Xcloud.id

partai: Golkar

  • Golkar akan dukung lagi Prabowo di 2029 jika ingin dua periode

    Golkar akan dukung lagi Prabowo di 2029 jika ingin dua periode

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Golkar akan dukung lagi Prabowo di 2029 jika ingin dua periode
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 April 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Partai Golkar akan mendukung kembali Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 jika Prabowo ingin menjadi Presiden selama dua periode.

    Menurut dia, dukungan itu akan diberikan tergantung pada Prabowo sendiri dalam menilai implementasi pelaksanaan visi dan misi Astacita. Jika membutuhkan lima tahun tambahan untuk implementasinya, maka Golkar akan tetap mendukung Prabowo.

    “Nah, jadi selama Pak Prabowo masih membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan semua visi dan program itu, kami dalam posisi tetap mendukung Pak Prabowo,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa posisi Golkar dalam mendukung Prabowo dalam Pilpres sebelumnya juga sudah menempuh diskusi yang cukup panjang. Menurut dia, Golkar pun perlu menyepakati terlebih dahulu visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh Prabowo.

    “Kami menganggap Indonesia ke depan akan lebih baik, akan lebih maju di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dengan visi Astacita, program yang sudah ditetapkan, yang sudah kami sepakati bersama kemarin,” kata dia.

    Selain itu, dia pun menghargai setiap keputusan partai politik lainnya mengenai arah dukungan untuk Pilpres 2029. Menurut dia, setiap partai politik memiliki kedaulatannya masing-masing.

    “Kalau PAN sudah menyatakan, PKB seperti itu. Nah, kalau Golkar, tentu juga sudah mempersiapkan jauh-jauh hari kami sudah mulai mempersiapkan pemilu 2029 termasuk Pilpres,” kata dia.

    Meski begitu, dia menilai bahwa perbincangan mengenai arah dukungan partai politik untuk Pilpres 2029 masih terlalu dini untuk dibicarakan. Sebab, kata dia, ada beragam permasalahan dan tantangan bangsa yang harus dituntaskan, termasuk masalah geopolitik hingga perang tarif impor.

    “Itu membutuhkan soliditas kita semua, yang membutuhkan tidak adanya topik-topik lain yang hari ini belum perlu untuk kita diskusikan,” kata legislator yang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI tersebut.

    Sumber : Antara

  • Taufan Pawe: PPPK Layak Dapat Jaminan Hari Tua Seperti PNS

    Taufan Pawe: PPPK Layak Dapat Jaminan Hari Tua Seperti PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe, kembali mengajukan gagasan dalam hal Kepastian dan Keadilan bagi PPPK pada revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Taufan Pawe menjelaskan, maksud dari pada kepastian bagj PPPK tersebut diantaranya adanya jaminan hari tua bagi para PPPK, sehingga mereka betul-betul merasa tenang di masa pensiun.

    “Kami berpandangan kalau ASN ini diantaranya PPPK dan PNS itu sama saja dalam persoalan pengabdian kepada Negara, sehingga kami merasa mereka tidak boleh dipisahkan, mininal terkait kesejahteraan itu harus sama, termasuk soal dana pensiun. Ini lagi kita dorong di revisi UU ASN,” katanya.

    Wali Kota Parepare dua periode ini menjelaskan, kalau langkah itu dia suarakan mengingat para PPPK memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Peran PPPK untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ini sangat besar, ada para Guru dan Tenaga Kesehatan, juga sektor lainnya seperti Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Kebencanaan, semuanya itu memiliki resiko tinggi dalam bertugas, sehingga kita perlu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan,” tegasnya.

    Sebelumnya, DPR sedang menyiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pihaknya berfokus pada revisi UU ASN sesuai dengan Prolegnas 2025.

    UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebelumnya telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023. Zulfikar menuturkan proses revisi UU ASN sebenarnya sedang digodok oleh Badan Legislasi atau Baleg DPR RI. Namun, kata dia, Komisi II sedang berupaya agar pembahasan itu dikembalikan ke ranah Komisi II sebagai mitra langsung penyelenggara pemilu.

  • Plt Dirut PD Pasar, Ali Gauli Tinggalkan Golkar

    Plt Dirut PD Pasar, Ali Gauli Tinggalkan Golkar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ali Gauli Arif menegaskan telah mundur sebagai politisi Partai Golkar. Sebelumnya, Ali Gauli Arif menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Pemilu Partai Golkar Makassar.

    Ia nyatakan sikap mundur dari dunia politik untuk fokus pada kepemimpinannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Raya Makassar. 

    Keputusan tersebut diambil untuk menghindari konflik kepentingan.

    Hal ini mengingat aturan yang melarang pejabat Perusda atau BUMD merangkap sebagai kader partai politik.

    Dalam pernyataannya, Ully sapaannya, menjelaskan ia sudah menyatakan sikap mundur dari Golkar Makassar sejak Minggu (20/4/2025) lalu.

    “Saya sudah bukan lagi seorang politisi. Sebelum saya diberikan SK sebagai Plt Dirut Perumda Pasar Makassar Raya, saya sudah menghadap ke Pak Ketua (Golkar Makassar, Munafri Arifuddin) terkait mundurnya saya sebagai kader Golkar,” kata Ully kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

    Sebab, memang dalam aturan sebagai Plt di Perusda Makassar, tidak boleh rangkap sebagai kader partai,” tambah Ully.

    Mantan Panitia Pelaksana PSM Makassar itu menambahkan, keputusan ini bukanlah hal yang mudah.

    Namun menjadi langkah yang tepat untuk menjaga integritas dan komitmennya dalam menjalankan tugas di Perusda Makassar. 

    Ia menyatakan, dirinya merasa terhormat dapat memimpin Perumda Pasar Raya Makassar, dan ingin memberikan kontribusi maksimal dalam pengelolaan pasar yang menjadi salah satu aset penting Kota Makassar.

    Ully menyampaikan, Ketua Golkar sekaligus Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tidak menyoalkan dirinya mundur sebagai kader.

  • Ramai-ramai Merespons soal TNI Masuk Kampus, Apa Kata Istana, DPR, dan TNI? Nasional 24 April 2025

    Ramai-ramai Merespons soal TNI Masuk Kampus, Apa Kata Istana, DPR, dan TNI? Nasional 24 April 2025

    Ramai-ramai Merespons soal TNI Masuk Kampus, Apa Kata Istana, DPR, dan TNI?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fenomena
    TNI
    masuk
    kampus
    mulai mendapat tanggapan dari
    Istana
    , anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendiktisaintek
    ) hingga TNI itu sendiri.
    Peristiwa
    TNI masuk kampus
    tercatat terjadi berulang kali setelah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) disahkan menjadi Undang-Undang oleh
    DPR
    pada 20 Maret 2025.
    TNI masuk kampus ini berawal dari adanya nota kesepahaman diteken antara Universitas Udayana (Unud) dan TNI ANgkatan Darat (AD) pada 5 Maret 2025. Tajuk MoU itu adalah “Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.
    Kemudian, pada 14 April 2025, pria berseragam TNI mendatangi diskusi Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) bersama Forum Teori dan Praksis Sosial (FTPS) di samping Auditorium 2
    Kampus
    3 UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah.
    Diskusi mahasiswa itu berjudul “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-bayang Militer bagi Kebebasan Akademik”.
    Tak hanya datang, pria berseragam yang belakangan diketahui adalah Sertu Rokiman, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil Ngaliyan Kelurahan Tambak Aji itu menanyakan identitas peserta diskusi dan tema yang dibahas.
    Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi memastikan bahwa TNI tidak berkepentingan mencampuri urusan internal kampus, termasuk diskusi yang digelar mahasiswa.
    “TNI sangat menghormati kebebasan akademik di lingkungan pendidikan dan tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan internal kampus,” kata Kapuspen, kepada wartawan pada 17 April 2025.
    Kejadian TNI masuk kampus tak berhenti di situ. Sebab, viral di media sosial, kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) Universitas Indonesia (UI), Depok pada Rabu, 16 April 2025, pukul 23.00 WIB.
    Malam itu, mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusgiwa UI. Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM pelbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia. Mereka membahas isu kebangsaan.
    Direktur Hubungan Masyarakat UI, Arie Afriansyah, menyatakan bahwa Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dalam acara konsolidasi mahasiswa yang tengah berlangsung di Pusgiwa.
    “Terkait hal tersebut, pihak Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dan mengikuti acara konsolidasi mahasiswa yang diadakan di Pusgiwa,” kata Arie kepada
    Kompas.com
    pada 18 April 2025.
    “UI menghormati setiap kegiatan mahasiswa yang berlangsung di kampus. Apalagi kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin,” ujarnya lagi.
    Merespons kabar tersebut, TNI mengatakan tidak ada intimidasi yang dijalankan lembaganya terhadap kegiatan kemahasiswaan kampus-kampus.
    “Tidak ada perintah. Kerja sama kampus dengan TNI sudah sering dilakukan. Tidak ada intimidasi. Kampus itu mitra strategis,” kata Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi kepada
    Kompas.com
    pada 18 April 2025.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan mengecek kenapa tentara masuk ke kampus belakangan ini.
    Namun, Prasetyo menegaskan bahwa konteks dari TNI masuk ke kampus juga perlu dilihat.
    “Ya coba dilihat konteksnya lah. Nanti saya cek dulu lah itu teman-teman TNI ke sana dalam rangka ngapain?” ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    “Masuk kampus apa bentuknya itu,” katanya lagi.
    Sementara itu, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menegaskan bahwa kampus adalah tempat terbuka bagi siapa pun yang hendak bekerja sama ataupun mengisi materi, termasuk untuk TNI.
    “Kalau dari kami, dalam konteks kerja sama penelitian, kerja sama kuliah akademik, mengisi materi, dan sebagainya, kampus itu adalah tempat yang terbuka. Dan sudah banyak berjalan sebenarnya ya beberapa mitra kampus, tidak hanya dari TNI, juga dari kalangan industri, dari kalangan profesional lainnya. Itu tentu bisa terlibat dalam proses pengajaran dan juga tidak kalah penting, dalam proses penelitian,” ujar Brian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
    Brian menjelaskan, sifat terbuka itu bisa memperluas riset. Dengan harapan, kampus bisa menghasilkan produk-produk dan inovasi yang lebih baik.
    “Sekarang misalnya kami dengan Pindad itu kan industri angkatan juga ya, industri senjata ya, tentu itu kaitannya dengan TNI dan sebagainya. Itu kami bekerja sama untuk menemukan berbagai hal kaitannya apakah kemandirian industri senjata atau industri ya untuk mendukung pelaksanaan pertahanan di Indonesia. Jadi secara itu tidak ada masalah,” katanya.
    Dia pun mengungkapkan bahwa sudah banyak universitas yang bekerja sama dengan TNI. Sebab, menurut Brian, banyak sekali kebutuhan untuk pertahanan di daerah terluar yang membutuhkan terobosan teknologi.
    “Jadi kami melihatnya dalam konteks itu, jadi bahwa kemudian ada hal-hal lain itu di luar konteks kami sebagai Kementerian Pendidikan Tinggi,” ujar Brian.
    Pendapat tidak bulat mengenai fenomena TNI masuk kampus datang dari para wakil rakyat.
    Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengaku, belum bisa bersikap soal fenomena TNI masuk ke kampus. Sebab, dia akan mendalami dahulu apa yang sebenarnya terjadi.
    “Ya, jadi kalau saya tentu saja tadi kita harus dalami terlebih dahulu ya,” kata Hetifah ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada 21 April 2025.
    “Jadi kita tidak boleh membuat suatu kesimpulan ataupun keputusan tanpa mendalami,” ujarnya lagi.
    Ketua DPP Partai Golkar itu juga tidak menjawab tegas saat ditanya soal kemungkinan Komisi X berkomunikasi ke Komisi I DPR untuk memanggil TNI guna memberi penjelasan akan fenomena tersebut.
    “Jadi, nanti tentu saja ada proses untuk kita membahas hal ini dan jika memang diperlukan apa pun masalahnya, bukan tidak mungkin kita melakukan pertemuan-pertemuan gabungan (Komisi X dengan Komisi I DPR),” kata Hetifah.
    Namun, dia mengatakan, Komisi X DPR akan menanyakan mengenai isu tersebut kepada Mendiktisaintek dalam rapat kerja pada 23 April 2024.
    “Tidak khusus (fenomena TNI masuk kampus), karena ada beberapa isu-isu. Jadi kita biasanya akan membahas berbagai hal yang mungkin kita anggap penting untuk mendapatkan penjelasan ataupun tadi menjadi pertanyaan publik,” ujar Hetifah.
    Pendapat lebih tegas diutarakan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin. Dia menegaskan bahwa TNI harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan mandat Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI, yakni sebagai alat pertahanan negara.
    “Sudah bukan zamannya lagi TNI melakukan aktivitas-aktivitas yang bernuansa intimidasi atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tegas TB Hasanuddin dalam keterangannya pada 21 April 2025.
    Dia pun mengatakan, masuknya TNI ke kampus berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Sebab, perguruan tinggi bukanlah medan pertempuran dalam perspektif pertahanan negara.
    “Kampus adalah pusat intelektualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kehadiran TNI yang bernuansa intimidatif di lingkungan ini dapat mencederai prinsip kebebasan akademik,” ujar purnawirawan TNI bintang dua ini.
    TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa kebebasan akademik para sivitas akademika, termasuk juga mahasiswa, telah dijamin dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat 1 sampai 3.
    Merespons kabar tersebut, Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi dalam pernyataan terbarunya menyatakan bahwa tindakan tentara yang mendatangi kampus seharusnya tidak menjadi masalah.
    Sebab, menurut dia, TNI sudah lama beraktivitas di kampus dengan adanya sejumlah kerja sama yang terjalin antara TNI dan kampus.
    “Artinya kan TNI di kampus kan masalahnya hanya dibesar-besarkan saja. Sebenarnya tidak ada permasalahan antara TNI dengan teman-teman mahasiswa di kampus. Tidak ada,” kata Kapuspen di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).
    Kristomei lantas menjelaskan bahwa TNI menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait cara bertani dalam rangka pembentukan kompi pertanian.
    “Kemudian, kami TNI juga menggandeng teman-teman dari universitas untuk pengembangan radar, drone, pengembangan senjata. Terus masalahnya di mana?” ujar Kristomei.
    Oleh karena itu, Kapuspen menekankan bahwa TNI masuk ke kampus atas undangan dari pihak kampus, bukan inisiatif TNI.
    “Kami juga diminta, ingat ya, kami juga diminta untuk melatih bela negara, wawasan kebangsaan yang meminta siapa? Kampus,” kata Kristomei.
    “TNI tidak ujug-ujug masuk ke sana. Kenapa tiba-tiba sekarang dinarasikan seolah-olah TNI dan mahasiswa berhadapan, bermusuhan, kenapa?” ujarnya lagi.
    Kapuspen pun menduga ada upaya untuk mendelegitimasi pemerintah dengan membesar-besarkan masalah TNI masuk ke kampus.
    “Nah ini apakah ada unsur mendelegitimasi pemerintah, merongrong pemerintah dengan cara membenturkan TNI dengan mahasiswanya, karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi Prioritaskan Lelang 2,6 GHz dan 3,5 GHz untuk Akselerasi Digital

    Menkomdigi Prioritaskan Lelang 2,6 GHz dan 3,5 GHz untuk Akselerasi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pelelangan spektrum frekuensi 2,6 dan 3,5 gigahertz (GHz) serta memperluas jaringan serat optik dan kabel bawah laut untuk mengakselerasi digital RI.

    Langkah lain yang sedang ditempuh termasuk konsolidasi industri telekomunikasi dan pengembangan pusat data nasional berlatensi rendah untuk mendukung integrasi kecerdasan buatan (AI) yang optimal.

    Sebab, pada bidang infrastruktur digital, politikus Partai Golkar ini menyebut tantangan besar dalam menghubungkan 17.000 pulau Indonesia secara merata. 

    “Ini sebuah kemajuan, tetapi tetap mengingatkan kita tentang skala tantangan untuk membangun konektivitas yang cepat dan andal di 17.000 pulau di Indonesia,” kata Meutya dalam forum internasional “Machines Can See 2025” yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (23/4/2025).

    Isu diaspora digital juga menjadi perhatian, Meutya menyampaikan sekitar delapan juta warga negara Indonesia kini tinggal di luar negeri, termasuk 20.000 di antaranya yang bekerja di Silicon Valley.

    Sebagai bagian dari semangat inklusivitas, Indonesia juga tengah membangun pusat keunggulan AI di beberapa kota, termasuk Bandung, Surabaya, dan Papua. 

    “Menjadikan pusat keunggulan AI di Papua sangat penting bagi orang Indonesia untuk menunjukkan bahwa AI, bahwa kami percaya inklusivitas sangat penting ketika kita berbicara tentang AI,” ujarnya.

    Di sisi lain, Meutya menyebut Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat strategis secara demografis, digital, dan geopolitik. 

    Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet aktif dan status sebagai negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam membentuk masa depan teknologi global.

    Meutya juga menggarisbawahi kesamaan pendekatan yang dibangun Indonesia bersama negara-negara BRICS dalam menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab. 

    Fokus utamanya mencakup kesetaraan akses, penguatan perspektif global selatan, dan pemanfaatan AI untuk menjawab tantangan nyata masyarakat.

    “Inisiatif Indonesia dengan dialog BRICS semakin mencakup isu-isu seperti menjembatani kesenjangan digital, memajukan solusi pedesaan yang cerdas, dan menjaga kedaulatan data, seperti pemantauan bencana berbasis AI, pertanian cerdas, dan diagnostik kesehatan jarak jauh,” ucap Meutya.

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa pendidikan, ketahanan pangan dan penyediaan layanan publik menjadi tiga aspek yang mendapat perhatian besar dari pemerintah Indonesia. 

    Oleh karenanya, pemerintah membangun aplikasi AI untuk ketahanan pangan, sistem perlindungan sosial yang akan diluncurkan pada Agustus 2025 dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk pelayanan publik serta mempersiapkan sembilan juta talenta digital pada tahun 2030.

    “Dan juga pendidikan merupakan keyakinan mendasar yang dipegang teguh Indonesia, karena dengan AI, kita percaya bahwa AI tidak hanya itu, mereka yang merancang dan mengatur AI harus lebih pintar dari AI itu sendiri,” tuturnya.

    Adapun, dalam kesempatan yang sama mantan Ketua Komisi 1 DPR RI ini menyampaikan masa depan AI bukan hak istimewa segelintir negara, tapi warisan bersama umat manusia

    Meutya menyerukan perlunya membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman dunia.

    “Teknologi harus mencerminkan keberagaman dunia, bukan hanya prioritas segelintir orang,” pungkasnya.

  • 5 Dilema Gibran, Terlalu Maju Salah, Tenggelam Apalagi… Nasional

    5 Dilema Gibran, Terlalu Maju Salah, Tenggelam Apalagi… Nasional

    Dilema Gibran, Terlalu Maju Salah, Tenggelam Apalagi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dua video
    monolog
    Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    menuai perhatian publik dan berbagai anggapan.
    Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI.
    Sebagai informasi, Gibran mengunggah dua video monolog lewat akun media sosialnya, baik di platform YouTube maupun Instagram.
    Video monolog pertama diunggah pada Sabtu (19/4/2025), di mana Gibran berbicara soal
    bonus demografi
    serta tantangan bangsa Indonesia ke depannya.
    Beberapa hari setelahnya, pada Selasa (22/4/2025), ia mengunggah video monolog mengenai keberhasilan Timnas Indonesia U17.
    Adapun spekulasi soal monolog ini juga muncul lantaran selama ini Gibran selaku wakil presiden RI cenderung jarang tampil dan memberikan pernyataan ke publik.
    Dalam beberapa kesempatan, ia memang pernah meninjau beberapa daerah untuk mengecek keberlangsungan program pemerintah, misalnya, mengecek Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di puskesmas beberapa daerah.
    Namun, intensitas kegiatan Gibran yang tersorot awak media sangat sedikit jika dibandingkan dengan kegiatan Presiden RI Prabowo Subianto dan beberapa menteri-menterinya.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai wakil presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik.
    “Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain,” kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).
    Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah.
    “Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk,” sambungnya.
    Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran.
    “Untungnya Pak Prabowo orangnya juga enggak ribet dan enggak baper. Enggak membatasi peran wapresnya, jadi Wapres Gibran bisa ambil peran sesuai porsinya,” ujar dia.
    Sarmuji pun menganggap video
    monolog Gibran
    dibuat dalam rangka menjaga eksistensi menghadapi
    Pilpres 2029
    .
    Menurut dia, video itu dibuat untuk memantik kesadaran terkait isu penting seperti soal bonus demografi, seperti yang disinggung Gibran lewat video monolog pertamanya.
    “Wapres Gibran sedang memantik kesadaran terhadap isu yang penting, terutama isu demografi. Apa yang disebut bonus demografi bisa menjadi beban demografi bahkan bencana demografi jika tidak dikelola dengan baik,” ujar Sarmuji.
    Senada, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar enggan mempersoalkan adanya anggapan bahwa Gibran sedang berupaya mencari perhatian publik lewat video monolog untuk kepentingan Pemilu 2029.
    Pria yang akrab disapa Cak Imin menganggap wajar tindakan Gibran yang membuat video monolog untuk membahas isu-isu tertentu.
    “Wajar saja Wapres berbicara, itu wajar aja. Biasa saja sih,” ujar Muhaimin.
    Dalam video monolog pertama yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025), Gibran berbicara soal bonus demografi serta tantangan bangsa Indonesia ke depannya.
    Di video berdurasi 6 menit 19 detik itu, Gibran berpandangan, Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
    Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar tetap harus tumbuh, lincah, dan adaptif.
    Dia mengatakan, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
    Bagi Gibran, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
    “Agar bukan menjadi sekadar bonus, bukan menjadi sekadar angka statistik yang fantastis, tapi sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia,” sambungnya.
    Selain itu, Gibran pun menyinggung keberhasilan film Jumbo sebagai tanda era baru industri film animasi Indonesia.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mendorong generasi muda untuk menyiapkan diri, memiliki mimpi besar, dan keberanian membuat terobosan.
    Dalam video keduanya, Gibran mengungkapkan rasa bangga karena Timnas Indonesia lolos Piala Dunia U-17 tahun 2025.
    Menurutnya, ini hasil kerja keras.
    Gibran juga memuji keahlian Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, beberapa pemain sepak bola, hingga para supporter yang sudah setia mendukung.
    Sebelum menutup monolognya, Gibran menekankan komitmen pemerintah untuk memajukan sepak bola nasional seperti arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Saat ini ada 24 stadion siap digunakan. Selain itu, kita juga punya sekolah sepak bola serta training centre di berbagai daerah yang bisa digunakan untuk berlatih dan melakukan pembinaan bakat sejak dini,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom: LG Mundur, Pemerintah Perlu Siapkan Skenario Alternatif – Halaman all

    Ekonom: LG Mundur, Pemerintah Perlu Siapkan Skenario Alternatif – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom Partai Golkar Abdul Rahman Farisi berpendapat, pergantian investor yang menggarap proyek-proyek besar dengan investasi jangka panjang seperti hilirisasi mineral dan energi sebagai hal lumrah di dunia usaha.

    Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi inisiatif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia,yang lmenyiapkan calon investor pengganti setelah mundurnya konsorsium LG dari proyek pembangunan rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi senilai 11 triliun won atau sekitar 7,7 miliar dolar AS di Indonesia. 

    “Saya mengapresiasi gerak cepat Menteri Bahlil dalam memastikan proyek ini tetap berjalan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan skenario alternatif dalam setiap proyek hilirisasi yang didorong,” kata dia, Selasa (23/4/2025).

    Dia menilai, dunia investasi selalu penuh dengan risiko dan dinamika, sehingga pemerintah memang harus fleksibel dan memiliki kesiapan menghadapi perubahan.

    “Pemerintah tidak boleh kehilangan opsi. Dunia industri dan investasi sangat dinamis, dengan ketidakpastian yang tinggi. Maka dari itu, kesiapan dan adaptasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program hilirisasi,” ujar mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar ini.

    Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah menjaga arah dan keberlanjutan proyek, bukan bergantung pada satu mitra tertentu. 

    Dia berpendapat, hilirisasi adalah strategi jangka panjang yang memerlukan konsistensi kebijakan dan kemampuan melakukan mitigasi  risiko-risiko usaha dan menyiapkan solusi dari setiap permasalahannya.

    “Saya melihat Menteri Bahlil telah memiliki rencana hingga tiga langkah ke depan untuk memastikan proyek-proyek hilirisasi tetap berjalan. Ini memberi sinyal positif kepada calon investor bahwa Indonesia siap dan terbuka, namun tetap tegas menjaga arah pembangunan,” ujarnya.

    LG Resmi Batalkan Mega Proyek di RI

    Konsorsium LG resmi membatakan investasi di industri baterai EV terintegrasi di Indonesia senilai 11 triliun Won atau setara Rp 129,8 triliun.

    Kabar tersebut diungkap oleh kantor berita Yonhap News Agency, Jumat (18/4/2025). Konsorsium LG mencakup LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp., serta sejumlah mitra lainnya.

    Sejak awal, untuk proyek ini konsorsium LG menggandeng pemerintah Indonesia dan BUMN untuk membangun ekosistem baterai EV dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi prekursor katoda, hingga pembuatan sel baterai.

    Namun, proyek ambisius tersebut dibatalkan menyusul perubahan lanskap industri kendaraan listrik secara global.

    Fenomena “EV chasm” atau tren perlambatan permintaan kendaraan listrik di pasar dunia, menjadi salah satu pemicu utama.

    “Melihat kondisi pasar dan lingkungan investasi saat ini, kami memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut,” sebut seorang eksekutif LG Energy Solution kepada Yonhap.

    LG menyatakan tetap melanjutkan bisnis yang sudah berjalan di Indonesia. Misalnya tetap melanjutkan pabrik baterai EV milik PT HLI Green Power di Karawang, Jawa Barat, hasil kerja sama antara LG dan Hyundai Motor Group.

     

  • Anggota DPR RI Dewi Yustisiana Ajak Komitmen Kolektif Jaga Bumi – Halaman all

    Anggota DPR RI Dewi Yustisiana Ajak Komitmen Kolektif Jaga Bumi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam momentum peringatan Hari Bumi yang jatuh setiap 22 April, Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memulihkan bumi. 

    Ajakan ini selaras dengan tema Hari Bumi tahun ini, yakni “Our Power, Our Planet” atau “Kekuatan Kita, Planet Kita”.

    “Ini adalah saat yang tepat bagi kita semua—pemerintah, swasta, masyarakat sipil, hingga individu—untuk bersatu dalam tekad menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Dewi dalam pernyataannya, Rabu (23/4/2025).

    Dewi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dinilai konsisten dalam mendorong peningkatan kapasitas energi terbarukan di Indonesia.

    “Berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, dan meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan. Ini patut kita dukung bersama,” lanjut legislator Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II itu. 

    DPR RI, menurut Dewi, terus mendorong percepatan transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sebagai wujud nyata komitmen negara terhadap keberlangsungan bumi.

    Tak hanya itu, edukasi publik juga dianggap krusial. “Masyarakat perlu terus diedukasi mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan—mulai dari pengurangan energi fosil, perbaikan tata kelola sampah, penghijauan, hingga konsumsi produk ramah lingkungan.”

    Politisi Partai Golkar ini menutup pernyataannya dengan harapan agar kesadaran dan aksi lingkungan hidup bisa hadir mulai dari tingkat individu hingga kebijakan negara, sehingga tercipta perspektif kolektif yang kuat dalam menjaga bumi kita bersama.

  • Golkar Desak Prabowo Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto Secepatnya

    Golkar Desak Prabowo Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto Secepatnya

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Golkar menjadi salah satu pihak yang kini ikut mendorong Pemerintahan Prabowo Subianto Subianto agar mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional.

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan bahwa pemerintah Prabowo harus mempercepat pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto yang diyakini memiliki jasa sangat besar untuk kemajuan Indonesia saat ini.

    Bahkan, menurutnya. Partai Golkar sudah lama mendorong pihak pemerintah agar memberikan gelar tersebut. Namun tidak kunjung terealisasi hingga isu pahlawan nasional ini muncul kembali. 

    “Sebaiknya pemerintah disegerakan itu untuk pemberian gelar pahlawan nasional. Kami sejak lama mendorong Pak Harto agar mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” tuturnya di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dia mengklaim bahwa jasa Presiden RI ke-2 itu untuk bangsa Indonesia sangat besar. Namun sayangnya, Sarmuji tidak membeberkan dengan jelas jasa-jasa dari Presiden Soeharto untuk Indonesia.

    “Dengan segala kelebihan dan kekurangan, beliau telah banyak berjasa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia,” katanya.

    Sarmuji pun pasang badan terhadap LSM yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden Soeharto. Menurut Sarmuji, penolakan LSM tersebut tidak bisa menghapus jasa Presiden Soeharto.

    “Penolakan itu tidak bisa menghapus fakta tentang jasa beliau memajukan Indonesia,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.  

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).  

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • Idrus Marham Divonis Tiga Tahun Penjara Imbas Korupsi dalam Memori Hari Ini, 23 April 2019

    Idrus Marham Divonis Tiga Tahun Penjara Imbas Korupsi dalam Memori Hari Ini, 23 April 2019

    JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 23 April 2019, mantan Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham divonis hukuman penjara tiga tahun. Idrus dianggap sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama.

    Sebelumnya, Idrus tersandung dengan kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt, PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Kasus itu membawa kehebohan. Ia lalu mundur dari jabatannya sebagai Mensos. Kemudian, Idrus ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kasus korupsi elite politik kerap menghiasi pemberitaan di media massa. Berita itu membuat nada pesimisme negara peduli dengan hajat hidup orang banyak. Kasus korupsi bahkan bukan cuma dilakukan kalangan bawah. Namun, sekelas petinggi parpol dan menteri melakukannya.

    Ambil contoh dalam kiprah petinggi Golkar, Idrus Marham. Idrus mulanya dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Mensos pada Januari 2018. Harapannya, Idrus mampu meningkat hajat hidup rakyat Indonesia.

    Belakangan borok masa lalu Idrus muncul. Idrus tersandung kasus korupsi. Idrus dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar diduga telah menerima hadiah atau janji dari dari Johannes Budisutrisno Kotjo pada 2017.

    Budi sendiri merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited yang notabene akan mendapat mandat membangun PLTU Riau-1. Berita keterlibatan Idrus yang memuluskan penunjukkan mandat mengemuka.

    Keterlibatan itu ditemukan KPK dari sejumlah fakta baru: saksi, surat, dan pentunjuk. Idrus sendiri mencium aroma dirinya bakal ditangkap KPK. Kondisi itu membuatnya segera mengundurkan diri dari jabatan Mensos pada 24 Agustus 2018.

    Malam harinya giliran KPK yang menetapkan Idrus sebagai tersangka korupsi. Ia resmi jadi tahanan KPK pada 31 Agustus 2018. Penetapan itu membuat heboh seisi Indonesia. Idrus dianggap menteri pertama dari kabinet kerja yang jadi tersangka korupsi.

    “Pengumuman Idrus itu lebih cepat dibanding KPK, yang menyatakan dia menjadi tersangka pada malam harinya. KPK menduga Idrus telah menerima janji duit 1,5 juta dolar AS dari pemilik BlackGold Asia Resources Pte Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo, jika membantu perusahaannya mendapat proyek PLTU Riau-1 senilai 900 juta dolar AS.”

    “Saat itu, ia pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Kasus ini membelit orang dekat Idrus, Eni Maulani Saragih, yang juga politikus partai beringin,” ungkap Hussein Abri Dongoran dalam tulisannya di majalah Tempo berjudul Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham: Saya Tidak Terima Uang (2018).

    Idrus Marham yang pernah menjabat sebagai Mensos era 17 Januari 2018-24 Agustus 2018 usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. (ANTARA)

    Kasus Idrus pun segera diadili ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Perjalanan sidang pun akhirnya mencapai puncak pada 23 April 2019. Majelis hakim lalu memutuskan Idrus bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

    Untuk itu, Idrus lalu divonis dengan hukuman tiga tahun penjara. Keputusan itu membuat Idrus pikir-pikir kembali untuk mengajukan banding. Kondisi itu karena hukuman yang diterimanya tak relatif besar hanya tiga tahun saja.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp150 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan,” isi putusan Idrus sebagaimana dikutip laman BBC Indonesia, 23 April 2019.