokowi

    Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar seusai Menteri Temui Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak terganggu dengan silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih yang berkunjung ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat Lebaran 2025. Bahkan, isu politik soal “matahari kembar” yang mencuat dinilai tidak relevan dan tak mengganggu hubungan baik Prabowo dengan Jokowi.

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Jumat (18/4/2025).

    Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo justru menghormati tradisi silaturahmi. Apalagi dalam momen Lebaran yang menjadi ajang mempererat tali persaudaraan.

    “Presiden Prabowo menghargai itu sebagai tata krama Lebaran dan tradisi bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau dihormati,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik pihak-pihak yang menggiring silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi sebagai isu politik matahari kembar. Ia menegaskan, tudingan itu tidak beralasan dan cenderung memecah belah.

    “Enggak ada matahari kembar. Presiden yang otentik adalah Prabowo. Jokowi jelas memposisikan diri dalam etika bernegara,” katanya di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Idrus menambahkan, silaturahmi menteri ke Jokowi, termasuk menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, murni untuk menjaga tali silaturahmi pada momen Lebaran, bukan manuver politik.

    “Silaturahmi adalah perbuatan mulia yang diperintahkan agama. Jangan dicemari prasangka politik,” ujarnya.

    Menurut Idrus, Prabowo merupakan sosok yang terbuka menerima masukan dari siapa pun, termasuk para mantan presiden seperti Jokowi, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), demi kemajuan bangsa.

    “Pak Prabowo gentle dan patriotik, beliau mengajak semua pihak yang punya pengalaman memimpin bangsa untuk memberi sumbangsih pemikiran,” tegas Idrus.

  • Istana Bantah Pernyataan Bahlil Soal Reshuffle Kabinet, Imbas Pertemuan Prabowo dan Megawati?

    Istana Bantah Pernyataan Bahlil Soal Reshuffle Kabinet, Imbas Pertemuan Prabowo dan Megawati?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal reshuffle kabinet.

    Pihak istana membantah pernyataan Bahlil soal rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih.

    Menurut Prasetyo, pernyataan itu lebih merujuk pada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

    “Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada,” ucap Mensesneg Prasetyo di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Ia menanggapi pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya peluang PDIP bergabung koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi Kabinet Merah Putih.

    Prasetyo mengaku tak mengetahui isi pembicaraan pertemuan 4 mata itu, dan merasa bukan perkara tersebut.

    “Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” lanjut Mensesneg.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Terkena Reshuffle?

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

    Hal ini disampaikan Sufmi Dasco merespons isu Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 12 Maret 2025.

    Dasco menegaskan, tak ada perombakan kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pimpinan Baleg DPR Tak Masalah Revisi UU Pemilu Dibahas oleh Komisi II Asal Segera Dilakukan – Halaman all

    Pimpinan Baleg DPR Tak Masalah Revisi UU Pemilu Dibahas oleh Komisi II Asal Segera Dilakukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan sejatinya tidak masalah kalau revisi UU Pemilu tidak dibahas di Baleg. 

    Terpenting kata dia, RUU Pemilu tersebut harus segera dibahas.

    “Mau komisi dua, boleh, mau di baleg, nggak ada masalah, mau di pansus juga oke. Yang penting segera dibahas,” kata Doli kepada awak media, Jumat (18/4/2025).

    Sebagai informasi, Komisi II DPR RI mengatakan, bakal menjadi alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang menggarap beleid tersebut.

    Di mana, Revisi UU Pemilu tersebut saat ini masih menjadi penugasan Baleg.

    Sementara untuk perubahannya harus menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk mengubah Prolegnas.

    “Jadi kalau pun nanti misalnya mau diubah ke Komisi II, harus rapat dulu dengan pemerintah perubahan prolegnas. Karena di dalam Prolegnas sekarang kecantumnya di Baleg Kenapa di baleg? Karena tadi komisi dua ngedrop,” katanya.

    Meski begitu, Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan, AKD yang akan membahas Revisi UU Pemilu itu akan menjadi keputusan pimpinan DPR RI.

    “Itu tergantung pimpinan. Makanya kan kalau pembahasan dimulai apa tidak, apakah Panja, Panjanya di Komisi II, atau Panjanya di Baleg, atau Pansus, itu kan di pimpinan. Pimpinan kan nanti dibahas, di bamus dulu,” tandas Doli.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa revisi UU Pemilu menjadi prioritas utama di Komisi II DPR. 

    Bima mengatakan revisi UU Pemilu harus dibahas oleh Komisi II, bukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

    “Kami sudah menyelenggarakan mengundang berbagai stakeholder, termasuk pengamat,” ujar Bima di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Politikus PDIP itu mengatakan substansi pemilu berada di Komisi II. 

    “Alangkah tepatnya baiknya kalau Undang-Undang Pemilu itu ya di leading sector mitra kerja di Komisi II,” ujar dia

    Menurutnya, fungsi Baleg DPR untuk sinkronisasi dan karena itulah pembahasan revisi UU Pemilu oleh Baleg DPR kurang tepat.

    “Saya akan mengirim surat baik itu Komisi II maupun pimpinan komisi dan juga lewat fraksi untuk meminta mengembalikan supaya Undang-Undang Pemilu, selama sejarah republik ini ada, itu dibahas di Komisi II,” tandasnya.

  • Musda Golkar Sulsel Panggung Tarung Bebas, Taufan Pawe atau Appi, Siapa Jago?

    Musda Golkar Sulsel Panggung Tarung Bebas, Taufan Pawe atau Appi, Siapa Jago?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Sebagai partai kader yang besar dan terbuka, Musda Golkar selalu menjadi panggung tarung bebas bagi para kader.

    Pakar politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma menilai, sejauh ini Golkar dikenal sebagai partai besar yang punya banyak pengalaman.

    Sehingga, jika memang tidak ada diskresi yang diberikan DPP kepada figur tertentu, maka tarung bebas sangat mungkin terjadi.

    “Karena kalau kita melihat figur yang muncul, saya rasa semuanya hampir sama. Artinya, tidak ada satu figur pun yang dominan terlalu jauh,” ujarnya kepada FAJAR, baru-baru ini.

    Lebih lanjut dia mengatakan, secara kefiguran, dia menilai Taufan Pawe dan Munafri cukup bagus. Akan tetapi, posisi Taufan Pawe sebagai petahana cukup diunggulkan.

    Mengingat, dia masih punya kekuatan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

    “Apalagi Pak TP kan cukup berhasil juga. Meski beberapa pihak menyoroti hilangnya kusi Ketua DPRDSulsel, tetapi kan kursinya bertambah. Selain itu, Pak TP juga yang mewakili DPD II Golkar Sulsel untuk menyampaikan dukungan kepada Bahlil saat Munas,” terangnya.

    Namun begitu, kehilangan kursi DPRD Sulsel dan beberapa daerah perlu menjadi catatan. Sebab, itu bisa saja dinilai sebagai kegagalan oleh DPP, terlebih lagi ada riak-riak gejolak adri DPD II yang sempat tercium akibat ketidakpuasan meeka atas kepemimpinan Taufan Pawe.

    “Tetapi kan bisa saja dukungan itu memang murni diberikan DPD II bukan karena melihat Pak Tfan Pawenya, tetapi karena DPD II mau mendukung Bahlil. Jadi bisa saja siapa pun Ketua DPD I-nya, 25 suara itu tetap saja untuk Bahlil,” terangnya.

  • Tarif Impor Produk Unggulan Turun dari Pesaing

    Tarif Impor Produk Unggulan Turun dari Pesaing

    Jakarta –

    Indonesia punya target utama untuk menekan tarif impor tinggi dalam negosiasi yang dilakukan dengan pemerintahan Amerika Serikat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin tim delegasi negosiasi tarif tinggi dengan AS mengatakan Indonesia ingin agar situasi perdagangan yang dikembangkan kedua negara bersifat adil dan berimbang.

    Salah satunya, Indonesia ingin agar tarif-tarif tinggi yang diterapkan untuk produk unggulan Indonesia masuk ke AS bisa dibuat serendah mungkin. Yang jadi masalah selama ini, tarif masuk barang dari Indonesia sudah sangat tinggi jumlahnya dibandingkan dengan negara-negara pesaing Indonesia. Kini harus ditambah lagi tarif tinggi yang akan ditetapkan sebesar 32%.

    “Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” beber Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025).

    Saat ini, Airlangga bilang produk ekspor utama Indonesia, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang menjadi produk yang tarifnya tinggi lebih tinggi dari negara bersaing baik dari ASEAN dan luar ASEAN.

    Sebagai contoh, meskipun saat ini tarif tinggi sebesar 32% didiskon sementara menjadi 10% selama 3 bulan, AS tetap menerapkan tarif proteksionis untuk barang-barang tekstil dan garmen sebesar 10-37%, artinya bila diakumulasi komoditas asal Indonesia memiliki biaya besar untuk masuk ke pasar AS.

    “Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37% maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10. ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” papar Airlangga.

    Airlangga melanjutkan Indonesia juga meminta agar AS mau memperdalam kerja sama di sektor investasi, pengembangan energi, pengembangan mineral penting, sektor finansial atau keuangan, dan juga sektor pertahanan.

    Eks Ketua Umum Golkar itu juga menyinggung soal kebijakan AS memberikan pembebasan tarif impor pada barang elektronik China. Indonesia meminta agar kebijakan serupa bisa diterapkan juga pada produk Indonesia.

    “Kami mendorong kerangka kerja sama economic partnership ini yang bisa meningkatkan harmonisasi tarif baik dari US ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke US,” pungkas Airlangga.

    (hal/fdl)

  • Dulu Kenapa Diganti RUU ASN?

    Dulu Kenapa Diganti RUU ASN?

    GELORA.CO – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan sikap Komisi II DPR yang meributkan soal pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Adapun RUU Pemilu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan dibahas Baleg.

    Hal itu merespons sikap Komisi II DPR yang ingin mengambil alih pembahasan RUU Pemilu. Padahal Komisi II sempat menarik RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2025.

    “Sekarang mereka tiba-tiba minta, pertanyaannya kenapa dulu di drop?” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dia mengatakan, RUU Pemilu tak serta merta diambil alih oleh Baleg. Ada hal yang melatar belakanginya.

    Pada DPR Periode 2019-2024, Doli mengaku menjadikan RUU Pemilu sebagai usulan Komisi II. Saat itu, dia menjabat sebagai ketua Komisi II.

    Memasuki periode 2024-2029, Komisi II DPR yang diketuai oleh Rifqinizamy Karsayuda , juga masih memasukan RUU Pemilu sebagai usulan. Namun, menjelang Baleg menetapkan daftar Prolegnas Prioritas dan Prolegnas jangka panjang, Komisi II justru menggantinya dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

    “Di awal periode (DPR 2024-2029), Baleg minta lagi ke masing-masing pimpinan komisi mana (RUU) prioritas. Pimpinan komisi yang baru waktu itu mengirimkan hal yang sama dengan apa yang saya kirim di akhir periode (DPR 2019-2024),” kata Doli.

    “Tapi, pada saat mau menjelang pembahasan di prolegnas, mereka (Komisi II) drop (RUU Pemilu). Mereka drop, ganti UU ASN,” sambungnya.

    Politisi Partai Golkar itu menilai, RUU Pemilu mendesak untuk segera dibahas. Oleh karena itu, dia berinisiatif tetap memasukannya ke dalam daftar Prolegnas Prioritas, namun diambil alih oleh Baleg.

    “Karena saya merasa itu undang-undang yang penting dan urgen, supaya masuk tetap di prioritas 2025, akhirnya saya usulkan jadi usulan Baleg, supaya enggak hilang,” ucap Doli.

    Baleg Tak Masalah RUU Pemilu Diambil Komisi II

    Prihal tarik menarik pembahasan RUU Pemilu, Doli menegaskan tak masalah jika tak lagi jadi usulan Baleg, dan dikembalikan ke Komisi II. Asalkan revisi segera dilakukan.

    “Buat saya enggak ada soal. Mau Komisi II, toh saya juga (anggota) Komisi II, mau di Baleg, mau di Pansus (Panitia Khusus), enggak ada soal. Yang penting buat saya ini udang-undang segera dibahas,” katanya.

    Namun, apabila ingin menyerahkan pembahasan RUU Pemilu ke Komisi II, ada mekanisme yang harus ditempuh. Sebab, RUU Pemilu sudah terlanjur tercatat dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 yang dibahas Baleg.

    Proses pergantiannya pun harus melalui rapat antara Baleg DPR dengan pemerintah untuk mengubah daftar prolegnas.

    “Kalaupun nanti misalnya mau diubah ke Komisi II, harus rapat dulu dengan pemerintah perubahanan prolegnas. Karena di dalam prolegnas sekarang kecantumnya di Baleg,” kata Doli.

    “Kenapa di Baleg? Karena tadi Komisi II nge-drop, (RUU) ASN yang dimasukan. Makanya saya heran, kok mereka protes terhadap keputusan yang mereka ambil sendiri,” sambungnya.

    RUU Pemilu Mendesak Segera Dibahas

    RUU Pemilu dinilai mendesak untuk segera dibahas, terlepas siapa nantinya yang ditugaskan untuk membahas. Salah satu alasannya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Doli mengatakan, MK mengeluarkan sejumlah putusan yang bakal mengubah sejumlah substansi dalam UU Pemilu.

    “Yang penting segera dibahas. Karena apa? Putusan MK banyak sekali yang menyuruh kita untuk melakukan revisi undang-undang,” ucapnya.

    Dia membeberkan salah satu putusan MK yang mempengaruhi adanya RUU Pemilu yaitu syarat ambang batas parlemen atau parlementary threshold, dan ambang batas calon presiden atau presidential threshold.

    Selain itu, putusan MK juga meminta agar Pilkada dijadikan satu dengan pemilu. Karena itu tengah digodok rencana RUU Omnibus Law Poitik yang menggabungkan UU Pemilu, UU Plkada, dan UU Partai Politik

    “Artinya undang-undangnya harus satu, enggak boleh dua lagi,” kata Doli.

    Di sisi lain, tahapan pemilu selanjutnya akan dimulai 20 bulan sebelum hari pemilihan. Artinya, satu tahun sebelum tahapan pemilu dimulai proses pemilihan, penetapaan penyelenggaran pemilu.

    “Jadi kalau ditarik itu semua, artinya bulan Juli 2026 undang-undang ini harus selesai. Nah, dari sekarang itu kan tinggal satu tahun dua bulan lagi,” ucap Doli.

    Dia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo untuk perbaikan sistem politik. Hal itu juga menjadi salah satu alasan urgensi pembahasan RUU Pemilu.

    Doli berharap pemerintah bisa menyampaikan komitmen Prabowo kepada pimpinan partai-partai politik.

    “Pak Prabowo yang selama ini sering menyampaikan bahwa kita perlu perbaikan sistem politik, ya kan. Nah, pemerintah harus mendorong ini,” pungkasnya.